BERITAKORUPSI.CO

Komisiaris Empire Palace Dilaporkan Ke Polda Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDHmeCmYzc9Yxkpx5_MQMDcO-6CiA5NtDoFWhpH-cdQ77VygWhU1GfFyMX10bM-isOTXFUECF_LdLe09cnzTPuMi1QCx8hrGDHelpeZbD-UmxcQmqbr8t6LZ_lcSmb_nzVDOG2UOeCbug/s1600/IMG_20170222_130935.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDHmeCmYzc9Yxkpx5_MQMDcO-6CiA5NtDoFWhpH-cdQ77VygWhU1GfFyMX10bM-isOTXFUECF_LdLe09cnzTPuMi1QCx8hrGDHelpeZbD-UmxcQmqbr8t6LZ_lcSmb_nzVDOG2UOeCbug/s640/IMG_20170222_130935.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Bagai tali tak berujung. Ungkapan ini barang tepat dalam kasus perkara pidana yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya antara Trisulowati (Chin Chin) dengan Gunawan Angka Widjaja (Gunawa). Sebab, saat ini Chin Chin berstatus terdakwa dan sedang diadili di PN Surabaya atas laporan Gunawan terkait dugaan penggelapan dokumen perusahaan PT Blauran Cahaya Mulya (Blanca) atau yang lebih dikenal Hotel Empire Palace, yang notabene adalah milik keduanya yang juga sebagai suami istri. Terdakwa Chin Chin adalah Direktur Utama (Dirut) PT Blanca sementara Gunawa adalah Komisiaris. Namun saat ini keduanya tidak lagi melihat sebagai suami istri namun sebagai Direksi perusahaan. Gunawan melaporkan Chin Chin Istrinya ke pihak Kepolisian dengan tuduhan dugaan penggelapan dokumen perusahaan dan uang sebesar 200 milliar rupiah. Ironisnya, Chin Chin pun diadili. Ternyata tak berhenti disini. Sebab Chin Chin pun balik melaporkan suaminya ke Polda Jatim dengan tuduhan dugaan membuat akte otentik yang diduga isi keterangannya palsu. Hal itu seperti yang disampaikan Hotman Paris Hutapea, selaku Penasehat Hukum terdakwa kepada media ini saat ditemui di ruang sidang PN Surabaya sesaat sebelum sidang di mulai. Hotman mengatakan, kalau klienya Chin Chin sudah melaporkan Gunawan ke Polda Jatim. “Ada dua laporan polisi di Polda Jatim atas nama pelapor Chin Chin dan sudah di BAP termasuk Dua saksi maupun dari pihak Bank. Kami mendengar sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dan menurut penydidk sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Jadi mudah-mudahan tak lama lagi akan jadi tersangka. Karena 100% yang dilaporkan oleh Chin Chin itu ada buktinya,” kata Hotman menjelaskan Hotman Paris melanjutkan, sebagai Dirut berhak untuk memindahkan dokumen perusahaan termasuk memindahkan uang serta membuka rekening perusahaan. “Kalau ada orang yang mengatakan lupa, anda sendiri tau, memang selamanya agak lupa kalau ada masuk duitnya puluhan milliaran tapi ini ratusan milliard. Jadi intinya begini. Dokumen cuma brosur-brosur dibilang itu pencurian karena dipindahkan. Tapi uang hampir 400 milliar ke rekening dia (Gunawan), itu apa namanya. Artinya memang ini kan keluarga. Chin Chin sebagai Dirut dengan kewenaan penuh dan tidak digaji. Dalam anggaran dasar disebutkan, bahwa ijin Komisiaris hanya diperlukan kalau untuk meminjam uang apabila menjaminkan asset perusahaan, itu standart dalam sebuah akte,” ujar Hotman Lebih lanjut pengacara asal Jakarta ini menjelaskan bahwa, dokumen yang diduga digelapkan terdakwa tidak memiliki nilai ekonomis. “Yang dilaporkan bahwa, seolah-olah ibu Chin Chin ini menggelapkan dokumen-dokumen yang secara nilai ekonomisnya nggak ada, karena sebahagian besar hanya brosur-brosur. Dia bilang, memindahkan dokumen itu oleh Dirut ke gedung lain itu salah. Ia, memindahkan dokumen salah, dimana-mana yang berwenag adalah Dirut. Jangankan memindahkan dokumen, memindahkan uang dan membuka rekening itu kewengan Dirut. Jadi uang tidak boleh masuk kerekening komisiaris karena uang itu kewenngan Dirut. Jadi kalau bisa masuk 400 milliar, apa salahnya kalau cuma dokumen yang tidak ada nilainya ekonomisnya bisa dipindahkan oleh dia (Chin Chin). Itu dipindahkan gara-gara mau diaudit oleh akuntan publik. Dan untuk mengaudit sebegitu kan tidak mungkin tidak dihilangkan. Ini aja sudah pusing kita melihatnya (sambil menunjukkan dokumen-dokumen yang sengaja dibawa untuk dihadirkan dalam persidangan.).  Itulah makanya Akuntanya Marwadi sudah ketemu Gunawan. Mau diaudit sesuai dengan Gunawan yang minta, surat ke Dia. Karena mau diaudit saya butuh dokumen, kita hilangkan. Dokumen itu tidak bisa dijual tidak ada nilai ekonomisnya,” imbuhnya Terkait laporan Chin Chin ke Polda Jatim, menurut Penasehat Hukum terdakwa adalah terkait dokumen di dua perusahaan. Dan yang dilaporkan pun tak tanggung-tanggung yakni sebanyak 7 orang. “Ada Dua. Menyangkut PT Blankan dan satunya PT Dikta. Kita laporkan karena Gunawan ini diduga membuat dua akte otentik yang diduga berisi keterangan yang tidak benar. Dalam salah satu akte otentik disebutkan, ada pinjaman uang sebesar 200 m dari Bank BTN dibawa, pada hal itu jelas untuk kepentingan perusahaan dan sebahagian masuk kerekening dia (Gunawan). Inilah yang kita buktikan,” pungkasnya Hotman Paris Hutapea menambahkan, dalam pasal 266 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. “Dalam pasal 266 disebutkan, barang siapa membuat akte otentik yang isinya diduga palsu, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Sama dua-duanya, Dua PT. yang satu PT Blanca yaitu gedung Empire dan satu lagi PT Dikta. Sekarang ini pelapornya Ibu Chin Chin terlapornya kalau nggak salah ada 7 terlapor utama adalah Gunawa. Sudah dperiksa saksi pelapor, sudah dioeriksa saksi-saksi,  sudah diperiksa Bank. Kami mendengar sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dan menurut penydidk sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, kemaren,” imbuhnya sambil menunjukkan dua bukti laporan polisi. Terpisah. JPU dari Kejari Surabaya menanggapi pernyataan Hotman yang mengatakan bahwa dokumen perushaan yang diduga digelapkan oleh terdakwa, akan dibuktikan dalam persidangan. “Nanti akan kita buktikan. Dalam UU Perusahaan tidak boleh dipindahkan ke tempat lain,” kata JPU Ali Dugaan Penggelapan Pajak Dalam kasus ini ada yang menarik yakni, adanya dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Chin Chin mapun Gunawan terkait hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Sehingga terdakwa Chin Chin memindahkan dokumen perusahaan ke tempat lain. Hal itu terungkap dari penjelasan yang disampaikan Hotman Paris Hutapea.  (Redaksi)

Pidana Komisiaris Empire Palace Dilaporkan Ke Polda Jatim

beritakorupsi.co – Bagai tali tak berujung. Ungkapan ini barang tepat dalam kasus perkara pidana yang saat ini sedang berjalan di Pengadil...

Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa Narkoba

03.54 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHlMt15tD4sLnHF-WrJL1EqTqSoD8bsB6u7iS1GuAv3czDGOWhvSsEJkUqYozd4gPwDywDPTBpMEhoNLGETn7FbbH8Eqmm2851f-M2VDAjyy201vBV1OnqoaAYqRxxbFf5de-gwZWlhYY/s1600/20170221_151206.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHlMt15tD4sLnHF-WrJL1EqTqSoD8bsB6u7iS1GuAv3czDGOWhvSsEJkUqYozd4gPwDywDPTBpMEhoNLGETn7FbbH8Eqmm2851f-M2VDAjyy201vBV1OnqoaAYqRxxbFf5de-gwZWlhYY/s640/20170221_151206.jpg" width="480" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Ariston Ngamel bin Ponti Ngamel</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Untuk yang kedua kalinya dalam Satu bulan, Hakim Mateus Samiaji kembali menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa dalam dua kasus yang berbeda yaitu Korupsi dan Narkoba, menjelang perpindahannya dari Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya menjadi Hakim Tinggi di Daerah. Pada Senin, 13 Pebruari 2017, dalam kasus Korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Kota Probolinggo, dengan terdakwa mantan Wali Kota, yang dituntut pidana penjara selama 5 tahun, dan di Vonis 2 tahun denda sebesar Rp 200 juta. Kali ini, dalam kasus perkara Psikotropika jenis Sabu-Sabu (SS) seberat 1,3 gr dengan terdakwa Ariston Ngamel bin Ponti Ngamel, yang dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo. SE., SH., MH dari Kajaksaan Negeri (Kejari) Suarabaya. Terdakwa dijerat dengan pasal (subsidair) 112 ayat (1) dan atau (primair) pasa 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Psikotropika. Namun oleh Majelis Hakim yang diketua Mateus Samiaji, terdakwa yang diampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Pieter Manuputi, justru menghukum terdakwa dengan hukuman ringan yaitu 1 tahun penjara dipotong selama masa tahanan. Terdakwa dijerat pasal 127 (“pasal jual beli”) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Psikotropika dan Vonis tersebut dibacakan dalam persidangan pada Selasa, 21 Pebruari 2017. “Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun,” ucap Hakim Mateus. Namun JPU sepertinya sepakat dengan Vonis tersebut walaupun tuntutannya terhadap terdakwa tergolong tinggi. Sebab, JPU tidak melakukan upaya hokum banding. Usai persidangan, saat diminta tanggapannya atas putusan Majelis Hakim yang sangat jauh lebih ringan dari Tunutan, JPU mengatakan banding. Namun dalam persidangan, JPU hanya diam. “Kita banding,” jawab JPU Damang Anubowo, beralasan. Terpisah, didalam ruangannya saat ditemui wartawan beritakorupsi.co, Hakim Mateus mengatakan, bahwa dakwaan Jaksa adalah relatif. “Dakwaan Jaksa itu adalah relative, sehingga kita telah berunding (Hakim.red) dan mempertimbangkannya, maka kami menjatuhkan putusan 1 tahun penjara sesuai pasal 127 UU No 35 tahun 2009,” ujarnya enteng. “Itu dakwaan jaksa ngawur mas, terdakwa itu positif pemakai dan sangat ketergantungan sehingga perlu sekali terdakwa itu di rehabilitasi,” lanjutnya. Reporter    : Ed Editor        : Redaksi

Pidana Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa Narkoba

Terdakwa Ariston Ngamel bin Ponti Ngamel beritakorupsi.co – Untuk yang kedua kalinya dalam Satu bulan, Hakim Mateus Samiaji kembali menj...

Wawali Kota Surabaya : Pemprov Jatim hanya Bernuansa Show Of Power

03.50 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimq2stT1aiQURYCFNTe3cdZJDO0S4vqQJeBJmkwdsW2padRaXwFlAHRNBd_9JXT_N__IjESCk03TtJCwGV14tme2CKknTvX3kDnEADRgMczj5FpEAvuf7e7oMX2EgxwRRJ9hq7mzsqj6s/s1600/e26238df8d9b44d93629c8d79a52c718_XL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimq2stT1aiQURYCFNTe3cdZJDO0S4vqQJeBJmkwdsW2padRaXwFlAHRNBd_9JXT_N__IjESCk03TtJCwGV14tme2CKknTvX3kDnEADRgMczj5FpEAvuf7e7oMX2EgxwRRJ9hq7mzsqj6s/s640/e26238df8d9b44d93629c8d79a52c718_XL.jpg" width="573" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Whisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Dua Pejabat tinggi di Kota Pahlawan ini mulai “beseteru” terkait rotasi sejumlah Kepala Sekolah di tingkat SMU yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang kemudian mendapat tanggapan keras dari Wakil Wali Kota Surabaya. Sebab, Pemprov Jatim mulai merotasi sejumlah kepala sekolah di wilayah Kota Surabaya, diantaranya Kepsek SMKN 5 Surabaya, Tatik Kustini dipindahkan ke SMAN 2 Surabaya, sedangkan kursi Kepsek SMKN 5 diisi oleh Rinoto yang sebelumnya Kepsek SMKN 5 Jember, namun telah berstatus guru biasa. Mendengar kabar ini, Whisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya secara tegas mengatakan bahwa, mutasi kepala sekolah yang dilakukan oleh Pemprov Jatim hanya bernuansa show of power (pamer kekuatan). Whisnu mengatakan, bahwa posisi kepala sekolah SMK Negeri 5 Surabaya saat ini ( Rinoto-red), status sebelumnya adalah guru biasa, karena sudah tidak menjabat sebagai kepala sekolah lagi. “Memang aturan resminya tidak ada, tetapi secara etika saya rasa tidak patut, kepala sekolah SMA dengan SMK itu punya misi dan target yang sangat berbeda, dan yang perlu diketahui, yang mengisi posisi kepsek SMK 5 saat ini statusnya adalah mantan kepsek, artinya telah berstatus guru biasa, maka saya melihatnya mutasi ini hanya show of force Pemprov saja, agar para kepala sekolah ini menjadi takut,” tegasnya, pada Rabu, 22 Pebruari 2017 Alasannya, lanjut Whisnu, hasil pertemuan saya dengan Kadispendik Surabaya, ternyata dampak dari mutasi kepala sekolah itu menjadikan para kepala sekolah di Kota Surabaya merasa takut dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya jika dimintai laporan riil terkait kondisi sekolahnya. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini juga menegaskan, jika mutasi kepala sekolah SMA/SMK di wilayah Kota Surabaya juga menjadi peringatan adanya indikasi peniadaan sekolah-sekolah kawasan. “Kasus seperti ini jadi presesden buruk bagi para kepala sekolah, ini juga menjadi warning untuk meniadakan sekolah-sekolah kawasan di kota Surabaya, karena nantinya akan terjadi tarung bebas, sementara sekolah di Surabaya sudah memakai sistem UNBK, dan di tempat lain tidak, ini nanti nilainya akan ditarungkan secara bebas, padahal standart ujiannya tidak sama, ini jelas tidak fair,” tandasnya. Mendengar kabar jika gaji para guru SMA/SMK, ternyata Whisnu menanggapi dingin, karena selama ini dirinya justru memikirkan soal Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) untuk Guru PNS, dan gaji Guru GTT serta gaji pegawai Outshourching. “Sejak awal saya memikirkan TPPnya, bukan gajinya, apakah Pemprov bisa memberikan seperti yang selama ini diberikan oleh pemkot,  lantas bagaimana dengan nasib para guru GTT, belum lagi outshourching,” sahutnya. Dia juga menambahkan, persoalan ini ada efek langsungnya, bagaimana para guru dan pegawai ini bisa membantu siswa dengan baik sesuai tugas dan fungsinya, jika ternyata masih ada persoalan di keluarganya yakni soal gaji dan tunjangannya.   (redaksi)

Pendidikan Wawali Kota Surabaya : Pemprov Jatim hanya Bernuansa Show Of Power

Whisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya beritakorupsi.co – Dua Pejabat tinggi di Kota Pahlawan ini mulai “beseteru” terkait rotasi...

Si Jaksa Suap 1,5 Milliar Di Tuntut 2, Di Vonis 4 Tahun Penjara

03.54 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpVTDZAPPErnd9NcsQomV8dyi2U5Oj8blG3ZRj7Ddycz9fmzydHxPrHtVtbBG3RsfVB92Dq8-Z6rnSTc7ERKfkTwgR17Vz_95j_vCqBqaa-a-HLoR_CZ2EtkrU1LpSBUQ-AGXf_JatRD4/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpVTDZAPPErnd9NcsQomV8dyi2U5Oj8blG3ZRj7Ddycz9fmzydHxPrHtVtbBG3RsfVB92Dq8-Z6rnSTc7ERKfkTwgR17Vz_95j_vCqBqaa-a-HLoR_CZ2EtkrU1LpSBUQ-AGXf_JatRD4/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Bagaikan mimpi disiang hari. Itulah yang barangkali dibenak Ahmad Fauzi, SH., MH, si jaksa suap sebesar 1,5 milliar rupiah dalam persidangan yang di gelar di Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, pada Senin, 20 Pebruari 2017 Sebab, Ahmad Fauzzi tak mengira kalau dirinya akan di jatuhi hukuman (Vonis) pidana penjara jauh lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erni dan Dr. Eriyanto dari Kejagung serta JPU Jolvis dan Wira dari Kejari Surabaya. Dalam tuntutan, si Jaksa yang bergelar Strata Dua (S2) sarjana hukum ini hanya dituntut pidana penjara selama dua tahun. Terdakwa dijerat dengan pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Namun dalam putusan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wiwin Arodawanti, terdakwa dajatuhui hukam pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa dijerat dengan pasal 5 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Ahmad Faizi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancama dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Mengadili. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan,” ucap Hakim Wiwin. Kasus yang menyeret Ahmat Fauji adalah, pada saat dirinya diperintahkan untuk melaukan penyidikan dalam kasus dugaan  Korpsi pengalihan hak atas tanah kas desa (TKD) di Desa Kalimook Kabupaten Sumenep dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep. Saat itu, terdakwa sedang memeriksa Abdul Manaf sebagai saksi, karena abdul manaf adalah pembeli sebindang tanah yang duduga merugikan negara. Namun abdul Manaf membeli tanah tersebut sudah bersertifikat. Namun dari bukti yang dimiliki penyidik, ada aliran dana sebesar Rp 100 juta dari Abdul Manaf ke rekening Uwahyu, pegawai BPN Sumenep. Karena diancam akan dijadikan tersangka, kemudian Abdul Manaf meminta bantuan kepada Abdullah. Abdullah meneruskan kepada terdakwa Ahmat Fauzi. Agar Abdul Manaf tak dijadikan tersangka, Ia pun rela menyerahkan uang sebanyak Rp 1,5 milliar yang diterima terdakwa. Ternyata uang tersebut membawa “petaka”. Sebab, sepulangnya dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mengikuti sidang Praperadilan tersangka Dahlan Iskan, terdakwa langsung “diterkam” oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kejati Jatim. Sementara terdakwa Abdul Manaf, juga di jatuhi hukam pidan penjara. Namun lebih ringan satu tahun dan lebih berat 1 tahun pula dari tuntutan JPU. Dalam tuntutan, Abdul Manaf dan Ahmat Fauzi sama-sama dituntut pidana penjara selama dua tahun. Namun dalam putusan, Abdul Manaf dihukum 3 tahun dengan denda yang sama dengan terdakwa Ahmat Fauzi. Menanggapi putusan Majelis Hakim, terdakwa Ahmat Fauzi langsung menyatakan banding. Sementara Abdul Manaf, lewat Penasehat Hukumnya, Andri Ermawan mengatakan, piker-pikir. “Kita piker-pikirlah. Hukumannya terlalu berat. Klien kami ini adalah korban dari penegak hokum. Uang itu bukan uang negara, harusnya dikembalikan,” kata Andri usai persidangan. Terpisah. JPU Erni saat diminta tanggapannya terkait putusan Hakim yang dua kali lipat dari tuntutan Jaksa mengatakan, menghargai putusan itu. ”Kita menghargai. Artinya Majelis Hakim mengambil alih,” kata Erni. Namun saat ditanya apakah tuntutan 2 tahun terhadap terdakwa karena sesame Jaksa, JPU Erni mngatakan tidak. “Bukan, bukan karena itu,” kataya singkat.  (Redaksi)

News Tipikor Si Jaksa Suap 1,5 Milliar Di Tuntut 2, Di Vonis 4 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Bagaikan mimpi disiang hari. Itulah yang barangkali dibenak Ahmad Fauzi, SH., MH, si jaksa suap sebesar 1,5 milliar ru...

Terdakwa Korupsi Tanyakkan Makna JC

03.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI8PSdmuQ2VQ5QY6EYyFOYx1kgrsAOk7HZPt6ilvxn0xYvVxPoHqURM8vWppJIk4K3FHvyFfNIda2QJ3hFQNo9ph1JZHkYgRtD9ZX-JxYf502MOhmvzpYl-yfAtjlrzOVdzGEJyFSG57k/s1600/IMG_20170220_104623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="337" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI8PSdmuQ2VQ5QY6EYyFOYx1kgrsAOk7HZPt6ilvxn0xYvVxPoHqURM8vWppJIk4K3FHvyFfNIda2QJ3hFQNo9ph1JZHkYgRtD9ZX-JxYf502MOhmvzpYl-yfAtjlrzOVdzGEJyFSG57k/s640/IMG_20170220_104623.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sejak berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2001 atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari ribuan tersangka/terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Tipikor, bisa jadi sudah puluhan bahkan ratusan diantaranya telah menjadi JC (Justice Collabolator) Beberapa orang diatanya yang menjadi JC yakni, Rosalinda Manullang (Kasus Korupsi Hambalang) dan 6 orang lagi dalam kasus Korusp DAK Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang menyeret Wakil Bupati. Pemberian JC kepada mereka setelah adanya penyidikan dan mereka pun diberi hukuman lebih ringan dari terdakwa lainnya. Namun yang menjadi JC sebelum ada penyelidikan maupun penyidikan, sepertinya baru ada satu orang di Jawa Timur atau mungkin di Indonesia. Pemberian JC kepada seseorang dalam kasus tindak pidana (Whistleblower) adalah berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011. Adanya SEMA No 4 tahun 2011 ini pun bisa jadi berdasar atas pasal 3 Konvensi PBB Anti Korupsi (Unitet Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Hingga Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia setiap tanggal 9 Desember. Makna JC inilah yang disebutkan terdakwa Hedi Karnomo dalam surat pembelaannya di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji, dengan agenda Pledoi (Pembelaan) terdakwa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, pada Senin, 20 Pebruari 2017. Hedi Karnowo, adalah Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) dan salah satu dari 6 terdakwa yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) yang mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar. dalam kasus ini, dirinya dituntut pidana penjara selama 1,5 tahun. JPU menyebutkan bahwa terdakwa tidak menikmati uang, terdakwa menjadi JC dan mendapat perlakuan Khusus. 
 “Walau dalam kasus ini saya sebagai JC (Justice Collabolator) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agun (MA) RI No 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collabolators) di dalam perkara tindak pidana tertentu dan pasal 3 Konvensi PBB Anti Korupsi (Unitet Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Namun dalam fakta persidangan, saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat Tuntutannya, ternyata saya disamakan dengan terdakwa lainnya yang dengan jelas-jelas dipaparkan oleh JPU perbuatan para terdakwa, yang dengan jelas tidak melaksanakan tugasnya masing-masing dan membuat laporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” kata terdakwa dalam pembelaannya. “Karena saya tidak berniat jahat dalam pekerjaan proyek milik Dewan itu, itulah sebabnya saya memberikan kuasa Direktur kepada Kaiseng melalui Akte Notaris, agar mengerjakannya sesuai dengan prosedur yang ada. Namun saya tidak menyerahkan rekening PT Aneka Jasa Pembangunan dengan alasan, agar saya tetap dapat memantau pajak atas nama perusahaan agar tidak ada masalah dikemudian hari. Namun saya sadari dan akui, bahwa dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak kerja adalah tanda tangan saya, namun sekali lagi saya sampaikan kepada Yang Mulai Majelis Hakim, saya tidak berniat jahat dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut,” lanjut terdakwa. Terdakwa Hedi Karnomo menyebutkan, “Setelah terjadi masalah dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, disitulah saya baru menyadari, kalau saya masuk dalam lingkaran hitam yang hendak dikubur hidup-hidup. Itulah sebabnya, dengan kesadaran saya, kasus ini langsung saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, sekali pun saya harus dijadikan sebagai tersangka dan telah menjadi terdakwa saat ini,” ungkap terdakwa. Dan 5 (Lima) terdakwa lainnya diantaranya; Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (Pengguna Anggaran, dituntut 2 thn penjara) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat Kasubag Sekwan, dituntut 1 thn 10 bulan; Aditya Nerviadi (Project Manager, dituntut 2 thn) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suasana (Iwan, dituntut 2 thn), Wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, dituntut 2 tahun penjara. JPU menyebutkan bahwa para terdakwa ini tidak melaksanakan tugasnya dan membuat laporan progress dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai fakta dilapangan. Dalam laporan disebutkan bahwa pekerjaan sudah mencapai 95% sementara fakta baru mencapai 85% dan pencairan mencapai 95%. Sementara 2 orang lagi yaitu selaku pelaku utama, Kaiseng dan Moch. Shoanji, tak jelas statusnya. Sebab dalam persidangan, JPU tidak menyebut istilah tersangka apa lagi keduanya dikabrkan masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), namun saat hendak diminta nomor registernya oleh terdakwa, Kejati Jatim tak bersedia memberitahukannya. Dalam pembelaannya, dihadapan Majelis Hakim, Hedi Karnomo membeberkan ihkwal awal yang menyeretnya menajdi pesakitan. Hedi mengatakan, berawal saat Iwan Suasana atau Iwan, datang ke kantor untuk menemunya dan meminjam dokumen PT AJP, untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. “Ini semua berawal pada bulan April 2015. Saat Iwan Suasana atau Iwan, yang sudah lama saya kenal, datang ke kantor saya, menyampaikan kalau di Madiun ada rencana proyek pembangunan gedung DPRD yang sudah dikondisikan, tetapi dengan syarat yang mengerjakan proyek dilapangan adalah Kaiseng atau Aseng dan Moch. Shonhaji. Yang menurut Iwan bahwa Kaiseng sudah lama dikenal dan anak seorang pengusaha besar yang siap membantu dana. Serta mnejelaskan, kalau PT. Parigraha Konsultan, milik Ir. Soemanto, yang masih saudaranya adalah sebagai pengawas lapangan (MK). Itulah yang membuat saya percaya dan menuruti permintaan Iwan Suasana, dengan member kuasa Direktur kepada Kaiseng dengan tanpa Hak Subtitusi. ” ungkap terdakwa Dari pembelaan terdakwa jelas menyebutkan, dalam pelaksanaannya, ternyata pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Kaiseng dan Shonaji tepat waktu hingga penambahan 50 hari kalender. Karena surat kuasa Direktur yang diterima Kaiseng tidak dipergunakan sesuai isinya. Akibatnya, PT AJB di blacklist. Karena tak terima, terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada Iwan Suasana termasuk menggugat PPK di PN Madiun. 
 
 Fakta Dalam Persidangan Kasus ini pun terkesan tidak transparan dalam persidangan. Sebab, JPU tidak melibatkan  team audit dari BPKP maupun BPK RI untuk menghitung besarnya kerugian negara dari akibat tidak selesainya proyek pembangunan gedung Dewan itu, JPU justru melibatkan Team Teknik Spil dari Politeknik Bandung untuk menghitungnya. Tidak hanya itu. Salah satu bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan adalah bukti baru yang tidak pernah ditunjukkan saat penyidikan. Lalu, dari mana bukti baru itu diperoleh ? mengapa saat penyidikan tidak ditunjukkan ? Anehnya,  saksi Ahli yang sudah di sumpah dan tercantum  dalam BAP saat di penyidikan tidak dihadirkan oleh JPU. Lalu, mengapa JPU tiba-tiba memunculkan bukti baru dalam persidangan serta serta tidak menghadirikan Ahli dalam BAP ? Apakah penyidik tidak mengeluarkan anggaran untuk menghadirikan Ahli tersebut walau hanya bensin Satu liter ? Beberapa hari menjelang tuntutan, mengapa Kasi Pidsus Kejari Madiun, menghubungi istri terdakwa Hedi Karnomo lewat telepon, meminta agar dikirimkan hitung-hitungan ?  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Tanyakkan Makna JC

beritakorupsi.co – Sejak berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2001 atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kor...

Tren Penindakan Korupsi 2016: Gagalnya Reformasi Birokrasi Dan Berkembangnya Fenomena Local Elite Capture

03.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijcgSOLbhfdyGLajKlRziQAz7N7bB7gbKsnQk7uYr7TFQ3Mv1Ekptp0q8-L2A3Rc4gBfruOid8DkbiYV0UEZBRh2mnSsjQVkW6uLb6kUllEC8-qRCPL7fELnFz6H1PVsom901LxMmeGSg/s1600/photo_2017-02-20_12-17-17.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijcgSOLbhfdyGLajKlRziQAz7N7bB7gbKsnQk7uYr7TFQ3Mv1Ekptp0q8-L2A3Rc4gBfruOid8DkbiYV0UEZBRh2mnSsjQVkW6uLb6kUllEC8-qRCPL7fELnFz6H1PVsom901LxMmeGSg/s640/photo_2017-02-20_12-17-17.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co, Jakarta - Sebanyak 515 Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum pada 2016. ASN/PNS yang disidik karena terlibat korupsi sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Data 2016 tak jauh berbeda dengan data pada tahun-tahun sebelumnya dimana korupsi birokrasi terus mewabah, khususnya di daerah. Fenomena korupsi birokrasi, khususnya paska penerapan desentralisasi sedikit banyak menjelaskan gagalnya agenda reformasi birokrasi dan buruknya pengawasan pusat atas daerah. Kasus yang paling fenomenal adalah tertangkapnya Bupati Klaten, Sri Hartini yang disangka menerima suap terkait jual beli jabatan di Pemkab Klaten. 
 
Menurut KASN, praktek jual beli jabatan di tingkat pemerintah daerah merupakan fenomena yang umum, dan KASN sendiri telah memberikan data kepada KPK agar KPK perlu mengawasi 11 daerah lain diluar Klaten yang telah selesai melakukan rekrutmen, promosi dan mutasi pegawai negeri. Gurita persoalan korupsi di daerah, yang dimulai dari proses Pilkada, penempatan pejabat strategis hingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadikan agenda perbaikan layanan publik, peningkatan kualitas SDM serta upaya mendorong peningkatan kesejahteraan publik menjadi sulit untuk dicapai. 
 
Padahal alokasi anggaran untuk belanja pegawai berdasarkan APBN 2016 sebanyak 347,5 triliun atau sekitar 26 persen. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk layanan publik sektor kesehatan yang hanya sebanyak 106,1 triliun atau sekitar 5 persen dari total APBN 2016. 
 
Fenomena korupsi di daerah kian meluas setelah Pemerintah Pusat mengimplementasikan alokasi dana desa. Pada tahun 2016 sebagai contoh, dana desa yang digelontorkan sekitar Rp 47 triliun. Tujuannya agar masyarakat desa dapat memprioritaskan agenda pembangunan yang dianggap terbaik untuk masyarakat desa. Namun dalam prakteknya, muncul fenomena elit lokal yang mengkooptasi anggaran untuk kepentingan pribadi, erutama elit lokal di tingkat desa. Terbukti selama tahun 2016 sektor dana desa masuk dalam lima besar sektor yang rawan untuk dikorupsi. Ada sekitar 62 kasus korupsi di Pemerintahan Desa yang melibatkan 61 kepala desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 10,4 miliar. 
 
Meskipun nilai kerugian negara cenderung kecil dibandingkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, hal ini menjadi sinyal bahwa korupsi sudah semakin meluas hingga tingkat desa. Artinya masalah korupsi yang selama ini kerap dipandang sebagai isu elitis, kini telah menjadi bagian dari realitas di masyarakat tingkat desa. Dengan anggaran yang cukup besar, dana desa rawan dimanipulasi oleh elit lokal. Gawatnya, praktek korupsi yang terjadi berlindung dibalik konsep partisipasi. 
 
Rekomendasi 
 
Maraknya korupsi birokrasi, disertai dengan indikasi jual beli jabatan di berbagai daerah sebagaimana sinyalemen KASN, penting rasanya Pemerintah Pusat, khususnya yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, seperti Menpan RB, Kemendagri, Kemenkeu, untuk bekerjasama dengan KPK, KASN dan Ombudsman untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola organisasi pemerintah daerah. Instrumen teknokratis untuk menekan penyimpangan anggaran juga perlu lebih keras didorong, seperti penggunaan e-procurement, open-contracting serta e-catalogue untuk mengurangi korupsi sektor PBJ. Dalam konteks perencanaan dan penyusunan anggaran, e-planning dan e-budgeting juga harus diterapkan secara menyeluruh agar kontrol warga atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran bisa diefektifkan. Sementara pengawasan internal pemerintahan daerah perlu didesain ulang dengan menempatkan inspektorat atau badan pengawas internal pemerintah daerah sebagai fungsi yang relative otonom dari kekuasaan Kepala Daerah agar pengawasan internal tidak menjadi macan ompong. 
 
Selain itu, munculnya fenomenalocal elite capture di tingkat desa harus mulai dijadikan sebagai masalah yang serius bagi pemerintah pusat, khususnya untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa yang secara total nilainya lumayan besar. Pemerintah Pusat perlu menerapkan tindakan yang lebih tegas kepada pemerintah desa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, misalnya dengan menghentikan kucuran dana ke desa untuk kurun waktu satu tahun. Meskipun terkesan kejam, namun sepertinya hal tersebut bisa memberikan efek jera terhadap kepala desa yang melakukan korupsi ataupun yang berniat melakukan korupsi. 
 
Di sisi lain, penyadaran akan pentingnya dana desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa perlu dilakukan bukan hanya oleh CSO lokal, melainkan juga oleh aparatur pemerintah kabupaten/kota. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penggunaan anggaran desa pun menjadi hal yang penting untuk diterapkanagar masyarakat desa dapat memantau penggunaan serta dapat melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tingkat desa.  *Sumber ICW

Regional Tren Penindakan Korupsi 2016: Gagalnya Reformasi Birokrasi Dan Berkembangnya Fenomena Local Elite Capture

beritakorupsi.co, Jakarta - Sebanyak 515 Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak h...

Politik Belah Bambu, Ala Dewan Pers

23.12 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpmpXTxf1UH-mkF-ZI_naodA9nx6drUqBQiwRz95IaZG6mvkzxmCQ294_AwMD6a0e3Pe70whqHnAc94ETqQAO0BpdmfhxwYFDnUhyE2eQT3z2aeHKHza52wJ5ghnSK6AlpdLjQ8CrM3Fg/s1600/IMG-20170211-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpmpXTxf1UH-mkF-ZI_naodA9nx6drUqBQiwRz95IaZG6mvkzxmCQ294_AwMD6a0e3Pe70whqHnAc94ETqQAO0BpdmfhxwYFDnUhyE2eQT3z2aeHKHza52wJ5ghnSK6AlpdLjQ8CrM3Fg/s320/IMG-20170211-WA0002.jpg" width="320" /></a></div>
Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua... Om swastiastu..Amitaba namo bhudaya.. Dan Salam jurnalis perdamaian....      "Yang satu diangkat yang satu diinjak" Adanya pemberitaan di sejumlah media cetak dan online terkait surat edaran dewan pers Tgl 3 februari 2017 lalu, yang ditujukan kepada TNI,POLRI hanya melayani beberapa media saja yang telah lulus verifikasi dan akan mendapatkan penyerahan barcode pada perayaan hari ulang tahun PWI di ambon.Hal itu menuai kontra produktif dan membuat keresahan bagi umat pers di tanah air. Ketua Umum Komite wartawan reformasi indonesia (KWRI ) Ozzy Sulaiman Sudiro yang juga selaku sekjen majelis pers sangat menyayangkan sekali atas sikap dewan pers, menurutnya sangat prematur,wajar karna para komisionenya Sekarang belum membaca buku sejarah berdiri dewan pers independen,sehingga tidak menghargai dan memahami nuansa kebatinan para pejuang pers reformis yang telah memberikan ruang kemerdekaan pers dialam reformasi dan demokrasi, hal itu juga sangat menodai dan menciderai kemerdekaan pers yang sudah kita perjuangkan bersama Selama ini. Bahkan sudah "memanipulasi image atau tepatnya the politics of denial" yaitu politik penyangkalan, peniadaan terhadap masyarakat, seolah olah kemerdekaan pers ini hanya diraih dan diperjuangkan oleh segelintir organisasi wartawan saja yang sepanjang sejarah pers indonesia,hidup dibawah bayang bayang masa lalu,fokus menari dipanggung orang lain dan bernyanyi nyanyi diatas perjuangan orang lain ,tentu  patut diduga adanya upaya upaya secara masif dan sistemik untuk memasung kebebasan pers kembali seperti dimasa orde baru pers menjadi tunadaya terkooptasi oleh negara yang menjadi aktor dominasi yang sudah lamaMati kini berenkarnasi bangkit seperti zombi dan lebih ganas lagi.                                                       Dewan pers seharusnya berperan sesuai yg diamanahkan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang Salah satu fungsinya "membina pers bukan mebinasakan Pers, apalagi bersikap peres" sesuai Undang Undang Pers tersebut, juga Dewan Pers bukan sebagai lembaga legislasi dan verifikasi, penentu kelayakan organisasi maupun media, yang ada membina organisasi wartawan dan mendata media perusahaan Pers. Sebagai pelopor organisasi wartawan reformis, KWRI yang lahir dari rahim reformasi yaitu pada Tanggal 22 Mei tahun 1998, tepatnya satu hari ketika runtunya simbol simbol kekuasaan orde baru yang diwarnai berbagai macam gejolak, sebagai pioner organisasi wartawan reformis, KWRI telah banyak andil memberikan kontribusi positif, terutama didalam memperjuangkan kemerdekaan Pers yang independen melalui pergerakan aksi aksinya baik diera Presiden B.J Habibi, sebagai team perumus pembentukan kode Etik Wartawan (Kewi) dan lahirnya Majelis Pers yang mengafiliasi 28 organisasi wartawan dengan merancang dan merumuskan RUU Pers yang membuahkan hasil lahirnya Undang Undang Nomor 40 thn 1999 tentang Pers, yang mengamanahkan lahirnya Dewan Pers independen. Dampak eksistensinya telah mendapat apresiasi bapak Yunus Yosfiah selaku menteri penerangan dengan merekomendasi berkantor di Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Nomor 32/34 Jakarta, walaupun dalam perjalanan departemen penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Untuk meneruskan perjuangan pers tentu KWRI turut meratifikasi Kode Etik Wartawan (KEWI) menjadi  Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan memberikan penguatan penguatan terhadap dewan Pers. tentu Kami sangat perihatin menyikapi Pers Nasional Khususnya di era kemerdekaan Pers  saat ini. Dibidang politik. Banyak insan Pers dengan sengaja meninggalkan kemerdekaannya, netralitas independen, harga diri dengan menggadaikan idealismenya menjadi alat komoditas partai politik tertentu dan sudah terjadi primordialisasi,  yaitu kepentingan diatas kepentingan pribadi, kroni, dan golongan, karena fenomenanya penguasa dan pengusaha pers banyak  didominasi para kapitalis dan politikus yang sudah jelas ada pretensi udang dibalik rempeyek.dan yang sangat miris lagi para jurnalisnya bukan berperan sebagai anjing pelacak "Watch Dog"   justru malah menjadi anjing penjaga "Under Dog"                                              Dunia hiburan dan media infotainment. Kita lebih mengenal "Good News is A Bad News "berita baik sekaligus berita yang buruk, dengan para awak media yang dibekali ilmu jurnalis seadanya dengan menulis berita gosip, sensasi dan fitnah, mencuri  perhatian masyarakat dengan target rating-sharing tak peduli berita itu berita busuk, koran kuning mencemarkan nama baik,fitnah, dan seterusnya, semakin korbannya menderita maka ia merasa berhasil.dalam  kategori jurnalis, Infotainment ini bukan merupakan bagian dari Karya jurnalis  karna bertentangan dengan prinsip Kode Etik Jurnalistik, dan dalam persfektif Islam gosip (bergunjing membuka aib orang lain) merupakan dosa besar, diibaratkan sama saja memakan bangkai saudaranya sendiri, hal yang sama juga pernah disampaikan GUSDUR bahwa infotainment adalah haram,dan septutnya MUI segera mengeluarkan fatwa terhadap media media tersebut.                                     Dunia komunikasi kita sebagai insan Pers dalam membuat sebuah  berita tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan 5 W +1 H,tetapi sebagai pers yang bertanggung jawab, bahwa objektifitas sebuah berita tidak bisa disajikan secara utuh apabila akan berdampak negatif bagi masyarakat.namun apa yang terjadi pada media belakangan ini, mungkin kita sering melihat para presenter televisi ,ketika dalam mewawancarai narasumber layaknya seorang hakim terhadap terdakwa cenderung menyudutkan pertanyaan pertanyaan sugestif yang seharusnya klarifikatif dan alternatif bahkan narasumber mempunyai Hak untuk tidak menjawab atau No coment apabila pertanyaannya dianggap pribadi .dan sepatutnya narasumber diperlakun VIP (khusus) yang dihormati.                        Apalagi saat ini sedang maraknya berita berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan berita tidak benar alias "HOAX " ironinya media komparador penebar fitnah dan dusta ini dilakukan media mainstream dijadikan kebenaran, dan defiasi sebagian media untuk menggiring opini kepada target pesanan sponsor dengan memonopoli kebenaran atas nama negara NKRI. Agama dengan jargon menjual penderitaan rakyat. Dengan memutarbalikan fakta, jangan harap seimbang beritanya (Cover Both side), bahkan lebih celaka 12 lagi, media semacam ini bukan hanya saja "trial by the press" tapi juga sudah merampas martabat harga diri bangsa.sadar atau dengan tujuan yang sadar bahwa bangsa kita sudah terjangkit wabah virus hipokritisme yang penuh kepura puraan dan kemunafikan,atau dengan Kata lain sudah terjadi "paradoks global" yang seolah olah benar namun esensinya tidak ada kebenaran hakiki.          Persoalan pers dan media tidak berhenti hanya sampai Persoalan Profesi saja,juga kita rasakan animo PUBLIK yang begitu antusias ingin menjadi jurnalis namun dengan Cara yang instan, dengan pemahaman hanya profesi inilah yang mempunyai posisi tawar sebagai "berginig posisions" alat  untuk memeras,memuluskan persoalan dengan menunjukan ID Pers, "belum tentu paham ilmu jurnalistiknya" atau yang lebih trend dengan istilah pasukan wartawan bodrex,tapi itulah hebatnya "bodrex" boleh diminum sebelum makan.dan banyak juga bermunculan yang mengaku wartawan CNN dalam istilah sunda "Chan Nulis Nulis" ngaku wartawan tapi nggak Nulis-nulis. Suka atau tidak suka, itulah wajah Pers Nasional kita, multy Player Efec dari Ketidakpastian hukum terutama "rulle of the game" aturan hukum yang berlaku bagi umat pers hal ini yang menjadi akar persoalannya,problem solfingnya adalah Undang Undang nomor 40 thn 1999 tentang pers ( leg spesialis) ,karna Undang Undang tsb kami menilai belum disebut sebagai Undang Undang atau tepatnya belum bisa dijadikan Undang Undang tunggal yang mengatur tentang pers,karna ketentuan ketentuan didalamnya belum mengakomodir semua  aspek pers ,lebih lebih tidak ada PP (Peraturan Pelaksana) misalnya,sehingga dalam hal ini sangat menyulitkan sekali para penegak hukum didalam mengaflikasikan Undang Undang tersebut,kalo saya mengibaratkan "sama saja pake baju tapi tidak pake celana", makanya kebanyakan sebagian wartawan urat malunya pada putus dan "Kata orang Betawi bilang muka tembok". Apalagi sebagian wartawan yang sudah menganut mitos-mitos sesat menganggap dirinya "Superbody " dan "Untouchable" tidak dapat tersentuh hukum.jadi ketidaksempurnaan undang Undang no 40 thn 1999 tentang pers mengakibatkan pengabaian eksistensi terhadap Undang Undang itu sendiri, hal itu terbukti kasus yang dialami media tempo,adalah pintu masuk kasus sengketa pers yang pertama kalinya menguji UU.No 40 tahun1999, bahwa pemilik perusahaan dituntut denda$ 1.000.000 dan Pemimpin Redaksinya dituntut 1 tahun penjara, karna berita, mengacu Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, "bahwa sebuah karya jurnalistik tidak menganut kriminalisasi". Bukti selanjutnya adalah adanya Nota kesepahaman yang dilakukan Dewan Pers kepada penegak hukum,apalah arti sebuah Nota kesepahaman karna bersifat insidensial bahkan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun berbagai upaya yang dilakukan dewan pers yang memposisikan Diri berkapasitas sebagai juru DAMAI, juru Selamat yang memfasilitasi ketika terjadi delik Pers dan sengketa terhadap pers masih belum efektif dan tidak mampu juga menyelesaikan persoalan persoalan Pers Ujung ujungnya berakhir awak media dimeja hijau karna berita. Disini jelas. Lembaga Dewan Pers independen yang kita Bidani bersama saat kelahirannya tidak mampu mereduksi efek-efek negatif yang tumbuh dari masyarakat pers itu sendiri, karna Dewan Pers belum refresentasi dan manifestasi Pers Nasional, hanya didominasi oleh konco konco kartel politik konglomerasi media saja, dan tidak mampu meneruskan kemerdekaan Pers yang independen, dan memang selayaknya dibubarkan saja. Dan tetap yang menjdi agnda utama Pers adalah menyempurnakan Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers untuk mengembalikan Marwah Pers Nasional yang sepanjang sejarah hanya mengenal Pers perjuangan atas Hak Hak Rakyat dan perlawanan pada ketidak adilan kebodohan dan kemiskinan. Sebagai pelaku sejarah Pers reformis, kami sampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, memang Kemerdekaan Pers belum menjamin lahirnya Pers Pers yang baik kinerjanya, sebagaimana sistim demokrasi ditanah air kita, tidak menjamin tegagknya kedaulantan, keadilan dan Hak Azasi, karena Hitam Putih Republik ini dapat tercermin melalui Pers. Dan kami mengharapkan kepada unsure muspida, para pejabat sipil, Militer dan Polri untuk tetap bersinergi dan tidak diskriminasi “pilih-pilih tebu” kepada para insane Pers baik cetak maupun elektronik, apapun forumnya, himpunannya, organisasinya dan medianya dalam melaksanakan tugas jurnalisnya tetap berpegang pada Kode Etik jurnalis, nilai-nilai kebenaran dan mengedepankan hati nurani, karena itu diatas segalanya. Karena Pers yang di emban sebagai alat pemersatu yang bertujuan mencerdaskan bangsa. Mari kita kawal demokrasi ini dalam Perspektif Pers sebagai Pilar demokrasi. I Love You Pers Nasional. Ozzy Sulaiman Sudiro Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)/ Sekjen Majelis Pers

Opini Politik Belah Bambu, Ala Dewan Pers

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua... Om swastiastu..Amitaba namo bhudaya.. Dan Salam jurnalis perdamaian.... ...

BERITAKORUPSI.CO

Komisiaris Empire Palace Dilaporkan Ke Polda Jatim

Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa Narkoba

Wawali Kota Surabaya : Pemprov Jatim hanya Bernuansa Show Of Power

Si Jaksa Suap 1,5 Milliar Di Tuntut 2, Di Vonis 4 Tahun Penjara

Terdakwa Korupsi Tanyakkan Makna JC

Tren Penindakan Korupsi 2016: Gagalnya Reformasi Birokrasi Dan Berkembangnya Fenomena Local Elite Capture

Politik Belah Bambu, Ala Dewan Pers

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI