Tersangka Baru Dalam Kasus Korupsi Prona

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGjoHHsnMerAhgUPRLKK-WhMW4tt7FgfSQjp6HOxmgGf1UU3drSQSfSb3Q03WAePQFliFJ7m64kIYuAW2x-w4Q2YJ8xL3ofaoufs0mzZjhvEQ9NBhJWKid7BQTW60B0H4QV382MYld8Lk/s1600/Ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGjoHHsnMerAhgUPRLKK-WhMW4tt7FgfSQjp6HOxmgGf1UU3drSQSfSb3Q03WAePQFliFJ7m64kIYuAW2x-w4Q2YJ8xL3ofaoufs0mzZjhvEQ9NBhJWKid7BQTW60B0H4QV382MYld8Lk/s1600/Ilustrasi.jpg" /></a></div> <b>Surabaya, bk </b>– Apakah Kejari Surabaya dibawah pimpinan Didik Farhat selaku Kepala Kejaksaan dan Roy Rovalino, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) sengaja “menyicil” para pelaku kasus dugaan Korupsi Prona atau ragu untuk menetapkan pelaku lain sehingga harus menunggu hasil putusan Hakim Tipikor ? Atau memang tersangkanya yang saat ini disidangkan hanya mantan Lurah Dukuh Setro ?<br /> <br /> Sebab, dalam persidangan terungkap bahwa, penarikan dana dari masyarakat yang tidak sesua dengan peraturan yang berlaku, dilakukan oleh Ketua RW 3 setelah menerima arahan dari Lurah Dukuh Setro. Alasan penarikan dana dari warga tersebut untuk dipergunakan biaya pengurusan sertifikat dalam program Prona di Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 dan 2014 lalu.<br /> <br /> Besarnya dana yang dikenakan ke warga selaku peserta Prona antara Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta, hingga terkumpul sekitar Rp 500 juta. Dana itu pun dibagi-bagi oleh panitia dan pejabat BPN termasuk Lurah selaku terdakwa tunggal.<br /> <br /> Padahal, pasal yang menjerat terdakwa Joko Sutrisno selaku Lurah, dalam surat dakwaan JPU tercantum pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebab, pelaku tindak pidana Korupsi itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, berbeda dengan pelaku pencuri sendal.<br /> <br /> Pada Selasa, 19 Juli 2016, dalam persidangan yang berlangsung di Ketuai Hakim HR Unggul, dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU Arif Usman Cs dari Kejari Surabaya, terungkap peran Ketua RW 3 dalam penarikan dana untuk pengurusan sertifikat yang didanai dari APBN itu.<br /> <br /> Karena keterangan Bambang Sugianto dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang tidak didukung bukti-bukti. Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk mendalami memeriksa Ketua RW 3 itu sebagai “tersangka”. “Dalam dakwaan ada pasal 55, jadi tersangkanya nggak mungkin hanya satu,” ucap Ketua Majelis.<br /> <br /> “Saudara Jaksa, dalami ini. Ini pinter ngarang,” perintah Hakim Unggul, ke JPU.<br /> Saksi Bambang Sugianto alias Anto, dihadapan Majelis Hakim mengatakan bahwa, besarnya dana yang ditarik dari warga atas perintah Lurah dan panitia yang lainnya. Pembentukan panitia oleh Lurah sebelum ada sosialisasi.<br /> <br /> “Antara Rp 1 juta, prona tahun 2013 dan prona tahun 2014 sebesar Rp 1,5 juta. Kita sampaikan ke warga setelah Lurah menyampaikan. Total yang terkumpul tahun 2013, Rp 245.500.000 rupiah,” jawab saksi.<br /> <br /> Saksi Bambang melanjutkan, dana itu dipergunakan untuk membeli materai, patok, pengukuran, biaya transportasi dan pembelian pulla dan blangko.<br /> <br /> “Untuk biaya patok Rp 50 ribu untuk 1 patok, materai 6, foto copy Rp 15 ribu, ATK atau alat tulis Rp 15 ribu, pulsa Rp 20 ribu per orang. Itu atas kesepakatan panitia,” jawab saksi Bambang. Ada pembubaran panitia tapi tidak ada pertanggung jawaban.<br /> <br /> Saat Ketua majelis Hakim menanyakkan tentang tanda terima penerimaan uang dan laporan pertanggung jawaban, terutama nama-nama wartawan dan LSM yang disebut-sebut menerima aliran dana dari hasil pungli, saksi tak bisa menjawab.<br /> <br /> Kasus ini bermula pada tahun 2013 – 2014 lalu. Saat itu, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Pemkot Surabaya, Jawa Timur, mendapat dana Prona dari Pemerintah Pusat (APBN) lewat BPN Kota Surabaya, dalam hal pengurusan sertifikat gratis untuk sebanyak 600 pemohon/bidang.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan Prona tersebut, pengurusan Sertifikat memang tidak gratis 100% dibaiayai oleh pemerinta. Ada biaya yang harus ditanggung pemohon diantaranya, biaya prangko sebanyak 6 hingga 10 lembar dengan harga satuan, Rp 6000 dikali 600 per pemohon/bidang, pembelian patok sebayak 4 buah dengan harga sekita Rp 15 ribu dikali 600 pemohon/bidang, biaya foto copy.<br /> <br /> Dengan alasan inilah, awal mula seseorang Panitia Prona ‘diintai’ oleh Undang-Undang Korupsi, bila salah menyalahgunakan jabatannya termasuk penarikan dana dengan tidak resmi.<br /> Joko Soetrisno, pada tahun 2013 – 2014 menjabat sebagai Kepala Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Pemkot Surabaya yang pada saat pelaksanaan program Prona berlangsung.<br /> <br /> Program Pemerintah untuk warga tidak mampu di Kelurahan Dukuh Setro itu pun menuai masalah. Sebab, mantan Lurah dukuh Setro ini, dituduhan telah melakukan penarikan biaya dalam pelaksanaan Prona untuk sebanyak 600 pemohon/bidang sertifikat, dengan besaran dana antara Rp 1 sampai Rp 1,5 juta rupiah per pemohon, tanpa ada dasar hukumnya.<br /> <br /> Akibatnya, Sutrisno pun, diancam hukuman pidana penjara minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun, seperti yang diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf e, atau pasal 11 Undang-undang Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

News Tipikor Tersangka Baru Dalam Kasus Korupsi Prona

Surabaya, bk – Apakah Kejari Surabaya dibawah pimpinan Didik Farhat selaku Kepala Kejaksaan dan Roy Rovalino, Kepala Seksi Pidana Khusus (...

»

Sembilan Terdakwa Korupsi KUR Divonis 1,6 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieyZBWnqNsIbjyRkJ3UuWYoWcOSoKTTAGF7CqCJQQsbwbX1QErHG_uRoCYIvI3fjtxjMVav123Y_VqQ51pydVm4Vj276alqE-ZEqjqca7QcqY91-coUhqzXAbmbA9WGz4nXPr9t_-dfgc/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieyZBWnqNsIbjyRkJ3UuWYoWcOSoKTTAGF7CqCJQQsbwbX1QErHG_uRoCYIvI3fjtxjMVav123Y_VqQ51pydVm4Vj276alqE-ZEqjqca7QcqY91-coUhqzXAbmbA9WGz4nXPr9t_-dfgc/s1600/9.jpg" /></a></div> <b>Surabaya, bk </b>– Ada awal, pasti ada akhir. Dengan dibacakannya surat putusan (vonis) oleh majelis Hakim Tipikor, berakhirlah kasus perkara Korupsi pengucuran kredit fiktif KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk 55 debitur pada tahun 2010 hingga 2012, sebesar Rp 24.850.000.000, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 19.388.656 900,92, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu, 20 Juli 2016.<br /><br />Ketua Majelis Hakim Jalili Sahrin.,SH.,MH, dengan dua anggota Majelis, Dr. Lufsiana, SH., MH dan Gatot Noerjantoprajitno, SH, membacakan surat putusan bagi 9 (Sembilan) terdakwa sebagai Analisis di Bank Jatim cabang Jombang dalam pengucuran kredit fiktif KUR (kredit usaha rakyat) untuk 55 Debitur pada tahun 2010 hingga 2012, sebesar Rp 24.850.000.000.<br /><br />Ke 9 terdakwa yaitu, Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili. Beberapa diantaranya adalah sebagai pegawai kontrak yang belum genap 1 tahun bekerja, namun pada saat ada program kredit KUR di Bank Jatim cabang Jombang, para terdakwa diangkat sebagai analisis oleh Bos mereka yakni Bambang Waluyo, yang saat itu menjabat Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang.<br /><br />Dalam proses pengajuan kredit, antara dokumen dengan fakta dilapangan yang diajukan oleh 55 debitur tidak sesuai. Hal itu pun telah disampaikan para terdakwa ke pimpinan cabang. Namun karena sebagai pegawai bawahan, pekerjaan yang diberikan sang Bos, tetap mereka kerjakan walaupun sudah dilaporkan fakta yang sebenarnya yang tidak sesuai Karena salah satu debiturnya adalah orang terhormat dan terpandang di Kabupaten Jombang yaitu Siswo Eriana, saat itu sebagai anggota DPRD dari F-PDIP periode 2009 – 2014, maka dokumennya pun tetap dikerjakan oleh para terdakwa setelah ada perintah dari sang pimpinan dengan mengatakan, “Jangan lihat dokumennya, tapi lihat siapa yang bawa (mengajukan).” Itulah perintah dari Bambang Waluyo, seperti yang terungkap di persidangan serta diakui sendiri oleh mantan orang nomor satu di Bank Jatim, Jombang itu.<br /><br />Tak enak memang jadi pegawai bawahan, hanya bisa patuh pada pimpinan ibarat “buah simalakama”, tidak patuh pimpinan, bisa jadi berujung ke pemutusan hubungan kerja alias di pecat, mematuhi perintah lisan pimpinan, bisa jadi masuk penjara. Terkait ketaatan bawahan ke pimpinan, mungkin berlaku disemua jenis usaha maupun instansi/lembaga pemerintah.<br /><br />Setelah di proses, dana KUR pun mengalir ke salah satu debitur yaitu Siswo Eriana sebesar Rp 12 milliar dan beberapa debitur lain dengan pencairan dana antara 400 hingga 500 juta per debitur. Sehingga, total dana KUR yang dicairkan Bank milik Pemprov Jatim cabang Jombang itu berjumlah Rp 24.850.000.000.<br /><br />Ibarat peribahasa, sepintar-pintarnya orang menyembunyikan bangkai, akan tercium juga. Pengucuran kredit kesejumlah debitur ternya menimbukan keuangan negara dirugikan senilai Rp 19.388.656 900,92, setelah Bank Indonesia (BI) selaku Induk perbankan melakukan audit. Kemudian, pihkan BI melaporkan ke Polda Jatim.<br /><br />Dari hasil penyidikan Tim penyidik Polda Jatim menetapkan Kepala cabang, Bambang Waluyo sebagai tersangka dalam dua kasus Korupsi KUR dan KUPS.<br /><br />Sebagai Pimpinan, Bambang Waluyo pun mengajak 11 anak buahnya untuk menemaninya di “Hotel Prodeo” alias penjara. Ke-11 orang itu terdiri dari 2 orang penyelia, ahyo Setiyono (terjerat dalam dua kasus Korupsi KUR dan KUPS) dan Dedy Nugrahady serta 9 analisis.<br /><br />Anehnya, tak satupun debitur yang diseret sebagai tersangka termasuk Siswo Eriana. Padahal, dalam petunjuk Jaksa ke penyidik, nama Siswo Eriana tercantum untuk “dijadikan tersangka”, namun sama penyidik Polda Jatim, Siswo Eriana “dibebaskan” hingga saat ini.<br /><br />Setelah menjalani proses persidangan, 9 terdakwa selaku analisis di Bank Jatim cabang Jombang itu pun dituntut pidana penjara masing-masing 9 tahun, denda masing-masing sebesar Rp 600 juta subsidair 1 tahun penjara.<br /><br />Hukum memang tidak mendengar maupun tidak menerima alasan para terdakwa, bahwa mereka melaksanakan tugas karena taat dan dipaksa oleh pimpinan. Bisa jadi karena JPU dari Kejaksaan Tinggi Jatim itu lupa atau memang tak tega untuk menuntut 20 tahun penjara ?<br /><br />Sebagai akhir dari proses persidangan, palu Majelis Hakim pun menjatuhkan pidana penjara kepada ke-9 terdakwa dengan masing-masing hukuman selama 1 tahun, denda sebesar Rp 600 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, para terdakwa ikut dalam memproses dokumen pengajuan kredit, namun tidak ikut menikmati dana yang menimbulkan kerugian negara.<br /><br />Para terdakwa pun dibebaskan dari jeratan pasal 2 UU Tipikor. Namun para analisis itu dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim juga menyebut keterlibatan nama Siswo Eriana dalam kasus ini.<br /><br />“Mengadili, menghukum terdakwa (Majelis menyebut nama terdakwa satu per satu) dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama masa tahanan, membayar denda sebesar Rp 600 juta, bila tidak dibayar diganti kurungan selama 6 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Menanggapi putusan Majelis itu, PH masing-masing terdakwa yang terdiri dari Abdul Salam, Ignatius Bolly dan Athan, Heru Pramono, terdakwa Fitriyah, Sri Rahayuningsih, Yuliana, Ahmad Royani dan Mei Marie maupun JPU dari Kejati Jatim masih pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, Abdul Salam tak memberikan komentar. “Tidak ada komentar, itulah hukum,” kata Ketua Peradi Surabaya ini kepada cahayabaru.co. Sementara JPU Hendrik mengatakan pikir-pikir. “Pikir-pikir,” ucapnya singat sambil meningalkan ruang sidang.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Sembilan Terdakwa Korupsi KUR Divonis 1,6 Tahun Penjara

Surabaya, bk – Ada awal, pasti ada akhir. Dengan dibacakannya surat putusan (vonis) oleh majelis Hakim Tipikor, berakhirlah kasus perkara ...

»

Deklerasi DPD HAKKI Jatim, Jembatan dalam Sengketa Hukum Konstruksi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNMpP6krNz08xHaSreqkpqvq02Zd_ivX-hoj3NDuzXOXxZy2evlnJLumFQ1wz6Efh1V3qTS1e80sZfS3oipCu2w1ur5cU-qf9na2JejpxGzhHi1_ExXyhBLXDHiJOlMcyTSChW4bbG6cs/s1600/10.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="196" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNMpP6krNz08xHaSreqkpqvq02Zd_ivX-hoj3NDuzXOXxZy2evlnJLumFQ1wz6Efh1V3qTS1e80sZfS3oipCu2w1ur5cU-qf9na2JejpxGzhHi1_ExXyhBLXDHiJOlMcyTSChW4bbG6cs/s320/10.jpg" width="320" /></a></div> <b>Surabaya,bk</b> – Dalam pembangunan infrastruktur, seringkali terjadi benturan antara penyedia jasa Konstruksi dengan pengak hukum dengan ancaman Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Padahal, persoalan hukum bukan menjadi kendala utama dalam pembangunan, melainkan sebagai pengawal pembangunan itu sendiri. Sehingga, peran para ahli hukum konstruksi sangat diperlukan sebagai jembatan antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi dengan penegak hukum dalam hal penyelesaian sengketa, agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan.<br /><br />Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat, Himpunan Ahli Kontrak Konstruksi Indonesia (Sekjen DPP HAKKI), Ir. Panani Kesai, MSc dalam acara pendeklarasian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HAKKI Jatim, yang berlangsung di Hotel Java Paragon, Jln Mayjen Sungkono Surabaya, pada Rabu, 20 Juli 2016.<br /><br />Ir. Panani Kesai mengatakan, melihat akhir-akhir ini banyak Kontraktor yang terjerat hukum karena beda penafsiran, antara pelaku konstruksi dengan penegak hukum. “HAKKI melihat, banyak kontraktor yang terjerat kasus hukum karena beda penafsiran antara pelaku konstruksi dan Penegak hukum,” kata Panani<br /><br />Salah satu pengurus DPP HAKKI, Firman Wijaya, yang juga pengacara senior asal Jakarta ini juga menambahkan, persoalan hukum bukanlah menjadi kendala pembangunan. Tapi justru menjadi pengawal pembangunan itu sendiri.<br /><br />“Ada semacam kriminalisasi kepada para pelaku atau Kontraktor. Ini yang harus segera diakhiri untuk penyelesaian permasalah kontrak,” ungkap Firman Wijaya, disela deklarasi dan peresmian DPD HAKKI Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Menurut Firman, penegak hukum menjerat kontraktor dari segi anggaran. Kontraktor dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi, mekanismenya berpatokan pada Undang-Undang jasa konstruksi.<br /><br />“Justru sentimen negatif ini jangan muncul didalam pembangunan nasional. Sengketa konstruksi bukan pidana, tapi bisa memberikan hukum administratif lain. Sehingga pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.<br /><br />Sementara dalam acara penanda tangan isi deklarasi DPD HAKKI Jatim tersebut yakni, DPD HAKKI Jatim berjanji, untuk mewujudkan penerapan hukum dan praktik kontrak konstruksi yang baik dan tepat dalam pekerjaan konstruksi. Selain itu, juga melakukan pembinaan administrasi kontrak konstruksi kepada para pihak yang berkontrak melalui pembinaan penerapan kontrak konstruksi. Dengan tujuanagar menghasilkan produk konstruksi yang berkualitas, serta lebih meningkatkan efektifitas dalam menyelesaikan sengketa, melalui arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa konstruksi.<br /><br />Menurut Ketua DPD HAKKI Jatim Gentur Prihantono, bahwa HAKKI merupakan wadah sentral perhimpunan para profesional dan para ahli kontrak konstruksi. Sehingga diharapkan bisa lebih komprehensif untuk membuat konstruksi lebih baik, jadi bukan untuk menyelesaikan sengketa konstruksi.<br /><br />Prihantono mengharapkan, bahwa HAKKI dapat membuat standard kontrak konstruksi yang dapat dipedomani oleh para pengguna kontrak. Sehingga keberadaan HAKKI ini, dapat mewujudkan penerapan hukum, dan azas-azas keteknikan dalam pelaksanaan kontrak konstruksi yang lebih baik dan tepat.<br />Dalam kesempatan tersebut, juga di<br />gelar diskusi panel kontrak konstruksi, dengan mengundang tiga narasumber dengan moderator, Dr Herry Sinurat ST, MMT, SH, MH.  Ketiga narasumber itu antara lain, Prof. Dr. Sogar Simamora, SH., M.Hum, dengan topik diskusi tentang, kontrak pekerjaan konstruksi.<br /><br />Sementara narasumber Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi MH MSc MSBA MDBF ACI, AArb., ACPE dengan topik implementasi tentang fisik dalam kontrak pekerjaan konstruksi di Indonesia dan Dr Firman Wijaya SH., MH dengan topik, strategi pencegahan kriminalisasi kontrak pekerjaan konstruksi.   (Redaksi)<br />

News Regional Deklerasi DPD HAKKI Jatim, Jembatan dalam Sengketa Hukum Konstruksi

Surabaya,bk – Dalam pembangunan infrastruktur, seringkali terjadi benturan antara penyedia jasa Konstruksi dengan pengak hukum dengan anc...

»

Korupsi Prona, Pungutan Uang untuk Biaya Sertifikat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSSzuOPoAw57Yw82VEgvIQa7uQJODpe9ZyIq6g-KPdEHGWPJBNNdSG_A1-Srwy6kU0kY4fZ1PZAcPFoHxJCc_5nu-KuDHUI9tG4dM6dX1Kec5uky_E06ND9oBOIVyKGMbarkdtVpC0I1c/s1600/9..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSSzuOPoAw57Yw82VEgvIQa7uQJODpe9ZyIq6g-KPdEHGWPJBNNdSG_A1-Srwy6kU0kY4fZ1PZAcPFoHxJCc_5nu-KuDHUI9tG4dM6dX1Kec5uky_E06ND9oBOIVyKGMbarkdtVpC0I1c/s1600/9..jpg" /></a></div> <b>Surabaya, bk</b> – Terdakwa Joko Sutrisno, mantan Lurah Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, semakin terpojok dalam persidangan, yang digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor, pada Selasa, 12 Juli 2016.<br /><br />Mantan pejabat Pemkot Surabaya (Lurah) ini diseret oleh Jaksa dari Kejari Surabaya untuk diadili di Pengadilan Tipikor karena dugaan Korupsi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) atau sertifikat gratis untuk masyarakat kurang mampu, yang didanai dari anggaran APBN lewat BPN (Badan Pertanahan Nasional) Pemkot Surabaya, pada tahun 2013 dan 2014 lalu.<br /><br />Dalam persidangan, sebanyak 18 saksi dari warga sebagai peserta Prona dihadirkan JPU untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim yang diketua H.R. Unggul. Ke-18 saksi tersebut yaitu, Sutrisno, Yulianis, Bima, Yayuk sulistyawati, Sasikun, Irsan, Jamiran, Sugito, Jani, Swardi, Sugiono, Kadi bin Asep, Suwono, Supardiono, Sulfa, Kardi, Sarito dan M. Mujiono. Para saksi ini adalah sebagai peserta Prona tahun 2013 dan 2014.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, para saksi menjelaskan, tidak pernah ada sosialiasi tentang pelaksanaan Prona yang didanai oleh Pemerintah. Justru para saksi mengakui, bahwa mereka di pungut biaya antara 1 juta bagi peserta Prona tahun 2013 dan 1,5 juta bagi ppeserta di tahun 2014.<br /><br />“Tidak pernah ada sosialisasi. Ditarik uang Satu juta, katanya untuk biaya sertifikat, ada sebahagian kwitansi ada juga yang tidak” kata para saksi<br /><br />Memang, dari keterangan para saksi, terkait penyetoran uang tersebut tidak menyebut nama terdakwa Joko Sutrisno, melainkan disetor ke Ketua RW (Rukun Warga) yaitu Bambang Sugianto alias Anto Purnomo.<br /><br />“Pembayaran ke Ketua RW, Anto (Bambang Sugianto) dan Purnomo,” jawab para saksi dihadapan Majelis Hakim. Keterangan para saksi sempat dibantah terdakwa Joko Sutrisno, yang didampingi Penasehat hukum (PH)-nya Pujianto Cs, mengatakan bahwa ada sosialisasi. Namun, Ketua Majelis Hakim langsung mempertegas keterangan para saki yang mengatakan tidak pernah ada sosialisasi. “Mereka ini tidak tau ada sosialisasi,” kata Ketua Majelis kepada terdakwa. Lalu, ke masyarakat mana pak Lurah ini mengadakan sosialisasi ?<br /><br />Untuk mengugkap keterlibatan mantan Lurah dukuh Setro ini terkait adanya pungutan liar dalam program Prona, JPU pun akan menghadirkan saksi kunci yaitu Bambang Sugianto dan Purnomo.<br />Hal itu dikatakan JPU Elvis seusai persidangan. “Bambang dan Purnomo akan kita jadikan saksi berikutnya,” kata Jaksa Elvis.<br /><br />Kasus ini bermula pada tahun 2013 – 2014 lalu. Saat itu, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Pemkot Surabaya, Jawa Timur, mendapat dana Prona dari Pemerintah Pusat (APBN) lewat BPN Kota Surabaya, dalam hal pengurusan sertifikat gratis untuk sebanyak 600 pemohon/bidang.<br /><br />Dalam pelaksanaan Prona tersebut, pengurusan Sertifikat memang tidak gratis 100% dibaiayai oleh pemerinta. Ada biaya yang harus ditanggung pemohon diantaranya, biaya prangko sebanyak 6 hingga 10 lembar dengan harga satuan, Rp 6000 dikali 600 per pemohon/bidang, pembelian patok sebayak 4 buah dengan harga sekita Rp 15 ribu dikali 600 pemohon/bidang, biaya foto Copy. Dengan alasan inilah, awal mula seseorang Panitia Prona “diintai” oleh Undang-Undang Korupsi, bila salah menyalahgunakan jabatannya termasuk penarik dana dengan tidak resmi.<br /><br />Joko Soetrisno, pada tahun 2013 – 2014 menjabat sebagai Kepala Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang pada saat pelaksanaan program Pemerintah yaitu Prona, yang dananya berasal dari APBN lewat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemkot Surabaya untuk sebanyak 600 bidang/pemohon).<br /><br />Program Pemerintah untuk warga tidak mampu di Kelurahan Dukuh Setro itu pun “berbuntut”. Sebab, mantan Lurah dukuh Setro ini, dituduhan telah melakukan penarikan biaya dalam pelaksanaan Prona untuk sebanyak 600 pemohon/bidang sertifikat, yang besarnya antara 1 hingga 1,5 juta rupiah per pemohon, tanpa ada dasar hukumnya.<br /><br />Akibatnya, Sutrisno pun, diancam hukuman pidana penjara minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun, seperti yang diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf e, atau pasal 11 Undang-undang Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Korupsi Prona, Pungutan Uang untuk Biaya Sertifikat

Surabaya, bk – Terdakwa Joko Sutrisno, mantan Lurah Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, semakin terpojok dalam persidangan, yang...

»

Dua Terdakwa Korupsi “Sapi” Jombang Menunggu Vonis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIushUuw_PXefSndQfhk4AL9L5DnDJ6BkGtqUaYqFYs8dieuk6nbiQmmeIknrlZ0nhChxdOQkUPmqITUbJdmMEg_nnFkU0ExAb9SNYuuVFVfggtSYBL1mWyWO2U8b5WHLaXZ5MAG4bsj8/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="175" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIushUuw_PXefSndQfhk4AL9L5DnDJ6BkGtqUaYqFYs8dieuk6nbiQmmeIknrlZ0nhChxdOQkUPmqITUbJdmMEg_nnFkU0ExAb9SNYuuVFVfggtSYBL1mWyWO2U8b5WHLaXZ5MAG4bsj8/s320/8.jpg" width="320" /></a></div> <b>Surabaya, bk</b> – Bambang Waluyo dan Heru Cahyo Setiyono, saat ini mungkin tak bisa tidur nyenyak dibalik jejuri besi Lapas Jombang, bukan karena udara pengap atau pun nyamuk nakal.<br /><br />Terdakwa Bambang Waluyo, Mantan Kepala Cabang Bank Jatim Jombang ini, sudah divonis terlebih dahulu 10 tahun penjara oleh Hakim PT (Pengadilan Tinggi) dalam kasus Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Tani (KUT), namun terseret lagi dalam kasus dugaan Korupsi KUPS bersama terdakwa Heru Cahyo, selaku Penyelia Operasional Kredit dan Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koperasi kelompok Tani Bidara Tanu Bareng Jombang (sudah divonis “16” tahun penjara pada 7 Juni 2016), sendang menunggu vonis menjelang lebaran.<br /><br />Ketiganya terseret dalam kasus dugaan Korupsi di perusahaan PT BPD Jatim atau Bank Pembangunan Daerah milik Pemprov Jatim (Bank Jatim Cabang Jombang), melalui program Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) senilai Rp 50 M, yang diduga fiktif pada tahun 2010, hinga merugikan keuangan negara senilai Rp 45.885.166.385,15<br /><br />Dalam kasus ini, Bambang Waluyo, dituntut pidana penjara sama dengan Masykur Affandi, yakni 14 tahun dan 6 bulan penjara. Dan untuk terdakwa Heru Cahyo Setiyono, dituntut pidana penjara selama 12 tahun (dalam kasus korupsi KUR, dituntut pidana 10 tahun penjara).<br /><br />Awalnya, pada tahun 2010 lalu, saat pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengadakan program Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) lewat Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT Bank Jatim) selaku pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi yang memperoleh subsidi. Dalam program tersebut, yang berhak mengajukan KUPS adalah perusahaan peternakan, Koperasi dan Kelompok Tani/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan.<br /><br />Nama Ir. H.M. Masykur Affandi, tidak asing lagi dilingkungan pejabat Pemerintah Kabupaten Jombang. Sebab, saat itu Bupati Jombang adalah kakak ipar H. Masykur, suami dari salah satu anggota DPR RI di Komisi VII dari F-PDIP. Bisa jadi, selain Ketua Koptan Bidara Tani, juga keluarga dari orang Nomor satu di Kabupaten Jombang. Sehingga pada tanggal 5 Januari 2010, dengan adanya program pemerintah tersebut, Masykur, mengajukan permohonan kredit KUPS kepada Bank Jatim senilai Rp65.315.000.000, yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pembibitan sapi sebanyak 5 ribu ekor dengan perincian, jenis sapi potong, jenis limonsi dan Brahman cros asal Australia.<br /><br />Dalam pengajuan kredit KUPS itu, Ketua Koptan Bidara Tani itu, menyertakan jaminan/agunan berupa 8 Sertifikat tanah atas nama terdakwa, yang berlokasi di desa Banjaragung, Kec. bareng. Sertifikat tersebut antara lain, SHM No 231, luas 340 m2, SHM No 229, luas 1.910m2, SHM 96, luas 3.150 m2, SHM No 99, luas 8.460 m2, SHM 97 luas 3.330 m2, SHM 211 luas 6.580 m2, SHM 98 luas 6.760 m2 dan SHM 230 luas 4.370 m2.<br /><br />Saat itu terdakwa Maskur, mengagunkan salah satu jaminan berupa lahan tanah di Blitar seluas 5000 hektar. Lahan tersebut atas nama perseorangan. Padahal, agunan berupa tanah atas nama perseorangan dibatasi hanya maksimal seluas 5 hektare. Agunan tanah seluas 5000 hektar atas nama perseorangan itu, diduga menyalahi aturan. Ironisnya, kredit senilai Rp 45 miliar lebih mengalami kendala. Dari sinilah akhirnya diketahui bahwa tanah yang diagunkan tersebut masih dalam perselisihan antar pemilik yang saat ini sedang dalam proses hukum di Mahkamah Agung RI (Kasasi).<br /><br />Dokumen permohonan kredit KUPS tersebut, diterima Bambang Waluyo, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Jombang. Selanjutnya mendisposisikan kepada Ahmad Yusak, selaku penyelia operasional kredit. Ahmad Yusak, menunjuk Fitriah Mayasari dan Andina Hapsari selaku sataf Analisis untuk mengecek persyaratan administrasi dan mengecek ke BI Cheking (mengecek kondisi debitur apakah punya tunggakan atau tidak), serta melakukan on the spot ke lokasi, tentang kebenaran usaha termasuk melakukan penilaian jaminan berupa 8 sertifikat dengan harga taksasi Umum (HTU) hanya sebesar Rp13.000.210.000.<br /><br />Dari hasil wawancara dengan terdakwa Masykur Affandi, kredit akan digunakan untuk pengadaan 1.288 ekor sapi dengan harga per ekor sapi limisin/Brahman senilai, Rp10.637.500, dengan plafon kredit sebesar 30 M, yang dibuat oleh staf Analisis pada 27 April 2010.<br /><br />Hasil analisis tersebut, terdapat perbedaan harga yang jauh dengan Pedoman pelaksanaan KUPS dari Dirjen Peternakan. Dari hasil analisis tersebut, Fitriah Mayasari dan Ahmad Yusak melaporkan kepada Bambang Waluyo selaku pimpinan, bahwa dokumen tersebut masih ada kekurangan. Namun, Bambang Waluyo tetap memrintahkan untuk tetap diprosesnya. Bisa jadi,karena Masykur adalah adek ipar Bupati Jombang saat itu, atau ada dugaan adanya peran orang kuat di Kota santri itu, sehingga Bambang Waluyo tetap memperlancar proses Kredit bernilai puluhan milliaran itu.<br /><br />Atas perintah pimpinan, Ahamd Yusak dalam penilaian kredit menuliskan bahwa, kredit yang diajukan oleh Koptan Badari Tani dapat dipertimbangkan untuk diproses dan disetujui dengan plafon sebesar Rp 50 M, dengan syarat, harus dicover dengan ansuransi Jamkrindo dan agunan harus diikat dengan Hak tanggungan.<br /><br />Masykur hanya memiliki agunan sertifikat tanah dengan taksasi sebesar Rp 13.000.210.000 dan tidak dicover oleh Ansuransi penjamin perum Jamkrindo dalam KUPS. Apa lagi tanah tersebut masih atas nama orang lain. Walaupun masih banyak kekurangan persyaratan pengajuan Kredit, namun faktanya, pada tanggal 11 Maret 2010, Ketua Koptan Tani M. Masykur Effendi, Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang, Bambang Waluyo dan Heru Cahyo, selaku Penyelia operasional menggantikan Ahmad Yusak, telah menandatangani perjanjian kredit (PK) No 15 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris, Sri Munarsi, Notaris Jombang, dengan nilai kredit sebesar Rp 50 M.<br /><br />Hal inilah yang bertentangan dengan surat edaran (SE) Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No SE : 047/030/SE/DIR/KRD.RTL, tentang petunjuk pelaksana kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) tanggal 31 Desember 2009, yang isinya; besarnya nilai jaminan tambahan minimal 100% dari plafon kredit atas dasar taksiran harga lelang sita (THLS).<br /><br />Tidak hanya itu, pada saat pencairan, seharusnya Ketua Koptan Badari Tani, M. Masykur memenuhi persyaratan sesuai surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK). Namun karena sudah adanya “persekongkolan” antara M. Masykur dengan pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Jombang, sehingga pengajuan pencariran tanpa persyaratan lengkap telah dicairkan sebesar Rp 50 M.<br /><br />Sementara sapi yang dibeli M.Masykur selaku Ketua Poktan Badari Tani dari Australia hanya 749 ekor dengan harga USD 400.000, terdiri dari 105 ekor sapi jenis limousin dan 644 ekor jenis Brahmana dengan berat rata-rata 400 kg, dengan harga per ekor USD 534 dengan asumsi Rp 5.340.000. Oleh M. Masykur, Sapi tersebut ternyata tidak disalurkan kepada 10 Kelompok Ternak seperti dalam dokumen pengajua KUPS. Dari sejumlah sapi tersebut, hanya 3 Kelompok Ternak Sapi yang menerima masing-masing 10, 45 dan 49 ekor sapi.<br /><br />Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 45.885.166.358,15, berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) BPKP Perwakilan Jatim.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi “Sapi” Jombang Menunggu Vonis

Surabaya, bk – Bambang Waluyo dan Heru Cahyo Setiyono, saat ini mungkin tak bisa tidur nyenyak dibalik jejuri besi Lapas Jombang, bukan k...

»

Dua Pelaku Utama Pembunuh ‘Salim Kancil’ Dihukum 20 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil4DQdu7adk4r6A_-INOA8nSTZRRaCUwW3SU8XpUeFMEz9xXsIziuwrgjWLaUjJkSI-C3hBYcAa1-su4B24mVZcVM3hql6JKlzOa1oPLUNGOCfl3bREZ4L595PD22Qk_MCgSSEFba-lFw/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="177" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil4DQdu7adk4r6A_-INOA8nSTZRRaCUwW3SU8XpUeFMEz9xXsIziuwrgjWLaUjJkSI-C3hBYcAa1-su4B24mVZcVM3hql6JKlzOa1oPLUNGOCfl3bREZ4L595PD22Qk_MCgSSEFba-lFw/s320/7.jpg" width="320" /></a></div> <b>Surabaya, bk</b> – Dua pelaku utama dalam kasus pembunuhan berencana atas meninggalnya alm. Salim alias Kancil (30) dan penganiayaan terhadap rekanya, Tosan (40) warga Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian, kabupaten Lumajang pada sepetember tahun lalu, akhirnya dijatuhui hukaman pidana penjara masing-masing selama 20 tahun.<br /><br />Kedua pelaku utama tersebut yakni mantan Kepala Desa Selok Awar-awar, Hariyono (44) selaku terdakwa I dan Ketua Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH), Mat Dasir (66) terdakwa II. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Jihad Arkhanuddin, dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan yang di gelar di PN Surabaya, pada Kamis, 23 Juni 2016.<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II terhadap alm. Salim Kancil adalah pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dan dan diancam dalam pasal 340 KUHP. Namun Hakim menolak atas hukuman seumur hidup yang dituntut JPU kepada ke dua tokoh masyarakat di Desa Selok Awar-awar ini.<br /><br />Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, tidak ada hal yang meringankan perbuatan terdakwa. “Menyatakan ; terdakwa I Hariyono dan terdakwa II Mat Dasir, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pembunuhan berencana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, sebagaimana diantur dan diancam dalam pasal 340 KUHP ,” ucap Hakim Jihad dalam amar putusannya.<br /><br />“Menghukum ; menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa I Hariyono dan terdakwa II Mat Dasir, masing-masing 20 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Jihad kemudian.<br />Vonis yang yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Kedua pelaku utama atas tewasnya alm. Salim Kancil pada tahun lalu lebih ringan dari tuntutan JPU dari Kejari Lumajang, yang menuntutnya hukuman pidana penjara seumur hidup. Namun demikian, menggapai putusan tersebut, JPU maupun Penasehat Hukum terdakwa sama-sama pikir-pikir.<br /><br />“Kita masih pikir-pikir dulu, masih ada waktu,” kata JPU Heri usai sidang.<br /><br />Terpisah. Tosan, rekan alm. Salim Kancil justru merasa kecewa atas hukuman kepada pelaku utama hingga meninggalnya rekannya. Yang lebih kecawa lagi, tindakan aparat penegak hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Desanya menjadi hilang.<br /><br />“Sangat kecewa. Tapi, kesampingkan Salim Kancil dulu. Bagaimana pelaku-pelaku penambangan di Desa Selok Awar-awar. Ini kan jadi tertutup. Seakan-akan hanya pembunuhan,” kata Tosan.<br /><br />Untuk diketahui. Kasus ini bermula pada 26 September tahun lalu. Samsul (Salim Kancil), salah seorang  petani yang tewas, sementara Tosan mengalami luka parah karena dianiaya sekelompok preman terkait penolakannya atas kegiatan tambang pasir (Galian C) secara ilegal di Desanya, Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.<br /><br />Dari tewasnya Salim Kancil, membuat geger negeri ini. Pengusutan pun langsung ditangani Mabes Polri dan Polda Jatim. Tidak tanggung-tanggung. Dari hasil penyidik Keplosian, penydik menetapkan 35 orang tersangka saat itu, dan 5 diataranya masuk dalam DPO (daftar pencaharian orang).<br /><br />Dari 35 tersangka, salah satunya adalah pejabat Publik yakni Kepala Desa Selok Awar-Awar, Hariyono. Hariyono pun menurut kepolisian, adalah diduga sebagai otak dari aksi kekerasan terhadap dua warganya. Dirinyapun dijerat dengan pembunuhan berenca, pasal 340 KUHP dan UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).<br /><br />Selain kasus pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan. Polisi juga menyelidiki penambangan pasir illegal. Namun sayang, para pelaku penambangan pasir (galian C) yang dianggap ilegal itu pun tak jelas kabarnya hingga sekarang. Justru yang mencuat adalah kasus tewasnya Salim Kancil. Pada hal, tewasnya si Pahlawan ingkungan hidup itu akibat penolakannya atas kegiatan penambagan pasir galian C di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.   (Redaksi)<br />

Pidana Dua Pelaku Utama Pembunuh ‘Salim Kancil’ Dihukum 20 Tahun Penjara

Surabaya, bk – Dua pelaku utama dalam kasus pembunuhan berencana atas meninggalnya alm. Salim alias Kancil (30) dan penganiayaan terhadap...

»

Penyelia Bank Jatim Dituntut 11 Tahun Penjara Denda 600 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09DfTUho64UXB56cfHsjRgRf2Nb5dWOA7T9r-BmocQYlkicgRZFYmxMtrv8_rogDKL77x1f0PucDcnLyuY8_rbSQTZM6_AeA_QweOZAghjWago9MHKTBscoXyXCmluKWDLiQyBtvljqo/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="182" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09DfTUho64UXB56cfHsjRgRf2Nb5dWOA7T9r-BmocQYlkicgRZFYmxMtrv8_rogDKL77x1f0PucDcnLyuY8_rbSQTZM6_AeA_QweOZAghjWago9MHKTBscoXyXCmluKWDLiQyBtvljqo/s320/6.jpg" width="320" /></a></div> <b>Surabaya,bk</b> – Dua Penyelia Bank Jatim Cabang Jombang yakni, Heru Cahyo dan Dedy Setiawan Dituntun pidana masing-masing 11 tahun penjara, oleh JPU dari Kejati Jatim, pada Senin, 27 Juni 2016.<br /><br />Terdakwa Heru, Dedy bersama 9 analisis (menunggu tuntutan) Bank Jatim Cabang Jombang terseret dalam kasus Korupsi bersama Pimpinannya Bambang Waluyo, yang sudah divonis terlebih dahulu (10 tahun penjara oleh Hakim PT) dalam pengucuran kredit fiktif dalam bentuk KUR (kredit usaha rakyat) dan KUT (kredit usaha tani) untuk 55 Debitur pada tahun 2010 hingga 2012, yang totalnya mencapai Rp 24.850.000.000. Kredit yang dikucurkan Bank Jatim Cabang Jombang saat itu kepada masing-masing debitutur antara 400 hingga 500 juta rupiah.<br />Dalam proses kredit tersebut, Kedua terdakwa (Heru dan Dedy) selaku penyelia bersama 9 analisis, menerima perintah dari Kepala cabang Bank Jatim, Bambang Waluyo untuk memproses dokumen kredit para debitur, yang sebelumnya, para terdakwa (2 Penyelia dan 9 Analisi) sudah melaporkan, bahwa dokumen yang diajukan para debitur tidak lengkap.<br /><br />Dalam fakta persidangan terungkap, ada debitur yang mengajukan kredit dan menerima dana, namun tidak punya usaha. Sebab debitur tersebut hanya meminjam nama orang lain. Namun karena perintah dari terdakwa Bambang Waluyo, dengan mengatakan “jangan melihat debiturnya tapi yang membawanya”, Heru dan Dedy bersama 9 analisis (menunggu tuntutan Jaksa) pun tetap memprosesnya, sehingga, proses dan pengucuran dana itupun berjalan mulus. Terdakwa Bambang Waluyo juga mengakui dalam persidangan, yang bertanggung jawab adalah pimpinan.<br /><br />Namun, pada Senin 27 Juni 2016, dalam persidangan yang digelar diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suraya yang diketuai Majelis Hakim Jalili, JPU Hendri dan Lili Lindawati, meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidan kepada Kedua terdakwa, masing-masing 11 tahun penjara.<br /><br />Menurut JPU, Kedua terdakwa, Heru dan Dedy terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam pengucuran kredit dalam bentuk KUR (kredit usaha rakyat) pada tahun 2010 hingga 2012 lalu sebesar Rp 24.850.000.000 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 19.388.656 900,92, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp 600 juta subsidair 1 tahun kurangan,” kata JPU dalam surat tuntutannya. Sehingga total tuntutan JPU sebanyak 11 tahun.<br /><br />Anehnya, tuntutan yang dijatuhkan kepada Heru dan Dedy hampir sama dengan tuntuntutan kepada terdakwa Bambang Waluto, mantan Kepala Cabang Bank Jatim dengan tuntutan pidan penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp 500 juta subsidair 1 tahun kurungan. Pidana tambahan, membayar Uang pengganti sebesar Rp 19.388.656 900,92, subsidair pidana penjara selama 5 tahun (divonis 8 tahun penjara, denda 500 juta subsidair 1 tahun kurungan, pidana tambahan membayar uang penggatin Rp 19 milliar lebih subsidair pidana penjara selama 3 tahun).<br /><br />Atas tuntutan JPU, Abdul Salam, selaku Penasehat Hukum terdakwa Dedy, meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa. Alasannya, karena terdakwa hanya melaksanakan perintah pimpinannya. Pembelaan (Pledoi) tersbut dibacakan dihadapan Majelis Hakim usai pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.<br /><br />Usai persidangan, Ketua Peradi Surabaya itu, saat ditemui media ini terkait permintaannya agar terdakwa dibebaskan, mengatakan, bahwa terdakwa hanya menjalankan perintah.<br /><br />“Tuntutan 10 tahun, denda 600 juta subsidair 1 tahun kurungan, pasal 3. Makaya dalam pembelaan tadi, saya minta kepada Majelis agar terdakwa dibebaskan. Dia tidak bersalah, dia tidak punya jabatan. Toh juga dalam persidangan sudah diakui Bambang Waluyo,” kata Abdul Salam.   (Redaksi)<br />

Tipikor Penyelia Bank Jatim Dituntut 11 Tahun Penjara Denda 600 Juta

Surabaya,bk – Dua Penyelia Bank Jatim Cabang Jombang yakni, Heru Cahyo dan Dedy Setiawan Dituntun pidana masing-masing 11 tahun penjara, ...

»