H. Darmawan Tak Tau Sebagai Pimred Majalah Aspirasi Dewan Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="433" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie5xwCP3FfbkLHP1ZhUUbMjUNKNTFFTP9g3xevDrgK2sFyhWkHzBrZqQSTajGzApOlD1yZv925mGODpjmsLBs4w2NrNTDT4Fmi2L5FtSta5GIFVEWWAP1kK0kKBIMopJOGrotOtuSVKSM/s640/DARMAWAN3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Aneh tapi nyata. Barangkali kalimat inilah yang tepat dalam struktur Redaksi Majalah Aspirasi DPRD Kota Surabaya, karena nama H. Darmawan, SH selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 tercantum sebagai Pemimpin Redaksi, namun si terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) Surabaya ini tak tahu kalau dirinya sebagai Pimred.<br /> <br /> Tidak H. Darmawan, SH sebagai Pimred,  Ratih Retnowati yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 tak tahu sebagai Redaktur. Hal itu disampaikan keduanya (H. Darmawan dan Ratih Retnowati) kepada beritakorupsi.co dari balik tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 11 Februari 2020.<br /> <br /> “Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu bagaimana pembentukannya, pengelolaannya, pendanaannya. Pokonya saya tidak tahu,” kata H. Darmwan. Hal yang sama juga disampaikan Ratih Retnowati.<br /> <br /> Saat ditanya, apakah pernah membaca Majalah itu dan pernah diwawancarai Wartwan dari Majalah tersebut. H. Darmawan mengaakui kalau dirinya pernah membaca namun tak tau kalau dirinya sebagai Pimrednya. Menurut Darmawan, dirinya tau Majalah Aspirasi Dewan saat ada wartawan hendak melakukan wawancara dan menyebutkan dari Aspirasi Dewan.<br /> <br /> “Pernah baca tapi tidak tau siapa Pimrednya. Saya tau itu saat ada wartawan mau wawancara dan menyebutkan dari Aspirasi Dewan,” ucap Darmawan.<br /> <br /> Bahkan H. Darmawan berencana akan menggungat Majalah Aspirasi Dewan Surabaya yang mencantumkan namanya sebagai Pemimpin Redaksi tanpa ada pemberitahuan apalagi persetujuannya. Yang lebih konylnya lagi, Darmawan tak tau bagaimana pengelolaannya.<br /> <br /> "Nanti akan saya gugat," kata Darmawan <br /> <br /> Terkait pengakuan Darmawan dan Ratih Retnowati, beritakorupsi.co menghubungi Armuji, selaku penanggungjawab Aspirasi Dewaan yang menjabatKetua DPRD Kota Surabaya periode 2014 – 2019 yang saat ini anggota DPRD Jatim yang juga salah satu kandidat CaWawali (Calon Wakil Wali) Kota Surabaya dengan mengirim pesan melalui App. WhastApp untuk meminta tanggapannya<br /> <br /> Namun wakil rayakat Jawa Timur ini tak mau memberikan komentar apapun kecuali hanya membaca pesan yang dikirim beritakorupsi.co ke nomor WhastAppnya. (Jen)</div>

Pemerintahan Pendidikan Regional H. Darmawan Tak Tau Sebagai Pimred Majalah Aspirasi Dewan Surabaya

BERITA KORUPSI .CO – Aneh tapi nyata. Barangkali kalimat inilah yang tepat dalam struktur Redaksi Majalah Aspirasi DPRD Kota Surabaya, ...

»

Jawaban Dua Pejabat Penegak Hukum Di Kab. Tobasa “Tak Sama”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPL5w_OjW1l79z-ysAeTDDFubNz6IlaZY6JDGEEP8-C5gsjigDva_06Q3lKzgECx0pJx_2uQ9DqqaPfH9KQL5VWq0mUcgh5kyLGNphVOfBv8Ely5JlKdHbMF4xsu7g2F06IWJIIjGuhE/s1600/Kaades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="567" data-original-width="630" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPL5w_OjW1l79z-ysAeTDDFubNz6IlaZY6JDGEEP8-C5gsjigDva_06Q3lKzgECx0pJx_2uQ9DqqaPfH9KQL5VWq0mUcgh5kyLGNphVOfBv8Ely5JlKdHbMF4xsu7g2F06IWJIIjGuhE/s640/Kaades.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto OB</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara sejak 2016”</b></span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> “Perbedaan pendapat hal biasa, namun perbedaan jawaban mungkin luar biasa”. Hal terjadi saat beritakorupsi.co menghubungi Dua pejabat Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Tobas, Sumatra Utara, atas laporan masyarakat ke Polres Tobasa melalui salah seorang pemerhati anti Korupsi yakni Obor Panjaitan pada tahun 2016 lalu terhadap Kades (Kepala Desa) Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara terkait beberapa dugaan kasus yang terjadi di Desa Tornagodang.<br /> <br /> Kedua pejabat APH yang dihubungi beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp pada Kamis, 19 Desember 2019 terkait laporan masyarakat itu adalah Kapolres Toba Samosir (Tobasa), AKBP Agus Waluyo dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara<br /> <br /> Kapolres Tobas AKBP Agus Waluyo menyampaikan melalui pesan WhastApp dari nomor +628129250XXX terkait laporan Oobor Panjaitan pada tahun 2016 mengatakan masih proses  Lidik (Penyelidikan).<br /> <br /> “Masih proses Lidik,” jawabnya melalaui pesan WhastApp. <br /> <br /> Sementara Kasi Pidsus Kejari Balige, Hiras Nainggolan menjelaskan kepada beritakorupsi.co, melalui pesan WhastApp dari nomor +628526567XXXX, telah menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan). Namun Kasi Pidsus Kejari Balige ini  menyaampaikan, bahwa dalam SPDP tersebut belum ada dentitasnya<br /> <br /> “Belum ada Identitasnya, tapi kalau lebih laanjut, coba ditanyakan kepada Polres Toba Samosir, soalnya masih ranah kewenangan Polres Toba Samosir,” katanya melalaui pesan WhastApp<br /> <br /> Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang berbunyi <i>“penyidik wajib memberitaahukan dan meyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPD) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan"</i><br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan, kalau memang pihak Polres Tobasa masih melakukan penyelidikan, lalu SPDP apa yang diterima oleh Kejari Balige ? Sementara yang ditanyakan kepada Kapolres Tobasa dan Kasi Pidsus Kejari Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utata adalah terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang ke Polres Tobasa pada taahun 2016.<br /> <br /> Seperti yang diberitaka sebelumnya. Masyarakat Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara melalui salah seorang pemerhati Anti Korupsi, Obor Panjaitan menunggu hasil laporan Polisi di Polres Tobasa (Toba Samosir), Sumatra Utara terkait beberapa kasus yang terjadi di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara yang hingga saat ini “tak kunjung jelas”<br /> <br /> Obor Panjaitan saat menghubungi beritakorupsi.co mengatakan, bawah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat Desa Tornagodang, diantaranya dugaan Korupsi dan Suap, penyimpangan Mesin bantuan pemerintah, dan penyimpangan bantuan bibit padi, ternak Kerbau dan bantuan bibit Jagung hibrida.<br /> <br /> “Jauh sebelum bergulirnya Dana Desa tahun 2015, saya sudah banyak menerima pengaduan dari wargwa DesaTarnagodang terkait adanya perbuataan melawan hukum oleh Kepala Desa sejak 2014,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Tuduhan-tuduhan adanya dugaan kecurangan Kades menurut warga, diantaranya ; 1. Terlibat korup dan menerima suap.  Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah sekitar tahun 2014. Peran Kades sangat signifikan pada proyek Cetak Sawah senilai Rp1,6 milliyar. Alhasil impian warga Desa Tornagodang mendapat perluasan sawah sirna. Kasus cetak sawah ini terjadi tahun 2013. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya Kabid Distan (Dinas Pertanian) Kab. Tobasa Sabar Siagian sampai Inkrach masuk penjara hingga dipecat,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Adanya dugaan Penggelapan dan pencurian mesin serut bantuan Dinas Koperindag Kabupaten Tobasa sektar tahun 2016, Kades menjual ke Desa sekitar Silimbat, walau setelah dirinya terlapor, barang yang sempat dijual ditebus lagi. Dugaan pencurian bantuan padi, ugaan penggelapan ternak kerbau dan Bibit jagung hibrida. ” ungkap Obor Panjaita.<br /> <br /> Menurut Obor Panjaitan, bahwa warga Desa Tarnagodang beberapa kali mendatangai pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Juga Polres maupun ke Dinas terkait, namun tak ada tanggapan, sehingga warga Desa Tarnagodang mengadukannya ke Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Ini tentu ada bukti, yakni warga bolak balik ke Kejari juga ke Polres. Paling sering ke Dinas Terkait namun warga merasa buntu, sehingga berkali kali memelepon dan mengadu ke saya yang notabene asli warga Desa Tornagodang,” ucap Obor Panjaitan<br /> <br /> “Terparah Kades ini sampai ingin membunuh warga desa. Kejadiannya ada 3 warga melaporkannya ke Kejari Balige Kabuppaten Tobas. Tau diri nya dilapor,  saat itu Kades menebar teror mengancam akan memenggal kepala ke-3 warga itu karena berani melapor. Peristiwa ancaman bunuh ini kembali diadukan warga ke saya,” ujar Obor Panjaitan<br /> <br /> Dari pengaduan warga Desa Tarnagodang yang diterima Obor Panjaitan, kemudian dilaporkannya ke Polda Sumatra Utara. Menurut Obor Panjaitan, dari laporannya itu kemudian diteruskan ke Polres Tobasa, dan Polres Tobasa pun telah memanggil Obor Panjaitan, dan juga menerima Surat Pemberitahuan dari Polres sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan sejak saat itu (2017), tak ada lagi informai yang diterima Obor Panjaitan dari pihak Kepolisian.<br /> <br /> “Melihat hal tersebut diatas, maka saya melihat situasi kampung sudah tidak kondusif sehingga saya melaporkan ke Polres Tobasa demgan cara lapor via Elektronik milik Poldasu (Polda Sumatra Utara) pada 2016 silam. Setelah mengisi formulir pelaporan, saya langsung memberi tahu ke pihak Polda Sumatera utara melalui Kabid Humas, dan diatensi ke Polres Tobasa. Sejak saya lapor 2016, saya menerima SP2HP sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan pada 2018, kembali saya dapat surat panggilan undangan klarifikasi agar saya hadir dihadapan penyidik Kepolisian Resort Tobasa. Sejak itu saya tidak tau lagi, sebab tidak ada lagi pemberitahuan dari Polisi,” ujar Obor Panjaitan.<br /> <br /> Lebih lanjut Obor Panjaitan menjelaskan, pada Desember 2019, dirinya telah mendapat Informasi bahwa Kejari Balige telah menerima SPDP dari Polres Tobas.<br /> <br /> “Saya mendapat informasi bahwa Polres telah mengerimkan SPDP ke Kejari Balige, dan hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Balige saat saya klarifikasi,” ujarnya.<br /> <br /> Terkait apa yang disampaikan Obor Panjaitan kepada beritakorupsi.co, hingga berita ini ditulis, pihak Kejari Balige maupun Polres Tobas belum dapat dikonfirmasi. <br /> <br /> Sumber : Obor Panjaitan<br /> Editor : Jen</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Jawaban Dua Pejabat Penegak Hukum Di Kab. Tobasa “Tak Sama”

Foto OB “Terkait laporan masyarakat terhadap Kades Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara sejak 2016” BE...

»

Menunggu Hasil Laporan Polisi Di Polres Tobasa Sejak 2016

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdoVT7BjzErxXJxCIX8Agw-K8jda0LBcHm9Uu6ogdnZ10g7IP1_xyzuNWJtyvle0b_0DfhCc4oVFFpwTBWTTVVQ5RD4w6rlV3Q6976BUvkuwqLe5AV_J_002i-khpKLvzEQB0U7d8RUGs/s1600/Desa+Tarnagodang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="572" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdoVT7BjzErxXJxCIX8Agw-K8jda0LBcHm9Uu6ogdnZ10g7IP1_xyzuNWJtyvle0b_0DfhCc4oVFFpwTBWTTVVQ5RD4w6rlV3Q6976BUvkuwqLe5AV_J_002i-khpKLvzEQB0U7d8RUGs/s1600/Desa+Tarnagodang.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto : OP</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Dan itupula yang dialami Obor Panjaitan, salah seorang pemerhati Anti Korupsi yang menunggu hasil laporan Polisi yang dilaporkannya di Polres Tobasa (Toba Samosir), Sumatra Utara terkait beberapa kasus yang terjadi di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, Sumatra Utara yang hingga saat ini “tak kunjung jelas”<br /> <br /> Padahal, Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan maupun Kepolisian termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selalu mengatakan, agar masyarakat melaporkan bila ada kasus dugaan Korupsi.<br /> <br /> Hal itu disampaikan langsung oleh Obor Panjaitan saat menghubungi beritakorupsi.co melalui telepon selule maupun melalui pesan WhastApp, pada Senin, 16 Desember 2019, sekitar pukul 22.30 WIB<br /> <br /> Kepada beritakorupsi.co Obor Panjaitan mengatakan, bawah dirinya banyak menerima pengaduan dari masyarakat Desa Tarnagodang, diantaranya dugaan Korupsi dan Suap, penyimpangan Mesin bantuan pemerintah, dan penyimpangan bantuan bibit padi, ternak Kerbau dan bantuan bibit Jagung hibrida.<br /> <br /> “Jauh sebelum bergulirnya Dana Desa tahun 2015, saya sudah banyak menerima pengaduan dari wargwa DesaTarnagodang terkait adanya perbuataan melawan hukum oleh Kepala Desa sejak 2014,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Tuduhan-tuduhan adanya dugaan kecurangan Kades menurut warga, diantaranya ; 1. Terlibat korup dan menerima suap.  Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah sekitar tahun 2014. Peran Kades sangat signifikan pada proyek Cetak Sawah senilai Rp1,6 milliyar. Alhasil impian warga Desa Tornagodang mendapat perluasan sawah sirna. Kasus cetak sawah ini terjadi tahun 2013. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya Kabid Distan (Dinas Pertanian) Kab. Tobasa Sabar Siagian sampai Inkrach masuk penjara hingga dipecat,” kata Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Adanya dugaan Penggelapan dan pencurian mesin serut bantuan Dinas Koperindag Kabupaten Tobasa sektar tahun 2016, Kades menjual ke Desa sekitar Silimbat, walau setelah dirinya terlapor, barang yang sempat dijual ditebus lagi. Dugaan pencurian bantuan padi, ugaan penggelapan ternak kerbau dan Bibit jagung hibrida. ” ungkap Obor Panjaita.<br /> <br /> Menurut Obor Panjaitan, bahwa warga Desa Tarnagodang beberapa kali mendatangai pihak  Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Juga Polres maupun ke Dinas terkait, namun tak ada tanggapan, sehingga warga Desa Tarnagodang mengadukannya ke Obor Panjaitan.<br /> <br /> “Ini tentu ada bukti, yakni warga bolak balik ke Kejari juga ke Polres. Paling sering ke Dinas Terkait namun warga merasa buntu, sehingga berkali kali memelepon dan mengadu ke saya yang notabene asli warga Desa Tornagodang,” ucap Obor Panjaitan<br /> <br /> “Terparah Kades ini sampai ingin membunuh warga desa. Kejadiannya ada 3 warga melaporkannya ke Kejari Balige Kabuppaten Tobas. Tau diri nya dilapor,  saat itu Kades menebar teror mengancam akan memenggal kepala ke-3 warga itu karena berani melapor. Peristiwa ancaman bunuh ini kembali diadukan warga ke saya,” ujar Obor Panjaitan<br /> <br /> Dari pengaduan warga Desa Tarnagodang yang diterima Obor Panjaitan, kemudian dilaporkannya ke Polda Sumatra Utara. Menurut Obor Panjaitan, dari laporannya itu kemudian diteruskan ke Polres Tobasa, dan Polres Tobasa pun telah memanggil Obor Panjaitan, dan juga menerima Surat Pemberitahuan dari Polres sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan sejak saat itu (2017), tak ada lagi informai yang diterima Obor Panjaitan dari pihak Kepolisian.<br /> <br /> “Melihat hal tersebut diatas, maka saya melihat situasi kampung sudah tidak kondusif sehingga saya melaporkan ke Polres Tobasa demgan cara lapor via Elektronik milik Poldasu (Polda Sumatra Utara) pada 2016 silam. Setelah mengisi formulir pelaporan, saya langsung memberi tahu ke pihak Polda Sumatera utara melalui Kabid Humas, dan diatensi ke Polres Tobasa. Sejak saya lapor 2016, saya menerima SP2HP sebanyak dua kali pada tahun 2017. Dan pada 2018, kembali saya dapat surat panggilan undangan klarifikasi agar saya hadir dihadapan penyidik Kepolisian Resort Tobasa. Sejak itu saya tidak tau lagi, sebab tidak ada lagi pemberitahuan dari Polisi,” ujar Obor Panjaitan.<br /> <br /> Lebih lanjut Obor Panjaitan menjelaskan, pada Desember 2019, dirinya telah mendapat Informasi bahwa Kejari Balige telah menerima SPDP dari Polres Tobas.<br /> <br /> “Saya mendapat informasi bahwa Polres telah mengerimkan SPDP ke Kejari Balige, dan hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Balige saat saya klarifikasi,” ujarnya.<br /> <br /> Terkait apa yang disampaikan Obor Panjaitan kepada beritakorupsi.co, hingga berita ini ditulis, pihak Kejari Balige maupun Polres Tobas belum dapat dikonfirmasi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sumber : Obor Panjaitan</div> <div style="text-align: justify;"> Editor : Jen</div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Menunggu Hasil Laporan Polisi Di Polres Tobasa Sejak 2016

Foto : OP BERITA KORUPSI .CO – Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Dan itupula yang dialami Obor Panjaitan, salah seora...

»

Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad : Dewan Hanya Memberi Rekomondasi, Kalau Pemecatan Kadinkes Itu Kewenangan Bupati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaYWQiU_NqW8sHnQ_cPYCXKbXfo940h79RN-N9Fr3evHhRfqcqv3iits6nyudTedQUV6G4KgldjpbvQd7UPVRi00pg-4haAXtZUY0Ulyf6w-bdJKGPim9IZspISrwM5EU996MFj_FmOGU/s1600/20191026_041028.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="299" data-original-width="207" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaYWQiU_NqW8sHnQ_cPYCXKbXfo940h79RN-N9Fr3evHhRfqcqv3iits6nyudTedQUV6G4KgldjpbvQd7UPVRi00pg-4haAXtZUY0Ulyf6w-bdJKGPim9IZspISrwM5EU996MFj_FmOGU/s640/20191026_041028.jpg" width="443" /></a></div> <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO </b>–“Ibarat ungkapan, air mengalir dari ketinggian ke tempat yang renda, kalau uang dari bahwan ke atasan”, seperti yang kembali terjadi di Kabupaten Gresik terkait pemotongan gaji pegawai Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Gresik yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, drg. SG. <br /><br />Sebelumnya, pada taahun sejaak 2014 - 2017 lalu, 2 (dua) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yaitu dr. Sugeng dan dr. H.M. Nurul Dholam yang menggantikan dr. Sugeng, juga pernah melakukan pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di 32 Puskesmas Kabupaten Gresik pada tahun yang jumlahnya sebesar Rp.2.451.370.985. <br /><br />Anehnya, yang diseret Kejari Gresik ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili hanyalah dr. H.M. Nurul Dholam yang sudaah divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara dr. Sugeng hingga hari ini, “aman dan nyaman”. Pada hal dalam surat dakwaan JPU sangat jelas menyebutkan, bahwa pemotongan itu sudah berlangsung sejak 2014 dimana dr. Sugeng menjabat sebagai Kepala Dinas.<br /><br />Kemudian hal yang sama juga terjadi di BPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019 sejumlah Rp2.1 miliyar. Dalam kasus ini tak jauh beda dengan di Dinkes Kab. Gresik tahun 2014 -2017. Tiga Kepala BPAKD Kab. Gresik yaitu Yetty Sri Suparyati (sudaah pensiun), Andhy Hendro Wijaya (Sekda Gresik) dan M. Mukhtar.<br /><br />Dalam kasus ini, baru terdakwa M. Mukhtar yang sudah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara Andhy Hendro Wijaya baru sekitar sepekan yang lalu ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Gresik.<br /><br />Terkait pemotongan gaji sekitar 900 pegawai Dinkes Kabupaten Gresik yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas, Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik langsung bereaksi dengan memanggil drg Saifudin Ghozali selaku Kepala Dinas Kesehatan.<br /><br />Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komis IV DPRD Kab. Gresik, Muhammad saat dihubungi beritakorupsi.co melalui saluran telephon genggamnya, Selasa, 29 Oktober 2019.<br /><br />Muhammad menjelaskan, Komisi IV akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk diminta penjelasannya terkait pemotongan itu, apakah ada dasar hukumnya.<br /><br />“Besok (hari ini, 30 Oktober 2019) Komisi IV akan memanggil yang bersangkutan, dan meminta penjelasan terkait pemotongan itu, apakah ada dasar hukumnya,” kata Muhammad.<br /><br />Saat disinggung, sangsi terberat yang akan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan andaikan pemotongan itu tidak ada dasar hukumnya, Ketua Komis IV ini menjelaskan, bisa berupa pencopotan jabatan hingga pemecatan, namun hal itu adalah kewenangan Bupati.<br /><br />“Bisa berupa pencoptan jabatan ataau pemecatan. Namun itu adalah kewenangan Bupati, Dewan hanya memberikan rekomondasi,” lanjutnya.<br /><br />Saat ditanya kembali, apakah pemotongan gaji pegawai itu termasuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Mohammad menjelaskan, bahwa itu ada di Inspektorat.<br /><br />“Kalau itu tergantung hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujarnya.<br /><br />Sementara hingga saat ini, berdasar infirmasi yang didapat beritakorupsi.co dilapangan, belum ada hasil keputusan dari Inspektorat Kabupaten Gresik, apakah itu termasuk pelaanggaran dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau hal bisa. Sementara Wakil Bupati Gresik, Qosim, tak mau memberi komentar saat dihubungi beritakorupsi.co melalui pesa WhastApp ke Nomor Hand Phonnya. (Red dan Biro Gresik)

News Pemerintahan Tipikor Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad : Dewan Hanya Memberi Rekomondasi, Kalau Pemecatan Kadinkes Itu Kewenangan Bupati

BERITA KORUPSI .CO –“Ibarat ungkapan, air mengalir dari ketinggian ke tempat yang renda, kalau uang dari bahwan ke atasan”, seperti yang k...

»

“Jalan Kelam” Pemberantasan Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh57-LeWYyiYhyphenhyphentoiRBC0-g3t0yFnleOa8fo8IphayZE2Wnm1hxRoy5M6JyOC41k0eMl7ugwepSeg8s2zA1rNdeNYqIYlXf6T7Izw0GDZ1SD4S04CAk3FpsYu2jLwQMvrnTDJ3dTAbsGi8/s1600/mail.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="1600" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh57-LeWYyiYhyphenhyphentoiRBC0-g3t0yFnleOa8fo8IphayZE2Wnm1hxRoy5M6JyOC41k0eMl7ugwepSeg8s2zA1rNdeNYqIYlXf6T7Izw0GDZ1SD4S04CAk3FpsYu2jLwQMvrnTDJ3dTAbsGi8/s640/mail.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#Catatan Indonesia Corruption Watch Pengesahan Revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002#</span><br /> <br /> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Pemberantasan korupsi kian terancam. Pada pekan lalu DPR bersama dengan pemerintah telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal yang pasti, keseluruhan poin dalam UU tersebut akan melemahkan KPK dan menjadi titik mundur pemberantasan korupsi di Indonesia. <br /><br />Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) revisi UU KPK bukan barang baru. Sejak 2010 lalu,  DPR dan pemerintah saling bergantian mengusulkan perubahan, mulai dari pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kerugian negara yang bisa diusut KPK, eksistensi waktu kelembagaan, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sampai pada pengaturan penyadapan. Narasi penguatan yang selama ini disebutkan oleh DPR ataupun pemerintah hanya sekadar halusinasi belaka. <br /><br /><b>Berikut poin-poin krusial dalam revisi UU KPK yang dikhawatirkan memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi, diantaranya ; </b><br /><b>1. KPK Tidak Lagi Lembaga Negara Independen </b><br />Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. <br /><br />Penjelasan: Aturan ini bertabrakan dengan empat putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus, yakni tahun 2006, 2007, 2010, dan 2011. Pada putusan tersebut menegaskan bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK sebelumnya. <br /><br /><b>2. Pembentukan Dewan Pengawas </b><br />Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas a) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; <br /><br />Penjelasan: Konsep lembaga negara independen pada dasarnya tidak mengenal kelembagaan pengawas, namun yang dijadikan fokus adalah membangun sistem pengawasan. Jadi, secara konsep teori logika DPR dan pemerintah keliru. KPK sendiri selama ini telah diawasi oleh publik, dalam hal keuangan mekanisme audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, kinerja melalui DPR dengan forum Rapat Dengar Pendapat, dan lembaga anti rasuah itu secara berkala melaporkan kinerja kepada Presiden. Khusus langkah penindakan, KPK bertanggung jawab pada institusi kekuasaan kehakiman.<br /><br /><b>3. Kewenangan Berlebih Dewan Pengawas </b><br />Pasal 37 B ayat (1) huruf b: Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; <br /><br />Penjelasan: Kewenangan pro justicia seperti itu semestinya tidak diberikan pada organ khusus yang semestinya bekerja pada tataran pengawasan administratif. Sekalipun Dewan Pengawas tidak dibutuhkan KPK saat ini, namun dengan kewenangan besar seperti itu terlihat pembentuk UU tidak memahami bahwa dalam regulasi KUHAP hanya institusi Pengadilan yang berwenang mengeluarkan izin. Sedangkan Dewan Pengawas sendiri bukan bagian dari penegak hukum. <br /><br /><b>4. Dewan Pengawas Campur Tangan Eksekutif </b><br />Pasal 37 E ayat (1): Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia; <br /><br />Penjelasan: Pengangkatan Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Presiden dikhawatirkan melunturkan sikap independensi penegakan hukum di KPK. Sebab, kewenangan yang diperoleh oleh Dewan Pengawas amat besar, hingga pada izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. <br /><br /><b>5. KPK Tidak Bisa Membuka Kantor Perwakilan </b><br />Pasal 19 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia; <br /><br />Penjelasan: Pasal ini jelas menghilangkan kewenangan KPK untuk membuka kantor perwakilan di daerah provinsi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) UU KPK sebelumnya. Mengingat maraknya kejahatan korupsi pada tingkat provinsi ataupun level kota harusnya opsi KPK dapat membuka kantor perwakilan tetap dimasukkan. <br /><br /><b>6. Kaum Muda Tidak Bisa Menjadi Pimpinan KPK </b><br />Pasal 29 huruf e: Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; <br /><br />Penjelasan: Tidak ada argumentasi logis yang membenarkan Pasal ini. Sebab dalam aturan sebelumnya Pimpinan KPK dapat berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun. Tentu ini akan berdampak akan hilangnya kesempatan kaum muda yang ingin mendaftar sebagai Pimpinan KPK; <br /><br /><b>7. KPK Dapat Menghentikan Penanganan Perkara </b><br />Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; <br /><br />Penjelasan: Dengan adanya Pasal ini mengartikan bahwa KPK sewaktu-waktu dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tentu poin ini akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010 yang secara tegas melarang KPK untuk mengeluarkan SP3. <br /><br />Ini semata-mata agar KPK lebih berhati-hati sebelum menentukan sebuah perkara masuk pada ranah penyidikan. Jika pun setelah masuk ranah penyidikan namun bukti yang ditemukan dinyatakan tidak cukup maka perintah putusan MK perkara itu tetap harus dilimpahkan ke persidangan dan terdakwa harus dituntut lepas atau bebas. <br /><br /><b>8. Perkara Besar Dengan Tingkat Kerumitan Tertentu Berpotensi Dihentikan </b><br />Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; <br /><br />Penjelasan: Dengan adanya batasan waktu penyidikan ataupun penuntutan hanya 2 (dua) tahun maka akan menyulitkan KPK membongkar kasus-kasus besar yang tergolong rumit dibuktikan. Contoh, perkara korupsi KTP-EL saja memakan waktu 2 tahun untuk memperoleh penghitungan kerugian negara. Lagi pun pada dasarnya setiap perkara memiliki kerumitan pengungkapan yang berbeda-beda, jadi tidak tepat jika harus dibatasi waktu tertentu. <br /><br /><b>9. Menggerus Kewenangan Pimpinan KPK </b><br />Pasal 21 ayat (4) sebagaimana diatur dalam UU KPK sebelumnya dihapus. Isinya: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyidik dan penuntut umum;<br /><br /><b>10. Pegawai KPK Akan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara </b><br />Pasal 1 angka 6, Pasal 24 ayat (2): Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara; <br /><br />Penjelasan: Selama ini tidak seluruh pegawai KPK termasuk dalam Aparatur Sipil Negara. Sebab terdapat pegawai tetap KPK dan pegawai tidak tetap. Tentu atas kondisi seperti ini diperlukan penyesuaian kondisi yang cukup panjang. <br /><br />Selain itu, poin pentingnya adalah dalam konsep lembaga negara independen salah satu cirinya adalah kemandirian dalam sumber daya manusia. Tentu jika disamakan status kepegawaian akan menghilangkan status lembaga negara independen. <br /><br /><b>11. Hilangnya Independensi KPK Dalam Perekrutan Penyelidik </b><br />Pasal 43, Pasal 43 A: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi; Persyaratan menjadi Penyelidik diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan; <br /><br />Penjelasan: Dengan adanya aturan ini menghilangkan independensi KPK dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sebab, meskipun dibuka kesempatan dari instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK namun dalam ayat selanjutnya mengharuskan adanya kerjasama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi penyelidik. <br /><br /><b>12. Menghilangkan Kewenangan KPK Mengangkat Penyidik Independen </b><br />Pasal 45, Pasal 45 A: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyeleidik Komisi Pemberantasan Korupsi; <br /><br />Penjelasan: Aturan ini menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang telah memberikan kewenangan pada KPK untuk merekrut penyidik di luar dari institusi Kepolisian ataupun Kejaksaan. <br /><br />Secara spesifik, MK menyebutkan bahwa praktik merekrut penyidik independen merupakan sebuah keniscayaan karena hal yang sama juga dilakukan oleh ICAC Hongkong dan CPIB Singapura. Lain hal dari itu penting untuk mencegah adanya loyalitas ganda ketika penyidik yang berasal dari insitusi lain bekerja di KPK. <br /><br /><b>13. Kewenangan Penyadapan KPK Terganggu </b><br />Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1): Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan; <br /><br />Penjelasan: Instrumen penyadapan merupakan salah satu alat bagi KPK untuk membongkar praktik kejahatan korupsi, utamanya pada tangkap tangan selama ini. Data<br /><br />KPK menyebutkan, bahwa sejauh ini KPK telah melakukan tangkap tangan sebanyak 123 kali dengan jumlah tersangka 432 orang. Poin pentingnya, sejak KPK berdiri hingga saat ini belum ada satupun terdakwa yang pada awalnya terjaring tangkap tangan divonis bebas oleh Pengadilan. Ini mengartikan bukti yang dihadirkan KPK ke persidangan telah teruji secara hukum. Selain itu aturan ini terlalu birokratis, karena menambah jenjang baru pemberian izin sadap, yakni Dewan Pengawas. <br /><br /><b>14. Penuntutan KPK Harus Berkoordinasi Dengan Kejaksaan Agung </b><br />Pasal 12 A: Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; <br /><br />Penjelasan: Jika ditelisik lebih jauh ketentuan ini maka institusi yang dimaksud untuk melaksanakan koordinasi bersama dengan KPK adalah Kejaksaan. KPK pada dasarnya adalah institusi penegak hukum yang menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Tentu jika harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan dipastikan mengganggu ritme kerja KPK yang selama ini dikenal cepat dalam penuntasan sebuah perkara. <br /><br /><b>15. Hilangnya Kewenangan KPK Pada Tingkat Penyelidikan dan Penuntutan </b><br />Pasal 12 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri,; b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa,; c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait <br /><br />d. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa <br /><br />e. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri, dan f. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, oenahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani <br /><br />Penjelasan: Perubahan ini tentu akan berdampak buruk bagi penegakan hukum di KPK. Bagaimanapun dalam undang-undang sebelumnya dengan kewenangan KPK yang luas pada tingkat penyelidikan sampai pada penuntutan terbukti mempermudah dan memaksimalkan kerja KPK dalam hal pengumpulan barang bukti yang nanti muaranya ada pada melancarkan proses penanganan perkara tersebut dan pembuktian kesalahan terdakwa di muka persidangan. <br /><br />Jakarta, 24 September 2019 <br />Indonesia Corruption Watch

News Pemerintahan Pidana Tipikor “Jalan Kelam” Pemberantasan Korupsi

#Catatan Indonesia Corruption Watch Pengesahan Revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002# Jakarta, berita korupsi .co - Pemberantasan koru...

»

ICW Menuntut Agar DPR Segera Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#Revisi UU KPK sarat dugaan konflik kepentingan DPR dan Pemerintah, harus hentikan pembahasan revisi UU KPK!#</span><br /> <br /> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> DPR bersama pemerintah baru saja menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Usulan perubahan ini merupakan inisiatif dari DPR. Diyakini, poin-poin perubahan tersebut akan melumpuhkan KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi.<br /><br />Jika dilihat lebih jauh, DPR seakan mempercepat pengesahan UU ini dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu. Setidaknya Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya dugaan konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan dalam sidang paripurna DPR. Berikut:<br /><br />1. Niat Lama Melemahkan KPK. <br />Dalam catatan ICW isu revisi UU KPK mulai bergulir sejak tahun 2010 silam. Dalam naskah perubahan yang selama ini beredar praktis tidak banyak perubahan, narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong saja. Mulai dari penyadapan atas izin Ketua Pengadilan, pembatasan usia KPK, kewenangan SP3, sampai pembentukan Dewan Pengawas;<br /><br /> 2. Mayoritas Perkara yang Ditangani KPK Melibatkan Aktor Politik<br />Dalam catatan KPK dari rentang waktu 2003-2018 setidaknya 885 orang yang telah diproses hukum. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang berasal dari dimensi politik;<br /><br />3. Anggota DPR Masa Periode 2014-2019 Banyak Terlibat Kasus KorupsiDalam catatan ICW sepanjang lima tahun terakhir setidaknya 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersama Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniwan, pun tak luput dari jerat hukum KPK.;<br /><br />4. Hampir Seluruh Partai Politik di DPR Periode 2014-2019 Sudah Pernah Terjaring KPK<br />Dalam catatan ICW, 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Keseluruhan anggota DPR tersebut pun berasal dari ragam partai politik. Berikut rinciannya:<br /> ⁃ Partai Golkar: 8 orang<br /> ⁃ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 3 orang<br /> ⁃ Partai Amanat Nasional: 3 orang<br /> ⁃ Partai Demokrat: 3 orang<br /> ⁃ Partai Hanura: 2 orang<br /> ⁃ Partai Kebangkitan Bangsa: 1 orang<br /> ⁃ Partai Persatuan Pembangunan: 1 orang<br /> ⁃ Partai Nasdem: 1 orang<br /> ⁃ Partai Keadilan Sejahtera: 1 orang<br /><br />5. Perkara yang Sedang Ditangani oleh KPK Banyak Melibatkan Anggota DPR<br />Publik tentu masih mengingat salah satu kasus korupsi yang secara dimensi kerugian negara besar, serta diduga melibatkan banyak pihak - eksekutif, legislatif, maupun swasta - yakni kasus KTP-Elektronik. Dalam dakwaan Jaksa untuk dua terdakwa, Irman dan Sugiharto, menyebutkan puluhan politisi DPR yang diduga turut serta menerima aliran dana dari proyek yang telah merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun.<br /><br />Atas narasi di atas, maka wajar jika publik sampai pada kesimpulan bahwa DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan. Selain dari waktu pembahasan yang tidak tepat, substansi nya pun menyisakan banyak perdebatan, dan secara kelembagaan KPK memang tidak membutuhkan perubahan UU. <br /><br />Untuk itu maka Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut agar: 1. DPR segera hentikan pembahasan revisi UU KPK. Akan jauh lebih bijaksana jika DPR memfokuskan kerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi. Seperti revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunai;<br /><br /> 2. Seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal isu revisi UU KPK dan melawan berbagai pelemahan pemberantasan korupsi;<br /><br />Jakarta, 15 September 2019<br />Sumber : ICW

News Pemerintahan Regional Tipikor ICW Menuntut Agar DPR Segera Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

#Revisi UU KPK sarat dugaan konflik kepentingan DPR dan Pemerintah, harus hentikan pembahasan revisi UU KPK!# Jakarta, berita korupsi ....

»

Pernyataan Sikap Pusat Kajian Anti Korupsi dan Dones FH UNIB

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#Pernyataan sikap Pusat Kajian Anti Korupsi (PEKARO) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menolak dan menentang revisi UU KPK#</span><br /> <br /> <br /> <b>Bengkulu, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> </b>Tantangan memberantas korupsi hari ini tidak lagi hanya mencegah dan menindak perbuatan korupsi, tapi tantangan terbesar hari ini adalah menjaga institusi yang berada di garda terdepan memberantas korupsi dari pelbagai pelemahan-pelemahan. <br /> <br /> Saat ini publik dikejutkan dengan rencana anggota DPR RI yang secara diam-diam akan merevisi kembali UU KPK. UU KPK yang akan diubah berpotensi menimbulkan ancaman dan pelemahan bagi KPK untuk mencegah dan menindak kasus korupsi di Indonesia.<br /> <br /> Itu sebabnya, kami atas nama Pusat Kajian Anti Korupsi (PEKARO) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) hari ini 10 September 2019 menyatakan sikap menentang segala upaya melemahkan dan mereduksi kewenangan KPK dalam menjalankan agenda Pemberantasan Korupsi dan meminta Presiden Joko Widodo menolak usulan revisi UU KPK sebagai bahagian dari Nawa Cita Presiden yaitu Penguatan Kelembagaan KPK dan Pemberantasan Korupsi :<br /> <br /> 1. Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S.<br /> 2. Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H.<br /> 3. Dr. Edra Satmaidi, S.H., M.H.<br /> 4. Dr.Antory Royan Adyan, SH.,M.Hum<br /> 5. Noeke Sri Wardhani SH M. Hum<br /> 6. Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.<br /> 7. Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H.<br /> 8. Ari Wirya Dinata, S.H., M.H. <br /> 9. Arini Azka Mutia, S.H., M.H. <br /> 10. Pipi Susanti, S.H., M.H. <br /> 11. Sonia Ivana Barus, S.H., M.H.<br /> 12. Wulandari, S.H., M.H. <br /> 13. Dimas Dwi Arso, S.H., M.H. <br /> 14. Nurhani Fithriah, S.H., M.H.<br /> 15. Siti Hatikasari, SH.,MH. <br /> 16. Arie Elcaputera, SH MH.<br /> 17. Zico Junius Fernando, S.H., M.H., CIL.<br /> 18. Benget Hasudungan Simatupang, S.H., M.H.Lit. <br /> 19. Asep Suherman, S.H., M.H.<br /> 20. Ari Wirya Dinata, S.H.,M.H<br /> 21. Ahmad Wali, S.H.,M.H.<br /> <br /> Sumber : ICW<br /> Editor    : Redaksi beritakorupsi.co

News Pemerintahan Regional Tipikor Pernyataan Sikap Pusat Kajian Anti Korupsi dan Dones FH UNIB

#Pernyataan sikap Pusat Kajian Anti Korupsi (PEKARO) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menolak dan menentang revisi UU KPK# ...

»

ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;">Jakarta,</span> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Dalam rilise yang disampaikan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kamis, 12 September 2019 menyapaikan, bahwa basa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK yang menyisakan banyak persoalan, kali ini lembaga anti korupsi itu mesti dihadapkan dengan ancaman legislasi oleh DPR, yakni revisi UU KPK.<br /><br />Hal yang patut untuk disesalkan adalah sikap dari Presiden Joko Widodo terkait revisi UU KPK. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada Rabu 11 September 2019 Presiden telah secara resmi mengirimkan surat kepada DPR yang menyebutkan bahwa Presiden sepakat untuk membahas ketentuan revisi UU KPK bersama DPR. Tentu ini menunjukkan ketidakberpihakan Presiden pada penguatan KPK dan pemberantasan korupsi.<br /><br />Setidaknya ada 4 (empat) catatan penting dalam menanggapi persoalan ini. Pertama, Presiden terlihat tergesa-gesa dalam mengirimkan SurPres ke DPR tanpa adanya pertimbangan yang matang. Pasal 49 ayat (2) UU No 12 tahun 2011 secara tegas memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Presiden sebelum menyepakati usulan UU dari DPR. Harusnya waktu itu dapat digunakan oleh Presiden untuk menimbang usulan DPR yang sebenarnya justru melemahlan KPK.<br /><br />Kedua, Presiden abai dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Sudah berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan tokoh yang menentang revisi UU KPK. Bahkan lebih dari 100 guru besar dari berbagai universitas menentang pelemahan KPK dari jalur legislasi ini. Kejadian ini pun seakan mengulang langkah keliru Presiden saat proses pemilihan Pimpinan KPK yang lalu. Harus diingat bahwa Presiden bukan hanya kepala pemerintahan, namun juga kepala negara yang mesti memastikan lembaga negara seperti KPK tidak dilemahkan oleh pihak-pihak manapun.<br /><br />Ketiga, Presiden ingkar janji tentang penguatan KPK dan keberpihakan pada isu anti korupsi. Tegas disebutkan pada poin 4 Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dengan Presiden menyepakati revisi UU KPK usulan dari DPR ini rasanya Nawa Cita Presiden sama sekali tidak terlihat.<br /><br />Keempat, Presiden mengabaikan prosedur formil dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 UU No 12 Tahun 2011 telah mensyaratkan bahwa revisi UU harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, dalam tata tertib Pasal 112 (1) jo Pasal 113 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa rancangan undang-undang sebagaimana disisin berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Jika melihat faktanya, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas.<br /><br />Rasanya masih jelas di ingatan publik sosok dari Presiden Joko Widodo yang sempat menerima Bung Hatta Anti Corruption Award pada tahun 2010 yang lalu. Tentu ekspektasi publik amat besar pada Presiden untuk terus menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. Dengan kejadian seperti ini rasanya wajar jika akhirnya publik meragukan komitmen anti korupsi dari Presiden dan pemerintah. <br /><br />Patut untuk diingat bahwa Joko Widodo terpilih menjadi Presiden karena janji-janji yang telah diutarakan saat kampanye yang lalu sehingga masyarakat memilihnya. Lalu, jika saat ini Presiden tidak menepati janji untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi maka sudah barang tentu barisan pendukung Presiden akan semakin berkurang drastis. Hal ini akan berimplikasi serius pada kepercayaan publik pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. <br /><br />Kritik ini bukan tanpa dasar. Sebab memang keseluruhan Pasal dalam revisi UU KPK justru diprediksi akan melucuti kewenangan lembaga anti korupsi itu. Mulai dari pembentukan Dewan Pengawas yang justru menimbulkan sangkaan akan adanya intervensi dari eksekutif dan legislatif pada penindakan KPK. Lain dari itu terkait penyadapan yang harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Sampai pada kewenangan KPK memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang mana sebenarnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.<br /><br />Lagi pun harusnya Presiden memahami bahwa narasi penguatan KPK yang kerap diutarakan oleh DPR tidak pernah terbukti, dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak digulirkan revisi ini pada tahun 2010 hampir keseluruhan naskah yang beredar selalu diisi oleh pelemahan-pelemahan pada KPK. <br /><br />Untuk itu maka: 1. Presiden dan DPR harus membuka mata, telinga, dan menggunakan hati nurani agar dapat mendengarkan aspirasi masyarakat;<br /><br />2. Masyarakat harus menyerukan penolakan dan bersama-sama merapatkan barisan untuk melawan pelemahan KPK.<br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch<br />Editor : Redaksi beritakorupsi.co

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

Jakarta, berita korupsi .co - Dalam rilise yang disampaikan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kamis, 12 September 2019 menyapaikan, bahw...

»

20 Guru Besar Dari Beberapa Universitas Di Indonseia Surati Presiden Jokowi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE0nTPiMQXA81g2rYSQzurNafZMEdncQIlXbcKNpZn-hl2RUpZiFEtxwccgnJ1NlqlUWXevPjuNnsRR-8HFApkCdad-4HJCibwv_Hi_tl9EpES5C_hSLyyJQW-hP8F9tH-zAE-GpLCCpg/s1600/is..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="882" data-original-width="1024" height="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE0nTPiMQXA81g2rYSQzurNafZMEdncQIlXbcKNpZn-hl2RUpZiFEtxwccgnJ1NlqlUWXevPjuNnsRR-8HFApkCdad-4HJCibwv_Hi_tl9EpES5C_hSLyyJQW-hP8F9tH-zAE-GpLCCpg/s640/is..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Foto Google)</td></tr> </tbody></table> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Seleksi pemilihan calon Pipinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang berlangsung sejak beberapa hari lalu mendapat sorotan dari berbagai penggiat anti Korupsi, terutama para Guru Besar dari berbagai Universitas di Inosesia hingga berkirim surat ke Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi).<br /> <br /> Sebanyak 20 (dua puluh) Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia hari ini (Senin, 2 September 2019) berkirim surat ke Presiden Jokowi, terkait penyerahan hasil seleksi Capim KPK oleh Panitia Seleksi (Pansel). Diantaranya Universitas Sumatera Utara, LIPI, Universitas Jenderal Soedirman, Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada <br /> <br /> Para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia ini berharap, agar para Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk mendukung pemberatasan Korupsi di Indonesia yang semakin tahun  parah. Terbukti, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa Kepala Daerah , Anggota DPR Pusat maupun Daerah, Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Hakim, Jaksa serta pengusaha.<br /> <br /> Itulah sebabnya, ada dua poin dalam surat yang disampaikan oleh para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia ini ke Presiden Jokowi, tekait Capim KPK yang diserahkan oleh Pansel. Sementara Capim KPK, sudah mendapat sorotan miring dari beberapa penggiat anti Korupsi di tanah air sebelum Pansel menyerahkannya ke Presiden hari ini, Senin, 2 September 2019.<br /> <br /> Pertama, terkait integritas dari calon yang akan diberikan oleh Pansel. Prinsip integritas menurut para Guru Besar Anti Korupsi ini, bahwa Integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi. <br /> <br /> Kedua, terkait rekam jejak para calon Komisoner KPK. Para Guru Besar ini berharap, agar Presiden Jokowi dapat memperhatikan dan mempertimbangkan serta menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional. Berikut kutipan surat para Guru Besar Anti Korupsi dari beberapa Universitas di Indonesia yang di kirim ke Prsiden Jokowi. (Jen).<br /> <br /> <br /> <b>Jakarta, 2 September 2019 <br /><br />Kepada Yth. <br />Presiden Republik Indonesia <br />Bapak Ir Joko Widodo <br />Di Jakarta </b><br /> <b><br />      </b><br /> <br /> <b>                      Hal: Permintaan untuk memilih Calon Pimpinan KPK yang berintegritas dan </b><br /> <b>                               tidak bermasalah      </b><br /> <b>                    </b><br /> <br /> <br /> Dengan Hormat, <br /> Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan terus berkomitmen untuk memberantas korupsi. <br /> <br /> Seperti yang Bapak ketahui, bahwa saat ini telah berlangsung proses seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Agenda ini amat penting karena lima orang yang akan terpilih menjadi Komisioner akan menentukan arah KPK dan pemberantasan Korupsi di Indonesia selama empat tahun ke depan. <br /> <br /> Proses seleksi kali ini sudah hampir memasuki tahap akhir, dan nantinya Bapak Presiden akan menerima hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel). Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Presiden untuk dijadikan sebuah pertimbangan. <br /> <br /> Pertama, besar harapan kami agar bapak Presiden melihat integritas dari calon yang akan diberikan oleh Pansel. Prinsip integritas mutlak harus dimiliki oleh lima komisioner KPK terpilih karena mereka yang nantinya akan memimpin sebuah lembaga anti korupsi. <br /> <br /> Kedua, penting juga bagi Bapak Presiden untuk melihat rekam jejak para calon Komisoner KPK. Kami yakin, Bapak Presiden menginginkan lima Komisioner KPK mendatang merupakan figur yang tidak bermasalah atau mempunyai catatan negatif di masa lalu, baik secara etik maupun hukum. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas kelembagaan KPK di mata masyarakat dan dunia internasional. <br /> <br /> Sekian surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak Presiden akan terus memperkuat KPK dengan cara selektif dalam memilah nama-nama calon Komisioner KPK yang disampaikan oleh Pansel. Terima kasih. <br /> <br /> <br /> <b>Hormat Kami, <br />Guru Besar Anti Korupsi </b><br /> <br /> 1. Prof Komaruddin Hidayat (Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) <br /> 2. Prof Sigit Riyanto (Guru Besar Universitas Gajah Mada)<br /> 3. Prof Purwo Santoso (Guru Besar Universitas Gajah Mada) <br /> 4. Prof Syamsuddin Haris (Guru Besar LIPI) <br /> 5. Prof Mochtar Pabottingi (Guru Besar LIPI) <br /> 6. Prof Hibnu Nugroho (Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman) <br /> 7. Prof Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br /> 8. Prof Asep Saefuddin (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br /> 9. Prof Bramasto Nugroho (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br /> 10. Prof Sonny Priyarsono (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br /> 11. Prof Didik Suharjito (Guru Besar Institut Pertanian Bogor)<br /> 12. Prof Yusram Massijaya (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br /> 13. Prof Endriatmo Soetarto (Guru Besar Institut Pertanian Bogor) <br /> 14. Prof Farida Patittingi (Guru Besar Universitas Hasanuddin) <br /> 15. Prof Sulistyowati Irianto (Guru Besar Universitas Indonesia) <br /> 16. Prof Antonius Nanang Tyasbudi (Guru Besar Institut Teknologi Bandung) <br /> 17. Prof Agustinus Kastanya (Universitas Pattimura) <br /> 18. Prof Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar Universitas Sumatera Utara) <br /> 19. Prof Werry Darta Taifur (Guru Besar Universitas Andalas) <br /> 20. Prof Zainul Daulay (Guru Besar Universitas Andalas).

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor 20 Guru Besar Dari Beberapa Universitas Di Indonseia Surati Presiden Jokowi

(Foto Google) Jakarta, berita korupsi .co - Seleksi pemilihan calon Pipinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang berlangsung s...

»

Kepala Negara Harus Turut Andil Dalam Seleksi BPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtjNUpngZLNSRYc1_stE2AtCDKLJP2boQXiQzoGi_UwHsLRDMgoD9BfhVysoRVefw6aXpj-2JKFgl0WUYSsG4MJTi1YxUSCA9s6jzzvLPfj6HUtQeQaqzRUbMhi2Er8zDaR_NzGb7W4t0/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtjNUpngZLNSRYc1_stE2AtCDKLJP2boQXiQzoGi_UwHsLRDMgoD9BfhVysoRVefw6aXpj-2JKFgl0WUYSsG4MJTi1YxUSCA9s6jzzvLPfj6HUtQeQaqzRUbMhi2Er8zDaR_NzGb7W4t0/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terakhir dilakukan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait suap hasil laporan pemeriksaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, seharusnya menjadi perhatian pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara.<br /><br />Hal ini disapaikan oleh Koalisi Masyarakat Spil Selamatkan BPK yang terdiri dari ICW, Seknas Fitra, Medialink, TII, IBC, IPC, JariUngu, CITA dalam siaran Persnya di Jakrta, 8 Agustus 2019<br /><br />BPK sebagai lembaga strategis yang memiliki wewenang besar dalam memeriksa penggunaan keuangan negara, akan sangat bersinggungan dengan seluruh lembaga negara pengguna anggaran. <br /><br />Dibutuhkan orang-orang yang berintegritas, profesional, dan tidak terafiliasi politik dalam memimpin sebuah lembaga powerfull. <br /><br />Hal ini sesuai dengan Visi Indonesia poin lima (5) yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 14 Juli 2019 di Sentul. <br /><br />Poin kelima ini berbunyi: “Kita harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.”<br /><br />Visi ini dapat tercapai, dan APBN pun bermanfaat maksimal bagi rakyat jika didapatkan orang- orang berkualitas yang mau menjaga dan mengawasi penggunaan keuangan negara. <br /><br />Mendapatkan figur harapan publik ini tentu seharusnya diawali dengan proses yang benar dan transparan. Kondisi pemadaman listrik massal di ibukota dan beberapa wilayah Jawa menjadi salah satu contoh pembelajaran pentingnya peran BPK dalam porsi mengaudit dan mengawasi tata kelola sebuah lembaga yang langsung bersinggungan dengan pelayanan publik.<br /><br />Dalam pantauan ICW, ada 8 (delapan) kasus dugaan suap yang melibatkan auditor atau staf BPK sepanjang 2004 - 2017. <br /><br />Adapun 3 kasus pelanggaran kode etik BPK dilakukan oleh Ali Masykur Musa (anggota BPK) pada tahun 2014, Efdinal (Kepala BPK Perwakilan Jakarta dan Auditor) pada tahun 2015, dan Harry Azhar (Ketua dan Anggota BPK) pada tahun 2016. <br /><br />Kondisi ini dapat terus berulang jika kualitas dan integritas anggota BPK tidak diperbaiki dan disaring sejak awal seleksi.<br /><br />Fitra juga mengkaji kinerja BPK berdasarkan IHPS II 2018. Tingkat penyelesaian ganti kerugian negara selama periode 2005 - 2018 menunjukkan ada ganti kerugian negara dengan angsuran senilai Rp231,23 miliar (8%), pelunasan senilai Rp872,18 miliar (31%), dan penghapusan senilai Rp77,05 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp1,62 triliun (58%). <br /><br />Artinya terdapat lebih 50% kerugian negara yang belum mendapatkan ganti rugi dari auditee. Selain itu, hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2018 menyatakan bahwa BPK telah menyampaikan 512.112 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa senilai Rp280,34 triliun. <br /><br />Jika diperinci rekomendasi belum sesuai rekomendasi sebanyak 97.853 (19,1%) senilai Rp94,81 triliun dan rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 23.383 (4,6%) senilai Rp19,89 triliun. Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2018 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp85,82 triliun. <br /><br />Dari total potensi kerugian negara Rp280 triliun baru Rp85 triliun yang berhasil disetorkan ke kas negara. Hal ini menunjukkan adanya persoalan daya dorong BPK yang belum maksimal dalam mendorong auditee untuk merespon rekomendasi BPK.<br /><br />Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 ayat (1) dan (2), secara substansi berisi pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan pejabat terkait wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. <br /><br />Kemudian, apabila pejabat terkait tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Akan tetapi,  sejauh ini tidak ada sanksi yang diberikan jika rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti.<br /><br />Adapun pendaftaran seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang seharusnya dimulai 15 Mei 2019 menjadi awal masalah transparansi dalam proses seleksi oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. <br /><br />Setelah tertunda selama sebulan, seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019 - 2024 dibuka pada 17 Juni 2019. <br /><br />Hanya dibuka selama 2 minggu, didapatkan 64 orang yang mendaftar sebagai calon anggota BPK. Setelah dua orang mengundurkan diri, DPR melakukan seleksi administrasi dan makalah hingga didapat 32 nama calon anggota BPK yang akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. <br /><br />Mekanisme ini tidak sesuai dengan pasal 14 UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK yang mana seharusnya 62 nama pendaftar diserahkan ke DPD. Selain melanggar UU BPK, DPR seharusnya lebih melibatkan perwakilan daerah dalam proses seleksi yang direpresentasikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui DPD sehingga masukan DPD tidak boleh dianggap sepele.<br /><br />Sesuai dengan amanat UU BPK, DPR memang diberikan wewenang dalam melakukan seleksi. Berbeda dengan pemilihan pejabat publik lainnya di tingkat komisi, seperti KPU, KPK, KPPU, Komnas HAM, dan sebagainya, untuk pemilihan calon anggota BPK tidak menggunakan mekanisme panitia seleksi (pansel) yang dibentuk Presiden. <br /><br />Dalam pemilihan calon anggota BPK, sejak proses awal hingga menentukan anggota terpilih,  seluruhnya wewenang DPR dengan memperhatikan masukan dari DPD. Kewenangan yang besar ini sangat potensial melahirkan penyimpangan jika proses seleksi tidak dilakukan secara transparan dan minim akuntabilitas. <br /><br />Gejala ini telah tampak dari komposisi 32 nama yang lolos seleksi administrasi dan makalah menurut tim kecil Komisi XI, yang terdiri dari 8 politisi caleg gagal Pemilihan Legislatif, 2 anggota BPK, 3 petinggi perusahaan, dan malah menggugurkan 30 calon dari kalangan akademisi, swasta, auditor, dan akuntan publik.<br /><br />Berdasarkan penjelasan di atas, maka Koalisi Selamatkan BPK menuntut agar:<br />1. Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara memiliki perhatian khusus pada seleksi calon anggota BPK demi mendapatkan anggota BPK yang berkualitas.<br />2. Komisi XI mengulang proses seleksi calon anggota BPK dengan mekanisme yang lebih<br />transparan dan akuntabel, salah satunya dengan membentuk panitia seleksi (pansel).<br />3. Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan publik harus dibuka seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap proses seleksi. <br /><br />KPK dapat mengawasi sehingga tidak terjadi transaksi suap dan money politic, serta publik dapat memberikan masukan mengenai latar belakang pendaftar sehingga mencegah orang-<br />orang bermasalah dan mempunyai atensi pribadi menempati posisi strategis dalam BPK.<br /><br />Jakarta, 8 Agustus 2019, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan BPK (ICW, Seknas Fitra, Medialink, TII, IBC, IPC, JariUngu, CITA). (ICW/Red)

Pemerintahan Regional Kepala Negara Harus Turut Andil Dalam Seleksi BPK

Jakarta, berita korupsi .co - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terakhir dilakukan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terka...

»

Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_caRFTXxVLU94dUpDviOqoW-v4X84z_hfQXA6fNy3jRToXZWVAiUQGUWj0493_6jII89FjDd_eMnlmbm7Kl-zRTUQhVwNNbvcEADZs-5gFf98zuWm04GQfF_zqbQU5WV52_DYS61khA/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1243" data-original-width="686" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_caRFTXxVLU94dUpDviOqoW-v4X84z_hfQXA6fNy3jRToXZWVAiUQGUWj0493_6jII89FjDd_eMnlmbm7Kl-zRTUQhVwNNbvcEADZs-5gFf98zuWm04GQfF_zqbQU5WV52_DYS61khA/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" /></a></div> <b>           <span style="font-size: x-small;">                        Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur</span></b><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Seiring dengan berkembangnya media online, semakin membuat kecenderungan orang dalam mengkonsumsi berita dan informasi. Di satu sisi, media online dapat memberikan banyak keuntungan seperti aksesibilitas dari berita menjadi meningkat, berita juga semakin cepat untuk dapat diperoleh dan didistribusikan. Tetapi di sisi lain, juga mendorong adanya efek negatif, yang antara lain semakin banyaknya berita yang tidak benar atau yang kurang dapat dipertanggungjawabkan juga telah banyak beredar. <br /><br />Contoh Berita Hoax Yang Terbesar diantaranya, Penganiayaan Ratna Sarumpaet, Gempa Susulan di Lombok Berkekuatan 7,5 Magnitudo, Informasi Soal Jutaan TKA di Morowali, 7 (tujuh) Kontainer Surat Suara Tercoblos, Jokowi Jual Pulau Bali Demi Bayar Hutang dan lain-lain.<br /><br /><b>1. MENGENALI BERITA HOAX<br />A. Pengertian berita Hoax. </b><br />Secara umum, berita hoaks dipahami sebagai berita yang salah atau tidak akurat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman (2015) hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), mendefiniskan fake news/junk news/pseudo news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Beberapa berita hoax disebabkan karena kesalahan pemberitaan, namun banyak juga informasi yang memang dimanipulasi dengan sengaja karena satu dan lain hal.<br /><br />Saat ini, hoax adalah kabar palsu yang sering muncul di internet dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.<br /><br />Media penyebaran hoax internet pertama yang diketahui adalah via email, biasanya berisi peringatan akan hal sebuah klaim palsu. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama pada smartphone dan media sosial, jenis hoax di internet semakin banyak dan berbahaya. Sehingga apabila tidak hati-hati, pengguna dunia maya atau netizen dapat dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut. Bahkan malah bisa ikut menyebarkan hoax, yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. <br /><br /><b>B. IDENTIFIKASI BERITA HOAX </b><br />Untuk dapat mengidentifikasi mengenai berita hoaks (hoax) dapat dilakukan langkah-langkah sederhana sebagai berikut: <br /><br /><b>1. Berhati-hati dengan judul berita yang provokatif </b><br />Kabar hoax sering menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, yang diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat kabar hoax dan dianggap sebagai suatu kebenaran/fakta; <br /><br /><b>2. Mencermati dan memeriksa alamat situs </b><br />Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya dapat dikatakan meragukan. Sedangkan menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita <br /><br /><b>3. Memeriksa fakta </b><br />Anda perlu memperhatikan dari mana kabar yang didapatkan, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya Anda jangan mudah cepat percaya apabila informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. <br /><br /><b>4. Memeriksa keaslian foto </b><br />Di era teknologi digital saat ini  bukan hanya konten berupa teks yang dapat dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat kabar palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. <br /><br /><b>5. Ikut serta dalam grup Diskusi Anti Hoax di sosial media </b><br />Bergabung di grup sosial media misalnya di sosial media Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. <br /><br /><b>C. KLASIFIKASI BERITA HOAX <br />1 . Jenis Mis-Informasi dan Dis-Informasi  </b>          <br /> Satire atau Parodi, Konten yang Menyesatkan. Konten Tiruan, Konten Palsu, Keterkaitan yang Salah,  <br /> Konten yang Salah, Konten yang Dimanipulasi <br /><br />Jenis Konten : Agama, Politik, Etnis, Kesehatan, Bisnis, Penipuan, Bencana Alam, Kriminalitas, Lalu Lintas, Peristiwa Ajaib dan Lain-lain<br /><br />. Satire atau Parodi, dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui. <br />. Konten yang Menyesatkan, di dalamnya biasanya ada penggunaan informasi yang sesat untuk   <br /> membingkai sebuah isu atau individu. <br />. Konten Tiruan, Ini adalah ketika sebuah sumber asli ditiru / diubah untuk mengaburkan fakta sebenarnya. <br />. Konten Palsu, berupa konten baru yang 100% salah dan secara sengaja dibuat, didesain untuk menipu serta merugikan. <br />. Keterkaitan yang Salah, Ini adalah ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terakat antara satu dengan yang lainnya. <br />. Konten yang Salah, ketika konten yang asli dipadankan atau dikait-kaitkan dengan konteks informasi yang salah. <br />. Konten yang Dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu. <br /><br />2. Jenis Konten <br />. Agama, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. <br />. Politik, konten yang memuat segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, berupa kebijakan atau cara-cara mempertahankan kekuasaan. <br />. Etnis, konten yang berkaitan dengan segala hal mengenai kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, suku, bahasa, budaya dan sebagainya. <br />. Kesehatan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani. <br />. Bisnis, konten yang memuat tentang segala usaha komersial. <br />. Penipuan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan upaya mengecoh yang mengakibatkan kerugian di pihak yang dikecoh baik berupa uang atau data pribadi. <br />. Bencana Alam, konten yang memuat hal-hal yang terkiat kejadian alam yang memakan korban <br />. Kriminalitas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan tindak kejahatan <br />. Lalu Lintas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas, baik itu berupa kebijakan atau insiden. <br />. Peristiwa Ajaib, konten yang memuat kejadian yang tidak lazim dan mustahil. <br />. Lain-lain, konten lain yang tidak termasuk dalam kesepuluh kategori tersebut <br /><br />Dalam hal pencegahan agar masyarakat terutama pengguna sosial media tidak membuat dan/atau menyebarkan berita hoaks, sebenarnya Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam peraturan tersebut juga memuat mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap penyalahgunaan media elektronik, namun faktanya sampai dengan saat ini pembuatan dan penyebaran berita hoaks masih saja gencar di sosial media.<br /><br />Untuk itu, perlu kiranya peran dari masyarakat, pemerintah, penegak hukum maupun media (pers) untuk mensosialisasikan kembali mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mempublikasikan perkara-perkara pidana sehubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga efek jera yang ditimbulkan bukan hanya terhadap pelaku yang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tetapi juga bagi pihak yang belum pernah melakukan tidak akan berani untuk melakukannya. Di samping itu, perlu juga dilakukan kegiatan edukasi mengenai bahaya berita hoax baik di sekolah-sekolah, universitas maupun di lingkungan masyarakat umum, sehingga muncul kesadaran diri masing-masing individu akan resiko dan bahaya berita hoax. <br /><br />D. MEMINIMALISIR PENYEBARAN BERITA HOAX                     <br />Tindakan pencegahan selanjutnya adalah meminimalisir penyebaran berita hoax. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: <br />1. Tidak ikut serta menyebarkan berita hoax <br />2. Melaporkan berita hoax kepada pihak sosial media yang digunakan (misal: Facebook) <br />3. Melaporkan berita hoax ke Kemkominfo agar segera diblokir <br />4. Melaporkan kepada pihak Kepolisian agar segera dilakukan tindakan represif<br /><br />MENANGULANGI BERITA HOAX (UPAYA REPRESIF) <br />Upaya menanggulangi (represif) terhadap penyebaran berita hoax melalui media internet dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan melibatkan berbagai kalangan, meliputi:<br />1. Masyarakat<br />2. Pihak Kepolisian<br />3. Kementerian Kominfo<br />4. Penerapan peraturan Perundang-undangan terhadap berita hoax <br /><br /><b>1. Tindakan Masyarakat terhadap Berita Hoax </b><br /> Jika menemukan kabar hoax, untuk mencegah agar kabar tersebut tidak tersebar bisa melaporkan kabar <br />      hoax tersebut melalui sarana yang tersedia pada masing-masing media, contohnya: <br /> Media sosial Facebook, dapat menggunakan fitur Report Status dan kategorikan informasi hoax sebagai <br />      hatespeech/harrasment/rude/threatening atau kategori lain yang sesuai. Jika banyak aduan dari <br />      pengguna, Facebook akan menghapus status tersebut. <br /> Untuk Google, Anda bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian <br />      apabila  mengandung kabar palsu. Twitter memiliki fitur Report Tweet untuk melaporkan twit yang <br />      negatif,  demikian juga dengan Instagram. <br /> Kemudian, bagi pengguna internet Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. <br /><br /> <b>2. Tindakan Kepolisian terhadap Berita Hoax </b><br />Setelah mendapatkan informasi adanya berita hoax, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan segala tindakan represif sesuai dengan tugas dan kewenangannya. <br /><br /><b>3. Tindakan Kemkominfo terhadap Berita Hoax </b><br /> Tindakan preventif (pencegahan). Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial <br /> Tindakan represif <br />a. Kegiatan Deklarasi Turn Back Hoax <br />b. Bekerja sama dengan media sosial, seperti Whatsapp, Facebook dan Twitter <br />c. Bekerja sama dengan Dewan Pers dalam pemblokiran media online yang terindikasi melanggar UU Pers <br /><br /><b>4. Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax </b><br />Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diuraikan dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk berita hoax dirumuskan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <br /><br />Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax <br />Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: <br /><br />1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. <br /><br />2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). <br /><br /><b>Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax </b><br />Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: <br /><br />1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <br /><br />2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (*)

Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

                                    Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur berita korupsi .co - Seiring dengan...

»

Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kall

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC-ujkApst5RXeuOzRLzY-_kLgiSeNU61rqhKzm5BHZnQZ8sDNGw2-kApdefnbnV6MuUER7vP2nizLVczDL8DCoovpc56fDDfI48D5MjOpTPZOT7MZ6q72zvZmtdUvMXQua5Y7kP8vy4/s1600/photo_2019-07-17_15-14-06.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC-ujkApst5RXeuOzRLzY-_kLgiSeNU61rqhKzm5BHZnQZ8sDNGw2-kApdefnbnV6MuUER7vP2nizLVczDL8DCoovpc56fDDfI48D5MjOpTPZOT7MZ6q72zvZmtdUvMXQua5Y7kP8vy4/s640/photo_2019-07-17_15-14-06.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b><i>Catatan ICW Atas Capaian Agenda Prioritas dalam NAWACITA</i></b></span><br /> <br /> <br /> <b>Jakarta,<span style="font-size: large;"> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Dalam beberapa bulan mendatang, Jokowi akan mengakhiri kepemimpinannya Jilid I yang sudah dilalui bersama Jusuf Kalla. <br /> <br /> Selama hampir 5 (lima) tahun menjabat, tentu banyak sekali dinamika pemerintahan yang terjadi. Ada banyak capaian maupun program kerja pemerintahan yang belum tuntas untuk diselesaikan. Menjelang pemerintahan berakhir, sudah semestinya Presiden Jokowi melakukan refleksi kerja atas capaian maupun target kerja yang belum tercapai. Hal ini menjadi baseline untuk menentukan percepatan di sektor-sektor tertentu dan tentunya juga akan mempengaruhi desain penyusunan kabinet. <br /> <br /> Evaluasi pemerintahan tentunya penting dilakukan tidak hanya oleh kepala pemerintahan (baca: Presiden). Akan tetapi juga dapat dilakukan secara objektif dan terukur oleh elemen masyarakat sipil. Dalam hal ini, Indonesia Corruption Watch mengambil peran untuk menilai refleksi kinerja pemerintahan selama satu periode yang sudah dilakukan.<br /> <br /> Refleksi pemerintahan dan kabinet kerja pada sesi ini difokuskan kepada sektor HUKUM dan POLITIK. Adapun acuan penilaian dengan cara membuka ulang 9 (Sembilan) agenda prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Agenda proritas tersebut dipisah ulang terhadap sektor yang relevan dengan isu hukum dan politik. <br /> <br /> Berikut ini 17 Catatan ICW atas realisasi Nawacita dan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. <br /> <br /> <b>Poin I NAWACITA. <br /><i>“… Serta kami menjamin rasa aman warga negara dengan membangun POLRI yang professional dan dipercaya masyarakat.”</i></b><br /> <br /> <b>Catatan: </b><br /> 1. Agenda reformasi Polri masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Hal ini terlihat  <br />    dari beberapa catatan, di antaranya:<br /> <br /> a. Tingkat kepatuhan dalam pelaporan LHKPN masih rendah. Apabila merujuk pada situs daring elhkpn.kpk.go.id selama tahun 2017-2018, ada sebanyak 29.526 anggota Kepolisian yang wajib melaporkan LHKPN. Akan tetapi dari jumlah tersebut masih terdapat 12.779 orang atau sekitar 43 persen anggota Polri yang LHKPN-nya tidak ditemukan dalam situs daring yang dimiliki oleh KPK.<br /> <br /> b. Integrasi dan transparansi data penanganan kasus korupsi secara bertingkat (Mabes - Polda dan Polres) belum terbuka.  <br /> <br /> c. Penanganan perkara-perkara pidana masih berpotensi membuka ruang terjadinya praktik suap (misalnya melalui pemberian SP3).<br /> <br /> d. Pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas masih terbatas karena kewenangan yang lemah.<br /> <br /> e. Sistem meritokrasi jabatan-jabatan strategis di lingkungan Polri masih menyisakan sejumlah persoalan. Misalkan Promosi seorang Perwira tinggi yang pernah terseret persoalan hukum dipromosikan menjadi seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Hal ini menyisakan pertanyaan terkait ukuran kompetensi dan penilaian kinerja dalam promosi jabatan tersebut. <br /> <br /> 2. Pembatalan pembentukan Densus Antikorupsi oleh Presiden merupakan sesuatu yang layak untuk diapresiasi. Sebab dalam perkembangannya, wacana pembentukan Densus diduga untuk menggantikan peran KPK.<br /> <br /> 3. Kasus penyerangan Novel dan pimpinan KPK, penganiayaan terhadap aktivis anti korupsi dan jurnalis yang tidak kunjung tuntas dan menunjukkan kemajuannya hingga saat ini menjadi pekerjaan rumah yang menguji komitmen dan independensi kepolisian. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNI3z0xcP6gn8z3zhQd86dw7HpxgJ28FyfnM_VwWh74kYBUyNnsGUZUwN7cR4VQNn6tk2eHpuWHMZa2DFAEdYvGgHPqF9MXnzDIrloUfMDjd4UhpX73nYcZyUVgjm-vMo3hVcNQ2SyqR4/s1600/photo_2019-07-17_15-14-54.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNI3z0xcP6gn8z3zhQd86dw7HpxgJ28FyfnM_VwWh74kYBUyNnsGUZUwN7cR4VQNn6tk2eHpuWHMZa2DFAEdYvGgHPqF9MXnzDIrloUfMDjd4UhpX73nYcZyUVgjm-vMo3hVcNQ2SyqR4/s640/photo_2019-07-17_15-14-54.jpg" width="640" /></a></div> <b>Poin II NAWACITA. <br /><i>“…Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kami memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.”</i><br /><br />Catatan: </b><br /> 4. Sejauh ini tidak ada agenda konkret reformasi kepartaian sebagaimana yang dicantumkan dalam Nawacita. Misal, tidak ada inisiatif pemerintah untuk mengusulkan revisi perubahan Undang-Undang Partai Politik untuk memperbaiki tata kelola Partai Politik menuju arah modern, transparan, dan akuntabel. Tindakan konkret Pemerintah hanya sebatas meningkatkan alokasi APBN untuk partai politik menjadi sebesar Rp 1.000 per suara. <br /> <br /> 5. Tata kelola kepemiluan diatur dalam kodifikasi UU Pemilu (UU No 7/2017). UU ini tidak efektif menjawab persoalan korupsi pemilu seperti candidacy buying, vote buying, money politics, dan masalah pendanaan kampanye. UU ini justru mempertahankan oligarki partai politik salah satunya dengan mempertahankan presidential threshold meski Pemilu Presiden dan DPR/D diadakan secara serentak. <br /> <br /> 6. Pemerintah tidak berperan maksimal dalam membenahi lembaga perwakilan. Tindakan paling fatal adalah Presiden mengaku kecolongan dalam pembahasan UU MD3 sehingga menghasilkan pasal-pasal yang bermasalah. Semisal pasal yang mengatur persetujuan tertulis Presiden dan pertimbangan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum. Padahal pasal ini sebelumnya sudah dibatalkan oleh MK. <br /> <br /> <b>Poin IV NAWACITA<br /><i>“…Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”</i><br />Catatan: </b><br /> 7. Secara umum agenda reformasi hukum tidak mempunyai arah yang jelas. Pemerintah terkesan hanya terfokus pada reformasi sektor perekonomian. Akibatnya isu hukum hanya dijadikan anak tiri untuk menunjang agenda-agenda di sektor ekonomi. <br /> <br /> 8. Penunjukan pimpinan lembaga penegak hukum oleh Presiden masih kental dengan aroma politik akomodasi dan bagi-bagi kekuasaan.<br /> <br /> 9. Sistem pengelolaan serta pengawasan di lembaga pemasyarakatan belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari kasus yang melibatkan oknum Lapas seperti praktik pungli, jual beli fasilitas, plesiran, bahkan hingga suap.<br /> <br /> 10. Penunjukkan Menteri Hukum dan HAM dari unsur partai politik rawan disusupi kepentingan partai politik tertentu. Misalnya pada isu revisi UU KPK dan upaya pencabutan PP 99/2012 terkait pemberian remisi.<br /> <br /> 11. Tidak tercapainya agenda nawacita dalam hal pengaturan RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai.<br /> <br /> 12. Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan di sektor hukum antara lain Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang pemilik manfaat (beneficial ownership) dan PP 43 Tahun 2018 yang memberikan apresiasi kepada pelapor kasus korupsi. <br /> <br /> “ Kami akan memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya; <br /> Catatan:<br /> <br /> 13.  Pemberantasan korupsi dalam sudut pandang Presiden Jokowi masih disederhanakan pada urusan pungli yang menjadi penghambat urusan perizinan dan bisnis. Sementara persoalan korupsi yang lebih makro dan kompleks seperti mafia hukum, mafia sektor sumber daya alam dan korupsi anggaran, dll, masih belum menjadi fokus utama. <br /> <br /> <b><i> “Pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan Peradilan; </i><br />Catatan: </b><br /> 14.  Presiden sebagai kepala negara belum tampak berperan untuk mendorong perbaikan pada sektor peradilan agar dapat berjalan dengan maksimal. Bahkan selama 5 (lima) tahun menjabat, Presiden sangat jarang sekali berbicara tentang mafia dan korupsi di lingkungan peradilan. <br /> <br /> 15. Tidak ada arahan untuk penegak hukum bersih bersih peradilan. Seolah ini peran KPK semata. <br /> <br /> <b><i>“…pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang”</i><br /><br />Catatan: </b><br /> 16. Salah satu pencapaian positif di sektor perbankan pada Era Jokowi adalah ditandatanganinya kesepakatan hubungan timbal balik pidana antara Swiss dengan Indonesia berkaitan dengan aset pelaku kejahatan di luar negeri.<br /> <br /> 17. Tidak tercapainya agenda nawacita dalam hal pengaturan RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik Hukum Pidana dan Pembantasan Transaksi Tunai. Padahal semua aturan tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional.<br /> <br /> <b>KESIMPULAN dan REKOMENDASI</b><br /> <br /> Pemerintahan Jilid Pertama Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk merealisasikan Nawacita di sektor hukum dan politik. Ada harapan besar agar pekerjaan rumah yang belum tuntas tersebut bisa dilanjutkan pada kepemimpinan kedua 2019 hingga 2024, sehingga program Nawacita menjadi agenda berkelanjutan. Namun disayangkan, pidato visi Indonesia yang disampaikan di Sentul (14/7/2019) lalu tidak menyinggung keberlanjutan Nawacita pada sektor hukum dan politik. Sehingga ada kesan Jokowi ingin meninggalkan agenda Nawacita di Bidang Hukum dan Politik yang belum ia tuntaskan. <br /> <br /> Kesimpulan.<br /> 1. Agenda refomasi hukum dan pemberantasan korupsi belum prioritas Jokowi pada pemerintahan Jilid I. Grand Design pembenahan dua sektor tersebut juga belum terlihat. Presiden masih terfokus pada sektor ekonomi yang sesungguhnya terhambat karena persoalan hukum yang tidak pasti dan maraknya korupsi. <br /> <br /> 2. Pengisian jabatan masih menjalankan politik akomodasi. Pada awal pemerintahan cukup baik karena bersinergi dengan lembaga lain untuk melihat rekam jejak kandidat pejabat publik. Namun belakangan metode tersebut seolah ditinggalkan. <br /> <br /> 3. Terdapat sejumlah peraturan yang bersinergi dengan pemberantasan korupsi seperti Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang pemilik manfaat (beneficial ownership) dan PP 43 Tahun 2018 yang memberikan apresiasi kepada pelapor kasus korupsi dan MLA dengan Swiss. Namum sejumlah pengaturan UU seperti RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai masih menggantung. <br /> <br /> <b>Rekomendasi</b><br /> 1. Presiden perlu menyusun dan mengawal lansung program pemerintah di sektor hukum dan politik. Khususnya agenda reformasi sektor penegakan hukum dan tata kelola partai politik yang sudah mendesak untuk dilakukan. <br /> <br /> 2. Presiden harus selektif dalam pengisian jabatan menteri di sektor hukum dan Politik seperti Menkopolhukan, Menkumham, MenpanRB, Kapolri dan Jaksa Agung. Jabatan tersebut harus diisi oleh professional berintegritas, tidak memiliki persoalan hukum masa lalu dan tidak sedang membawa agenda partai politik tertentu. <br /> <br /> 3. Politik legislasi nasional harus diarahkan kepada upaya memperkuat pemberantasan korupsi secara luas dan kelembagaan KPK secara khusus. (*)<br /> <br /> Indonesia Corruption Watch, 17 Juli 2019

News Pemerintahan Pendidikan Regional Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kall

Catatan ICW Atas Capaian Agenda Prioritas dalam NAWACITA Jakarta, berita korupsi .co - Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Wi...

»

Peraturan Lelang Gula Bermasalah

<span style="font-size: large;"><b><span style="color: #444444;">ICW : KPK Harus Serius Telusuri Keterlibatan Menteri  </span></b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b><span style="color: #444444;">            Enggartiasto</span></b></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv-Eo5mXO54DjDj1BSbIYv25UTRo9m5nYcXWVzsPMHEBN4fSk8qJOEj2fsMcCK0YbGGZXEnaH1X3JrydEKoiXCEWMKJF90CBXM6Zy95rUTHzC8M0moQzcuM9N8XAM8erXUQS70OiLR3Eg/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="678" data-original-width="975" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv-Eo5mXO54DjDj1BSbIYv25UTRo9m5nYcXWVzsPMHEBN4fSk8qJOEj2fsMcCK0YbGGZXEnaH1X3JrydEKoiXCEWMKJF90CBXM6Zy95rUTHzC8M0moQzcuM9N8XAM8erXUQS70OiLR3Eg/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><b><span style="color: #444444;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Jakarta,</span> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> </span></b><span style="color: #444444;">Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah permasalahan dan indikasi Tindak Pidana Korupsi dalam kebijakan gula kristal rafinasi, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 16/M-DAG/Per/3/2017. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendalami keterlibatan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita terkait kebijakan tersebut.<br /><br />Permendag No 16/M-DAG/Per/3/2017 mengatur penjualan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas. Dalam penggeledahan di ruang kerja Enggar, sejumlah dokumen terkait Permendag no 16/M-DAG/Per/3/2017 disita. Penggeledahan ruang kerja Enggar, merupakan respon KPK atas keterangan politisi Golkar, Bowo Sidik, yang terkena operasi tangkap tangan pada akhir Maret lalu. Dalam keterangannya kepada penyidik, ia mengatakan bahwa Enggar memberikan uang senilai Rp2 miliar.<br /><br />Bowo menyebut, uang diterima dari Enggar guna mengamankan Permendag No 16/M-DAG/Per/3/2017. Bowo saat itu adalah anggota Komisi IV DPR RI. Permintaan Enggar tidak terlepas dari penolakan yang kencang para anggota dewan dalam rapat dengar pendapat mengenai kebijakan tersebut. <br /><br />Hal iini disampaikan ICW melali siaran Persnya di Jakarta, pada Rabu,1 Mei 2019 yang dikeirimkan ke email wartawan media ini, Rabu, 1 Mei 2019<br /><br />Dalam siaran Persnya dijelaskan, sejak awal dikeluarkan Permendag no 16/M-DAG/Per/3/2017, memang bermasalah dan memunculkan sejumlah polemik. Kebijakan itu ditunda-tunda berkali-kali hingga dilakukan tiga kali revisi. Kendati terdapat berbagai penolakan, pasar lelang dipaksakan digelar pada 15 Januari 2018. Namun pada bulan Maret 2018, KPK merekomendasikan agar proses lelang dihentikan. Pasca rekomendasi KPK, pasar lelang kemudian dihentikan hingga saat ini. Pada Juni 2018 Ombudsman RI juga menyatakan ada dugaan maldministrasi karena kebijakan ini dikeluarkan tanpa berpayung pada peraturan Presiden.<br /><br />Dalam kajian yang ICW lakukan, paling tidak terdapat tiga masalah besar dalam kebijakan tersebut, yaitu penunjukkan penyelenggara lelang yang tidak sesuai aturan, potensi hilangnya penerimaan negara, dan bertentangan dengan regulasi lainnya. Rinciannya adalah sebagaimana berikut:<br /><br /><b>I. Penunjukkan Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi Penunjukkan   <br />   Penyelenggara Pasar Lelang Tidak Sesuai Kewenangan</b><br /><br />Berdasarkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 Pasal 4 ayat (1), Menteri Perdagangan bertanggung jawab untuk menetapkan penyelenggara pasar lelang. Tugas itu lalu diberikan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku entitas yang berada di bawah Kementerian Perdagangan RI.<br /><br />Namun apabila merujuk pada UU No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi, BAPPEBTI memiliki fungsi pengawasan. Sehingga tanggungjawab dalam melaksanakan lelang untuk menunjuk penyelenggara pasar lelang komoditas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.<br /><br />Sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, proses pelaksanaan lelang penyelenggara lelang pasar gula rafinasi mestinya dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perdagangan.<br /><br />Ketidakjelasan Proses dan Mekanisme Penunjukkan Penyelenggara Pasar Lelang.<br />Ada keganjilan dalam proses penunjukkan penyelenggara pasar lelang. Proses berjalan cepat dan terindikasi tidak transparan. Permendag no 16/M-DAG/PER/3/2017 dikeluarkan pada 15 Maret 2017 namun dalam selang waktu kurang dari dua bulan, yaitu 12 Mei 2017, penyelenggara lelang telah ditetapkan.<br /><br />Terdapat enam perusahaan yang mendaftar dan hanya PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) yang berhasil lolos cek teknis. PT PKJ kemudian ditunjuk sebagai penyelenggara pasar lelang. Padahal PT PKJ adalah perusahaan yang belum genap satu tahun berdiri. Berdasarkan akta perusahaan PT PKJ, perusahaan tersebut berdiri pada 29 November 2016. Ditunjuknya PT PKJ bertentangan dengan pasal 19 ayat (I) Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres no 54 tahun 2010.<br /><br /><b>II. Penerimaan Negara Berpotensi Hilang</b><br /><br />Berdasarkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017, penyelenggara lelang gula kristal rafinasi diberi keleluasaan untuk mengenakan biaya transaksi. Akan tetapi jumlah biaya transaksi yang dikenakan PT PKJ saat lelang digelar pada Januari 2018 lalu tidak diketahui secara pasti. Terdapat informasi yang mengatakan besaran biaya transaksi tertera dalam Minutes of Meeting yang melibatkan pemangku kepentingan seperti penjual, pembeli, dan PT Pasar Komoditas Jakarta.<br /><br />Informasi lain di media massa menyebutkan, biaya transaksi berjumlah total Rp 200.000 per ton, dengan rincian Rp50.000 bagi pembeli, dan Rp150.000 untuk penjual. Informasi lain menyebutkan, biaya transaksi per ton yang dikenakan kepada pembeli mencapai Rp85.000.   Dalam beberapa pemberitaan media, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pernah mengatakan, untuk menutupi kebutuhan industri berupa gula rafinasi, pemerintah akan mengimpor sebanyak 3,5 – 4 juta ton. <br /><br />Dengan mengambil asumsi tengah kebutuhan gula rafinasi sebanyak 3 juta ton, maka penyelenggara lelang dapat memperoleh penerimaan sebesar Rp. 255 miliar (Rp. 85.000 x 3 juta ton). Penerimaan belum termasuk biaya lain yang meliputi biaya kepesertaan, biaya keanggotaan, dan lain-lain. Besaran biaya juga dapat dinaikkan oleh penyelenggara lelang sewaktu-waktu.<br /><br />Isu lain adalah ketidakjelasan kontrak atau perjanjian tertulis antara Kementerian Perdagangan dan PT PKJ. Dalam Perpres no 4 tahun 2015, diatur akan keharusan kontrak/perjanjian tertulis dalam hal telah ditetapkannya pemenang lelang. Keberadaan kontrak akan memberikan kejelasan mengenai penerimaan negara yang didapat melalui pasar lelang komoditas. Sehingga penerimaan tidak serta merta hilang atau berpindah sepenuhnya ke PT PKJ. Selama lelang dilaksanakan dari Januari 2018 hingga Maret 2018, besaran penerimaan tidak pernah diketahui.<br /><br /><b>III. Bertentangan dengan Regulasi lain</b><br /><br />Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 bertentangan dengan peraturan-peraturan berikut: <br /><b>i. UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.</b><br />Pasal 18 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur, bahwa ketentuan mengenai pasar lelang diatur berdasarkan Perpres. Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 mengabaikan pasal tersebut. Oleh karenanya Ombudsman RI menyatakan terdapat maladministrasi.<br /><br /><b>ii. Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa</b><br /><br />Perpres No. 4 tahun 2015 pasal 19 ayat (1) mensyaratkan adanya keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis bagi penyedia barang/jasa pemerintah. Pasal 19 ayat (2) menyebut bahwa penyedia barang/jasa harus memperoleh paling kurang satu pekerjaan penyedia barang/jasa dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Penunjukkan PT PKJ bertentangan dengan Perpres No. 4 tahun 2015.<br /><br /><b>iii. UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</b><br /><br />Ditunjuknya PT PKJ sebagai penyelenggara tunggal pasar lelang komoditas membuka lebar praktik monopoli dalam pelaksanaan lelang. <br /><br /><b>Rekomendasi</b><br />Permendag no. 16/M-DAG/PER/3/2017 telah terbukti bermasalah. KPK merekomendasikan agar lelang gula rafinasi dihentikan. Ombudsman menyatakan terdapat maladministrasi dalam kebijakan tersebut. Permendag no. 16/M-DAG/PER/3/2017 mengindikasikan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI. Perbuatan-perbuatan diatas bahkan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Selain terindikasi menguntungkan pihak-pihak lain yaitu perusahaan penyelenggara lelang, ditengarai terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan sejumlah regulasi. <br /><br />Pernyataan Bowo kemudian menambah informasi lain bahwa ada pihak lain yang diuntungkan. Tidak menutup kemungkinan aktor-aktor lain yang lebih besar ikut terlibat. Jika indikasi korupsi terbukti, kebijakan ini menunjukkan jenis korupsi yang terjadi secara sistematis. Ada praktik perburuan rente dalam proses kebijakan publik. Pihak-pihak yang ditengarai diuntungkan adalah privat dan partai politik yang digunakan untuk sumberdaya pemenangan pemilu.<br /><br /><b>Atas hal-hal di atas, ICW mendesak:</b><br />1. KPK mengusut tuntas kebijakan Permendag no. 16/M-DAG/Per/3/2017<br />2. KPK mendalami peran aktor-aktor yang terlibat dalam prosesnya.<br />3. Presiden RI untuk segera memecat Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita. (*) <br /><br />Sumber : Egi Primayogha – Adnan Topan Husodo dari ICW (Indonesia Corruption Watch) </span><b><span style="color: #444444;"><br /></span></b></span>

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Peraturan Lelang Gula Bermasalah

ICW : KPK Harus Serius Telusuri Keterlibatan Menteri               Enggartiasto Jakarta, berita korupsi .co - Indonesia Corruption Wa...

»

Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s1600/IMG20181213083722.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="418" data-original-width="786" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s640/IMG20181213083722.jpg" width="640" /></a></div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua, menggantikan Ketua PN Surabaya Kelas IA Khusus Surabaya Sujatmiko., SH., MH yang akan menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali setelah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, Senin. 7 Januari 2019.<br /><br />Ketua PN Surabaya Nursyam, S.H., M.Hum, saat ditemui wartawan media ini seusai pelantikan mengatakan, bahwa dirinya akan melanjutkan apa yang sudah diabangun oleh Ketua PN Surabaya sebelumnya.<br /><br />“Beliau tetap sebagai Ketua saya. Karena dukungan beliau, saya bisa seperti ini.,” ucap Nursyam yang saat itu berada di dalam Lift bersama Sujatmiko dan wartawan media ini menuju ruang kerjanya yang baru di lantai 5 gedung PN Surabaya.<br /><br />“Dan saya akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh beliau selama menjadi Ketua. Serta memperbaiki bila ada yang masih dianggap kurang baik internal maupun eksetrnal demi pelayanan hukum bagi masyarakat,” ujarnya kemudian<br /><br />Sementara Sujatmiko, S.H., M.H berharap, agar dirinya diberi kesehatan ditemapat tugasnya yang baru yakin menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali.<br /><br />“Mulai besok (hari ini) saya menjadi tamu di kantor saya sendiri,” ucapnya berseloroh.<br /><br />“Semoga nanti di tempat yang baru selalu diberi kesehatan,” ujarnya. (Rd1)</span>

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

berita korupsi .co - Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus ...

»