Terdakwa Marthen Luther Dira Tome : KPK Dapat Berbuat Apa Terhadap Siapa Saja

<span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><b>#Terdakwa : Sebagai Lembaga Superpower, KPK Dapat Melakukan Tindakan Hukum Kapan Saja, Dimana Dan Dengan Cara Apa Saja Pada Semua Pihak# </b></span></span><br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbYer36DMtOZCD0mAaYRx-WpHvaItQ721FiEI2zCrrT0uH9oa0QaKbyfO1ZOt9bACCuPoeogwSzq7hSJIkURDD3baNcAaeTaO8BNmU5-ojjj10c9jXlB6GrRuDtomRddDeHeT2g_TY42E/s1600/NTT1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbYer36DMtOZCD0mAaYRx-WpHvaItQ721FiEI2zCrrT0uH9oa0QaKbyfO1ZOt9bACCuPoeogwSzq7hSJIkURDD3baNcAaeTaO8BNmU5-ojjj10c9jXlB6GrRuDtomRddDeHeT2g_TY42E/s640/NTT1.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span> Sidang perkara dugaan Korupsi Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200, kembali digelar, pada Senin, 17 Juli 2017.<br /> <br /> Setelah JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dodi Sukmono dkk dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah membacakan surat tuntutanntanya terhadap terdakwa, Marthen Luter Dira Tome (52) Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) (10 Juli 2017), kini giliran terdakwa membacakan surat Pledoi (Pembelaannya) di hadapan Majelis Hakim selaku Marwah Tuhan.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Marthen Luter Dira Tome, membacakan pembelaanya sebelum Pledio dari Penasehat Hukum (PH)-nya, Johannes Dkk. <br /> <br /> Dalam surat pembelaannya, terdakwa mengatakan bahwa, proses hukum dalam kasus ini memakan waktu yang cukup panjang dan sangat melelahkan yakni kurang lebih 10 tahun. Bola panas dari kasus ini bergulir pada tahun 2007, berawal dari laporan Anita Yakoba Gah, salah seorang anggota DPR RI.<br /> <br /> Anita Yacoba Gah, kata terdakwa, melaporkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang, tentang adanya dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2007  sebesar Rp 77 miliar, setelah terdakwa menjabata sebagai Kasubdin dan juga sebagai PPKm, tidak melayani permohonan anggaran yang diajukan Yayasan Anita Media center Air milik anggota DPR RI tersebut.<br /> <br /> Saat itu, lanjut terdakwa, bahwa Yayasan Anita Media center sedang menangani program dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional yaitu, program peningkatan mutu pendidikan anak pengungsi dengan total anggaran sebesar Rp 300 juta. Pengelolaan program dan anggaran tersebut oleh Yayasan Anita Media center bermasalah, karena kegiatan hanya dilaksanakan beberapa kali dan anggaran tidak direalisasikan, akibatnya masyarakat pengungsi Timor Timur yang menjadi sasaran program tersebut menuntut, agar Yayasan AMC segera merealisasikan anggaran milik masyarakat. <br /> <br /> “Tetapi saat itu, Yayasan AMC tidak dapat merealisasikan anggaran dimaksud karena anggaran sudah habis dipakai untuk operasional Yayasan. Hal ini terkuak ketika beberapa kali saya didatangi kelompok masyarakat pengungsi dalam rangka menagih anggaran yang menjadi hak mereka yang dikelola Yayasan AMC, karena sesuai dengan penjelasan Anita Yakoba Gah bersama staf Yayasan AMC kepada masyarakat, bahwa Yayasan AMC belum bisa merealisasikan anggaran tersebut, karena anggaran yang menjadi hak mereka masih sementara diproses di Subdin PLS Provinsi. Anggaran belum bisa cair karena Kasubdin PLS Provinsi selalu beralasan sibuk dengan pekerjaan lain,” beber terdakwa dalam pledoinya.<br /> <br /> Bisa jadi, karena terdakwa tidak merealisasikan permohonan anggaran yang diajukan Yayasan AMC, sehingga menurut terdakwa, Anita Yakoba CS, melakukan rekayasa laporan ke Kejari  Kupang dan ke KPK, Inspektorat Jenderal Depdiknas tentang pengelolaan program pemberantasan buta aksara (PBA) di Kabupaten Kupang, yaitu adanya kelompok yang fiktif yang dilakukan oleh para penyelenggara. Menindaklanjuti laporan anggota DPR tersebut. pada awal 2008, Kejari Kupang melakukan penyelidikan dan memeriksa 104 orang penyelenggara program PLS di Kabupaten Kupang.<br /> <br /> Sayangnya, mengapa terdakwa tidak melaporkan Yayasan Anita Media Center terkait penggunaan anggaran dalam program dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional yaitu, program peningkatan mutu pendidikan anak pengungsi ?<br /> <br /> <br /> <b><span style="font-size: x-large;">KPK Sepertinya Menganggap Penyidik Kejati NTT Tidak Serius, Sehingga KPK Mengambil Alih Penyidikan</span></b><br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvmhSYsDhZ_UoIvZ_ri_td-6NcfGEBrXzxLknTw6xkRKb61_0jwxXBSyV5FWZWRVjfl9qjcblJi8LgCTsJiXU21WjpGKQS_t4BaOkhImYztR3IFE81tJPh3LFUxWe0dfiPWNs-sWmoB-I/s1600/NTT2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvmhSYsDhZ_UoIvZ_ri_td-6NcfGEBrXzxLknTw6xkRKb61_0jwxXBSyV5FWZWRVjfl9qjcblJi8LgCTsJiXU21WjpGKQS_t4BaOkhImYztR3IFE81tJPh3LFUxWe0dfiPWNs-sWmoB-I/s640/NTT2.jpg" width="640" /></a><br /> <span style="font-size: large;">A</span>nehnya, pada tanggal 17 November 2014, penyidik KPK mengambil alih penyelidikan kasus ini dan menetapkan saya sebagai tersangka untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri saya pada tanggal 15 Agustus 2015. Saya merasa, bahwa penetapan saya sebagai tersangka oleh penyidik KPK, tidak didasarkan pada bukti awal yang kuat, oleh karena itu melalui pengacara saya, mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada tanggal 15 Agustus 2016. Dan akhirnya, PN Jakarta Selatan lewat putusannya Nomor : 65 /PID.PRA/ 2016 PN. Jkt.Sel tanggal 18 Mei 2016 mengabulkan gugatan praperadilan saya.<br /> <br /> Dalam putusan praperadilan tersebut ditegaskan, tidak sah dan memerintahkan kepada termohon dalam (penyidik KPK) untuk menghentikan penyidikan atau mengaembalikan seluruh berkas perkara terkait hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Korupsi pada program PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT untuk dihentikan penyidiknnya.<br /> <br /> Tragisnya, pada tanggal 14 November 2016, KPK menangkap saya di Jakarta dan sehari kemudian, saya ditahan di rutan KPK. Dengan adanya penangkapan dan penahanan diri saya sebagai tersangka, sesungguhnya ada beberapa catatan yang patut disimak antara lain : a,  bawa KPK dalam mengambil alih proses penyidikan kasus ini, tindakannya terkesan sebagai lembaga Superpower yang dapat melakukan tindakan hukum kapan saja, dimana dan dengan cara apa saja pada semua pihak. <br /> <br /> Apakah dapat dibenarkan kalau KPK Sebelum melaksanakan putusan praperadilan berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini ? Apakah KPK boleh saja mengabaikan dan tidak melaksanakan putusan Pengadilan ? Atas dasar apa KPK menetapkan saya sebagai tersangka dalam kasus ini, sementara berkas hasil penyelidikan dan penyidikan sesuai putusan Praperadilan di PN Jakarta Selatan harus diserahkan kepada penyidik Kejati untuk dihentikan.<br /> <br /> <br /> <b><span style="font-size: x-large;">JPU KPK Menuntut Terdakwa Membayar Uang Pengganti Sebesar Rp 3,7 Milliar Yang Diterima Pihak Lain Dan FK-TLD Dianggap “Tidak” Sah</span></b><br /> <br /> <span style="font-size: large;">M</span>enyimak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, terdakwa didakwa melakukan beberapa perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.292.378.200 dengan rincian sebagai berikut ; 1. terdakwa telah mengalihkan Penyaluran dana kegiatan PLS melalui Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) Provinsi NTT, melakukan pengeluaran anggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kas negara, dan melakukan pengadaan barang dan jasa yang bertentangan dengan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional untuk Prosedur Operasional Standar (POS), pelaksanaan program dan anggaran dana dekonsentrasi Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, dan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.<br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKh7mjqS0aKsEJFIiyKtB0IjShZsxvmRxdH6oq0jEzwUcAc3EvjteVavNlc7JJRTkdejw6eC1juRy0EYbMcpIdLu9l06jYcDNr5V6rB7XroSmxWfO-3DUZf2jMevOVbwNMX7YJ5-0UI-E/s1600/NTT......jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKh7mjqS0aKsEJFIiyKtB0IjShZsxvmRxdH6oq0jEzwUcAc3EvjteVavNlc7JJRTkdejw6eC1juRy0EYbMcpIdLu9l06jYcDNr5V6rB7XroSmxWfO-3DUZf2jMevOVbwNMX7YJ5-0UI-E/s640/NTT......jpg" width="360" /></a><span style="font-size: large;"> </span>Selain itu, terdakwa juga didakwa telah memotong uang transport penyelenggara sebesar Rp 50.000 per kelompok untuk diberikan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, sehingga dapat memperkaya Jhon Agustinus Radja Pono sebesar Rp 3.330.000.000. terdakwa didakwa telah meminta dana operasional kepada Basa Alim Tualeka sebesar Rp 390 juta melalui rekening Simon Dira Tome, sehingga memperkaya diri sendiri sebesar Rp 390 juta. Juga didakwa, bersalah bersama-sama dengan Thobias Uly, Jhon Agustinus Radja Pono dan Basa Alim Tualeka, sehingga telah memperkaya Basa Alim Tualeka sebesar Rp 572.378.200.<br /> <br /> Ironisnya, dalam tuntuta JPU KPK, terdakwa justru diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 3,7 milliar yang tidak diterima oleh terdakwa sepeserpun. Bukankah kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa sebesar uang yang dinikmati oelh terdakwa yang dibuktikan dalam persidangan ? <br /> <br /> “Keberadaan Forum dalam pelaksanaan program PLS, bukanlah inisiatif pribadi saya selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT, tetapi atas kesepakatan para Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten se-Provinsi NTT dan para Ketua FK-TLD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT sebagai perwakilan penyelenggara atau pengelola program PLS dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan luar sekolah tahun 2007 yang bertempat di Hotel Bahagia 2 SoE, Ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada bulan Maret 2007. Dasar pertimbangan dari keterlibatan FK-TLD dalam pengelolaan anggaran TLD tahun 2007 adalah bertolak dari Ketentuan dan syarat pencairan dana oleh para pengelola PLS adalah, bahwa para pengelola program PLS harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening bank,” ungkap terdakwa<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa menjelaskan, pembentukan FK-TLD berpedoman pada pendidikan tenaga kependidikan non formal (PTK –PNF) Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PM-PTK) nonformal Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2006. Akta notaris serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Forum Komunikasi tenaga lapangan pusat dan mempunyai cabang di seluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh keputusan rapat Badan pendiri, pada pasal 6 tentang organisasi berskala nasional yang beranggotakan TLD di seluruh Indonesia dipimpin oleh pengurus pusat, pengurus Provinsi dan pengurus Kabupaten/Kota.<br /> <br /> Dalam pembelaanya, terdakwa menjelaskan terkait pemotongan dana transport sebesar Rp 50.000 per kelompok, sehingga terdakwa dianggap memperkaya Jhon Agustinus Radja Pono sebesar Rp 3.330.000.000, adalah merupakan suatu keniscayaan. Karena menurut terdakwa, tidak pernah menyuruh ataupun memotivasi para penyelenggara untuk memotong uang transport mereka. <br /> <br /> Menurut terdakwa, hal tersebut merupakan murni kesepakatan bersama para penyelenggara. Terdakwa menyatakan, jika dakwaan JPU KPK lahir dari pemahaman terhadap lampiran petunjuk lapangan program PLS tahun 2007 tentang rincian biaya KF tahun 2007 khususnya pada kolom keterangan transport penyelenggara dicantumkan atau disebutkan, Camat Cs, sebesar Rp50.000, berdasarkan kesepakatan. Tetapi JPU KPK menyimpulkan bahwa, terdakwa telah memotong dana transport penyelenggaraan Rp 50.000 per kelompok per bulan untuk diserahkan kepada Camat Cs dan telah merugikan negara, karena Camat Cs bukanlah penyelenggara program PLS. Jika demikian, maka dapat dipastikan bahwa JPU telah terjerumus dalam pemahaman yang sangat keliru terhadap tabel rincian biaya tersebut.<br /> <br /> Terdakwa memaparkan, Camat Cs bukanlah penyelenggara tetapi mereka adalah tokoh-tokoh pengaruh yang ada di tingkat Kecamatan dan Desa, yang sangat dibutuhkan perannya oleh penyelenggara untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada warga belajar, agar mau mengikuti kegiatan belajar sampai tuntas atau selesai. Terlibat atau tidaknya para Camat Cs dalam pelaksanaan program PLS, tidak mempengaruhi alokasi dana untuk penyelenggara, karena dana tersebut telah ditetapkan dalam RK-AKL, yaitu sebesar Rp900.000.<br /> <br /> “Ketika JPU KPK mempersoalkan uang transport penyelenggara yang dialokasikan untuk mengganti uang transport dari camat Cs, yang melakukan kunjungan ke kelompok belajar diklarifikasi sebagai suatu perbuatan yang dapat memperkaya Jhon Agustinus Radja Pono sebesar R3.330.000.000, merupakan suatu kekeliruan yang nyata, karena jumlah dana transport pengelola yang dianggarkan sebesar Rp 150.000 per kelompok per bulan. Namun dari jumlah tersebut disepakati oleh para penyelenggara sendiri untuk menyisihkan Rp 50.000 per kelompok per bulan sebagai pengganti uang transport bagi Camat Cs yang berkunjung ke kelompok belajar. Kalaupun tidak ada kunjungan dari Camat Cs, maka uang tersebut sepenuhnya adalah milik para penyelenggara,”  beber terdakwa<br /> <br /> “Secara akal sehat, jika saja saya memiliki niat buruk untuk memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, maka tidaklah mungkin terjadi efisiensi atau penghematan anggaran pada pengelolaan program dan anggaran pemberantasan buta aksara. dari target pemerintah pusat menuntaskan 90.320 orang atau 9.032 kelompok. Sementara yang dilaksanakan di Provinsi NTT melampaui target tersebut yaitu 111.000 orang atau 11.100 kelompok tanpa merubah atau menambah anggaran,” kata terdakwa dengan jelas.<br /> <br /> Terdakwa menjelaskan, selisih lebih dari target pemerintah pusat yakni 20.680 orang atau 2.068 kelompok jika dikalikan dengan alokasi anggaran per kelompok sebesar Rp 2.900.000 maka, 2.068 X Rp 2.900.000 = Rp 5.997.200.000. Dari pelaksanaan program tersebut telah terjadi pengamatan keuangan negara sebesar Rp 5.997.200.000 atau menguntungkan rakyat yang kurang beruntung sejumlah 20.680 orang, karena mereka bisa menikmati pendidikan dengan program wajib belajar pendidikan Dasar 9 tahun yaitu, program paket A setara SD dan Paket B setara SMP. Target pemerintah pusat menuntaskan 21.850 orang sementara dilaksanakan di provinsi NTT mencapai 28.510 orang atau terjadi selisih lebih 6.660 orang dengan efisiensi anggaran Rp 3.262.690.000. hal yang sama juga terdapat dalam program paket C setara SMA, dalam target pemerintah pusat menuntaskan 926 orang, sementara dilaksanakan di Provinsi NTT mencapai 2340 orang. terdapat selisih lebih warga belajar sebanyak 1.414 orang dan efisiensi anggaran sebesar Rp 962.500.000.<br /> <br /> “Total efisiensi keuangan negara dari Ketiga program di atas yaitu, program pemberantasan buta aksara, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan program paket C setara SMA sebesar Rp 10. 222.390.000 atau menguntungkan 28.754 orang masyarakat NTT yang kurang beruntung karena kesulitan kehidupan tidak bersekolah atau buta huruf putus sekolah atau putus lanjut SD, SMP, SMA dan mereka kembali dapat mengenyam pendidikan lagi,” ungkap terdakwa<br /> <br /> “Apabila keterangan saya dalam persidangan dianggap sebagai hal-hal yang memberatkan, maka saya khawatir, suatu saat, orang-orang yang tidak bersalah pun akan mengikuti keinginan JPU KPK, agar memperoleh tuntutan pidana yang ringan. Padahal pemeriksaan di pengadilan bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil, agar Majelis Hakim yang mulia tidak keliru dalam menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Saya mempertaruhkan seluruh masa depan keluarga ke tangan Majelis Hakim, karena saya yakin, Majelis Hakim akan memberikan putusan yang sangat objektif dan seadil-adilnya,” lanjut terdakwa<br /> <br /> <br /> <b><span style="font-size: x-large;">Terdakwa : Diperlakukan Seperti Seorang Teroris Yang Siap Meledakkan Bom Dasyat, Tetapi Majelis Hakim Ibarat Tuhan Yang Maha Esa</span></b><br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg171CWIWHosAwYeDrTXuuuhtzjicuJZ4n_CBSgFtrajA8G9rJJ5ZiOeL4PVu0VCmfMKxrf7mSmP5t2eWoQAsyRtUUyiIfpKpVt4ZRuPidPGyM8bV6mj7B9tUSbGHPrppHSt6DCrqREKy4/s1600/NTT..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg171CWIWHosAwYeDrTXuuuhtzjicuJZ4n_CBSgFtrajA8G9rJJ5ZiOeL4PVu0VCmfMKxrf7mSmP5t2eWoQAsyRtUUyiIfpKpVt4ZRuPidPGyM8bV6mj7B9tUSbGHPrppHSt6DCrqREKy4/s640/NTT..jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: x-large;"> </span></b><br /> <br /> <span style="font-size: large;">M</span>enurut terdakwa, Sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana Korupsi dalam penggunaan dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 2007 pada Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, terdakwa merasa sangat shock, karena sterdakwa merasa kasus ini dengan sengaja dipolitisir Ketika terdakwa  diberikan kepercayaan oleh Tuhan lewat mayoritas masyarakat Kabupaten Sabu Raijua untuk memimpin Kabupaten Sabu Raijua untuk periode yang kedua kalinya.<br /> <br /> <span style="font-size: small;">B</span>ahkan menurut terdakwa dalam pembelaanya, bahwa terdakwa saat mengunjungi beberapa daerah otonom Kabupaten untuk mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon Gubernur NTT periode 2018-2023, namun secara tiba-tiba dan sangat mengejutkan, terdakwa pun ditetapkan sebagai tersangka, dan bahkan dalam sidang perdana dan sidang kedua kasus ini, terdakwa  didakwa dikawal oleh beberapa aparat Brimob bersenjata lengkap.<br /> <br /> “Saya dianggap seorang teroris yang siap untuk meledakkan bom yang memiliki daya ledak yang super Dahsyat, sementara fakta dan pengalaman selama proses Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini, saya telah menunjukkan sikap yang sangat kooperatif dan tidak ada tanda-tanda saya akan melarikan diri. Hal ini yang patut saya sayangkan dari cara KPK memperlakukan saya,” kata terdakwa<br /> <br /> Pada awal persidangan perkara ini, lanjut terdakwa, mengapa semua orang termasuk terdakwa, harus berdiri untuk menghormati Yang Mulia, ketika Yang Mulia, masuk dan keluar ruang ruang persidangan. Dan setelah terdakwa duduk di kursi terdakwa selama kurang lebih 3 bulan, terdakwa baru memahami, mengapa demikian ? Karena Hakim adalah satu-satunya profesi dibumi ini yang menjadi wakil Tuhan  Yang Maha Esa dan negara untuk memegang Palu Keadilan, Palu Kebenaran dan Palu yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan termasuk terdakwa.<br /> <br /> “Saya yakin, menjadi seorang Hakim bukan hanya karena pilihan hidup tetapi Tuhanlah yang memilih Yang Mulia. Di tangan Majelis Hakim Yang Mulia, saya dan keluarga, menyandarkan harapan, karena kami sadar, bahwa yang mulia ibarat batu karang, dan di dalam persidangan ini menjadi Catatan sejarah dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya akan menggoreskan cerita ini dengan tinta Emas, bahwa Yang Mulia, mempunyai pilihan untuk menunjukkan, bahwa di atas batu karang inilah yang Mulia, dengan berani menyatakan kebenaran yang Hakiki, bahwa saya tidak melakukan tindak pidana Korupsi seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum KPK dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia. Saya mengutip dari seorang bangsawan Inggris yang juga ahli hukum terkenal yaitu, William Murary, bahwa biarlah keadilan terlaksana, meski Langit Runtuh,” kata terdakwa diakhir pembelaannya.<br /> <br /> Terkait Pledoi terdakwa, JPU KPK, Dodi Sukmono kepada wartwan media ini mengatakan, sangat menghargai apa yang disampaikan oleh terdakwa. Saat ditanya, terkait uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menerima aliran dana melainkan diteriam pihak lain, Dodi mengatakan akan menanggapinya dalam persidangan yang akan datang. <br /> <br /> “Kita mengharagai apa yang disampaikan terdakwa. mengaenai uang pengganti, akan kita tanggapi dalam persidangan,” kata JPU KPK Dodi.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Marthen Luther Dira Tome : KPK Dapat Berbuat Apa Terhadap Siapa Saja

#Terdakwa : Sebagai Lembaga Superpower, KPK Dapat Melakukan Tindakan Hukum Kapan Saja, Dimana Dan Dengan Cara Apa Saja Pada Semua Pihak# ...

»

Majelis Hakim Perintahkan JPU Mejadikan Saksi Sebagai Tersangka. Beranikah JPU ?

<span style="font-size: large;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu0Ol_V8UrgU06c8m3s8jcmwzTGScNzpA-JiK1sxXF5IwqqTyYef0WHn7cpgBqDccqd4fPQzKSqz0XD0OpFV7d8zPb8TZfUTu3o0lHwRdh-Wrl_un4vaNN2O5x_p6WDa0_3vklgbVgbzo/s1600/BPN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu0Ol_V8UrgU06c8m3s8jcmwzTGScNzpA-JiK1sxXF5IwqqTyYef0WHn7cpgBqDccqd4fPQzKSqz0XD0OpFV7d8zPb8TZfUTu3o0lHwRdh-Wrl_un4vaNN2O5x_p6WDa0_3vklgbVgbzo/s640/BPN.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sugiono tertunduk saat Majelis Hakim memerintahkan JPU menjadikannya sebagai tersangka</td></tr> </tbody></table> </span><span style="font-size: large;"><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.</span>co –</span> “Seseuatu yang tersembunyi” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perkara pidana Khususnya kasus Korupsi, akan lebih terang benderang saat perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). <br /> <br /> Namun, apakah JPU “berani” untuk menyeret orang-orang yang dianggap turut bertanggung jawab atas kasus yang diduga merugikan keuangan negara yang berasal dari hasil keringat ratusan juta msyarakat, maupun atas kesewenagan jabatan seseorang yang menimbulakan terjadinya tindak pidana Korupsi seseuai fakta persidangan ? <br /> <br /> Atau, JPU akan “mencari selamat” dari kasus yang diseretnya ke hadapan Majelis Hakim untuk diadili ?<br /> <br /> Seperti dalam kasus Korupsi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, atau masyarakat yang tidak mampu di Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, dengan terdakwa Mudjianto (Lurah) dan Jonathan Suwandono, selaku Ketua  Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM).<br /> <br /> Program untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mampu, dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)  APBN melalui Kantor BPN Kabupaten/Kota, namun tidaklah gratis 100%. Sebab, ada beberapa hal yang harus ditanggung oleh peserta diantaranya, pembelian patok batas tanah, beberapa materai, biaya balik nama, pajak dan foto copy untuk masing-masing bidang tanah yang diajukan peserta Prona.<br /> <br /> Pada Senin, 17 Juli 2017, Sidang yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin.,SH.,MH dengan agenda pemeriksaan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II selaku panita A, yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya untuk terdakwa Mudjianto dan terdakwa Jonathan Suwandono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono Cs.<br /> <br /> Dalam persdiangan terungkaplah “benang hitam yang tersembunyi” dalam kasus ini, yaitu bahwa panitia dari BPN tidak melakukan sosialisasi kepada150 peserta Prona yang diajukan BKM  terkait adanya Program Prona dari pemerintah kepada masyarakat dengan anggaran dari masyarakat juga melalui APBN dan adanya bemberian dana yang ditarik oleh BKM dari peserta Prona kepada saksi.<br /> <br /> Yang mengagetkan lagi adalah, saat anggota Majelis Hakim, DR. Andriano memrintahkann JPU untuk memeriksa saksi Sugino dan menjadikannya sebagai tersangka, karena keterangan saksi Sugiono yang terkesan berbelit-belit seakan menutupi apa yang sebesanrnya terjadi dalam kasus Program Prona dihadapan Marwah Tuhan yakni Majelis Hakim. <br /> <br /> “Saudara Jaksa, periksa saksi ini dan jadikan tersangka dan tahan,” perintah DR. Andriano.<br /> Namun JPU dari Kejari Tanjung Perak ini hanya tersenyum tipis tanpa menanggapi perintah Majelis. <br /> <br /> Usai persidangan, Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, saat dihubungi Wartawan terkait perintah Majelis Hakim untuk memeriksa saksi, mengatakan, tidak bisa melakukan pemeriksaan karena penyidikan dari Polisi.<br /> <br /> “Nggak bisa karena penyidikan Polisi,” jabwanya singkat. <br /> <br /> Akankah mimpi saksi Sugino akan tetap indah karena dirinya tidak akan diminta pertanggung jawaban hokum dalam kasus Korupsi Prona Kelurahan kalikedindinng ?<br /> <br /> Mudjianto dan Jonathan Suwandono, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tanjung Perak, Surabaya, setelah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap 150 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mengurus sertifikat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu.<br /> <br /> Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin., SH., MH, dengan agenda pembacaan surat dawkaan oleh JPU Andhi Ardhani dkk untuk terdakwa Lurah Mudjianto yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono, sementara terdakwa Ketua BKM Jonathan Suwandono di damping PH-nya Yuliana Heriyanti Ningsih dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia).<br /> <br /> Dalam surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa, Pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis bagai 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, dibiayai dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014 Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dipergunakan untuk biaya panitia hingga penyerahan Sertifikat kepada peserta Prona. <br /> <br /> Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997 dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta.<br /> <br /> Penyidik Polres Tanjung Perak maupun JPU beranggapan bahwa, Lurah Mudjianto mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar Rp 350 ribu rupiah untuk per bidang tanah.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000,” ucap JPU.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa pun diancam sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU Mejadikan Saksi Sebagai Tersangka. Beranikah JPU ?

Sugiono tertunduk saat Majelis Hakim memerintahkan JPU menjadikannya sebagai tersangka berita korupsi . co – “Seseuatu yang tersembunyi...

»

2 tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana LPDB-KUMKM Ditahan Penyidik Kejati Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8JgmU7bwXGJyNMkhtZaSCSdpywCLLUjqiRtz-tuh5d5srMZ5Jee_Kv4LPvQPZkaDUSQxT_L-9YwD2Nc21Egzc5TZHjsWrQNlt9wglKRakwX8gyN20KJwASRCKUPDR7Pve5h5e7gq91Ms/s1600/dari+Kejati.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8JgmU7bwXGJyNMkhtZaSCSdpywCLLUjqiRtz-tuh5d5srMZ5Jee_Kv4LPvQPZkaDUSQxT_L-9YwD2Nc21Egzc5TZHjsWrQNlt9wglKRakwX8gyN20KJwASRCKUPDR7Pve5h5e7gq91Ms/s640/dari+Kejati.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span> Sejak hari ini, Senin, 17 Juli 2017, Sarko dan Triyono, keduanya saat ini harus meringkuk di balik jeruji besi di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur’<br /> <br /> Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Prima Banyuwangi, Sarko, dan Ketua KSP Dasa Banyuwangi, Triyono ditetpak menjadi tersangka dalam ksus dugaan Korupsi penyimpangan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada tahun 2011 – 2012 sebesar Rp 1,7 Milliar.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kasipenkum Kejati Jatim) Richard Marpaung kepada wartawan, Senin, 17 Juli 2017<br /> <br /> "Pada penutupan HBA (Hari Bakti Adhyaksa) ke-57, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim menahan 2 orang tersangka kasus dugaan Korupsi dari Banyuwangi," ucap Richard<br /> <br /> Richard pun menjelaskan awal dari kasus yang menjerat kedua tersangka yakni, dari kedua tersangka ini, berbeda KSP termasuk saat pengajuan proposal untuk dana bergulir. Untuk tersangka Sarko, mengajukan pada tahun 2012 dan KSP nya mendapatkan dana bergulir sebesar  Rp 1 miliar dari LPDB-KUMKM. Sedangkan Triyono, mendapat kucuran dana bergulir sebesar Rp 750 juta pada tahun 2011.<br /> <br /> “Setelah keduanya mendapatkan dana tersebut, ternyata tidak digunakan sesuai isi proposal. Uang tersebut ternyata tidak digunakan untuk kegiatan sesuai iss proposal dan tidak dapat dipertanggung jawabkan,” ungkap Richard.<br /> <br /> Dari ulah kedua tersangka, lanjut Richard, negara dirugikan sebesar Rp 1,7 milliar yaitu, KSP Dana Prima Banyuwangi sebesar Rp 1 milliar dan KSP Dasa Banyuwangi sebesar Rp 750 juta<br /> <br /> :Kerugian negara sebesar Rp 1,7 milliar yaitu, KSP Dana Prima Banyuwangi sebesar Rp 1 milliar dan KSP Dasa Banyuwangi sebesar Rp 750 juta. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya.  (Redaksi)

Tipikor 2 tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana LPDB-KUMKM Ditahan Penyidik Kejati Jatim

berita korupsi .co – Sejak hari ini, Senin, 17 Juli 2017, Sarko dan Triyono, keduanya saat ini harus meringkuk di balik jeruji besi di Ru...

»

Tim Ahli BPP DPRD Surabaya, Akui Muat Klausal Penurunan Pajak RHU

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCv0EMDmCEs0i_YALwsZBUHXZuLNYZUFUw0PCapPgQKTvVgGVIezBfTRMQzhN_N89ppPXoKa2pJ013wMXLhTc-BuWShPbTyT9reT1-XIUp_dKquVK3Z9j-GcojGrXeUKEdFwX7bYnxFAs/s1600/fb77ce2ad248729f8adad5daff608262.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="289" data-original-width="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCv0EMDmCEs0i_YALwsZBUHXZuLNYZUFUw0PCapPgQKTvVgGVIezBfTRMQzhN_N89ppPXoKa2pJ013wMXLhTc-BuWShPbTyT9reT1-XIUp_dKquVK3Z9j-GcojGrXeUKEdFwX7bYnxFAs/s1600/fb77ce2ad248729f8adad5daff608262.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b><span style="font-size: small;">Setelah usulan penurunan nilai pajak RHU di draft kajian akademis untuk Raperda Pajak daerah menjadi polemik di lingkungan DPRD Surabaya, akhirnya ditanggapi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya.<br /><br />Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan dan Keuangan Kota Surabaya, Yusron Sumartono dengan tegas menyatakan bahwa, keberadaan klusal di draft Kajian Akademis yang memuat soal usulan penurun nilai pajak untuk RHU, bukan dari Pemkot Surabaya.<br /><br />Alasannya, disamping Raperda ini merupakan inisiatif dewan, Pemkot Surabaya merasa tidak pernah ada rencana untuk menurunkan besaran pajak untuk tempat rekreasi hiburan umum (RHU).<br /><br />Karena pajak dari RHU selama ini termasuk menjadi penyumbang signifikan bagi besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, sehingga tidak ada alasan untuk pajak dari sektor tersebut diturunkan.<br /><br />“Tidak ada penurunan tarif (pajak RHU) seperti yang selama ini diberitakan. Untuk pajak hiburan, setelah dibahas di Pansus Raperda pajak daerah, kita sepakat dikembalikan ke tarif sesuai Perda no 4,” tegas Yusron kepada wartawan, Jumat, 14 Juli 2017.<br /><br />Pernyataan ini rupanya diperkuat oleh pengakuan salah satu tim ahli asal Unair bernama Dr. Sukardi, SH, MH, yang mengatakan jika kajian akademik yang disusunnya bersama BPP DPRD Surabaya memang memuat usulan penurunan nilai pajak RHU. <br /><br />“Kalau pandangan soal itu diseret ke ranah politis, memang bisa saja berbeda, karena di DPRD memang dinamis, ya silahkan saja, lagian hasil kajian itu kan tidak harga mati, silahkan dibahas saja sesuai dinamika,” tuturnya kepada Suarapubliknews.net saat di konfirmasi via ponselnya kemarin.<br /><br />Prinsip, lanjut Sukardi, hasil kajian kami itu berdasarkan kondisi di lapangan dan rasional.<br /><br />Untuk diketahui, tim ahli yang dilibatkan oleh Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya terdiri dari empat orang, dengan rincian, 2 ahli asal Universitas Airlangga Surabaya, dan 2 ahli lainnya dari Universitas Widya Karya. Yang salah satunya adalah  Dr. Sukardi, SH, MH.<br /><br />Ironinya, M Mahmud ketua BPP DPRD Surabaya masih terkesan enggan untuk berkomentar terkait polemik draf kajian akademik yang memuat klausal penurunan nilai pajak RHU, padahal bersumber dari alat kelengkapan dewan yang dipimpinnya.<br /><br />Politisi asal Fraksi Demokrat ini mencoba untuk terus bertahan dengan pertanyaan soal nomer Perda yang dimaksud.<br /><br />“Loh…. itu perda nomor berapa. Yg penting nomor perda nya dulu, Lha klo nggak tau nomor perda gimana tau klo ada kenaikan apa ada penurunan. Kajian itu bukan perda, saya siap nanggapi tapi yang nyebut pajak online turun itu perda nomor berapa gitu loh,” jawabnya<br /><br />Menurut mantan ketua DPRD Surabaya ini, dirinya akan berusaha untuk menjelaskan jika Perdanya jelas.<br /><br />“Lha saya ini mau jelaskan perdanya kok di sebut menurunkan pajak. Tapi perdanya nggak tau lha gimana sih. Saya memang menahan diri tidak komen selama belum jelas perdanya. Coba pahami perekaman data itu, malah menaikan pendapatan bukan menurunkan” kilahnya.<br /><br />Namun akhirnya M Mahmud, berusaha untuk menanggapi cecaran pertanyaan yang disampaikan media, meskipun hanya satu kalimat.<br /><br />“Itu faktor kali aja yangg klo pakai bahasa biasa adalah denda. Atau untuk memilah hitungan besaran pajak terhutang. Wes nanti ae (ia sudah nanti saja),” pungkasnya.  (Redaksi/*)</span></span></div> <span style="font-size: large;"><b> </b></span>

Pemerintahan Tim Ahli BPP DPRD Surabaya, Akui Muat Klausal Penurunan Pajak RHU

berita korupsi .co – Setelah usulan penurunan nilai pajak RHU di draft kajian akademis untuk Raperda Pajak daerah menjadi polemik di ling...

»

Sidang Korupsi PT PAL, Uang “Siluman” Rp 5,3 M Sudah Disetorkan Ke Pekas Pusku TNI AL

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkHFWGvvlhGy9DM8SvMMpHXR5TsDEEdtSaoiTgJFYGbCshFdJMIQGgjl1p_4-eMy1stwBhLE0kkY38rKZ-Y90eGnTRSm9Y5Ua-q7604VdCyWBhoalhl-mUsOrAsU3NbHQDpvjNMpABMZ4/s1600/Arif+Cahyana1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkHFWGvvlhGy9DM8SvMMpHXR5TsDEEdtSaoiTgJFYGbCshFdJMIQGgjl1p_4-eMy1stwBhLE0kkY38rKZ-Y90eGnTRSm9Y5Ua-q7604VdCyWBhoalhl-mUsOrAsU3NbHQDpvjNMpABMZ4/s1600/Arif+Cahyana1.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Arisf Cahyana (juga tersangka)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <b><i><span style="font-size: large;"> </span></i></b><b><i><span style="font-size: large;">#Dalam Sidang Korupsi OTT PT PAL Terungkap, Dana Komando Sebesar Rp18,12 M Ke TNI AL Tanpa Aturan Dan Bukti Setoran#</span></i></b><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> “Lain lubuk lain Ikannya”. Barangkali ungkapan inilah yang tepat dalam kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Maret 2017, dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar, terkait penjualan kapal perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL (Penataran Angkatan Laut) Indonesia dengan pemerintah Philipina, hingga menyeret Direktur Utama (Dirut PT PAL) sendiri, dan  diduga melibatkan petinggi TNI AL  ?.<br /><br />Sebab, andaikan Arif Cahyana (Kepala Devisi Keuangan PT PAL) dan Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati) tidak tertangkap KPK, bisa jadi uang sebesar US25.000 dollar tersebut yang merupakan Cash Back sebesar 1,25 persen yang diterima oleh PT PAL dari Ashanti Sales melalui Kirana kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, akan disetorkan ke Pekas Pusku (Pemegang Kas Pusat Keungan) TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap, sebagai dana “siluman” alias Dana Komando. <br /><br />Yang sebelumnya, uang sebesar US163.102,19 dollar yang diterima PT PAL dari Kirana Kotama juga sudah disetorkan ke Pekas Pusku TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap oleh Saiful Anwar (Direktur Keuangan) dan Arifin Cahyana, untuk melunasi Dana Komando sebesar Rp 18,12 milliar. yang baru diabayar senilai Rp. 5.369.00 0.000 </span></span></div> <span style="font-size: small;"><br /></span> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnKqnRPMiA7RpqdF8DOEzvZhP2y_26MaUrzqVTRV-BY8cr8wqcr0oOtvB5eaQsxh3LFxtMHP14LbKVWqG3Mp2bMyCvbJeB9-VLg-n1YPG9C4IRtoN00GOQ-h2hsqXQDCG2G6jg0jptdxg/s1600/PT+PAL.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnKqnRPMiA7RpqdF8DOEzvZhP2y_26MaUrzqVTRV-BY8cr8wqcr0oOtvB5eaQsxh3LFxtMHP14LbKVWqG3Mp2bMyCvbJeB9-VLg-n1YPG9C4IRtoN00GOQ-h2hsqXQDCG2G6jg0jptdxg/s640/PT+PAL.jpg" width="640" /></a></span></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Dari kiri,  Imam Sulistyanto, Arif Cahyana dan Firmansyah Arifin</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Anehnya, Dana Komando yang dimaksud tidak ada aturan oleh peraturan Internal perusahaan atau SOP (Standard Operational Procedures) termasuk pemberian besaran fee marketing/sales kepada Ashantiy Sales. Apakah hal itu hanya terjadi di PT PAL (Penataran Angkatan Laut) selaku perusahaan milik negara (BUMN) dimana Komisiaris Utamanya adalah KASAL (Kepala Staf Angkatan Laut) atau terjadi juga di BUMN-BUMN lainnya ?<br /><br />Hal itu terungkap dalam persidangan kasus Korupsi OTT dengan terdakwa Agus Nugroho, selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati, yang menjadi perantara suap antara Ashanti Sales Inc selaku CEO (Chief Executive Officer) dari Liliosa L Saavedra dengan Arifin Cahyana (Kadiv Keuangan PT PAL) serta menyeret Dirut PT PAL, Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar serta Kirana Kotama.<br /><br />Dalam persidangan, Jumat, 14 Juli 2017, dengan agenda pemeriksaan 7 orang saksi yang dihadirkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK diantaranya, Afni, Hendra dan Roni untuk terdakwa Agus Nugroho yang diampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Setiyono dan Andrianus dari LBH Trisakti Jakarta, dengan Ketua Majelis Hakim Tahsin., SH., MH dan dibantu 2 anggota Majelis Hakim Ad Hock, DR.Andriano.,SH., MH dan DR.Lufsiana., SH., MH<br /><br />Ke 7 saksi dimaksud antara lain, Firmansyah Arifin (Dirit PT PAL), Arif Cahyana (Kadiv Keuangan), Imam Sulistyono (Mantan Direktur Keuangan, sekarang menjabat Dirut PT DOK), Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL), Sri Utami dan  Cornelius M (Bagian Bendahara PT Pirusa Sejati)<br /><br />Atas pertanyaan Majelis Hakim terkait Cash Back sebesar 1,25 persen dan Dana Komando, saksi Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL yang juga tersagka menjelaskan, bahwa Dana Komando tidak diatur oleh peraturan Internal perusahaan atau SOP (Standard Operational Procedures). Dana Komando merupakan dana non budgeter yang harus disiapkan oleh PT PAL Karena pada saat penagihan termin pembangunan kapal milik TNI AL, maka harus didahului dengan pembayaran Dana Komando terlebih dahulu, yang nilainya cukup besar.<br /><br />“Tidak diatur oleh peraturan Internal perusahaan atau SOP. Rencananya uang Cash Back tersebut akan dibayarkan untuk Dana Komando kepada Pusku TNI AL di Cilangkap Mabes TNI AL. Dana Komando merupakan dana non budgeter yang harus disiapkan oleh PT PAL Karena pada saat penagihan termin pembangunan kapal milik TNI AL, maka harus didahului dengan pembayaran Dana Komando terlebih dahulu, yang nilainya cukup besar. Bahwa untuk proyek pembangunan kapal LDP (Landing platorm Dock) milik TNI AL, telah disepakati penunjukan langsung dilaksanakan oleh PT PAL dengan Dana Komando sebesar 8% dari nilai kontrak sebesar Rp 790 miliar pada Januari 2017, dan penandatangan kontrak sekitar bulan Februari 2017. Sistem pembayaran Dana Komando tersebut adalah sebelum pembayaran uang muka 10 persen dari nilai kontrak. Untuk bisa membayar Dana Komando tersebut sekitar Rp 5,6 miliar (10 persen X nilai kontrak X 8 persen), saya mengandalkan cash back 1,2 persen dari Ashanti Sales. Pihak dari Ashanti sales yang bisa berhubungan dengan PT PAL, Arif Cahayana dan Saiful Anwar adalah Kirana Kontama. <br /><br />Kemudian uang cash back tersebut, lanjut Saksi Arifin, akan diberikan oleh Arif Cahyana atau staf lainnya kepada Pusku TNI AL di Cilangkap, Mabes TNI AL. Dari laporan Arif Cahyana atau Saiful Anwar, bahwa uang Dana Komando akan diserahkan setelah mendapatkan uang Cash Back dari Ashanti Sales melalui Kirana kontama.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Menurut saksi Arifin, pesanan kapal kebutuhan dalam negeri, 4 unit kapal KCR (kapal cepat rudal), panjang 60 meter untuk TNI Angkatan Laut dan Kemenhan RI dengan harga sekitar Rp 125 miliar per kapal. 2 unit kapal PKR (perusak kawal rudal) panjang 105 meter, untuk Kemenhan RI, harga sekitar US$ 200 juta (dollar). 2 unit kapal Tug Boat 2000 hp, untuk TNI AL harga kapal sekitar Rp 70 miliar per kapal. 1 unit LDP (landing platform Dock) untuk TNI AL, harga kapal sekita Rp 710 milliar.<br /><br />Pesanan kapal untuk kebutuhan luar negeri, 2 kapal SSV (Strategic Sealift vessel) untuk Kemenhan Philipina, harga kapal sekitar USD 43 juta per kapal. Pesanan kapal perang dari Malaysia dan Uni Emirat Arab masih dalam penjajakan”<br /><br />“Jumlah Dana Komando yang diminta sebesar 4% dari harga kapal. Nilai proyek 3 kapal KCR sekitar Rp 375 miliar, dan 1 buah Tug Boat Rp 78 miliar. Jumlah nilai proyek sebesar Rp 453 miliar. Dana Komando sekitar Rp 36 miliar. Yang harus dibayar sebesar  Rp 18,12 miliar. Saya kurang tau jumlahnya Dana Komando yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Pekas (Pemegang Kas) TNI AL,” jawab Arifin kepada Majelis.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyhYdTdlDCgDYnfESJtQZcRy9e8JEwvaFMl8I156NbcsUNyS6wODGTp6GxP9tvC5pV8RK65EH73t0rgZ_Bgvz038hCxlp8buD2Pa0Hq62Z7jnV1keJGWoZOldtSESd-xj6DpfJUcVnZwc/s1600/Samsul+Arifin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyhYdTdlDCgDYnfESJtQZcRy9e8JEwvaFMl8I156NbcsUNyS6wODGTp6GxP9tvC5pV8RK65EH73t0rgZ_Bgvz038hCxlp8buD2Pa0Hq62Z7jnV1keJGWoZOldtSESd-xj6DpfJUcVnZwc/s640/Samsul+Arifin.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saiful Anwar (Kemeja Putih)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Sementara menurut Imam Sulistyanto, mantan Direktur Keuangan sebelum digantikan Saiful Anwar pada 2016 menjelaskan kepada Majelis, jumlah dana yang telah disetorkan oleh PT PAL sebagai Dana Komando kepada TNI AL, sekitar Rp 5 milliar. Penyetotan USD 250.000 atau sekitar Rp 3.250.000. Penyetoran USD 163.000.000 atau sekitar Rp 2.119.000. 000. Totalnya USD 413.000 atau sekitar Rp 5.369.00 0.000. yang menyerahkan Imam Sulistianto dan Arif Cahyana.<br /><br />“Saya tidak ingat pasti sumber dana yang digunakan sebagai Dana Komando kepada pihak TNI AL terkait proyek KCR dan Tug Boat. Menurut Imam Sulistyanto, bahwa dana tersebut diambil dari penyetoran USD250.000 atau setara 3.250.000.000 dipinjam dari uang muka pembayaran kapal SSV. Penyetoran USD 163.000.000 atau sekitar Rp 2.119.000.000 berasal dari dana pengambilan agency fee (1,25%) dari Ashanti Sales kepada PT PAL,” ungkap saksi kepada Majelis.<br /><br />Disamping itu, menurut saksi, masih ada dana sisa pembayaran proyek kapal KCR dan kapal Tug Boat yang masih tersimpan di rekening PT PAL pada BRI sekitar Rp 5 miliar, namun tidak bisa dicairkan. PT PAL memiliki rekening di Bank BRI Capem (cabang pembantu) Cilangkap, Mabes TNI AL. Dan setiap pembayaran termin proyek kapal KCR dan kapal Tug Boat tahun 2014, dibayarkan kepada ke PT PAL. <br /><br />“Sisa tagihan termin terakhir proyek kapal KCR dan kapal Tug Boat tahun 2014 sebesar Rp 5 miliar, namun diblokir oleh pihak TNI AL. Pemblokiran tersebut dikarenakan PT PAL belum membayar Dana Komando kepada TNI AL. Pada akhir tahun, setelah Marsetyo (Komisaris Utama PT PAL) bertugas, sempat menanyakan kepada saya tentang penyelesaian dana termin terakhir yang tersimpan di Bank BRI. Dana sebesar Rp 5 miliar tersebut semestinya milik PT PAL untuk pembayaran termin terakhir.,” kata saksi menjelaskan.<br /><br />Saksi Imam Sulistyanto pun beberapa kali ditegur Majelis Hakim DR. Andriano, karena keterangan saksi dianggap berbelit-belit dan tidak jujur. Tragisnya, Majelis Hakim DR. Lufsiana justru memerintahkan JPU agar menetapkan Imam sebagai tersangka dan menahannya. Tidak hanya itu. Majelis Hakim DR. Lufsiana juga memerintahkan JPU untuk menyita catatan terkait penyetoran Dana Komando untuk di ajukan ke Presiden, agar JPU dapat menyita Dana Komando yang sudah disetorkan ke TNI AL sebesar Rp 5 milliar lebih dari total 18,12 milliar.<br /><br />“Ini (sambil menunjuk saksi Imam) jadi tersangka belum. Jadikan tersangka dan langsung tahan. JPU juga supaya menyita catatan itu untuk diajukan ke Presiden menyita uang Dana Komando itu,” kata DR. Lufsiana dengan gerem melihat fakta persidangan.<br /><br /> Selanjutnya, atas pertanyaan Majelis Hakim terkait penyerahan sejumlah dana komando kepada TNI AL, Arif Cahyana menjelask, hal itu dilakukannya saat dirinya bertugas ke Jakarta tahun 2015, dan kemudian dihubungi oleh Imam Sulistianto untuk bertemu di Mabes TNI Cilangkap  terkait pembayaran Dana Komando. <br /><br />“Saya terima dari Imam Sulistyanto, Januari 2015. Januari 2015, saya ditugaskan Direksi untuk menyelesaikan tagihan proyek KCR dan Tug Boat. Saya bertemu dengan Imam Sulistianto di Mabes TNI Cilangkap untuk membayarkan sebagian Dana Komando. Karena uang tunai yang dibawa oleh Imam Susianto bukan dalam mata uang rupiah, pihak Pekas menolak pembayaran Dana Komando, jika tidak dalam mata uang Rupiah. Saya dan Imam Sulistyanto menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah di BRI KCP Cilangkap,  nilainya kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah menukarkan uang, saya dan Sulistyanto pergi menuju Pekas TNI AL di Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan pembayaran kekurangan Dana Komando.  Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando,” terangnya.<br /><br />Saat ditanya Majelis Hakim, terkait nama sipenerima Dana Komando, saksi tak menyebutkan satu nama pun. Alasannya tak mengingat. <br /><br />“Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas Pekas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando. Saya tidak ingat dana tunai yang telah diserahkan kepada pihak TNI AL. Seingat saya, PT APL tidak dapat memenuhi permintaan TNI AL untuk membayar Dana Komando sebesar Rp 18,12 miliar. Yang terbayar baru kurang lebih Rp 5 miliar,” jawab saksi seakan menyembunyikan nama petinggi TNI AL.<br /><br />Keterangan saksi Arifin Cahyana yang mengatakan, tidak tau nama sipeneriam Dana Komando TNI AL. sebab, orang-orang di PT Penataran Angkatan Laut (PAL) bukanlah orang-orang biasa melainkan oarng-orang yang genius cara berpikirnya. Namun saksi yang juga tersangka ini bisa diterima. Sebab yang disebutkan adalah Militer.<br /><br />Usi persidangan, JPU Afni, saat ditanya terkait saksi dari pihak TNI AL terkait aliran dana USD163 leih yang sudah disetorkan ke Pekas Pusku TNI AL mengatakan belum ada saksi. alasannya, karena dakwaan focus kepada terdakwa Agus Nugroho.<br /><br />“Sampai saat ini belum ada saksi, karena kita fokus kepada terakwa Agus,” ujar JPU KPK Afni.<br /><br />Namun saat ditanya terkait keterangan saksi tentang penyerahan uang sebesar USD163 lebih sebagai Dana komando dan sipenerima, JPU Afni menjelaskan, dana tersebut diserahkan ke Pekas. <br /><br />“Yang menyerahkan langsunh diserahkan ke Pekas, Pemegang Kas. Kita sudah beberapa kali menanyakkan termasuk Majelis Hakim juga tidak menyebutkan. Intinya diruangan itu ada 4 orang tapi dia tidak tau,” pungkasnya.  </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><br /></span> <span style="font-size: small;">Terpisah. Penasehat Hukum terdakwa Agus Nugroho, Sulistyono dan Andreanus mengatakan, saksi tidak ada kaitannya dengan terdakwa. "Para saksi yang dihadirkan JPU tidak ada kaitannya dengan terdakwa. saksi hanya menjelaskan terkait dengan Dana Komando," ujar Sulistyono<br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"> Akankah terungkap nama petinggi TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap yeng menerima dana Komando dalam persidangan dengan terdakwa Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana ? Atau nama si penerima Dana Komando akan tetap menjadi “Rahsia” ?. (redaksi)</span></div>

News Tipikor Sidang Korupsi PT PAL, Uang “Siluman” Rp 5,3 M Sudah Disetorkan Ke Pekas Pusku TNI AL

Saksi Arisf Cahyana (juga tersangka)   #Dalam Sidang Korupsi OTT PT PAL Terungkap, Dana Komando Sebesar Rp18,12 M Ke TNI AL Tanpa Aturan...

»