Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnTJwLQdTKhQLW2SuL-DiLbYC9U7mDUcfuc-RKnHBF_3NaTfsHbqW2C5cbR6LBYmxlIjYWYj9xLNMaP24PhE5-f9idCsBY2EUmKrqs-F7ehwebQnSjNs84kmEnmi9TngnJhwduAO3n_qg/s1600/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="1600" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnTJwLQdTKhQLW2SuL-DiLbYC9U7mDUcfuc-RKnHBF_3NaTfsHbqW2C5cbR6LBYmxlIjYWYj9xLNMaP24PhE5-f9idCsBY2EUmKrqs-F7ehwebQnSjNs84kmEnmi9TngnJhwduAO3n_qg/s640/Catatan+Redaksi+BERITA+KORUPSI+Akhir+Tahun+2018.jpg" width="640" /></a></div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#34.2% Kepala Daerah, 1 Kajari dan 46 DPRD Di Jawa Timur Terjerat Korupsi Suap#</b></span></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="background-color: #f3f3f3;"><b><span style="font-size: large;">P</span></b>rovinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 11 Provinsi terbesar (terdiri dari 34 Provinsi) di Indonesia dengan luas 47,799.75 Kilo meter atau setara dengan 2.498 persen wilayah Indonesia,  serta nomor 1 dari seluruh Provinsi yang memiliki 38 Kabupuaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota), termasuk 38 Kejaksaan Negeri, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya.<br /><br />Anehnya, sebagai salah satu Provinsi terbesar dengan memiliki 38 Kabupaten/Kota, Jawa Timur ternyata  salah satu Provinsi yang Kepala Daerah dan DPRD nya terkorup. Banyangkan, dari 38 Kepala Daerah Kabupaten maupun Kota (Bupati/Wali Kota), 13 diantaranya terseret dalam kasus Korupsi suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pembahasan APBD, proyek dan jual beli jabatan, dan tak ketinggalan sebanyak 46 anggota DPRD di Kabupaten/Kota maupun Provinsi juga terjerat Korupsi suap pembahasan APBD/anggaran di SKPD.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan yang ditangkap KPK pada tahun 2017 bersama Bupati Pamekasan mencoreng Lembaga pengakan hukum di Jawa Timur karena menerima uang suap sebesar Rp250 juta dalam, penanganan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan ADD (Alokasi Dana Desa). <br /><br />Pada hal, sebelum penangkapan Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Tim Saber Pungli Kejati Jatim juga menangkap oknum Jaksa penyidik di Kejati Jatim yaitu Ahmat Fauzi karena menerima uang sebesar Rp1.5 M  saat menangani kasus Korupsi penyimpangan Tanah Kas Desa. <br /><br />Ke- 13 Kepala Daerah itu diantaranya ; 1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto (hasil penyidikan KPK terkait Korupsi Gratifikasi, Suap dan TPPU dan sudah divonis Penjara 7 Tahun dari tuntutan JPU KPK 9 Thn)<br /><br />2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 3 Tahun Penjara dari tuntutan JPU KPK selama 7 Thn),; <br /><br />3. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 7 Tahun Penjara ari tuntutan JPU KPK 9 Thn namun kasus TPPU saat masih berstatus tersangka) <br /><br />4. Bupati Pamekasan Achmad Syafii (Kasus suap Tangkap tangan KPK, sudah divonis 2.8 Tahun penjara dari 4 Tahun tuntutan JPU KPK) <br /><br />5. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, lanjutan dari Kasus suap Tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojkerto periode 2014 - 2019, ke-Empatnya sudah divonis bersalah (dan Mas’ud Yunus divonis 2 Tahun Penjara dari 4 tahun tuntutan JPU KPK) <br /><br />6. Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, sudah divonis 3.6 Tahun Penjara dari 8 tahun tuntutan JPU KPK) <br /><br />7. Wali Kota Malang Moch. Anton (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, sudah divonis bersalah) <br />8. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (Kasus Korupsi suap pemberian Izin Tower dari penyidikan KPK dan sudah dituntut 12 Tahun penjara menunggu Vonis) <br /><br />9. Wakil Bupati Malang Achmat Subhan (terkait kasus Korupsi Bupati Mojokerto, dan saat ini sudah ditahan KPK),; <br /><br />10. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini proses persidangan),; <br /><br />11. Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (Kasus suap Tangkap tangan KPK, saat ini menunggu Vonis),; <br /><br />12. Bupati Malang Rendra (Penyidikan KPK, saat ini masih ditahan KPK),; <br />13. Wali Kota Pasuruan (Kasus suap Tangkap Tangan KPK, saat ini masih tahan KPK)<br /><br />Sementara 46 anggota DPRD periode 2014 - 2019 yang terjerat Korupsi suap terdiri dari; 3 di DPRD Kota Mojkerto (1 Ketua dan 2 Wakil DPRD Kota Mojokerto Tertangkap Tangan KPK pada 2017 bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto). Ketua dan 2 Wakil Ketua Dewan ini terjerat kasus Korupsi suap pembahasan APBD dan APBD-P Kota Mojokerto TA 2017. Namun 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang disebut dalam surat Dakwaan JPU KPK kebagian duit “panas” itu hingga saat ini belum jelas kelanjutannya<br /><br />Sedangkan di DPRD Provinsi Jawa Timur adalah Ketua dan Wakil Ketua Komis B juga ditangkap KPK bersama 2 Stafnya, dan 2 Kepala Dinas serta 1 staf. Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim ini ditangkap KPK pada tahun 2017 karena menerima suap dari 9 SKPD (Kepala Dinas). Dan kemudian pada tahun 2018, 2 Kepala Dinas baru disidangkan dan divonis bersalah. Namun 5 Kepala Dinas dan anggota Komis B DPRD Jatim yang disebut-sebut dalam surat Dakwaan JPU KPK juga belum jelas kelanjutannya.<br /><br />Berbeda dengan DPRD Kota Malang. Sebanyak 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua Banggar, Badan Kehormatan Dewan dan anggota) langsung menjadi tersangka/terdakwa/terpidana kasus Korupsi suap dalam pembahasan APBD dan APBD-P Kota Malang TA 2015, karena dalam surat Dakwaan JPU KPK sejak kasus ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa/terpidana Jarot Edy Sulistyono (Kepala Dinas PUPR), dan terdakwa/terpidana Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPPD)  Kota Malang disebut-sebut bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima duit “panas” itu. <br /><br />Namun kasus ini juga masih mengundang pertanyaan. Karena Pejabat PUPR (Kabid) Teddy Soemarma dan mantan Sekda Kota Malang belum juga ada kelanjutannya. Belum lagi kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang terkait Proyek Jembatan Kedungkadang.<br /><br />Selain kasus tersebut di atas, masih ada kasus yang belum tuntas ditangani KPK di Jawa Timur, yaitu Kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka/terpidana Taufiqurrahman mantan Bupati Nganjuk. Taufiqurrahman divonis dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, namun kasus TPPU dari pengembangan kasus suap itu belum tuntas hingga saat ini.<br /><br />Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Unair Surabaya pada tahun 2010. Di mana mantan Rektor periode 2006 - 2015 “FAS” sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Juni 2016 lalu.<br /><br />Selain kasus Korupsi yang ditangani KPK, tak Ketinggalan di lembaga Adhyaksa maupun Kepolisian yang menangani Kasus Korupsi di Jawa Timur yang belum tuntas, diantaranya kasus Korupsi penjualan 13 aset daerah Jawa Timur yang dikelola oleh PT PWU (Panca Wiwa Usaha). Dari 13 aset tersebut, baru 2 yang ditangani dan sudah divonis di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Dahlan Iskan (mantan Dirut PT PWU) yang divonis pidana penjara selama 2 tahun dari 5 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim. Namun oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Dahlan Iskan divonis bebas. Dan saat ini JPU Kejati Jatim masih menunggu putusan Hamkim Agung di Mahkamah Agung RI. <br /><br />Selain Dahlan Iskan, juga divonis 3 tahun penjara dari 6 tahun tuntutan JPU Kejati Jatim. Wisnu Wardahana adalah Ketua Tim penjualan aset dengan pembeli terdakwa Oepoyo Sarjono selaku Dirut PT SAM, sedangkan Direktur PT SAM telah meninggal beberapa bulan lalu di Singapur sebelum disidangkan dengan berstatus tersangka. <br /><br />Selain kasus penjualan aset, masih ada kasus korupsi proyek Jembatan Brawijaya Kediri, kasus Korupsi kredit Bank Jatim sebesar Rp155 miliyar. Dalam kasus ini, 4 Staf Bank Jatim Pusat serta Komisaris PT SGS sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Sedangkan pihak lainnya hingga saat ini belum juga ada kelanjutannya.<br /><br />Dan kasus kredit Bank Jatim ini, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Komisaris PT SGS berkaitan dengan 8 kasus dugaan korupsi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, diantaranya ;<br /><br />1. Kasus Korupsi proyek pembaungunan Jembatan Brawijaya Kediri yang dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor : 1032/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara NUR MAN SATRIOWIDODO.ST selaku PPK dan HM MOENAWAR selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan dengan nilai kontrak sebesar Rp86.409.000.000.<br /><br />2. Kasus Korupsi proyek pembaungunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years tahun Jamak antara lr. Gunawi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Nugraha-Airtanggatama, KSO selaku Leader Drs. Ribut Wahyudi Utomo tentang pekerjaan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor Kontrak : 602.1/728/402.103I2012, Tanggal 14 Agustus 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp46.668.046.000<br /><br />3. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab. Ponorogo sesuai Surat Perjanjian Kontrak Multi Years tahun Jamak antara BUDI DARMAWAN, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Nugraha Adi Tarunaselaku kepala Cabang Drs.R|BUT WAHYU UTOMO, tentang pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo Nomor Kontrak : 5.2.3.26.01[02.8IGDI405.14I2012, Tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp42.148.000.000<br /><br />4. Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Surat Perjanjian antara AMIRUDDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 012/Pimpro-N1/2012 tenggat 22 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp22.189.000.000.<br /><br />5. Proyek Pembangunan Poltek Kediri, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) antara lr. DATIK INDRIJASWATI AP, MM. selaku PPK  dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Petaksanaan  Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Gedung Pekerjaan Pottek II Kediri Nomor Kontrak No. 1032/KONT.FISIKIAPBDIZOOS tgl 8 Okt 2009 dengan nilai Kontrak Rp88.901.861.280<br /><br />6. Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Surat Perjanjian antara Ir. HEROE AGOESDIJANTO selaku PPK dengan PT NUGRAHA ADI TARUNA selaku kepala Cabang Drs. RIBUT WAHYU UTOMO, tentang Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota  Malang, dengan nilai kontrak sebesar Rp54.183.811.000<br /><br />7. Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun, Surat Perjanjian antara Ir. GUNAWI selaku PPK dengan PT. IDEE MURNI PRATAMA selaku kepala Cabang ROEDHY SETIJO BUDI RAHARDJO,SH, tentang pembangunan Pasar Caruban Kab. Madiun Kab Malang, Nomor : 602.1I645/402.103I/2011 tanggal 9 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp67.420.081.000,<br /><br />8. Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri yang dikerjakan oleh PT MURNI KONSTRUKSI INDONESIA sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak Induk) Nomor. 1033 / KONT. FISIK l APBD/ 2009 Tanggal 08 Oktober 2009 antara KASENAN, ST, MM, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA tentang pekerjaan pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dengan nilai Kontrak sebesar Rp208.685.176.000<br /><br />Selain kasus di atas, kasus Korupsi pembangunan gedung Kampus UIN Mailiki Malang tahun 2013. Di mana mantan Rektornya “IS” sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Malang pada tanggal 8 Mei 2014. Namun hingga saat ini belum juga tuntas.Sedangkan dalam kasus ini, PPK Dr. Jamalul  Laif dan anggota Panitia Pengadaan Heri serta 2 terdakwa lainnya sudah divonis pada tahun 2014.<br /><br />Kasus Korupsi Roadshow (Pariwisata) Kota Batu ke Kaliantan pada tahun 2015. Dalam putusan   Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan 3 terdakwa disebutkan, bahwa Wali Kota Batu dan Kepala Inspektorat turut bertanggungjawab. Begitu juga kasus Korupsi pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013. Dalam kasus ini, yang sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim adalah kepala Kantor Aset Kab. Blitar. Dalam putusan Majelis Hakim juga disebutkan, bahwa Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Namun hingga saat ini tak juga ada kelanjutannya.<br /><br />Belum lagi kasus Korupsi P2SEM Jawa Timur sebesar Rp277 miliyar pada tahun 2008, yang melibatkan Ketua DPRD Jatim periode 2004 - 2009. Sebelum mantan Ketua DPRD Jatim itu meninggal, pada tahun 2016 sudah membuat laporan ke Kejati Jatim, namun tak ada hasilnya. <br /><br />Dan pada akhir tahun 2017 setelah dr. Bagus yang disebut-sebut sebagai DPO namun bekerja di beberapa Rumah Sakit Pemerintah dengan jabatan Kepala Divisi, dan Koordinator Ujian Akhir di beberapa Universiatas Pemerintah sejak 2011 hingga 2017, di ditangkap di Malaysia, Kejati Jatim sempat memanggil dan memeriksa beberapa mantan anggota DPRD Jatim setelah terlebih dahulu memeriksa/meminta keterangan dari dr. Bagus terpidana 20 tahun itu. <br /><br />Namun hingga dr. Bagus meninggal dunia di Lapas Porong pada tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB (berdasar informasi dari petugas Kesehatan Lapas yang menelophon ke beritakorupsi.co) tak kunjung ada tersangkanya sekalipun Kejati Jatim telah melibatkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri aliran duit dari dana P2SEM yang bersumber dari APBD Jawa Timur TA 2008.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, setiap tanggal 9 Desember, lembaga Adhiyaksa selalu memperingati dengan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Internasinal berdasarkan Resolusi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). </span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="background-color: #f3f3f3;">Lalu, apakah Hari Anti Korupsi se- Dunia hanya sekedar kegiatan memperingati atau menjadikannya sebagai cermin untuk penagakan hukum Khususnya pada kasus Korupsi yang disebut sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang sangat luar biasa karena dapat memporak ;porandakan tatan perekonomian dan pembangunan serta menyengsarakan rakyat Indonesia ?   (*)</span></span>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Editorial : “Rapor Merah” Penanganan Kasus Korupsi Di Jawa Timur

#34.2% Kepala Daerah, 1 Kajari dan 46 DPRD Di Jawa Timur Terjerat Korupsi Suap# P rovinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 11 Provins...

»

Tanpa Korupsi, Desa Akan Sejahtera

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtfPk2S0wfwSylaaGCRF-hWW1QK8FZRvAkiLbe_TuY7pjs3pm1lATPPSg2GKz8t5RU2Of4yj1l6wQ2uprvxFCiq3krB2KPFuhK-6KGyfkOMWg3UgGyl-hzKRSpHgtbpipzq0FXpKqmqBo/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="358" data-original-width="640" height="179" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtfPk2S0wfwSylaaGCRF-hWW1QK8FZRvAkiLbe_TuY7pjs3pm1lATPPSg2GKz8t5RU2Of4yj1l6wQ2uprvxFCiq3krB2KPFuhK-6KGyfkOMWg3UgGyl-hzKRSpHgtbpipzq0FXpKqmqBo/s320/ICW.png" width="320" /></a></span></i></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><i><span style="font-size: large;">#Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Pemerintah Desa Birawan Flores Timur NTT bersama ICW selenggarakan “FESTIVAL DESA ANTIKORUPSI”, pada tanggal 8-9 Desember 2018# </span></i></span><br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <span style="background-color: #f3f3f3;">Larantuka Flores Timur (NTT), beritakorupsi.co - Setiap tanggal 9 Desember, sejumlah negara termasuk Indonesia memperingati Hari Antikorupsi Internasional atau Hari Antikorupsi sedunia. Acara rutin tahunan ini dimaksudkan untuk mengingatkan, agar semua pihak mengingat akan bahaya korupsi dan bagaimana mencegahnya. <br /><br />Saat ini muncul suasana keprihatinan yang mendalam terhadap praktek korupsi di Indonesia yang diyakini masih terjadi setiap hari. Fenomena korupsi di negeri ini, ibarat penyakit kanker yang mulai menggerogoti dan menjalar ke seluruh  sendi-sendi kehidupan bangsa. <br /><br />Korupsi mulai terjadi disemua lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta lembaga Bisnis. Korupsi juga mulai merambah dari kota hingga pelosok desa. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga November 2018, sudah ada 181 kasus korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp 40,6 Miliar. <br /><br />Dalam rangka mencegah munculnya generasi korupsi dan meluasnya korupsi bahkan hingga ke desa-desa, maka perlu dibangun kesadaran bagi seluruh elemen masyarakat, aparatur sipil negara, aparatur pemerintah desa, para pejabat maupun pemimpin di negeri ini bahwa setiap hari adalah hari anti korupsi. Artinya setiap hari kita semua diingatkan untuk tidak lakukan korupsi dan harus  berantas korupsi.<br /><br />Untuk memberikan kesadaran mengenai bahaya korupsi, bagaimana mencegah korupsi dan menanamkan nilai-nilai integritas kepada warga, maka Pemerintah Desa Birawan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) berinisiatif membuat kegiatan “ Festival Desa Antikorupsi “ pada Sabtu-Minggu, 8-9 Desember 2018. <br /><br />Festival  Desa Anti Korupsi adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari Diskusi tentang Pencegahan Korupsi dan Membangun Keluarga Antikorupsi, pengadaan warung kejujuran dan perpustakaan anti korupsi, mendongeng tentang nilai-nilai integritas untuk anak, perlombaan bagi  Forum Anak Desa (lomba mewarna, lomba fragmen antikorupsi), nonton bareng film antikorupsi dan hiburan bertemakan korupsi. <br /><br />Festival Desa Antikorupsi diharapkan dapat diiikuti seluruh warga dan perangkat Desa Birawan serta dapat diadopsi oleh Desa-desa lain di Kabupaten Flores Timur NTT maupun daerah lainnya dikemudian hari. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Sekolah Antikorupsi (SAKTI ) Aparatur Pemerintah Desa yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch dan Yaspensel Keuskupan Larantuka pada 6-9 November-2018 lalu dan desa Birawan sebagai salah satu peserta SAKTI.<br /><br />Dari pelosok Desa Birawan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, Kami mengucapkan Selamat Hari Antikorupsi Sedunia dan mengajak seluruh pihak untuk mencegah korupsi dana desa agar desa lebih sejahtara. Tanpa Korupsi Desa Sejahtera. (*)<br /><br /><br />Sumber : Humas Corruption Watch (ICW)</span>

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Tanpa Korupsi, Desa Akan Sejahtera

#Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Pemerintah Desa Birawan Flores Timur NTT bersama ICW selenggarakan “FESTIVAL DESA ANTIKORUPSI”, pada ...

»

Pengurusan Paspor di Unit Layanan Paspor (ULP) Gresik diperketat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieUW7LSgxVQpRusCF-x7PA16TlTglDMyDA87iG8SU2dk_tOQLNDO-LOl31hGW2eCuwzBOsLo3ilCzpk4PpzGxWrNgw5kUqjzfDTsTNusAERc2aZcfF4VxZFtltBuvH_qm0YHOr3b370TQ/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieUW7LSgxVQpRusCF-x7PA16TlTglDMyDA87iG8SU2dk_tOQLNDO-LOl31hGW2eCuwzBOsLo3ilCzpk4PpzGxWrNgw5kUqjzfDTsTNusAERc2aZcfF4VxZFtltBuvH_qm0YHOr3b370TQ/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Sejak akhir Oktober 2018, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto, dan Kepala Unit Layanan Paspor (ULP) Irmansyah Fatriadi, langsung mengambil langkah tegas terkait pelayanan pengurusan Paspor di Unit Pelayanan Imigrasi (UPI) Cabang Gresik yang berkantor di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. <br /><br />Langkah tegas itu langsung dilakukan oleh kedua pejabat Imigrasi ini dengan cara mengumpulkan seluruh pegawai di ULP Gresik, pada Kamis, 1 November 2018.<br /><br />Romi Yudianto selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak menyampaikan kepada seluruh pegawai yang berada di Unit Layanan Paspor Gresik (ULP) lebih meningkatkan penagsasan, keteliatian pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya  dengan ikhlas serta penuh rasa tanggung jawab. <br /><br />Romi Yudianto menyampaikan kepada seluruh staf dan pegawai dijajaranya, ketelitian dan fokus saat bekerja menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan yang dapat berakibat buruk bagi institusi. Petugas verifikasi, foto dan wawancara merupakan peran yang sangat vital karena berhadapan langsung dengan pemohon, sesuai atau tidak suatu permohonan berdasarkan hasil wawancara.<br /><br />“Sekali lagi, saya perintahkan kepada seluruh pegawai yang ada di Unit Layanan Paspor Gresik in, agar lebih meningkatkan kwalitas kerja dan menjalankan proses penerbitan paspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP berlaku,” kata Romi dengan tegas.<br /><br />Sementara, kepada tim beritakorupsi.co sesuai acara pengarahan, kedua pejabat di Imigrasi ini mengatakan, terkait pemberitaan yang dimuat dimedia online sudah dilakukan pemeriksaan, dan hasilnya akan disampaikan ke pimpinan pusat.<br /><br />“Saat ini sudah mulai dilakukan pemeriksaan, dan hasilnya akan disampaikan ke pimpinan pusat,” kata Romi yang ditimpali Irmansyah Fatriadi.<br /><br />Kepala ULP ini menambahkan, peningakatan pengaawasan pada pelayanan sudah lebih ditingkatkan dari pada hari-hari sebelumnya.<br /><br />"pengawasan lebih diperketat dibanding hari-hari sebelumnya. Setiap hari saya selalu mengingatkan teman-teman, agar lebih teliti pada saat melakukan verifikasi, dan itu penting," ujarnya. (tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Regional Pengurusan Paspor di Unit Layanan Paspor (ULP) Gresik diperketat

berita korupsi .co - Sejak akhir Oktober 2018, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto, dan Kepala Unit Layanan Paspor...

»

Hanya “Foto Copy” Dokumen Terbit Paspor, Calo dan Orang Dalam Terlibat?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeJZigl5dEkcfmyEJ4Y1WapksuSW3RJNW-2L5swa3rbpwhSvQcmkn8nL3h1UiJlg7xp2n1AdXwSct6vw4E_w6jVgxjzxGw_-pOCLvsTv_2Qr4h-TsY2CsvdSOxduIN2g0tpqsYGzsSxZM/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeJZigl5dEkcfmyEJ4Y1WapksuSW3RJNW-2L5swa3rbpwhSvQcmkn8nL3h1UiJlg7xp2n1AdXwSct6vw4E_w6jVgxjzxGw_-pOCLvsTv_2Qr4h-TsY2CsvdSOxduIN2g0tpqsYGzsSxZM/s1600/Paspor.jpg" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i>#"Sebanyak 6 orang calo Paspor bebas masuk keluar di UPI Cabang Gresik dengan menarik biaya Rp1.5 Juta - 3.5 Juta per Paspor, dengan peredaran uang Rp4-5 Miliyar per bulan”# </i></b></span></span><span style="font-size: xx-small;">           </span><br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Beberapa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi suap yang Tertangkap Tangan Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait pengurusan izin yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sudah pasti melibatkan pejabat atau orang dalam instansi tersebut dengan imbalan ratusan juta bahkan miliyaran rupiah.<br /> <br /> Kasus Tangkap Tangan yang tangani KPK terkait izin, diantaranya Izin operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang milik dr. Subur Suprojo, di mana Kepala Dinas Kesehatan dan Bupati Jombang sudah diadili dan divonis pidana penjara.<br /> <br /> Dan beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 14 - 15 Oktober 2018, Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali melakukan Tangkap Tangan terhadap pejabat Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bekasi serta pihak swasta yang berjumlah sebanyak 10 orang, terkait dengan pengurusan izin perumahan dengan mengamankan barang bukti berupa uang rupiah maupun dolar yang berjumlah miliyaran. <br /> <br /> Seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan kepada beritakoruspi.co, sesuai membaca berita terkait terbitnya Paspor “palsu” yang diduga melibatkan calo dan orang dalam, Senin, 15 Oktober 2018.<br /> <br /> Sementara terbitnya Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM usia di bawah umur” warga Sampang, Jawa Timur yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Surabaya melalui Kantor Unit Pelayanan Paspor (UPI) cabang Kabupaten Gresik yang beralamat di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan kemudian ditarik dan dilakukan pengguntingan oleh pihak Imigrasi setelah diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut palsu tak menutup kemungkinan keterlibatan calo dan orang dalam. <br /> <br /> Sebab, tak mungkin Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM” keluar begitu saja tanpa keterlibatan orang dalam, sementara persyaratan permohonan pengajuan Paspor yang diajukan  hanya berupa “foto copy” dokumen, seperti yang disampaikan “ET” maupun “YY” saat menghubungi beritakorupsi.co dengan meminta agar beritanya tidak diterbitkan lagi.<br /> <br /> Dalam dokumen Ijazah SD (Sekolah Dasar) Tahun Ajaran 2014/2015 atas nama “NYM” terlahir di Sampang, pada Tanggal 14 Mei 2002. Lulus SDN Ketapang Barat 3 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang pada Tahun 2015 dengan Nomor Ijazah DN-05 Dd 0499711, Nomor Induk Siswa 994 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0027071861, Nomor Peserta Ujian Sekolah 1 - 15 - 05 - 36 - 436 - 010 -7. <br /> <br /> Sementara dalam Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur, tercantum bahwa  “NYM” lahir di Sampang, tanggal 15 Mei 2000. <br /> <br /> Inilah beberapa kutipan percakapan saat “YY” dan “ET” menghubungi Tim <i>beritakorupsi.co</i> melalui Nomor 08135783XXX milik “YY” dan Nomor 08224857XXX  milik “ET” agar beritanya tidak diterbitkan lagi. Selain dari nomor “ET” dan “YY”, beberapa nomor tak dikenal mulai “meneror atau mengancam” Tim beritakorupsi.co terkait terbitnya berita sebelumnya, diantaranya dari Nomor 08133051XXXX yang mengaku istri “ET”, dan Nomor tersebut sudah dilaporkan Tim <i>beritakorupsi.co</i> kepihak Telkomsel sesuai Peraturan yang berlaku.<br /> <br /> “Dokumen itu dari saya. Saya dihubungi tekong di Madura, bang. Terus saya ambil, saya minta biaya Rp2 juta karena usianya di bawah umur. Kemudian saya kasih ke bang “ET”. Jadi itu murni Bang “ET”, Bang. Tolonglah Bang, jangan terbitkan lagi. Kalau terbit lagi bisa ada perceraian, Bang” kata “YY” melalui HPnya.<br /> <br /> Tim <i>beritakorupis.co</i> mencoba menggali informasi dari “YY”, terkait penentuan biaya sebesar Rp2 juta karena “YNM” masih dibahwa umur menjadi usia dewasa, dan apakah memang sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Namun menurut “YY” baru kali ini. “YY” menjelaskan, dirinya memotong sebesar Rp300 ribu sebagai jasanya dari biaya Rp2 juta yang dimintanya dari tekong, lalu sisanya bersama dokumen diserahkan ke “ET”. <br /> <br /> “Baru kali ini, Bang, saya salah Bang. Tawar menawar karena usia di bawah umur. Saya Ngambil Rp300 ribu, dan sisanya saya kasihkan ke bang “ET”. Saya tidak kenal dengan “NYM”, ketemu sekali saat datang ke Imigrasi. Jadi yang meng-upload dokumen itu bang “ET”, nggak ada orang dalam,” jawab “YY” yang sepertinya menutupi sesuatu, Selasa, 16 Oktober 2018.<br /> <br /> Tim <i>beritakorupsi.co</i> pun tidak begitu percaya dengan apa yang disampaikan oleh “YY” yang terkesan menutupi tentang “ET” yang men-upload dokumen secara online. Sebab sistem online Paspor dan pembukaan Unit Pelayanan Imigrasi (UPI) di Gresik mulai diberlakukan sekitar tahun 2016 lalu, saat Godam sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, mengatakan, bahwa sistem online untuk mempermudah antrian masyarakat pemohon paspor. Sehingga dengan mendaftar secara online, masyarakat pemohon tidak perlu antri dengan waktu yang begitu lama, sebab secara online untuk mempercepat mendapat nomor antrian dan tinggal mengajukan permohonan dengan waktu yang tidak begitu lama.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Biro Jasa pengurusan Paspor yang semula mendapat izin dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur pun dihentikan masih disaat Godam menjadi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak.<br /> <br /> Hal itu disampaikan Godam saat wartawan ini menemuinya untuk mengkonfirmasi terkait adanya beberapa calo maupun Biro Jasa yang menarik biaya Paspor sebesar Rp750 ribu - Rp950 ribu per Paspor yang dianggap sangat meresahkan. Godam saat itu berjanji akan menindak tegas calo maupun Biro Jasa yang kedapatan melakukan hal tersebut.<br /> <br /> Kemudian, Tim <i>beritakorupsi.co</i> mencoba menggali informasi lainnya dari “YY” tentang “JL”, salah 1 dari 6 orang calo Paspor di UPI Cabang Gresik yang kabarnya sempat diamankan pihak Kepolisian beberapa bulan lalu namun "dilepas". Menurut “YY” kenal namun tidak begitu tahu banyak tentang “JL” maupun calo liannya. Pada hal, informasi dari berbagai sumber yang diperoleh Tim <i>beritaakorupsi.co</i>, kalau “YY” adalah orang lama yang berkecimpung dalam pengurusan Paspor. Dan “YY” tetap bersikeras mengatakan tidak ada orang dalam.<br /> <br /> Dari pengakuan “YY” kepada Tim <i>beritakorupsi.co</i>, bahwa dirinyalah bersama “ET” yang menanggung pengembalian biaya pengurusan Paspor sebesar Rp2 juta milik “NYM”. Selain itu, “YY” juga menjelaskan kalau dirinya pernah dijemput “ET” dari umahnya sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian di bawa ke daerah Pondok Benowo Indah. Setelah ditunrunkan dari mobil milik “ET”, barulah sekitar pukul 03.00 WIB, “ET” menemui “YY”. Namun lagi-lagi “YY” masih tetap mencoba menutupi kejadian yang berhubungan dengan Paspor milik “YNM”.<br /> <br /> “Saya kenal (“JL”), saya nggak tau. Yang mengembalikan biaya pengurusan Paspor saya sama Bang ET. Saya 1 juta. Saya pernah dijemput Bang “ET” ke rumah saya sekitar jam 2 pagi, dibawa ke Benowo dan diturunkan di depan. Jam 3 (pagi) saya baru ditemui lagi dan marah-marah karena Paspor itu,” kata “YY”.<br /> <br /> Pada tanggal 18 Oktober 2018, giliran “ET” yang menghubungi Tim berirakorupsi.co tanpa menyebutkan dari mana mendapatkan nomor HP milik beritakorupsi.co, dengan mengatakan agar beritanya tidak dinaikkan lagi. <br /> <br /> Dalam percakapan melalui telepon selulernya, “ET” mengakui kalau dirinyalah yang memalsu data dokumen milik “NYM” selaku pemohon Paspor. Namun lagi-lagi “ET” tak jauh beda dengan “YY” yang sepertinya menutupi keterlibatan orang dalam terkait pengurusan Paspor milik “NYM” yang sudah ditarik oleh pihak Imigrasi.<br /> <br /> Dan Tim beritakorupsi pun menjelaskan, bahwa “ET” tidak punya salah dan tidak mengenal apa lagi belum pernah bertemu dengan antar Tim beritakoruspi.co dengan “ET”, sihingga tak perlu meminta maaf. <br /> <br /> Sesuai Pasal 62 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, <br /> <br /> Pada ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi.<br /> <br /> Pasal 49 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi; <i>Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku,; b. kartu keluarga,; c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis,; d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,; e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama,; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.</i><br /> <br /> Anehnya, menurut “ET”, dirinyalah yang langsung meng-upload dokumen milik “YNM” tanpa melibatkan orang dalam. <br /> <br /> “Saya dapat nomr dari teman-temanteman. Saya minta maaf, saya salah. Saya yang memalsu data itu dan meng-upload secara online, tidak ada orang dalam. Saya minta tolong supaya jangan diterbitkan lagi berinya,” kata “ET” dari ujung telepon saat menghubungi Tim <i>berikaorupsi.co</i>, Kamis, 18 Oktober 2018.<br /> <br /> Pengakuan “ET” ini pun tidak begitu saja dipercaya Tim <i>berikaorupsi,co</i>. Kemudian beritakorupsi.co mencoba menjelaskan sesuai PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan akhirnya “ET” pun mengatakan bahwa yang diserahkan ke petugas Imigrasi hanya berupa foto copy. Dan pada saat ditanya lebih lanjut, apakah tidak ada pemeriksaan oleh petugas Imigrasi sesuai dengan aturan. Namum menurut “ET”, petugas Imigrasi mungkin lupa.<br /> <br /> “Ya, saya hanya menyerahkan foto copy, mungkin petugasnya lupa,” kata “ET” dengan menutupi siapa orang dalam yang terlibat.<br /> <br /> Sementara, proses Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat Jakarta setelah petugas Imigrasi mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online, seperti yang disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Imgrasi, Jalan Darmo Indah No. 21 Surabaya beberapa waktu lalu.<br /> <br /> “Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada persetujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto.<br /> <br /> Bila memang dilakukan pemeriksaan dokumen dan keabsahan persyaratan, pengambilan foto, sidik jari, wawancara, verifikasi dan adjudikasi berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, lalau mengapa Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bisa terbit, yang kemudian ditarik dan digunting oleh pihak Imigrasi setelah kemudian diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu” ?<br /> <br /> Sementara hasil penelusuran Tim <i>beritakorupsi.co</i>, maupun infomarmasi dari berbagai sumber masyarakat terkait calo Paspor di UPI cabang Gresik sebanyak 6 (Enam) orang, yang bertugas untuk mencari dan menerima dokumen dari masyarakat pemohon Paspor yang jumlahnya dapat  mencapai sekitar 200 setiap harinya, dengan biaya yang ditarik antara Rp1.500.000 (Satu juta Lima ratus rupiah) hingga Rp3.500.000 (Tiga juta Linma ratus rupiah) per Paspor. <br /> <br /> Setelah dipotong jasa calo sebesar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, dan biaya resmi Paspor sebesar Rp355 ribu untuk Paspor biasa dan untuk E-Paspor sebesar Rp655 ribu. Dokumen pengajuan Paspor kemudian  dibawa ke rumah masing-masing oleh calo untuk mengisi Formulir secara online mendapatkan nomor antrian. Keesokan harinya, dokumen tersebut barulah diserahkan ke petugas di ULP Gresik. Selain itu, ke- 6 (Enam) orang calo tesebut juga “mengarahkan”  pemohon Paspor pada saat hendak dilakukan Wawancara, Foto dan Sidik Jari oleh petugas ULP Gresik hingga melakukan pembayaran biaya Paspor ke Bank BRI.<br /> <br /> “Ada Enam orang, Hb, DP, Ng, Bn, Jl dan Zn. Semua lewat mereka ini, nggak ada calo lain yang boleh masuk ke dalam. Biaya yang ditarik antara Satu juta lima ratus sampai dengan tiga juta lima ratus per Paspor,” kata sumber <i>bertakorupsi.co.</i><br /> <br /> Bila 1 Paspor seharga Rp1.5 juta saja, lalu dikurangi biaya jasa sebesar Rp300 ribu dan biaya resmi Paspor biasa Rp355 ribu, lalu kemana sisanya sebesar Rp845 ribu dikalikan 200 Paspor per hari atau sekitar Rp169 juta dikalikan 24 hari kerja atau sebesar Rp4.056 miliyar per bulan ? <br /> <br /> Terkait keberadaan calo di UPI cabang Gresik dan terbitnya Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”, Kepala Kantor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pihaknya mencurigai salah satu mantan Biro Jasa yang menurutnya sudah dilaporkan ke pihak berwajib. <br /> <br /> “Ada mantan Biro Jasa  dan sudah kita laporkan ke pihak berwajib. Kalau keamanan sudah lebih kita ketatkan dengan menempatkan dari anggota TNI,” kata Romi Yudianto saat itu.<br /> <br /> Mengenai Paspor, Romi Yudianto mengatakan, bahwa proses keluarnya sebuah Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat setelah petugas Imigrasi mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online. <br /> <br /> “Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto. (<i>Tim beritakorupsi.co</i>)

News Pemerintahan Pidana Tipikor Hanya “Foto Copy” Dokumen Terbit Paspor, Calo dan Orang Dalam Terlibat?

#"Sebanyak 6 orang calo Paspor bebas masuk keluar di UPI Cabang Gresik dengan menarik biaya Rp1.5 Juta - 3.5 Juta per Paspor, denga...

»

Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZlijjwHhRG8Y1JmnDVu0PksPgRLyCngOp_39MmmG3uj2QDb3TxQBWsBdLvXzRZFwp1LqzKnK1Oh8jdQsv3_WUhOTiUrSNQOlSoDIs6wuZItHBZFUEQoSTbKw1AhDuHaf9lNsWz3PWugU/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZlijjwHhRG8Y1JmnDVu0PksPgRLyCngOp_39MmmG3uj2QDb3TxQBWsBdLvXzRZFwp1LqzKnK1Oh8jdQsv3_WUhOTiUrSNQOlSoDIs6wuZItHBZFUEQoSTbKw1AhDuHaf9lNsWz3PWugU/s1600/Paspor.jpg" /></a></div> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Romi Yudianto: Kalau mengenai pemalsuan itu urusan Kepolisian, tapi saya belum atau apakah sudah dilaporkan atau belum”</b></span></span></i> <span style="font-size: xx-small;"> </span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Otak” dibalik pemalsuan data Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN terbit pada Kami, tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM usia di bawah umur” warga Sampang, Jawa Timur yang dikeluarkan Kantor Unit Layanan Paspor Gresik Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan kemudian ditarik oleh pihak Imigrasi Kelas I Tanjung Perak setelah diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut palsu, dan hingga saat ini belum diketahui.<br /> <br /> Dalam data Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur, tercantum bahwa  “NYM” lahir di Sampang 15 Mei 2000. <br /> <br /> Sementara dalam dokumen Ijazah SD (Sekolah Dasar) Tahun Ajaran 2014/2015 atas nama “NYM” terlahir di Sampang, pada Tanggal 14 Mei 2002. Lulus SDN Ketapang Barat 3 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang pada Tahun 2015 dengan Nomor Ijazah DN-05 Dd 0499711, Nomor Induk Siswa 994 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0027071861, Nomor Peserta Ujian Sekolah 1 - 15 - 05 - 36 - 436 - 010 -7. <br /> <br /> Anehnya, Kepala Kantor Imingrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto, justru terkesan melepaskan tanggung jawab dengan mengatakan, bahwa pemalsuan itu adalah urusan Kepolisian, dan belum mengetahui apakah sudah dilaporkan atau belum.<br /> <br /> “Saya belum tahu apakah sudah dilaporkan atau belum, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” kata Romi, Senin, tanggal 8 Oktober 2018<br /> <br /> Menurut Romi Yudianto selaku Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.<br /> <br /> “Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita, terus dilakukan pengguntingan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. <br /> <br /> Terkait UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi  Kelas I Tanjung Perak ini, kemudian wartawan media ini kembali menanyakan tentang Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi; <i>Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. </i><br /> <br /> Pada ayat (3) Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; <i>Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.</i><br /> <br /> Begitu juga tentang sangsi pidana yang diatur dalam pasal 126 dan pasal 126 huruf c  UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.<br /> <br /> Menanggapi hal itu, Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, sudah diatur dalam PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor.<br /> <br /> “Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi Yudianto.<br /> <br /> Yang lebih anehnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto menjelaskan tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor berdasarkan PP dan Pemenkum HAM Nomor 8 Tahun 2014. Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  <i>Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. </i><br /> <br /> Pada ayat ayat Ayat (2) Pasal 63 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi : <i>Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan.</i><br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana oleh instansi berwenang sesuai bunyi pasal 63 ayat  (2) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<br /> <br /> Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi seperti yang sampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perask, adalah karena diketahui, bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu”.<br /> <br /> Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data dalam Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang masih di bawah umur. Pada hal proses pengajuan Paspor, melalui beberapa tahapan diantaranya wawancara, sidik jari dan foto sesuai dengan PP PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<br /> <br /> Pada pasal 62 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; <i>Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, </i><br /> <br /> Pada ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; <i>Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi.</i><br /> <br /> Sementara, proses keluarnya sebuah Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat setelah petugas Imigrasi setempat mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online, seperti yang disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Imgrasi, Jalan Darmo Indah No. 21 Surabaya.<br /> <br /> “Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto.<br /> <br /> Bila dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan, pengambilan foto, sidik jari, wawancara, verifikasi dan adjudikasi berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, lalau mengapa pihak Imigrasi mengeluarkan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang kemudian ditarik dan digunting karena diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu” ?<br /> <br /> Apakah ada kerjasama antara calo yang selama ini diisikan bebas keluar masuk ke Kantor Unit Pelayanan Imigrasi di Geresik dengan orang dalam, Sehingga pihak Imigrasi enggan melaporkannya ke pihak Kepolisian ?<br /> <br /> Sementara menurut Kepala Unit Pelayanaan Imigrasi Cabang Gresik, Irmansyah Fatriadi terkait laporan ke Kepolisian mengatakan, bukan kapasitasnya. Menurutnya, kapasitasnya adalah hanya menjelaskan, bahwa Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” sudah dibatalkan seseuia dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 33 dan Permen Nomor 8 tentang Paspor Pasal 30.<br /> <br /> “Oh itu klo sudah dibatalkan sesuai dengan UU no 6 tentang keimigrasian psl 33 dan permen 8 ttd paspor psl 30,” ujar Irmansyah Fatriadi, melalui pesan WhastApp<br /> <br /> “Oh bkn kapasitas sy buat jawaban, klo sy secara teknis bs yang sy jelaskan td, coba tnya beliau (maksudnya Kepala Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto),” lanjut Irmansyah Fatriadi kemudian. <br /> <br /> Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain.<br /> <br /> Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; <i>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;</i><br /> <br /> Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; <i>Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR);</i><br /> <br /> Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; <i>Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR)</i>. (<i>Tim beritakorupsi.co</i>)

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

“Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Romi Yudianto: Kalau mengenai pemalsuan itu urusan Kepolisian, tapi saya belum atau apakah sudah dil...

»

Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL1GWimmCFNcjbdzFXJyL1o3ESQnLPiqXvj_MMaRW5aRIJjnUODf5k1Ds6VC1JKWVpP28C63wfjevsai3sDO54-rXmrO0gygtyetnKDgmYJU7kqPJ2xx8vqs9vARDY2SZmVPf2W94ONhk/s1600/Paspor.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI cabang Gresik diduga ada 6 orang Calo yang mematok harga antara Rp1.5 - Rp3.5 juta per Paspor”</b></span></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Tidak ada asap kalau tidak ada Api”. Peribahasa ini mungkin tepat dalam kasus penarikan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur oleh pihak Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya.<br /><br />Menurut Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak, Romi Yudianto saat dihubungi wartawan media ini pada Senin, tanggal 8 Oktober 2018 mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai aturan yang ada. <br /><br />“Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita terus dilakukan pengguntingan. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. <br /><br />Saat ditanya, apakah sudah dilaporkan kepihak Kepolisian?. Menurut Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto mengatakan, belum mengetahuinya .<br /><br />“Saya belum tahu, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” jabwa Romi kemudian.<br /><br />Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto ini menambahkan, Imigrasi sudah melakukan tuganya yang benar. Artinya menarik Paspornya dan dilakukan pengguntingan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.<br /><br />Saat ditanya kemudian tentang UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Pasal 31 ayat (1) berbunyi; <i>Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. Ayat (3) berbunyi ; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.</i><br /><br />Menanggapi pertanyaan di atas, menurut Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, bahwa apa yang ditanyakan wartawan media ini mengatakan, bahwa sudah diatur dalam PP dan Permenkum Ham Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor.<br /><br />“Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi.<br /><br />Anehnya, apa yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto adalah tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. Sementara yang ditanyakan yaitu, apakah pihak Kantor Imigrasi sudah melaporkan tentang dugaan pemalsuan data dokumen dalam Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”<br /><br />Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  <i>Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. <br /><br />Dan pasal 63 ayat Ayat (2) berbunyi : Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan.<br /><br />Serta pasal 63 ayat (3) Dalam hal penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia berupa Paspor, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan.</i><br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia atau masuk dalam daftar Pencegahan sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat  (3) PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<br /><br />Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” karena pihak Imgrasi mengetahui adanya dugaan pemalsuan data dalam Paspor tersebut.<br /><br />Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data untuk memperoleh Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”, sementara proses pengajuan Paspor berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 62 ayat (1) berbunyi ; <i>Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi.</i><br /><br />Sementara keluarnya Paspor menurut Kepala Kan tor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto sebelumnya mengatakan, bahwa proses pengajuan permohonan Paspor secara Online,  dan ada persetujuan dari Pusat.<br /><br />“Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi.<br /><br />Lalau bagaimana pihak kantor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak bisa bobolan data “palsu” dalam Paaspor <i>Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM”</i> yang masih di bawah umur ?<br /><br />Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain.<br /><br />Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; <i>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;<br /><br />Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR);</i><br /><br />Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; <i>Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR).</i> (<i>Tim beritakorupsi.co</i>) </span>

News Pemerintahan Pidana Regional Siapa Dibalik Pemalsuan Data Paspor Yang Ditarik Imigrasi Tanjung Perak? (1)

“Romi Yudianto Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak : tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Polisi atau belum. Selain itu, di UPI ...

»

Syahri Mulyo Menjabat Bupati Tulungagung Hanya 5 Menit Saja

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBL1BIwYQnb6BpaJCH7h-JcOg2gSW-m9sRNbi3sAmiiM2wwgC7LAmCifpMNU9YTprhpz4joBDjKJz9gXEkS6Wa0wKvaz03QYVBZFQZ6CBeSIVR-Zooo5Rf7NOParwEJWew5-V91KyoPAU/s1600/Syahri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="644" data-original-width="1534" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBL1BIwYQnb6BpaJCH7h-JcOg2gSW-m9sRNbi3sAmiiM2wwgC7LAmCifpMNU9YTprhpz4joBDjKJz9gXEkS6Wa0wKvaz03QYVBZFQZ6CBeSIVR-Zooo5Rf7NOParwEJWew5-V91KyoPAU/s640/Syahri.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto kiri saat Syahri Mulyo berangkat ke Pelantikan dan pada saat pelantikan (kanan)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Aneh tapi nyata. Mungkin ucapan ini tepat bagi Syahri Muloyo, yang dilantik menjadi Bupati Tulungagung hanya 5 (lima) menit saja untuk periode ke 2 bukan 5 tahun, walau Ia (Syahri Mulyo) terpilih menjadi Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023 dalam pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018.<br /> <br /> Pelantikan Syahri Mulyo menjadi Bupati Tulungagung selama 5 menit berlangung di kantor Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Gubernur Jawa Timur Sukarwo, berdasarkan  Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.56.588 dan Nomor : 132.35.588 tanggal 25 Sepetember Tahun 2018 tentang pengangkatan Sahri Mulyo mnjadi Bupati dan Maryoto Birowo sebagai Wakil Bupati Tulungagung, pada Selasa, 25 September 2018.<br /> <br /> Pelantikan Syahri Mulyo menjadi Bupati Tulungagung di Jakarta, tak ada cara potong tumpeng atau pesta bersama dengan Tim suksesnya, karena hari itu juga langsung dinonaktfkan dan mengangkat Maryoto Birowo sebagai Plt Bupati.<br /> <br /> Dinonaktifkannya Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023, karena Syahri Mulyo berstatus tersangka yang sudah meringkuk dipenjara sebelaum berlangsungnya pemungutan suara dalam Pilkada Bupati Tulungagung pada tanggal 27 Juni lalu.<br /> <br /> Syahri Mulyo dipenjarakan KPK bersama Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupatena Tulungagung dan Susilo Prabowo alias Embun selaku Direktur PT Gala Bumi Megah (sudah diadili), yang Tertangkap Tangan (TT) KPK pada 6 Juni 2018 karena kasus suap Proyek.<br /> <br /> Sekalipun Syahri Mulyo, mantan anggota DPRD Jawa Timur periode 2004 - 2009 yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi P2SEM Tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 mlliar, ditangkap KPK karena kasus suap yang kemudian dipenjarakan, masyarakat Tulungagung tetap memilihnya menjadi Buptinya. <br /> <br /> Namun apa dikata, ibarat peribahasa “maksut hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai”. Pilihan masyarakat Tulungagung ini ternyata hanya menjabat Bupati selama 5 menit bukan 5 tahun, karena “tiket” untuk masuk penjara sudah disiapkan KPK melalui surat dkawaannya yang tak lama lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya menyusul sahabatnya Susilo Prabowo yang sudah terlebih dahulu diadili untuk menentukan lamanya menjadi penghuni penjara. <br /> <br /> Aneh memang. Disatu sisi, masyarakat menuding Aparat Penegak Hukum bertindak diskriminasi dalam penegakan hukum bagi para pelaku Korupsi. Semenatara masyarakat Tulungagung Khususnya, justru tetap memilih Syahri Mulyo yang sudah meringkuk dipenjara tetap menjadi Bupati Tulungagung untuk periode ke- 2 selama 5 tahun sejak 2018 hingga 2023. (Rd1)

News Pemerintahan Tipikor Syahri Mulyo Menjabat Bupati Tulungagung Hanya 5 Menit Saja

Foto kiri saat Syahri Mulyo berangkat ke Pelantikan dan pada saat pelantikan (kanan) berita korupsi .co - Aneh tapi nyata. Mungkin ucapa...

»

KPK Harus Tuntaskan Kasus PLTU Riau-1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDgPyr1NYwbxC8JVCPtcSl3yk0YR3NtGgmX4icRBEkchOJjh5GJzz9IZBFb1h_HxJ-FliUDEGklfGG_yc0Iz2Ljf3bZJS6yDhqkShLwB-FwDWNw52Qf5bTQmJ9ClPkslpcsmZdJZ4UZh0/s1600/ICW+..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="226" data-original-width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDgPyr1NYwbxC8JVCPtcSl3yk0YR3NtGgmX4icRBEkchOJjh5GJzz9IZBFb1h_HxJ-FliUDEGklfGG_yc0Iz2Ljf3bZJS6yDhqkShLwB-FwDWNw52Qf5bTQmJ9ClPkslpcsmZdJZ4UZh0/s1600/ICW+..jpg" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan perlu terus didalami#</b></i></span></span><br /> <span style="font-size: small;"><b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b><i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan anggota DPR RI Eni Saragih sebagai tersangka penerima suap. Penetapan tersangka berkaitan dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. KPK harus terus dalami keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan proyek tersebut.</i><br /><br />Eni yang merupakan politikus partai Golkar dicokok melalui operasi tangkap tangan (OTT) di rumah Menteri Sosial, Idrus Marham, pada Jumat, 13 Juli 2018 lalu. Dari operasi tersebut KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut diduga merupakan pemberian dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.<br /><br />Uang diduga diberikan untuk mempermulus proses penandatanganan kerjasama pembangunan PLTU Riau-1, dan ditengarai adalah bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari total nilai proyek yang diterima Eni sebesar Rp 4,8 miliar, dan KPP pun turut menetapkan Johannes Kotjo sebagai tersangka. <br /><br />Penangkapan Eni yang dilakukan oleh KPK adalah ujung rangkaian operasi yang sebelumnya dilakukan. Dari hasil penangkapan itu, KPK telah menetapkan 9 (Sembilan) tersangka dari 12 orang yang diamankan, diantaranya terdiri dari anggota DPR, staf ahli, swasta, dan supir. <br /><br />Eni dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP digunakan dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang.<br /><br />PLTU Riau-1 yang kini menjadi sorotan adalah proyek pembangkit listrik berkapasitas 2 x 300 megawatt. PLTU Riau-1 adalah proyek penunjukkan langsung kepada anak perusahaan PLN, yaitu PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), kemudian konsorsium proyek adalah Blackgold Natural Resources, sebuah perusahaan batubara multinasional, PT Samantaka Batubara yang merupakan anak perusahaan Blackgold, PT PLN Batubara, PT Pembangkitan Jawa-Bali, dan China Huadian Engineering Co. Ltd. (CHEC). Nilai investasi PLTU Riau-1 sendiri menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebesar US$ 900 Juta. PLN memiliki saham sebesar 51 persen dari proyek tersebut.<br /><br />Merespon hal-hal tersebut, ICW meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus PLTU Riau-I. KPK perlu menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan terhadap PLTU Riau-I. Johannes Kotjo diketahui ialah salah satu orang terkaya di Indonesia. Tahun 2016 lalu, ia masuk dalam jajaran 150 orang terkaya RI versi majalah Globe Asia. Jumlah kekayaannya diketahui mencapai US$ 267 juta atau setara dengan Rp 3,7 triliun. <br /><br />Laporan majalah Tempo pada tahun 2000 juga menunjukkan, kedekatan Johannes dengan Keluarga Cendana. Bisnis-bisnis milik Bambang Trihatmodjo banyak dijalankan olehnya dan tersebar di berbagai negara.<br /><br />Eni Saragih diketahui aktif dalam berbagai sayap organisasi Partai Golkar. Wakil Ketua Komisi Energi DPR tersebut juga pernah menjabat sebagai komisaris di dua perusahaan energi, yaitu PT Raya Energi Indonesia dan PT Nugas Trans Energi. Suami Eni, Muhammad Al Khadziq adalah Bupati Temanggung terpilih, dan turut diamankan ketika Eni dicokok oleh KPK.<br /><br />Langkah KPK memeriksa kantor PLN, PT PJB, dan bahkan rumah Direktur Utama PLN Sofyan Basir perlu diapresiasi. Kendati belum tentu terlibat dalam PLTU Riau-I, KPK harus terus mendalami keterkaitan Sofyan Basir dan PLN dengan proyek tersebut. Sejauh ini tercatat sebanyak tiga Direktur PLN telah terjerat kasus korupsi.<br /><br />Adanya keterkaitan perusahaan batubara dengan proyek PLTU Riau-I juga penting untuk diperhatikan. ICW telah mengidentifikasi pemilik sebenarnya/penerima manfaat (Beneficial Owner) dari 10 perusahaan besar batubara di Indonesia dan menemukan nama-nama orang terkaya dan politikus di Indonesia. Oleh sebab itu penting untuk menelusuri pemilik sebenarnya dari perusahaan-perusahaan dan kaitannya dengan kasus PLTU Riau-1. <br /><br />Bukan tak mungkin pihak lain dengan nama besar memiliki keterkaitan, baik itu berasal dari pemerintah, BUMN, swasta maupun lainnya.<br /><br />Kasus PLTU Riau-I juga menunjukkan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur. Tanpa adanya pengawasan yang baik, celah untuk melakukan praktik-praktik korupsi dalam pembangunan proyek infrastruktur sangat terbuka lebar. Evaluasi dan memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur harus segera dilakukan. (*)<br /> </span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"><br /></span> <b><span style="font-size: small;">Sumber : Humas ICW (Indonesia Corruption Watch)  </span></b>

News Pemerintahan Regional Tipikor KPK Harus Tuntaskan Kasus PLTU Riau-1

#Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan perlu terus didalami# Jakarta, berita korupsi .co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) te...

»

Pengelolaan Batubara Belum Maksimal, Kerugian Negara Diindikasikan Capai Rp 133,6 T

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirHUIcCA6mTFRf4nYfuaby7kX4yWjNLAJlSPaPPfUYTtCEMQOiQKw_1N2o3DbKfaWO9hwbSgQrqegatds3Nd4LUhMEvd2UNKDL_AnFK4NrtMoibCLhErP4Rn3DDUtYWBMVzDH9ngZ1TnE/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="622" data-original-width="1280" height="311" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirHUIcCA6mTFRf4nYfuaby7kX4yWjNLAJlSPaPPfUYTtCEMQOiQKw_1N2o3DbKfaWO9hwbSgQrqegatds3Nd4LUhMEvd2UNKDL_AnFK4NrtMoibCLhErP4Rn3DDUtYWBMVzDH9ngZ1TnE/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pemantauan ICW menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara selama 2006 – 2016 mencapai Rp 133,6 triliun.<br /><br />Dalam kurun waktu tersebut, ICW menemukan adanya indikasi transaksi yang tidak dilaporkan dengan mencapai US$ 27,062 atau setara dengan Rp 365,3 triliun. Dampak dari hal tersebut, ditemukan indikasi kerugian negara dengan jumlah Rp. 133,6 triliun. Indikasi tersebut berasal dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan maupun royalti / Dana Hasil Penjualan Batu Bara (DHPB). <br /><br />Hasil pemantauan turut menemukan perbedaan pencatatan data produksi batubara antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian ESDM RI. Catatan BPS atas data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 20015 sebanyak 3.266,2 juta ton. Sementara dalam catatan Kementerian ESDM, total data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 2015 sebanyak 3.315 juta ton. Dari kedua data tersebut terdapat selisih data produksi sebesar 49,1 juta ton.<br /><br />Perbedaan data turut ditemukan dalam data ekspor antara data Indonesia dan data negara pembeli batubara. Dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, selama kurun 2006 – 2016 volume ekspor batubara sebanyak 3.421 ton, sementara data yang dicatat negara pembeli sebanyak 3.1475 ton. Terdapat selisih data ekspor sebanyak 299,8 juta ton.<br /><br />Dari aspek perpajakan, ICW menemukan adanya tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang minim dari sektor mineral batubara. Pada tahun 2015, dari sebanyak 4.523 Wajib Pajak (WP) yang diharuskan melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hanya 3.580 yang melakukan pelaporan.<br /><br />Adapun dalam aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menurunnya Tax Ratio perlu mendapat sorotan. Sejak tahun 2012 Tax Ratio nasional mengalami penurunan hingga mencapai angka 10,36% di tahun 2016. Sementara tax ratio pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setelah turut mengalami penurunan sejak tahun 2012, hanya mencapai angka 3,88% di tahun 2016.<br /><br />Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam tata kelola batubara mesti diberikan perhatian serius. Indonesia adalah salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Data BPS menunjukkan, dalam kurun waktu 2006 – 2015 volume produksi batubara di Indonesia mencapai 3.266,2 juta ton. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya batubara sebagai salah satu sektor sumber daya alam (SDA) yang dapat memberi pengaruh signifikan terhadap keuangan negara. Tentu akan sangat disayangkan apabila penerimaan negara tidak dapat diterima secara maksimal disebabkan pengelolaan yang buruk.<br /><br />Merespon temuan-temuan tersebut, ICW mendesak pemerintah RI untuk memberi perhatian terhadap perbaikan tata kelola batubara. Besarnya jumlah indikasi kerugian negara semestinya membuka mata Presiden RI dan jajarannya untuk menaruh perhatian sangat serius. Celah-celah yang berdampak pada kerugian negara dari batubara dan sumber daya alam lainnya mesti segera dibenahi. Lebih lagi, ICW mendesak aparat penegak hukum, utamanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan fokus perhatian terhadap sektor sumber daya alam melalui koordinasi dan supervisi. KPK perlu menitikberatkan pada sisi penegakkan hukum dan pengembalian kerugian negara<br /><br />Sementara dalam peluncuran buku dan diskusi dengan thema “Batu Bara dan Ancaman Korupsi” yang diadakan di di Kantor ICW dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Dian Patria, Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK.<br /><br />Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan mengenai tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pemantauan menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 133,6 triliun. ICW juga menemukan nama-nama elit kaya yang menguasai 10 perusahaan besar batu bara (pemilik manfaat/beneficial owner (BO). Hasil pemantauan telah dirangkum dalam bentuk buku bertajuk “Batu Bara dan Ancaman Korupsi”.<br /><br />Dian Patria (Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK) menyapaikan, Pencegahan melakukan supervisi terhadap pihak-pihak yang bisa mengarah ke pidana lainnya.<br /><br />“Pencegahan, melakukan supervisi terhadap pihak-pihak yang bisa mengarah ke pidana lainnya. Pemerintah bisa mencabut izin-izin non Clean and Clear (CnC). Kita dapat saling mengisi saja untuk sama-sama mendorong maksimal pajak,” kata Dian Patria<br /><br />Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo juga mengatakan, “Kita sangat prihatin, batubara adalah komoditi yang besar. Jadi jangan hanya digunakan oleh negara luar, tetapi juga dimanfaatkan oleh negara kita sendiri”. ujar Agus (*)<br /> <br /> <br /> <b>Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 12 Juli 2018</b>

Pemerintahan Regional Tipikor Pengelolaan Batubara Belum Maksimal, Kerugian Negara Diindikasikan Capai Rp 133,6 T

Jakarta, berita korupsi .co - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pem...

»

Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk

<div style="text-align: left;"> <span style="font-size: x-large;"><b>Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-large;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTJlykxMZLemV7hLMetlrgN66fltxnOqdE2wL9LmQbLvvp6XNXFs5CT4zptXDgVoOXDfhU6g258JsMg3M_C2Wy23S36Dwe4A-O39571VUsFrEPti0eBYRyB983ytEEs0IJsjofC1WVeio/s1600/Sutiaji.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="1024" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTJlykxMZLemV7hLMetlrgN66fltxnOqdE2wL9LmQbLvvp6XNXFs5CT4zptXDgVoOXDfhU6g258JsMg3M_C2Wy23S36Dwe4A-O39571VUsFrEPti0eBYRyB983ytEEs0IJsjofC1WVeio/s640/Sutiaji.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sutiaji, calon Walikota Malang bersama istrinya sesaat setelah memberikan hak pilihnya</td></tr> </tbody></table> </span><br /> <span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Dua Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada Juni 2018 sebagai tersangka dalam kasus Korupsi Suap APBD Tahun 2015#</b></span></i></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Dalam Pesta Demorasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung hari ini, Rabu, 27 Juni 2018, Kota Malang adalah salah satu dari 38 Kabupaten/Kota turut dalam pemilihan Calon Walikota Malang untuk periode 2018 - 2023 <br /><br />Untuk Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada tahun ini ada sebanyak Tiga pasangan, yakni Ya’qud Ananda Gudban dengan Wanedi (nomor 1) dan Moch. Anton berpasangan dengan Samsul Mahmud (nomor 2) serta pasangan nomor 3 yaitu Sutiaji dengan Sofyan Edi Jarwoko.<br /><br />Namun tragis, sebab 2 (Dua) dari 3 (Tiga) pasangan calon Walikota Malang yakni Moch. Anton (Petahana) dan Ya’qud Ananda Gudban (mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019) tidak ikut menyaksikan kehadiran para simpatisannya saat memberikan hak suaraya, karean Kedua Cawali (Calon Walikota) Malang ini berada dalam tahanan (penjara) KPK sebagai tersangka dalam kasus Korupsi suap pembahasan APBD-P tahun 2017.<br /><br />Yang lebih tragisnya lagi, tidak hanya Mooch. Anton (sudah mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya) dan Ya’qud Ananda Gudban atau Nanda yang menjadi tersangka, melainkan ada sebanyak 19 anggota DPRD Kota Malang termasuk Ketua DPRD, Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara), Kepala Dinas PU Kota Malang, Jarot Edi Sulistyono (divonis 2 tahun 8 bulan) serta pengusaha yang juga anak mantan peinggi Kejaksaan Agung RI, Hendarwan (divonis 2 tahun penjara).</span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuIoQojINvJk5l7nEry7s_7EweTg0qOkK_1Q1GPq0036I2PMgWoi7UmJQVo-8FzCWDAH-d6Am4_KaDv40ryQ3qh-mtyFd8Thx9XxvIdrwUDkBE6J1fnj_39i3561RrEUELIU7kmq_nmLE/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuIoQojINvJk5l7nEry7s_7EweTg0qOkK_1Q1GPq0036I2PMgWoi7UmJQVo-8FzCWDAH-d6Am4_KaDv40ryQ3qh-mtyFd8Thx9XxvIdrwUDkBE6J1fnj_39i3561RrEUELIU7kmq_nmLE/s640/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gudban dan Wali Kota Malang, Moch. Anton, keduanya calon Walikota Malang Nomor urut 1 dan 2</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"> Sejak KPK menetapak Moch. Anton dan 18 orang anggota DPRD Kota Malang yang masih aktif sebagai tersangka kasus Korupsi suap pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, membuka “kebobrokan” pemerintah Kota Malang yang selama ini dinilai bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), dan hal ini terjadi juga di Kabupaten/Kota seperti Pemkot Batu, Pemkot Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Pemkot Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tulungagung dan Pemkot Blitar. Sebab, para Kepala Daerah Kabupaten/Kota tersebut yang diusung oleh Partai Politik dan dibantu oleh tim suksesnya untuk mensukseskan menjadi Kepala Daerah, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI.<br /><br />Hari ini, Selasa, 27 Juni 2018, dalam pemilihan Calon Walikota Malang yang dapat menyaksikan hiruk pikuknya peran masyarakat Kota Malang dalam menentukan pemimpinnya untuk 5 tahun kedepan hanya pasangan Sutiaji dengan Sofyan Edi Jarwoko.<br /><br />Dalam wawancara singkat melalui telepon seluler, calon Walikota Malang yang juga Wali Kota (non aktif) Sutiaji kepada wartawan media mengatakan, andaikan dipercaya oleh masyarakat Kota Malang dan terpilih  menjadi Walikota, berjanji akan melibatkan semua elemen yang ada di Kota Malang seperti Media, tokoh ulama, Gereja dan tokoh masyarakat untk duduk bersama memperbaiki keterpurukan Kota Malang saat ini.<br /><br />“Andaikan terpilih, saya tidak banyak janji tetapi akan langsung berusaha dengan melibatkan semua elemen yang ada di Kota Malang seperti Media, tokoh ulama, Gereja dan tokoh masyarakat untk duduk bersama memperbaiki keterpurukan Kota Malang saat ini,” kata Sutiaji diujung telepon selulrnya.<br /><br />Sutiaji mengatakan, dirinya menyadari kondisi Kota Malang saat ini. Keadaan masyarakat akan pulih kembali dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan melaui media, gereja, mesjid dan kegiatan lainnya.<br /><br />“Keyakina masyarakat Kota Malang akan pulih kembali dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan melaui media, gereja, mesjid dan kegiatan lainnya, serta meyakinkan masyarakat bahwa hal ini tidak akan terulang lagi dengan sistim yang harus kita perbaiki,” jelasnya.<br /><br />Saat wartawan media ini meminta tanggapannya terkait untuk menghilangkan KKN (Kolusi, Koruspi dan Nepotisme) di Kota Malang, Sutiaji mengatakan, akan berusahan dan berjanji untuk memperbaiki sistim pemerintahan, dan membuka informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakay. (Rd1)</span></div>

Pemerintahan Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk

Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk Sutiaji, calon Walikota Malang bersama is...

»

Jalan Desa Rusak Parah, Bupati Samosir “Tutup Mata”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnA5FhH-SmiwZmc-h1vADJrwNl9d8ArzBID5SnOQH3e-e-mG84VmQriWnAYU_cLRmEo0szkpdKjsB1Cew7Z-9-sQEk85xLn-fCLHBjcEWbyH4_CYOvFPH5YV4HLmQING8MHglf6bVsROs/s1600/Jalan+rusak+parah+di+Desa+Tangga+Bosi+Kecamatan+Onanrunggu%252C+Kabupaten+Samosir%252C+Sumatra+Utara.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnA5FhH-SmiwZmc-h1vADJrwNl9d8ArzBID5SnOQH3e-e-mG84VmQriWnAYU_cLRmEo0szkpdKjsB1Cew7Z-9-sQEk85xLn-fCLHBjcEWbyH4_CYOvFPH5YV4HLmQING8MHglf6bVsROs/s640/Jalan+rusak+parah+di+Desa+Tangga+Bosi+Kecamatan+Onanrunggu%252C+Kabupaten+Samosir%252C+Sumatra+Utara.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Oh…Masih banyak lagi yang rusak lebih parah dari ini banyak…iya itulah…kemampuan keuangan kita sangat terbatas…,”.<br /><br />Kalimat diatas adalah jawaban dari Bupati Samosir Rapidin Simbolon melalui pesan WhatsApp saat dihubungi Redaksi beritakorupsi, terkait kondisi Jalan yang rusak para di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, Kamis, 3 Mei 2018.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah anggaran tahun 2018 tidak ada untuk perbaikan Jalan ?. Namun menurut orang nomor satu di Kabupaten Samosir ini harus melihatnya dulu.<br /><br />“Oh….nanti kita cek dulu,” jawabnya singkat.<br /><br />Kondisi jalan yang rusak parah di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir ini menjadi viral diperbncangkan oleh masyarakat di media sosial sejak setahun lalu. Hal itu diakui salah satu warga saat menghubungi Redaksi beritakorupsi.co melalui telepon seluler, Kamis, 3 Mei 2018.<br /><br />“Itu memang sudah setahun lalu, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi dari Pemerintah Samosir,” kata P. Silitonga.<br /><br />Anehnya, Bupati Samosir mengakui namun tidak ada upaya untuk memperbaikinya, bahkan sepertinya “menutup mata” melihat kondisi jalan tersebut. Alasannya karena keterbatasan anggaran. Lalu Dana Desa kemana ?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, Rapidin Simbolon justru pada awal tahun 2018 mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke Redaksi beritakorupsi.co terkait Pendapatan Asli Derah (PAD) tahun 2017 yang meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 81 persen. Disisi lalin, Pemda Samosir lebih mengutamakan pengadaan Bus (Moda transportasi khusus) dari Samosir ke Bandara Udara Silangit, Siborong-borong. <br /><br />Pemda Samosir sepertinya lebih mengutakan pembangunan pariwisata tanpa “memperdulikan” pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, yang diakuinya banyak jalan yang rusak parah, namun tak punya anggaran. (Redaksi)

Pemerintahan Regional Jalan Desa Rusak Parah, Bupati Samosir “Tutup Mata”

berita korupsi .co – “Oh…Masih banyak lagi yang rusak lebih parah dari ini banyak…iya itulah…kemampuan keuangan kita sangat terbatas…,”. ...

»

Dekranasda Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRXhOveggdvKj8Nn8AdS3lqT_KHHhhoruUJ4BMP7lQTAoR5LjJ2UiHcL_9GWLhvd441pr2o7FX2rFxxBadhWIAEvHcBvgD3kSsYf3RyOgaRo41X-8_GpfRuAB3r4xZBzsWscrzQjzDPL8/s1600/Gubernur+Jawa+Timur+saat+memukul+Gong.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="563" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRXhOveggdvKj8Nn8AdS3lqT_KHHhhoruUJ4BMP7lQTAoR5LjJ2UiHcL_9GWLhvd441pr2o7FX2rFxxBadhWIAEvHcBvgD3kSsYf3RyOgaRo41X-8_GpfRuAB3r4xZBzsWscrzQjzDPL8/s640/Gubernur+Jawa+Timur+saat+memukul+Gong.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gubernur Jatim Sukarwo saat memukul Gong</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Selama hampir satu dasawarsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di bawah kepemimpinan Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si terus berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jatim, salah satunya melalui pengembangan produk-produk unggulan yang berasal dari sektor UMKM.<br /><br />Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat membuka Gelar Kriya Dekranasda JawaTimur Tahun 2018 di Atrium Grand City Mall Surabaya, pada Kamis, 15 Maret 2018.<br /><br />Pakde Karwo, sapaan lekat Gubenur Jatim ini menjelaskan, PDRB Jatim Tahun 2017 yang mencapai 2.019,20 triliun rupiah, sebanyak 1.100 trilun rupiah atau 54,98 persen berasal dari sektor UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,21 persen atau sekitar 185 triliun rupiah berasal dari UMKM binaan Dekranasda Jatim.<br /><br />“Ini bukti konkret dari kerja keras yang terus dilakukan Dekranasda Jatim sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya.<br /><br />Untuk itu, Pakde Karwo menyambut baik pelaksanaan Gelar Kriya Dekranasda Jatim ini. Menurutnya acara ini sangat penting, karena kriya, fashion dan kuliner adalah bagian yang wajib dikembangkan dan tidak ada batasnya. Selain itu, ketiga aspek ini sangat berkaitan dengan gaya hidup seseorang. Semakin tinggi pendapatan sesorang, maka makin tinggi gaya hidupnya.<br /><br />“Gaya hidup dan fashion yang naik ini sebagai tanda pendapatan daerah naik, justru bagus. Sekarang tugas kita adalah menaikkan kualitas produk dan membuat packaging yang lebih bagus terhadap produk-produk ini,” kata orang nomor satu di Jatim ini.<br /><br />Ke depan, mengantisipasi perkembangan teknologi, pada Bulan Mei nanti Jatim akan memiliki etalase penting dalam ekonomi digital Jatim. Sistem yang sedang dikembangkan oleh Diskominfo dan Disperindag Jatim ini nantinya akan menjual produk-produk unggulan Jatim baik melalui pameran manual maupun digital.<br /><br />Tak hanya itu, berbagai layanan online dan sistem digital sudah dikembangkan oleh Provinsi Jatim. Salah satunya East Java Investment Super Corridor (EJISC) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim. Layanan ini berbentuk dashboard investasi berbasis web yang memberikan kemudahan berinvenstasi di Jatim.<br /><br />Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berpesan kepada para pelaku bisnis termasuk pelaku UMKM untuk meningkatkan keramahan pada pembeli. Ini menjadi salah satu unggulan dalam menciptakan kemudahan berbisnis di jatim.<br /><br />Kemudahan ini, lanjutnya, membuat Provinsi Jatim meraih penghargaan peringkat satu tingkat kemudahan berbisnis tingkat nasional dari Asia Competitiveness Institute Singapura, dengan riset dilakukan selama April-September 2017 di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. <br /><br />“Kemudahan berbisnis itu dilihat dari sumeh-nya orang, tidak cemberut. Di negara-negara maju pun, pelayanan di depan itu dilatih untuk terus tersenyum,” katanya.<br /><br />Kembangkan Potensi Captive Market<br /><br />Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si mengatakan, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar yakni 261 juta orang lebih atau sekitar 40 persen jumlah penduduk ASEAN merupakan pasar yang pasti (captive market). Potensi ini harus terus dikembangkan terutama dalam perdagangan antar daerah.<br /><br />“Perdagangan antar daerah kita selalu surplus, ini membuktikan produk kita punya daya saing. Jika kita bisa menguasai pasar dalam negeri pasti kita bisa survive menguasai pasar internasional, apalagi masyarakat Jatim kreatif dan inovatif”, kata Bude Karwo, sapaan lekatnya.<br /><br />Menurutnya, dalam era pasar bebas ini para perajin dituntut untuk terus meningkatkan daya saing dengan berinovasi menghasilkan produk berkualitas, berkarakter budaya lokal dan memiliki harga yang kompetitif. Dekranasda Jatim, lanjutny, terus berupaya memfasilitasi para perajin salah satunya melalui pameran ini.<br /><br />Selain menyelenggarakan pameran, Dekranasda Jatim juga fokus dalam peningkatan kualitas SDM, kualitas produk, membantu akses permodalan bagi perajin, serta memfasilitasi sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual/HAKI.<br /><br />Selama 2017, lanjut Bude Karwo, Dekranasda Jatim bekerjasama dengan berbagai instansi terkait telah memfasilitasi UKM dan IKM Jatim. Diantaranya, dengan menyelenggarakan bimtek kepada 520 UKM dan IKM bidang kerajinan batik tulis warna alam, pengembangan produk kulit dan alas kaki, serta peningkatan mutu bordir.<br /><br />Juga, melakukan pengembangan kewirausahaan bagi 170 perajin produk sulam handicraft dan batik gedog, serta memfasilitasi pelaksanaan ISO, SNI, HAKI, bagi 847 UKM dan IKM. Selain itu, memfasilitasi UKM dan IKM dalam pelaksanaan pameran Jatim Fair, Surabaya Internasional Jewellery Fair 2017 dan Festival Indonesia 2017 di Moscow, Rusia.<br /><br />Di akhir sambutannya, Bude Karwo menyampaikan terimakasih dan  penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua Dekranasda kab/kota yang telah berkontribusi, mendukung dan memfasilitasi para perajin di daerah.<br /><br />Gelar Kriya Dekranasda Jatim 2018 yang diselenggarakan dalam rangka HUT Dekranas ke-38 ini dilaksanakan selama empat hari, 15-18 Maret 2018. Pameran ini diisi berbagai stand yang menampilkan berbagai produk kerajinan kriya terlengkap dari 38 Dekranasda kab/kota se-Jatim, BUMN, BUMD, beberapa UKM mandiri dan OPD Jatim seperti Dinas Koperasi UMKM dan Disbudpar Jatim. Produk yang dipamerkan diantaranya kerajinan kulit, batik, bordir, aksesoris dan furniture. Dalam acara ini turut dilaksanakan lomba fashion show busana batik untuk Dekranasda dari kab/kota se-Jatim.<br /><br />Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Dekranasda Jatim, Ketua Dekranasda Kab/Kota se-Jatim, serta beberapa Kepala OPD Pemprov Jatim. (*)<br /><br />Sumber : Humas Prov. Jatim/Dewi

Pemerintahan Dekranasda Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

Gubernur Jatim Sukarwo saat memukul Gong berita korupsi .co - Selama hampir satu dasawarsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda...

»

Bupati Samosir Bagikan Bantuan Kepada Warga Bencana Alam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPYSBVKN-KAEA9nnAC2a8H7vZ3hBsW4w-Gc-JGuLUFnlTg9JoG4ehP5xqwNjcvDy-KOpbOtUgwtlNMJOkdHzI7gKNvlfJYQgYTJ-jxSyMuO5At-oi-YmbH78Jq12jre-_T8ZgztYBQ02Q/s1600/Kab.+Samosir.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="800" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPYSBVKN-KAEA9nnAC2a8H7vZ3hBsW4w-Gc-JGuLUFnlTg9JoG4ehP5xqwNjcvDy-KOpbOtUgwtlNMJOkdHzI7gKNvlfJYQgYTJ-jxSyMuO5At-oi-YmbH78Jq12jre-_T8ZgztYBQ02Q/s640/Kab.+Samosir.gif" width="640" /></a></div> <b>Samosir, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Langkah cepat yang dilakukan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dalam menangani bencana alam yang terjadi di Kabupaten Samosir beberapa hari lalu patut diapresiasi oleh berbagai pihak.<br /><br />Rapin Simbolon mengatakan kepada media ini, bahwa bencana banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu menimpa warga di beberapa Kecamatan, diantaranya di Desa Sinaga Uruk Pandiangan dan Desa Sibonoroppuratus, Kec. Nainggolan dan di Desa Sitinjak Pakpahan, Kec. Onan Runggu.<br /><br />Rapidin menjelaskan, walau banjir bandang yang sempat merendam sawah dan perkampungan warga, namun Ia mensyukuri karena tidak ada korban jiwa. Rapin pun langsung mengambil tindakan cepat berupa melakukan perbaikan dibeberapa tituk yang mengalami kerukan.<br /><br />“Banjir Bandang yang terjadi pada tanggal 22 Pebruari lalu, merendam persawahan dan perkampungan di Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Desa Sibonoroppuratus, Kec. Nainggolan, dan Desa Sitinjak Pakpaha, Kec. Onan Runggu. Namun tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang signifikan,” kata Rapidin. <br /><br />“Ya..Tuhan ! Lindungilah kami dan jauhkan segala bencana yang akan menimpa kami,” lanjut Rapidin menirukan permohonan warga yang terkena bencana banjir bandang, saat Rapidin selaku Bupati Samosir mengunjungi warga. <br /><br />Bupati Samosir Rapidin Simbolon menambahkan, beberapa hari belakangan ini, curah hujan cukup tinggi di Samosir yang mengakibatkan ada 4 titik bencana alam di Samosir, diantaranya 3 di Kecamatan Nainggola yaitu di Desa Janji Marapot terjadi tanah longsor, 4 dapur rumah warga yang tergerus, di Desa Sibonor Ompuratus mengalami banjir, di Desa Nainggolan mengalami terputusnya Jembatan dan di Kecamatan. Palipi di Desa Pamutaran terjadi longsong dan akses jalan terputus, serta di Kecamatan Onan Runggu terputusnya akses jalan.<br /><br />“Beberapa hari belakangan ini curah hujan cukup tinggi dan mengakibatkan kerusakan jalan, jembatan maupun sawah warga dan saat ini Pemkab Samosir sudah mulai memperbaiki dan pemberian bantuan kepada warga,” ucap Rapidin saat membagikan bantuan kepada warga.  (Redaksi)

Pemerintahan Regional Bupati Samosir Bagikan Bantuan Kepada Warga Bencana Alam

Samosir, berita korupsi .co – Langkah cepat yang dilakukan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dalam menangani bencana alam yang terjadi di ...

»

Wujud Bhakti Sosial TNI, Donor Darah dalam rangka HPN 2018. PWI Kab Lamongan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1dB1sfPDVK44o39YKdWzjuX4Isec09Ecxo_xSWj1sgc7fB3K4mqqBZuXvAruYCRM3bR6RV_ztKKdCQColFqmr6lFgC81IyF-dVYSrBeoqVLDH5K4r6SNel9D66CgD3jwUfi0xMTGnuZY/s1600/Dandim+0812.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="733" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1dB1sfPDVK44o39YKdWzjuX4Isec09Ecxo_xSWj1sgc7fB3K4mqqBZuXvAruYCRM3bR6RV_ztKKdCQColFqmr6lFgC81IyF-dVYSrBeoqVLDH5K4r6SNel9D66CgD3jwUfi0xMTGnuZY/s640/Dandim+0812.jpg" width="640" /></a></div> <b>Makodim 0812, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Minimnya pasokan darah dan meningkatkanya kebutuhan darah di PMI Cabang Lamongan, ternyata mengugah motivasi masyarakat untuk mendonorkan darahnya, termasuk para wartawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lamongan, ikut andil dalam bahkti sosial, dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2018 PWI Kab Lamongan, pada Senin, 19 Pebruari 2018.<br /><br />Dalam kegiatan donor darah tersebut, nampak dihadiri Dandim 0812 lamongan Letkol Arh Sukma Yudha Wibawa, para Danramil, Babinsa, anggota Polres Lamongan, anggota Persit KCK cabang XXVII, dan sejumlah masyarakat.<br /><br />Disela kegiatan tersebut, Dandim 0812Lamongan Letkol Arh. Sukma Yudha Wibawa menyampaikan bahwa kegiatan Bhakti Sosial Donor Danar dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2018 brsama PWI Kab Lamongan. <br /><br />“Ini adalah wujud perhatian dan kepedulian TNI AD kepada rakyat dalam hal kemanusiaan. Disamping itu juga membantu PMI Kabupaten Lamongan guna menyediakan stok darah bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah,” papar Dandim<br /><br />Lebih lanjut Dandim mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan bhakti sosial seperti ini merupakan komitmen TNI AD untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, dan juga sebagai media perekat antara TNI dan Rakyat sehingga mampu menjadikan kemanunggalan yang solid dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.<br /><br />“Semoga setiap tetes darah yang hari ini kita sumbangsihkan kepada masyarakat dapat menjadikan manfaat kebaikan dan juga menjadi contoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan melalui kegiatan kemanusiaan,” pungkas Dandim. (Redaksi)<br /><br /><br /><br /><b>Sumber : pendim 0812 Lamongan</b>

Pemerintahan Regional Wujud Bhakti Sosial TNI, Donor Darah dalam rangka HPN 2018. PWI Kab Lamongan

Makodim 0812, berita korupsi .co - Minimnya pasokan darah dan meningkatkanya kebutuhan darah di PMI Cabang Lamongan, ternyata mengugah mo...

»

Catatan Akhir Tahun Kejaksaan Negeri Surabaya

<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <span style="font-size: large;"><b> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj-ZKtCV_XCvy7KUK3shIb-tpK0zybGW70-gpSFTHA50vXqX0GsZ4cW8inAOJeVb2Bax4XX81R_uy48GFLlUstqCNvHoGxqn-jT-MOpKsgoaaFQRLeMRtumPux-mzWkMax_YEuYsqZiaM/s1600/IMG-20171228-WA0022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1185" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj-ZKtCV_XCvy7KUK3shIb-tpK0zybGW70-gpSFTHA50vXqX0GsZ4cW8inAOJeVb2Bax4XX81R_uy48GFLlUstqCNvHoGxqn-jT-MOpKsgoaaFQRLeMRtumPux-mzWkMax_YEuYsqZiaM/s640/IMG-20171228-WA0022.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Keterangan Foto dari kiri Kasi PidsusHeru Kamarullah, Kajari Teguh Darmawan dan Kasi Pidum Didik Adytomo</td></tr> </tbody></table> </b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sepanjang tahun 2017, kasus perkara pidana umum (Pidum) yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya meningkat dibanding tahun sebelumnya, sementara dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi, berhasil menyelamatkan uang negara puluhan milliaran rupiah serta keberhasilan lembaga Adhyaksa itu menjalin kerjasama dengan Pemkot Surabaya.<br /> <br /> Untuk perkara Pidum sejak Januari hingga Desember 2017, sebanyak 2.290 yang pada tahun sebelumnya sejumlah22.231 perkara. <br /> <br /> Dari ribuan perkara tersebut, penanganan kasus narkoba berada diperingkat teratas, lalu diikuti dengan kasus pencurian dan kasus pidana lainnya. Dari jumlah perkara tersebut, kasus yang paling menonjol adalah kasus Narkoba sebanyak 851 perkara, kasus pencurian 733 perkara dan sisanya adalah pidana lainnya, seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), penganiyaan, tipu gelap dan kasus anak.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Teguh Darmawan yang didampingi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya Didik Adytomo, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya Heru Kamarullah dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) I Ketut Kasna Dedi Teguh Darmawan serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Surabaya Jonatan Markus saat menggelar Analisis dan Evaluasi (Anev), pada Kamis, 28 Desember 2017.<br /> <br /> "Selama 2017, asus narkoba sebanyak 851 perkara, sedangkan kasus pencurian sebanyak 733 perkara sisanya adalah kasus pidana lainnya, seperti tipu gelap, penganiayaan, KDRT dan kasus anak,"kata Teguh Darmawan menjelaskan.<br /> <br /> “Selain itu, jumlah perkara Tilang pun meningkat dari tahun sebelumnya. Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang berhasil menyetorkan uang ke negara sebesar Rp 6 milliar selama 2017,” timpal Didik Adytomo.<br /> <br /> Lebih lanjut Kajari Surabaya Teguh Darmawan mengatakan, bahwa sejak diterbitkannya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI, maka bukti Tilang langsung diantar ke rumah pelanggar lalu lintas dan pembayaran dapat dilakukan saat itu.<br /> <br /> “Kita telah membuat Aplikasi nomor WhastApp. Sehingga pelanngar lalu lintas dapat menghubungi serta mengetahui berapa denda yang harus diabayar. Petugas kita akan mengantar bukti Tilang sesuai alamat yang tertera,” ungkap Teguh Darmawan yang menggantikan Kajari sebelumnya Didik Farkhan.<br /> <br /> Sementara dalam perkara  pidana khusus dibahwa kendali Heru Kamarullah selaku Kasi Pidsus yang menangani Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Kejari Surabaya, telah berhasil menyelematkan uang negara sebesar Rp 33. 569.000.000 dari 11 perkara yang sudah di Vonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya serta sudah berkekuatan hukum tetap.<br /> <br /> "Yang sudah kami setorkan ke kas negara sebesar Rp 32.499.000.348, sedangkan sisanya akan kami setorkan bulan Januari 2018, karena beberapa perkaranya baru Incracht," kata Kajari Surabaya Teguh Darmawan kemudian<br /> <br /> Tegug Darmawan menjelaskan, sepanjang tahun 2017, Kejari Surabaya menangani perkara Korupsi sebayak 25 kasus korupsi, dan 11 diantaranya adalah dari hasil penyidikan Kejari, sementara sisanya dari Kepolisian maupun Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim)<br /> <br /> Lebih lanjut Tegug Darmawan mnejelaskan, bahwa Kejari Suarabaya dibwah kendali Kasi Intel I Ketut Kasna Dedi telah berhasil melakukan sebanyak 58 kerjasama dengan Pemkot Surabaya dengan membentuk TP4D (Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) yang  bertujuan sebagai upaya  pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi. <br /> <br /> "Ada 58 pendampingan kegiatan yang sudah kami lakukan. Total anggarannya senilai Rp 962.458.920.912," kata Teguh.<br /> <br /> Sementara dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dibahwa kendali Kasi Datun Kejari Surabaya Jonatan Markus, juga berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp 600 juta yang berasal dari  10 MoU dengan instansi plat merah di Surabaya. Selain itu juga berhasil menyelamatkan asset milik Pemkot yang nilainya milliaran rupiah. <br /> <br /> "Selama tahun 2017, ada 10 SKK yang ditangani Seksi Datun, dan 169 SKK untuk bantuan hukum sebagai pengacara negara, yang berhasil mengamankan sejumlah asset Pemkot Surabaya yang nilainya Rp 178.820.809.063,” ujar Teguh Darmawan.  (Redaksi)

News Pemerintahan Perdata Pidana Tipikor Catatan Akhir Tahun Kejaksaan Negeri Surabaya

  Keterangan Foto dari kiri Kasi PidsusHeru Kamarullah, Kajari Teguh Darmawan dan Kasi Pidum Didik Adytomo berita korupsi .co – S...

»