Sidang Suap DPRD Jatim, Komisi B Akan Menerima Uang "Siluman" Rp 3,07 M dari 10 SKPD Selama 2017

<span style="font-size: large;"><b>#Pemberian Uang Komitmen Fee oleh SKPD ke Komisi B DPRD Jatim Sudah Berlangsung Bertahun-tahun#</b></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxHA9DgxKtOIzkasAfPOGmdC6zbWbf02p72v55q0ABmHbfSm9oAcGosZRmL9mCvKRlgAbe9cDjgaj2FGi5PzcOtYqbD2cJ0g-3VS9xqVF6dv52-f8MQRHNCkcE-fwZDT90WKKid_7UNPE/s1600/IMG20170918132652.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxHA9DgxKtOIzkasAfPOGmdC6zbWbf02p72v55q0ABmHbfSm9oAcGosZRmL9mCvKRlgAbe9cDjgaj2FGi5PzcOtYqbD2cJ0g-3VS9xqVF6dv52-f8MQRHNCkcE-fwZDT90WKKid_7UNPE/s1600/IMG20170918132652.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Uang “siluman” alias uang “suap” yang dikenal dengan istilah komitmen fee antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau Kepala Dinas dibawah Pemerintah Provinsi Jatim dengan Komis B DPRD Jatim, ternyata sudah berlangsung bertahun-tahun.<br /><br />Untuk tahun 2017, Komisi B DPRD Jatim akan  menerima uang “suap” alias komitmen fee dari 10 SKPD sebesar Rp 3,07 milliar. Penerimaan uang “suap” tersebut, terkait pengawasan yang dilakukan oleh Komisi B terhadap kinerja para Kepala Dinas agar dinilai berjalan baik sekalipun “amburadul”.<br /><br />Untuk SKPD Dinas Peternakan, Komisi B menargetkan uang komitmen fee tahun 2017 sebesar Rp 500 juta belum termasuk uang iuran triwulan, terkait pengawasan anggaran dan Revisi Perda Nomor 3/2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina. Dan untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ditargetkan sebesar Rp 600 juta, agar kinerja Kepala Dinas dinilai baik-baik saja.<br /><br />Lalu dari mana para Kepala Dinas (SKPD) mengumpulkan uang “siluman” yang nilainya ratusan juta untuk disetorkan kepada Dewan yang terhormat itu ? Mungkinkah para Kepala Dinas akan memberikan seluruh gajinya kepada Dewan yang terhormat itu demi uang komitmen fee agar kinerjanya dinilai baik sekalipun itu “amburadul”. Atau akan “menggorok” pihak lain juga untuk mengumpulkan uang “siluman” tersebut ? <br /><br />Lalu bagaimana dengan SKPD lainnya dengan Komisi lain di DPRD Jatim ? bisa jadi melakukan hal yang sama, namun belum “masuk jurang” alias tertangkap KPK.<br /><br />Terungkapnya besaran uang komitmen fee yang di terima oleh Komis B DPRD Jatim dari setiap SKPD dan pembahasan Revisi Perda, diungkapkan oleh saksi yang dihadirkan oleh JPU Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani dari KPK, untuk 3 terdakwa di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmat, dalam persidangan yang berlangsung, pada Senin, 18 September 2017.<br /><br />Dalam persidagan, JPU KPK menghadirkan 7 saksi, yaitu M. Basuki (Ketua Komisi B DPRD Jatim), Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD sekarang di Komisi E), staf Komisi B Santoso dan Rahman Agung, 2 anggota Komisi B Pranaya Yudha dan Ninik Sulistiyaningsih serta Anik Maslachah (Wakil ketua Komisi B).</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVWZKuvK1CvXLLEXN5yY2uDQn2pJ3-5qOTAd0tw7JZbLsBzJTn-sJVRq8Sm-_5nbzH5tsh4O0WG7giBLKXNgDHqTSd8CVwtBigrHvF7IxyvULo8oHQpU9w2n3aGXgRBb0OJ1vmktMThJE/s1600/IMG20170918133332.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVWZKuvK1CvXLLEXN5yY2uDQn2pJ3-5qOTAd0tw7JZbLsBzJTn-sJVRq8Sm-_5nbzH5tsh4O0WG7giBLKXNgDHqTSd8CVwtBigrHvF7IxyvULo8oHQpU9w2n3aGXgRBb0OJ1vmktMThJE/s640/IMG20170918133332.jpg" width="640" /></a></span></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Sementara ke – 3 terdakwa, yaitu Bambang Heriyanto, (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemrov. Jatim) berasama ajudannya Anang Basuki Rahmat (1 perkara) dan terdakwa Rohayati, (Kepala Dinas Peternkana Prov. Jatim). Ketiga terdakwa di dampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, diantaranya Suryono Pane dkk.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi yang juga tersangka M.Basuki mengatakan, bahwa Revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 semula diajukan oleh Dinas dan kemudian diambil alih oleh Komisi B. Terkait uang komitmen fee, Basuki menjelaskan, jumlah uang komitmen fee dari 10 SKPD sebesar Rp 3,07 milliar, yang sudah duterima sekitar Rp 485 juta. <br /><br />“Terkait uang triwulanan. Saya ditelepon Pak Anang, saya sudah tau Pak Anang. Terkait Perda, saya menerima 100 juta (saksi sempat terdiam dan mengatakan lupa kapan diterima) sekita April – Mei ditransfer ke Bendahara. Totalnya 3,07 M dari SKPD,” kata Basuki, yang pernah masuk penjara selama 1 tahun dalam kasus Korupsi saat menjadi anggota DPRD Surabaya.<br /><br />Dalam persidangan, antara Basuki dan Ka’bil Mubarok sepertinya tidak saling jujur, malah ibarat peribahasa “saling mengaiskan api dari punggungnya”. Hal itu terlihat, saat Basuki menjelaskan terkait isi catatan pribadinya yang disita oleh KPK saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya. <br /><br />Dalam catatan pribadi M. Basuki yang disita KPK tertulis; tahun 2017 ada kesepakatan uang setoran dari 10 SKPD sebesar Rp 3,07 miliar. Catatan itu diperoleh dari Ka’bil Mubarok, saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B dan kemudian pindah ke Komisi E DPRD Jatim. <br /><br />Selain itu, dalam catatan Basuki yang ditunjukkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim tercantum, uang itu diterima dari dari Dinas Perkebunan Rp 40 juta, Dinas Peternakan Rp 40 juta, Dinas Perikanan dan kelautan Rp 150 juta, Dinas Pertanian Rp 80 juta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 50 juta, Dinas Kehutanan Rp 30 juta, Dinas Koperasi 50, Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) sebesar Rp 20 dan Biro Ekonomi Rp 25 juta.<br /><br />Saat JPU KPK menanyakkan, apakah pemberian uang tersebut terkait dengan fungsi kontrol anggota Legislatif agar tidak mempersulit evaluasi program-program dan pembahasan APBD 2017 ?. Dengan sangat jelas, Basuki mengakuinya.<br /><br />“Iya, benar. Saya catat dari Kabil,” kata Basuki. Basuki menambahkan, ada uang setoran yang diterima oleh Ka’bil Mubarok sebesar 150 juta namun yang diserahkan hanya sebesar Rp 80 juta, <br /><br />Keterangan Basuki, langsung di kroscek oleh JPU KPK kepada Ka’bil. Namun dengan tegas, pria botak ini tidak mengakuinya. Selain tidak jujur, ternyata kedua pimpinan Dewan yang terhormat ini pun bermain tidak secara hormat melainkan “kotor dan busuk”. Sebab, uang “suap” yang diterima Ka’bil Mubarok tidak selurunhya diberitahukan atau diserahkan kepada Basuki selaku Ketua Komis B melainkan  di “sunat” dulu oleh Ka’bil (“uang siluman dimakan setan”)<br /><br />"Saya bertugas untuk mengawal usulan masing-masing Dinas mulai pengusulan. Tidak pernah membahas itu (kebijakan triwulanan dan uang komitmen)," kata Ka’bil, mengelak.<br /><br />Sementara saksi Santoso menjelaskan, terkait uang sebesar Rp 150 juta, diketahuinya dari Agung. Santoso, Agung dan Ninik mengakui pernah kebagian uang “siluman” tersebut sebesar Rp 7.500.000. Berbeda dengan Pranaya dan Anik tidak mengakuinya. <br /><br />Dari keterangan para saksi yang dianggap berbelit-belit dan tidak jujur JPU bahkan Majelis Hakim pun beberapakali mengingatkan bahwa ada sangsi pidana bila keterangannya dianggap memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dalam persidangan. <br /><br />Usai persidangan, Jaksa KPK Atti Novianti menjelaskan, bahwa pungutan triwulan ini sudah berlangsung sejak tahun 2014 hingga 2017. Uang yang diteriama oleh Basuki dan Ka’bil, kemudian dibagi sesuai dengan rumus  Khusu yang digunakan oleh Basuki. Atti menambahkan, bahwa keterangan saksi bisa jadi akan ditindak lanjuti dalam persidangan berikutnya.<br /><br />“….yang 20 itu, 19 untuk anggota DPRD dan satunya untuk staf yang dua itu. Yang 4 ini kemudian dikurangi 3. Yang 3 ini untuk pimpinan Komisi B dan yang satunya untuk uang kas. Seperti yang disampaikan Basuki, bahwa uang yang diterima dari 2 Dinas tadi tidak sampai ke Dia (Basuki). Karena ini saksi terakhir, jadi untuk Basuki dan Ka’bil perkaranya terpisah. Mungkin kami akan member masukan ke teman-teman penyidik,” ucap JPU KPK Atti.<br /><br />Atti Novianti menambahkan, penerimaan pungutan itu seperti yang dijelaskan Basuki, sudah ada sebelumnya tapi Dia tidak tau. Dia menerima sejak 2014, 2015, 2016 dan 2017, ini sudah tradisi. Terkait keterangan saksi yang dianggap berbohong, JPU KPK Atti mengatakan, bahwa bisa jadi akan dikembangkan seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim<br /><br />“Seperti yang disampaikan Majelis tadi, pasal 242 KUHP bisa aja diterapkan,” ujar Atti.<br /><br />Terpisah. Sementara menurut Pane selaku PH terdakwa Bambang dan Anang mengatakan, bahwa penerimaan uang oleh anggota Dewan bukan tupoksinya. Menurut Pane, Fungsinya Dewan adalah sebagi Kontroling, Bajeting dan legislasi. Kalau evaluasi bukan tugas pokok anggota Dewan.<br /><br />“Penerimaan uang oleh anggota Dewan dari Dinas Pertanian dan SKPD lainnya bukan tupoksinya. Fungsinya Dewan adalah sebagi Kontroling, Bajeting dan legislasi. Kalau evaluasi bukan tugas pokok anggota Dewan.,” ujar Pane. (Redaksi)</span><b><br /></b></span></div>

News Tipikor Sidang Suap DPRD Jatim, Komisi B Akan Menerima Uang "Siluman" Rp 3,07 M dari 10 SKPD Selama 2017

#Pemberian Uang Komitmen Fee oleh SKPD ke Komisi B DPRD Jatim Sudah Berlangsung Bertahun-tahun# berita korupsi .co – Uang “siluman” a...

»

Salam Negeri Ku !

<b><span style="font-size: x-large;">Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (Gemampih)</span></b><br /><br />Oleh: Jentar Sitinjak (Pemimpin Umum/Redaksi)<br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhALu-imZTmPbkydE4hpK0dX_M6WwyQ33FGs-1aFyW5ocYGzvFkWaq26UHivRjSkGRrMODygzD4fa2Le34PLrHv561LwiWTpj5nM8Ne8hmNDqzMDloaCHqwHoW7iVlKWhZaQ6MjPozm818/s1600/IMG_20170626_004025.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="421" data-original-width="714" height="377" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhALu-imZTmPbkydE4hpK0dX_M6WwyQ33FGs-1aFyW5ocYGzvFkWaq26UHivRjSkGRrMODygzD4fa2Le34PLrHv561LwiWTpj5nM8Ne8hmNDqzMDloaCHqwHoW7iVlKWhZaQ6MjPozm818/s640/IMG_20170626_004025.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">K</span>asus Korupsi di negeri tercinta ini ibarat akar Ilalang yang sulit dimusnahkan. Sebabnya jelas, akarnya telah ke mana-mana dan menjalar ke mana-mana, ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, ke bawah serta  ke atas. <br /><br />Yang terseret ke “lingkaran hitam” kasus korupsi pun mulai dari oknum  Kelompok Tani, Lurah/Kepala Desa, Wali Kota/Bupati, DPRD, DPR RI, Gubernur, Menteri, Polisi, Pengacara, LSM, Jaksa dan Hakim, serta kalangan pengusaha. Oknum-oknum tersebut pun sudah diproses hukum oleh penyidik Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK, yang kemudian divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setempat. Namun, tak sedikit pejabat yang  masih melakukan korupsi dengan cara menerima uang suap dari pihak swasta sehingga terjarung dan diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli maupun KPK .                  <br />                          .<br />Kasus Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa, yang terencana, namun tidak meninggalkan bekas luka, tetapi dapat merusak pembangunan, perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melihat kasus Korupsi yang semakin tahun semakin bertambah, Pemerintah pun tak tinggal diam begitu saja. <br /><br />Presiden RI Ir. Joko Widodo, berupaya keras untuk memberantas praktek-praktek korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh oknum-oknum yang “bermoral rusak” hanya demi kepentingan pribadinya. <br /><br />Salah satu bentuk upaya tegas yang dilakukan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang disebut Satgas Saber Pungli, tanggal 20 Oktober 2016.<br /><br />Belum 1 tahun Perpres tersebut dikeluarkan, sudah ratusan oknum yang melakukan KKN dan diamankan oleh  Tim Saber Pungli dan KPK. Hal itu dapat kita saksikan dari berbagai media cetak dan elektronik (online, radio, dan televisi). Barang bukti berupa uang dalam bentuk pecahan rupiah dan uang asing, yang jumlahnya mulai dari jutaan hingga milliaran rupiah pun berhasil diamankan.<br /><br />Seperti yang terjadi pada tanggal 16 September 2017, Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko, bersama seoarang pihak swasta diamankan oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan karena diduga menerima dan memberi uang suap. Padahal, belum lama juga, KPK menangkap Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Bahkan, KPK baru melakukan penggeledahan Kantor Walikota dan Pemerintahan Kota Malang.<br /><br />Sepertinya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, keberadaan KPK, dan Stagas Saber Pungli, tidak membuat rasa takut para oknum yang berniat memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau Korporasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memberantas benih-benih korupsi di negeri tercinta ini?<br /><br />Mari kita menggalang Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (Gemampih)  masing-masing,  baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, baik sebagai swasta maupun PNS, Pegawai BUMN, BUMD, terutama para pejabat di negeri ini, serta mengubah sistim lama dengan istilah “loyal dan patuh pada pimpinan” dan melaksanakan keterbukaan informasi publik secara total “bukan setengah hati”. Bila akhlaq, moral, pikiran, dan hati sudah rusak, Undang-Undang apapun sepertinya tidak ditakuti dan tudak menimbulkan rasa takut lagi.</div>

Opini Salam Negeri Ku !

Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (Gemampih) Oleh: Jentar Sitinjak (Pemimpin Umum/Redaksi) K ...

»

Wali Kota Batu Ditangkap KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>#Eddy Rumpoko, lolos dari kasus Korupsi Road Show Kota Batu Tahun 2014, Akhirnya tertangkap OTT KPK#</b></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjLF_B2yp5MDVL1_WJm5QscpbknhVQggOgd9DBhidAMpK8zWelcDD4oxM9Fe5XA96ivbtB6Sf8WPaM_bpvPLHRtmWkVSukYzEx6iOwvMCyCYMAgojPHSdX2yt-q5eoH-QstXrZTHvNfBc/s1600/KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1136" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjLF_B2yp5MDVL1_WJm5QscpbknhVQggOgd9DBhidAMpK8zWelcDD4oxM9Fe5XA96ivbtB6Sf8WPaM_bpvPLHRtmWkVSukYzEx6iOwvMCyCYMAgojPHSdX2yt-q5eoH-QstXrZTHvNfBc/s640/KPK.jpg" width="432" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">"Ilustrasi"</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> “sepandai-padainya Tupai melompat, suatu saat akan jatuh ke tanah”.<br /> <br /> Ungkapan Peribahasa di atas, barangkali saat ini yang dialami oleh Eddy Rumpoko, yang menjabat sebagai Wali Kota Batu, Malang, Jawa Tiumur, sejak 2007 hingga akhir tahun 2017.<br /> <br /> Sebab tahun lalu (2016), nama Eddy Rumpoko, selaku Wali Kota Batu, disebut dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dalam kasus perkara Korupsi kegiatan Promosi Pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2014 lalu, dengan anggaran dari APBD sebesar Rp 156.490.000, lalu berubah menjadi APBD-P sebesar Rp 3.740.000.000, untuk satu output kegiatan  pameran. Namun dalam pelaksanannya, penggunaan anggaran tersebut, tidak sesuai dengan peruntukannya, hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,7 milliar.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Batu, hanya menetapkan 3 tersangka/terdakwa, yaitu Uddy Syaifudin (Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/PHRI),  Santonio, selaku Pelaksana (EO) dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, sekaligus selaku Pengguna Anggaran (BPMPT/PA), Muhammat Samsul Bahri.<br /> <br /> Sementara, dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan bahwa, Eddy Rumpoko, Susetya Herawan (Kepala Inspektorat) dan Dua staf Pemkot Kota Batu, turut bersama-sama dengan Uddy Syaifudin, Santonio dan Samsul Bahri "melakukan" kegiatan promosi pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 3,7 M yang bersumber dari APBD Pemkot Batu. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh beberapa wartawan dan LSM.<br /> Dalam amar putusan Majelis Hakim, yang dibacakan Ketua Majelis H.R. Unggul Warso Mukti menyatakan bahwa, Uddy Syaifudin, hanya dijadikan sebagai alat oleh Eddy Wali Kota Batu, untuk menggunakan anggaran kegiatan Promosi Pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2014 lalu.<br /> <br /> Dari putusan Majelis Hakim disebutkan bahwa, dari kerugian negara sebara Rp 1,3 milliar, hanya Rp 637.337.000 yang dibebankan terhadap 2 terdakwa yakni, Santonio (Rp 223.750.000) dan Muhammat Samsul Bahri (Rp 413.587.500, untuk terdakwa). Lalu sisanya kemana dan siapa yang bertanggung jawab ?<br /> <br /> Majelis Hakim juga menyebutkan, barang bukti No 24 samapai dengan 28, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara laian. Perkara yang mana ? Apakah untuk Dua Pejabat Pemkot Batu yakni Eddy Rumpoko dan Susetya Herawan seperti yang disebutkan Majelis Hakim ???<br /> <br /> Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, dalam persidangan, pada Jumat, 29 April 2016, sekira pukul 19.00 WIB.<br /> <br /> Anehnya, Kejari Batu atau bahwakan Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, tak “berani” menyentuh Eddy Rumpoko, selaku Wali Kota yang diusung oleh PDIP.<br /> <br /> Lolosnya Eddy Rumpoko dari kasus Korupsi kegiatan Promosi Pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2014 lalu, akhirnya masuk ke “genggaman” Komisi Pemberantasan Korupsi. <br /> <br /> Sebab, Wali Kota yang menjabat 2 periode itu, yang akhir tahun ini akan digantikan istrinya,  ditangkap oleh Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Sabtu, 16 September 2017.<br /> <br /> Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, ditangkap KPK dirumah dinasnya sekitar pukul 13.40 WIB, karena diduga menerima suap, bersama seorang pihak swasta yang diduga selaku pemberi suap. Keduanya saat ini dibawa ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.<br /> <br /> Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Wali Kota Batu itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kabid Humas Polda Jatim), Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, saat dihubungi wartawan media ini.<br /> <br /> “Ada 2, Wali Kota dan yang punya Amarta, uang dalam tas,” kata Kombes Pol. Frans. (Redaksi)<br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Sementara</b>..........</span><br /> <b><span style="font-size: x-large;">Kasus Korupsi Road Show Kota Batu</span></b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>#Majelis Hakim sebut, Eddy Rumpoko, Susetya Herawan, turut bersama-sama dengan Uddy Syaifudin, Santonio dan Samsul Bahri "melakukan”#</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCv1XP9w9iVU6FErli_kYaf4Gzx4zQq7sZ3E_N39jUGboPM8-lpuV2tsWEsIeOFUkYFLDzL41jIB2le5drwewm4JUA95jedojX-sLOLgMEIpabZLueCZIS98t9n_R4kuyXd4F61-aYyzA/s1600/PhotoGrid_1461949955090.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCv1XP9w9iVU6FErli_kYaf4Gzx4zQq7sZ3E_N39jUGboPM8-lpuV2tsWEsIeOFUkYFLDzL41jIB2le5drwewm4JUA95jedojX-sLOLgMEIpabZLueCZIS98t9n_R4kuyXd4F61-aYyzA/s640/PhotoGrid_1461949955090.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Kepala Inspektorat Susetya Herawan, kemungkinan tak "bisa tidur nyenyak" saat ini, setelah Uddy Syaifudin, Santonio dan Samsul Bahri divonis Majelis Hakim tipikor pada, Jumat, 29 April 2016.<br /> <br /> Pasalnya, nama Eddy Rumpoko, Susetya Herawan dan Dua staf Pemkot Kota Batu, disebut dalam putusan Majelis Hakim Tipikor, turut bersama-sama dengan Uddy Syaifudin, Santonio dan Samsul Bahri "melakukan" kegiatan promosi pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 3,7 M yang bersumber dari APBD Pemkot Batu.<br /> <br /> Dari kegiatan yang di danai dari uang rakyat itu, menimbulkan adanya kerugian keuagan negara Senilai Rp 1,3 milliar, berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur.<br /> <br /> Anehnya, pada saat penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu melakukan penyidikan, hingga ke penuntutan oleh JPU Kejari Batu, nama Eddy Rumpoko dan Susetya Herawan, tidak di sebutkan, ikut bertanggung jawab, terkait kegiatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp 1,3 M. <br /> <br /> Tak heran, bila Istri terdakwa Santonio selaku pelaksana Road Show "menantang" JPU, apakah berani memanggil Eddy Rumpoko ? "Berani nggak memanggil Eddy Rumpoko ? Nggak akan berani, mungkin sudah "disogok mana berani memanggil," kata istri terdakwa Santiono, usai persidangan. <br /> <br /> Perkataan itu membuat 3 Jaksa dari Kejari Batu marah dan membentak, bahkan mengancam istri terdakwa akan dimasukkan bersama sang suaminya ke penjara. Keributan itu berlangsung kurang lebih 5 menit diluar sidang. Hingga akhirnya, istri terdakwa meminta maaf.<br /> <br /> Kemarahan istri terdakwa Santonio, bukan tidak beralasan. Sebab, penyidik Kejari Batu sejak awal, tidak memeriksa Eddy Rumpoko. Karena, adanya kegiatan dan anggaran tersebut, berdasarkan SK Wali Kota Batu. <br /> <br /> Sementara Ketiga terdakwa yang sudah divonis yaitu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Uddy Syaifudin, Pelaksana (EO), Santonio dan Pengguna Anggaran yang juga Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (PA/BPMPT) Kota Batu, Muhammat Samsul Bahri.<br /> <br /> Ketiganya divonis masing-masing 4 tahun, denda sebesar 200 juta rupiah, subsidair 3 bulan kurangan. Dua dari Tiga terdakwa dihukum pidana tambahan berupa, pengembalian uang pengganti sebesar Rp 223.750.000 untuk terdakwa Santonio, dan Rp 413.587.500 untuk terdakwa Muhammat Samsul Bahri. Sementara untuk terdakwa Uddy Syaifudin, tidak ada pidana tambahan, karena menurut ajelis Hakim, Dia hanya di jadikan sebagai alat.<br /> <br /> Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, Uddy Syaifudin hanya dijadikan alat oleh Wali Kota Batu. Sementara pertimbangan Majelis Hakim untuk terdakwa Santonio, terkait keuntungan terdakwa dari kegiatan tersebut sebesar 20%, yang seharusnya menurut Majelis Hakim, hanya 10% dari anggaran kegiatan yang diterimanya sebesar Rp 2,6 milliar. Sehingga keuntungan 10% itulah yang wajib dikembalikan.<br /> <br /> Pertimbangan Majelis Hakim untuk terdakwa Muhammat Samsul Bahri, selaku Pengguna Anggaran, tidak mematuhi Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Sebab dalam kegiatan tersebut, tidak dilakukan melalui lelang terbuka, melainkan secara Swakelola. Tidak membentuk PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). <br /> <br /> Tidak hanya itu, dari anggaran tersebut, terdakwa mengambil uang sebesar Rp 413.587.500 dengan alasan meminjam. Namun hingga saat ini, terdakwa tidak membayar dan tidak dapat mempertanggung jawabkan.<br /> <br /> "Menghukum terdakwa Muhammat Samsul Bahri.  Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta, apa bila tidak dibayar diganti kurungan selama 3 bulan. Menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 413.587.500. Apa bila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim Hakim HR. Unggul Warso Murti.  <br /> <br /> Ketiga terdakwa ini, sama-sama dijerat dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> Putusan Majelis Hakim ini berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak "masuk akal". Sebab, anggaran yang depergunakan sebesar Rp 3,7 M, dan kerugian negara berdasarkan hasil penghitungan BPKP senilai Rp 1,3 M. Namun dalam tuntutan Jaksa, terdakwa dituntut untuk mengembalikan kerugian negara sebesar jumlah anggaran. <br /> <br /> Total ancaman pidan penjara yang tuntut oleh JPU kepada Ketiga terdakwa, selama 11 tahun penjara, dengan rincian, pidana Pokok 7 tahun penjara, subsidair denda 6 bulan dan pidana tambahan 3 tahun 6 bulan.<br /> <br /> Dari putusan Majelis Hakim tersebut, total kerugian negara sebesar Rp 1,3 M, baru Rp 637.337.000 yang dibebankan terhadap ke- 2 terdakwa. Lalu sisanya kemana dan siapa yang bertanggung jawab ?<br /> <br /> Sementara dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, Barang Bukti No 24 samapai dengan 28, dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara laian. Perkara yang mana ? Apakah untuk Dua Pejabat Pemkot Batu yakni Eddy Rumpoko dan Susetya Herawan seperti yang disebutkan Majelis Hakim ???<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketiga terdakwa tersebut diatas,  terseret dalam kasus Korupsi promosi pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan pada tahun 2014 lalu, dengan anggaran sebesar Rp 3,7 M yang bersumber dari APBD Pemkot Batu. Dari kegiatan tersbut, menimbulkan adanya kerugian keuagan negara Senilai Rp 1,7 milliar berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur.<br /> <br /> Pada Desember 2013 lalu, Pemerintah Kota Batu telah mengesahkan APBD tahun 2014. Salah satu poin yang dianggarkan adalah, untuk penyelenggaraan pameran investasi senilai sebesar Rp 156 juta lebih, dengan output sebanyak 7 kegiatan pameran. Pada Juni 2014, Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) mengajukan permohonan proposal kegiatan. Kemudian, pada 16 Juni 2014, muncul nota kesepakatan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Batu dengan Ketua Badan Pimpinan Cabang PHRI Kota Batu dengan Nomor surat, No. 180/10/MoU/BPC-PHRI/Batu 2014.<br /> <br /> Pada tanggal 27 Juni 2014, Wali Kota Batu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota No. 180/236/Kep 422.012/2014 tentang penunjukan BPM untuk melakukan kerjasama dengan PHRI Cabang Kota Batu 2014. Pada Oktober 2014, Wali Kota Batu menetapkan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan promosi dan kerjasama investasi Shining Batu Investment Exibition 2014.<br /> <br /> Anggaran dari APBD yang semula Rp. 156.490.000 berubah menjadi sebesar Rp. 3.740.000.000 untuk satu output kegiatan  pameran. Namun dalam pelaksanannya, penggunaan anggaran tersebut, tidak sesuai dengan peruntukannya hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,7 milliar.<br /> <br /> Akibatnya, para terdakwa pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Redaksi)</div>

News Tipikor Wali Kota Batu Ditangkap KPK

#Eddy Rumpoko, lolos dari kasus Korupsi Road Show Kota Batu Tahun 2014, Akhirnya tertangkap OTT KPK# "Ilustrasi" berita...

»

Terdakwa Henry J Gunawan "Dibebaskan" Majelis Hakim Dari Penjara

<b><span style="font-size: large;">#Ketika “Senjata” seorang terdakwa “mengalahkan” Kekuasaan Majelis Hakim di Persidangan#</span></b><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC45puHT3lsvzZnDTYssdxYwLHG4xyJD8I_ovX94gVOE7IECQODdl3Zw51U41YIRfJiXDst89Ka4zXh8A04e-k6WheRC7_LulMG4iXcG8QrNuYwb8Ye09DhbE3JQZike6CdSkPgGfzMjA/s1600/IMG20170914160805.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC45puHT3lsvzZnDTYssdxYwLHG4xyJD8I_ovX94gVOE7IECQODdl3Zw51U41YIRfJiXDst89Ka4zXh8A04e-k6WheRC7_LulMG4iXcG8QrNuYwb8Ye09DhbE3JQZike6CdSkPgGfzMjA/s640/IMG20170914160805.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Senjata yang paling ditakuti oleh negara-negara di Dunia adalah senajata Nuklir. Dan bila di persidangan, “senjata mutahir” seorang terdakwa adalah sakit. Dan itu pula yang dipergunakan terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan, Henry J Gunawan.<br /><br />Bos PT Gala Bumi Perkas itu, mengajukan penangguhan penahanan melalui Penasehat Hukum (PH)-nya, M. Sidik Latuconsina kepada Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, pada persidangan minggu lalu, agar terdakwa boleh keluar dari penjara, dan tidak menghirup pengapnya udara dibalik jeruji besi di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, yang dimasukkan Jaksa Kejara Surabaya pada Agustus lalu, setelah pembacaan surat dakwaan dari JPU, yang dilanjutkan dengan pembacaan Eksepsi (kebaratan) dari PH terdakwa, pada Kamis, 7 September 2017.<br /><br />Pada Kamis, 14 September 2017, “senjata mutahir” alias karena penyakit jantung yang diderita  terdakwa pun “berhasil meluluhkan" ke Kuasaan Majelis Hakim, dengan mengabulkan permohonan dari PH terdakwa. Majelis Hakim “membebaskan” terdakwa dari penjara menjadi tahanan Kota,  walau terdakwa ini terlihat sangat sehat.<br /><br />Pengalihan status tahanan penjara menjadi tahanan Kota bagi terdakwa Henry J Gunawan ini, dituangkan dalam surat penetapan yang dibacakan Ketua Majelis  Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya membacakan surat tanggapa atas eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa Henry J Gunawan, M. Sidik Latuconsina. <br /><br />Sebelum Majelis Hakim membacakan penetapan terkait pengalihan status tahanan,  terdakwa Henry J Gunawan cukup lama menunggu diruang sidang sambil duduk dikursi pesakitan yang didampingi PH nya, dengan pengawalan puluhan Polisi lengkap dengan senjata, semenatara Majelis Hakim dan JPU, enah kemana. Ternyata jawabannya adalah pengalihan status terdakwa.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan, dengan status tahanan Kota terhadap terdakwa Henry J Gunawan yang diberikan oleh Majelis Hakim, siapa yang dapat mengawasi, bila sewaktu-waktu terdakwa keluar dari Kota Surabaya ?. Bisa jadi, persidangan tertunda, dengan alasan, terdakwa sedang sakit, atau berobat keluar negeri karena kondisi terdakwa sedang kritis.<br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Bila kemanusiaan atau Hak Azasi Manusia yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap kondisi terdakwa yang menderita penyakit jantung, namun sejak awal persidangn minggu lalu terlihat sangat sehat, wartawan media ini teringat pada Juni tanun lalu.<br /><br />Pada tanggal 8 Juni 2016 lalu sekira pukul 16.00 WIB, Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, selaku Ketua Majelis Hakim dalam kasus perkara Korupsi perjalanan dinas DPRD Lamongan, justru mengeluarkan surat penetapan sebaliknya, terhadap terdakwa seorang wanita yang sedang hamil tua, Muniroh (38), usai JPU membacakan surat dakwaannya.<br /><br />Terdakwa Muniroh, berdasarkan surat keterangan dokter (dr. Rizal Fitni,SpOG) yang memeriksa kandungan Muniroh menyatakan, rencana operasi diperkirakan tanggal 9 Juni 2016. Surat dokter ini diajukan PH terdakwa bersama permohonan penangguhan penahanan, bila sewaktu-waktu, Majelis Hakim membuat surat penetapan penahan.<br /><br />Anehnya, Ketua Majelis Hakim tidak memrtimbangkan surat dokter tersebut. Majelis Hakim tetap memenjarakan Muniroh si pemilik Travel. Alasan Majelis Hakim, agar terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Entah barang bukti mana yang dimaskud. Sementara wanita yang sedang hamil tua itu sedang menjalani proses persidangan bukan penyidikan. Artinya, semua bukti sudah ditangan JPU. Mungkinkah tedakwa dengan perut buncit melarikan diri atau mencuri barang bukti dari Jaksa ???<br /><br />Tragisnya, sekitar pukul 21.00 WIB, beberapa jam setelah Muniroh bersama bayi dalam kandungannya menginjakkan kaki di Rutan Medang, petugas Rutan melarikannya ke Rumah Sakit Bayangkara di Jalan Ahmat Yani Surabaya, untuk menjalani operasi Saesar.<br /><br />Penegakan supremasi Hukum memang tidak pandang bulu. Baik tua maupun muda, pejabat maupun rakyat jelata, bila bersalah haruslah dihukum. Namun, apakah "tidak ada dispensasai, perikemanusiaan seperti butir ke-2 Pancasila, terhadap wanita hamil tua itu, agar bayi tanpa dosa yang dikandung Muniroh saat itu lahir di "alam bebas" bukan di dalam Lapas (lembaga pemasyrakatan) "berstatus tahanan" mengikuti ibundanya ?"<br /><br />Sementara terdakwa Henry J Gunawan, Bos PT Gala Bumi Perkas yang katakan menderita penyait jantung namun terlihat cukup sehat, justru dikeluarkan Majelis Hakim dari Rutan.<br /><br />Usai persidangan, PH terdakwa Henry J Gunawan, M. Sidik Latuconsina, kepada wartawan media ini mengatakan bahwa, terdakwa sudah menjalani operasi jantung sebanyak 3 kali. Dua diantaranya dilakukan di Singapur dan sekali di Surabaya. Namun tak menjelaskan di Rumah Sakit mana.<br /><br />“Pertimbangan Majelis Hakim, karena kondisi kesehatan terdakwa. sudah Tiga kali operasi jantung. Dua kali di Singapur dan sekali di Suarabaya,” kata M. Sidik Lacutonsian.  </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Memang, bila dibandingkan antara Henry J Gunawan dengan Muniroh, ibarat “Gajah dengan Semut”. Selain pengusaha yang banyak duit, terdakwa Henry J Gunawan adalah salah satu orang yang terkenal di Kota Pahlawan, terutama dikalangan pengusaha, Pengacara dan wartwan serta, orang-orang yang berbadan kekar. Yang tak sulit baginya untuk berhungan dengan berbagai kalangan.<br /><br />Sementara Muniroh, adalah seorang wanita, yang tinggalnya jauh dari Kota besar, dan hanya memiliki usaha kecil yaitu, biro perjalanan yang tak terkenal di Indonesia, maupun di Surabaya termasuk di Kabupaten Lamongan.  (Redaksi).</span></div>

Pidana Terdakwa Henry J Gunawan "Dibebaskan" Majelis Hakim Dari Penjara

#Ketika “Senjata” seorang terdakwa “mengalahkan” Kekuasaan Majelis Hakim di Persidangan# berita korupsi .co – Senjata yang paling dit...

»

Sidang Pengeroyokan Tertunda, Korban Kecewa

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinWi8dPE1y20qgwIBZcbCnrC4IKGumXijTvAGmSKqBCh-pEb38ivlWgYBYIQmUaGROHxKsxPu-7m2VNYvWB3y5W1gW8rfZGjVjPH0UjJohRDVuV5Sgz41by1IkQzIsEl5S3ekBTcDW8OM/s1600/IMG-20170914-WA0014+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="999" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinWi8dPE1y20qgwIBZcbCnrC4IKGumXijTvAGmSKqBCh-pEb38ivlWgYBYIQmUaGROHxKsxPu-7m2VNYvWB3y5W1gW8rfZGjVjPH0UjJohRDVuV5Sgz41by1IkQzIsEl5S3ekBTcDW8OM/s1600/IMG-20170914-WA0014+-+Copy.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Faishal Riedza, saat berada di Kantin PN Samarinda</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Ketika sesuatu yang diharapkan itu tiba-tiba tak terlaksana, bisa jadi rasa kecewa akan menyelimuti hatinya. Barangkali itulah yang dirasakan Rudiyanto Handoko, saat dirinya tiba di Pengadilan Negeri (PN) Samaranda, pada Kamis, 14 September 2017.<br /><br />Sebab, kehadiran Rudiyanto ke PN Samarinda sejak pagi, atas surat undangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Suprianto dari Kejari Samarinda, untuk memberikan kesaksiannya dihadapan Majelis Hakim, sebagai korban pengeroyokan oleh 2 terdakwa yakni, Faishal Riedza dan M. Fiansyah alias Upik (berkas terpisah).<br /><br />Namun, Rudiyanto Handoko harus menelan kekecewaan, karena persidangan ternyata tertunda. Tertundanya persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban, baru diberitahukan JPU Agus Suprianto menelang senja. Alasan penundaan menurut JPU ke Rudiyanto, karena Majelisnya berhalangan.<br /><br />"Persidangan ditunda, ada apa ini, sepertinya kasus saya dibuat mainan sama Jaksa dan Hakim. Faishal tidak ditahan sejak di penyidikan," kata Rudiyanto, kecewa.<br /><br />Terkait hal tersebut, kepada media ini JPU Agus Suprianto menjelaskan melalui telepon selulernya bahwa, penundaan sidang karena Ketua Majelis Hakim sedang berhalangan, dan ada juga yang sedang sidang perkara di Tipikor, yang baru diketahuinya setelah menjelang sore hari. Setelah kepastian itu diperoleh, JPU Agus langsung memberitahukannya kepada Rudiyanto.<br /><br />“Sidangnya ditunda hari Senin (18 September 2017.red), mudah-mudahan datang itu saksi. Kemarin kan permintaan si korban, biar datang semua hari Rabu, gua bawalah terdakwanya hari Rabu, ternyata yang Satu Hakim sidang Tipikor, yang Satunya cuti. Ia nggak bisa sidanglah, gua  juga taunya sudah menjelang sore, memang, baru dikabarin. Dan lagi, gua bilangin sama korban, tunggu saya telepon,” kata JPU Agus.<br /><br />Menurut Rudiyanto Handoko, kasus ini bermula pada tanggal 30 Mei 2016 lalu. Saat itu, dirinya sedang mengendarai mobil Trinton warna putih, sedang parkir untuk cetak foto. Lalu, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh terdakwa. <br /><br />Bukannya minta maaf, kedua terdakwa justru kabur. Rudiyanto pun lantas mengejar terdakwa. Namun upaya pengejaran itu justru membawa sial bagi Rudiyanto. <br /><br />Dia harus menjadi sansak kebringasan kedua terdakwa, hingga mengalami luka parah dibagian wajahnya. Aksi jagoan kedua terdakwa itu pun, akhirnya dilaporkan ke Polres Samarinda.  (Redaksi/*)</div>

Pidana Sidang Pengeroyokan Tertunda, Korban Kecewa

Terdakwa Faishal Riedza, saat berada di Kantin PN Samarinda berita korupsi .co – Ketika sesuatu yang diharapkan itu tiba-tiba tak ter...

»

Sidang Korupsi dana bantuan Siswa miskin, BPKP menyebutkan ada kerugian negara Rp 61.595.000

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisYnLjLLwWmiMsTZB0JCR9luoWbB85h8oUSv4z3w4xMkgLhUrbn06IyuFIeXwdcPUsIQ5dcriu9gAxxW9MO3kGtClYfqjbPtsGhz8HOOl1_PEQFHtwFO97SD9hLlUpIlF1wlEfLnupLRQ/s1600/BPKP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisYnLjLLwWmiMsTZB0JCR9luoWbB85h8oUSv4z3w4xMkgLhUrbn06IyuFIeXwdcPUsIQ5dcriu9gAxxW9MO3kGtClYfqjbPtsGhz8HOOl1_PEQFHtwFO97SD9hLlUpIlF1wlEfLnupLRQ/s640/BPKP.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Herman, Ahli dari BPKP Jatim , saat memberikan keterangan di sidang Korupsi dana BSM</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </span></b><i>Kasus Korupsi sepertinya dimulai dari dunia pendidikan, sejak pendaftaran siswa baru seperti, pembelian formulir yang hanya dua lembar dengan harga ratusan ribu, jutaan hingga puluhan juta untuk uang  sumbangan pembangunan geduang, sementara gedung, bangku, meja sekolah termasuk papan tulisnya sudah ada sejak beberapa tahun sebelumnya, ada pula dengan kondisi yang kurang baik.</i><br /> <br /> Sementara, baik buruknya sumber daya manusia (SDM), sebagai generasi penerus bangsa, salah satu diantaranya dibentuk di dunia pendidikan melalui guru sebagai pahlawan tanpa jasa. Namun anehnya, tak sedikit guru baik swasta maupun negeri, terseret kelingkaran hitam kasus Korupsi dana pendidikan.<br /> <br /> Diantaranya, kasus Korupsi dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) tahun 2013 lalu, sebesar Rp 61.595.000 untuk sekolah MI Nahdatul Ulum, di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang menyeret Moh. Harlal, selaku Kepala Sekolah, yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> Pada tahun 2013, terdakwa mengajukan sebanyak 58 siswa/i MI Nahdatul Ulum, untuk mendapatkan dana BSM kepada pemerintah melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Bangkalan ditemukan, bahwa jumlah siswa/i yang diajukan terdakwa, ternyata ada yang diduga fiktif.<br /> <br /> Dari hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur menemukan, adanya penggunaan dana BSM  sebesar Rp 61.595.000 yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebab, data siswa penerima dana BSM diduga ada yang fiktif.<br /> <br /> Hal itu terungkap dari keterangan saksi ahli BPKP Perwakilan Jawa Timur, yang dihadirkan JPU dalam Persidangan yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman dengan Panitra Pengganti (PP), Asep Prayitno, pada Selasa, 12 September 2017.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, saksi ahli BPKP, Herman menjelaskan, ada kerugian negera sebesar Rp 61.595.000. “Dari penghitungan yang kami lakukan, ada selisih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 61.595.000, karena data siswa penerima dana BSM tidak sessuai,” ujar Herma.<br /> <br /> Usai persidagan, kepada wartawan, Herman mengatakan, telah melakukan penghitungan kerugian negara. Herman menambahkan, hal itu terjadi karena data penerima dana BSM tidak sesuai dengan fakta.  (Redaksi)</div>

Tipikor Sidang Korupsi dana bantuan Siswa miskin, BPKP menyebutkan ada kerugian negara Rp 61.595.000

Herman, Ahli dari BPKP Jatim , saat memberikan keterangan di sidang Korupsi dana BSM berita korupsi .co – Kasus Korupsi sepertinya dim...

»

Sidang Korupsi “Suap” OTT DPRD Mojokerto, 2 Kontraktor jadi Saksi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBxjsQmIQJJrClevGgKj8UJ0iLN67A3YBh2Hwq-Y_g7gUieOBbscfPiTgbHiUF1_TmStn0wlm_RMsfX06vwFnbTn1mGN21Sbhsovbe1cINsr3BLyYD7NNeT7r9MRrBvxYgFI2BWIHwtuQ/s1600/Ipang%252C+Agung+dan+Dodi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBxjsQmIQJJrClevGgKj8UJ0iLN67A3YBh2Hwq-Y_g7gUieOBbscfPiTgbHiUF1_TmStn0wlm_RMsfX06vwFnbTn1mGN21Sbhsovbe1cINsr3BLyYD7NNeT7r9MRrBvxYgFI2BWIHwtuQ/s640/Ipang%252C+Agung+dan+Dodi.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> <i>Kasus Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa dan terencana, yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang melainkan lebih, serta berakibat terjadinya kerugian keuangan negara, </i>seperti kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terhadap Kadis PUPR, Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Selain adanya pemberian janji antara Mas’ud Yunus, selaku Wali Kota Mojokerto dengan pimpinan dan anggota DPRD, terkait pemberian sejumlah uang, sebagai tambahan “pundi-pundi” diluar penghasilan tetap, berupa uang komitmen fee, yang bersumber dari jumlah persentase pelaksanaan anggaran Dinas PUPR, pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan nama kegiatan, Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan (PENLING), yang berasal dari usulan para anggota DPRD, yang dikenal dengan istilah program Jasmas (jaringan aspirasi masyarakat) sebesar Rp 26 miliar, serta tambahan pertahun sejumlah Rp 65 juta, untuk masing-masing anggota DPRD Mojokerto, atau yang dikenal dengan istilah 7 sumur yakni, uang lelah 7 kali persidangan dalam rangka pembahasan anggaran yang rencananya, diberikan per triwulan di tahun 2017.<br /><br />Ada pula bagi-bagi proyek tahun anggaran 2017, antara terdakwa Wiwiet Febriyanto selaku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, dengan 2 rekanan yakni, CV Benteng Persaada dan PT Agrindo Jaya Sejahtera, dengan cara, terdakwa meminta sejumlah uang kepada 2 kontraktor tersebut.<br /><br />Hal itu terungkap dalam persidangan kasus perkara Korupsi “suap”, antara Dinas PUPR dengan Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Mojokerto (Ketiganya saat ini masih tersangka) yang ditangkap oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada 16 Juni lalu.<br /><br />Pada Selasa, 12 September 2017, JPU Iskandar Marwanto, Subari Kurniawan dan Tri Anggoro Mukti dari KPK, menghadirkan 3 saksi dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, untuk terdakwa Wiwiet Febriyanto yang di dampingi Penasehat Hukum (PH0-nya Suryono Pane dkk.<br />Ke- 3 saksi tersebut yaitu, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang, selaku Direktur CV Benteng Persada, Dodi Setiawan, Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera dan Agung Hariyanto.<br /><br />Dari keterangan saksi Ipang dan Dodi dihadapan Majelis Hakim terungkap bahwa, terdakwa Wiwiet Febriyanto menghubungi Dodi dan meminta uang sebesar Rp 2,4 milliar, dengan menjanjikan proyek. Untuk meyakinkan Dodi, terdakwa menghubungi Ipang yang sudah dikenalnya lama, agar Ipang meyakinkan Dodi untuk memberiakan uang yang dibutuhkan oleh terdakwa.<br /><br />“Awalnya pinjam 2,4, tetapi turun menjadi 1,4 turun menjadi 930. Saya nggak punya uang segitu jadi bagi 2 dengan Ipang. Ada telepon dari Ipang. Ipang mengajak saya bertemu di di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center. Dijanjikan ada pekerjaan,” kata Dodi.<br /><br />“Ipang mengatakan, percaya saya. Tapi tidak ada pekerjaan makanya dibuat pinjaman. Saya meminjami uang ke terdakwa, tapi saya nggak tau kepentingannya untuk apa, hanya pinjam saja. Saya tidak kenal Dewan (Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq). Kalau Kaji (Taufik Fajar) kenal tapi saya kurang jelas.,” kata Dodi.<br /><br />Ipang tidak membantah pernyataan Dodi. Menurut Ipang. “Wiwiet meminta tolong untuk meyakinkan Pak Dodi. Awalnya sanggup meminjami 2,4 jadi turun 1,4,” jawab Ipang. JPU KPK pun bertanya, apakah bagi hasil dari APBD 2017 ?. selain itu, JPU KPK mengingatkan Ipang agar bicara apa adanya dan tidak mengarang, tidak membuat keterangan palsu. Akibatnya, wajah Ipang terlihat pucat saat diingatkan JPU KPK.<br /><br />Dari keterangan Ipang dan Dodi, uang yang terkumpul dari keduanya diserahkan ke Agung untuk dibawa ke mobil Ipang. Kemudian Ipang memerintahkan Agung untuk menyerahkan sejumlah uang ke Taufik Fajar alias Kaji atas perintah dari terdakwa.<br /><br />“Uang itu diserahkan ke Kaji atas perintah Pak Wiwiet,” jawab Ipang kepada Majelis.<br /><br />Dalam dakwaan JPU KPK juga sudah dibeberkan, kronologis kesepakatan antara terdakwa dengan ke- 2 kontraktor ini yaitu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto, menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD, untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang triwulan serta uang komite program Jasmas. Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta agar terdakwa Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan komitmen fee  triwulan sebesar Rp 395.000.000 per triwulan, dan tahap pertama dari 8 persen uang komitmen fee program Jasmas sejumlah Rp 500.000.000, yang disanggupi oleh terdakwa Wiwiet Febriyanto.<br /><br />Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. <br /><br />Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000.<br /><br />Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017.<br /><br />Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). <br /><br />Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /><br />Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi.<br /><br />Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta.<br /><br />Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC).<br /><br />Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. <br /><br />Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq.<br /><br />Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000.<br /><br />Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji.<br /><br />Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO).<br /><br />Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  <br /><br />Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, Umar Faruq dan  Abdullah Fanani tertangkap oleh petugas KPK.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakan terkait, keterlibatan Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, dalam kasus yang menyeret Wiwiet Febriyanto dan 2 Kontraktor, apakah akan dijadikan sebagai tersangka. JPU KPK Iskandar menjelaskan bahwa, dalam pasal 55 KUHP bisa jadi.<br /><br />“Kalau asal usul uangnya, nanti akan kita pisahkan dengan perbuatan terdakwa, barangkali dari pengembangan. Kalau motif terdakwa memberikan uang ke Dewan kan terkait APBD agar lancar. Kalau ke rekanan, terkait dengan proyek. Kalau Wali Kota akan jadi saksi. Kalau dari dakwaan pasal 55, berarti kan ada namanya mensarea ada kerja sama,” ucap JPU KPK Iskandar.<br /><br />Sementara Suryono Pane, selaku PH terdakwa mengatakan bahwa, pertemuan dirumah terdakwa tidak pernah ada dan harus bisa dibuktikan. Namun Pane mengakui, terkait antara terdakwa dengan 2 rekanan tersebut,<br /><br />“Pertemuan dirumah terdakwa tidak pernah ada, dan itu tidak ada harus dibuktikan. Kalau mengenai rekanan itu, ya bisa jadi,” kata Pane.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Sidang Korupsi “Suap” OTT DPRD Mojokerto, 2 Kontraktor jadi Saksi

berita korupsi .co - Kasus Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa dan terencana, yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang m...

»