BERITAKORUPSI.CO: Regional

Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda”</span></h3><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/s1280/IMG-20221111-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/w480-h640/IMG-20221111-WA0020.jpg" width="480" /></a></div><b>Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="text-align: justify;">Kasus  sengketa tanah sepertinya tak habis-habisnya dikalangan masyarakat Indonesia. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, Bagaimana prosedur sesuai peraturan yang berlaku hingga BPN mengelurkan 2 SHM dilahan yang sama dengan pemilik yang berbeda? Apakah setiap SHM yang dikeluarkan BP tidak dimasukan ke dalam dokumen sehingga sebidang tanah memiliki lebih dari satu SHM dengan pemilik yang berbeda-beda? Mungkinkah ada “seorang anak lahir dari rahim dua wanita?”. Dan bila ada, itulah jawaban masalah terbitnya SHM ganda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya adalah, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat sepertinya tak berarti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Buktinya, laporan salah seorang warga Sumbawa Barat ke Polres Sumbawa Barat terkait tanah SHM miliknya seluas 20.000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dikuasai orang laing hingga saat ini belum ada hasilnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebanya, selain melaporkannya ke Kepolisian, Lusi akan melporkan kasus tanah miliknya yang dikuasi orang lain ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sudah saya laporkan ke Polisi tapi belum ada hasilnya. Dan saya akan melaporkan ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi. Karena saya menduga ada pemalsuan dokumen sehingga terbit SHM atas nama orang lain,” kata lusi kepada media ini melalui sambungan telepon, Kamis, 10 November 2022 pkl. 22.15 Wib</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menjelaskan, bahwa ada dugaan keterlibatan mafia tanah termasuk BPN, sehingga SHM yang dikelurkan oleh BPN pada tahun 1987 atas tanah seluas 8000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dikeluarkan lagi pada tahun 2018 atas nama orang lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hampir semua tanah saya selalu saja adasertifikat atas nama orang lain. Saya menduga ada permainan mafia tanah termasuk BPN, kok bisa ada dua Sertifikat Tanah di lahan yang sama tapi pemiliknya beda,” kata Lusi dari ujung telepon selulernya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menceritakan. Munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. Padahal data tanah itu baik berupa SPPT yang dibayar setiap tahun dengan keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM), maupun nama para penggarap sudah tercatat jelas. Bahkan kembali dipertegas lagi dengan surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adanya dua sertifikat ganda diduga kuat karena permainan mafia tanah dan BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan Nyonya Lusi, adanya sertifikat di atas sertifikat ini, diduga kuat karena peran dari oknum pemerintah desa hingga oknum BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Surat pernyataan yang dibuat 18 Oktober 2021 tercatat ada 10 orang penggarap lahan seluas 20.000 meter. Mereka adalah Rosidi, Amaq Jidah, Amaq Azis, Mahsun (Conk), Baiq Maheran, Parihun S.Ag, Sobirin, Haji Wantikno, Amaq Agus dan Kades Mantun sendiri, Sahril,” kata Lusi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Lusi, data tanah itu baik berupa SPPT yang tetap terbayar setiap tahun, keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM). Nama para penggarap sudah tercatat jelas bahkan kembali surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda” Sumbawa, BERITA KORU...

MA Menolak Kasasi Jaksa Kejari Tanjung Perak, BB 58 Kontainer Kayu Merbau Dilelang?

17.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><b><span style="font-size: x-large;"><i><span style="color: red;">#Dalam Putusan, kayu jenis Merbau sebanyak 58 Kontainer dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar dimanfaatkan demi Pembangunan Provinsi Papua#     </span></i></span></b><b><span style="font-size: x-large;"></span></b></h3><b><span style="font-size: x-large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhta3s-Bfeh7ALD0jq5gVIHEkcXF7WEs6DN_YoNOi60SD95hsGLqAIzoSLcjozJwe3uMEx3xyb6SrfictM6QrNQkKNvtfYzr9ZJanEYsp3ylljV1zrRMzI5cyfU3c_5HxS5py9DV2Bw-GK6VBBzbRYFORQEeynK097dlzJClmLA3RrKqg1BC-98FVQE/s900/kayu%20-%20ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="900" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhta3s-Bfeh7ALD0jq5gVIHEkcXF7WEs6DN_YoNOi60SD95hsGLqAIzoSLcjozJwe3uMEx3xyb6SrfictM6QrNQkKNvtfYzr9ZJanEYsp3ylljV1zrRMzI5cyfU3c_5HxS5py9DV2Bw-GK6VBBzbRYFORQEeynK097dlzJClmLA3RrKqg1BC-98FVQE/w640-h640/kayu%20-%20ilustrasi.jpg" width="640" /></a></div>Ahli Hukum Pidana dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, SH., MH : </span></b><span style="font-size: x-large;">“Apa isi putusan Pengadilan itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak, itu sama dengan melawan Putusan Pengadilan”</span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br />Mahkamah Agung (MA) Republik Indoneisa dalam Putusannya Nomor 415 K/Pid.Sus-LH/2022, Selasa tanggal 15 Februari 2022, menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak pada tanggal 3 September 2020 atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur Nomor 49/PID.SUS-LH/2020/PT SBY, tanggal 16 Maret 2020 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN Sby tanggal 27 September 2019 terkait Barang Bukti (BB) berupa kayu jenis Merbau sebanyak 58 Kontiner yang kabarnya dalam proses lelang<br /><br />Mungkin Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, “tak rela” kalau barang bukti (BB) berupa kayu jenis merbau sebanyak 58 kontainer dikembalikan ke pemerintah daerah provinsi Papua dalam perkara pidana ‘Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan’ di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun 2019 yang menyeret Terdakwa PT Mansinam Global Mandiri  yang diwakili oleh Daniel Gerden anak dari P. Bolong (Alm) selaku Direktur, atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN Sby tanggal 27 September 2019 maupun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor 49/PID.SUS-LH/2020/PT SBY tanggal 16 Maret 2020, sehingga JPU Kejari Tanjung Perak melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Inonesia (MA RI) pada pada tanggal 3 September 2020<br /><br />Sebab, tuntutan JPU Kejari Tanjung Perak dalam perkara terbut, menuntut agar barang bukti sebanyak 58 kontainer dirampas untuk negara. Sementara dalam putusan PN Surabaya maupun PT menyebutkan gara “barang bukti berupa 58 buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing-masing dengan nomor kontainer sebagaimana dalam bukti nomor 1 sampai dengan nomor 58, dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar dimanfaatkan demi Pembangunan Provinsi Papua, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum”   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuxzX5S9kJZHmFcNigk1WpVe72pykLDUJNpIx8lbdp2CL1HK6zKfAvOtcXVUYTEWFpOf0uIMzCKLaI7r8Tb4njJBmL4fhbKN4b0nR8lXnm5cGSK8DMl9e-WZtwfELlb9e5xLWs_PUPmzJe-nVRO7mV7fRcRkZURAJsajYFQRihIbfS39sm8ERG9nqw/s625/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="625" height="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuxzX5S9kJZHmFcNigk1WpVe72pykLDUJNpIx8lbdp2CL1HK6zKfAvOtcXVUYTEWFpOf0uIMzCKLaI7r8Tb4njJBmL4fhbKN4b0nR8lXnm5cGSK8DMl9e-WZtwfELlb9e5xLWs_PUPmzJe-nVRO7mV7fRcRkZURAJsajYFQRihIbfS39sm8ERG9nqw/w640-h614/POSTER-ANTI-KORUPSI-6-1.jpg" width="640" /></a></div>Tapi upaya hukum Kasasi yang dilakukan oleh JPU Kejari Tanjung Perak terkait barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau agar dirampas untuk negara kembali kandas. Sebab Mahkamah Agung (MA) Republik Indoneisa dalam Putusannya Nomor 415 K/Pid.Sus-LH/2022, pada Selasa tanggal 15 Februari 2022, menolak permohonan pemohon kasasi<br /><br />Dalam putusannya, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang di Ketuai Dr. H. Suhadi, S.H., M.H menyebutkan, bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti Pengadilan Negeri dengan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana denda sebesar Rp9.000.000.000 dan penutupan seluruh usaha Terdakwa (PT Mansinam Global Mandiri ) telah memberikan alasan yang cukup, yaitu akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan maraknya pembalakan hutan secara liar dan kerusakan hutan yang semakin parah;<br /><br />Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI meyatakan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak<br /><br />Anehnya, sekalipun putusan Mahkamah Agung RI menolak permohonan Kasasi JPU Kejari Tanjung Perak, barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau dalam proses lelang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu sumber kepada Wartawan beberapa hari lalu<br /><br />Sumber menyebutkan, salah satu peserta lelang adalah G.Y.B.T selaku Direktur CV NI yang beralamat di Jln. Villa Taman Telaga, Lidah Kulon Lakar Santri Gresik yang memberikan kuasa kepada HS yang beralamat di Apo Bukit Barisan Gurabesi Jaya Pura. Surat kuasa tersebut ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2022<br /><br />“Kayau 58 kontainer dalam proses lelang di Kejari Tanjung Perak. Padahal kan masih dipergunakan untuk “Tersangka” yang masih DPO (Daftar Pencarian Orang.red), itu orang surabaya. Kabarnya perusahan-perusahan ini berkaitan dengan keluarga pejabat Istana,” kata sumber yang minta namanya tidak disebutkan <br /><br />Ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh sumber, yaitu terkait nama peserta lelang. Dalam data yang dimiliki Wartawan bahwa G.Y.B.Tonak selaku Direktur CV Nusantara Indah  yang beralamat di Jln. Villa Taman Telaga, Lidah Kulon Lakar Santri Gresik adalah berstatus Tersangka di Polrsrtabes Surabaya sejak tahun 2012 atas laporan Kejari Tanjung Perak <br /><br />Saat itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) yang dijabat Danel Panangan atas nama Kejari Tanjung Perak membuat laporan ke Polrestabes Surabaya dengan Nomor Laporan : LP/0302/B/III/2012/Jtm/Rstbs/ Sby tanggal 14 Maret 2012 terkait barang bukti yang diuga hilang dalam Perkara Pidana Nomor : 3580/ Pid. B/2008/PN. Sby jo Nomor : 471K/PID.SUS/2010 tanggal 30 Desember 2010<br /><br />Yang dilaporkan saat itu adalah Aminata Taylor, GYB Tonak dan Suriansyah Djebar. Satu dari Tiga tersangka yaitu, Suriansyah Djebar telah meninggal dunia dengan status Tersangka. Menurut sumber, hingga saat ini laporan tersebut belum diketahui apakah sudah dihentikan atau tidak.<br /><br />Terkait proses lelang barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau dalam perkara pidana ‘Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan’ di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, hingga saat ini belum ada penjelasan lengkap dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun dari Kejari Tanjung Perak<br /><br />Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Fathur Rohman, SH., MH kepada Wartawan melalui pesan WhastApp mengatakana, “Kalau untuk lelang teknisnya di Kejari masing2 (masing-masing.red)”.<br /><br />Sementara Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak I Putu Arya Wibisana, SH., MH kepada Wartawan melalui pesan WhastApp (Rabu, 14 September 2022) mengatakan, “Mohon waktu kami koordinasi kan dgn Kasi BB enggeh”. Dan beberapa detik kemudian, I Putu Arya Wibisana, SH., MH mengirim pesan WhasApp yang mengatakan, “Infonya masih belum”.<br /><br />Anehnya, apakah memang Kejati Jatim tidak mengetahui adanya proses lelang barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olehan jenis merbau di Kejari Tanjung Perak?. Yang lebih anehnya adalah penjelasan dari Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak I Putu Arya Wibisana, SH., MH yang mengatakan “Infonya masih belum”. Belum apa? Belum di lelang atau bagaimana?<br /><br />Terkait barang bukti berupa 58 kontainer berisi kayu olehan jenis merbau dalam perkara pidana, Ahli Hukum Pidana dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH mengatakan, bahwa tidak semua barang bukti bisa langsung dilelang karena ada prosesnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<br /><br />Dr. M. Sholehuddin, SH., MH mengatakan, kalau dalam putusan disebutkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara dan diserahkan, maka putusan tersebut wajib dilaksanakan<br /><br />“Apa isi putusan Pengadilan itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak, itu sama dengan melawan Putusan Pengadilan,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH., MH saat dihubungi Wartawan, Kamis, 15 September 2022<br /><br />Kasus ini berawal pada Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 23.50 Wib, kayu olahan jenis merbau yang dimuat di dalam 58 (delapan) kontainer, diamankan dan disita oleh petugas Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan di Prov. Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Pencegahan danPengamanan Hutan Ditjen Penegakan Hukum LHK Nomor : ST. 839/PPH/PPHS/Gkm.2/1/2019, tanggal 2 Januari 2019, antara lain saksi ASWIN BANGUN, S.Hut.,M.Si., saksi HENDRA NUR ROFIG, S.Hut.,S.E,MA, saksi ASA YULIANTO, S.Hut. dan saksi KRIES CONI SATRIAJI, S.Hut. yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan Kontainer yang berada di KM. SELAT MAS yang diduga berisi hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Povinsi Papua di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jl. Raya Tambak Osowilangon KM. 12, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.<br /><br />Bahwa terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Alm), berdasarkan Akta Kuasa Direktur dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SUPRAKOSO, S.H. Nomor : 20, tanggal 10 Oktober 2002 sebagai Direktur PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI diberi kuasa khusus untuk mewakili penghadap dalam jabatannya selaku Direktur sepenuhnya dimanapun dan terhadap siapapun, didalam dan diluar pengadilan, dalam segala hal urusan dan tindakan, baik tindakan pengurusan maupun pemilikan PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI pada pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 23.50 Wib<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jl. Raya Tambak Osowilangon KM. 12 Kecamatan Benowo, Kota Surabaya <br /><br />Atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :<br /><br />Bahwa terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI beralamat di Jl. Raya Abepantai-Nafri No. 88, Kota Jayapura-Papua, bergerak dibidang usaha perkayuan dari Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), Ijin Usaha Industri Kayu Primer (IUI-IPHHK)/kayu olahan dan Ijin Usaha Industri Kayu Skunder/Molding.<br /><br />Bahwa terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI memperoleh bahan baku kayu yang bersumber dari beberapa perusahaan pensuply, untuk Industri primair bahan baku kayu bulat/ log diperoleh dari pemegang HPH yang bekerjasama dengan terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yaitu PT. HANURATA dan PT. BATASAN (masing-masing berkedudukan di Kabupaten Kerom) dan untuk Industri lanjutan sumber bahan bakunya dari pemegang hak Industri Primer Hasil Hutan Kayu di wilayah Jayapura dan Kabupaten Kerom baik dengan perjanjian kerjasama maupun tanpa perjanjian kerja sama.<br /><br />Bahwa selain menerima bahan baku kayu yang bersumber dari perusahaan pensuply bahan baku kayu, terdakwa memiliki kewenangan menentukan bisa atau tidak bisa menerima kayu dari pihak yang akan mensuply kayu merbau atau meminta jasa produksi standar ekspor, juga menerima sumber bahan baku kayu olahan jenis merbau dari masyarakat adat dari sekitar Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Kerom, tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan.<br /><br />Bahwa proses pengangkutan kayu jenis merbau dari lokasi tebangan sampai ke terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yaitu setelah kayu ditebang dan menjadi kayu bantalan oleh operator chainsaw, kemudian para operator chainsaw/penebang mengeluarkan kayu bantalan/olahan dari dalam hutan ke pinggir jalan dengan cara ditarik manual oleh para penebang, setelah kayu bantalan merbau ini sampai dipinggir jalan kemudian kayu digrade/hitung jumlah batang dan ukurannya dan dicatat dalam nota biasa sebagai dasar untuk pembayaran jasa kerja penebangan dan pengolahan.<br /><br />Bahwa setelah kayu merbau terkumpul di pinggir jalan kemudian dimuat menggunakan mobil truk, baik milik perusahaan maupun mobil truk yang disewa dan diterima di lokasi terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI oleh ALEXANDER UYO (Manager Operasional) atas persetujuan dari terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI.<br /><br />Bahwa terdakwa mengubah status kayu yang diperoleh secara tidak sah tersebut seolah-olah menjadi kayu yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, dengan menerbitkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) Nota Perusahaan PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI beserta lampiran Daftar Kayu Olahannya yang ditandatangani oleh ROYNALDI BISE atas persetujuan terdakwa, terhadap kayu merbau yang diterima dari masyarakat secara tidak sah tersebut<br /><br />Bahwa dengan disertai dokumen berupa Nota Perusahaan tersebut, terdakwa mengedarkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) kontainer kayu olahan sawntimber jenis merbau yang diperoleh secara tidak sah tersebut melalui jalur perairan/laut menggunakan KM. SELAT MAS-IMO 9104146 dengan tujuan Pelabuhan Teluk Lamong, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kepada penerima berdasarakan alamat yang disebut di dalam Nota Perusahan, sebagai berikut<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1bVgcl6zskgjS1Ih1wEUs8HQRCSsOUc-KXQrIYlCYwPLnAmejH37rPeAq_zZM1QqTQlUwQMxn2gKxQyxNKvoqB_7tRrENx-N5k8Q0Je-fXj3m7AWiE3mF360GgKmhf434wA_J4KTktUqx7xCnJc58xo0fKq9Z8BLdGs9tRP8qI4vD8A5VzAKL3NRO/s2412/GAMBAR_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2254" data-original-width="2412" height="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1bVgcl6zskgjS1Ih1wEUs8HQRCSsOUc-KXQrIYlCYwPLnAmejH37rPeAq_zZM1QqTQlUwQMxn2gKxQyxNKvoqB_7tRrENx-N5k8Q0Je-fXj3m7AWiE3mF360GgKmhf434wA_J4KTktUqx7xCnJc58xo0fKq9Z8BLdGs9tRP8qI4vD8A5VzAKL3NRO/w640-h598/GAMBAR_1.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxV5PZp19HNACBZwrMb2BoZqp2F_hmtFWnEwi5sskraV5WipG7o4w7zRShEWXkYyypqgb54xWrhE6p62uO3Pmn2nI3_L11ITWV5Tyx-4DfO9VcRP0m69G2ZH8BHyKnQWM8kHxHVCxLCCDhbZBK9-rfLo9gkxYEuNuTQVsqN61R53djgCoui3wuRGuU/s2404/GAMBAR_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1496" data-original-width="2404" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxV5PZp19HNACBZwrMb2BoZqp2F_hmtFWnEwi5sskraV5WipG7o4w7zRShEWXkYyypqgb54xWrhE6p62uO3Pmn2nI3_L11ITWV5Tyx-4DfO9VcRP0m69G2ZH8BHyKnQWM8kHxHVCxLCCDhbZBK9-rfLo9gkxYEuNuTQVsqN61R53djgCoui3wuRGuU/w640-h398/GAMBAR_2.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Pada pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 23.50 Wib., kayu olahan jenis merbau yang dimuat di dalam 58 (delapan) kontainer, diamankan dan disita oleh petugas Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan di Prov. Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Pencegahan danPengamanan Hutan Ditjen Penegakan Hukum LHK Nomor : ST. 839/PPH/PPHS/Gkm.2/1/2019, tanggal 2 Januari 2019,<br />antara lain saksi ASWIN BANGUN, S.Hut.,M.Si., saksi HENDRA NUR ROFIG, S.Hut.,S.E,MA, saksi ASA YULIANTO, S.Hut. dan saksi KRIES CONI SATRIAJI, S.Hut. yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan Kontainer yang berada di KM. SELAT MAS yang diduga berisi hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Povinsi Papua di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jl. Raya Tambak Osowilangon KM. 12, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama MANGATAS TAMBUN, SP,M.Si. dari BPHP Wilayah II Medan yang melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu yang terdapat di dalam 58 (lima puluh delapan) Kontainer bersama dengan Tim, yaitu YANDI IRAWAN SUTISNA, S.Hut., IMAM SUWARJONO, EKO CAHYO MARYONO, SP, MUHAMAD ISHAK, S.Hut., AHMAD SAHIDIN, S.Hut., SYAHRIL, S.Hut., YURIONO, SP dan REGIANTO, A.Md, menjelaskan bahwa dari hasil pengukuran dan pengujian terhadap isi sebagaimana dimaksud dalam perkara ini bentuknya berupa kayu Gergajian (Sawn Timber) dan jenisnya adalah Merbau, dengan jumlah dan volume masing-masing Kontainer sebagai berikut :    </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrag5yzjLXdaKFNntjaWDw4euq2j3f2KPOlR0xryHueFFpBJt3tmus4XVu-dPpcmjjPZlqtvE8iO5JW8z5Tp9OYcTpRR-HDsxHwAE7He05sH10TKwQPKA6J8Sw8ly2qKQe7Xp-Z6qjUMUiU1F0atY5ZWya91x51xQ9FT1RbX5Yh3GjOVeOZlPvmgFK/s2492/GAMBAR_3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2004" data-original-width="2492" height="514" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrag5yzjLXdaKFNntjaWDw4euq2j3f2KPOlR0xryHueFFpBJt3tmus4XVu-dPpcmjjPZlqtvE8iO5JW8z5Tp9OYcTpRR-HDsxHwAE7He05sH10TKwQPKA6J8Sw8ly2qKQe7Xp-Z6qjUMUiU1F0atY5ZWya91x51xQ9FT1RbX5Yh3GjOVeOZlPvmgFK/w640-h514/GAMBAR_3.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj78discATz6Ku1O8b8hrMEMX3B0mPH9D3lqG5Ie4EMUdesdUIj6Nw6rhjhnfvT_PFPadRPLGKyYMR_8u1W_obc0ZZxnbCkYqAh7rT3ASJZMWA1wkBcaBZ-ytdIbuEXavqL33PEvvXuw36TUIgun5X4pcMLXOudVzMf7MGHhR2srhRFEi0Lkj8XN3SX/s2486/GAMBAR_4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2236" data-original-width="2486" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj78discATz6Ku1O8b8hrMEMX3B0mPH9D3lqG5Ie4EMUdesdUIj6Nw6rhjhnfvT_PFPadRPLGKyYMR_8u1W_obc0ZZxnbCkYqAh7rT3ASJZMWA1wkBcaBZ-ytdIbuEXavqL33PEvvXuw36TUIgun5X4pcMLXOudVzMf7MGHhR2srhRFEi0Lkj8XN3SX/w640-h576/GAMBAR_4.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4vQYlOwe5NvuB43gj4w9wM6bj1ZspT3ZY5B2Vv3L_D3GVyFnoW68ZmjKScr6ge8zSxvjGzZUEGE69OaJOVA_yJGCFvbQDn3HOHLa5--g-sM0uK8OjQohQWMA7IpIFYNOzfp6d-UCPQU7wuYM9bybO1NLIhMyg2ifqXC4sfJ1TRLJC_C90Kct38meF/s2488/GAMBAR_5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2230" data-original-width="2488" height="574" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4vQYlOwe5NvuB43gj4w9wM6bj1ZspT3ZY5B2Vv3L_D3GVyFnoW68ZmjKScr6ge8zSxvjGzZUEGE69OaJOVA_yJGCFvbQDn3HOHLa5--g-sM0uK8OjQohQWMA7IpIFYNOzfp6d-UCPQU7wuYM9bybO1NLIhMyg2ifqXC4sfJ1TRLJC_C90Kct38meF/w640-h574/GAMBAR_5.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2myRq1cF_tgvFMWIYkOcnC77zEjJ3ArOvQVZW8zZ1EOiTm-6JidRBmLD8DIhRXrX6hOyj3rWQSGdAnV83odiMINkuZl7txQnYOHVat9tF5ofeqXAAokwCkdEPt0vUtoAiTFCtslhl4D4kXDfonoAta6VAPo9bgSGPBRSSRAFDGfcGXjsEgD0l5jE4/s2492/GAMBAR%2056_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="336" data-original-width="2492" height="86" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2myRq1cF_tgvFMWIYkOcnC77zEjJ3ArOvQVZW8zZ1EOiTm-6JidRBmLD8DIhRXrX6hOyj3rWQSGdAnV83odiMINkuZl7txQnYOHVat9tF5ofeqXAAokwCkdEPt0vUtoAiTFCtslhl4D4kXDfonoAta6VAPo9bgSGPBRSSRAFDGfcGXjsEgD0l5jE4/w640-h86/GAMBAR%2056_1.jpg" width="640" /></a></div>1. Bahwa Ahli atas nama DANIEL DAVID KOROMAT, S.Hut., dari Kantor BPKH Wilayah X di Jayapura pada pokoknya menerangkan, yaitu : Berdasarkan lampiran peta Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.2613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017, tanggal 28 April 2017 pada wilayah administrasi :<br /><br />a. Kabupaten Keerom terdapat kawasan hutan dengan fungsi Konservasi yaitu Kawasan Suaka Margasatwa (SM) dan Fungsi Lindung yaitu Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Fungsi Produksi yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK),<br /><br />b. Kabupaten Sarmi terdapat kawasan hutan dengan fungsi Konservasi yaitu Kawasan Suaka Margasatwa (SM) dan Fungsi Lindung yaitu Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Fungsi Produksi yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi (HP), Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)<br /><br />2. Bahwa sampai saat ini belum ada atau tidak ada kawasan hutan yang telah diakui pemerintah sebagai Hutan adat dan kepemilikan hak ulayat masyarakat yang diakui oleh pemerintah.<br /><br />3. Bahwa sampai saat ini belum ada atau tidak ada usulan dari masyarakat dan atau institusi lainnya terkait pengakuan kawasan hutan sebagai hutan adat dan hak ulayat masyarakat Papua agar mendapatkan pengakuan secara legal dari pemerintah yang disampaikan melalui BPKH Wilayah X Papua.<br /><br />Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016jo.Nomor: P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak, yaitu :<br /><br />1. Pasal 4 ayat (3) : Penggunaan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan hanya untuk hasil hutan kayu budidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.<br /><br />2. Pasal 4 ayat (4) : Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.<br /><br />Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, karena bentuknya berupa kayu gergajian, maka dokumen yang seharusnya digunakan adalah SKSHHK-KO dan tidak boleh dikirim dengan menggunakan dokumen Nota Perusahaan.<br /><br />Perbuatan terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI diatur dan diancam pidana dalam <br />Pasal 94 ayat (2) huruf d jo. Pasal 19 huruf f atau Kedua Pasal 86 ayat (2) huruf a jo. Pasal 12 huruf i atau Ketiga Pasal 83 ayat (4) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<br /><br />Namun dalam tuntutan JPU Kejari Tanjung Perak adalah,:<br />1. Menyatakan terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<br /><br />2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Alm) sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa penutupan seluruh perusahan (pasal 109 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).<br /><br />3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa : 1. 58 (lima puluh delapan) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan dirampas untuk negara; 2. 58 set dokumen nota perusahaan sebanyak 74 dokumen diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dalam perkara Tersangka; Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;<br /><br />Dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN.Sby, tanggal 27 September 2019 adalah :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja mengangkut, kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut<br />Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);<br /><br />3. Menyatakan barang bukti berupa : 1). 58 (lima puluh delapan) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing-masing dengan nomor kontainer sebagaimana dalam bukti nomor 1 sampai dengan nomor 58, dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar dimanfaatkan demi Pembangunan Provinsi Papua, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;<br /><br />2). 58 (lima puluh delapan) set dokumen nota perusahaan sebagaimana dalam bukti nomor 1 sampai dengan nomor 74, tetap terlampir dalam berkas perkara<br />Barang-barang bukti tersebut selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 20 September 2019 ;<br /><br />4. Menetapkan supaya Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);<br /><br />Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur merubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN.Sby, tanggal 27 September 2019 yaitu :<br /><br />Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;<br />Merubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 September 2019 Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN Sby, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan “Dengan sengaja mengangkut, kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI yang diwakili oleh DANIEL GERDEN anak dari P. BOLONG (Almarhum) sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);<br /><br />3. Menetapkan penutupan seluruh usaha Terdakwa (PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI) ;<br />4. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa : <br />1). 58 (lima puluh delapan) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing-masing dengan nomor kontainer sebagaimana dalam bukti nomor 1 sampai dengan nomor 58, dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar dimanfaatkan demi Pembangunan Provinsi Papua, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;<br /><br />2) 58 (lima puluh delapan) set dokumen nota perusahaan sebagaimana bukti nomor 1 sampai dengan nomor 74, tetap terlampir dalam berkas perkara.<br /><br />Barang-barang bukti tersebut selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 20 September 2019 ;<br /><br />5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). (Jnt)<br /></div>

News Pidana Regional Tipikor MA Menolak Kasasi Jaksa Kejari Tanjung Perak, BB 58 Kontainer Kayu Merbau Dilelang?

#Dalam Putusan, kayu jenis Merbau sebanyak 58 Kontainer dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar d...

Ketua KPK dan Gubernur Jatim Secara Resmi Membuka Sosialisasi Bimtek Program Desa Anti Korupsi

20.42 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">

<div class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">"Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli
Bahuri, M.Si menyebutkan, ada sebanyak 686 Perangkat Desa terjerat kasus
Korupsi sejak tahun 2015 - 2021"</span></span></span>

</div>

<div class="MsoNormal"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXKIP7XSpQf65kMreBVK6ZE__11TeGgFj56hlSSpJCMXa2oIu3EpWDPpxuCW3sOIaZFMBuEjWvJ5hUVe8sWFQ-IeFcikk8ONSmqhOoljrw5A1w-rHzSTG8IpLFNcuOwnx-xT9oR7Zbo2DjbdqbKlyEo3y-3bNQZxOkAT0l7RrLcTEah04pYbHkcAzR/s1156/kpk3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1156" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXKIP7XSpQf65kMreBVK6ZE__11TeGgFj56hlSSpJCMXa2oIu3EpWDPpxuCW3sOIaZFMBuEjWvJ5hUVe8sWFQ-IeFcikk8ONSmqhOoljrw5A1w-rHzSTG8IpLFNcuOwnx-xT9oR7Zbo2DjbdqbKlyEo3y-3bNQZxOkAT0l7RrLcTEah04pYbHkcAzR/w640-h398/kpk3.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ketua KPK RI bersama Forkopimda Jatim dalam acara pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi/Foto BERITAKORUPSI.CO</span></span></td></tr></tbody></table></span><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /></div>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, M.Si bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Desa Anti Korupsi dengan Thema “Berawal Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas Dari Korupsi" yang berlangsung di Islamic Center Jalan Raya Dukuh Kupang No 1 Surabaya (Rabu, 14 September 2022)  dengan dihadiri pejabat  Forkopimda Provinsi Jawa Timur diantaranya Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Irdam V Brawijaya Brigjen TNI Tjatur Putra Gunadi mewakili Pangdam V Brawijaya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Firdaus, SH., MH dan beberapa Kepala Dinas Pemprov Jarim serta ratusan perwakilan Desa dari 30 Kabupaten/Kota di Jawa Timur<br /><br />Sementara Direktur Pembinaan Peran Serta Masyatakat KPK RI, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III, Danlantamal V Surabaya, Danlanud Mulyono, PJU Kodam V/Brawijaya, PJU Polda Jatim, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, Ka OPD Prov Jatim maupun Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota Se-Jatim mengikuti secara Virtual (Zoom).<br /><br />Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Desa Anti Korupsi ini adalah  merupakan komitmen Gubernur Jatim untuk mencegah tindak kejahatan Korupsi di tingkat Desa di Prov. Jatim dan juga untuk menyamakan persepsi serta bentuk kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat terkait penanganan Tindak Pidana Korupsi di Propinsi Jatim.<br /><br />Gubernur Jatimur Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menyatakan, bahwa korupsi merupakan tindak pidana kejahatan yang dapat menjadikan kemiskinan pada masyarakat apabila membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran<br /><br />"Beberapa program yang dicanangkan diberbagai desa di wilayah Jawa Timur khususnya Bumdes dapat memberikan kontribusi. Salah satunya di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik yang sukses mengelolah desa tersebut, sehingga dapat memberikan PAD (pendapatan asli desa.red) dan kontribusi positif bagi pemerintahan Provinsi Jawa Timur," kata Khofifah<br /><br />Khofifah berharap, agar dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Desa Anti Korupsi ini, dapat memberikan kontribusi untuk membangun pondasi dasar di tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan kemajuan bangsa.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVQjuH_TlrAcva_aNcCTc-YFrntfM9JWaeXWa787ZPyCkqryuSSH2yWvija6i3dLA3Qk2iMUpkoBl-Nu7QBR3CZVZX4vtu_MNnccmGSyJfakC2lg176nnC9V4MGp-WIz4I2QGjDIdsKi68OUliXb7uW2tmEeQ81N-HwpRWUy3lk59FZKuhqCzjC667/s1600/kpk1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVQjuH_TlrAcva_aNcCTc-YFrntfM9JWaeXWa787ZPyCkqryuSSH2yWvija6i3dLA3Qk2iMUpkoBl-Nu7QBR3CZVZX4vtu_MNnccmGSyJfakC2lg176nnC9V4MGp-WIz4I2QGjDIdsKi68OUliXb7uW2tmEeQ81N-HwpRWUy3lk59FZKuhqCzjC667/w640-h288/kpk1.jpg" width="640" /></a></div>Sementara itu, Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, M.Si dalam sambuatannya menyampaikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Jawa Timur yang dapat meningkatkan perekonomian di mulai dari Desa<br /><br />Firli mengatakaan, bahwa kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis desa anti korupsi dilaksanakan merupakan bentuk kecintaan KPK dan masyarakat Jatim dalam mewujudkan tujuan negara yaitu Indonesia maju dan bebas dari korupsi dan akan melakukan pengawasan secara ketat sehingga program desa anti korupsi dapat berjalan dengan baik<br /><br />Firli juga menyebutkan, bahwa sejak tahun 2015 hingga 2021, KPK tellah mencatat ada sejumlah 686 perangkat Desa yang tersangkut kasus Korupsi. <br /><br />"Jangan sampai ada perangkat desa yang tersangkut korupsi. Sebab Dana Desa cukup besar dengan nilai mencapai Rp468,5 triliun sejak 2015 hingga pertengahan 2022,” ucap Firli kepada sejumlah perwakilan Desa dari 30 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mengikuti acara langsung maupun Virtual Sosialisasi dan Bimtek Desa Anti Korupsi. (Jnt)<br /></div>

Ketua KPK dan Gubernur Jatim Secara Resmi Membuka Sosialisasi Bimtek Program Desa Anti Korupsi

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Ketua KPK dan Gubernur Jatim Secara Resmi Membuka Sosialisasi Bimtek Program Desa Anti Korupsi

"Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, M.Si menyebutkan, ada sebanyak 686 Perangkat Desa terjerat kasus Korupsi sejak tahun 20...

Putus Mata Rantai Korupsi, KPK Ajak Civitas Trunojoyo Jadi Insan Berintegritas Madura

02.28 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiWZOUnldk40cuz4HwKmZ7gdp73YHe-VcXHj_6rms-6sVUsRPdy9KQ6YMtRWd2TA59-Il25yetZa76psGmt2lHTU_FXat3HM3CxOeOIk3zU5nn9tb43nv9g_sHOkBVmo2dY35r-PdTXQevEtEUhznvxuMMgv0jbMnpoA8jrTM56WO2ahxSnk8DL5a2/s1868/KPPK..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="522" data-original-width="1868" height="285" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiWZOUnldk40cuz4HwKmZ7gdp73YHe-VcXHj_6rms-6sVUsRPdy9KQ6YMtRWd2TA59-Il25yetZa76psGmt2lHTU_FXat3HM3CxOeOIk3zU5nn9tb43nv9g_sHOkBVmo2dY35r-PdTXQevEtEUhznvxuMMgv0jbMnpoA8jrTM56WO2ahxSnk8DL5a2/w844-h285/KPPK..jpg" width="844" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengajak sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura menjadi insan berintegritas dan antikorupsi. Sebab, korupsi tidak bisa diberantas hanya oleh aparat penegak hukum saja, namun harus melibatkan para generasi muda yang akan memimpin bangsa Indonesia pada masa mendatang. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Trunojoyo, pada Selasa (2/8).<br /><br />“Korupsi tidak bisa diberantas hanya oleh KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan saja, kita harus bergandengan, anda semua harus menjadi insan antikorupsi, karena Anda adalah pemilik masa depan,” kata Ghufron.<br /><br />Ghufron menyebut, sebagai mahasiswa ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjadi insan antikorupsi. Mulai dari menjalani pendidikan dan penelitian di bangku kuliah secara jujur.<br /><br />“Jika mahasiswa untuk mendapat nilai A prosesnya tidak mau belajar, malah mencontek atau memberi bingkisan kepada dosen. Maka kalau sudah tidak jujur sejak masa pendidikan seperti itu, saat bekerja dan menjabat pun pasti tidak jujur,” ujar Ghufron.<br /><br />Ghufron juga meminta agar para mahasiswa selama menjalani pendidikan memiliki 3 tujuan, yaitu untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan keterampilan, dan kemanfaatan pada orang lain. Sebab, jika orientasinya untuk bermanfaat bagi orang lain, pasti akan jujur, amanah, dan bertanggung jawab.<br /><br />Selain itu, menurutnya, penanaman nilai antikorupsi sejak usia dini adalah hal yang penting dalam pemberantasan korupsi. Sebab, sekalipun sudah ada 3 lembaga penegak hukum yang memberantas korupsi, praktik itu masih saja terus terjadi.<br /><br />“Sampai saat ini, dalam memberantas korupsi Indonesia memiliki 3 lembaga penegak hukum. Yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Tapi, masalah korupsi masih saja terjadi. Oleh sebab itu, selain penindakan, salah satu strategi KPK memberantas korupsi ialah pendidikan antikorupsi sejak usia dini,” ujar Ghufron.<br /><br />Upaya pendidikan antikorupsi dilakukan karena korupsi terjadi dari niat pelaku melakukan kejahatan dan sistem yang korup. “Kenapa pendidikan antikorupsi ini dilakukan? karena salah satu sebab munculnya kejahatan korupsi dari niat orang berbuat jahat. Sehingga niatan dan orientasi korupsi itu yang berusaha kita hindari,” ujar Ghufron.<br /><br />Ghufron menjelaskan bahwa praktik korupsi mengakibatkan kerugian negara, sehingga perwujudan tujuan Negara menjadi tidak tercapai. “Negara dibuat oleh pendiri bangsa untuk adil dan makmur, namun karena praktik korupsi menggagalkan tercapainya tujuan negara,” ujar Ghufron. <br /><br />Oleh karena itu, sambungnya, KPK mengajak seluruh kalangan hingga perguruan tinggi untuk sama-sama melakukan pencegahan korupsi. Kehadiran KPK di kampus bukanlah kali pertama, KPK rutin hadir memberikan edukasi antikorupsi di kalangan perguruan tinggi di berbagai wilayah. <br /><br />“KPK selalu mengedepankan fungsi pencegahan, salah satunya melalui edukasi antikorupsi untuk memutus mata rantai korupsi di negeri Indonesia,” tutup Ghufron. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Putus Mata Rantai Korupsi, KPK Ajak Civitas Trunojoyo Jadi Insan Berintegritas Madura

BERITA KORUPSI .CO - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengajak sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura menjadi insan berintegritas dan a...

Permohonan Bantuan Sarpras Masjid Oleh Kepala SMPN 9 Ke Alumni Jadi Polemik?

03.25 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd</b>: <i>“Sudah di proses di Surabaya dan sudah dinyatakan selesai”</i>. Benarkah?    </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinMwAUfTyfHIV4abeT8O0LRytt56Ya8BcQH_4RpT_u488AL4198oXVtjcN8UJyDxOYJVbcZEChgRiuOtkP40ZDHbwRLltmPKrC1bpYRQfcyBqoP5X03TJzHkxyW1eqeUQCK5NkINXAY5HdF8-IJs_FDtr5jHESJvO12dUnXchlRw9fPqZU8ZDs9ZiW/s896/Surat%201.jpeg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="540" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinMwAUfTyfHIV4abeT8O0LRytt56Ya8BcQH_4RpT_u488AL4198oXVtjcN8UJyDxOYJVbcZEChgRiuOtkP40ZDHbwRLltmPKrC1bpYRQfcyBqoP5X03TJzHkxyW1eqeUQCK5NkINXAY5HdF8-IJs_FDtr5jHESJvO12dUnXchlRw9fPqZU8ZDs9ZiW/w386-h640/Surat%201.jpeg" width="386" /></a></div><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br /><i>Ada Peribahasa yang berbunyi, “ada asap ada api”. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api.". Sebab hubungan antara asap dan api adalah hubungan sebab akibat. </i><br /><br />Mungkin seperti bunyi peribahasa inilah yang terjadi terkait Surat Pemohonan Bantuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya yang dibuat oleh Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd kepada Alumni SMPN 9 Surabaya, pada tanggal 11 November 2020 lalu sekaligus sebaagai awal ‘terjadinya’ polemik<br /><br />Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh beritakorupsi.co dari narasumber menyebutkan, bahwa pada tanggal 11 November 2020 Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd membuat Surat Pemohonan Bantuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya <br /><br />Surat tersebut menggunakan Kop Surat ‘Pemerintah Kota Surabaya - Dinas Pendidikan -Sekolah Menengah Pertama Negeri 9’ dengan Nomor: P9/2020 yang ditujukan kepada Alumni SMPN 9 Surabaya di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya atau sama dengan alamat sekolah SMPN 9 Surabaya; <br /><br />Isi surat tersebut berbunyi, “Pada akhir tahun 2020 pembangunan Nur Jannah SMPN 9 Surabaya dua lantai sudah selesai pembangunannya dan membutuhkan sarana sebagai berikut; Al Qur’an sejumlah 100 buah ukuran A5, 8 buah AC 1.5 PK, Amlpy - Speker Set + Stonding Mic dan Mic KRA, Lampu Kristal Masjid 1 buah, CCTV 1 buah (yang mengarah ke Imam), TV LCD (50 inc) dan podium”<br /><br />Lalu mengapa jadi polimik? Dimana titik permasalahannya?. Karena Surat Pemohonan Bantuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya tersebut, selain ditandatangani oleh Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd yang mengetahui, juga ditandatangani oleh H.M. Choesnoel Farid, S.P.si (berdasar informasi bahwa H.M. Choesnoel Farid, S.P.si sudah sudah meninggal tahun 2021) yang tertulis sebagai Pengurus Alumni SMPN 9 Surabaya tanpa menyebut dengan jelas apakah sebagai Ketua, atau Sekretaris apalagi tanpa ada stempel<br /><br />Nah, beberapa hari kemudian setelah surat permohonan itu dibuat barulah timbul polemik. Sebab Ketua Umum Ikatan Alumni SMPN 9 atau yang disingkat dengan “Ikaspenix”, Mochamad Mahin, S.H., M.H yang juga salah satu Hakim Ad Hock di Pengadilan Tipikor Subaya merasa keberatan dan mengirim surat Klarifikasi No : 016/ Ikaspenix/XI/2020, Tanggal 16 November 2020 kepada Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd<br /><br />Empat hari kemudian setelah Ketua Umum Ikatan Alumni SMPN 9 (Ikaspenix) mengirimkan surat klarifikasi, tepatnya pada tanggal 20 November 2020, Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd membuat Sura Penghentian Permohonan Batuan Sarana Prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya No. 422/352./436.7.1.P9/2020 yang ditujukan kepada Alumni SMPN 9 Surabaya di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya<br /><br />Namun pada tanggal 24 November 2020, H.M. Choesnoel Farid, S.P.si yang tertulis sebagai Ketua Panitia melanjutkan “program” surat permohonan bantuan sarana prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya yang ditujukan kepada Alumni tanpa alamat tujuan dan juga tanpa Kop Surat <br /><br />Dalam surat tersebut tertera jumlah dan nama barang serta harganya, yaitu Al Qur’an sejumlah 100 buah ukuran A5 (Rp7.5 juta), 8 buah AC 1.5 PK (Rp40 juta), Amlpy + Speker Set + Standing Mic + Mic KRA (Rp25 juta), Lampu Kristal (Rp2.5 juta), TV LCD 50” + Kamera CCTV (Rp7 juta) dan podium Imam sebesar Rp3 juta, atau dengan total sejumlah Rp85 juta. <br /><br />Surat yang dibuat oleh H.M. Choesnoel Farid, S.P.si tersebut juga menjelaskan uang atau Donasi dari Alumni tahun 2019 sebesar Rp16 juta. Sehingga yang dibutuhkan adalah sebesar Rp69 juta<br /><br />Selain itu, data maupun informasi yang diperoleh beritakorupsi.co mneyebutkan bahwa beberapa Alumni yang sudah memberikan bantuan uang yaitu: 1. Alumni 83 sebesar Rp4.000.000; 2. DM/94 sebesar Rp7.500.000; 3. N.N/83 sebesar Rp350.000; 4. Alumni 87 sebesar Rp1.000.000; 5. Alumni 87 sebesar Rp500.000; 6. A- B77 sebesar Rp500.000 dan 8. NN 81 sebesar Rp1.000.000<br /><br />Hal ini juga terungkap dari wawancara langsung beritakorupsi.co dengan Ketua Umum Ikaspenix, Mochamad Mahin, S.H., M.H yang sebelunya telah berkomunikasi untuk mengadakan pertemuan   <br /><br />Kepada beritakorupsi.co, Ketua Umum Ikaspenix, Mochamad Mahin, S.H., M.H menjelaskan bahwa Organisasi dan Pengurus Ikaspenix sesuai Akta Notaris Nomor 92 tanggal 24 Oktober 2020 dan alamatnya bukan di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya melainkan di Jln. Karah Tama 38 Surabaya<br /><br /><i>“Choesnoel Farid ini bukan sebagai pengurus apalagi Ketua Ikaspenix, dan alamat Sekretariat bukan di Jalan Taman Potroagung No 1 Surabaya itu alamt sekolah. Alamat Sekretariat Ikaspenix alamat Ikaspenix di Jln. Karah Tama 38 Surabaya,”</i> kata M. Mahin<br /><br />Lebih lanjut Mochamad Mahin, S.H., M.H menjelaskan atas pertanyaan beritakorupsi.co terkait surat yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMPN 9 Surabaya bersama H.M. Choesnoel Farid, S.P.si selaku pengurus Alumni SMPN 9 Surabaya, bahwa hal ini sudah sampai di Infektorat</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><i>"Sudah, sudah pernah dipanggil Inspektorat," </i>ujar M. Mahin <br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Dari wawancara tersebut terungkap pula bahwa hingga saat ini, belum ada pertemuan antara Ketua Umum Ikaspenix, Mochamad Mahin, S.H., M.H dengan Kepala Sekolah SMPN 9 bersama H.M. Choesnoel Farid, S.Psi<br /><br /><i>“Kami undang dalam suatu acara Alumni tidak datang. Tapi ada yang baru organisasi Alumni SMPN 9 namanya Perkumpulan Keluarga Alumni SMPN 9,”</i> kata M. Mahin<br /><br />Terkait hal tersebut diatas, menurut Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd kepada beritaakorupsi.co saat dihubungi melalui Telepon WhastApp (Selasa, 31 Mei 2022) mengataakan, bahwa hal tersebut sudah diselesaikan di Surabaya.<br /><br />Namun entah diselesaikan siapa dengan siapa dan di Surabaya mana. Sedangkan alamat sekolah SMPN 9 maupun Sekretariat Ikaspenix termasuk Dinas-Dinas di bawah Pemerintah Kota Surabaya juga berada di Surabaya. <br /><br /><i>“Cerintanya gini. Karena saya waktu itu memang ada kegiatan yang lain, kami kemudian ada staf yang membuat itu (...tetapi Ibu tandatangani surat tersebut....tanya beritakorupsi.co), Ia karena memang waktu itu mendesak saya harus berangkat saya tanpa cek. Dan itu sudah di proses di Surabaya dan sudah dinyatakan selesai,”</i> kata Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd menjelaskan<br /><br />Ketika dintanya tentang jumlah uang yang terkumpul, Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd mengatakan tidak menerima uang melainkan barang. Alasannya tidak mau menerima uang<br /><br /><i>“Uang apa itu. Kami menerima barang saya tidak mau menerima uang,”</i> ucapnya<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait nama H.M. Choesnoel Farid, S.Psi apakah sebagai pengurus atau Ketua Alumni SMPN 9 Surabaya. Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd menjelaskan bahwa Alumni SMPN 9 sudah terpecah belah, namun menyebukan nama-nama Ketua Alumni yaitu M. Mahin dan Budi<br /><br /><i>“Alumni SMPN 9 itu terpecah belah sepertinya ketua alumni yang saya tau sampai sekarang ini ada Pak Mahin yang Sarjana Hukum itu kemudian yang saya tau ada Pak Budi tapi ada Alumni-alumni per angkatan,”</i> ujarnya<br /><br />Sementara Wakil Ketua DPRD Surabaya Drs. A. Hermas Thony, M.Si (Selasa, 31 Mei 2022) kepada beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp mengatakan, <i>“Kop Suratnya mestinya pengurus Alumni”</i>.<br />    <br />Namun yang menjadi pertanyaan dari hal tersebut diatas adalah, apakah sah secara hukum atau peraturan perundang-peruangan yang berlaku Kepala Sekoleh SMP Negeri diperbolehkan dan atau diperkenankan membuat surat permohonan bantuan dana ataupun barang kepada pihak lain untuk keperluan yang ada di SMPN tersebut SMPN adalah milik Pemkot Surabaya?<br /><br />Apakah pembangunan Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya dibangun dengan menggunanakan uang milik Pemkot Surabaya tanpa fasilitas seperti yang diajukan oleh Kepala SMPN 9 atau menggunakan uang pribadi atau sumbangan pihak lain?<br /><br />Yang anehnya adalah penjelasan Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd yang mengatakan bahwa surat permohanan bantuan sarana prasarana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya ditandatangani tanpa mengecek dengan alasan karena ada kegiatan<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, alamat Alumni SMPN 9 Surabaya yang sama persis dengan alamat Sekolah SMPN 9 Surabaya di Potroagung No 1 Surabaya pada hal alamat faktanya adalah berbeda alias tidak sama.<br /><br />Apakah memang Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd tidak mengetahui tentang pembentukan dan pengurus serta alamat organisasi Almuni SMPN 9 ?. <br /><br />Dan yang lebih menarik adalah terkait Nomor surat permohonan bantuan sarana prasana Masjid Nur Jannah SMPN 9 Surabaya yang dibuat oleh Kepala sekolah SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd, yaitu Nomor; P9/2020. <br /><br />Sementara, <i>sesuai Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, P-9 adalah kode administrasi perkara pidana yaitu Surat Panggilan Saksi / Tersangka.</i> (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Regional Permohonan Bantuan Sarpras Masjid Oleh Kepala SMPN 9 Ke Alumni Jadi Polemik?

Kepala SMPN 9 Surabaya, Hj. Siti Erum Megawati, S.Pd., M.Pd : “Sudah di proses di Surabaya dan sudah dinyatakan selesai” . Benarkah? B...

Perjakum Jatim Gelar Acara Halalbihalal

02.07 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj28RtJgux1VnR7YvcIf4ElRy-RAJVjO3ByxBRd29Qgcnj-OX6wxKGP0wqd3Cz1MtSEgEdxlkZ6KO55_elGfwlprQSs_6Y-wgYzgHbV2noO04NLUL6hDcTNvqYhQlRjAyDZ_K3aeJQUSICTydiSYELkbfdI-Gg_eaPAJXMiG-xsZS6rcz3NfKYhBR7G/s825/jentar.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="825" data-original-width="699" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj28RtJgux1VnR7YvcIf4ElRy-RAJVjO3ByxBRd29Qgcnj-OX6wxKGP0wqd3Cz1MtSEgEdxlkZ6KO55_elGfwlprQSs_6Y-wgYzgHbV2noO04NLUL6hDcTNvqYhQlRjAyDZ_K3aeJQUSICTydiSYELkbfdI-Gg_eaPAJXMiG-xsZS6rcz3NfKYhBR7G/w339-h400/jentar.jpg" width="339" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ketua Perjakum Jatim Jentar Sitinjak       </span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) mengadakan acara Halalbihalal pada Minggu, 22 Mei 2022 di D'selera family Jl. Dinoyo 92 Surabaya yang dihadiri anggota, Ketua Jentar Sitinjak dan Biro Hukum Perjakum Jatim Apriadi E Sitinjak, SH <br /><br />Dalam sambutannya Jentar menyampaikan bahwa diadakannya acara Halalbihalal ini adalah bertujuan untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya khususnya sesama anggota Perjakum Jatim agar selalu terjalin persaudaraan <br /><br />"Saya mengucapkan maaf lahir batin bila ada kesalahan, kekilafan maupun kekurangan selama ini. Sebab manusia tidak luput dari kesalahan" ucap Jentar<br /><br />Jentar mengatakan, bahwa tujuan dari dibentuknya organisasi Perjakum Jatim ini adalah untuk bisa saling meningkatkan pengetahuan sebagai Jurnalis dengan cara saling berbagi pengalaman dan perlu pengorbanan karena apapun yang kita lakukan belum tentu dipandang baik oleh orang lain<br /><br />"Berorganisasi memang perlu pengorbanan. Meskipun kita berbuat baik berartun-tahun, tapi sekali kita berbuat salah maka yang salah itulah dilihat orang'" ujarnya  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya Jentar menyampaikan rasa kekecewaannya karena ketidak 
hadiran para anggota Perjakum Jatim. Padahal Jentar berharap bahwa acara
 Halalbihalal ini dapat dihadiri oleh seluruh anggota agar dapat saling 
bermaaf-maafan sesama anggota Perjakum Jatim <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisYFByhQZ5mF06yAra165Q33liTuSoq70Ex48_KvgQm394UjQTXiUlVIZZ_VYLqO28h7HymqNHiLTd9v8xo1hvM-HcQHX7_zqtypEbx5Kl8C97k8aKyV0exkuqEbu8EIBGPgjAttN1Pn9gRWGezBOOAFHL1NeyWJt9GjGV9bblcsp2Q_uqslRuZVSB/s1152/2...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="532" data-original-width="1152" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisYFByhQZ5mF06yAra165Q33liTuSoq70Ex48_KvgQm394UjQTXiUlVIZZ_VYLqO28h7HymqNHiLTd9v8xo1hvM-HcQHX7_zqtypEbx5Kl8C97k8aKyV0exkuqEbu8EIBGPgjAttN1Pn9gRWGezBOOAFHL1NeyWJt9GjGV9bblcsp2Q_uqslRuZVSB/w640-h296/2...jpg" width="640" /></a></div>"Sedikit rasa kecewa ada karena ternyata banyak yang tidak hadiri. Padahal acara Halalbihalal ini adalah tujuannya untuk menjalin silaturahmi antar anggota sebagai Jurnalis yang berbeda Media," ungkapnya<br /><br />"Ketidak hadiran tema -teman, lanjut Jentar, mungkin ada keperluan lain yang lebih penting" lanjut Jentar<br /><br />Jentar berharap, semoga dilain kesempatan bila ada acara, supaya dapat dihadiri oleh seluruh anggota agar kekompakan dan persaudaraan terlihat nyata sekalipun dengan sederhana<br /><br />Masih menurut Jentar, bahwa kebahagiaan dan kepuasan menikmati suatu makanan atau hidangan bukan dilihat dari kemehawahan atau jenis makanannya tetapi hati dan pikiran merasa nyaman itulah kunci kebahagiaan dan kenikmatan<br /><br />"Insyaallah, bulan depan kalau Perjakum Jatim ada rejeki, kita akan mengadakan rekreasi ke luar kota walaupun dekat yang penting berbeda susasanan dari hiruk pikuk Kota Surabaya. Yang penting kedepan lebih baik dan tidak ada dusta diantara kita," kata Jentar<br /><br />Acara Halalbihalal ditutup dengan doa dan makan bersama yang telah disiapkan pihak  d"famili Surabaya dengan menu prasmanan yang  diiringi dengan musik Elektone. (*)<br /></div>

News Regional Perjakum Jatim Gelar Acara Halalbihalal

Ketua Perjakum Jatim Jentar Sitinjak BERITA KORUPSI .CO - Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) mengadakan acara Halalb...

Gedung Monumen Pers Perjuangan Surabaya Jadi Media Center DPP PJI

16.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwoMevOX7mGZnzCfxlNNP9qIpQOrELKIwiaZtgBz_sHjlblzFSlKZxzeiqgcZ9Gay3erEQVe4yctSiidb3fHxcGHMW5wk1TXzhQRC3INX8D3gwDHJuQUlkoAA2bpC9SSYMvS7eiR9oEp4m6kB2N5-mN3MDPZr-dKjFKl9oeEX4X9OrxKrs49Cg9S29/s1600/IMG-20220426-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="719" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwoMevOX7mGZnzCfxlNNP9qIpQOrELKIwiaZtgBz_sHjlblzFSlKZxzeiqgcZ9Gay3erEQVe4yctSiidb3fHxcGHMW5wk1TXzhQRC3INX8D3gwDHJuQUlkoAA2bpC9SSYMvS7eiR9oEp4m6kB2N5-mN3MDPZr-dKjFKl9oeEX4X9OrxKrs49Cg9S29/s16000/IMG-20220426-.jpg" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Gedung Monumen Pers Perjuangan Surabaya jalan Tunjungan No. 100 Surabaya menjadi Sekretariat Media Center DPP PJI (Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonesia). Saat ini ruang kantor sedang dalam proses renovasi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ketua Umum PJI Hartanto Boechori.<br /><br />Hartanto Boechori mengatakan, Gedung Cagar Budaya yang sarat menyimpan Sejarah Perjuangan Pers ’45 itu, juga akan difungsikan sebagai virtual office sekurangnya 400-500 media Media Pers. Selain itu sebagai Sekretariat Depkumham PJI (Departemen Hukum dan HAM DPP PJI) dan Sekretariat Deppush Pers PJI (Departemen Pusat Usaha Pers DPP PJI) yang berfungsi sebagai penopang perputaran organisasi PJI.<br /><br /> “Dan untuk mengingatkan kembali peran penting Monumen Pers Perjuangan Surabaya bagi kemerdekaan Indonesia, maka sesi pertama giat berbagi 1000 paket takjil DPP PJI tahun 2022, Selasa 26/4, dilaksanakan di Monumen Pers jalan Tunjungan 100 Surabaya. Takjil yang dibagikan pada sesi pertama ini 1000 paket”, ujar Boechori<br /> <br />Tahun ini, lanjut Boechori, DPP PJI membagikan 1350 paket takjil. Pembagian dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama Selasa 26/4 di Monumen Pers Surabaya sebanyak 1000 paket dan sesi kedua 350 paket di Jalan Tambangboyo 176 Surabaya, Rabu 27/4. Berbagi takjil DPP PJI tahun ini mengusung thema, “Indahnya berbagi menjalin kerukunan dan toleransi antar agama, mendulang manfaat bulan Suci Ramadhan 2022”.   </div><div style="text-align: justify;"><br />“Kegiatan sosial berbagi takjil selama bulan Ramadhan merupakan agenda tahunan rutin DPP PJI. Seluruh paket takjil hasil urunan anggota PJI. Inilah hebatnya anggota PJI”, ujar Boechori dengan nada bangga. Kegiatan seperti ini untuk lebih mempererat tali persaudaraan PJI dengan masyarakat, khususnya umat Muslim yang sedang menjalankan Ibadah Puasa. Semoga kegiatan ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. ujarnya<br /><br />Hartanto Boechori menyampaikan, “saat ini ruang sekretariat Media Center DPP PJI di Monumen Pers sedang dibenahi. Insya Allah bulan ini tuntas. Peresmian ‘Media Center DPP PJI - Monumen Pers’ akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei mendatang. <br /><br />“Hari yang sama akan diadakan ‘Ritual Pencucian Monumen Pers’ untuk merayakan Hari Pers Dunia yang seharusnya 3 Mei 2022 sekaligus memperingati Hari Kebangkjitan Nasional dilanjutkan acara Halal Bihalal anggota PJI. Hari Pers Dunia (World Press Freedom day)  seharusnya 3 Mei, namun tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu karena berbarengan dengan Idul Fitri,” paparnya.<br /><br />Pembagian 1000 paket takjil di Monumen Pers Surabaya dilaksanakan ramai-ramai dengan sekitar 50 Anggota PJI di Surabaya dari berbagai Media turun ke jalan. Pembagian 1000 paket takjil berlangsung lancar. Pengaturan Lalu-Lintas jalan diatur personil Polisi dari Polsek Genteng. Ada penerima paket takjil yang memekikkan, “Hidup PJI. PJI Hebat’. (*/Redaksi)<br /></div>

News Regional Gedung Monumen Pers Perjuangan Surabaya Jadi Media Center DPP PJI

BERITA KORUPSI .CO - Gedung Monumen Pers Perjuangan Surabaya jalan Tunjungan No. 100 Surabaya menjadi Sekretariat Media Center DPP PJI (De...

Korupsi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng: Jerat Korporasi dan Benahi Tata Niaga Minyak Goreng!

02.46 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#3 Grup Penerima Insentif Biodiesel dari BPDPKS Terlibat Korupsi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng!#</b></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFSuCFLE7g-3k_5Sy0up1KvChpfB5Ptvnyl8Mjmi1CmlxBTOt3TnWU-L2guhL0HxVb77cAnEubvbHyg9uG9OJuRRCaWrvKgMKHH_y-ELF_-dlqI5jeOoLktu3SJXKAQFLOwGlWDhPMpP-K9q_3xjCciy56fnONWoadHuxzjnREcLMaDIDU89FXJceM/s750/Kemendag.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="421" data-original-width="750" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFSuCFLE7g-3k_5Sy0up1KvChpfB5Ptvnyl8Mjmi1CmlxBTOt3TnWU-L2guhL0HxVb77cAnEubvbHyg9uG9OJuRRCaWrvKgMKHH_y-ELF_-dlqI5jeOoLktu3SJXKAQFLOwGlWDhPMpP-K9q_3xjCciy56fnONWoadHuxzjnREcLMaDIDU89FXJceM/w640-h360/Kemendag.jpeg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>Jakarta, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.COO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Polemik langka dan mahalnya minyak goreng telah berlangsung berlarut-larut tanpa penanganan efektif dari pemerintah. Di tengah polemik tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) sebagai tersangka korupsi pemberian Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO). Pejabat Kemendag tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 pihak lain dari group perusahaan penikmat insentif sawit terbesar. Hal ini disampaikan dalam siaran Pers Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis, 20 April 2022<br /><br />Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) sempat digaungkan menjadi senjata pamungkas Kemendag untuk menangani langka bahan baku minyak goreng. Melalui kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 tahun 2022 tersebut, pemerintah mewajibkan eksportir CPO untuk terlebih dulu memasok minimal 20% dari volume ekspornya untuk kebutuhan domestik.<br /><br /> Satu sisi, kebijakan DMO diharapkan menjadi jurus paksa pemerintah terhadap eksportir agar memasok kebutuhan dalam negeri jika ingin mendapat PE. Bersama dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah bermaksud menjaga stok dan kestabilan harga. Namun di sisi lain, angka 20% dalam bisnis merupakan angka yang signifikan sehingga tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut membuat persetujuan ekspor rentan suap/ transaksional. Kebijakan tersebut juga tak disertai sanksi yang signifikan, misalnya dikaitkan dengan Hak Guna Usaha (HGU) sawit. Hal tersebut mengingat pelaku usaha sawit dan pengolahan CPO terbesar saling terintegrasi dengan produsen minyak goreng.<br /><br /> Pada 9 Maret 2022, Menteri Perdagangan menyebut stok minyak goreng sudah melebihi kebutuhan nasional. Telah ada 415.787 ton minyak goreng yang diperoleh dari skema DMO untuk didistribusikan ke pasar. Tak sampai 1 bulan dari klaim keamanan stok tersebut, Menteri Perdagangan melalui mencabut HET minyak goreng kemasan. HET hanya berlaku untuk minyak goreng curah dengan harga setara minyak goreng kemasan sebelum HET dicabut, yaitu Rp 14.000 per liter. Selain kritik publik, kebijakan tersebut berbuah masalah baru, yaitu dioplosnya minyak goreng curah menjadi kemasan sehingga langka di pasar.<br /><br /> Dugaan suap Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana bersama 3 individu dari PT Wilmar Nabati Indonesia, Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas dapat dilihat menjadi salah satu sebab tidak efektifnya DMO dan HET. Namun dalam kasus ini, Kejagung perlu menelusuri dugaan keterlibatan korporasi dan aktor lain lain, khususnya pejabat di Kemendag. Korporasi adalah pihak yang akan diuntungkan apabila persetujuan ekspor dikeluarkan tanpa persyaratan dalam kebijakan DMO dan DPO.<br /><br /> Di tengah polemik minyak goreng yang mendapat sorotan tajam Presiden dan publik luas, Kemendag semestinya memperkuat pengawasan atas setiap implementasi kebijakan penanganan minyak goreng. Terlebih mengenai celah suap dari korporasi yang terdampak kebijakan DMO, DPO, dan HET. Bagaimana kebijakan tersebut diawasi dan dievaluasi oleh inspektorat kementerian dan Menteri Perdagangan?<br /><br /> Selain menjabat sebagai Dirjen Daglu Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana juga masuk dalam jajaran dewan pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebelumnya, namanya telah beberapa kali disebut dalam sejumlah kasus korupsi, seperti pada kasus suap pengurusan kuota dan izin bawang putih di tahun 2019 dan pada kasus dugaan suap kuota impor ikan di Perum Perindo pada tahun yang sama. Melihat rekam jejaknya yang sudah bermasalah Menteri Perdagangan seharusnya tidak mempercayakan jabatan Dirjen Daglu yang sangat strategis, khususnya di tengah polemik minyak goreng kepadanya.<br /><br /> Jika dilihat dari profilnya, ketiga perusahaan yang terlibat dalam kasus penerbitan PE terkait komoditas CPO yang tidak memenuhi persyaratan ini merupakan pelaku-pelaku besar industri sawit dan produsen minyak goreng. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang juga banyak menyalurkan minyak sawit untuk biodiesel dan karenanya mendapat insentif triliunan rupiah dari dana pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh BPDPKS di masa Indrasari Wisnu Wardhani menjadi anggota dewan pengawasnya. Sejak 2015, 9 perusahaan yang diduga terafiliasi dengan 3 grup perusahaan tersebut mendapatkan insentif BPDPKS lebih dari Rp 66,4 triliun. Nominal tersebut setara 60% dari total insentif BPDPKS untuk 27 perusahaan tahun 2015-2021.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGcT_mGuI5mIdpuSmx_CD5hOjI5L-vLmXZLkhc-9bIVObW9yc8SU1Ermee5jkyk99m77soXLLLFpXZQxlPpsAKOLtGFVx8b4XGNcwqb3yXkR50TLekRufpjl6MYIcoktZVXF7waGMoSBzYaeRd90T2Am-kaSl5G3tZLA8Vwr6_FjekrygCgzRrZhfU/s779/tabel.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="779" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGcT_mGuI5mIdpuSmx_CD5hOjI5L-vLmXZLkhc-9bIVObW9yc8SU1Ermee5jkyk99m77soXLLLFpXZQxlPpsAKOLtGFVx8b4XGNcwqb3yXkR50TLekRufpjl6MYIcoktZVXF7waGMoSBzYaeRd90T2Am-kaSl5G3tZLA8Vwr6_FjekrygCgzRrZhfU/w640-h300/tabel.png" width="640" /></a></div>Dapat dikatakan, ketiga perusahaan yang tersangkut kasus korupsi PE CPO tersebut langganan mendapat dana dari negara sejak 2015. Ironisnya, mereka tak mendukung kebijakan Kemendag dengan mengajukan permohonan PE tanpa memenuhi syarat distribusi domestik 20%. Lebih ironis lagi, korupsi Dirjen Daglu Kemendag ini dilakukan di tengah jeritan kesulitan publik dengan ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada minyak goreng sawit curah dan kemasan. Semestinya, penindakan dan sanksi juga menjerat perusahaan sebagai suatu korporasi, tak hanya individu yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.<br /><br />Selain menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi Dirjen Daglu Kemendag dan menjerat korporasi yang diduga terlibat, pemerintah perlu menyeriusi evaluasi dan pembenahan tata niaga minyak goreng. Kasus ini lagi-lagi perlu dijadikan sebagai momentum evaluasi kebijakan dan mengasesmen masalah dari hulu, yaitu industri sawit, hingga hilirnya. Dugaan korupsi PE CPO pada dasarnya adalah persoalan di sisi hilir akibat kebijakan yang tak matang dan komitmen serta pengawasan Kemendag yang lemah.<br /><br />Merangkum catatan di atas, kami mendesak:<br />1. Kejagung menelusuri keterlibatan korporasi dan pejabat lain yang potensial turut terlibat, khususnya di Kemendag.<br /><br />2. Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang belum tuntas menangani problem minyak goreng. <br /><br />3. Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi atau review kebijakan terkait ekspor dan menguatkan komitmen keterbukaan informasi pemberian persetujuan impor.<br /><br />4. Pemerintah lintas kementerian, mulai dari Perdagangan hingga Pertanian mengevaluasi kebijakan tata niaga industri sawit dan minyak goreng demi menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng atau pangan dalam negeri dengan harga stabil yang tidak mengalami kenaikan signifikan dan menyulitkan warga.<br />   <br />5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera menuntaskan penyelidikan atas dugaan kartel dan mafia minyak goreng.<br /><br />Jakarta, 20 April 2022<br /><br />Sumber : Corruption Watch (ICW)<br />Editor      : Redaksi beritakorupsi.co <br /></div>

News Regional Tipikor Korupsi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng: Jerat Korporasi dan Benahi Tata Niaga Minyak Goreng!

#3 Grup Penerima Insentif Biodiesel dari BPDPKS Terlibat Korupsi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng!# Jakarta, BERITA KORUPSI .COO - Polemik la...

BERITAKORUPSI.CO

Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

MA Menolak Kasasi Jaksa Kejari Tanjung Perak, BB 58 Kontainer Kayu Merbau Dilelang?

Ketua KPK dan Gubernur Jatim Secara Resmi Membuka Sosialisasi Bimtek Program Desa Anti Korupsi

Putus Mata Rantai Korupsi, KPK Ajak Civitas Trunojoyo Jadi Insan Berintegritas Madura

Permohonan Bantuan Sarpras Masjid Oleh Kepala SMPN 9 Ke Alumni Jadi Polemik?

Perjakum Jatim Gelar Acara Halalbihalal

Gedung Monumen Pers Perjuangan Surabaya Jadi Media Center DPP PJI

Korupsi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng: Jerat Korporasi dan Benahi Tata Niaga Minyak Goreng!

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI