Sabu-Sabu Menghantar Wanita Simpanan Dan Sepupunya Ke Pengadilan

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJvX5DuHnlUqIi2AIPoMahlLixeKa4D6-UaDmaYd2Ok1vk3F921xZiQ1ufammt6zcS49hPUGW5VRLf2TGIAb66q0ldxX-lQ7eSrUSKcN1vkZgTvU26dscZxEpaPbCECVXTS9j1TcS0VA/s1600/IMG_20170719_144541.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJvX5DuHnlUqIi2AIPoMahlLixeKa4D6-UaDmaYd2Ok1vk3F921xZiQ1ufammt6zcS49hPUGW5VRLf2TGIAb66q0ldxX-lQ7eSrUSKcN1vkZgTvU26dscZxEpaPbCECVXTS9j1TcS0VA/s640/IMG_20170719_144541.jpg" width="640" /> </a></div> <br /> <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korups</span>i.co - </span> Andai saja Ratna Oktaviani (Ratna) dan Taufik dan Moch. Amirullah tidak mengkonsumsi obat “setan” alias Sabu-sabu (SS), kedua saudara sepupu itu tidak akan berurusan dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polrestabes Surabaya, pada 9 Maret 2017.<br /><br />Pada Rabu, 19 Juli 2017, Ratna, wanita simpanan lelaki beristri yang tinggal di Jl Kedungdoro Gg VII A No 15 A, Surabaya bersama pria yang menjadi pacarnya itu harus duduk bersama sepupunya, Taufik serta Amirulla, di kursi pesakitan PN Surabaya untuk kembali menjalani persidangan, acara pemeriksaan sebagai terdakwa.<br /><br />Dalam persidangan, kepada Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Hariyano, terdakwa Amirulla   kepada Rozi yang saat ini masuk dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO) salah satu Bandar yang tingga; di Bangkalan, Madura.<br /><br />“Kami patungan Pak. Yang membeli saya, dan transaksi di sekitar Jembatan Suramadu Bangkalan," jawab Amirullah kepada Hakim Hariyanto.<br /><br />Sementara terdakwa Ratna, saat ditanya Majelis Hakim tentang pekerjaannya, dengan jujur, janda beranak 1 ini mengatakan tidak punya pekerjaan.<br /><br />“Saya kost sama pacar saya, tapi dia sudah punya istri. Untuk bayar kost dan biaya hidup  dibiayai oleh pacar," ungkap janda satu anak ini jujur.<br /><br />Jawaban terdakwa ini membuat Majelis Hakim agak tersenyum. " Waduh, enak banget, sekarang pacar kamu tidak mau datang setelah tahu kamu ditangkap Polisi ya," tanya Hakim Haryanto.<br /><br />Saat Majelis Hakim menanyakkan kepada terdakwa Taufik yang masih saudara sepupu dengan terdakwa Ratna, mengapa mengkonsumsi Narkoba. Terdakwa ini menjawab hanya iseng. "Kami iseng aja Pak, soalnya lagi nggak ada kerjaan," kata Taufik enteng.<br /><br />Ketiga terdakwa ini ditangkap oleh anggota Idik III Satreskoba Polrestabes Surabaya,  di rumah Kost Ratna Oktaviani di Jl Kedungdoro Gg VII A No 15 A, Surabaya, saat sedang pesta shabu pada Kamis, 9 Maret 2017.<br /><br />Obat “setan” tersbut dibeli dari Rizi seharga Rp 400 ribu dengan cara patungan. Transaksi dilakukan oleh Amirulla dengan Rozi di sekitar Jembatan Suramadu. Akibatnya, ketinganya pun dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 milliar.  (Redaksi)<br />

Pidana Sabu-Sabu Menghantar Wanita Simpanan Dan Sepupunya Ke Pengadilan

  berita korups i.co -  Andai saja Ratna Oktaviani (Ratna) dan Taufik dan Moch. Amirullah tidak mengkonsumsi obat “setan” alias Sabu-sa...

»

JPU Sumantri, Menuntut Wanita “Pencuri” Dokumen Perushaan Hanya 10 Bulan Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7Zsd5YKYVN9AJUIgzSRN64gH1hRD79ozTmE_NXvPSzQL7fsIachbu9MPb-Wj6xKEh-IZdsqtzGhUAFMbKxQE1Fdqxj0n5dtNzMPc8F5m47lhLRipNsKcuYN4Bu6oDTo2rcasECnFqi7E/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7Zsd5YKYVN9AJUIgzSRN64gH1hRD79ozTmE_NXvPSzQL7fsIachbu9MPb-Wj6xKEh-IZdsqtzGhUAFMbKxQE1Fdqxj0n5dtNzMPc8F5m47lhLRipNsKcuYN4Bu6oDTo2rcasECnFqi7E/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> <span style="font-size: large;">A</span>ndai saja seorang terdakwa dalam kasus penggelapan berdasarkan pasal 376 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang ancaman hukumannya paling lama 6 tahun, bukan seorang pengusaha dan tidak didampingi Pencagacara Kondang, bisa jadi tuntutan pidana penjara diatas 1 tahun.<br /><br />Namun, tidak demikian yang dialami Trisulowati alias Chin Chin, wanita si “pencuri” dokumen perusahaan milik PT Blauran Cahaya Mulia (BCM) atau yang lebih dikenal dengan nama Hotel Empire Palace.<br /><br />Sejak persidangan, terdakwa Chin Chin yang didampingi pengacara kondang dari Jakarta, Hotman Paris Hutapea, bersama Piter Talaway dkk, yang menjadi Penasehat Hukum (PH) terdakwa, memang menjadi t perhatian Khusus dari pengunjung sidang di PN Surabaya termasuk para awak media.<br /><br />Sebab terdakwa Chin Chin selaku Direktur Utama (Dirut) PT BCM yang dilamporkan Gunawan Angka Widjaya selaku Komisaris Utama (Komut) ke pihak Kepolisian, dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sumantri dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, menjerat wanita cantik ini dengan pasal 376 KUHP. <br /><br />Pasal 376 KUHP, Hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun, dengan erbuatan ; a. Dengan sengaja memiliki. b. Memiliki suatu barang. c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. d. Mengakui memiliki secara melawan hukum. e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. f. Penggelapan dilakukan suami (isteri) yang tidak atau sudah diceraikan atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin. Hukuman :Hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.<br /><br />Pada Rabu, 19 Juli 2017, setelah sempat tertunta pembacaan surat tuntutan, JPU Sumantri dari Kejari Surabaya barulah membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa, dihadapan Majelis Hakim yang di Ketua H.R. Unggul Warso Mukti.<br /><br />Dalam surat tuntutannya, JPU Sumantri menyatakan bahwa, terdakwa (sempat dipenjara dan saat ini status tahanan Kota) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 376 KUHP. terdakwa pun hanya dituntut pidana penjara 10 bulan.<br /><br />“Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan,” ucap JPU Sumantri<br /><br />Beberapa menit usai persidangan, JPU Sumantri, saat ditanya media ini mengatakan, yang memberatkan terdakwa tidak mengakuinya.<br /><br />“Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakuinya. Yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum [ernah dihukum,” ujarnya.<br /><br />Sementara Tim PH terdakwa mengatakan keberatan atas tuntutan JPU. Bisa jadi, sebagai PH terdakwa, berharap agar terdakwa dituntut bebas. <br /><br />Dari tuntutan JPU Sumantri tersebut terhadap terdakwa, rumor tak sedap pun beredar di sekita PN Surabaya. Bila terdakwa di Vonis oleh Majelis Hakim dan dikurangi masa tahanan, maka terdakwa akan tetap berada di luar dan tidak dipenjarakan lagi. Akankah menjadi kenyataan ?.  (Redaksi)<br />

Pidana JPU Sumantri, Menuntut Wanita “Pencuri” Dokumen Perushaan Hanya 10 Bulan Penjara

berita korupsi .co – A ndai saja seorang terdakwa dalam kasus penggelapan berdasarkan pasal 376 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) y...

»

Setya Novanto Tersangka, Golkar Harus Segera Ganti Pimpinan DPR dan Partai

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimGTWseRYqZ4kImlvHRCFZYl-CbtcRJnvMJrqPJUBH60POkvmfnRGCxszQwNd1bPqNJSzHB6aDbMJjzaJE9llUAip6jZtiVt93HdvcAXRUW5LoLBhbr6hbn6ibEj7lKQQx_OpbjK5R6Zc/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimGTWseRYqZ4kImlvHRCFZYl-CbtcRJnvMJrqPJUBH60POkvmfnRGCxszQwNd1bPqNJSzHB6aDbMJjzaJE9llUAip6jZtiVt93HdvcAXRUW5LoLBhbr6hbn6ibEj7lKQQx_OpbjK5R6Zc/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">Jakarta, berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</span> - Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dan Ketum Partai Golongan Karya (Golkar), ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tersangka kasus korupsi KTP-elektronik. Penetapan status itu menandakan KPK terus mengembangkan dan mengejar aktor-aktor yang turut diduga menerima uang dalam persekongkolan pengadaan KTP-el mengacu kepada keterangan saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.<br /><br />Novanto disangkakan melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ancaman pidana maksimalnya adalah hukuman seumur hidup (dalam keadaan tertentu dapat dihukum mati). Keterlibatan Setya dapat dilacak sejak awal persidangan melalui pengakuan saksi seperti pertemuan di Grand Melia (SN, Kemendagri dan Andi Narogong), Kesaksian Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos yang mengaku pernah dua kali menemui Setya Novanto, kesaksian Johanes Richard Tanjaya, yang merupakan salah satu tim IT yang mengetahui jatah 7 persen untuk SN dkk.<br /><br />Dengan kesaksian dan alat bukti yang dimiliki KPK, keterlibatan SN dalam kasus KTP-el menjadi sangat terang benderang. Aroma persekongkolan penganggaran hingga pengadaan terasa kentara dengan permainan SN bersama Konsorsium yang dikendalikan Andi Narogong.<br /><br />Tentu saja tuduhan melakukan korupsi akan semakin mencoreng citra DPR, apalagi saat ini yang bersangkutan berstatus sebagai pimpinan DPR. Jika dalam kasus Papa Minta Saham, Setya mengundurkan diri, maka sudah selayaknya yang bersangkutan mundur sebagai Ketua DPR untuk menghadapi proses hukum.<br /><br />Pada saat yang sama, status hukum Novanto pastinya akan berdampak kepada sikap politik yang harus ditempuh Golkar secara kelembagaan, kondisi hukum tata negara yang harus dihadapi DPR, dan tindakan hukum yang harus pula ditempuh KPK. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) perlu menjelaskan langkah-langkah hukum dan politik yang terkait kasus tersebut sebagai berikut:<br /><br />1.    DPR dapat memberhentikan Setnov dengan mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Berdasarkan ketentuan tersebut Pimpinan DPR dapat diberhentikan karena tiga hal:<br />a.    meninggal dunia;<br />b.    mengundurkan diri; atau <br />c.    diberhentikan<br /><br />Ketentuan tentang “diberhentikan” itu diatur lebih lanjut dalam ayat (2) ketentuan yang sama bahwa pimpinan DPR dapat diberhentikan apabila diusulkan oleh Partai Golkar.<br />Apabila Partai Golkar mengusulkan pemberhentian Novanto, maka berdasarkan <br /><br />2.    ketentuan Pasal 87 ayat (3) UU MD3, maka kursi Novanto sebagai Ketua DPR dapat diisi oleh salah satu pimpinan DPR yang ada saat ini, dengan status sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR sampai ditunjuk Ketua DPR defenitif menggantikan Novanto;<br /><br />3.    Partai Golkar penting untuk memberhentikan Novanto dikarenakan sebagai partai besar, Golkar akan memerlukan sosok pimpinan yang fokus dalam menjalankan tugas. Apalagi tahun-tahun politik yang semakin dekat, termasuk pembahasaan rancangan undang-undang Pemilu yang memasuki fase pengambilan keputusan terakhir, membutuhkan seorang pemimpin yang fokus menjalankan roda organisasi partai. Status tersangka Novanto akan menguras waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menyelesaikan kasusnya di KPK. Pilihan Golkar untuk memberhentikan Novanto penting, selain berupaya membenahi partai dari anggotanya yang bermasalah dalam kasus korupsi, juga merupakan langkah yang penting untuk memperkuat organisasi partai di tahun politik yang sangat luar biasa ini;<br /><br />4.    Partai Golkar harus memberikan ruang kepada Novanto untuk fokus menyelesaikan kasus hukum yang menjeratnya. Jika Golkar tetap mempertahankan Novanto, pastinya akan menganggu konsolidasi dan jalannya organisasi partai. Bahkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap partai politik, khususnya Partai Golkar akan semakin menurun, karena seorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi masih menjabat ketua umum, sekaligus Ketua DPR. Sikap tegas Golkar tidak terkait dengan perkara Novanto dapat ditunjukan dengan memberhentikan Novanto sebagai Ketua DPR;<br /><br />5.    Sikap KPK dalam perkara ini harus lebih tegas dengan menahan Novanto, apalagi terhadap Novanto dituduhkan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang ancaman pidananya maksimal seumur hidup (bahkan dalam keadaan tertentu dapat dikenakan sanksi hukuman mati). Selain itu, penahanan Novanto penting untuk segera dilakukan, untuk mempercepat penanganan perkara, serta menghindari potensi seorang tersangka menghilangkan barang bukti dan melarikan diri, sehingga sulit untuk diketahui keberadaannya. Karena, meskipun Novanto sudah dicekal untuk bepergian keluar negeri, tindakan melarikan diri tidak bisa dipandang sebagai upaya melarikan diri keluar negeri saja. Seorang tersangka kasus korupsi yang berada di wilayah Republik Indonesia juga sangat berpotensi menghilang, dan sulit untuk diketahui keberadaannya, jika tidak segera ditahan oleh KPK.<br /><br /><br /> <b>Sumber : Pusat Studi Konstitusi Fak. Hukum Unand & Indonesia Corruption Watch</b><br /><span style="font-size: large;"></span>

News Tipikor Setya Novanto Tersangka, Golkar Harus Segera Ganti Pimpinan DPR dan Partai

Jakarta, berita korupsi .co - Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dan Ketum Partai Golongan Karya (Golkar), ditetapkan Kom...

»

Kajati Jatim Rilis Kasus Korupsi Baru, “Abaikan” Kasus Lama

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuUp6LzVEN_P0rriDx5deQcyxYhKw50pHliKPiTEUgzgFqB3WgpWqjZ6JMICHqlZz9YiPLaKcY_kxs0fo40JvuUTk1eXlbKnmpUtGHGmXO7n-kM34pdlR2odBCd7eRDbkeBATh_aXGH4I/s1600/ilustrasi....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuUp6LzVEN_P0rriDx5deQcyxYhKw50pHliKPiTEUgzgFqB3WgpWqjZ6JMICHqlZz9YiPLaKcY_kxs0fo40JvuUTk1eXlbKnmpUtGHGmXO7n-kM34pdlR2odBCd7eRDbkeBATh_aXGH4I/s1600/ilustrasi....jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span> Hari ini, Selasa, 18 Juli 2017, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejatim Jatim) kembali merilis penahan tersangka kasus dugaan Korupsi yang dilakukan oleh beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari) dibawah kendali Maruli Hutagalung, selaku Kepala Kejati Jatim sejak akhir tahun 2015 lalu, sementara masih ada 3 kasus lama terkesan “diabaikan”. Ada apa ?<br /><br />Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum Kejati Jatim) menyampaikan kepada wartawan atas tindak hukum yang dilakukan oleh 5 Kepala Kejaksaan Negeri terhadap para tersangka kasus dugaan Korupsi. <br /><br />Ke 5 Kajaksaan Negeri yang dimaksud antara lain, Kejari Gresik, Kejari Batu, Kejari Ngawi, Kejari Kab. Kediri dan Kejari Kota Pasuruan.<br /><br />Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard, secara rici menyampaikan terkait penahan para tersangka kasus dugaan Korupsi yang dilakukan ke 5 Keajari tersebut, antara lain, Kejari Gresik, pada Selasa, 18 juli 2017, telah melakukan penahanan terhadap  2 salah satu diantaranya, Masyula. Tersangka Masyaula, sebagai penyelia dana di Bank BPR Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur, diduga telah melakukan penyelewengan dana & deposito nasabah Bank BPR Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar RP. 2.518.056.404.<br /><br />Kejaksaan Negeri Batu, Senin, 17 Juli 2017 juga melakukan penahanan terhadap tersangka Kusyanto dalam kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan dana publikasi sewa Billboard di Denpasar,Bali dan di Juanda-Sidoarjo sebesar Rp.54.385.000 pada kegiatan penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kota Batu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.238.186.000.<br /><br />Kemudian Kejari Ngawi, Senin, 17 Juli 2017, melakukan penahanan terhadap tersangka Dwi Rahayu Purwaningsih, mantan penyelia Bank BPR Provinsi Jatim dan Bank UMKM Cabang Ngawi, Unit Kecamatan Sine. Tersangka selaku kepala penyelia pada Bank BPR dan Bank UMKM Prov. Jatim Cabang Ngawi, diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu,  melakukan pembatalan transaksi setoran dari nasabah dan penarikan ceraa tunai dari rekening  tabungan tanpa sepengetahuan nasabah (untuk tabungan). Sedangkan untuk kredit, tersangka tidak mentransaksikan pelunasan pinjaman atau tidak dibukukan pelunasan pinjaman sebagai  angsuran pinjaman. Berdasarkan keterangan/pengakuannya (tersangka), ada yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Akibatnya Bank BPR Jatim dan Bank UMKM Cabang Ngawi, mengalami kerugian sebesar Rp. 280.205.000.<br /><br />Tak ketinggalan Kejari Kabupaten Kediri. Pada Selasa, 18 Juli 2017, melakukan Penahanan terhadap tersangka Dra. Sriani dan Binti Yatimatu Sholichah menjelang sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor. Tersangka sebagai verifikator PNPM Kec. Pagu Kab Kediri, diduga turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi dalm pencairan/penggelapan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM (Pemberdayaan Nasional Program Masyarakat)  Kec. Pagu Kab. Kediri Tahun 2015, yg bersumber dari APBN dan APBD,  yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 131 juta.<br /><br />Serta Kejari Kota Pasuruan juga melakukan penahanan terhadap tersangka Abdul Azis dan Samsuri dalam kasus dugaan Korupsi penerimaan dana hibah dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Pemkot Pasuruan TA 2015 kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pemuda Mandiri Kelurahan Tapa'an, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, dengan kerugian negara sebesar Rp.105 juta.<br /><br /><b><span style="font-size: x-large;">Empat Kasus Korupsi Di Jawa Timur “Hilang ?”</span></b><br /><br /> Anehnya, dibalik “kegarangan” Maruli Hutagalung saat menetapkan 2 tokoh national menjadi tersangka Korupsi di Jawa Timur yakni, La Nyalla Mattalitti (Mantan Ketua Umum PSSI) dalam aksus Korupsi dana hibah Kadin dan mantan CEO Jawa Pos Group yang juga mantan Menteri BUMN serta Kandidat Presiden tahun 2014, Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU, dalam kasus Korupsi penjualan asset PT PWU milik Pemprov. Jatim  menjadi tersangka/terdakwa (masih dalam proses Kasasi dan Banding) dalam Kasus dugaan Korupsi, ternyata tidaklah demikian dalam beberapa kasus Korupsi yang lebih jelas dengan adanya putusan (Vonis) Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.<br /><br />Diantaranya, Kasus korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya meneybutkan bahwa, saksi Heri Nugroho, selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab.<br /><br />Lalu kaus Korupsi Kegiatan Promosi Wisata yang lebih dikenal dengan istilah Roadshow promosi potensi Pariwisata Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2014 lalu, yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 3,7 miliar.<br /><br /> Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah memvonis bersalah terhada Empat terdakwa yaitu, Muhammad Syamul Bakrie (mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu,  Uddy Syaifudin (mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Santonio (Direktur  CV Winner, yang menjadi rekanan Pemkot Batu).<br /><br />Dalam amar putusannya saat itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Muhammad Syamul, hanya dijadikan topeng oleh Wali Kota Batu, Edi Rumpoko, untuk menghabiskan anggran dsn hsrudlsh bertsnggung jawab.<br /><br />Usai persidangan saat itu, sempat terjadi ketegangan antara salah satu istri terdakwa dengan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu. Istri terdakwa menuding bahwa Jaksa tak berani memerikasa Wali Kota terkait keterlibatannya dalam kasus yang menyeret suaminya. Ketidak beranian Jaksa menurut istri terdakwa, karena Jaksa telah “meneriama sesuatu”.<br /><br />Selain dua kasus ini “hilang” dari buku daftar “hitam” Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, ternyata masih ada yang “lenyap” diantaranya, kasus Korupsi pengadaan tanah di Universitas Islam Negeri Malang, terkait pebebasan lahan untuk Kampus II (Dua) UIN Maliki di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pembebasan lahan seluas 9 hektare pada 2008 lalu, menelan anggaran sebesar Rp 12 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 4 miliar.<br /><br />Dalam kasus ini, mantan Rektor Imam Suprayogo, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang dengan Nomor. 31/O.5.11/FD.1/05/20014 tanggal 8 Mei 2014, selain dua tersangka yaitu Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry (PPK dan Ketua Panitia Lelang) sudah diadili dan di Vonis bersalah pada tahun 2015 lalu. <br /><br />Kemudian 2 tersangka dalam ksus Korupsi pembangunan geung DPRD Kota Madiun tanun 2015, yakin Kaiseng dan Shonhaji, hingga saat ini belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Pada hal, 6 tersangka/terdakwa sudah diadili serta divonis bersalah serta  sudah berkeuatan hukum tetap pada Maret 2017.<br /><br />Terkait dengan ke 4 kasus ini, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung, hanya memrintahkan kepada Kasindik (Kepala Seksi Penyidikan) Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Bayu untuk mencatatnya, saat Wartawan Media ini memeberkan di Kejati Jatim beberapa saat setelah sidang putusan (Vonis) terhadap terdakwa Dahlan Iskan. <br /><br />Anehnya, hingga hari ini, tak ada kelanjutannya. Apakah  penanganan dalam kasus Korupsi sudah “Kedaluarsa” atau memang ada “udang dibalik Batu ?”  (Redaksi) <br />

News Tipikor Kajati Jatim Rilis Kasus Korupsi Baru, “Abaikan” Kasus Lama

berita korupsi .co – Hari ini, Selasa, 18 Juli 2017, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejatim Jatim) kembali merilis penahan tersangka kasu...

»

Terdakwa Marthen Luther Dira Tome : KPK Dapat Berbuat Apa Terhadap Siapa Saja

<span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><b>#Terdakwa : Sebagai Lembaga Superpower, KPK Dapat Melakukan Tindakan Hukum Kapan Saja, Dimana Dan Dengan Cara Apa Saja Pada Semua Pihak# </b></span></span><br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbYer36DMtOZCD0mAaYRx-WpHvaItQ721FiEI2zCrrT0uH9oa0QaKbyfO1ZOt9bACCuPoeogwSzq7hSJIkURDD3baNcAaeTaO8BNmU5-ojjj10c9jXlB6GrRuDtomRddDeHeT2g_TY42E/s1600/NTT1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbYer36DMtOZCD0mAaYRx-WpHvaItQ721FiEI2zCrrT0uH9oa0QaKbyfO1ZOt9bACCuPoeogwSzq7hSJIkURDD3baNcAaeTaO8BNmU5-ojjj10c9jXlB6GrRuDtomRddDeHeT2g_TY42E/s640/NTT1.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span> Sidang perkara dugaan Korupsi Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200, kembali digelar, pada Senin, 17 Juli 2017.<br /> <br /> Setelah JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dodi Sukmono dkk dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah membacakan surat tuntutanntanya terhadap terdakwa, Marthen Luter Dira Tome (52) Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) (10 Juli 2017), kini giliran terdakwa membacakan surat Pledoi (Pembelaannya) di hadapan Majelis Hakim selaku Marwah Tuhan.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Marthen Luter Dira Tome, membacakan pembelaanya sebelum Pledio dari Penasehat Hukum (PH)-nya, Johannes Dkk. <br /> <br /> Dalam surat pembelaannya, terdakwa mengatakan bahwa, proses hukum dalam kasus ini memakan waktu yang cukup panjang dan sangat melelahkan yakni kurang lebih 10 tahun. Bola panas dari kasus ini bergulir pada tahun 2007, berawal dari laporan Anita Yakoba Gah, salah seorang anggota DPR RI.<br /> <br /> Anita Yacoba Gah, kata terdakwa, melaporkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang, tentang adanya dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2007  sebesar Rp 77 miliar, setelah terdakwa menjabata sebagai Kasubdin dan juga sebagai PPKm, tidak melayani permohonan anggaran yang diajukan Yayasan Anita Media center Air milik anggota DPR RI tersebut.<br /> <br /> Saat itu, lanjut terdakwa, bahwa Yayasan Anita Media center sedang menangani program dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional yaitu, program peningkatan mutu pendidikan anak pengungsi dengan total anggaran sebesar Rp 300 juta. Pengelolaan program dan anggaran tersebut oleh Yayasan Anita Media center bermasalah, karena kegiatan hanya dilaksanakan beberapa kali dan anggaran tidak direalisasikan, akibatnya masyarakat pengungsi Timor Timur yang menjadi sasaran program tersebut menuntut, agar Yayasan AMC segera merealisasikan anggaran milik masyarakat. <br /> <br /> “Tetapi saat itu, Yayasan AMC tidak dapat merealisasikan anggaran dimaksud karena anggaran sudah habis dipakai untuk operasional Yayasan. Hal ini terkuak ketika beberapa kali saya didatangi kelompok masyarakat pengungsi dalam rangka menagih anggaran yang menjadi hak mereka yang dikelola Yayasan AMC, karena sesuai dengan penjelasan Anita Yakoba Gah bersama staf Yayasan AMC kepada masyarakat, bahwa Yayasan AMC belum bisa merealisasikan anggaran tersebut, karena anggaran yang menjadi hak mereka masih sementara diproses di Subdin PLS Provinsi. Anggaran belum bisa cair karena Kasubdin PLS Provinsi selalu beralasan sibuk dengan pekerjaan lain,” beber terdakwa dalam pledoinya.<br /> <br /> Bisa jadi, karena terdakwa tidak merealisasikan permohonan anggaran yang diajukan Yayasan AMC, sehingga menurut terdakwa, Anita Yakoba CS, melakukan rekayasa laporan ke Kejari  Kupang dan ke KPK, Inspektorat Jenderal Depdiknas tentang pengelolaan program pemberantasan buta aksara (PBA) di Kabupaten Kupang, yaitu adanya kelompok yang fiktif yang dilakukan oleh para penyelenggara. Menindaklanjuti laporan anggota DPR tersebut. pada awal 2008, Kejari Kupang melakukan penyelidikan dan memeriksa 104 orang penyelenggara program PLS di Kabupaten Kupang.<br /> <br /> Sayangnya, mengapa terdakwa tidak melaporkan Yayasan Anita Media Center terkait penggunaan anggaran dalam program dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional yaitu, program peningkatan mutu pendidikan anak pengungsi ?<br /> <br /> <br /> <b><span style="font-size: x-large;">KPK Sepertinya Menganggap Penyidik Kejati NTT Tidak Serius, Sehingga KPK Mengambil Alih Penyidikan</span></b><br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvmhSYsDhZ_UoIvZ_ri_td-6NcfGEBrXzxLknTw6xkRKb61_0jwxXBSyV5FWZWRVjfl9qjcblJi8LgCTsJiXU21WjpGKQS_t4BaOkhImYztR3IFE81tJPh3LFUxWe0dfiPWNs-sWmoB-I/s1600/NTT2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvmhSYsDhZ_UoIvZ_ri_td-6NcfGEBrXzxLknTw6xkRKb61_0jwxXBSyV5FWZWRVjfl9qjcblJi8LgCTsJiXU21WjpGKQS_t4BaOkhImYztR3IFE81tJPh3LFUxWe0dfiPWNs-sWmoB-I/s640/NTT2.jpg" width="640" /></a><br /> <span style="font-size: large;">A</span>nehnya, pada tanggal 17 November 2014, penyidik KPK mengambil alih penyelidikan kasus ini dan menetapkan saya sebagai tersangka untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri saya pada tanggal 15 Agustus 2015. Saya merasa, bahwa penetapan saya sebagai tersangka oleh penyidik KPK, tidak didasarkan pada bukti awal yang kuat, oleh karena itu melalui pengacara saya, mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada tanggal 15 Agustus 2016. Dan akhirnya, PN Jakarta Selatan lewat putusannya Nomor : 65 /PID.PRA/ 2016 PN. Jkt.Sel tanggal 18 Mei 2016 mengabulkan gugatan praperadilan saya.<br /> <br /> Dalam putusan praperadilan tersebut ditegaskan, tidak sah dan memerintahkan kepada termohon dalam (penyidik KPK) untuk menghentikan penyidikan atau mengaembalikan seluruh berkas perkara terkait hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Korupsi pada program PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT untuk dihentikan penyidiknnya.<br /> <br /> Tragisnya, pada tanggal 14 November 2016, KPK menangkap saya di Jakarta dan sehari kemudian, saya ditahan di rutan KPK. Dengan adanya penangkapan dan penahanan diri saya sebagai tersangka, sesungguhnya ada beberapa catatan yang patut disimak antara lain : a,  bawa KPK dalam mengambil alih proses penyidikan kasus ini, tindakannya terkesan sebagai lembaga Superpower yang dapat melakukan tindakan hukum kapan saja, dimana dan dengan cara apa saja pada semua pihak. <br /> <br /> Apakah dapat dibenarkan kalau KPK Sebelum melaksanakan putusan praperadilan berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini ? Apakah KPK boleh saja mengabaikan dan tidak melaksanakan putusan Pengadilan ? Atas dasar apa KPK menetapkan saya sebagai tersangka dalam kasus ini, sementara berkas hasil penyelidikan dan penyidikan sesuai putusan Praperadilan di PN Jakarta Selatan harus diserahkan kepada penyidik Kejati untuk dihentikan.<br /> <br /> <br /> <b><span style="font-size: x-large;">JPU KPK Menuntut Terdakwa Membayar Uang Pengganti Sebesar Rp 3,7 Milliar Yang Diterima Pihak Lain Dan FK-TLD Dianggap “Tidak” Sah</span></b><br /> <br /> <span style="font-size: large;">M</span>enyimak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, terdakwa didakwa melakukan beberapa perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.292.378.200 dengan rincian sebagai berikut ; 1. terdakwa telah mengalihkan Penyaluran dana kegiatan PLS melalui Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) Provinsi NTT, melakukan pengeluaran anggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kas negara, dan melakukan pengadaan barang dan jasa yang bertentangan dengan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional untuk Prosedur Operasional Standar (POS), pelaksanaan program dan anggaran dana dekonsentrasi Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, dan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.<br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKh7mjqS0aKsEJFIiyKtB0IjShZsxvmRxdH6oq0jEzwUcAc3EvjteVavNlc7JJRTkdejw6eC1juRy0EYbMcpIdLu9l06jYcDNr5V6rB7XroSmxWfO-3DUZf2jMevOVbwNMX7YJ5-0UI-E/s1600/NTT......jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKh7mjqS0aKsEJFIiyKtB0IjShZsxvmRxdH6oq0jEzwUcAc3EvjteVavNlc7JJRTkdejw6eC1juRy0EYbMcpIdLu9l06jYcDNr5V6rB7XroSmxWfO-3DUZf2jMevOVbwNMX7YJ5-0UI-E/s640/NTT......jpg" width="360" /></a><span style="font-size: large;"> </span>Selain itu, terdakwa juga didakwa telah memotong uang transport penyelenggara sebesar Rp 50.000 per kelompok untuk diberikan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, sehingga dapat memperkaya Jhon Agustinus Radja Pono sebesar Rp 3.330.000.000. terdakwa didakwa telah meminta dana operasional kepada Basa Alim Tualeka sebesar Rp 390 juta melalui rekening Simon Dira Tome, sehingga memperkaya diri sendiri sebesar Rp 390 juta. Juga didakwa, bersalah bersama-sama dengan Thobias Uly, Jhon Agustinus Radja Pono dan Basa Alim Tualeka, sehingga telah memperkaya Basa Alim Tualeka sebesar Rp 572.378.200.<br /> <br /> Ironisnya, dalam tuntuta JPU KPK, terdakwa justru diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 3,7 milliar yang tidak diterima oleh terdakwa sepeserpun. Bukankah kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa sebesar uang yang dinikmati oelh terdakwa yang dibuktikan dalam persidangan ? <br /> <br /> “Keberadaan Forum dalam pelaksanaan program PLS, bukanlah inisiatif pribadi saya selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT, tetapi atas kesepakatan para Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten se-Provinsi NTT dan para Ketua FK-TLD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT sebagai perwakilan penyelenggara atau pengelola program PLS dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan luar sekolah tahun 2007 yang bertempat di Hotel Bahagia 2 SoE, Ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada bulan Maret 2007. Dasar pertimbangan dari keterlibatan FK-TLD dalam pengelolaan anggaran TLD tahun 2007 adalah bertolak dari Ketentuan dan syarat pencairan dana oleh para pengelola PLS adalah, bahwa para pengelola program PLS harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening bank,” ungkap terdakwa<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa menjelaskan, pembentukan FK-TLD berpedoman pada pendidikan tenaga kependidikan non formal (PTK –PNF) Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PM-PTK) nonformal Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2006. Akta notaris serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Forum Komunikasi tenaga lapangan pusat dan mempunyai cabang di seluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh keputusan rapat Badan pendiri, pada pasal 6 tentang organisasi berskala nasional yang beranggotakan TLD di seluruh Indonesia dipimpin oleh pengurus pusat, pengurus Provinsi dan pengurus Kabupaten/Kota.<br /> <br /> Dalam pembelaanya, terdakwa menjelaskan terkait pemotongan dana transport sebesar Rp 50.000 per kelompok, sehingga terdakwa dianggap memperkaya Jhon Agustinus Radja Pono sebesar Rp 3.330.000.000, adalah merupakan suatu keniscayaan. Karena menurut terdakwa, tidak pernah menyuruh ataupun memotivasi para penyelenggara untuk memotong uang transport mereka. <br /> <br /> Menurut terdakwa, hal tersebut merupakan murni kesepakatan bersama para penyelenggara. Terdakwa menyatakan, jika dakwaan JPU KPK lahir dari pemahaman terhadap lampiran petunjuk lapangan program PLS tahun 2007 tentang rincian biaya KF tahun 2007 khususnya pada kolom keterangan transport penyelenggara dicantumkan atau disebutkan, Camat Cs, sebesar Rp50.000, berdasarkan kesepakatan. Tetapi JPU KPK menyimpulkan bahwa, terdakwa telah memotong dana transport penyelenggaraan Rp 50.000 per kelompok per bulan untuk diserahkan kepada Camat Cs dan telah merugikan negara, karena Camat Cs bukanlah penyelenggara program PLS. Jika demikian, maka dapat dipastikan bahwa JPU telah terjerumus dalam pemahaman yang sangat keliru terhadap tabel rincian biaya tersebut.<br /> <br /> Terdakwa memaparkan, Camat Cs bukanlah penyelenggara tetapi mereka adalah tokoh-tokoh pengaruh yang ada di tingkat Kecamatan dan Desa, yang sangat dibutuhkan perannya oleh penyelenggara untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada warga belajar, agar mau mengikuti kegiatan belajar sampai tuntas atau selesai. Terlibat atau tidaknya para Camat Cs dalam pelaksanaan program PLS, tidak mempengaruhi alokasi dana untuk penyelenggara, karena dana tersebut telah ditetapkan dalam RK-AKL, yaitu sebesar Rp900.000.<br /> <br /> “Ketika JPU KPK mempersoalkan uang transport penyelenggara yang dialokasikan untuk mengganti uang transport dari camat Cs, yang melakukan kunjungan ke kelompok belajar diklarifikasi sebagai suatu perbuatan yang dapat memperkaya Jhon Agustinus Radja Pono sebesar R3.330.000.000, merupakan suatu kekeliruan yang nyata, karena jumlah dana transport pengelola yang dianggarkan sebesar Rp 150.000 per kelompok per bulan. Namun dari jumlah tersebut disepakati oleh para penyelenggara sendiri untuk menyisihkan Rp 50.000 per kelompok per bulan sebagai pengganti uang transport bagi Camat Cs yang berkunjung ke kelompok belajar. Kalaupun tidak ada kunjungan dari Camat Cs, maka uang tersebut sepenuhnya adalah milik para penyelenggara,”  beber terdakwa<br /> <br /> “Secara akal sehat, jika saja saya memiliki niat buruk untuk memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, maka tidaklah mungkin terjadi efisiensi atau penghematan anggaran pada pengelolaan program dan anggaran pemberantasan buta aksara. dari target pemerintah pusat menuntaskan 90.320 orang atau 9.032 kelompok. Sementara yang dilaksanakan di Provinsi NTT melampaui target tersebut yaitu 111.000 orang atau 11.100 kelompok tanpa merubah atau menambah anggaran,” kata terdakwa dengan jelas.<br /> <br /> Terdakwa menjelaskan, selisih lebih dari target pemerintah pusat yakni 20.680 orang atau 2.068 kelompok jika dikalikan dengan alokasi anggaran per kelompok sebesar Rp 2.900.000 maka, 2.068 X Rp 2.900.000 = Rp 5.997.200.000. Dari pelaksanaan program tersebut telah terjadi pengamatan keuangan negara sebesar Rp 5.997.200.000 atau menguntungkan rakyat yang kurang beruntung sejumlah 20.680 orang, karena mereka bisa menikmati pendidikan dengan program wajib belajar pendidikan Dasar 9 tahun yaitu, program paket A setara SD dan Paket B setara SMP. Target pemerintah pusat menuntaskan 21.850 orang sementara dilaksanakan di provinsi NTT mencapai 28.510 orang atau terjadi selisih lebih 6.660 orang dengan efisiensi anggaran Rp 3.262.690.000. hal yang sama juga terdapat dalam program paket C setara SMA, dalam target pemerintah pusat menuntaskan 926 orang, sementara dilaksanakan di Provinsi NTT mencapai 2340 orang. terdapat selisih lebih warga belajar sebanyak 1.414 orang dan efisiensi anggaran sebesar Rp 962.500.000.<br /> <br /> “Total efisiensi keuangan negara dari Ketiga program di atas yaitu, program pemberantasan buta aksara, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan program paket C setara SMA sebesar Rp 10. 222.390.000 atau menguntungkan 28.754 orang masyarakat NTT yang kurang beruntung karena kesulitan kehidupan tidak bersekolah atau buta huruf putus sekolah atau putus lanjut SD, SMP, SMA dan mereka kembali dapat mengenyam pendidikan lagi,” ungkap terdakwa<br /> <br /> “Apabila keterangan saya dalam persidangan dianggap sebagai hal-hal yang memberatkan, maka saya khawatir, suatu saat, orang-orang yang tidak bersalah pun akan mengikuti keinginan JPU KPK, agar memperoleh tuntutan pidana yang ringan. Padahal pemeriksaan di pengadilan bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil, agar Majelis Hakim yang mulia tidak keliru dalam menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Saya mempertaruhkan seluruh masa depan keluarga ke tangan Majelis Hakim, karena saya yakin, Majelis Hakim akan memberikan putusan yang sangat objektif dan seadil-adilnya,” lanjut terdakwa<br /> <br /> <br /> <b><span style="font-size: x-large;">Terdakwa : Diperlakukan Seperti Seorang Teroris Yang Siap Meledakkan Bom Dasyat, Tetapi Majelis Hakim Ibarat Tuhan Yang Maha Esa</span></b><br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg171CWIWHosAwYeDrTXuuuhtzjicuJZ4n_CBSgFtrajA8G9rJJ5ZiOeL4PVu0VCmfMKxrf7mSmP5t2eWoQAsyRtUUyiIfpKpVt4ZRuPidPGyM8bV6mj7B9tUSbGHPrppHSt6DCrqREKy4/s1600/NTT..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg171CWIWHosAwYeDrTXuuuhtzjicuJZ4n_CBSgFtrajA8G9rJJ5ZiOeL4PVu0VCmfMKxrf7mSmP5t2eWoQAsyRtUUyiIfpKpVt4ZRuPidPGyM8bV6mj7B9tUSbGHPrppHSt6DCrqREKy4/s640/NTT..jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: x-large;"> </span></b><br /> <br /> <span style="font-size: large;">M</span>enurut terdakwa, Sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana Korupsi dalam penggunaan dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 2007 pada Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, terdakwa merasa sangat shock, karena sterdakwa merasa kasus ini dengan sengaja dipolitisir Ketika terdakwa  diberikan kepercayaan oleh Tuhan lewat mayoritas masyarakat Kabupaten Sabu Raijua untuk memimpin Kabupaten Sabu Raijua untuk periode yang kedua kalinya.<br /> <br /> <span style="font-size: small;">B</span>ahkan menurut terdakwa dalam pembelaanya, bahwa terdakwa saat mengunjungi beberapa daerah otonom Kabupaten untuk mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon Gubernur NTT periode 2018-2023, namun secara tiba-tiba dan sangat mengejutkan, terdakwa pun ditetapkan sebagai tersangka, dan bahkan dalam sidang perdana dan sidang kedua kasus ini, terdakwa  didakwa dikawal oleh beberapa aparat Brimob bersenjata lengkap.<br /> <br /> “Saya dianggap seorang teroris yang siap untuk meledakkan bom yang memiliki daya ledak yang super Dahsyat, sementara fakta dan pengalaman selama proses Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini, saya telah menunjukkan sikap yang sangat kooperatif dan tidak ada tanda-tanda saya akan melarikan diri. Hal ini yang patut saya sayangkan dari cara KPK memperlakukan saya,” kata terdakwa<br /> <br /> Pada awal persidangan perkara ini, lanjut terdakwa, mengapa semua orang termasuk terdakwa, harus berdiri untuk menghormati Yang Mulia, ketika Yang Mulia, masuk dan keluar ruang ruang persidangan. Dan setelah terdakwa duduk di kursi terdakwa selama kurang lebih 3 bulan, terdakwa baru memahami, mengapa demikian ? Karena Hakim adalah satu-satunya profesi dibumi ini yang menjadi wakil Tuhan  Yang Maha Esa dan negara untuk memegang Palu Keadilan, Palu Kebenaran dan Palu yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan termasuk terdakwa.<br /> <br /> “Saya yakin, menjadi seorang Hakim bukan hanya karena pilihan hidup tetapi Tuhanlah yang memilih Yang Mulia. Di tangan Majelis Hakim Yang Mulia, saya dan keluarga, menyandarkan harapan, karena kami sadar, bahwa yang mulia ibarat batu karang, dan di dalam persidangan ini menjadi Catatan sejarah dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya akan menggoreskan cerita ini dengan tinta Emas, bahwa Yang Mulia, mempunyai pilihan untuk menunjukkan, bahwa di atas batu karang inilah yang Mulia, dengan berani menyatakan kebenaran yang Hakiki, bahwa saya tidak melakukan tindak pidana Korupsi seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum KPK dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia. Saya mengutip dari seorang bangsawan Inggris yang juga ahli hukum terkenal yaitu, William Murary, bahwa biarlah keadilan terlaksana, meski Langit Runtuh,” kata terdakwa diakhir pembelaannya.<br /> <br /> Terkait Pledoi terdakwa, JPU KPK, Dodi Sukmono kepada wartwan media ini mengatakan, sangat menghargai apa yang disampaikan oleh terdakwa. Saat ditanya, terkait uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menerima aliran dana melainkan diteriam pihak lain, Dodi mengatakan akan menanggapinya dalam persidangan yang akan datang. <br /> <br /> “Kita mengharagai apa yang disampaikan terdakwa. mengaenai uang pengganti, akan kita tanggapi dalam persidangan,” kata JPU KPK Dodi.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Marthen Luther Dira Tome : KPK Dapat Berbuat Apa Terhadap Siapa Saja

#Terdakwa : Sebagai Lembaga Superpower, KPK Dapat Melakukan Tindakan Hukum Kapan Saja, Dimana Dan Dengan Cara Apa Saja Pada Semua Pihak# ...

»

Majelis Hakim Perintahkan JPU Mejadikan Saksi Sebagai Tersangka. Beranikah JPU ?

<span style="font-size: large;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu0Ol_V8UrgU06c8m3s8jcmwzTGScNzpA-JiK1sxXF5IwqqTyYef0WHn7cpgBqDccqd4fPQzKSqz0XD0OpFV7d8zPb8TZfUTu3o0lHwRdh-Wrl_un4vaNN2O5x_p6WDa0_3vklgbVgbzo/s1600/BPN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu0Ol_V8UrgU06c8m3s8jcmwzTGScNzpA-JiK1sxXF5IwqqTyYef0WHn7cpgBqDccqd4fPQzKSqz0XD0OpFV7d8zPb8TZfUTu3o0lHwRdh-Wrl_un4vaNN2O5x_p6WDa0_3vklgbVgbzo/s640/BPN.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sugiono tertunduk saat Majelis Hakim memerintahkan JPU menjadikannya sebagai tersangka</td></tr> </tbody></table> </span><span style="font-size: large;"><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.</span>co –</span> “Seseuatu yang tersembunyi” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perkara pidana Khususnya kasus Korupsi, akan lebih terang benderang saat perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). <br /> <br /> Namun, apakah JPU “berani” untuk menyeret orang-orang yang dianggap turut bertanggung jawab atas kasus yang diduga merugikan keuangan negara yang berasal dari hasil keringat ratusan juta msyarakat, maupun atas kesewenagan jabatan seseorang yang menimbulakan terjadinya tindak pidana Korupsi seseuai fakta persidangan ? <br /> <br /> Atau, JPU akan “mencari selamat” dari kasus yang diseretnya ke hadapan Majelis Hakim untuk diadili ?<br /> <br /> Seperti dalam kasus Korupsi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, atau masyarakat yang tidak mampu di Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, dengan terdakwa Mudjianto (Lurah) dan Jonathan Suwandono, selaku Ketua  Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM).<br /> <br /> Program untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mampu, dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)  APBN melalui Kantor BPN Kabupaten/Kota, namun tidaklah gratis 100%. Sebab, ada beberapa hal yang harus ditanggung oleh peserta diantaranya, pembelian patok batas tanah, beberapa materai, biaya balik nama, pajak dan foto copy untuk masing-masing bidang tanah yang diajukan peserta Prona.<br /> <br /> Pada Senin, 17 Juli 2017, Sidang yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin.,SH.,MH dengan agenda pemeriksaan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II selaku panita A, yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya untuk terdakwa Mudjianto dan terdakwa Jonathan Suwandono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono Cs.<br /> <br /> Dalam persdiangan terungkaplah “benang hitam yang tersembunyi” dalam kasus ini, yaitu bahwa panitia dari BPN tidak melakukan sosialisasi kepada150 peserta Prona yang diajukan BKM  terkait adanya Program Prona dari pemerintah kepada masyarakat dengan anggaran dari masyarakat juga melalui APBN dan adanya bemberian dana yang ditarik oleh BKM dari peserta Prona kepada saksi.<br /> <br /> Yang mengagetkan lagi adalah, saat anggota Majelis Hakim, DR. Andriano memrintahkann JPU untuk memeriksa saksi Sugino dan menjadikannya sebagai tersangka, karena keterangan saksi Sugiono yang terkesan berbelit-belit seakan menutupi apa yang sebesanrnya terjadi dalam kasus Program Prona dihadapan Marwah Tuhan yakni Majelis Hakim. <br /> <br /> “Saudara Jaksa, periksa saksi ini dan jadikan tersangka dan tahan,” perintah DR. Andriano.<br /> Namun JPU dari Kejari Tanjung Perak ini hanya tersenyum tipis tanpa menanggapi perintah Majelis. <br /> <br /> Usai persidangan, Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, saat dihubungi Wartawan terkait perintah Majelis Hakim untuk memeriksa saksi, mengatakan, tidak bisa melakukan pemeriksaan karena penyidikan dari Polisi.<br /> <br /> “Nggak bisa karena penyidikan Polisi,” jabwanya singkat. <br /> <br /> Akankah mimpi saksi Sugino akan tetap indah karena dirinya tidak akan diminta pertanggung jawaban hokum dalam kasus Korupsi Prona Kelurahan kalikedindinng ?<br /> <br /> Mudjianto dan Jonathan Suwandono, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tanjung Perak, Surabaya, setelah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap 150 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mengurus sertifikat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu.<br /> <br /> Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin., SH., MH, dengan agenda pembacaan surat dawkaan oleh JPU Andhi Ardhani dkk untuk terdakwa Lurah Mudjianto yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono, sementara terdakwa Ketua BKM Jonathan Suwandono di damping PH-nya Yuliana Heriyanti Ningsih dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia).<br /> <br /> Dalam surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa, Pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis bagai 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, dibiayai dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014 Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dipergunakan untuk biaya panitia hingga penyerahan Sertifikat kepada peserta Prona. <br /> <br /> Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997 dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta.<br /> <br /> Penyidik Polres Tanjung Perak maupun JPU beranggapan bahwa, Lurah Mudjianto mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar Rp 350 ribu rupiah untuk per bidang tanah.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000,” ucap JPU.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa pun diancam sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU Mejadikan Saksi Sebagai Tersangka. Beranikah JPU ?

Sugiono tertunduk saat Majelis Hakim memerintahkan JPU menjadikannya sebagai tersangka berita korupsi . co – “Seseuatu yang tersembunyi...

»

2 tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana LPDB-KUMKM Ditahan Penyidik Kejati Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8JgmU7bwXGJyNMkhtZaSCSdpywCLLUjqiRtz-tuh5d5srMZ5Jee_Kv4LPvQPZkaDUSQxT_L-9YwD2Nc21Egzc5TZHjsWrQNlt9wglKRakwX8gyN20KJwASRCKUPDR7Pve5h5e7gq91Ms/s1600/dari+Kejati.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8JgmU7bwXGJyNMkhtZaSCSdpywCLLUjqiRtz-tuh5d5srMZ5Jee_Kv4LPvQPZkaDUSQxT_L-9YwD2Nc21Egzc5TZHjsWrQNlt9wglKRakwX8gyN20KJwASRCKUPDR7Pve5h5e7gq91Ms/s640/dari+Kejati.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span> Sejak hari ini, Senin, 17 Juli 2017, Sarko dan Triyono, keduanya saat ini harus meringkuk di balik jeruji besi di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur’<br /> <br /> Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Prima Banyuwangi, Sarko, dan Ketua KSP Dasa Banyuwangi, Triyono ditetpak menjadi tersangka dalam ksus dugaan Korupsi penyimpangan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada tahun 2011 – 2012 sebesar Rp 1,7 Milliar.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kasipenkum Kejati Jatim) Richard Marpaung kepada wartawan, Senin, 17 Juli 2017<br /> <br /> "Pada penutupan HBA (Hari Bakti Adhyaksa) ke-57, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim menahan 2 orang tersangka kasus dugaan Korupsi dari Banyuwangi," ucap Richard<br /> <br /> Richard pun menjelaskan awal dari kasus yang menjerat kedua tersangka yakni, dari kedua tersangka ini, berbeda KSP termasuk saat pengajuan proposal untuk dana bergulir. Untuk tersangka Sarko, mengajukan pada tahun 2012 dan KSP nya mendapatkan dana bergulir sebesar  Rp 1 miliar dari LPDB-KUMKM. Sedangkan Triyono, mendapat kucuran dana bergulir sebesar Rp 750 juta pada tahun 2011.<br /> <br /> “Setelah keduanya mendapatkan dana tersebut, ternyata tidak digunakan sesuai isi proposal. Uang tersebut ternyata tidak digunakan untuk kegiatan sesuai iss proposal dan tidak dapat dipertanggung jawabkan,” ungkap Richard.<br /> <br /> Dari ulah kedua tersangka, lanjut Richard, negara dirugikan sebesar Rp 1,7 milliar yaitu, KSP Dana Prima Banyuwangi sebesar Rp 1 milliar dan KSP Dasa Banyuwangi sebesar Rp 750 juta<br /> <br /> :Kerugian negara sebesar Rp 1,7 milliar yaitu, KSP Dana Prima Banyuwangi sebesar Rp 1 milliar dan KSP Dasa Banyuwangi sebesar Rp 750 juta. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya.  (Redaksi)

Tipikor 2 tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana LPDB-KUMKM Ditahan Penyidik Kejati Jatim

berita korupsi .co – Sejak hari ini, Senin, 17 Juli 2017, Sarko dan Triyono, keduanya saat ini harus meringkuk di balik jeruji besi di Ru...

»