Bagaiamana Nasib Ir. Miftahol Arifin selaku PPK Dalam Perkara Korupsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-weight: normal;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>“Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan Pacitan tahun 2021 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.647.750.393,50 tak dapat menjelaskan kapan dan bagaimana penyusunan HPS serta kapan Perencanaan”</i></span></span>   <br /></span></h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBkqFoWWa1UuQgzxKAr13FQQjffAc-lmaQQRYKDcPNNz1IXTqLlyL6Eh6SWVYP8vOJmltOzVa9HH3SvdjF11oRTXXhdqLYDEfzHn2ZV2Jp0qEPKHGEuabOfInh1w5qNTQK-dO28H5zfZ10cGjrbSXsXPmR3W63eQtsZTx1QQXeV2OcPtJuIzQG6ecb/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBkqFoWWa1UuQgzxKAr13FQQjffAc-lmaQQRYKDcPNNz1IXTqLlyL6Eh6SWVYP8vOJmltOzVa9HH3SvdjF11oRTXXhdqLYDEfzHn2ZV2Jp0qEPKHGEuabOfInh1w5qNTQK-dO28H5zfZ10cGjrbSXsXPmR3W63eQtsZTx1QQXeV2OcPtJuIzQG6ecb/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Ir. Miftahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan kemeja putih</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Bagaimana nasib Ir. Miftahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan Pacitan tahun 2021 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.647.750.393,50? Akankah penyidik Kejaksaan Negeri Pacitan akan menyeretnya sebagai Tersangka dalam perkara ini? Atau Ir. Miftahol Arifin akan memohon ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur?<br /><br />Pertanyaan inilah yang timbul setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan (Selasa, 10 Januari 2023) menghadirkan Ir. Miftahol Arifin selaku PPK sebagai saksi dipersidangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan pagu anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.647.750.393,50 dengan Terdakwa M. Jasuli selaku Direktur CV Liga Utama dan Wariji selaku Direktur CV Dinamika Raya<br /><br />Mengapa? Sebab Ir. Miftahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak dapat menjawab pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim dalam persidangan (Selasa, 10 Januari 2023) terkait kapan dan bagaimana penyusunan HPS serta kapan Perencanaan dibuat<br /><br />Ada apa dan mengapa Ir. Miftahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat menjelaskan secara jujur dan jelas terkait kapan dan bagaimana penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri) serta kapan perencaan proyek pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan Pacitan dibuat? Adakah ‘rekayasa’ dalam proyek ini?<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Dua Terdakwa Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan Di Adili Karena Dugaan Korupsi Rp2.6 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/11/dua-terdakwa-pembangunan-pelabuhan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/11/dua-terdakwa-pembangunan-pelabuhan.html</a></span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsu3OenXCxjjElZo-k4FrHEjzoIYuSFZmCPHHYW9zVcFqVtgENd2gI_tm3fUlk7YSUtPpT33IcesyRtgDSpjhFKCDzkMzTLEIYKnnlBVUqWdm8sic0TRjunIIIJmd-DfT6a2xKd4_HdyPo6l55sbjwvA6kpw1A4OM0f8b30VdoR9_r_3erKqs9hX54/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsu3OenXCxjjElZo-k4FrHEjzoIYuSFZmCPHHYW9zVcFqVtgENd2gI_tm3fUlk7YSUtPpT33IcesyRtgDSpjhFKCDzkMzTLEIYKnnlBVUqWdm8sic0TRjunIIIJmd-DfT6a2xKd4_HdyPo6l55sbjwvA6kpw1A4OM0f8b30VdoR9_r_3erKqs9hX54/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Tidak hanya itu. Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK juga tidak dapat menjelasakan kapan dan dari siapa menerima laporan hasil pekerjaan?<br /><br />“Kapan HPS dibuat? Apakah saudara dipakasa untuk menandatagani? Atau ada persekongkolan kalian?,” tanya JPU maupun anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu. Namun saksi Ir. Miftahol Arifin, MM ini tak dapat mejelaskannya secara rinci. Bahkan lebih sering menjawab lupa<br /><br />Selain itu. JPU juga menyebutkan dalam dakwaannya, bahwa perjanjian sewa peralatan utama dalam dokumen penawaran yang menjadi satu kesatuan dengan surat perjanjian kerja (SPK) Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021, Peralatan Utama berupa Excavator dan Dumptruck disewa dari PT. Haka Utama Sejahtera yang berada di Kabupaten Sampang dan Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Mari Bangun Nusantara yang berada di Kabupaten Sidoarjo,<br /><br />Namun faktanya, pada saat pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa justru menyewa Excavator dan Dumptruck dari Eko Khusyairi Nur Wahyudi yang berada di Kabupaten Pacitan, dan Peralatan Utama berupa Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Bangun Makmur Utama yang berada di Kota Semarang, walaupun Perubahan Peralatan Utama tersebut tidak tertuang dalam Perjanjian Addendum. <br /><br />Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian B.4 Addendum Poin 40. Perubahan Personel  <br /><br />JPU juga menyebutkan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 menentukan nilai hasil pengujian abrasi Los Angeles terhadap batu isian bronjong harus kurang dari 20%<br /><br />Namun pada kenyataannya, spesifikasi batu isian bronjong yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak, karena berdasarkan Pemeriksaan Abrasi dengan Mesin Los Angeles sebagaimana Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Nomor 621.28/664/408.34/2022 tanggal 22 April 2022 didapatkan hasil pemeriksaan terhadap sampel batu warna hitam mempunyai nilai abrasi sebesar 26,38% dan terhadap sampel batu warna putih mempunyai nilai abrasi sebesar 26,14%.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW1G5IQcK2AVc4pAlT-PTtQsEkz9s-br2lV7ekTOYAY23umuCJPtCha7CvGg4Tpi73v0Pj0xQmnB474mQ3_wcxroSKLv5s8BWxF67UnxzxjJQdB24FPtT6ZKz6MtIf0k-oh6LlAjGw2TB8B2bnTZ1SfTH8oEL-90LhdKFHUdZPjwZpi3CQZGkr-b73/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW1G5IQcK2AVc4pAlT-PTtQsEkz9s-br2lV7ekTOYAY23umuCJPtCha7CvGg4Tpi73v0Pj0xQmnB474mQ3_wcxroSKLv5s8BWxF67UnxzxjJQdB24FPtT6ZKz6MtIf0k-oh6LlAjGw2TB8B2bnTZ1SfTH8oEL-90LhdKFHUdZPjwZpi3CQZGkr-b73/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, kalau hasil pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan  Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 tidak sesuai dengan spseifikasi namun dilakukan pembayaran hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2.6 miliar lebih, mengapa hanya Terdakwa M. Jasuli selaku Direktur CV Liga Utama dan Terdakwa Wariji selaku Direktur CV Dinamika Raya yang diadili?<br /><br />Apakah Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas, A. Sihabul Millah selaku Ketua Tim Teknis dan Praptono, M. Kurnia Akbar serta Nurul Apriliyanti selaku Anggota Tim Teknis tidak turut bertanggung jawab dan diseret sebagai Tersangka? Lalu bagaimana dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur? Apakah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tidak tau menahu proyek yang didanai dari APBD Pemprov Jatim ini?<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 10 Januari 2023) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU kehadapan Majelis Hakim yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) IrawanDjatmiko, SH., MH dan Romauli Ritonga, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, Zamroni, SH., MH dan dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Cabang Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur<br /><br />Untuk mengungkap ‘bau kebusukan’ dalam perkara ini, Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk menghadirkan kembali Ir. Miftahol Arifin selaku PPK dan akan mengkronfrontir dengan Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dan beberapa saksi lainnya.<br /><br />“Minggu depan akan dilakukan kronfrontir dengan Ir. Miftahol Arifin selaku PPK, PPTK dan pengawas,” kata Zamroni, SH., MH kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. (Jnt)</div>

News Tipikor Bagaiamana Nasib Ir. Miftahol Arifin selaku PPK Dalam Perkara Korupsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan?

“Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan Pacitan tahun 2021 yang mer...

»

Bupati Hadir Sebagai Saksi Untuk Tiga Terdakwa Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Tulungungung

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_snOhLJ2LIzg1-zyCfteisXglQXArXfbqpr8ONYn237_xXMyhwlT_VhsFnmlyUzOjUEj3GjIB45cU6CR8q6gIaOTM9h0vIGoCk8WFmm_17rpqZ6WXfSvpy_BSxBuucogd3KAiANFBzgx2KKTIHCRJker9LzAxOBzbdqkpTnWo2cYMb_OCs9JbTo0G/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_snOhLJ2LIzg1-zyCfteisXglQXArXfbqpr8ONYn237_xXMyhwlT_VhsFnmlyUzOjUEj3GjIB45cU6CR8q6gIaOTM9h0vIGoCk8WFmm_17rpqZ6WXfSvpy_BSxBuucogd3KAiANFBzgx2KKTIHCRJker9LzAxOBzbdqkpTnWo2cYMb_OCs9JbTo0G/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Selasa, 10 Januari 2023, JPU KPK menghadirkan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo sebagai saksi dipersidangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi suap ‘uang ketuk palu” APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2014 di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan tiga Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019, yaitu Agus Budiarto dari Fraksi GERINDRA, Adib Makarim dari Fraksi PKB dan Imam Kambali dari Fraksi HANURA<br /><br />Dihadirkannya Maryoto Birowo oleh JPU KPK bukan sebagai kapasitas Bupati, melainkan sebagai Wakil Bupati periode tahun 2013 - 2018, dimana saat itu Bupati Tulungagung adalah Syahri Mulyo yang tertangkap tangan KPK pada tahun 2018 (sudah bertatus terpidana)<br /><br />Maryoto Birowo dijadikan sebagai saksi untuk ketiga Terdakwa adalah terkait kehadirannya di Hotel Safana Kota Malang pada tahun 2014, bukan sebagai TAPD (Tim anggaran pemerintah daerah) melainkan atas undangan dan seijin Bupati Syahri Mulyo saat diadakannya pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 oleh TAPD bersama Banggar (Badan anggaran) DPRD Kab. Tulungagung <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulugagung Diadili Karena Dugaan Menerima Gratifikasi Rp420 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tiga-wakil-ketua-dprd-kabupaten.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tiga-wakil-ketua-dprd-kabupaten.html</a></span></span><br /><br />Dalam persidangan kali ini, selain Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, JPU KPK juga menghadirkan tiga saksi lainnya, yaitu Sudigdo selaku Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten Tulungagung, Suharto selaku Kepala Bapeda yang menggantikan Sudigdo dan Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris daerah) Kabupaten Tulungagung<br />, <br />Dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK Andi Bernard Desman dkk ke hadapan Majelis Hakim yang ketuai oleh Hakim Darwanto, SH., MH dengan  dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Andy Setiawan, SH, Sigit Nugroho, SH dan Dhany Eko Prasetyo. SE., SH., MM., M.Hum juga dihadiri Tim Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadiripula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Maryoto Birowo menjelaskan, bahwa kehadirannya di Hotel Safana Kota Malang pada tahun 2014 saat TAPD dan Banggar DPRD Kab. Tulungagung membahas APBD TA 2015 atas undangan dan seijin Bupati<br /><br />Namun saat Maryoto ditanya oleh JPU KPK terkait statusnya sebagai Penasehat TAPD (seperti  keterangan saksi Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan) pada sidang sebelumnya pada persidangan 21 April 2020) yang mengatakan bahwa Maryoto Birowo adalah Penasehat dalam TAPD, dibantah.<br /><br />“Tidak, hanya sebutan aja,” kata Maryoto Birowo<br />“Apa kapasitas saksi hadiri?,” tanya JPU KPK<br />“Hanya untuk memberikan masukan agar pembahasan APBD tepat waktu,”<br /><br />Ketika JPU KPK menanyakkan terkait ABPD Kabupaten Tulungagung dan pertemuannya dengan ketiga Terdakwa, Maryoto Birowo menjawab tidak tau. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor  Bupati Hadir Sebagai Saksi Untuk Tiga Terdakwa Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Tulungungung

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 10 Januari 2023, JPU KPK menghadirkan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo sebagai saksi dipersidangan dalam perka...

»

Empat Terdakwa Korupsi “JLU” Sebesar Rp118 Juta Di Vonis Lepas

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Majelis Hakim mengatakan, Empat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana#</span></span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgviT44IdQ9gNwgLMZkXKRi8B0gejAR7NkXqVrfTkS2PA78fha9aXC8fB-884hrENDuoce-wqYq65IAKp8ugs85RRhDH5pyjlrrYhkf8sRd7K5fQU2L7wjprQt4V2ZV8H4w1UwtsAOFDqkbh0T-H-u05tPx9dH3uVEtar_qZS4WCjdXKYeyZjW58Qxe/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgviT44IdQ9gNwgLMZkXKRi8B0gejAR7NkXqVrfTkS2PA78fha9aXC8fB-884hrENDuoce-wqYq65IAKp8ugs85RRhDH5pyjlrrYhkf8sRd7K5fQU2L7wjprQt4V2ZV8H4w1UwtsAOFDqkbh0T-H-u05tPx9dH3uVEtar_qZS4WCjdXKYeyZjW58Qxe/w640-h480/4.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />“Thanks God..P. Sugiarto, dkk. lepas dari Tuntutan dan bebas demi hukum dalam putusan siang ini..  tunggu salinan putusan u/ keluarkan Sugiarto, dkk. sore ini juga,” kata Dr. John Sumarna dari Kantor Advokat / Pengacara, Penasihat Hukum pada Kantor Konsultan Manajemen, Bisnis dan Hukum “OMPA Consulting” beralamat di Jl. Raya Trawas 22 - 24, Trawas 61375, Mojokerto, Jawa Timur melalui pesan WhastApp ke nomor beritakorupsi.co, Jumat, 06 Januari 2023<br /><br />“Lepas, berarti bukan bebas kan? Ada perbuatan tetapi bukan Tindak Pidana Korupsi?. Dan apakah nanti putusan yang sama akan dijatuhkan kepada Terdakwa Christiana dan Terdakwa Woe Chandra Xenney Wirya,” tanya beritakorupsi.co kemudian melalui sambungan telepon WhastApp dengan Dr. John Sumarna yang dijawab dengan “Ya”. <br /><br />“Ya. Terdakwa bebas demi hukum dan kita masih menungggu salinan putusan nanti saya kirim,” kata Dr. John Sumarna kemudian<br /><br />Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Fathur Rohman, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi.co mengatakan masih pikir-pikir sambil menunggu putusan dari Majelis Hakim<br /><br />“Kita masih pikir-pikir dan masih ada waktu sambil menunggu putusan Majelis Hakim. Kita bisa kasasi,” kata Fathur<br /><br />Keempat Terdakwa dimaksud adalah, Terdakwa I Drs. H. Sugiarto, MM mantan Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) yang juga selaku anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2019 - 2024; Terdakwa II Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) ; Terdakwa III Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqGRk-WwwDToVjPjb8vb-NBXlobawbrnmD4kBkPovqe52E67CRmf9jvxBr4fIooNUfuRlZor9y3fzn_K5062Xebwh5fNzgCNwTxYpYgf8aqA6GO1Dk-dNGxLNVIw_NfwPeZGj6xf8pB1nlS55Dbw7tcEuTLmzF1X_s8w9_Pe_DaWQQO3HNP5VijLhQ/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqGRk-WwwDToVjPjb8vb-NBXlobawbrnmD4kBkPovqe52E67CRmf9jvxBr4fIooNUfuRlZor9y3fzn_K5062Xebwh5fNzgCNwTxYpYgf8aqA6GO1Dk-dNGxLNVIw_NfwPeZGj6xf8pB1nlS55Dbw7tcEuTLmzF1X_s8w9_Pe_DaWQQO3HNP5VijLhQ/w640-h480/1.jpg" width="640" /></a></div>Pada persidangan sebelumnya (Rabu, 30 November 2022), Keempat Terdakwa ini dituntut pidana yang berbeda. Untuk Terdakwa I Drs. H. Sugiarto, MM dan Terdakwa II Terdakwa II  Eko Wahyudi, dituntut pidana pidana penjara masing-masing selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan <br /><br />Sedangkan Terdakwa Terdakwa III Budi Priyanto, SP dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi. S dituntut pidana penjara masing-masing selama satu (1) tahun dan sembilan (9) bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan<br /><br />Menurut JPU Kota Pasuruan, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Sementara 2 Terdakwa lainnya (masih menunggu Vonis) yaitu Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE selaku pemilik tanah di tuntut pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider tiga (3) bulan kurungan dan membayar uang pengganti untuk Terdakwa Christina sebesar Rp118.853.000 subsider dua (2) tahun penjara <br /><br />Kedua Terdakwa ini menurut JPU, terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Dalam tuntutan JPU, bahwa keenam Terdakwa ini dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menerima uang dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan lalan lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 - 2019 sebesar Rp118.853.000 dengan menggunakan dokumen palsu   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9jAr7_djshcBYTRZCFZMaaF_wueFV974Rx4F6Pkos6bA6Tl0HWYJbt2KGSnYRBjWGkWy9wDgc_U2yaV3SFudmLg-dqHfRmmTp3Wy8epsT8C9tB2DkrZlFQfv-GieHMg0Ru07DWXWuR9EU1vME9BMwmKYAOo9KWoGj0NkaRdDjlWOXLKdSv5wR7b1n/s640/hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9jAr7_djshcBYTRZCFZMaaF_wueFV974Rx4F6Pkos6bA6Tl0HWYJbt2KGSnYRBjWGkWy9wDgc_U2yaV3SFudmLg-dqHfRmmTp3Wy8epsT8C9tB2DkrZlFQfv-GieHMg0Ru07DWXWuR9EU1vME9BMwmKYAOo9KWoGj0NkaRdDjlWOXLKdSv5wR7b1n/w640-h288/hakim.jpg" width="640" /></a></div>Namun oleh Majelis Hakim tidaklah demikina. Majelis Hakim mengatakan dalam amar putusannya, “Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum : Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Ahli dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan : Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum : <br /><br />Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa I Drs. H. Sugiarto, M.M. Bin Fatah (Alm), Terdakwa II Eko Wahyudi Bin Slamet (Alm), Terdakwa III Budi Priyanto, SP. Bin Latif Soeyitno (Am) dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi Setiawan Bin Moch. Nashor (Alm) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana: <br /><br />2. Melepaskan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervoiging): <br /><br />3. Memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan Ini diucapkan: <br /><br />4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV daiam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya,” kata Ketua Majelis Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN<br /><br />Putusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim (Jumat, 06 Januari 2023) yang diketuai A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wenny Rosalina Anas. S.Sos., S.Pd., SH., MH yang dihadiri oleh JPU Kejari Kota Pasuruan maupun Tim Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoa-ra6o3_2h4XMYbm88cs-Bb_CMmqBlr5yoRfK0A7dtOjiLMIh9w2gGKp0PspTzSQg6xsNwaZYVjFYfPht0k-AnqYbfB_oY_ox5nkSXzdKXO9lOoFp3Z1HzLxghxndnzTMfGk5YUNNowmucHTymQR6Lugypv95d0bVDsrwfLGD3Ktapsa-fMwASZv/s1280/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoa-ra6o3_2h4XMYbm88cs-Bb_CMmqBlr5yoRfK0A7dtOjiLMIh9w2gGKp0PspTzSQg6xsNwaZYVjFYfPht0k-AnqYbfB_oY_ox5nkSXzdKXO9lOoFp3Z1HzLxghxndnzTMfGk5YUNNowmucHTymQR6Lugypv95d0bVDsrwfLGD3Ktapsa-fMwASZv/w640-h480/6.jpg" width="640" /></a></div>Dari putusan Majelis Hakim diatas ada beberapa pertanyaan. Yaitu, apakah perkara ini sudah benar-benar berakhir dan JPU tinggal diam saja? Yang jelas, JPU Kota Pasuruan dipastikan akan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung<br /><br />Lalu apakah keempat Terdakwa ini sudah benar-benar bebas demi hukum atau masih perlu perjuangan? Bisa jadi masih perlu perjuangan bila JPU benar-benar kasasi. Sebab bukan tidak mungkin, putusan Pengadilan Tipikor Surabaya berbeda dengan putusan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti yang dialami oleh Terpidana Tatang (DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan) pemilik PT Surabaya Sore (Koran Harian Surabaya Sore)<br /><br />Atau Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia akan mem-vonis bebas keempat Terdakwa, dan JPU Kota Pasuruan yang menyidangkan perkara ini akan diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupu Kejaksaan Agung RI ????<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2011, dimana pemerintah Kota Pasuruan telah membentuk Dana Cadangan melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 yang digunakan untuk membiayai program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan pembebasan tanah jalan lingkar utara Kota Pasuruan yang pelaksanaannya ditetapkan pada tahun 2014 dalam rangka mengurangi kemacetan dalam Kota Pasuruan serta mengangkat potensi kelautan Kota Pasuruan;<br /><br />Besaran dana cadangan untuk program/kegiatan dimaksud ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah yang dilakukan setiap tahun anggaran yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tahun Anggaran 2011 :    Rp. 10.000.000.000,-  <br />b. Tahun Anggaran 2012 :    Rp. 15.000.000.000,-<br />c. Tahun Anggaran 2013 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />d. Tahun Anggaran 2014 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />Total    : Rp. 60.000.000.000. Terbilang: Enam Puluh Miliar Rupiah.<br /><br />Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang ditunjuk selaku instansi yang memerlukan tanah (pemohon) telah membuat rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 590/3017/423.108/2013 tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Utara;   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigTD93h6HtN1lfCOhipqrqfFuPwCW0fT4WuJiQ4SimUZ1JtLGa4YWg3jXBQDjkSprSrDPst3ZTBvb5Z58B2z3RsAyLJkZoGtXsPDgDqLHnAkQR7WiwzHOivU-aZJ1EEzzTfd_WKIQvQu86cbSzUpanI01i8WN68LvNkwYzKFo4-ktWaO-BmHe_hAoF/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigTD93h6HtN1lfCOhipqrqfFuPwCW0fT4WuJiQ4SimUZ1JtLGa4YWg3jXBQDjkSprSrDPst3ZTBvb5Z58B2z3RsAyLJkZoGtXsPDgDqLHnAkQR7WiwzHOivU-aZJ1EEzzTfd_WKIQvQu86cbSzUpanI01i8WN68LvNkwYzKFo4-ktWaO-BmHe_hAoF/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Menindaklanjuti surat dari Walikota Pasuruan tersebut, Gubernur Jawa Timur telah membentuk Tim Persiapan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/117/KPTS/013/2014 Tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dan telah melaksanakan tugas-tugas hingga kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor: 188/501/KPTS/013/2014 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur tertanggal 28 Agustus 2014 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur seluas 160.000 M² yang terdiri dari:<br /><br />a. Wilayah Kecamatan Bugul Kidul, seluas        :    82.384 M²;<br />b. Wilayah Kecamatan Panggungrejo, seluas    :    37.888 M²;<br />c. Wilayah Kecamatan Gadingrejo, seluas        :    39.728 M² +<br />                                                        Total    :    160.000 M²<br /><br />Berdasarkan Penetapan Lokasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan selaku Instansi yang memerlukan tanah telah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Timur selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 600/2142/423.108/2014 tertanggal   September 2014, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 246/KEP-35.10/X/2014 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan seluas + 160.000 M² tertanggal 2 Oktober 2014;   <br /><br />Selanjutnya, Saksi Drs. AGUS SUGIANTO, S.H. M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan telah membentuk susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Keputusan Nomor: 99/Kep-35.75/X/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Seluas + 160.000 M², Terletak Di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Tamba’an, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tapa’an, Kelurahan Kepel, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Dan Sekretariat tertanggal 24 Oktober 2014, dengan susunan sebagai berikut:<br /><br />a. Pelaksana Pengadaan Tanah:<br />1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;<br />2) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai Anggota;<br />3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />4) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Pasuruan sebagai Anggota;<br />6) Camat Gadingrejo sebagai Anggota;<br />7) Camat Panggungrejo sebagai Anggota;<br />8) Camat Bugulkidul sebagai Anggota;<br />9) Lurah Gadingrejo sebagai Anggota;<br />10) Lurah Karangketug sebagai Anggota;<br />11) Lurah Tamba’an sebagai Anggota;<br />12) Lurah Ngemplakrejo sebagai Anggota;<br />13) Lurah Mandaranrejo sebagai Anggota;<br />14) Lurah Panggungrejo sebagai Anggota;<br />15) Lurah Tapa’an sebagai Anggota;<br />16) Lurah Kepel sebagai Anggota;<br />17) Lurah Blandongan sebagai Anggota;<br />18) Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV85QcdAFTy5AKZURJDEh-FLKdJF8FsrQXEWX6P7WEOpkOSB8kuzcLf9hVPCIOnMqraoq6QesO4052QVcjO7HoD9x1waA3ax4Uqe2nm7P27HD5fbbUPZn4bNQC0OmLXmmtS0gFkbum4f4h7NVHRxYjCLOdjM17Aga1Wxq-Np9B5usq7DwqB-p4ew35/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV85QcdAFTy5AKZURJDEh-FLKdJF8FsrQXEWX6P7WEOpkOSB8kuzcLf9hVPCIOnMqraoq6QesO4052QVcjO7HoD9x1waA3ax4Uqe2nm7P27HD5fbbUPZn4bNQC0OmLXmmtS0gFkbum4f4h7NVHRxYjCLOdjM17Aga1Wxq-Np9B5usq7DwqB-p4ew35/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>b. Sekretariat:<br />1) DWI RETNANINGSIH, S.H.<br />2) MUJIYANTO, S.S.T.<br />Berdasarkan penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah, kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pasuruan telah menerbitkan Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang dijadikan sebagai dasar pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan di wilayah Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo, <br /><br />Dalam kenyataannya, penentuan salah satu Pihak yang Berhak, yaitu atas nama Saksi CHRISTIANA, SE dalam penerimaan Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 sebagaimana tertuang dalam Nomor Urut: 14 Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Nomor: 009/PPT/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 dan Nomor Urut: 14 Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 tidak menggunakan Surat Tanda Bukti/Alas Hak/bukti penguasaan Saksi CHRISTIANA, SE atas bidang tanah berupa Persil 5 Blok S.IV Kohir Nomor 709 (Letter C),<br /><br />Melainkan telah menggunakan dokumen Letter C. 773 Persil 5 Klas. S.IV atas nama JAOSIN yang telah dinyatakan beralih kepemilikkannya kepada Saksi CHRISTIANA, SE melalui penerbitan Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa I yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATs) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;<br /><br />Atas perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut telah mengakibatkan Saksi CHRISTIANA, SE telah ditetapkan sebagai Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 dalam pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan, sehingga yang bersangkutan telah menerima keuntungan berupa uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFTKDxQcBqStJvJJZkoIAx1SW1ti6sb74H0GP_UNgG2T5LZ5HMkyn-ZvdM5u4CG2IMzKn0eTiwwBHcuBXs0627TB86pleN7_0zU9JZL4YSMVXngHl286h4iouZyD-1DDuDtaD6Gj33im5iSgfOMn9OwZOCGCT_DX1_dLtmiyw-msQRUe6ffZvsTbYs/s640/jpu%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFTKDxQcBqStJvJJZkoIAx1SW1ti6sb74H0GP_UNgG2T5LZ5HMkyn-ZvdM5u4CG2IMzKn0eTiwwBHcuBXs0627TB86pleN7_0zU9JZL4YSMVXngHl286h4iouZyD-1DDuDtaD6Gj33im5iSgfOMn9OwZOCGCT_DX1_dLtmiyw-msQRUe6ffZvsTbYs/w640-h288/jpu%201.jpg" width="640" /></a></div>Saksi CHRISTIANA, SE tidak berhak atas penerimaan uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), karena Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang telah dijadikan sebagai dokumen tanah yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan ternyata letak bidang tanahnya sebagian dari luas 8.770 M² tidak ada yang terkena trase pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan.<br /><br />Hal ini sebagaimana hasil kegiatan Sidang Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang telah dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 36/2019 tertanggal 27 Pebruari 2019;<br /><br />Saksi CHRISTIANA, SE seharusnya mengembalikan uang sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada Negara ketika sejak diketahui bahwa sebagian tanah seluas 470 M² yang terkena proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) ternyata bidang tanah milik orang lain, yaitu MATIM berdasarkan Surat Tanda Bukti/Alas Hak berupa Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV sebagian dari luas 2.360 M².   <br /><br />Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi CHRISTIANA, SE, melainkan bersama dengan Saksi WOE CHANDRA XENNEDY WIRYA, S.E telah melakukan perbuatan memproses peralihan hak atas bidang tanah milik MATIM tersebut agar dipaksakan dapat beralih menjadi milik Saksi CHRISTIANA, SE dengan menggunakan bukti transaksi fiktif yang dibuat seolah-olah telah terjadi peralihan hak pada tanggal 10 Pebruari 1996 melalui peran Terdakwa III selaku Kepala Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa IV selaku Staf Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan atas saran/solusi dari Terdakwa II;<br /><br />Terdakwa III yang menjabat sebagai Lurah atau Kepala Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) Huruf g Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, diantaranya adalah diberi kewenangan untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak atas tanah dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang tanah yang telah ditentukan (vide Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);<br /><br />Dalam mempergunakan wewenangnya tersebut, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II seharusnya tidak memproses peralihan hak atas bidang tanah dari MATIM kepada Saksi CHRISTIANA, SE karena tidak ada bukti kwitansi peralihan hak yang terjadi pada tanggal 10 Pebruari 1996 (fiktif),<br /><br />Dan berdasarkan Buku A (Peta Kretek Desa), Buku B (Peta Kerawangan Desa) dan Buku C Desa (Letter C) di Kantor Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan setidak-tidaknya telah diketahui oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV bahwa riwayat kepemilikan pertama sampai dengan pemilik terakhir atas bidang tanah berdasarkan Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV seluas 2.360 M² adalah atas nama MATIM selaku pemilik terakhir;   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTEE8Yu4T-m5Mw72ge5NYVjg-wB2RnhnABfbwDU3s062AdD_ou9y2PS5o5-HFia44YEjQhkeC1FTfca2tUmIycV2g3Pcw6LrUTlx_nf7uRPU4OSUc52WAZQyiGIZHmPbpZByA4fQRKy-KZ53M1QOaEthl-sD10BFgcTHJplLfjgZnRBQa_v50jDh5d/s640/ph.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTEE8Yu4T-m5Mw72ge5NYVjg-wB2RnhnABfbwDU3s062AdD_ou9y2PS5o5-HFia44YEjQhkeC1FTfca2tUmIycV2g3Pcw6LrUTlx_nf7uRPU4OSUc52WAZQyiGIZHmPbpZByA4fQRKy-KZ53M1QOaEthl-sD10BFgcTHJplLfjgZnRBQa_v50jDh5d/w640-h288/ph.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II (masing-masing selaku Pejabat Pemerintahan yang merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan) telah mengeluarkan/memberikan tindakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena keputusan/tindakan yang diambil tersebut tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan,<br /><br />Sehingga mengakibatkan tidak sesuai/bertentangan dengan tujuan dari wewenang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang seharusnya dijadikan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa II dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah di Kantor Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan<br /><br />Atas serangkaian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan Saksi CHRISTIANA, SE atas penerimaan uang Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang sudah diterimanya sejak tanggal 23 Desember 2015, <br /><br />Sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 s.d 2019 tertanggal 11 Agustus 2022. <br /><br />Atas perbuatan Terdakwa I Drs. H. Sugiarto, MM, Terdakwa II Eko Wahyudi, Terdakwa III Budi Priyanto, SP dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi. S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi “JLU” Sebesar Rp118 Juta Di Vonis Lepas

#Majelis Hakim mengatakan, Empat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana#    BERITA KORUP...

»

Kasus Korupsi “JLU” Rp118 Juta, Dua Terdakwa Dituntut Empat Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;">#Selain Terdakwa Christiana dan Terdakwa Woe Chandra Xenney Wirya yang menjalani sidang tuntutan, Empat Terdakwa lainnya akan segera di  Vonis, yaitu Drs. H. Sugiarto, MM,: Eko Wahyudi,; Budi Priyanto, dan Hilmy Yuliardi. S#</span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnmBRl7xagmFZSHDTPjVru-XhUtO0E2n0PP5RJQzPyv-ejQRZbV2WL5pE02HShVSbUSrnV9QIz67ScRo7LKqFmx2OM-SfZHw8AhKaLBgKqC7uh63zXXNJuyeQ4yymrco2Lf7vGeYoQdXkfLgUUPkSKv3CbxrVxwrGlUWIUq2Yc3wlScvtHAv2jNxQs/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnmBRl7xagmFZSHDTPjVru-XhUtO0E2n0PP5RJQzPyv-ejQRZbV2WL5pE02HShVSbUSrnV9QIz67ScRo7LKqFmx2OM-SfZHw8AhKaLBgKqC7uh63zXXNJuyeQ4yymrco2Lf7vGeYoQdXkfLgUUPkSKv3CbxrVxwrGlUWIUq2Yc3wlScvtHAv2jNxQs/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, Rabu, 3 Januari  20223, menuntut Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE selaku pemilik tanah dengan pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider tiga (3) bulan kurungan dan membayar uang pengganti untuk Terdako Christina sebesar Rp118.853.000 subsider dua (2) tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menerima uang dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan lalan lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 - 2019 sebesar Rp118.853.000 dengan menggunakan dokumen palsu<br /><br />Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya dianggap bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Selain Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE, empat Terdakwa sebelumnya sudah menjalani tuntutan dan tak lama lagi akan di Vonis, yatu Drs. H. Sugiarto, MM mantan Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) yang juga anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2019 - 2024 dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan <br /><br />Sedangkan Terdakwa Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) di tuntut dengan penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan<br /><br />Dan Terdakwa Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan serta Terdakwa Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) dituntut pidana penjara masing-masing selama satu (1) tahun dan sembilan (9) bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan<br /><br />Ketiga Terdakwa ini dianggap bersalah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgejwgCJH8kcU0RzWExuN7s3TEhW8v6D6Rvy6hQnatnNoNwgkXfV5-oNG6bNrXBorzuuMKvEfNNNo-7X01lWQciYgLlYeBrcpb-WgUkHHejVR-2iX6hdkTWOVRbzZ7B04OKiY7RojjPAoy0WxXakR6sbJDa46Sdo3_3l_fi52J_B1atGrYC1VnhcXS/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgejwgCJH8kcU0RzWExuN7s3TEhW8v6D6Rvy6hQnatnNoNwgkXfV5-oNG6bNrXBorzuuMKvEfNNNo-7X01lWQciYgLlYeBrcpb-WgUkHHejVR-2iX6hdkTWOVRbzZ7B04OKiY7RojjPAoy0WxXakR6sbJDa46Sdo3_3l_fi52J_B1atGrYC1VnhcXS/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa (Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, dibacakan oleh JPU Ahmad Yusak Suyudi, SH., MH, Wahyu Susanto, SH., MH dkk dari Kejari Kota Pasuruan dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, pada Rabu, 03 Januari 2023 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH yang dihadiri Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />Dalam tuntutannya JPU mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaa. Primera <br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya dengan pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalani sementara denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider tiga (3) bulan kurungan dan membayar uang pengganti untuk Terdakwa Christina sebesar Rp118. 853.000 subsider dua (2) tahun penjara<br /><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap ke Kedua Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrA_phJmfcehJkKcXRe3OnQ_goMCyKPnfnYXDo1XkNUpqJCEm6ke1H9Ltafa-gjAe3r0jnAZQpx5Tc1Uv2fj_-Khrkd58Nz1bJyna_xm7SIaric325SrdBSSgQ11NoxLtfzSK3CBbuko3VtDLrSJO4XC5C3a1bNTPiNpiuRBJumPuOo4ktS5t2UV9W/s640/jpu%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrA_phJmfcehJkKcXRe3OnQ_goMCyKPnfnYXDo1XkNUpqJCEm6ke1H9Ltafa-gjAe3r0jnAZQpx5Tc1Uv2fj_-Khrkd58Nz1bJyna_xm7SIaric325SrdBSSgQ11NoxLtfzSK3CBbuko3VtDLrSJO4XC5C3a1bNTPiNpiuRBJumPuOo4ktS5t2UV9W/w640-h288/jpu%201.jpg" width="640" /></a></div>Kasus ini berawal pada tahun 2011, dimana pemerintah Kota Pasuruan telah membentuk Dana Cadangan melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 yang digunakan untuk membiayai program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan pembebasan tanah jalan lingkar utara Kota Pasuruan yang pelaksanaannya ditetapkan pada tahun 2014 dalam rangka mengurangi kemacetan dalam Kota Pasuruan serta mengangkat potensi kelautan Kota Pasuruan;<br /><br />Besaran dana cadangan untuk program/kegiatan dimaksud ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah yang dilakukan setiap tahun anggaran yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tahun Anggaran 2011 :    Rp. 10.000.000.000,-  <br />b. Tahun Anggaran 2012 :    Rp. 15.000.000.000,-<br />c. Tahun Anggaran 2013 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />d. Tahun Anggaran 2014 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />Total    : Rp. 60.000.000.000. Terbilang: Enam Puluh Miliar Rupiah.<br /><br />Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang ditunjuk selaku instansi yang memerlukan tanah (pemohon) telah membuat rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 590/3017/423.108/2013 tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Utara;<br /><br />Menindaklanjuti surat dari Walikota Pasuruan tersebut, Gubernur Jawa Timur telah membentuk Tim Persiapan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/117/KPTS/013/2014 Tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dan telah melaksanakan tugas-tugas hingga kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor: 188/501/KPTS/013/2014 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur tertanggal 28 Agustus 2014 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur seluas 160.000 M² yang terdiri dari:<br /><br />a. Wilayah Kecamatan Bugul Kidul, seluas        :    82.384 M²;<br />b. Wilayah Kecamatan Panggungrejo, seluas    :    37.888 M²;<br />c. Wilayah Kecamatan Gadingrejo, seluas        :    39.728 M² +<br />        Total    :    160.000 M²  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgwFuELPMAYYuqS0FIlGIHZwVc5FNSse40mBvKnk9nKrqlWDGqVPSrDFXodd06-nZJl-n_f_LSNQHGkiwQL636uoraztz7ea75R45AMrdcSB5eMEbrjphuscJpmfJvpGgfuFLh98x5pThQjkcoWKqWwpVIuWpzJSm9JPcoyow5hQgCv2Fxwy7Dd0-d/s640/jpu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgwFuELPMAYYuqS0FIlGIHZwVc5FNSse40mBvKnk9nKrqlWDGqVPSrDFXodd06-nZJl-n_f_LSNQHGkiwQL636uoraztz7ea75R45AMrdcSB5eMEbrjphuscJpmfJvpGgfuFLh98x5pThQjkcoWKqWwpVIuWpzJSm9JPcoyow5hQgCv2Fxwy7Dd0-d/w640-h288/jpu.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan Penetapan Lokasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan selaku Instansi yang memerlukan tanah telah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Timur selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 600/2142/423.108/2014 tertanggal ..  September 2014, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 246/KEP-35.10/X/2014 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan seluas + 160.000 M² tertanggal 2 Oktober 2014;   <br /><br />Selanjutnya, Saksi Drs. AGUS SUGIANTO, S.H. M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan telah membentuk susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Keputusan Nomor: 99/Kep-35.75/X/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Seluas + 160.000 M², Terletak Di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Tamba’an, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tapa’an, Kelurahan Kepel, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Dan Sekretariat tertanggal 24 Oktober 2014, dengan susunan sebagai berikut:<br /><br />a. Pelaksana Pengadaan Tanah:<br />1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;<br />2) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai Anggota;<br />3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />4) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Pasuruan sebagai Anggota;<br />6) Camat Gadingrejo sebagai Anggota;<br />7) Camat Panggungrejo sebagai Anggota;<br />8) Camat Bugulkidul sebagai Anggota;<br />9) Lurah Gadingrejo sebagai Anggota;<br />10) Lurah Karangketug sebagai Anggota;<br />11) Lurah Tamba’an sebagai Anggota;<br />12) Lurah Ngemplakrejo sebagai Anggota;<br />13) Lurah Mandaranrejo sebagai Anggota;<br />14) Lurah Panggungrejo sebagai Anggota;<br />15) Lurah Tapa’an sebagai Anggota;<br />16) Lurah Kepel sebagai Anggota;<br />17) Lurah Blandongan sebagai Anggota;<br />18) Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.<br /> <br />b. Sekretariat:<br />1) DWI RETNANINGSIH, S.H.<br />2) MUJIYANTO, S.S.T.<br />Berdasarkan penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah, kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pasuruan telah menerbitkan Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang dijadikan sebagai dasar pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan di wilayah Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPKjljhuEZviupdETi5mXla6r4KUZmMp9SHbk6-ByVZsYZelxZVMgU-qu2BQDivc5ohCpxGjGOCvfRoE4p839g9SmT2NZMd-4i3CeiYupo9BKD-Bbpf_EA7pcNwPUNxjmvNkNMS15glY4SmtIjY3i5eMNRtyyJAwRMfBA6LcQhruwKH-H8x2_rzi5f/s640/hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPKjljhuEZviupdETi5mXla6r4KUZmMp9SHbk6-ByVZsYZelxZVMgU-qu2BQDivc5ohCpxGjGOCvfRoE4p839g9SmT2NZMd-4i3CeiYupo9BKD-Bbpf_EA7pcNwPUNxjmvNkNMS15glY4SmtIjY3i5eMNRtyyJAwRMfBA6LcQhruwKH-H8x2_rzi5f/w640-h288/hakim.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kenyataannya, penentuan salah satu Pihak yang Berhak, yaitu atas nama Saksi CHRISTIANA, SE dalam penerimaan Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 sebagaimana tertuang dalam Nomor Urut: 14 Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Nomor: 009/PPT/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 dan Nomor Urut: 14 Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 tidak menggunakan Surat Tanda Bukti/Alas Hak/bukti penguasaan Saksi CHRISTIANA, SE atas bidang tanah berupa Persil 5 Blok S.IV Kohir Nomor 709 (Letter C),<br /><br />Melainkan telah menggunakan dokumen Letter C. 773 Persil 5 Klas. S.IV atas nama JAOSIN yang telah dinyatakan beralih kepemilikkannya kepada Saksi CHRISTIANA, SE melalui penerbitan Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa I yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATs) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;<br /><br />Atas perbuatan Drs. H. Sugiarto, MM selaku Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) bersama-sama dengan Budi Priyanto mengakibatkan Terdakwa CHRISTIANA, SE telah ditetapkan sebagai Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 dalam pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan, sehingga yang bersangkutan telah menerima keuntungan berupa uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);<br /><br />Terdakwa CHRISTIANA, SE tidak berhak atas penerimaan uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), karena Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang telah dijadikan sebagai dokumen tanah yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan ternyata letak bidang tanahnya sebagian dari luas 8.770 M² tidak ada yang terkena trase pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan.<br /><br />Hal ini sebagaimana hasil kegiatan Sidang Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang telah dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 36/2019 tertanggal 27 Pebruari 2019;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil19LLaC1SU4KaeWlV64IMWUMVdUC-vmejtOVGBzdpw_AlDlzPxerRrsKyffuO9G8cipa5iT-zJp2ZDYTZSTQCu6dMgHPmLlXmSHMgGIrlA59Yey2Fka8YRJQeb_RVffAGZr8hQrDnBE89Y2hD_Ql2zavJLQ213aJQuTpTC_Tb7Eut4BW4AbTDh7wO/s640/jpu%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil19LLaC1SU4KaeWlV64IMWUMVdUC-vmejtOVGBzdpw_AlDlzPxerRrsKyffuO9G8cipa5iT-zJp2ZDYTZSTQCu6dMgHPmLlXmSHMgGIrlA59Yey2Fka8YRJQeb_RVffAGZr8hQrDnBE89Y2hD_Ql2zavJLQ213aJQuTpTC_Tb7Eut4BW4AbTDh7wO/w640-h288/jpu%201.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa CHRISTIANA, SE seharusnya mengembalikan uang sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada Negara ketika sejak diketahui bahwa sebagian tanah seluas 470 M² yang terkena proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) ternyata bidang tanah milik orang lain, yaitu MATIM berdasarkan Surat Tanda Bukti/Alas Hak berupa Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV sebagian dari luas 2.360 M².   <br /><br />Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa CHRISTIANA, SE, melainkan bersama dengan Terdakwa WOE CHANDRA XENNEDY WIRYA, S.E telah melakukan perbuatan memproses peralihan hak atas bidang tanah milik MATIM tersebut agar dipaksakan dapat beralih menjadi milik Saksi CHRISTIANA, SE dengan menggunakan bukti transaksi fiktif yang dibuat seolah-olah telah terjadi peralihan hak pada tanggal 10 Pebruari 1996 melalui peran Drs. H. Sugiarto, MM, Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan), Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)<br /><br />Atas serangkaian perbuatan tersebut telah menguntungkan Terdakwa CHRISTIANA, SE atas penerimaan uang Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang sudah diterimanya sejak tanggal 23 Desember 2015, <br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 s.d 2019 tertanggal 11 Agustus 2022. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kasus Korupsi “JLU” Rp118 Juta, Dua Terdakwa Dituntut Empat Tahun Penjara

#Selain Terdakwa Christiana dan Terdakwa Woe Chandra Xenney Wirya yang menjalani sidang tuntutan, Empat Terdakwa lainnya akan segera di  Von...

»

Jumlah Perkara Korupsi Di Pengadilan Tipikor Surabaya Tahun 2022 Naik 54%

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><h3><i><span style="font-size: large;">#Pemerintah sukses dan mendapat pujian dari dunia intenasional karena berhasil mengatasi bancana non alam yaitu Covid-19 (coronavirus), tapi gagal mengatasi kasus perkara Korupsi sejak Indonesia merdeka tahun 1945 termasuk di Jawa Timur. Ada apa? Apakah memang Korupsi negeri ini sudah menjadi sistem diberbagai lini dan sulit untuk diatasi?#</span></i>    </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhblG4zju9M8d8ew8WblGQvK0YUrPHvKSc2bhSGJEt14INcJrLrCt6b20Xr2-e1uMiJuBiCdbnh636nlURE_t7WXX4OE5VKz4z4Om8RWiJEGQY0vkG1BI0s8tzuRezdb5LAAy9c5qXaetCI0VKrCzv_r4DlGGIoAKhQR90jdqq6fLF4J5S7jWbKdTQl/s867/BK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="541" data-original-width="867" height="411" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhblG4zju9M8d8ew8WblGQvK0YUrPHvKSc2bhSGJEt14INcJrLrCt6b20Xr2-e1uMiJuBiCdbnh636nlURE_t7WXX4OE5VKz4z4Om8RWiJEGQY0vkG1BI0s8tzuRezdb5LAAy9c5qXaetCI0VKrCzv_r4DlGGIoAKhQR90jdqq6fLF4J5S7jWbKdTQl/w657-h411/BK.jpg" width="657" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Bancana non alam yang melanda dunia termasuk Indonesia yaitu Covid-19 (coronavirus) hingga menelan korban jiwa jutaan orang sejak tahun 2020 - 2022 awal, sempat membuat kasus pekara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menurun dari tahun sebelumnya <br /><br />Banyangkan, pada tahun 2019 sebelum dunia termasuk Indonesia dilanda Virus ganas itu, jumlah perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya adalah sebanyak 151 perkara. Dan pada tahun 2020, saat Indonesia dilanda Virus yang mematikan dan pemerintah memberlakukan PSPB (PembatasanS Berskala Besar) dan kemudian diganti menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), jumlah perkara Korupsi menurun drastis menjadi 91 perkara<br /><br />Namun anehnya, pada tahun 2021 seiring dengan sedikit meredanya Covid-19 di tanah air, perkara Korupsi justru meningkat menjadi 124 perkara atau naik 35.26% dari tahun 2019 yaitu sebanyak 151 perkara<br /><br />Dan anehnya lagi adalah, pada tahun 2022, setelah Indonesia mengalami pemulihan dari Covid-19, perkara Korupsi justru mengalami peningkatan dari 124 perkara pada tahun 2021 menjadi 191 perkara atau naik 54 persen (lihat bagan)<br /><br />Dari 191 perkara, sebanyak 146 perkara sudah di putus (Vonis) oleh Mejelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan jumlah Majelis Hakim sebanyak 15 orang yang terdiri dari 7 Hakim Karier dan sisanya adalah Hakim Ad Hoc. Hal itu disampaikan oleh Humas Pengadilan Tipikor Surabaya, I Ketut Suarta, SH., MH maupun Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH<br /><br />“Meningkat dari tahun kemaren. Tahun ini sebanyak 191 perkara dan yang sudah diputus 124 perkara, sisa sebanyak 89 perkara. Jadi ada kenaikan 54 persen,” kata Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya, Jumat, 30 Desember 2022. <br /><br />Meningkatnya kasus perkara Korupsi ini, lalu dimana yang salah? Pemerintah sukses dan mendapat pujian dari dunia intenasional karena mampu mengatasi bancana non alam yaitu Covid-19 (coronavirus) tapi gagal mengatasi kasus perkara Korupsi sejak Indonesia merdeka tahun 1945 termasuk di Jawa Timur. Ada apa? Apakah memang Korupsi negeri ini sudah menjadi sistem diberbagai lini dan sulit untuk diatasi?.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg40XNVfqN0yTXDJX207fijBjdB42MzW15YCovcxO3Z2DNwM-UUaQZ7uqhSPiBYhnSap0BlP7FtD190FeEssI61rdXTS0K1eJENPfRcxEB5nUVpyvqR1QBPn9z8ECPPv5w06yyYGDbwlytLdjIo9i4DB01IDb4_Yz_gm70WfXqITPkrcguRIpQEQmTO/s639/IMG20171010143417.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg40XNVfqN0yTXDJX207fijBjdB42MzW15YCovcxO3Z2DNwM-UUaQZ7uqhSPiBYhnSap0BlP7FtD190FeEssI61rdXTS0K1eJENPfRcxEB5nUVpyvqR1QBPn9z8ECPPv5w06yyYGDbwlytLdjIo9i4DB01IDb4_Yz_gm70WfXqITPkrcguRIpQEQmTO/w640-h360/IMG20171010143417.jpg" width="640" /></a></div>Sebab kasus Korupsi di tanah air khususnya di Jawa Timur ibarat air laut yang mengalami pasang surut atau ibarat Peribahasa mati satu tumbuh seribu. Para pencuri uang rakyatpun sepertinya tak kenal takut masuk penjara<br /><br />Apalagi dengan penrnyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengkritik cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan kegiatan tangkap tangan atau yang lebih ngetren di masyarakata OTT (Operasi Tangkap Tangan) setelah Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Simanjuntak dari Fraksi Golkar tertangkap tangan (14 Desember 2022) adalah jelek bagi negara Indonesia<br /><br />Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik OTT yang dilakukan ooleh KPK disampaikannya di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023 - 2024 di Jakarta, 20 Desember 2022<br /><br />"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," ujar Luhu, (dikutip dari NBC Indonesia)<br /><br />Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, mencoreng nama baik Indonesia dimata dunia internasional atau justru perilaku para pejabat yang Korupsi yang berdampak buruk? Haruskah para penjabat dibiarkan begitu saja saat menerima sejumlah duit dari berbagai pihak yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangannya???<br /><br />Dan anehnya adalah, beberapa kasus perkara Korupsi di Jawa Timur hingga saat ini belum juga tuntas, diantaranya adalah Perkara Korupsi dana Hibah Kabupaten Jember tahun 2015 sebesar Rp38 miliar, Kasus Korupsi dana PSSI Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 sebesar Rp1.7 miliar, Kasus dugaan Korupsi “Kambing Etawa” Kabupaten Bangkalan tahun 2017 sebesar Rp8.4 miliar, kasus Korupsi Suap Jual beli tanah oleh PT Tirta Investama Kabupaten Jombang tahun 2014, Kasus Korupsi dana Hibah Pemkot Surabaya, dimana 6 anggota DPRD Surabaya sudah diadili dan satu di Vonis bebas oleh Mahkamah Agung. Sementara pihak Pemkot Surabaya yang disebut dalam hasil Audit BPK RI turut terlibat juga belum diproses hukum<br /><br />Selain itu, masih ada kasus Korupsi Jembatan Brawijaya tahun 2011 sebesar Rp14 M, Kasus Korupsi Dana Bansos Kab. Jember tahun 2015 sebesar Rp38 M dan Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2017 – 2019 sebesar Rp179 M serta kasus perkara Korupsi pengunaan dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp3.883.480.409, yang hingga saat ini belum tuntas dimana pihak-pihak yang terlibat masih bebas berkeliaran<br /><br />Dari sekian kasus perkara Korupsi, ada yang “misterus” yaitu kasus Korupsi P2SM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar<br /><br />Pada hal tahun 2018, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sudah mengantongi nama-nama calon tersangka. Namun seiring dengan bergantinya Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur dari Dr. Sunarta, SH., MH hingga ke Dr. M. Dofir, SH., MH, apalagi dengan meninggalnya dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo pada tanggal 20 Desember 2018 di Lapas Porong, menjadilan calon tersangkanya pun “ikut pergi takan kembali”<br /><br />Yang mengherankan dari kasus ini adalah, dimana para Terdakwa/Terpidana yang diadili bukan dari pemberi dana P2SEM, melainkan lembaga penerima termasuk alm. Fathur Rojid mantan Ketua DPRD Jatim tahun 2008, dimana Sekda Pemrov Jatim saat itu dijabat oleh Soekarwo yang kemudian menjadi Gubernur Jatim tahun 2009 hingga 2019<br /><br />Dan hingga saat ini, istri dan anak-anak dari alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo masih berharap bahwa Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur mengusut tuntas pihak-pihak yang ikut menikmati “keringat” masyarakat Jawa Timur<br /><br />“Saya dan anak-anak masih berharap. Apakah hukum itu bertindak adil atau tidak,” kata istri alm. dr. Bagoes saat menghubungi beritakorupsi.co, Kamis, 29 Desember 2022. <br /><br />Tang tak kalah mengherankan adalah  “hilangnya” para pelaku dalam perkara kasus Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara Cq. Bank Jatim sebesar Rp179.372.617.545,50<br /><br />Sebab dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa kasus Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara Cq. Bank Jatim sebesar Rp179.372.617.545,50 melibatkan 10 pelaku utama<br /><br />Ke 10 orang tersebut adalah; 1. Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM,; 2. Edhowin Farisca Riawan, ST),; 3. Dwi Budianto,; 4. Andi Pramono,; 5. Chandra Febrianto,; 6. Abdul Najib,; 7. Hadi Pradjoko,; 8. Imansyah Sofyan Hadi,; 9. I Gede Mastra (alm) dan 10. Made Rajid Mahendra pemilik Giri Palma Hotel dan Giri Palma Furniture, salah satu toko mebel terbesar di Kota Malang termasuk Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra selaku Analis atau AO (Account Officer) Kredit sistem Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang<br /><br />Dari 10 orang ini, hanya 6 orang yang diseret ke Pengadilan Tipikor untuk di adili dan sudah di vonis bersalah, yaitu; 1. Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM,; 2. Edhowin Farisca Riawan, ST),; 3. Dwi Budianto,; 4. Andi Pramono,; 5. Chandra Febrianto,; 6. Abdul Najib<br /><br />Sedangkan 3 orang lagi yaitu Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi dan Made Rajid Mahendra dianggap tidak terlibat oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Buktinya hingga saat ini, ketiga orang tersebut masih melenggak lenggok menikmati sejuknya udara Kota Malang. (Jnt)<br /><br />Menariknya sejak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dijabat oleh Dr. Mia Amiati, SH., MH adalah kegiatan jumpa Pers diakhir tahun tidak lagi ada, melainkan dilakukan pada Oktober 2022 bertepatan tahap dua kasus Kanjuruan dengan mengundang Wartawan dilingkungan Kejaksaan Tinggi<br /><br />“kmaren rilis pas tahap II kanjuruan skalian d sampaikan (kemaren rilis pas tahap II kasjuruan sekalian di sampaikan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Fathur Rohman, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi.co, Kamis, 29 Desember 2022. (Jnt) <br /></div></div>

News Regional Tipikor Jumlah Perkara Korupsi Di Pengadilan Tipikor Surabaya Tahun 2022 Naik 54%

#Pemerintah sukses dan mendapat pujian dari dunia intenasional karena berhasil mengatasi bancana non alam yaitu Covid-19 (coronavirus), tapi...

»

Apakah Ada Penyimpangan Dalam Pekerjaan Proyek Di RT 10 RW 5 Kel. Simbar?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Anggota DPRD Kota Surabaya Sukadar, S.H:</span> Kalau memang ada penyimpangan saya akan minta untuk dibongkar</span></h3><h3><span style="font-size: large;"> <br /></span></h3><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony:</span> Kehadiran Dewan adalah melaksanakan salah satu fungsi kontor untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penympangan dalam pelaksaan pekerjaan proyek APBD</span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1AR2wqKqQ4ytFZ1zecvflkmxMQBLro_vHhoS9zDkpfsnn0yt62-AXEmqcWm_yMNCmskxQAjiCIAM8s0HaKMNFTceHx-l52hKNaiCa7O1HNnA2o4RV6ohAGUMia1RDEz1Zi8mPjzO3wdeSKbpwc9lujUfnUrnP04Tpk_gmlo2jZFpvdgjhYuEVA4Vu/s640/saluran.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="360" height="730" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1AR2wqKqQ4ytFZ1zecvflkmxMQBLro_vHhoS9zDkpfsnn0yt62-AXEmqcWm_yMNCmskxQAjiCIAM8s0HaKMNFTceHx-l52hKNaiCa7O1HNnA2o4RV6ohAGUMia1RDEz1Zi8mPjzO3wdeSKbpwc9lujUfnUrnP04Tpk_gmlo2jZFpvdgjhYuEVA4Vu/w411-h730/saluran.jpg" width="411" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan paving selebar 2 meter dan saluran 30/40 dengan Cover dua sisi sepanjang kurang lebih 213 meter di Simo Pomahan Baru Sawah I RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar), Kecamatan Sukomanunggal Surabaya?<br /><br />Sebab dari hasil investigasi dilapangan, terlihat bahwa pemasangan U-ditch sengaja dilakukan dalam kondisi saluran penuh dengan genangan air dan tanpa ada urugan pasir sebelum pemasangan atau dibawah U-ditch. Selain itu, urugan pasir pada pemasangan paving selebar 2 m dengan panjang 213 m diduga  tidak mencapai ketebalam 5 Cm<br /><br />Namun menurut Direktur CV Lintang Raya Timur Fidelis Rizky Setiawan, bahwa dilapangan ada pompa untuk menguras genangan air namun karena hujan sehingga terjadi banjir. <br /><br />“maaf baru bls.. di lapangan kemarin ada pompa pak, dan udh sempat terkuras, mungkin saat posisinya ujan juga jadi banjir.. (Maaf baru balas.... di lapangan kemarin ada pompa pak, dan sudah sempat terkuras, mungkin saat posisinya ujan juga jadi banjir...),” kata Fidelis Rizky Setiawan melalui pesan WastApp setelah beberapa hari dihubungi dan tanpa menjelasakan apakah menggunakan urugan pasir / sertu atau tidak sama sekali<br /><br />Dari penjelasan Direktur CV Lintang Raya Timur ini terkait hujan sehingga banjir, justru menimbulkan pertanyaan. Kapan turun hujan yang mengakibatkan terjadinya banjir? Sementara kondisi jalan Paving tidak terlihat basah keran hujan. Dan tidak hanya itu. Sepanjang jalana Simo Pomahan Baru Sawah I, tidak terlihat adanya pompa atau mungkin langsung diangkut?<br /><br />Proyek pembangunan Paving selebar 2 meter dan Saluran 30/40 dengan Cover dua sisi di Simo Pomahan Baru Sawah I RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar), Kecamatan Sukomanunggal adalah menggunakan dana APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2022 dengan apgu anggaran sebesar Rp464.611.154, nilai HPS (harga perkiraan sementara) sebesar Rp461.607.578 yang dimenangkan oleh CV Lintang Raya Timur yang berkantor di Jalan Kedurus IV A Gang Apokat No 9 Surabaya sekaligus selaku pelaksana proyek dengan nilai penawaran sebesar Rp433.983.055,14<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Adakah Pengawasan Pemkot Surabaya Untuk Proyek Saluran dan Paving Di RW 5 Kelurahan Simbar? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/adakah-pengawasan-pemkot-surabaya-untuk.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/adakah-pengawasan-pemkot-surabaya-untuk.html</a></span></span><br /></div><div style="text-align: justify;">  <br /></div><div style="text-align: justify;">Informasi yang didapat beritakorupsi.co dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa pemilik CV Lintang Raya Timur adalah teman sekolah salah satu Ketua RT di RW 7 Kelurahan Simbar, Kecamatan Sukomanunggal yakni Agus Purwanto. Sementara informasi juga menyebutkan, bahwa Ketua RW 7 adalah orang dekat salah satu anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP yaitu Sukadar, SH<br /><br />Anehnya adalah, ketika beritakorupsi.co menghubungi Lurah Simomulyo Baru Muktar Muhammad, SH melalui pesan WhastApp, menanyakan siapa PPK (PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan Konsultan Pengawas, justru menyarankan agar menanyakan ke Rizky (Fidelis Rizky Setiawan selaku Direktur CV Lintang Raya Timur). <br /><br />Sementara Camat Sukomanunggal Nono Indriyatno, S.Sos juga menyarankan agar menghubungi Agus Purwanto selaku pengawas proyek dengan memberikan nomor HP Agus Purwanto. Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah Agus Purwanto pegawai Kecamatan, Kelurahan atau CV Lintang Raya Timur. Namun Camat Sukomanunggal maupun Lurah Simbar tak menjelaskan sosok Agus Purwanto<br /><br />Terkait nama Agus Purwanto selaku pengawas proyek, beritakoorupso.co menghubungi Agus Purwanto maupun Direktur CV Lintang Raya Timur Fidelis Rizky Setiawan namun sama dengan Camat Sukomanunggal maupun Lurah Simbar tak menjelaskannya <br /><br />Sementara, anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDIP daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya 4 (Kec.Gayungan, Kec.Jambangan, Kec.Sawahan, Kec.Sukomanunggal dan Kec.Wonokromo) yakni Sukadar, S.H saat dihubungi beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa dirinya diundang oleh salah satu warga untuk sosialisasi sebelum pelaksanaan proyek agar berjalan lancar dan berjanji meminta dilakukan pembongkaran bila terjadi penyimpangan<br /><br />“Saya diundang untuk sosialisasi sebelum pelaksanaan proyek agar berjalan lancar. Dan kalau memang terjadi penyimpangan saya akan minta untuk dibongkar,” kata Sukadar, Sabtu, 31 Desember 2022<br /><br />Terkait pengawasan yang dikatakan oleh Sukadar selaku anggota DPRD Surabaya, juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yaitu AH Thony saat dihubungi beritakorupsi.co, Sabtu, 31 Desember 2022<br /><br />Menurut Tony, bahwa salah satu fungsi Dewan (DPRD) adalah pengasawan termasuk dalam pelaksanaan proyek yang didanai dari APBD agar tidak terjadi penyimpangan<br /><br />“Kehadiran Dewan adalah melaksanakan salah satu fungsi kontor untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penympangan dalam pelaksaan pekerjaan proyek APBD,” kata Tony. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Tipikor Apakah Ada Penyimpangan Dalam Pekerjaan Proyek Di RT 10 RW 5 Kel. Simbar?

Anggota DPRD Kota Surabaya Sukadar, S.H: Kalau memang ada penyimpangan saya akan minta untuk dibongkar   Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony...

»

Adakah Pengawasan Pemkot Surabaya Untuk Proyek Saluran dan Paving Di RW 5 Kelurahan Simbar?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYQgX6o5x0cZGwzz4CHu-4VU_rHBTy50dPgBWBk1hElz7FCfAVtMKHhW4opZNyXrMnaHQa9T15AfA_dF9PLcLRobK3TKjuZTR-q8lFd_o70dI3CsM8KeQY7FpNS6Kzf2quwDW41SCnkrWLcASpcrHHbZfFzAJYHr2ZCEZ1HCGy697RrDeyM7E0NJj9/s1599/c.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1599" data-original-width="899" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYQgX6o5x0cZGwzz4CHu-4VU_rHBTy50dPgBWBk1hElz7FCfAVtMKHhW4opZNyXrMnaHQa9T15AfA_dF9PLcLRobK3TKjuZTR-q8lFd_o70dI3CsM8KeQY7FpNS6Kzf2quwDW41SCnkrWLcASpcrHHbZfFzAJYHr2ZCEZ1HCGy697RrDeyM7E0NJj9/w360-h640/c.jpg" width="360" /></a><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Beberapa kasus perkara Korupsi yang di sidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, salah satunya adalah terkait adanya penyimpangan pada saat pekerjan proyek pembangunan infrastruktur yang didanai dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Kabupaten karena kurangnya pengawasan di lapangan <br /><br />Kurangnya pengawasan di lapangan juga diduga terjadi pada pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Paving selebar 2 meter dan Saluran 30/40 dengan Cover dua sisi di RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar) Kecamatan Sukomanunggal<br /><br />Sebab terlihat jelas, pemasangan U-ditch pada saluran air dengan kondisi genangan air dan diduga tidak menggunakan urugan pasir melainkan sertu. Hal itu dikatakan salah satu pekerja kepada beritakorupsi.co<br /><br />“Ada sertu. Saya lihat drafnya sertu. Saya hanya sempat melihat,” kata salah satu pekerja. Dan proyek pekerjaan tersebutpun belum selesai hingga menjelang akhir tahun anggaran<br /><br />Dari data yang ada, bahwa proyek pembangunan Paving selebar 2 meter dan Saluran 30/40 dengan Cover dua sisi di Simo Pomahan Baru Sawah I RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar), Kecamatan Sukomanunggal, dikerjakan oleh CV Lintang Raya Timur yang berkantor di Jalan Kedurus IV A Gang Apokat No 9 Surabaya selaku pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp433.983.055,14 yang bersumber dari APBD Pemkot Surabaya tahun anggaran (TA) 2022 dengan nilai HPS (harga perkiraan sementara) sebesar Rp461.607.578, nilai pagu sejumlah Rp464.611.154 dengan jenis kontrak harga satuan, jenis pengaadaan pekerjaan konstruksi, satuan kerja Kecamatan Sukomanunggal<br /><br />Namun siapa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan Konsultan Pengawas dari pihak Pemkot Surabaya belum jelas, sebab pihak Dinas Cipta Karya Pemkot Surabaya juga tak mengetahuinya, dengan alasan bahwa proyek pembangunan Paving selebar 2 meter dan Saluran 30/40 dengan Cover dua sisi di RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar) Kecamatan Sukomanunggal adalah menggunakan Dana Kelurahan (Dakel)<br /><br />“Saya kurang tau, itu menggunakan dana Keluarahan,” kata salah satu Kepala Bidang saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Lurah Simomulyo Baru Muktar Muhammad, SH melalui pesan WhastApp, justru menyarankan agar menanyakan ke Fidelis Rizky Setiawan selaku Direktur CV Lintang Raya Timur. Sementara Camat Sukomanunggal Nono Indriyatno, S.Sos tak ada tanggapan<br /><br />Anehnya lagi adalah, Fidelis Rizky Setiawan selaku Direktur CV Lintang Raya Timur juga tak merespon saat beritakorupsi.co menanyakan tentang PPK juga terkait pemasangan U-ditch, apakah dalam kondisi ada genangan air atau kering serta apakah menggunakan urugan pasir atau tidak<br /><br />Dan baru beberapa hari kemudian, Direktur CV Lintang Raya Timur mengatakan, bahwa dilapangan ada pompa untuk menguras genangan air namun karena hujan sehingga terjadi banjir.<br /><br />“maaf baru bls.. di lapangan kemarin ada pompa pak, dan udh sempat terkuras, mungkin saat posisinya ujan juga jadi banjir.. (maaf baru balas.... di lapangan kemarin ada pompa pak, dan sudah sempat terkuras, mungkin saat posisinya ujan juga jadi banjir...),” kata Fidelis Rizky Setiawan melalui pesan WastApp tanpa menjelasakan apakah menggunakan urugan pasir / sertu atau tidak sama sekali<br /><br />Dari penjelasan Direktur CV Lintang Raya Timur ini terkait hujan sehingga banjir, justru menimbulkan pertanyaan. Benarkan terjadi hujan yang mengakibatkan banjir? Sementara kondisi jalan Paving tidak terlihat basah keran hujan. Dan tidak hanya itu. sepanjang jalana Simo Pomahan Baru Sawah I, tidak terlihat adanya pompa atau mungkin langsung dpidah tempat?. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Tipikor Adakah Pengawasan Pemkot Surabaya Untuk Proyek Saluran dan Paving Di RW 5 Kelurahan Simbar?

BERITA KORUPSI .CO - Beberapa kasus perkara Korupsi yang di sidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, salah satu...

»

Lima Pendamping Penerima PKH Kec. Galis Kab. Bangkalan Di Adili Karena Dugaan Korupsi Rp4.2 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dana PKH yang dikucurkan pemerintah bagi ratusan masyarakat di Kecamatan Galis dan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp4.267.141.769, namun yang diterima penerima PKH hanyalah Rp21.976.000. Sedangkan Rp4.254.165.769 "raib"#</span></span></h3></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPbDcVYPD6EEruHwO-nu_r8xP31cOVGSdiw1y1v8Ok1man1TOh_g-U1-vFz_j0Z52xTVhxsev2uT_y2t2xQfnLIe3J26ZqfccI_lFVDAkQ1riXxwKaIflHGSqD8ISrdmjKcg3-QFyTJ6AZti_ER2ak5S3p1xN6wtXS5dHefggV1t_fON_SBFlplIuo/s1600/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPbDcVYPD6EEruHwO-nu_r8xP31cOVGSdiw1y1v8Ok1man1TOh_g-U1-vFz_j0Z52xTVhxsev2uT_y2t2xQfnLIe3J26ZqfccI_lFVDAkQ1riXxwKaIflHGSqD8ISrdmjKcg3-QFyTJ6AZti_ER2ak5S3p1xN6wtXS5dHefggV1t_fON_SBFlplIuo/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendrawan, SH., MH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan menyeret lima (5) Pendamping Sosial penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan  Galis dan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk di adili sebagai Terdakwa Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun tahun 2017 - 2020 sebesar Rp4.267.141.769 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sejumlah Rp4.254.165.769 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/109/TT/433.206/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 <br /><br />Kelima Terdakwa (berkas perkara penuntutan masing-masing dilakukan terpisah) itu adalah: 1. Abdul Manab, SH.I Bin Nubeh,; 2. Abdul Ghoffar Azis Bin Bunawi,; 3. Sulaimah Binti Nasik,; 4. Suliha Binti Nasik dan 5. Nurus Zaman, S.Sos. Kelima Terdakwa ini diduga menikmati dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya adalah hak ratusan masyarakat penerima PKH di Kecamatan Galis dan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur<br /><br />Dana PKH yang dikucurkan pemerintah bagi ratusan masyarakat di Kecamatan Galis dan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp4.267.141.769 (PKH tahun 2017 Rp637.220.705. PKH tahun 2018 Rp622.233.281. PKH tahun 2019 Rp1.068.763.367. PKH tahun 2020 Rp1.250.708.838. PKH tahun 2021 Rp688.215.578). <br /><br />Dari jumlah dana PKH yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp4.267.141.769, hanya Rp21.976.000 yang diterima masyarakat penerima PKH. Sementara dana PKH sebesar Rp4.254.165.769 diduga dinikmati oleh para Terdakwa dan menjadi kerugian keuangan/perekonomian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/109/TT/433.206/2022 Tanggal 12 Oktober 2022<br /><br />Itulah sebabnya, JPU Kejari Bangkalan dalam dakwaannya menjerat kelima Terdakwa (Abdul Manab, SH.I Bin Nubeh, Abdul Ghoffar Azis Bin Bunawi, Sulaimah Binti Nasik, Suliha Binti Nasik dan Nurus Zaman, S.Sos) melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Junckto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP<br /><br />Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat adalah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat Indonesia yang kurang mampu atau disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun faktanya justru disalhguanakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBoGgyQd_vZ0sS96yyG_spmgKWbOEqHZA_qslO_rF3y0367vwDwB6deql-2mNGUYLfWhyfCHxipOTYiTYpXRTmAk3GwtOjYYSP0bV-dgGqTGpi9sOZ_D3RymbpruxUDPGdWhKtmYPw4Ojb1w519KkBImRJQkEeYCRRW81UHmXzXrcbSQ1Zc6qzmIIG/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBoGgyQd_vZ0sS96yyG_spmgKWbOEqHZA_qslO_rF3y0367vwDwB6deql-2mNGUYLfWhyfCHxipOTYiTYpXRTmAk3GwtOjYYSP0bV-dgGqTGpi9sOZ_D3RymbpruxUDPGdWhKtmYPw4Ojb1w519KkBImRJQkEeYCRRW81UHmXzXrcbSQ1Zc6qzmIIG/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Andai saja Kejaksaan mapun Kepolisian terjun langsung ke lapangan melakukan pemantauan secara diam-diam kepada masyarakat penerima dana PKH, kasus penyalahgunaan penyaluran dana untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) bisa jadi akan menyeret ratusan pendamping Sosial penerima PKH di berbagai Kecamatan di tanah air. <br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 27 Desember 2022) adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari JPU terhadap Terdakwa Abdul Manab, SH.I Bin Nubeh, Terdakwa Abdul Ghoffar Azis Bin Bunawi, Terdakwa Sulaimah Binti Nasik, Terdakwa Suliha Binti Nasik dan Terdakwa Nurus Zaman, S.Sos (berkas perkara penuntutan masing-masing dilakukan terpisah) dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim I Dewa Gede Suarditha, SH., MH dengan  dibantu dua Hakim anggota yaitu Arwana, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH, Asep Priyatno, SH., MH, Makhfud, SH., MH dan Alarico De Jesus, SH., M.Hum yang dihadiri Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa, diantaranya Zamroni, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Abdul Manab dan Nurus Zaman. Risang  Bima Wijaya mantan Wartawan Radar Surabaya, Penasehat Hukum Terdakwa Suliha Binti Nasik serta dihadiri pula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bangkalan<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa ia Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Galis, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 007.I/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020 dan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 38/3.4/KP.03/1/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021, <br /><br />Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM (yang penuntutannya dilakukan terpisah), saksi SULIHA Binti ALI (yang penuntutannya dilakukan terpisah), saksi SULAIMAH Binti NASIK (yang penuntutannya dilakukan terpisah), saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI (yang penuntutannya dilakukan terpisah) dan saksi SYAMSURI Bin SUYAN (yang penuntutannya dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_SlmHS6hGGgc0wvlgvzBSS5cD9ZwUWr9W7BDL2c-wO2tWxSoPvZZRHyQ16H6F4bOEZCf-IX9M32Jxtubsu_b1oB-uxa2W8kD7IwsVZ4GikGh66C-ZC2-TB50oYKmz_kK1CrB_v2kILzmCdoIW-v_lXgpWDSkmWh0J7aMuzmf1MLA0--nMlYf7WyOB/s1600/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_SlmHS6hGGgc0wvlgvzBSS5cD9ZwUWr9W7BDL2c-wO2tWxSoPvZZRHyQ16H6F4bOEZCf-IX9M32Jxtubsu_b1oB-uxa2W8kD7IwsVZ4GikGh66C-ZC2-TB50oYKmz_kK1CrB_v2kILzmCdoIW-v_lXgpWDSkmWh0J7aMuzmf1MLA0--nMlYf7WyOB/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div>Atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH (selanjutnya disebut Terdakwa) dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga kurang mampu yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana dana bantuan tersebut bersumber dari DIPA Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021<br /><br />Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah berdasarkan sebagai berikut :<br /><br />Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-027.05.1.4403.10/2017 tanggal 07 Desember 2016;<br />Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-027.05.1.4403.10/2018 tanggal 05 Desember 2017;<br />Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-027.05.1.440310/2019 05 Desember 2018  ;<br />Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-027.05.1.440310/2020 tanggal 05 Desember 2019;<br />Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-027.05.1.440310/2021 tanggal 23 November 2020. <br /><br />Bahwa pengusulan penerima bantuan sosial PKH dilakukan oleh Kementerian Sosial R.I berdasarkan data statistik BPS, kemudian data tersebut dikirim ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi basis data statistik. Selanjutnya Kementerian Sosial R.I menerbitkan Surat Keputusan Calon Penerima  Bantuan  Sosial  PKH  yang  kemudian  SK  tersebut  dikirim  ke daerah masing-masing untuk dilakukan validasi oleh Pendamping Sosial. <br /><br />Hasil validasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen PKH (SIM PKH) dan selanjutnya dikirim ke Kementerian Sosial R.I. Data dalam aplikasi SIM PKH yang dikirim tersebut dilakukan validasi kembali oleh Kementerian Sosial R.I dan apabila dinyatakan valid dan memenuhi kriteria maka Kementerian Sosial R.I mengeluarkan Surat Keputusan nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH; <br /><br />Bahwa adapun kriteria komponen atau kategori yang disyaratkan kepada Calon Keluarga Penerima Manfaat (CKPM) dalam memperoleh dana Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut : <br />a.    Kriteria komponen kesehatan meliputi;<br />1.    Ibu hamil/menyusui dan;<br />2.    Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun;<br /><br />b.    Kriteria komponen pendidikan meliputi;<br />1.    Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat;<br />2.    Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat;<br />3.    Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat dan;<br />4.    Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) Tahun;<br /><br />c.    Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi;<br />1.    Lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan;<br />2.    Penyandang Disabilitas Berat.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjue1bFy_W2DfXZpJKlhMCkVu5NFSKWcGyvKU5QZWZf7Qkp_spfjHojl--2f1MYR-6NkeJqKI6X-x65bv4bNy2QhUrkkA26gWLDM7pcRgDpKz_2sb_KUaaxZhGVT1BBuOptlYZaDu9NQfrPWjdkRKR4uY25iXRsxnZx1W7oTBnsO87BK0SiaEKrcCFY/s1600/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjue1bFy_W2DfXZpJKlhMCkVu5NFSKWcGyvKU5QZWZf7Qkp_spfjHojl--2f1MYR-6NkeJqKI6X-x65bv4bNy2QhUrkkA26gWLDM7pcRgDpKz_2sb_KUaaxZhGVT1BBuOptlYZaDu9NQfrPWjdkRKR4uY25iXRsxnZx1W7oTBnsO87BK0SiaEKrcCFY/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Direktur Jaminan Sosial Keluarga telah menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing jumlah KPM PKH untuk Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu, berdasarkan sebagai berikut : <br /><br />Berita Acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017.<br />Berita Acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2017 tanggal 13 Juli  2017.<br />Berita Acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2018 tanggal 16 Januari  2018.<br />Berita Acara Penyelesaian Final Closing KMP EKSISTING (LAMA) Tahap II Tahun 2018 tanggal 07 April 2018.<br />Berita Acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018.<br />Berita Acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap IV Tahun 2018 tanggal 01 September  2018.<br /><br />Berita Acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap I Tahun 2019 tanggal 30 November 2018.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 33 / SK / LJS.JSK.TU / 01 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.475, Tanggal 8 Januari 2019.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 164 / SK / LJS.JSK.TU / 02 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.472, Tanggal 21 Februari 2019.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 216 / SK / LJS.JSK.TU / 03 / 2019  Tentang  Penetapan  Keluarga  Penerima  Manfaat  Program Keluarga Harapan<br />Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 46. Tanggal 16 Maret 2019.<br /><br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 443 / SK / LJS.JSK.TU / 05 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.100, Tanggal 31 Mei 2019.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 509 / SK / LJS.JSK / PR.04 / 7 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 224, Tanggal 4 Juli 2019.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 653 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 9 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.208, Tanggal 6 September 2019. <br /><br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 704 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 09 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 17, Tanggal 30 September 2019. <br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 802 / 3.4 / PR.04 / 11 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Hasil Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 201, Tanggal 27 September 2019.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 21 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.803, Tanggal 3 Januari 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 36 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 0, Tanggal 8 Januari 2020.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg81ZPmi914jKyHnf6j3Pziqjz_3xE6BM2jMOBf4WCa5CINdH0EYVN0NqT_GT0h0McJKrbDBeFhEVXqnDxAwLvPo0XYSc_PJ8veYLEDZmLVZ71wzxbIoAsr8-Re8CrPNX2W_fODi3mkkGmsurzvAazY8KzJ9z5JJwEI0noZbH5EN1bfQFAvz9pcNj-K/s1600/7.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1369" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg81ZPmi914jKyHnf6j3Pziqjz_3xE6BM2jMOBf4WCa5CINdH0EYVN0NqT_GT0h0McJKrbDBeFhEVXqnDxAwLvPo0XYSc_PJ8veYLEDZmLVZ71wzxbIoAsr8-Re8CrPNX2W_fODi3mkkGmsurzvAazY8KzJ9z5JJwEI0noZbH5EN1bfQFAvz9pcNj-K/w548-h640/7.jpg" width="548" /></a></div><br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 131, Tanggal 23 Januari 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 83 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1, Tanggal 30 Januari 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 142 / SK / 3.4 / PR.04 / 02 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 26 Februari 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 197 / SK / 3.4 / PR.04 / 03 / 2020  Tentang  Penetapan  Keluarga  Penerima  Manfaat  Program Keluarga Harapan<br />Tahap II Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 30 Maret 2020.<br /><br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 209 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 6 April 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 227 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 153, Tanggal 3 Januari 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 241 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 17 April 2020.<br /><br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 266 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin V Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 28 April 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 277 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.311, Tanggal 4 Mei 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 293 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 11 Mei 2020.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDnOcrATYmPmCOzFToRsa1lZ6GYAf0mAlGJ60_BqZWEQSswxTE6DQnjZjnBWIkkljvhYR8q_la2PK2XN843nVd3dYD1uCjbSGDh8ANONbYBJk43jpZz3xIep-sZXLBxqrPJewPa_PCRI3G4_H1YVu2_ahc3gpGZa_4e8j9Su6K9Myh_LYMJPLu3Uyy/s1472/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="866" data-original-width="1472" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDnOcrATYmPmCOzFToRsa1lZ6GYAf0mAlGJ60_BqZWEQSswxTE6DQnjZjnBWIkkljvhYR8q_la2PK2XN843nVd3dYD1uCjbSGDh8ANONbYBJk43jpZz3xIep-sZXLBxqrPJewPa_PCRI3G4_H1YVu2_ahc3gpGZa_4e8j9Su6K9Myh_LYMJPLu3Uyy/w640-h376/5.jpg" width="640" /></a></div>Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 329 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahap III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 118, 19 Mei 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 344 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 28 Mei 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 371 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 163, 5 Juni 2020.<br /><br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 375 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang  Penetapan  Keluarga  Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam<br />Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Juni 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 387 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juli Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.363, 11 Juni 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 485 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.487, 14 Juli 2020.<br /><br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 536 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 29 Juli 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 580/ 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.480, 13 Agustus 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 603 / 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 136, 25 Agustus 2020.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh25XTjoqn1RFLV-mFXnJuAw1HcuQ7cPk-hbdL0DveDSilbvuQYWL6liHg0da6GHHkrpPeXNEr_59WaBYzOqxTn5sh4g4XHnUbCB6guYTQbPl61ogtUR_yRGwiWwefVLgzQHUrgv33Jxhyf01VKBRPggzcFifSKJ8qPsdTjErjt5ijBNt_M7_Ac__PS/s1600/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh25XTjoqn1RFLV-mFXnJuAw1HcuQ7cPk-hbdL0DveDSilbvuQYWL6liHg0da6GHHkrpPeXNEr_59WaBYzOqxTn5sh4g4XHnUbCB6guYTQbPl61ogtUR_yRGwiWwefVLgzQHUrgv33Jxhyf01VKBRPggzcFifSKJ8qPsdTjErjt5ijBNt_M7_Ac__PS/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 715 / 3.4 / OT.01 / 9 / 2020 Tentang  Penetapan  Keluarga  Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.572, 23 September 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 774 / 3.4 / OT.01 / 10 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 44, 19 Oktober 2020.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :  13 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.372, 4 Januari 2021.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :  40 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Januari 2021.<br /><br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :  68 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 24, 21 Januari 2021.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :  194 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 3.142, 22 Maret 2021.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :  214 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 210, 29 Maret 2021.<br /><br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :  224 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 130, 1 April 2021.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :  231 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 85, 6 April 2021.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :  234 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 62, 9 April 2021.<br /><br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :  247 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 2, 12 April 2021.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :  248 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 7 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 192, 19 April 2021.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :  319 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 8 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 36, 28 April 2021.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF3iEVAm2SLXkg-gIrfLT2AAy2Y92zDJk8mL2p0gQBw80q5RI7HfSFFalKOO0yviCUgqldRJLXd3xZv9WnKF9YKluedl_d1qys_VOy9SUR8QKO3dTF2mRQrMnC9J-KUl8FiOAK0R3JMnE9nuracwmjM5itD5paRAhHdXZ8oBVax1J4DFUfMclo3kBw/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF3iEVAm2SLXkg-gIrfLT2AAy2Y92zDJk8mL2p0gQBw80q5RI7HfSFFalKOO0yviCUgqldRJLXd3xZv9WnKF9YKluedl_d1qys_VOy9SUR8QKO3dTF2mRQrMnC9J-KUl8FiOAK0R3JMnE9nuracwmjM5itD5paRAhHdXZ8oBVax1J4DFUfMclo3kBw/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :  358 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 10 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 93, 10 Mei 2021.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :  409 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 11 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 140, 19 Mei 2021.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 533 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 942, 2 Juli 2021.<br /><br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 579 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 27, 19 Juli 2021.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 588 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 6, 21 Juli 2021.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 608 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.371, 29 Juli 2021.<br /><br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 621 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.399, 3 Agustus 2021.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 651 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 149, 13 Agustus 2021.<br />Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :  777 / 3.4 / OT.01 / 09 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 9 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 113, 27 September 2021.<br /><br />Bahwa jumlah KPM PKH untuk Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut :   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtIe1tNT9lu-zOIknjLwtfK5ovHGZrhpQ5lznrHbtNFFZTnGjoVoxwffuDVlNLILlUHLOYFNzrOJrZOzLxHBrjAqevTbpg_MZ72voDCxkg9zSbzWMY9TDRjnTRenv-jd4jbrN2hJBaV63mXasnaMltXnESLT2u402PX_htFyNDYvBLyLzACzRDrYNi/s2435/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="305" data-original-width="2435" height="80" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtIe1tNT9lu-zOIknjLwtfK5ovHGZrhpQ5lznrHbtNFFZTnGjoVoxwffuDVlNLILlUHLOYFNzrOJrZOzLxHBrjAqevTbpg_MZ72voDCxkg9zSbzWMY9TDRjnTRenv-jd4jbrN2hJBaV63mXasnaMltXnESLT2u402PX_htFyNDYvBLyLzACzRDrYNi/w640-h80/a.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017, Keluarga Penerima Manfaat didampingi oleh Pendamping Sosial PKH yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH8u4EYHCzShEolfifoiXPTa2r4aYY0iEuUz5VSyVRMzOf7FWuJHxa85kc5r6nhTDbQChQPechrs_sWdrFQE3zfoskO-_fIrNSOCOzGWIs_tsr_6ouen9_IjIn4htPQO8K5vUfRPmcRVWXWSrFEUWt4YbA7tIP3vciNE6VJg-0VLSFPyMCLpfZR_GO/s1600/1..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH8u4EYHCzShEolfifoiXPTa2r4aYY0iEuUz5VSyVRMzOf7FWuJHxa85kc5r6nhTDbQChQPechrs_sWdrFQE3zfoskO-_fIrNSOCOzGWIs_tsr_6ouen9_IjIn4htPQO8K5vUfRPmcRVWXWSrFEUWt4YbA7tIP3vciNE6VJg-0VLSFPyMCLpfZR_GO/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 untuk Kecamatan  Galis,  Kabupaten Bangkalan  berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. dengan lampiran sebagai berikut :    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNpJ5EkdK15YWUgYlXsrkdj5EZdwitvmqSE8-UYvSP5p2KXGRwQutfrYQUGbCR9eHWa4tR4MvYeBxUCy7ua3X7IodWhhPQkoB0M8u-S2QTNo8974NBo23u2X53-7onUtmIGhvtboaLoK-ynrBrtoy9nwbUTXOzpGhrDvZmMYroIbX05hXOvby3Zlxz/s2424/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="175" data-original-width="2424" height="46" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNpJ5EkdK15YWUgYlXsrkdj5EZdwitvmqSE8-UYvSP5p2KXGRwQutfrYQUGbCR9eHWa4tR4MvYeBxUCy7ua3X7IodWhhPQkoB0M8u-S2QTNo8974NBo23u2X53-7onUtmIGhvtboaLoK-ynrBrtoy9nwbUTXOzpGhrDvZmMYroIbX05hXOvby3Zlxz/w640-h46/b.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 untuk Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 007.I/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. dengan lampiran sebagai berikut : <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyQ2BgqQnyVLKwW30cMeyjVxSmPKBZgNXqXW4OEV6HjXVMhq7h87WjvwKaIRXoLjQ5UqAOG8C0ekZsL_EjOHpx4ONr19oZBAJ0rsC9gbaVNU0BoVxP6rk4nLHa_q1Ii-zJld3ACgmwvjlrOs6hReNe0FTxN0ADCu85qldHnqrVcX1AOQV1z3r5rQ-f/s2420/c.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="223" data-original-width="2420" height="58" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyQ2BgqQnyVLKwW30cMeyjVxSmPKBZgNXqXW4OEV6HjXVMhq7h87WjvwKaIRXoLjQ5UqAOG8C0ekZsL_EjOHpx4ONr19oZBAJ0rsC9gbaVNU0BoVxP6rk4nLHa_q1Ii-zJld3ACgmwvjlrOs6hReNe0FTxN0ADCu85qldHnqrVcX1AOQV1z3r5rQ-f/w640-h58/c.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa menjadi Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 dan tahun 2019 untuk Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, namun Terdakwa pada Tahun 2018 secara surat keputusan masih bertugas menjadi pendamping sosial PKH  di Kecamatan Geger namun hasil koordinasi dengan pihak Koordinator Kecamatan Galis Terdakwa diminta untuk menjadi pendamping sosial PKH Kecamatan Galis Desa Kelbung mulai tahun 2018, dengan lampiran sebagai berikut : <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV6GIgAWb5HBsMcM1w_uASKlbiLIezUS9QMatMjta80GIIORerfOGtlp2C2PL1UF6jL7i-_5sWtMNGwQQSyg6jraKBjOThniAM5eNSUGy-YxYbMtiYidd_HMMHW47HJxE_c90-oFogIaVw_8pW7Rzet165DR4DBU-wt3ygv3Y3ws-yEshU0_RaRX7K/s2418/d.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="254" data-original-width="2418" height="68" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV6GIgAWb5HBsMcM1w_uASKlbiLIezUS9QMatMjta80GIIORerfOGtlp2C2PL1UF6jL7i-_5sWtMNGwQQSyg6jraKBjOThniAM5eNSUGy-YxYbMtiYidd_HMMHW47HJxE_c90-oFogIaVw_8pW7Rzet165DR4DBU-wt3ygv3Y3ws-yEshU0_RaRX7K/w640-h68/d.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa menjadi Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 untuk Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1 / 2020  tanggal  02  Januari  2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. dengan lampiran sebagai berikut   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH6pbATMM7Jd7AgxU1dsZZ_wY5Cz2QXJYzReRZypp8XXejyvxJPM7vgXqRjgGmbMTm_V3tX0pi9UuMs2qD3DsugBdArJak9DPNYSuWKTV4UjfQoYt0xAj2PAEtOt5cykuoRvWJbhQSYeuFSCoMP0KtiaB3rNCTxdIYAroHMiLVhKpOq0PcL2iDizgr/s2399/e.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="252" data-original-width="2399" height="68" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH6pbATMM7Jd7AgxU1dsZZ_wY5Cz2QXJYzReRZypp8XXejyvxJPM7vgXqRjgGmbMTm_V3tX0pi9UuMs2qD3DsugBdArJak9DPNYSuWKTV4UjfQoYt0xAj2PAEtOt5cykuoRvWJbhQSYeuFSCoMP0KtiaB3rNCTxdIYAroHMiLVhKpOq0PcL2iDizgr/w640-h68/e.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa menjadi Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021 untuk Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 38/3.4/KP.03/1/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. dengan lampiran sebagai berikut :  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUUHmVD9K_0QxJZeaxSVOV31zercJGojwP_fdNFnfayUnE1WPqAxyMhLvW8KRnYljS45B1CYmtudSNjnPfelB0SL6VNZOq3Cf9FbdGNJB4B52E12dgBlmBTrEOF44Y4bibsbSVVfqOLjHBVWGdg4r2EmqrCjYu4DgH3a4S4-VuLaBh4MN_UdpZaBh8/s2424/f.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="265" data-original-width="2424" height="70" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUUHmVD9K_0QxJZeaxSVOV31zercJGojwP_fdNFnfayUnE1WPqAxyMhLvW8KRnYljS45B1CYmtudSNjnPfelB0SL6VNZOq3Cf9FbdGNJB4B52E12dgBlmBTrEOF44Y4bibsbSVVfqOLjHBVWGdg4r2EmqrCjYu4DgH3a4S4-VuLaBh4MN_UdpZaBh8/w640-h70/f.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 adalah:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoxwuSshGC55CN4bghosq4q0n92UXQqHWMKvUnJe6-nWfqVka-e8dSitREiYLD_oUuYNQIc4qT0B9x1JcpFpir9e867t_BJnxaCLvg0_L7FCrBBSmnYIa8mDtYYV_0krsKZnmvXJ3B030moRSuCqzrv3kmo6g2xuWhih_ed-w__iSvTJ2-qF3gyjtV/s2415/g.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="321" data-original-width="2415" height="86" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoxwuSshGC55CN4bghosq4q0n92UXQqHWMKvUnJe6-nWfqVka-e8dSitREiYLD_oUuYNQIc4qT0B9x1JcpFpir9e867t_BJnxaCLvg0_L7FCrBBSmnYIa8mDtYYV_0krsKZnmvXJ3B030moRSuCqzrv3kmo6g2xuWhih_ed-w__iSvTJ2-qF3gyjtV/w640-h86/g.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGvZwR732pjd8lw0iYnJIyZkVcwJOY9KbGeQ_mKRIZExdKmC91uIfqf9btL0g-ohjXGpZMwFXEPx1laWAPaT6cc-90ycmXx1gcK_9CDZiYdac22G5i9xpDvML8mq--8r9qwNGJsQtmLa0Hicl1nJG3QHJgrA3OHT4dOGPN3XtLArwxuc7yMRVdpuxA/s1600/7.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1369" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGvZwR732pjd8lw0iYnJIyZkVcwJOY9KbGeQ_mKRIZExdKmC91uIfqf9btL0g-ohjXGpZMwFXEPx1laWAPaT6cc-90ycmXx1gcK_9CDZiYdac22G5i9xpDvML8mq--8r9qwNGJsQtmLa0Hicl1nJG3QHJgrA3OHT4dOGPN3XtLArwxuc7yMRVdpuxA/w548-h640/7.jpg" width="548" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tahun 2018 setiap KPM pada Tahap I, Tahap II dan Tahap III menerima bantuan PKH yang jumlahnya sama yakni masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap tahapannya, sedangkan untuk Tahap IV ada KPM yang menerima Rp.266.350,- (dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan khusus untuk KPM yang termasuk dalam Disabilitas Berat dan Lanjut usia menerima Rp.340.350.- (tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah). <br /> <br />Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial R.I Nomor : 02/SK/LJS/01/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019 adalah :    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzpbBmTasRVJwUnV75EgE_fKV9vw3FiiO_erUm0dMNpOc31F5TbmwC0BDysj1g4y_a2UsQWEN0D22fSE-w2C3JL_oybOohyNPrDGbjxoZnK9MOQ9C7kjjw5d4Kb6neEDeDnmaqnquqyFzclfRkSiEViGISkfNmPqPpUX40bGb7HvQ-vJWzVXdJcKRu/s2107/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="833" data-original-width="2107" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzpbBmTasRVJwUnV75EgE_fKV9vw3FiiO_erUm0dMNpOc31F5TbmwC0BDysj1g4y_a2UsQWEN0D22fSE-w2C3JL_oybOohyNPrDGbjxoZnK9MOQ9C7kjjw5d4Kb6neEDeDnmaqnquqyFzclfRkSiEViGISkfNmPqPpUX40bGb7HvQ-vJWzVXdJcKRu/w640-h254/8.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa jumlah bantuan PKH yang diterima KPM pada tahun 2019 bervariasi berdasarkan dari jumlah komponen yang dimiliki oleh masing-masing KPM. Pencairan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada Direktorat Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial R.I di Kabupaten Bangkalan Termasuk wilayah Desa Kelbung Kecamatan Galis dilakukan 4 (empat) Tahap setiap tahunnya dan per gelombang, dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.2 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 54.631, Nominal Rp. 27.315.500.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 2 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 2 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 11,813, Nominal Rp.7.300.425.000,-.<br />Lampiran Surat Perintah Pemindahbukuan Tahap III.4 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 17,634, Nominal Rp. 8.817.000.000,-.<br /><br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.5 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal :  13 Juni 2019, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 66,277, Nominal Rp. 52.176.275.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 5 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 197, Nominal Rp.137.050.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.6 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : Juli 2018, Kabupten Bangkalan, Jumlah KPM 15, Nominal. Rp. 7.500.000,-.<br /><br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.7 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28  Agustus 2018, Jumlah KPM 146, Nominal Rp. 73.000.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 30 Juli 2021, Jumlah KPM 21.412, Nominal Rp. 13.825.650.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Agustus 2021, Jumlah KPM 15.958, Nominal Rp.10.043.025.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2019, Jumlah KPM 2.563, Nominal Rp. 2.169.225.000,-.<br /><br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 11 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 16 Agustus 2021, Jumlah KPM 1.899, Nominal Rp. 1.106.650.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 16 Oktober 2018, Jumlah KPM 71.564, Nominal Rp. 19.086.379.400,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 67.990, Nominal Rp. 39.100.450.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 65.650, Nominal Rp. 47.306.250.000,-.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3zAIUlWfWv0dNFHSye_EmIiXXtIkHqyPZ7L216_H01Wqxqu5T-Wr71twEoTg4Trdhe88ZMSRxelTrIkObzmsJXukfbI5df1lWiRYMRcfJYUdS6TE5htG902Oa7SBGSgDCllbvFlI2iUZGcZpjIwT4-lEzC5Afy_Qz0giZDvF5vApI_hB01OuZVl1D/s1600/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3zAIUlWfWv0dNFHSye_EmIiXXtIkHqyPZ7L216_H01Wqxqu5T-Wr71twEoTg4Trdhe88ZMSRxelTrIkObzmsJXukfbI5df1lWiRYMRcfJYUdS6TE5htG902Oa7SBGSgDCllbvFlI2iUZGcZpjIwT4-lEzC5Afy_Qz0giZDvF5vApI_hB01OuZVl1D/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div>Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.6 Tahun 2019 Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 6, Nominal Rp. 3.250.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 6 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 1.661, Nominal Rp. 1.154.350.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Oktober 2018, Jumlah KPM 119, Nominal Rp. 31.695.650,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Oktober 2019, Jumlah KPM 326, Nominal Rp. 190.200.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 21 Oktober 2020, Jumlah KPM 928, Nominal Rp. 683.375.000,-.<br /><br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap Iv.10 Tahun 2018, Melalui Pt. Bri (Persero) Tbk. Tanggal : 15     November 2018, Jumlah KPM 221, Nominal Rp. 58.863.350,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.10 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 10  Desember 2019, Jumlah KPM 2.845, Nominal Rp. 1.294.375.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.11 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Desember 2018, Jumlah KPM 53, Nominal Rp. 14.190.550,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gel 12-13 Tahun 2021, Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal :  20 Desember 2021, Jumlah KPM 2, Nominal Rp. 725.000,-.<br /><br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Maret 2019, Jumlah KPM 64.895, Nominal Rp. 43.497.575.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Maret 2019, Jumlah KPM 5.994, Nominal Rp. 3.893.950.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Maret 2020, Jumlah KPM 65.534, Nominal Rp. 46.346.900.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 4 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 22 Maret 2021, Jumlah KPM 42.365, Nominal Rp. 28.671.500.000,-.<br /><br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.6 TAHUN 2018, MELALUI PT. BRI (PERSERO) Tbk. TANGGAL : JULI 2018, Jumlah KPM 15, Nominal Rp. 7.500.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 31 Maret 2021, Jumlah KPM 4.731, Nominal Rp. 3.220.300.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 7  April 2021, Jumlah KPM 834, Nominal Rp. 713.535.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal :  20 Maret 2019, Jumlah KPM 219, Nominal Rp. 100.675.000,-.<br /><br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 10 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 April 2021, Jumlah KPM 1.254, Nominal Rp. 832.400.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 13 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 29 April 2021, Jumlah KPM Rp. 908, 746.625.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 14 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 11 Mei 2021, Jumlah KPM 1.358, Nominal Rp. 926.975.000,-.<br /><br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 15 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2021, Jumlah KPM 1.721, Nominal Rp. 1.153.550.000,-.<br /><br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 15 April 2020, Jumlah KPM 65.562, Nominal Rp. 15.443.346.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 27 April 2020, Jumlah KPM 2.181, Nominal Rp. 388.679.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal :  30 April 2020, Jumlah KPM 5, Nominal Rp. 898.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 11 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Mei 2020, Jumlah KPM 642, Nominal Rp. 132.396.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 63.988, Nominal Rp. 15.114.397.000,-.<br />Lampiran Surat Pemidnahbukuan Bulan Mei Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 2.732, Nominal Rp. 505.444.000,-.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitFvW1SNBE06ZdZBQ3vA_zKbCssk0tD_eB4VBUfETDSVXEcMcBs-qo1Z0FEVUQx_YUrnmGEQVzd51QU_KxiZKGSDgDycVvmmRdkxb7IAxUhfG0CLzljWZA79-HH5iZktPciHtjjNaebEt_FWymFjme3v9P63E9XcB2TvtDcuHqRKf-XjAmzbrQUw0H/s1600/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitFvW1SNBE06ZdZBQ3vA_zKbCssk0tD_eB4VBUfETDSVXEcMcBs-qo1Z0FEVUQx_YUrnmGEQVzd51QU_KxiZKGSDgDycVvmmRdkxb7IAxUhfG0CLzljWZA79-HH5iZktPciHtjjNaebEt_FWymFjme3v9P63E9XcB2TvtDcuHqRKf-XjAmzbrQUw0H/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2020, Jumlah KPM 12, Nominal Rp. 2.600.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 26 Mei 2020, Jumlah KPM 1.260, Nominal Rp. 215.776.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 63.375, Nominal Rp. 15.173.447.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 1.623, Nominal Rp. 263.733.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 Juni 2020, Jumlah KPM 3.136, Nominal Rp. 596.382.000,-.<br /><br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juli Gel 9 Tahun 2020, Melalui Pt. Bri (Persero) Tbk. Tanggal : 25 Juni 2020, Jumlah KPM 1.510, Nominal Rp. 286.188.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 63.212, Nominal Rp. 15.134.503.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 7 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 2.723, Nominal Rp. 519.861.000,-.<br /><br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 1.622, Nominal Rp. 263.533.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 10 Agustus 2020, Jumlah KPM 815, Nominal Rp. 182.760.000,-.<br />Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap I Gel 3 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Januari 2021, Jumlah KPM 57.414, Nominal Rp. 37.873.675.000,<br /><br />Bahwa proses penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterbitkan SP2D kesetiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Kementerian Sosial R.I melalui Bank penyalur langsung ke rekening tabungan masing-masing penerima Bantuan Sosial PKH yang telah ditetapkan. Di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan lembaga penyalur yang ditunjuk Pemerintah adalah Bank BRI, <br /><br />Kemudian penyaluran dananya dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari KPPN ke BRI selanjutnya dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) masuk ke rekening masing-masing penerima dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian  penerima dana (KPM) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengambilnya  dengan  menggunakan  ATM  di Mesin  ATM,  Mesin EDC (Electronic Data Capture) di Agen BRILink (Nasabah BRI yang telah bekerjasama dengan BRI) atau penarikan tunai di Bank BRI; <br /><br />Bahwa Terdakwa melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial PKH Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dengan cara sebagai berikut :   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibPHVpOPCvNXecerzIpnccmfSi96A63t9PWvQ-7rDGrAFxDcknBXgZ_lIMqBTFsIfa9hYz3_CPrDaR-BAEqmBj3jueCTPTYKHTtyJpkFJDGcnrr4gnZQ_z5XiIpHj3myJ8ekMQpqHvDVRuw0X1Lz4_UPX4zmH2HP3cun9aGQ8giCgw4uDIIZO4u6HU/s1472/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="866" data-original-width="1472" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibPHVpOPCvNXecerzIpnccmfSi96A63t9PWvQ-7rDGrAFxDcknBXgZ_lIMqBTFsIfa9hYz3_CPrDaR-BAEqmBj3jueCTPTYKHTtyJpkFJDGcnrr4gnZQ_z5XiIpHj3myJ8ekMQpqHvDVRuw0X1Lz4_UPX4zmH2HP3cun9aGQ8giCgw4uDIIZO4u6HU/w640-h376/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berawal pada saat saksi NURUS ZAMAN pertama kali menjabat sebagai Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung Tahun 2017 sewaktu saksi NURUS ZAMAN turun ke Desa Kelbung untuk melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima manfaat, dan meminta izin melaksanakan tugas, saksi NURUS ZAMAN bertemu dengan saksi SYAMSURI, dan saksi SYAMSURI mengatakan kepada saksi NURUS ZAMAN “kamu diam, jangan ikut campur secara mendalam mengenai PKH kalua kamu ikut campur bahaya, kamu harus ikut kata saya” dan saat itu saksi NURUS ZAMAN juga bertemu dengan saksi SAFI’I selaku pendamping sosial PKH Desa Kelbung tahun 2016, saksi SULAIMAH dan saksi KASAN selaku Sekretaris Desa Kelbung di rumah saksi SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung Tahun 2017, <br /><br />pada saat itu saksi SULAIMAH melalui saksi KASAN memberikan data calon penerima manfaat kepada saksi NURUS ZAMAN berupa fotokopi Kartu Keluarga dan juga fotokopi Surat Keterangan KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan Setelah memberikan data tersebut saksi SULAIMAH mengatakan kepada saksi NURUS ZAMAN supaya “sudah jangan turun ke lapangan, nanti kamu bahaya” sehingga dengan adanya bahasa seperti itu saksi NURUS ZAMAN tidak turun ke lapangan untuk melakukan validasi data;<br /><br />Bahwa selanjutnya saksi NURUS ZAMAN mengambil formulir AR (formulir untuk pembukaan rekening PKH) sendiri kepada Bank BRI unit Galis sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) karena ada penambahan data KPM dari yang sebelumnya sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat), selanjutnya formulir AR tersebut oleh saksi NURUS ZAMAN tidak dibagikan kepada para KPM karena pada saat saksi NURUS ZAMAN bawa ke Desa Kelbung ke rumah saksi SYAMSURI yang waktu itu disana ada saksi SYAMSURI, saksi SULIHA, saksi SULAIMAH dan saksi KASAN kemudian saksi SULAIMAH meminta supaya saksi NURUS ZAMAN saja yang mengisi Formulir AR tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh saksi SULAIMAH <br /><br />Akan tetapi oleh saksi NURUS ZAMAN pada saat itu data identitas KPM tidak diisi dan saksi NURUS ZAMAN hanya mengisi identitas saksi NURUS ZAMAN sendiri sebagai informasi kontak darurat setelah diisi kemudian saksi SYAMSURI mengatakan supaya Formulir AR tersebut ditaruh di rumah saksi SYAMSURI saja, jangan diberikan kepada para KPM; <br /><br />Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017 setelah tercetak buku rekening dan kartu kombo PKH dilakukan pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut di rumah saksi SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung, pada saat itu dari pihak dari Bank BRI ada 4 orang yang hadir, yaitu saksi HAFID, saksi ANUGRAH MISMA dan saksi INDRA, setelah itu dilakukan pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH oleh Petugas BRI tersebut akan tetapi yang hadir untuk mengambil buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH bukanlah KPM yang berhak; <br /><br />Sebelum pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH saksi NURUS ZAMAN melihat dan mendengar saksi SULAIMAH dan saksi KASAN  yang  membagikan  Formulir AR tersebut kepada warga lalu saksi SAMSURI mengatakan  kepada  warga  yang  dating  “jangan  ribut,  nanti  akan  saya  bagi  rata”, <br /><br />Kemudian pada saat petugas Bank BRI yaitu saksi HAFID, saksi ANUGRAH MISMA dan saksi INDRA sudah datang dan akan dilakukan pembagian buku rekening dan keluarga   sejahtera/ kartu  ATM  PKH,   saksi   NURUS  ZAMAN   melihat  pada  saat petugas dari Bank BRI memanggil nama-nama orang yang akan diberi buku tabungan dan keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, warga banyak yang bingung ingin maju atau tidak karena memang yang datang  ketika  pembagian  buku  rekening  dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH bukan yang namanya terdaftar sebagai KPM,    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0y54bxvPBSboy33-JICg-x8SvxUkXNUJB8_x257mI_tru7KiFkFlXvar2iXbRnYKPtVbSaiUYqUos3xGCHXS9qmwyjj_YblACxgot9w9il5IKOEjHZ--U1oKfjhFJMqMpYfo19k6NZxIZG1IXMMkv832Vwctq1NtKJzkb1NOasU4FchMyIPbeg9Xd/s1600/7.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1369" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0y54bxvPBSboy33-JICg-x8SvxUkXNUJB8_x257mI_tru7KiFkFlXvar2iXbRnYKPtVbSaiUYqUos3xGCHXS9qmwyjj_YblACxgot9w9il5IKOEjHZ--U1oKfjhFJMqMpYfo19k6NZxIZG1IXMMkv832Vwctq1NtKJzkb1NOasU4FchMyIPbeg9Xd/w548-h640/7.jpg" width="548" /></a></div><br />Kemudian  saksi SYAMSURI  yang  menyuruh  dan menentukan siapa yang bisa maju untuk mengambil buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada petugas Bank BRI lalu pada saat petugas Bank BRI menanyakan apa benar yang maju itu orangnya yang dipanggil maka saksi SULIHA selaku istri dari Kepala Desa Kelbung pada saat itu yang mengatakan kepada petugas Bank BRI bahwa benar itu orangnya sesuai dengan nama yang dipanggil; <br /><br />Setelah pembagian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, warga yang sudah menerima buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut, pada hari itu juga dikumpulkan di samping barat rumah saksi SYAMSURI oleh saksi SULIHA, saksi SULAIMAH dan saksi KASAN kemudian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH diminta kembali oleh saksi SULAIMAH dan diganti dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saksi SULIHA, kemudian setelah semua buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH terkumpul, <br /><br />Selanjutnya dibawa masuk saksi SULIHA ke dalam rumah saksi SYAMSURI, setelah itu pada saat saksi NURUS ZAMAN ingin pulang saksi SULAIMAH mendatangi saksi NURUS ZAMAN dan memberikan 40 (empat puluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH sebagai tanda terima kasih dari saksi SULIHA, bahwa selain saksi NURUS ZAMAN, saksi SULAIMAH juga mendapat 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, saksi KASAN juga mendapat 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH) dan sisanya sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) dikuasai saksi SULIHA dan saksi SYAMSURI tidak dibagikan kepada para KPM PKH yang berhak<br /><br />Pada hari yang sama setelah pembagian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut saksi NURUS ZAMAN dihubungi oleh saksi ABDUL GHOFFAR AZIS selaku Koordinator Kecamatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan yang meminta kepada saksi NURUS ZAMAN sebanyak 5 (lima) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Desa Kelbung Tahun 2017 kemudian saksi NURUS ZAMAN memberikan sebanyak 5 (lima) kartu kombo (ATM PKH) Desa Kelbung Tahun 2017 dan diterima oleh saksi ABDUL GHOFFAR AZIS selaku Koordinator Kecamatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, dengan rincian sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtSQLllRxzt4grUVzd_pGH-1xuRe_hrYfEx7eVhnke6ZcPKUnx74SUAYGbMr-eECe-m17RN3QEBNaCKhnUp1jWne8ImH3eDDm4lpUMySNan72v5Tc-FashzVNDEm003vgJ9u9P3-4Z-4rE7rZJ-_boL6_r_Y2HMXnVVTH7HpJm0GlZWua2a_n48JtI/s2087/9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="682" data-original-width="2087" height="210" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtSQLllRxzt4grUVzd_pGH-1xuRe_hrYfEx7eVhnke6ZcPKUnx74SUAYGbMr-eECe-m17RN3QEBNaCKhnUp1jWne8ImH3eDDm4lpUMySNan72v5Tc-FashzVNDEm003vgJ9u9P3-4Z-4rE7rZJ-_boL6_r_Y2HMXnVVTH7HpJm0GlZWua2a_n48JtI/w640-h210/9.jpg" width="640" /></a></div>Setelah saksi NURUS ZAMAN memberikan 5 (lima) kartu kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Desa Kelbung kepada saksi ABDUL GHOFFAR AZIS selaku Koordinator Kecamatan, kemudian saksi NURUS ZAMAN menguasai sebanyak 35 (tiga puluh lima) kartu kombo (ATM PKH) Desa Kelbung Tahun 2017 dan saksi NURUS ZAMAN juga telah mencairkan dan menggunakan uangnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk kepentingan pribadi saksi NURUS ZAMAN,  lalu setelah  saksi NURUS ZAMAN  digantikan  oleh  Terdakwa selaku Pendamping PKH Desa Kelbung Tahun 2018 saat itu Terdakwa menemui saksi NURUS ZAMAN dan meminta kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Desa Kelbung yang ada pada saksi NURUS ZAMAN yang menurut Terdakwa perintah dari saksi SULAIMAH sehingga kemudian saksi NURUS ZAMAN menyerahkan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada Terdakwa pada Tahun 2018 dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) kartu masih dikuasai saksi NURUS ZAMAN namun ada 2 (dua) kartu yang hilang dan saksi NURUS ZAMAN lupa siapa nama KPM nya;    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRDALV3v7MDrdTr81BMQ3WIunrURi50RSULFDhlssmRrnTcnFuF4eXwbMRc7V62sqLFEJrvZShrNWI8Z9FMBS458aAO2QiaBycM6k1aVZ5fkmY0-hHgfC3EoTMfmc4xqT7ybPUaAKViPl4LtPBOcWotd9szNg4VUMVUNtmO_lO3pxJMjMu3bxVkqM1/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRDALV3v7MDrdTr81BMQ3WIunrURi50RSULFDhlssmRrnTcnFuF4eXwbMRc7V62sqLFEJrvZShrNWI8Z9FMBS458aAO2QiaBycM6k1aVZ5fkmY0-hHgfC3EoTMfmc4xqT7ybPUaAKViPl4LtPBOcWotd9szNg4VUMVUNtmO_lO3pxJMjMu3bxVkqM1/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Setelah itu pada waktu malam hari di Tahun 2017 saksi SYAMSURI dan saksi SULIHA mengajak saksi SULAIMAH untuk mencairkan 162 (seratus enam puluh dua) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH yang kemudian dicairkan di ATM Bank BRI di dekat stadion Bangkalan tetapi saat itu belum bisa diambil uangnya karena isi kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH masih kosong, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi SYAMSURI dan saksi SULIHA mengajak saksi SULAIMAH mencairkan dana tersebut di ATM Bank BRI dekat alun-alun Bangkalan dan yang bisa diambil hanya sekitar 50 (lima puluh) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH. <br /><br />Saksi SULAIMAH telah menguasai 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, saksi SULAIMAH telah menguasai 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu kombo (ATM PKH) dan telah mencairkan dananya untuk kepentingan saksi SULAIMAH sendiri<br /><br />Berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan pengakuan dari saksi NURUS ZAMAN selama melaksanakan tugasnya menjadi Pendamping Sosial PKH Kecamatan Galis Desa  Kelbung  pada  tahun  2017  dari  total  yang dikuasai oleh saksi NURUS ZAMAN sebanyak 35 (tiga puluh lima) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Desa Kelbung, saksi NURUS ZAMAN telah menguasai sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH dan Terdakwa juga telah mencairkan dana bantuan PKH Desa Kelbung tersebut, sisanya sebanyak 6 (enam) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH saksi NURUS ZAMAN tidak mengingat nama KPM nya, adapun barang bukti yang ditemukan dan pengakuan dari saksi NURUS ZAMAN dan pengakuan dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />a. Sebanyak 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH dikuasai saksi NURUS ZAMAN pada tahun 2017 (selama satu tahun) namun pada tahun 2018 diserahkan kepada Terdakwa dan dikuasai oleh Terdakwa, <br /><br />b. Sebanyak 11 (sebelas) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH yang dikuasai saksi NRUS ZAMAN pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, yaitu : <br /><br />Bahwa Terdakwa telah menguasai kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada sebanyak 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH selanjutnya kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut dikuasai secara pribadi oleh Terdakwa dari tahun 2018 – 2021 yang telah dilakukan penarikan dana sejumlah total Rp191.600.000 atas pengakuan dari Terdakwa dengan cara terdakwa melakukan pencairan dan dana tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa berdasarkan bukti print out rekening koran Bank BRI mutasi rekening terhadap 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH yang dikuasai secara pribadi oleh Terdakwa <br /><br /> Bahwa nilai total bantuan dana Program Keluarga Harapan Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang diterima secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan total yaitu sebesar Rp4.267.141.769 ( Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah ) seharusnya dalam pelaksanaanya dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah masuk ke rekening tabungan BRI masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kemudian KPM dapat mengambilnya dengan menggunakan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH di Mesin ATM, Mesin EDC (Electronic Data Capture) di Agen BRILink (nasabah BRI yang telah bekerjasama dengan BRI) atau penarikan tunai di BRI;   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUiQqBsXe86RhYsXvgy_qyGVjquC2M6gPdP7melrUmo3RgbvFJ_HBmjwD34GAHnYN3KBd3ehmMo7-EjQeuMAjKlbj1l7hSaX0o6d9Y7YgpVu5V9v0HtSnD5_1WkzOLjeHmakd9QSP5tNHLADBS2FiI2PXvLo-ybToosSdrP39iSLF7gclfbex7kmrD/s1600/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUiQqBsXe86RhYsXvgy_qyGVjquC2M6gPdP7melrUmo3RgbvFJ_HBmjwD34GAHnYN3KBd3ehmMo7-EjQeuMAjKlbj1l7hSaX0o6d9Y7YgpVu5V9v0HtSnD5_1WkzOLjeHmakd9QSP5tNHLADBS2FiI2PXvLo-ybToosSdrP39iSLF7gclfbex7kmrD/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa selama menjadi Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 tidak pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi PKH kepada KPM PKH, tidak pernah melakukan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, tidak pernah melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya, tidak pernah melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan, tidak pernah melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan; <br /><br />Pada sekitar Bulan Agustus Tahun 2021 setelah saksi SAIFUDDIN dilantik menjadi Kepala Desa Kelbung saksi SAIFUDDIN diminta warga selaku KPM PKH yang menanyakan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH nya, mengetahui hal tersebut saksi SAIFUDDIN membicarakan hal tersebut dengan saksi FAISIYAH yang merupakan istri dari saksi SAIFUDDIN, kemudian saksi FAISIYAH menanyakan kepada Terdakwa selaku pendamping sosial PKH pada saat itu mengenai keberadaaan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan  koordinasi dengan saksi SYAMSURI selaku Kepala Desa yang lama, selanjutnya Terdakwa meminta saksi SAIFUDDIN bersama-sama mengambil buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH di rumah saksi SULAIMAH, <br /><br />Namun pada saat itu saksi SAIFUDDIN meminta saksi MURSIDI untuk mengambil buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut yang ada pada saksi SULAIMAH, setelah bertemu dengan saksi SULAIMAH, saksi lalu saksi SULAIMAH menyerahkan kurang lebih sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH yang dibungkus di kantong plastic yang diterima oleh Terdakwa kemudian diberikan kepada saksi MURSIDI, setelah itu   sebanyak    49 (empat puluh sembilan)   kartu   keluarga    sejahtera/  kartu ATM PKH tersebut diserahkan kepada saksi SAIFUDDIN dan saksi SAIFUDDIN membagikan 49 (empat puluh sembilan) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut kepada yang berhak sesuai daftar KPM melalui kepala dusun; <br /><br />Perbuatan terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang melakukan penguasaan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH serta melakukan penarikan/pencairan terhadap dana Bantuan Sosial PKH yang masuk ke rekening KPM melalui agen BRILink/mitra Perbankan menggunakan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH milik KPM PKH dan juga melakukan pencairan dana melalui penarikan tunai di ATM kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, <br /><br />Sehingga Terdakwa benar-benar tidak melaksanakan pendampingan PKH sebagaimana mestinya yang bertujuan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH mengakibatkan para penerima KPM tidak menerima bantuan PKH sama sekali yang seharusnya dana bantuan tersebut diserahkan seluruhnya dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana mestinya; <br /><br />Perbuatan Terdakwa ABDUL MANAB Bin NUBEH bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, S.Sos, M.Sosio bin M. HAMIM, saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi, saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI, saksi SYAMSURI Bin SUYAN telah bertentangan dengan : <br /><br />• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;<br /><br />• Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 31 ayat (5) huruf a yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH Kecamatan bertugas bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di Kelurahan/Desa/nama lain; huruf b yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH Kecamatan melakukan kegiatan pendampingan PKH di Kelurahan/Desa/nama lain;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiipmzjFsnmZtp2VLtrdGhUV3HDLxv3lL8d29O-p6tdvPf6zlLgXvlmz4-Qa2YnkocSj11HM1Fxp6aSnrzp3MgiRpA1bp3rrfGRgmJOZ_mq2haYJ1arEM2h8zvuO_tPEVLPNOILmyDJbTYEEEqR1rpEh0umbXvkt-Y-K_UyKxjn_uRTBm4ra90UBxbQ/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiipmzjFsnmZtp2VLtrdGhUV3HDLxv3lL8d29O-p6tdvPf6zlLgXvlmz4-Qa2YnkocSj11HM1Fxp6aSnrzp3MgiRpA1bp3rrfGRgmJOZ_mq2haYJ1arEM2h8zvuO_tPEVLPNOILmyDJbTYEEEqR1rpEh0umbXvkt-Y-K_UyKxjn_uRTBm4ra90UBxbQ/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH dalam melaksanakan tugas pendampingan terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; ayat (2) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH; ayat (3) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendamping Sosial; ayat (4) menyatakan bahwa Pendamping Sosial bertugas : huruf a ; memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran; huruf b ; melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; huruf c ; memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.<br /><br />Pasal 50 ayat (1) Peningkatan kemampuan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga; ayat (2) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH; ayat (3) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pendamping Sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.<br /><br />• Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, Bab IV Bagian Ketiga, Larangan (SDM PKH) Pasal 10 poin e, g dan h. huruf e, yaitu larangan melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang serta mengutip, mengurangi, membawa, menyimpan dan/atau menarik uang bantuan  program; huruf g, yaitu larangan memanfaatkan jabatan untuk mendapat keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain; huruf h yaitu menerima hadiah dan/atau imbalan yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas PKH; <br /><br />• Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.JSK. TU/01/2017 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial PKH tahun 2017 pada diktum Kedua : tugas Pendamping Sosial PKH antara lain : Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat kecamatan, aparat pemerintah desa/kelurahan, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan dan masyarakat umum; Menyelenggarakan kegiatan pertemuan awal dan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH; Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya; Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan; Melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan social yang lebih baik bagi seluruh KPM.<br /><br />• Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 007.1/SK/LJS. JSK.TU/01/2018 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial PKH tahun 2018 pada diktum Kedua : tugas Pendamping Sosial PKH antara lain : Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat distrik dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah dan masyarakat umum; Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH; Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan pada waktu yang ditetapkan; Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan; Melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan social yang lebih baik bagi seluruh KPM. Dictum Ketiga angka 4 menyebutkan : PKH berkewajiban Memastikan KPM PKH memperoleh penyaluran bantuan PKH dan program komplementer lainnya.<br /><br />• Keputusan Dirjen perlindungan dan jamsos Nomor : 01/LJS/02/2018 tentang petunjuk teknis penyaluran Bansos PKH dan Nomor : 04/LJS/08/2018 ttg perubahan pertama atas keputusan Dirjen perlindungan dan jamsos Nomor :01/LJS/02/2018. <br />     <br />Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang melakukan penguasaan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH serta mencairkan  dana  kartu kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI dan saksi SYAMSURI Bin SUYAN, mengakibatkan para penerima / KPM PKH tidak menerima bantuan PKH sama sekali yang seharusnya dana bantuan tersebut diserahkan seluruhnya dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana mestinya, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri ataupun orang lain yaitu saksi NURUS ZAMAN, saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI, saksi SYAMSURI Bin SUYAN; <br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI dan saksi SYAMSURI Bin SUYAN tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp4.254.165.769 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Tahun 2017 – 2021 X.700/109/TT/433.206/2022 Tanggal 12 Oktober 2022, dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1.Jumlah Dana Bantuan Sosial PKH Desa Kelbung 2017 s.d 2021 yang diterima sebesar Rp. 4.267.141.769,00 dengan rincian sebagai berikut :<br />2. Jumlah Dana bantuan PKH ( Bulan Juli s.d Agustus 2021 )yang diterima oleh penerima sebesar Rp.21.976.000,00.<br />3. Selisih yang menjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.254.165.769,00 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Lima Pendamping Penerima PKH Kec. Galis Kab. Bangkalan Di Adili Karena Dugaan Korupsi Rp4.2 M

#Dana PKH yang dikucurkan pemerintah bagi ratusan masyarakat di Kecamatan Galis dan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur...

»