Terbukti Korupsi ‘Jual Beli’ Jabatan, Lima Terdakwa Penyuap Bupati Bangkalan Di Vonis 2 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">“Lalu bagaimana dengan “nasib” Mohni (Wakil Bupati), Ketua DPRD, Ketua KPU, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD) dan  Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) Kabupaten Bangkalan???”</span>  </h3></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib3NTgVRItR7fl_ztig7g4Mzdjdat2UsLzrWIYvXXJJeyVYoLdgOFJa33k3-9X19kNkHyUlUaJtf92jQk5tQ0Ccaitdovqa_kM7F6wB_hN1RQjqbaqfA9b5lxdNxxr8O_5Zt3PG3CrTOv5PL089Nm6FM9J3H9Qc6DPyDwZVuyYOhbe9pgH40frNjQ1/s1013/Bangkalan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1013" data-original-width="717" height="490" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib3NTgVRItR7fl_ztig7g4Mzdjdat2UsLzrWIYvXXJJeyVYoLdgOFJa33k3-9X19kNkHyUlUaJtf92jQk5tQ0Ccaitdovqa_kM7F6wB_hN1RQjqbaqfA9b5lxdNxxr8O_5Zt3PG3CrTOv5PL089Nm6FM9J3H9Qc6DPyDwZVuyYOhbe9pgH40frNjQ1/w346-h490/Bangkalan.jpg" width="346" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Anganku jauh melayang diangkasa,</i></div><div style="text-align: justify;"><i>Mimpiku indah seindah bulan purnama<br />Kau janjikan aku mendapat mutiara<br />Ku bayangkan duduk dikursi singga sana<br />Namun yang ku dapat masuk penjara.<br /><br />Terbayang oleh ku hidup berkuasa<br />Namun tak ku sangka malah petaka<br />Mimpi indah ku mejadi derita<br />Yang tak ku lupa sepanjang masa <br />Hidup dipenjara sebagai terpidana</i><br /><br />Kalimat diatas adalah puisi singkat yang berjudul “Mimpi Indah Menjadi Derita” (oleh Jentar. S, 1 Pebruari 2022). Dan barangkali, seperti bunyi puisi diataslah yang ada dibenak lima Terdakwa Korupsi suap Bupati Bangkalan KH. R. Abdul Latif Amin Imron untuk diangkat dan dilantik menjadi Kepala Dinas yaitu ;1. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,; 2. Achmad Mustaqim Kepala Dinas Ketahanan,; 3. Agus Eka Leandy Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur,; 4. Wildan Yulianto Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan dan 5. Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan<br /><br />Ada apa dan mengapa terjadi kasus ‘jual beli’ jabatan? Apakah hanya terjadi di Kabupaten Bangkalan? Atau terjadi juga di semua Kabupaten Kota di Indonesia namun tak terungkap? Apakah karena pembagian jatah yang tidak merata atau uang ‘dengar’ yang tidak kebagian yang menimbulkan “bisik-bisik tetangga” hingga terdengar ke telinga Komisi Pemberantasan Korupsi?”<br /> <br />Yang jelas, kasus Korupsi ‘jual beli’ jabatan di beberapa Kabupaten Kota khususnya di Jawa Timur, bukanlah hal baru terungkap. Sebab dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur, hampir 50 persen atau tepatnya sebanyak 17 Bupati/Walikota dan 1 Kepala Kejaksaan Negeri sudah diseret KPK ke Pengadilan Tipikor untuk diadili. <br /><br />Dari 17 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) ini, 16 diantaranya sudah menjadi Terpidana/Narapidan Koruptor (dan ada pula yang meninggal dalam lapas), sementara 1 Kepala Daerah yaitu Bupati Bangkalan periode 2018 - 2023 yakni KH. R. Abdul Latif Amin Imron masih menjalani persidangan<br /><br />Kasus Korupsi ‘jual beli’ jabatan ibarat suatu benda langka yang gampang-gampang susah untuk dicari namun sewaktu-waktu ada. Dan ketika ada menawarkan dengan harga terjangkau, tak sedikit yang akan yang membelinya.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOY0AzhtEhWWJrvLP1-xy52ZaMNuvKuveLtzVlvB3OPpwghv7dZwEuhSmwHx3AvMcBG7achw0TQOsbVViu3tgAqnYLNvaEUOTTsilADdc_5d9xH7aLnbTxX0mlz8yWkdq8eQH7YcYwQq828AeCkL4ivNgDjy44pKox-l-kV-av9nXwJ9Ejzm7V7Gx_/s758/Terdakwa%20KH.%20R.%20Abd.%20Latif%20Amin%20Imron%20Selaku%20Bupati%20Bangkalan.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="758" data-original-width="512" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOY0AzhtEhWWJrvLP1-xy52ZaMNuvKuveLtzVlvB3OPpwghv7dZwEuhSmwHx3AvMcBG7achw0TQOsbVViu3tgAqnYLNvaEUOTTsilADdc_5d9xH7aLnbTxX0mlz8yWkdq8eQH7YcYwQq828AeCkL4ivNgDjy44pKox-l-kV-av9nXwJ9Ejzm7V7Gx_/w432-h640/Terdakwa%20KH.%20R.%20Abd.%20Latif%20Amin%20Imron%20Selaku%20Bupati%20Bangkalan.png" width="432" /></a></div><br />Pertanyaannya adalah, apakah setiap pengawai negeri spil atau PNS tidak bermimpi atau berharap untuk naik jabatan? Apakah untuk naik jabatan itu seperti kenaikan kelas siswa/i SD hingga SMA atau seperti kenaikan semester bagi masiswa di perguruan tinggi?<br /><br />Namun faktanya, ada ‘penjual dan ada pula pembelinya’. Lalu siapa ‘penjual dan siapa pembelinya’?. Apakah hanya ‘jual beli’ jabatan? Tidak, sebab ada permitaan fee proyek APBD dari beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut<br /><br />Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan saat puluhan kepala daerah (Bupati/Walikota) di Jawa Timur diadili, terungkap bahwa ‘penjual’ jabatan adalah Kepala Daerah (Bupati/Walikota) melalui orang atau pejabat kepercayaannya, dan pembelinya adalah pegawai biasa atau PNS yang belum punya  jabatan, Kepala Seksi (Kasi), Kepala Bidang (Kabid), Camat hingga Kepala Dinas dengan harganya berpariasi, tergantung Kepala Daerah (Bupati/Walikota)<br /><br />Di Kabupaten Nganjuk misalnya. Pada tahun 2017, harga atau nilai rupiah untuk selembar SK (Surat Keputusan) Bupati Nganjuk bagi CPNS (Calon Pegawai Negeri Spil) yang lulus seleksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Spil) atau istilah sekarang ASN (Apratur Spil Negara) adalah bervariasi tergantung Ijazah terakhir yang dimiliki oleh PNS tersebut, <br /><br />Yaitu untuk tingkat SMA atau SMU sebesar Rp50 juta, Diploma (D/Non Gelar) sejumlah Rp60 juta, dan untuk Strata Satu (S1) senilai Rp70 juta. Sedangkan untuk jabatan Camat antara 100 – 200 juta rupiah, dan untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) seharga 1 miliar rupiah.<br /><br />Harga selembar SK Kepala Daerah di Kabupaten Nganjuk tahun 2017 tidak berbeda jauh dengan harga selembar SK Kepala Daerah di Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Madiun<br /><br />Sedangkan di Kabupaten Bangkalan selama tahun 2020 hingga 2022 juga bervariasi antara Rp15 juta untuk jabatan Kasi (Kepala Seksi) hingga Rp250 juta untuk jabatan Kepala Dina dan Direktur BUMD<br /><br />Fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa metode penawaran jabatan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota) di berbagai Kabupaten Kota khususnya di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Bangkalan tidak jauh berbeda yaitu melalui pejabat yang ditunjuk     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp6mz9dekXXsCakhOAPPyYDX6BafHjdW4Qv_Q_3K-j4rSkTgMtftyMXlQZuY41mQ1Vns6XMTnxSUw5FNcf8IWzF4N9yXGayAaaLI7nIRneWkOi-gz_A8e_aBZ26gfjqNXYeikBUYXLZP9C2O6lbFMtNbR1vYaMBegQYzWWuylJ65Q2Rq81SzOnPACc/s640/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="345" data-original-width="640" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp6mz9dekXXsCakhOAPPyYDX6BafHjdW4Qv_Q_3K-j4rSkTgMtftyMXlQZuY41mQ1Vns6XMTnxSUw5FNcf8IWzF4N9yXGayAaaLI7nIRneWkOi-gz_A8e_aBZ26gfjqNXYeikBUYXLZP9C2O6lbFMtNbR1vYaMBegQYzWWuylJ65Q2Rq81SzOnPACc/w640-h346/b.jpg" width="640" /></a></div>Yang terlibat dalam kasus ‘jual beli’ jabatan di Kabupaten tahun 2021 - 2022 dengan tugas masing-masing yaitu; Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKPSDA) atau Kepala BKD,; R. Moh. Taufan Zairinsjah Sekretaris Daerah (Sekda),; Erwin Yoesoef (Kabag Protokol),; Mohni (Wakil Bupati),; R. KH. Abd. Latif Amin Imron (Bupati) dan Diana Kusumawati (dan Ary Suharja serta Mohammad Hasan Faisol) selaku Kontraktor<br /><br />Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala atau Kepala BKD dan R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekda sekaligus menjadi Ketua Panitia seleksi jabatan adalah mencari dan mengumpulkan “calon pengantin” sebagai istilah untuk calon peserta lelang jabatan, sekaligus menyampaikan adanya komitmen fee dari setiap “calon pengantin” jika ingin terpilih<br /><br />Lalu R. Moh. Taufan Zairinsjah mengusulkan Wildan Yulianto untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR, dan Roosli Soeliharjono mengusulkan Agus Eka Leandy untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) sementara Mohni mengusulkan Achmad Mustaqim untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb0OsUT_EvMu_lsG3bzj1JAXlHNY-8UiMhCFFDbHMpVGjdV5zyMmU92kS6eFxN37GlOfjUHzFZGsXqKR4jwWtrFE7eRZ87iBFq1jKka2nU3GufFYonCdglirNUyiCXIvot1-vZ6x5ZCd1idwPk35ucmhZ1Flw9fFhP3fuF3_BbpGbLqYO27-nA8P7i/s640/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb0OsUT_EvMu_lsG3bzj1JAXlHNY-8UiMhCFFDbHMpVGjdV5zyMmU92kS6eFxN37GlOfjUHzFZGsXqKR4jwWtrFE7eRZ87iBFq1jKka2nU3GufFYonCdglirNUyiCXIvot1-vZ6x5ZCd1idwPk35ucmhZ1Flw9fFhP3fuF3_BbpGbLqYO27-nA8P7i/w640-h288/6..jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Terdakwa) mengusulkan dua orang yaitu Salman Hidayat untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Hosin Jamili untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Semua usulan diterima oleh sang Bupati <br /><br />Kemudian R. Moh. Taufan Zairinsjah dan Roosli Soeliharjono menghubungi masing-masing “calon pengantin” tersebut untuk menyatakan kesiapannya dalam proses seleksi jabatan serta menyiapkan komitmen fee untuk diberikan kepada sang Bupati R. Abdul Latif Amin Imron.<br /><br />Untuk “mempercantik rekayasa” atau untuk memenuhi persyaratan pendaftaran dan memudahkan para “calon pengantin” memenangkan seleksi jabatan, Roosli Soeliharjono dan R. Moh. Taufan Zairinsjah meminta kepada para “calon pengantin” untuk mencari peserta pendamping untuk didaftarkan.<br /><br />Atas arahan dari Roosli Soeliharjono, kemudian Terdakwa Wildan Yulianto meminta Alfin Rudiansyah selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan Ikhtiarini Masiswati selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagai calon peserta pendamping dalam seleksi jabatan Kepala Dinas PUPR<br />  <br />Agar Alfin Rudiansyah dan Ikhtiarini Masiswati bersedia didaftarkan sebagai peserta pendamping, Terdakwa Wildan Yulianto menanggung biaya tes kesehatan dan mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoRaUT54I8W3AZAHz5W8WZ1ICl10dT_b1XgjcPviuQCTz4ciThOoOlPxaYwz5_0ib-rbxVrE3NnUpVzYFDW1HDhitVwpgXkJq6zS3fPANcYgjE3akuVSx1-tPH7FgyRhTezXJ5clWxBj0q4oLfQg-Tf6bXYbJ7xhfBpz83HiaH6hKR20i23b6XMwy/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMoRaUT54I8W3AZAHz5W8WZ1ICl10dT_b1XgjcPviuQCTz4ciThOoOlPxaYwz5_0ib-rbxVrE3NnUpVzYFDW1HDhitVwpgXkJq6zS3fPANcYgjE3akuVSx1-tPH7FgyRhTezXJ5clWxBj0q4oLfQg-Tf6bXYbJ7xhfBpz83HiaH6hKR20i23b6XMwy/w288-h640/6.jpg" width="288" /></a></div><br />Sementara Diana Kusumawati (dan Ary Suharja serta Mohammad Hasan Faisol) selaku Kontraktor yang punya hubungan dekat dengan Sekda dan Bupati, ikut berpartisifasi  membantu Terdakwa Wildan Yulianto untuk memberikan komitmen fee kepada Bupati<br /><br />Sedangkan Erwin Yoesoef (Kabag Protokol) menerima uang dari setiap “calon pengantin” dan kemudian diberikan kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron. <br /><br />Lalu uang terkumpul dari hasil ‘jual beli’ jabatan itu tidak hanya ke Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Terdakwa) melainkan mengalir juga ke Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan sebesarsatu miliar rupiah, ke Ketua KPU Kabupaten Bangkalan sebesar Rp150 juta dan membayar hutang mantan Bupati Bangkalan periode 2003 - 2013 yang tertangkap tangan KPK pada tahun 2013 yaitu Alm. KH. Fuad Amin, kakak kandung R. Abdul Latif Amin Imron (Terdakwa)<br /><br />Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana “nasib” Mohni (Wakil Bupati), Ketua DPRD, Ketua KPU, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD) dan  Erwin Yoesoef (Kabag Protokol) Kabupaten Bangkalan???” <br /><br />Bagaiamana pula “nasib” M. Sodiq, salah satu wartawan di Bangkalan yang kabarnya saat ini menjabat di komisi informasi (KI) Kabupaten Bangkalan periode 2019 - 2023???. Menagapa? Karena pada tahun 2020, M. Sodiq ditugaskan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Terdakwa) untuk mengatur pelaksanaan lelang Pengadaan Barang dan Jasa di 12 SKPD atau OPD Pemkab Bangkalan, diluar paket pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan serta mengumpulkan fee dari para kontraktor yang besarnya 10 persen dari nilai kontrak dengan total fee berupa uang yang terkumpul sebesar Rp11.5 miliar<br /><br />Tidak hanya itu, bagaimana dengan 9 pejabat lain di Kabupaten Bangkalan yang diangkat dan dilantik oleh Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Terdakwa) dengan memberikan sejumlah uang, yaitu;<br /><br />1. Moawi Arifin Kepala Dinas Perhubungan sebesar Rp150.000.000 <br />2. Wibowo Suharta Kepala Dinas Sosial, sebesar Rp150.000.000 <br />3. Anang Yulianto Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp100.000.000 <br />4.Iskandar Ahadiyat  Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp100.000.000 <br />5. Andang Pradana Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp50.000.000 <br />6. Abdul Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp150.000.000 <br />7. Eko Setiawan Kepala BPPD sebesar Rp100.000.000<br />8. Nunuk Kristiani Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp100.000.000 <br />9. Ahmad Roniyun Hamid Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp100.000.000<br /><br />Apakah KPK akan menyeret ke 9 pejabat Kabupaten Bangkalan ini (Moawi Arifin, Wibowo Suharta, Anang Yulianto, Iskandar Ahadiyat, Andang Pradana, Abdul Kepala, Eko Setiawan, Nunuk Kristiani dan Ahmad Roniyun) sebagai Tersangka dalam perkara Korupsi ‘jual beli’ jabatan?<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK mengatakan bahwa untuk sementara ini masih fokus dalam perkara Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan dan setelah itu barulah dapat memberikan penjelasan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan<br /><br />“Untuk sementara ini masih fokus untuk perkara Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati. Nanti setelah itu barulah dapat memberikan penjelasan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan,” kata salah seorang JPU KPK <br /><br />Sementara yang dilakukan Moawi Arifin, Wibowo Suharta, Anang Yulianto, Iskandar Ahadiyat, Andang Pradana, Abdul Kepala, Eko Setiawan, Nunuk Kristiani dan Ahmad Roniyun, sama dengan yang dilakukan oleh kelima (5) Kepala Dinas yang dilantik tahun 2022 yaitu; 1. Salman Hidayat,; 2. Achmad Mustaqim,; 3. Agus Eka Leandy,; 4. Wildan Yulianto, dan 5. Hosin Jamili yang sudah diadili dan dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi serta dijatuhi hukuman (Vinis) pidana penjara antara dua (2) hingga dua (2) tahun dan satu (1) bulan   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuIwWoWmcF1_EzTelrnWCxnhjU_tHnmAjfWFDSa-RlwZ6hm_eRYX8HAerrLQXPVWPfjNZ8DZNxtzuw2kXHmyUK-ex3UjGdIrfEtyusX4KjfPea83nU4hWm1yP7inN6yH-rmJxtbezIc7I_yPOMfszaOw_O2tzTHj0oA-6dwXg1rLRooBAR06uog2Kx/s1599/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuIwWoWmcF1_EzTelrnWCxnhjU_tHnmAjfWFDSa-RlwZ6hm_eRYX8HAerrLQXPVWPfjNZ8DZNxtzuw2kXHmyUK-ex3UjGdIrfEtyusX4KjfPea83nU4hWm1yP7inN6yH-rmJxtbezIc7I_yPOMfszaOw_O2tzTHj0oA-6dwXg1rLRooBAR06uog2Kx/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Sebelumnya, JPU KPK menuntut kelima Terdakwa pidana penjara yaitu;<br />1. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp125 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />2. Achmad Mustaqim selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />3. Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />4. Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa Salman Hidayat, Terdakwa Achmad Mustaqim, Terdakwa Agus Eka Leandy, Terdakwa Wildan Yulianto dan Terdakwa Hosin Jamili terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a (furuf b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ6Ar0Mkw1EK9zLU4oU2mTDZXxg7daWiunbAAavtPoLYTYcQy2rCRWmaP58iHNp_Fplj4QKHQig35ebisz5m7tpR6azUuzh1FjQLAPEvC-PaXtMpMMq833rsx8z4HP_53xqFnKynfOyUSlJRWGwyr3RscuMvGjzZHnpGWEyzRQCcvlHHlXpbSn_ckY/s640/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ6Ar0Mkw1EK9zLU4oU2mTDZXxg7daWiunbAAavtPoLYTYcQy2rCRWmaP58iHNp_Fplj4QKHQig35ebisz5m7tpR6azUuzh1FjQLAPEvC-PaXtMpMMq833rsx8z4HP_53xqFnKynfOyUSlJRWGwyr3RscuMvGjzZHnpGWEyzRQCcvlHHlXpbSn_ckY/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan JPU KPK. Namun untuk hukuman pidana penjara, Majelis Hakim memberikan keringan hukuman masing-masing tiga (3) bulan. Sehingga empat (4) Terdakwa yaitu Terdakwa Salman Hidayat, Terdakwa Achmad Mustaqim, Terdakwa Agus Eka Leandy, Terdakwa Wildan Yulianto dihukum pidana penjara masing-masing selama dua (2) tahun. Sedangkan Terdakwa Hosin Jamili dijatuhi hukuman lebih berat satu (1) bulan menjadi dua (2) tahun dan satu (1) bulan<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap kelima Terdakwa (Salman Hidayat, Achmad Mustaqim, Agus Eka Leandy, Wildan Yulianto dan Hosin Jamili, dalam berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh Majelis Hakim secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 08 Mei 2023) dengan Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Maya Yunita Sari Hidayat, SH., MH, Prastana Yustianto, SE., SH., MH, Fitri Indriyaty, SH., MH dan Sikan, S.Sos., SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa, diantaranya  Baktiar dkk serta dihadiri pula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) KPK Jakarta<br />  <br />Persidangan berlangsung dalam V session, yang pertama adalah putusan terhadap Terdakwa Hosin Jamili, lalu putusan terhadap Terdakwa Achmad Mustaqim, kemudian putusan terhadap terdakwa Agus Eka Leandy, Terdakwa Wildan Yulianto dan putusan terhadap Terdakwa Salman Hidayat<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Hosin Jamili (Terdakwa Agus Eka Leandy) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagai bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwavIm9xxV4d-slUCe6-G_qrQ9P9zxWHedwgFenAXtdWeMtHzTD4g9O_xXFi4nkBXawO1XwnOAHsX-Srx8VfB6DfGJpTQQAenkgL5sSK5BMQzIojcFntsjMtjXBA-kLEr9wxU5_KOTYUgwqeBs3cXd0rBKFL7OrKfoKYgdQO0WKWd8SoKAhYz6ylv2/s1013/Bangkalan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1013" data-original-width="717" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwavIm9xxV4d-slUCe6-G_qrQ9P9zxWHedwgFenAXtdWeMtHzTD4g9O_xXFi4nkBXawO1XwnOAHsX-Srx8VfB6DfGJpTQQAenkgL5sSK5BMQzIojcFntsjMtjXBA-kLEr9wxU5_KOTYUgwqeBs3cXd0rBKFL7OrKfoKYgdQO0WKWd8SoKAhYz6ylv2/w452-h640/Bangkalan.jpg" width="452" /></a></div>Sedangan Terdakwa Achmad Mustaqim, Terdakwa Agus Eka Leandy, Terdakwa Wildan Yulianto Terdakwa Salman Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagai bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka haruslah dijatuhui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya<br /><br />“MENGADILI: Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Hosin Jamili oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dan satu (1) bulan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan<br /><br />Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH<br /><br />Setelah membacakan putusan terhadap Terdakwa Hosin Jamili, Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH membacakan putusan terhadapa Terakwa Achmad Mustaqim, Terdakwa Agus Eka Leandy, Terdakwa Wildan Yulianto dan Terdakwa Salman Hidayat secara berturut-turut dengan pidana penjara masing-masing selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, kelima Terdakwa maupun JPU KPK sama-sama mengatakan “pikir-pikir”. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi ‘Jual Beli’ Jabatan, Lima Terdakwa Penyuap Bupati Bangkalan Di Vonis 2 Tahun Penjara

“Lalu bagaimana dengan “nasib” Mohni (Wakil Bupati), Ketua DPRD, Ketua KPU, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Roosli Soeliharjono (Plt. Kep...

»

dr. Nunuk Kristiani Direktur RSUD Bangkalan Mengakui Ada Setoran Uang Setiap Bulan Ke Bupati Yaitu Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Selain pengakuan dari dr. Nunuk, hal yang sama juga diakui Roosli Soeliharjono Plt. Kepala BKD, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda) dan Erwin Yoesoef (Kabag Protokol) Kabupaten Bangkalan juga mengakui hal yang sama sekalipun dibantah oleh Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron namun para saksi tetap pada keterangannya hingga Tedakwa diingatkan oleh Majelis Hakim#</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirOKMt0eXFKiWsdGJwRG2XW-hA59GyIS0igLJn1DW-FgQ-pnufbn3kXc68-F9Twg_Gsa-yGB93XTkLexaru43thUE2QPhrVw8MIbmu7tj6La9uWO3REkYuvXuNrilpM7huFzZrptZtG8ER7x33PIWy2d1xsDvwCone_2hD6YU63h38raAIbadorwnx/s700/nUNUK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="341" data-original-width="700" height="312" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirOKMt0eXFKiWsdGJwRG2XW-hA59GyIS0igLJn1DW-FgQ-pnufbn3kXc68-F9Twg_Gsa-yGB93XTkLexaru43thUE2QPhrVw8MIbmu7tj6La9uWO3REkYuvXuNrilpM7huFzZrptZtG8ER7x33PIWy2d1xsDvwCone_2hD6YU63h38raAIbadorwnx/w640-h312/nUNUK.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />dr. Nunuk Kristiani, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan mengakui adanya setoran setiap bulan sebesar Rp20 juta yang diserahkan ke Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan, namun sejak Juni 2022 setoran itu tidak lag diberikan. Setoran rutin tersebut menurut dr. diambil dari uang pribadinya. Namun dalam dakwaan JPU KPK menjelaskan bahwa uang setoran ke Terdakwa adalah diambil dari Jaspel (Jasa pelayanana) rumah sakit<br /><br />“Ya, setiap bulan dua puluh juta. Kalau nggak dikasih ditagih. Pernah ngga setor dua bulan,” kata dr. Nunuk Kristiani kepada Majelis Hakim<br /><br />Selain setoran rutin, ternyata dr. Nunuk Kristiani yang saat ini menjabat sebagai Asisten II,  juga mengakui memberikan uang sebesar Rp100 juta setelah beberapa waktu dirinya dilantik oleh Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan, dimana uang itu untuk membayar hutang dana kampanye Terdakwa pada tahun 2018 ke Muhammad Fahad selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Pengakuan dr.Nunuk Kristiani ini tak jauh beda dengan surat dakwaan JPU KPK terhadap Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan<br /><br />“Waktu seleksi tidak ada tapi setelah pelantikan diminta,” ucap dr. Nunuk Kristiani kepada Majelis Hakim  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzcWWfjftwY-npKigEQ2UAM8EvdIPo1uqo5YFHhc93ynUYEb766-qgMdsUGMTNhuUGcmvSrqgAVZr9JZcl00KuJDeGR-vYco23H459z9NdwF4Bau2Nqn3-FS4ljC9df3b3x_5fpesDHUwpdJLXPt8R_-vNiQtNoi6N9lbKsVY7BwGHPQEMseM_MsM/s1080/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPzcWWfjftwY-npKigEQ2UAM8EvdIPo1uqo5YFHhc93ynUYEb766-qgMdsUGMTNhuUGcmvSrqgAVZr9JZcl00KuJDeGR-vYco23H459z9NdwF4Bau2Nqn3-FS4ljC9df3b3x_5fpesDHUwpdJLXPt8R_-vNiQtNoi6N9lbKsVY7BwGHPQEMseM_MsM/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Pejabat dilingkungan Kabupaten Bangkalan yang dilantik oleh Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan pada tahun 2020 selain dr. Nunuk Kristiani adalah Moawi Arifin (Kepala Dinas Perhubungan, memberikan uang sebesar Rp150 juta), Wibowo Suharta (Kepala Dinas Sosial, memberikan uang sebesar Rp150 juta), Anang Yulianto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup, memberikan uang sebesar Rp100 juta), Iskandar Ahadiyat (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, memberikan uang sebesar Rp100 juta), Andang Pradana (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, memberikan uang sebesar Rp50 juta), Abdul (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, memberikan uang sebesar Rp150 juta), Eko Setiawan (Kepala BPPD, memberikan uang sebesar Rp100 juta) dan Ahmad Roniyun Hamid (Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan, memberikan uang sebesar Rp100 juta) <br /><br />Pengakuan dr. Nunuk Kristiani ini diungkapannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 09 Mei 2023) saat dihadirkan oleh JPU KPK dan dimita keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan Korupsi suap “jual beli” jabatan tahun 2019 2020, 2021 - 2022  dan penerimaan fee proyek yang totalnya sebesar Rp15.661.323.263 dengan Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan periode 2018 - 2023<br /><br />Selain dr. Nunuk Kristiani, JPU KPK juga menghadirkan R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda) dan Erwin Yoesoef (Kabag Protokol) Kabupaten Bangkalan karena pada persidangan Selasa, 02 Mei 2023 tidak jadi memberikan keterangan karena sidangnya ditunda, kecuali Roosli Soeliharjono Plt. Kepala BKD sudah memberikan keterangan namun kembai dihadirkan<br /><br />Persidangan berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cankra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 09 Mei 2023) dengan agenda mendengarkan keterangan keempat saksi tersebut diatas yang dihadirkan oleh JPU KPK kehadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc, dan hadirpula dalam persidangan Tim Penasehat Hukum para Terdakwa, Suryono Pane, SH., MH, dkk serta dihadiri pula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) KPK Jakarta  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM3x3NiswgCsbs-Zbm9fcUcJr66RLgYVGMRVmxyMCwjOiZbMu-HMIN_4xBlVilQzo_sfCTgUxtxbA5t4khcli3XA7qeLYJvO2y99d0PDgba3fSgPo3ZKbhJpk-EiSHr8Pl5_A-SVDUtcI5-ViNY0vUR0dQh2SyYigOufHQP8eBZ-BM5EvCtTUoB2hH/s1080/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM3x3NiswgCsbs-Zbm9fcUcJr66RLgYVGMRVmxyMCwjOiZbMu-HMIN_4xBlVilQzo_sfCTgUxtxbA5t4khcli3XA7qeLYJvO2y99d0PDgba3fSgPo3ZKbhJpk-EiSHr8Pl5_A-SVDUtcI5-ViNY0vUR0dQh2SyYigOufHQP8eBZ-BM5EvCtTUoB2hH/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div>Pengakuan dr. Nunuk Kristiani terkait pemberian uang kepada Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan, juga dikaui oleh R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda) dan Erwin Yoesoef (Kabag Protokol) Kabupaten Bangkalan<br /><br />R. Moh. Taufan Zairinsjah atau yang akrab disapa Taufan ini kepada Majelis Hakim menjelaskan, kalau dirinya juga memberikan sejumlah uang pada saat pengangkatan dan pelatikannya sebagai Sekda<br /><br />“Sebagai Sekda sejak tahun 2020 samapi sekarang. Pada saat itu ada tiga orang sebagai calon. Saya memberikan dua ratus kepada Pak Bupati setelah pelantikan,” ucap Taufan kepada Majelis Hakim mejawab pertanyaan JPU KPK <br /><br />Calon Sekda Kabupaten Bangkalan yang dimaksud Taufan adalah Puguh Santoso yang menjabat sebagai Kepala dinas pertanian dan Ismed Efendi sebagai Asisten Pemerintah dan kesejahteraan. Namun Taufan tidak menjelaskan apakah kedua sahabatanya itu juga memberikan uang atau tidak, dan JPU KPK juga memang tidak menanyakakkan hal itu<br /><br />Pengakuan Taufan di “Ia” kan Erwin Yoesoef yang diperintah Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan untuk menerima titipan dari Taufan maupun dari yang lainnya yang kemudian uang tersebut diserahkan Erwin Yoesoef kepada Bupati<br /><br />“Saya tidak mengetahui apa isinya, saya hanya menerima dan saya serahkan ke Pak Bupati,” kata Erwin kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Zso0pDHrUaI4Khz5EoNZ48RCOCW5p-_tbyJt37tpJFWU5Jmu14mtREBgvGMH1lN64-CI1O6YPOEziTD3PhoQyUfZswKas1JD-Vsgp0cslyZxdXOF3gQxRx2TYw-YV53CupSL2zun8oPfLpL3-qMLsNmQBvuwCQltjnNoGtGb5RP9Hh8o0bkOFDmA/s1080/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="1080" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Zso0pDHrUaI4Khz5EoNZ48RCOCW5p-_tbyJt37tpJFWU5Jmu14mtREBgvGMH1lN64-CI1O6YPOEziTD3PhoQyUfZswKas1JD-Vsgp0cslyZxdXOF3gQxRx2TYw-YV53CupSL2zun8oPfLpL3-qMLsNmQBvuwCQltjnNoGtGb5RP9Hh8o0bkOFDmA/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Pada sidang sebelumnya (Selasa, 02 Mei 2023), Roosli Soeliharjono Plt. Kepala BKD atau yang disapa Nono ini kepada Majelis Hakim menjelaskan, bahwa setiap promosi dan mutasi jabatan harus membayar sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi<br /><br />“Eselon III tiga puluh juta, eslon IV dua puluh juta dan itu sejak 2020,” kata Nono terus terang kepada Majelis Hakim<br /><br />Nono menjelaskan, bahwa sebahagian uang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang Bupati sebelumnya yaitu Fuad Amin Imron (alm), kakak kandung Terdakwa dan sebahagian diserahkan langsung oleh Nono kepada Terdakwa selaku Bupati<br /><br />“Ada rekap, cuma Pak Bupati kadang ngambil kadang tidak karena sebagian untuk melunasi hutangnya pak Fuad, kalau yang seratus juta saya serahkan sendiri ke Pak Bupati di Pendopo,” jawab Nono terus terang<br /><br />Apa yang disampaikan Taufan, Nono dan Erwin tidak jauh beda saat memberikan keterangan untuk lima Terdakwa dalam perkara yang sama yang sudah dijatuhi hukuman (vonis) pidana penjara oleh Majelis Hakim yang sama pada, pada Senin, 08 Mei 2023<br /><br />Kelima Terdakwa itu adalah 1. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,; 2. Achmad Mustaqim Kepala Dinas Ketahanan,; 3. Agus Eka Leandy Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur,; 4. Wildan Yulianto Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan (keempat Terdakwa di vonis pidana penjara masing-masing selama 2 tahun) dan 5. Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan (di vonis pidana penjara selama 2 tahun dan 1 bulan)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu91HB0dBRZJMgtUhQHeyVs4ooJu5X7KIlP-TU7J-T75pofNarKVwmVEWySjxcQm18BoxZLvkiTK4AJWh396JhZChdV0V0saaZg8oMFmob2c7CP6PeZ-jLmfSBpgzZ9_jPqOsn_GFLq8tjiT-3DK6_vKB7ATfw7oBzQ0fPgvJE_k6jFuwKKDODRn9Y/s640/sekda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu91HB0dBRZJMgtUhQHeyVs4ooJu5X7KIlP-TU7J-T75pofNarKVwmVEWySjxcQm18BoxZLvkiTK4AJWh396JhZChdV0V0saaZg8oMFmob2c7CP6PeZ-jLmfSBpgzZ9_jPqOsn_GFLq8tjiT-3DK6_vKB7ATfw7oBzQ0fPgvJE_k6jFuwKKDODRn9Y/w640-h360/sekda.jpg" width="640" /></a></div>Atas keterangan keempat saksi, dengan terkesaan emosi Terdakwa membantah dan tidak mengakui menerima uang atau bahkan tidak memerintahkan para saksi. Karena Terdakwa tidak mekaui, Terdakwapun diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim dengan tegas<br /><br />“Saudara bolehlah tidak mengakui tapi ini riil dan saksi sudah disumpah. Boleh saudara tidak mengakui tapi ini beresiko pada saudara sendiri. Jadi Majelis Hakim berhak untuk mengingatkan saudara. Jadi tahan dulu emosi sahdara baru bicara,” kata Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan tegas<br /><br />Sekalipun Terdakwa tidak mengakui dan membantah dengan tegas, keempat saksi tetap pada keterangannya di persidangan dihadapan Majelis Hakim. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor dr. Nunuk Kristiani Direktur RSUD Bangkalan Mengakui Ada Setoran Uang Setiap Bulan Ke Bupati Yaitu Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron

#Selain pengakuan dari dr. Nunuk, hal yang sama juga diakui Roosli Soeliharjono Plt. Kepala BKD, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda) dan Erwin...

»

Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH Mengadukan Penyidik Polda NTB, Team Audito dan Ang San San Ke Kapolri

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH:</u></b> “Penyitaan yang dilakukan penyidik menyalahi aturan karena yang diminta ijin penyitaan ke PN Sumbawa hanya lima tetapi yang disita ada enam tanpa menunjukan bukti penyitaan dari PN”. </span>    </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwSkgVRIoLsbj7p_sjAGfv-CfzBqWQwDn1nFeowx8T8vKfdEI_85iX2w9aLMoE3a040MEAu4FCyxJdsrLaEGfQv9uQ84QgwbDdNMO1b7yEtWMbwv0QvswackzdiIYbNk_FXG9DFWjm2QK2oE4IDuELjuf5AJn8jUg30DZszYXWCDndDHQZ1rpDurB5/s600/Sahran,%20SH.,%20MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="600" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwSkgVRIoLsbj7p_sjAGfv-CfzBqWQwDn1nFeowx8T8vKfdEI_85iX2w9aLMoE3a040MEAu4FCyxJdsrLaEGfQv9uQ84QgwbDdNMO1b7yEtWMbwv0QvswackzdiIYbNk_FXG9DFWjm2QK2oE4IDuELjuf5AJn8jUg30DZszYXWCDndDHQZ1rpDurB5/w640-h466/Sahran,%20SH.,%20MH.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />No viral no justice. “Tidak viral tidak ada keadilan, dan mencari keadilan itu ibarat mencari jarum di kedalaman air yang berlumpur”. Ungkapan inilah yang seringkali terucap dari masyarakat ketika dirinya menghadapi proses hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum salah satunya dialami oleh Ny. Lusy, seorang warga Jalan Kartini, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) <br /><br />Ny. Lusy saat ini sedang mencari keadilan bila masih ada tersisa atas beberapa kasus yang dialaminya mulai dari raibnya tanah seluas 1.9 ha yang diduga melibatkan mafia tanah dan sudah membuat laporan ke Polres hingga Mabes Polri namun tak kunjung ada titik terangnya.<br /><br />Dan kini Ny. Lusy kembali mencari keadilan yang tersisa bila masih ada terkait penyitaan barang bukti yang diduga tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku oleh penyidik Polda NTB atas laporan Ang San San, mantan istri almarhum Almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya adik kandung Ny. Lusi, dengan membuat surat pengaduan ke Kapolri atas tindakan penyidik Polda NTB<br /><br />Untuk kasus ini, Ny. Lusy mempercayakan kepada Kuasa Hukumnya, Sahran, SH., MH dan Sahli, SH yang berkantor di Jalan Raya Geguntur Kota Mataram Nuasa Tenggara Barat. Hal itu diakui Sahran, SH., MH saat dihubungi team beritakorupsi.co melalui telepon seluler pada Minggu, 07 Mei 2023<br /><br />Menurut Sahran, bahwa dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolri melalui Kapolda NTB adalah terkait tindakan penyidik Polda NTB atas penyitaan barang bukti berupa 3 buah BPKB, 1 unit sepeda motor dan 2 unit mobil yang dilakukan oleh penyidik Polda NTB pada tanggal 13 Maret 2023 tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku maupun team audor termasuk  Ang San San selaku pelapor<br /><br />“Penyitaan yang dilakukan penyidik menyalahi aturan karena yang diminta ijin penyitaan ke PN Sumbawa hanya lima tetapi yang disita ada enam tanpa menunjukan bukti penyitaan dari PN ke klien kami dan penyidik tidak menghiraukan ketika Ny. Lusy meminta waktu ke penyidik untuk menunggu Kuasa Hukumnya” ujar Sahran<br /><br />“Kami menemui bagian Humas PN Sumbawa yang menjelaskan bahwa ijin yang diminta penyidik adalah untuk lima barang bukti, tapi faktanya yang disita ada enam. Semua dari awal sudah kami jelaskan dalam surat pengaduan termasuk prosedur yang dilakukan oleh team uaditor maupun terkait laporan pelapor (Ang San San),” kata Sahran  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcNZ95YIt1ifGmxqeOOvEGf9juSOrfQCcXfFxVS14V3lXja6M8Pxe-dj7KnfGtLVgb0e_knHsEG65x-RGCzd1wCQFtD1_aY1pzQx48KSiQdV3qFezCAE9H_k3eknwirPENi_Fy7QoJcKpPjx9VybbuKvBdpUadOBKh63lulV8KkmeJkoU8QaB6fvAI/s600/Sahran,%20SH.,%20MH.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="600" height="291" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcNZ95YIt1ifGmxqeOOvEGf9juSOrfQCcXfFxVS14V3lXja6M8Pxe-dj7KnfGtLVgb0e_knHsEG65x-RGCzd1wCQFtD1_aY1pzQx48KSiQdV3qFezCAE9H_k3eknwirPENi_Fy7QoJcKpPjx9VybbuKvBdpUadOBKh63lulV8KkmeJkoU8QaB6fvAI/w400-h291/Sahran,%20SH.,%20MH.jpg" width="400" /></a></div>Dalam surat pengaduan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH dan Sahli, SH kepada Kapolri dan Kabid Propam Mabes Polri melalui Kapolda NTB dijelaskan;<br /><br />1. Bahwa antara terlapor (Ny. Lusy) dan pelapor (Ang San San) sebelumnya terikat persaudaraan karena pelapor menikah dengan adik kandung dari terlapor yang bernama Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) sebagaimana pencatatan sipil Kota Mataram dalam kutipan akta perkawinan Nomor 41/C/KM/2006, namun pernikahan tersebut telah putus karena perceraian pada tanggal 19 Januari 2020 sebagaimana kutipan akta cerai Nomor 5271-CR-09012020-0001. Dan selama pernikahan, pelapor tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan. Maka secara hukum keperdataan tidak ada lagi hubungan keluarga dengan terlapor<br /><br />2. Bahwa Slamet Riyadi kuantanaya meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2021 sebagaimana akta kematian/surat keterangan kematian Nomor: 474.36/V/2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kelurahan Bugis<br /><br />3. Bahwa selama terkait pernikahan antara pelapor dengan Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum) telah membuat atau mendirikan Commaditaire Vennootschap (CV) yang diberi nama CV Sumber Elektronik yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 9 Sumbawa Besar, dimana Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) bertindak sebagai Sekutu Aktif Komplementer yaitu sebagai Direktur (penanggung jawab pelaksana dan lain sebagainya terkait dengan keberlangsungan usaha) sedangkan pelapor Ang San San sebagai Sekutu Pasif (komanditer) sebagaimana akta pendirian Nomor 58 tanggal 27 Oktober 2014 dibuat di kantor Notaris dan PPAT Effendi Winarto SH yang berkedudukan di Sumbawa<br /><br />4. Bahwa adapun syarat sahnya pendirian CV oleh pasangan suami istri yaitu harus membuat perjanjian kawin untuk mengatur pemisahan harta pasangan suami istri tersebut dihadapan hukum, namun jika tidak ada perjanjian tersebut maka pasangan suami istri tersebut harus menambahkan orang lain lagi sebagai anggota CV untuk memenuhi persyaratan pendirian CV.<br /><br />Namun dalam hal ini kami asumsikan sebelum pendirian CV Sumber Elektronik telah ada perjanjian kawin antara pelapor dengan Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) sebagai syarat sah pendirian CV sebagaimana Pasal 119 KUHPerdata karena tidak adanya orang/pihak lain sebagai sekutu dalam pendirian CV Sumber Elektronik<br /><br />Namun belakangan setelah kami cek kebenaran data pelapor di kantor Notaris atau Notaris pengganti tempat diterbitkannya Akta pendirian CV Sumber Elektronik tersebut, tidak ada sedikitpun dana yang masuk atau bersumber dari pelapor. Kebenaran informasi tersebut dapat kami pertanggungjawabkan dengan menghadirkan Notaris pada saat pembuktian di pengadilan. Dan adapun pelapor dalam pengurusan sebagai Sekutu Komanditer dalam CV Sumber Elektronik hanya sebagai formalitas dari legalitas berdirinya CV Sumber Elektronik tersebut<br /><br />5. Setelah perceraian antara pelapor dengan Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum), secara hukum sebagaimana kutipan akta perceraian Nomor 5271-CR-09012020-0001, pelapor telah terlebih dahulu meninggalkan suaminya yaitu Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) sejak tahun 2017 sehingga tahun 2021 dengan membawa harta benda yang dianggap milik pribadinya pelapor. <br /><br />Maka sejak itu pula Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum) mengelola sendiri CV Sumber Elektronik sampai menjelang meninggal dunia pada tahun 2021, sehingga segala kerugian,  hutang Bank dan pajak menjadi tanggung jawab sendiri oleh Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum). Bahwa selain membawa harta benda yang dianggap milik pribadinya pelapor, juga membawa kabur perhiasan dan surat berharga milik keluarga besar dari terlapor (Ny. Lusy dkk)<br /><br />6. Bahwa sebagai bahan pertimbangannya dengan ini pula melampirkan:<br />a. Kopi KTP terlapor<br />b. Kopi SK khusus pidana terlapor<br />c. Kopi selsilah keluarga terlapor<br />d. Surat keterangan waris<br />e. Kopi KTP atas nama Slamet Riyadi kuantanaya<br />f. Kopi akta pendirian CV sumber elektronik<br />g. Kopi akta perkawinan Slamet Riyadi kuantanaya<br />h. Kopi kartu keluarga Slamet Riyadi kuantanaya<br />i. Kopi akta perceraian Slamet Riyadi kuantanaya, dan<br />j. Kopi akta/surat keterangan kematian Slamet Riyadi kuantanaya<br /><br />7. Adapun yang menjadi dasar laporan pelapor (Ang San San) di Polda NTB sebagaimana dengan pasal 372 KUHP dan atau pasal 167 KUHP adalah terkait barang-barang elektronik dan atau kas/aset dari CV Sumber Elektronik, yang mana jika pelapor merasa dirugikan seharusnya menggugat Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum) secara perdata pada saat masih hidup.<br /><br />Sehingga permasalahan ini jadi terang benderang terlebih lagi toko tempat beroperasinya CV Sumber Elektronik masa sewanya akan berakhir pada awal 2024 yang pastinya menjadi tanggung jawab ahli waris almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya untuk melanjutkan atau tidak, selebihnya dalam poin ini telah kami sampaikan pada angka 4<br /><br />8. Bahwa berdasarkan klausa dalam perjanjian akta pendirian CV Sumber Elektronik pada pasal 11 menyatakan bahwa ; a. Jika seorang Persero meninggal dunia, maka perseroan ini diteruskan oleh persero-persero yang masih ada dengan para ahli waris dari Persero yang meninggal dunia itu sebagai Persero Komoditer yaitu sebesar bagiannya Persero yang meninggal dunia itu dalam perseroan ; b. Dalam hal demikian para ahli waris tersebut menunjuk seorang dari para mereka untuk mewakili mereka terhadap perseroan<br /><br />9. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya pada tanggal 5 Mei 2021, CV Sumber Elektronik tidak pernah beroperasi, namun karena adanya tagihan dari pihak PT Bank BNI Cabang Sumbawa yang mengharuskan ahli waris untuk menyetor tagihan angsuran atau membayar sejumlah uang atas pinjaman atau kewajiban dari CV Sumber Elektronik pada Bank BNI Cabang Sumbawa dengan jaminan yang berasal dari harta warisan yang sampai saat ini tercatat kurang lebih 1,2 miliar rupiah <br /><br />Setelah pinjaman di atas ada juga kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh ahli waris. Maka berdasarkan hal tersebut pihak terlapor berinisiatif membuka dan mengoperasikan kembali toko CV Sumber Elektronik agar dapat membayar atau setidaknya mengurangi kewajiban dari CV Sumber Elektronik pada Bank BNI dan kantor perpajakan<br /><br />10. Adapun terhadap laporan Polisi Nomor LP/182/IV/2021/NTB/SPKT tanggal 24 Mei 2021, pada saat itu pihak terlapor dalam (Lusy Cs) sedang dalam masa bergabung atas meninggalnya Selamat Riyadi Kuantanaya (almarhum) pada tanggal 6 Mei 2021 dan belum sempat pula untuk menghitung harta benda peninggalan milik almarhum antara harta warisan keluarga dan harta yang akan diklaim sebagai harta bersama oleh pelapor (Ang San San).<br /><br />Jadi sangat tidak beralasan hukum jika laporan Polisi tanggal 24 Mei 2021 tersebut ditujukan kepada para terlapor (Ny. Lusy Cs) atas dugaan penggelapan dan atau memasuki pekarangan tertutup karena terlapor lebih berhak atas harta benda bawaan (warisan keluarga) almarhum<br /><br />11. Bahwa Pasal 372 KUHP tentang penggelapan tentu tidak bisa dikenakan kepada Terlapor (Ny. Lusy dkk) karena merupakan ahli waris dari almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya yang berhak melanjutkan usaha dan berkewajiban untuk membayar hutang, membayar gaji karyawan yang tertunggak dan pajak dari CV Sumber Elektronik sebagaimana pada angka 7 di atas <br /><br />Dan terkait Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tertutup haruslah tidak dapat dipaksakan karena Terlapor (Ny. Lusy dkk) juga berhak untuk melanjutkan usaha CB Sumber Elektronik.  <br /><br />Lalu dari mana para ahli waris/Terlapor (ny. Lusy dkk) mendapatkan uang untuk membayar kewajiban CV Sumber Elektronik pada Bank BNI Cabang Sumbawa yang sewaktu-waktu bisa melakukan lelang, terlebih lagi jaminannya masih merupakan warisan milik keluarga besar para Terlapor (Ny. Lusy dkk), kewajiban pajak dan lainnya jika tidak dengan cara memasuki, membuka dan atau mengoperasikan kembali tokoh CV Sumber Elektronik? <br /><br />Sedangkan pelapor (Ang San San) sudah lama meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai  Sekutuk Komoditer atas hutang dan tanggungan CV Sumber Elektronik dan atau kewajibannya sebagai seorang istri pada saat terikat perkawinan, lalu tiba-tiba saja mengklaim harta benda tersebut menjadi miliknya dari beberapa hari saja setelah meninggalnya amarhum Slamet Riyadi Kuantaranya sedangkan kewajiban-kewajiban dari CV Sumber Elektronik diserahkan begitu saja kepada para Terlapor (Ny. Lusy dkk)<br /><br />12. Bahwa untuk selanjutnya keberatan kami adalah pada proses penyitaan mobil dan motor pada tanggal 13 Maret 2023 oleh Penyidik Polda NTB, yang dilakukan secara tidak procedural dimana tujuan awal hanya untuk mengecek dan melihat kondisi mobil, motor dan surat- suratnya yang ujung-ujungnya dilakukan penyitaan paksa, padahal saat itu Terlapor hanya meminta jika mau disita maka diminta tunggu Pengacara/Kuasa Hukum Terlapor yang pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju tempat penyitaan namun dijawab enteng oleh Penyidik jika keberatan; Terlapor atau kuasanya dipersilahkan untuk Praperadilan <br /><br />Padahal tujuan utama menunggu Pengacara Terlapor adalah untuk memastikan bahwa tindakan penyitaan tersebut telah sesuai prosedur dan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan lainnya terkait penyitaan sebagaimana Pasal 1 KUHAP, Pasal 39 KUHAP dan Pasal 128, 129 dan 130 KUHAP, yang artinya bahwa Penyidik bersikap tendensius, parsial dan berat sebelah dalam memeriksa atau hanya mementingkan Pelapor tanpa mengutamakan kebenaran laporan itu sendiri atau dengan kata lain Penyidik bertindak berdasarkan keinginan/hasrat Pelapor bukan berdasarkan KUHP dan KUHAP serta peraturan lainnya terkait kebenaran dan fakta-fakta dalam permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor.<br /><br />13. Bahwa selain keberatan terkait penyitaan diatas kasus yang dilaporkan oleh Pelapor ini telah dilakukan 2 kali audit, yang pertama pada tanggal 14 Juli 2021 oleh Akuntan Publik Dwi Haryadi Nugraha bersifat tertutup hanya disaksikan oleh Penyidik dan Team Auditor untuk catatan atau list barang (Asset) sejak tahun 2018-2021 selanjutnya pada saat proses audit ini Team Auditor telah melebihi kewenangan sebagai Auditor Eksternal Polda NTB yang tentunya hasil audit tersebut kami ragukan karena fle data atau dokumen asli (Hardisk Computer) dibawa oleh team audit Polda NTB yang tentunya sewaktu-waktu bisa dirubah, <br /><br />Hal tersebut kami dapati pada saat audit yang kedua oleh team audit yang berbeda yaitu pada tanggal 11 April 2023 dalam audit ini team auditor menyebutkan mulai audit dari list barang/pembukuan kas (asset) dari tahun 2015 - 2023, hal ini nampak janggal karena adanya perbedaan antara audit yang pertama dan kedua, yang pertama akan melakukan audit untuk CV. Sumber Elektronik dari list barang/kas 2018-2021 <br /><br />Sedangkan untuk audit yang kedua dimulai dari list barang/kas tahun 2015 – 2023. Disini jelas sekali perbedaan untuk mulai tahun auditnya yang tentunya kedua hasil audit team auditor dari Polda NTB sangat kami ragukan, lalu hasil audit mana yang akan kami percaya kalau team auditor bekerja hanya untuk kepentingan Pelapor. Team Auditor dan Penyidik harusnya dapat menarik benang merah dalam kasus ini namum justru menambah keruwetan benang merahnya, karena data ataupun dokumen asli yang dibawa oleh Team Auditor dan Penyidik sampai sekarang masih berada dalam penguasaan Team Auditor yang pertama, begitu juga dengan Team Audit yang kedua telah melakukan penyitaan terhadap 3 kulkas dan 4 mesin cuci tanpa<br />ada surat perintah yang harus melakukan penyitaan oleh Team Auditor.<br /><br />14. Bahwa seharusnya perkara atau kasus ini oleh Pihak Penyidik Direskrimum Polda NTB tidak terkesan dipaksakan (bekerja sesuai keinginan Pelapor saja) hal mana Laporan Polisi dari tahun 2021 namun sampai 2023 masih dalam proses penyidikan; karena jelas sekali perkara ini merupakan ranah perdata , untuk lebih memastikan apakah Pelapor berhak dan berapa bagian Pelapor dari barang atau keuntungan CV. Sumber Elektronik setelah dipotong biaya-biaya ataupun kewajiban dari CV. Sumber Elektronik pada Bank BNI Cab. Sumbawa sebesar 1.2 Milyard Rupiah, dan apabila setelah adanya putusan pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini serta diputuskan pula bagian masing-masing dari Pelapor dan Terlapor, dan jika nanti bagian dari Pelapor berdasarkan Putusan Pengadilan tidak diberikan oleh Terlapor maka barulah Penyidik agresif bertindak sesuai kewenangan seperti sekarang ini.<br /><br />15. Bahwa sebagai akhir dari pengaduan dan keberatan ini, kami mohon kepada Bapak Kapolri, Cq. Kabid Propam Mabes Polri, Bapak Kapolda NTB, Cq. Kabid Propam Polda NTB. Agar berkenan memerintahkan kepada Direskrimum Polda NTB untuk kasus ini (Laporan Polisi No.: LP/182/IV/2021/NTB/SPKT Tanggal 24 Mei 2021) agar dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan kronologis yang telah kami sampaikan diatas dan dalam rangka membangun sinergitas yang baik antara Aparat Penegak Hukum dengan masyarakat dalam penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Polri, sehingga tidak ada lagi atau setidaknya dapat mengurangi narasi-narasi liar masyarakat kepada Instansi Kepolisian Republik Indonesia yang kita cintai. <br /><br />Terkait apa yang dijelaskan oleh Sahran, SH., MH(Jnt) atas surat pengaduannya ke Kapolri melalui Kapolda NTB, beritakorupsi.co belum dapat menghubungi pihak Polda NTB untuk meminta tanggapannya. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH Mengadukan Penyidik Polda NTB, Team Audito dan Ang San San Ke Kapolri

Kuasa Hukum Ny. Lusy, Sahran, SH., MH: “Penyitaan yang dilakukan penyidik menyalahi aturan karena yang diminta ijin penyitaan ke PN Sumbawa...

»

Korupsi Suap Dana BK Jatim Rp10.5 M, Budi Setiawan Selaku Kepala BPKAD / Bapeda Jatim Dituntut 7 Tahun Penjara. Siapa Tersangka Baru?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b><u>JPU KPK Andy Bernard Desman:</u></b> “Dalam tuntutan kami sangat jelas menyebutkan aliran itu baik melalui Toni dan Karsali, biaya perjalanan umroh, dalam tuntutan kami meminta agar barang bukti termasuk uang dolar Singapura, Amerika dan uang rupiah agar dikembalikan ke penyidik. Itu artinya apa?”</span>.   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNybm-o6J5URGMiQ5NF2Nfqi7ebwyx97w-uXjgxf2wzyTOk6Q5YZ-tFrQLytOQ1UTiyhUCkmF3hySHoGVoZU6kA3Y55bIry7tlFaXPNlxtIGNRaEls4mZGrbKoUx7xu_gvX9YseWnzml_ogpZBpPqXq_9x0fh4iBP26Aos4dF7SjMZ22EfWimYCoup/s640/Budi%20Setiawan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNybm-o6J5URGMiQ5NF2Nfqi7ebwyx97w-uXjgxf2wzyTOk6Q5YZ-tFrQLytOQ1UTiyhUCkmF3hySHoGVoZU6kA3Y55bIry7tlFaXPNlxtIGNRaEls4mZGrbKoUx7xu_gvX9YseWnzml_ogpZBpPqXq_9x0fh4iBP26Aos4dF7SjMZ22EfWimYCoup/w640-h288/Budi%20Setiawan.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b> <br />Tim Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Moh. Helmi Syarif, Joko Hermawan, Putra Iskandar, Arin Karniasari, Achmad Husin Madya, Andy Bernard Desman, Ramaditya Virgiyansyah dan Ridho Sapputra, Rabu, 03 Mei 2023, menuntut Terdakwa Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016 - 2018 dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun denda sebesar Rp400 juta subsider pidana kurungan selam enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sebaanyak Rp10.5 miliar subsider pidana kurungan selama tiga (3) tahun karena Terdakwa Budi Setiawan dianggap terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) dan Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung) sebagai mahar atau dengan istilah unduhan 7.5 persen untuk pencairan dana bantuan keuangan atau dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) dari APBD Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 - 2018<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span> <br /><span style="color: red; font-size: medium;">Budi Setiawan, Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Diadili Karena Diduga Menerima Suap Rp10.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html</a>    <br /><br />Sidang Korupsi Dana BK, Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Mendalami Keterangan Mantan Sekda Jatim Sukardi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bk-ketua-majelis.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bk-ketua-majelis.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Toni Indrayanto Sekretaris Bapeda Jatim Akui Terima Sejumlah Duit - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-toni.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-toni.html</a>      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsKoaregsHr2ZVSSY0eloqnaeNJp84p34J7y2bvxe-NsF81UEUPqhZzLDPw5fUL7qR2loikeafIw6pLWpgvnV7P710jTbYmYLmJ65r5KYNKIfJa2tJdh1UHx1OQUA61CLpZHDwjwEgZhTYUKCHZwXigDu3wzlENHv8J9mSdsYySC--Cd5zrfXPZ8ak/s640/Budi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsKoaregsHr2ZVSSY0eloqnaeNJp84p34J7y2bvxe-NsF81UEUPqhZzLDPw5fUL7qR2loikeafIw6pLWpgvnV7P710jTbYmYLmJ65r5KYNKIfJa2tJdh1UHx1OQUA61CLpZHDwjwEgZhTYUKCHZwXigDu3wzlENHv8J9mSdsYySC--Cd5zrfXPZ8ak/w640-h288/Budi.jpg" width="640" /></a></div></span>Perbuatan Terdakwa Budi Setiawan dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Terseretnya Terdakwa Budi Setiawan kelingkaran hitam kasus Korupsi bermula dari kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayotno (teman dekat Syahri Mulyo) serta pengusaha kontraktor Susilo Prabowo alias Embun (Keemptanya sudah berstatus Terpidana) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu  <span style="color: red; font-size: medium;"> <br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga berita yang sama:<br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Apakah Fattah Jasin Akan Terseret Sebagai Tersangka? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-apakah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-apakah.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Fattah Jasin Sepertiya Tidak Jujur Terkait Aliran Duit Yang Diterimanya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-fattah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-fattah.html</a><br /><br />Adik Ipar Terdakwa Korupsi Budi Setiawan Sumpah ‘Palsu’ Di Persidangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/adik-ipar-terdakwa-korupsi-budi.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/adik-ipar-terdakwa-korupsi-budi.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, “Ada” Aliran Uang Ke Khofifah Indar Parawansa Rp2.5 M. Apa Tanggapan Gubernur Jatim? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-ada.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-ada.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOA6jJmMA2R-KtcgmAZzxLizUZeLnYzJDxwFdaV7L2MyvwK85vxSsFq3MzFMrWpV089LdFMH_mrt91Q8EJXrge_ewer-GROs1Vk8NBbUz5opbg4zB7BmCgqBwkJn020bcT5DzpMOOh2I39NCpSs0sYWlJVkgC7mZTdFYNJ8ifzVrwZDE_QhGHjZeTt/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="616" data-original-width="640" height="616" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOA6jJmMA2R-KtcgmAZzxLizUZeLnYzJDxwFdaV7L2MyvwK85vxSsFq3MzFMrWpV089LdFMH_mrt91Q8EJXrge_ewer-GROs1Vk8NBbUz5opbg4zB7BmCgqBwkJn020bcT5DzpMOOh2I39NCpSs0sYWlJVkgC7mZTdFYNJ8ifzVrwZDE_QhGHjZeTt/w640-h616/2..jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Pada tahun 2014 - 2016, Terdakwa Budi Setiawan menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kepala Bapeda Jatim dijabat oleh Fattah Jasin (sekarang menjabat Wakil Bupati Pamekasan) dan Budi Juniarto (alm) sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana Bapeda Jatim.<br /><br />Pada tahun 2016 - 2018, Terdakwa Budi Setiawan menggantikan jabatan Fattah Jasin selaku Kepala Bapeda karena Fatta Jasin menjabat Kepala Dinas Perhubungan Jatim, dan Toni Indrayanto (sekarang menjabat Sekretaris Bapeda) menjadi Kepala Bidang (Kabid) Fisik Prasarana Bapeda Jatim. Dan pada tahun 2019, Gubernur Jatim memberi jabatan baru kepada Budi Setiawan sebagai Komisaris di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim)<br /><br />Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Syahri Mulyo (Bupati) dan Sutrisno (Kadis PU) diadili, bahwa pada tahun 2014 - 2018 ada dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur sebesar Rp179 miliar yang bersumber dari ABPD Provinsi Jatim ke Kabupaten Tulungagung dan puluhan Kabupaten / Kota yang ada di Jawa Timur<br /><br />Untuk mendapatkan dana BKK-BI tersebut ternyata tidak begitu saja karena ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu pemberian mahar atau unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran yang akan dicairkan. <br /><br />Hal ini diakui oleh Budi Juniarto dan Budi Setiawan dalam persidangan (Selasa, 9 Juni 2020) saat di hadirkan sebagai saksi untuk Terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung dalam perkara Korupsi suap uang ‘ketuk palu’ sebesar Rp4.5 miliar untuk pengasahan APBD dan APBD Peruhan Kabupaten Tulungangung tahun anggaran 2015<br /><br />Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), Budi Juniarto dan Budi Setiyawan mengakui kepada Majelis Hakim telah menerima duit, namun berapa jumlahnya keduanya sama-sama menjawab lupa. Menurut Budi Juniarto, bahwa besaran uang yang ditermima terkait Ban-Prov (Bantuan Provinsi)  adalah 7.5 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan. Dana Ban-Prov yang dicairkan Provinsi bukan hanya ke Kabupaten Tulungagung melainkan ke 25 Kabupaten Kota di Jawa Timur <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZWnI-MF_Yl-edXaznBFMVPL5XaTxhcYYXHcFqRoZ2YeZC9MjKT5h4FKVP3agdS5uVyg1Udka93WXfcC6p7WXg3t3M1FV7Ai6eez7UeWQhFAXPlQ1TKoWqre3Nj-pidtYinBCf2ELdzrkCHWXDNdCbN66pAS0QVPSVzpzcREJXWLKOyJ-WZCx4zWhS/s639/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="626" data-original-width="639" height="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZWnI-MF_Yl-edXaznBFMVPL5XaTxhcYYXHcFqRoZ2YeZC9MjKT5h4FKVP3agdS5uVyg1Udka93WXfcC6p7WXg3t3M1FV7Ai6eez7UeWQhFAXPlQ1TKoWqre3Nj-pidtYinBCf2ELdzrkCHWXDNdCbN66pAS0QVPSVzpzcREJXWLKOyJ-WZCx4zWhS/w640-h626/1..jpg" width="640" /></a></div>Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan didukung beberapa alat/barang bukti lainnya, akhirnya pada tahun 2020 KPK melakukan pengembangan yang hasilnya menetapkan status Tersangk terhadap Budi Juniarto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim tahun 2014 - 2017 terkait kasus dugaan Korupsi dana bantuan keuangan APBD Provinsi Jatim ke Kabupaten Tulungagung. Namun sanyangnya Budi Juniarto telah meninggal dunia pada tahun 2021 sebelum diadili<br /><br />Sekalipun Budi Juniarto telah meninggal, bukan berarti kasus ini berhenti begitu saja. Buktinya pada tahun 2022 tepatnya pada Selasa, 2 Agustus 2022, KPK menetapkan status Tersangka terhadap Budi Setiawan selaku Kepala BPKAD Jatim tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur tahun 2016 - 2018 dalam kasus dugaan Korupsi Suap uang “mahar atau unduhan) dana bantuan keuangan BKK-BI APBD Provinsi Jati ke Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 - 2018 sebesar Rp10.5 miliar. <br /><br />Dari fakta yang terungkap dalam persidangan saat Terdakwa Budi Setiawan diadili, terungkap bahwa bahwa aliran uang tidak hanya ke Terdakwa Budi Setiawan melalui Supriyono selaku Sekretaris BPKAD saat Terdakwa menjabata sebagai Kepala BPKAD Jatim dan melalui Toni Indrayanto selaku Kabid Fisik Prasarana saat Terdakwa menjabat Kepala Bapeda Jatim, melainkan mengalir juga ke ke beberapa pejabat Provinsi Jawa Timur yang dipergunakan untuk biaya perjalanan umoroh sebanyak 19 Pejabat Pemprov Jatim bersama masing-masing istri termasuk Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan Karsali (anggota TNI) sebagai pengawal pribadi Gubernur. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5obsPok0NdGDgwXdBuki-r4-Q9d-Z3CyODBTF0qvmZVNTGLGXFgHf0z6Q8znOMQno5VOeDyrBBgfs7x31pvRlZ2faMhaB7504ZvuZfSeQsNE_UCw3X8GllQumZaO-XQL05lBdTfZyGZhZPF1aYQMtSBFlnQHYgB5wXWF1huig3mABqrwmCT7s1uZ5/s640/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5obsPok0NdGDgwXdBuki-r4-Q9d-Z3CyODBTF0qvmZVNTGLGXFgHf0z6Q8znOMQno5VOeDyrBBgfs7x31pvRlZ2faMhaB7504ZvuZfSeQsNE_UCw3X8GllQumZaO-XQL05lBdTfZyGZhZPF1aYQMtSBFlnQHYgB5wXWF1huig3mABqrwmCT7s1uZ5/w640-h360/6..jpg" width="640" /></a></div>  Menurut informasi yang diterima beritakorupsi.co dari berbagai sumber, bahwa pada tahun 2019, Gubernur Jatim memberi jabatan baru kepada Karsali sebagai Komisaris disalah satu  perusahaan milik Pemprov Jatim yaitu PT BPR UMKM (Bank Perkreditan Rakya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).<br /><br />Namun kemana Karsali saat ini? Apakah Karsali“bersembunyi atau di sembunyikan? Atau kembali kesatuannya di TNI?”. Sebab beberapakali beritakorupsi.co meminta waktu untuk wawancara dengan Karsali melalui pencaranya namun tak berhasil<br /><br />Sedangkan Fattah Jasin mantan Kepala Bapeda Jatim tahun 2014 - 2016 yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan, ada barang bukti berupa uang mata asing yaitu Dollar Singapura dan Amerika Serikat yang sita KPK pada saat melakukan penggeledahan di rumah kediamannya. <br /><br />Yang menurut JPU KPK kepada beritakorupsi.co, bahwa uang tersebut diduga berasal dari uang “mahar atau unduhan” dana BKK-BI APBD Pemrov Jatim ke Kabupaten Tulungagung maupun dari beberapa Kabupaten / Kota lainnya yang ada di Jawa Timur yang totalnya sebesar lima miliar rupiah, walau dalam persidangan Fattah Jasin membantahnya dengan mengatakan bahwa uang miliknya itu diperoleh dari beberapa usahanya.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixqujTY2_yohICxK-hxiBTxDivgwC87XVuA_L1xR_14RaCPBKxalXf5cVXFbwBSbeXd8iE4fAmboyo6oHIWJHq87zbUmUAR0f74p7QOVMFKc4QvPDIard2nChXaiKr82zdjj54M6jRZaHHXWCMeXO3ihkQRKkBSPjN4hj8-hCVmMCHBAOZmssbB2yi/s640/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixqujTY2_yohICxK-hxiBTxDivgwC87XVuA_L1xR_14RaCPBKxalXf5cVXFbwBSbeXd8iE4fAmboyo6oHIWJHq87zbUmUAR0f74p7QOVMFKc4QvPDIard2nChXaiKr82zdjj54M6jRZaHHXWCMeXO3ihkQRKkBSPjN4hj8-hCVmMCHBAOZmssbB2yi/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Fattah Jasin, mantan Kepala Bapeda tahun 2014 - 2016 </span><br /></td></tr></tbody></table>Tidak hanya itu, terungkap pula adanya aliran uang ke Khofifah Indar Parawansa (saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019 - 2024) dan Gus Ipul (Drs. Saifullah Yusuf saat ini menjabat Walikota Pasuruan periode 2021-2024) pada tahun 2018 atas perintah Gubernur Jawa Timur Sukarwo untuk Pilkada Pilgub Jatim (Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Jawa Timur) tahun 2019.<br /><br />Sedangkan uang yang diduga diperoleh Terdakwa Budi Setiawan sebagian dipergunakan untuk membeli beberapa harta benda seperti tanah di Suranaya dan Mojokerto Jawa Timur serta  apartemen di Jawa Barat yang bernilai miliran rupiah dengan mengatas namakan adik ipar atau adik kandung istri terdakwa, yakni Triyasmo Sugiyantoro. <br /><br />Menanggapi tuntutan JPU KPK, Samuel Hendrik, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa, kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa tuntutan JPU KPK tidak sesuai fakta persidangan. menurut Samuel, bahwa Terdakwa Budi Setiawan tidak pernah menerima uang dari siapapun dan itu diakui oleh Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagun dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung dan yang menerima adalah Toni Indrayanto dan Supriyono selaku Sekretaris BPKAD tapi Supriyono tidak pernah di periksa<br /><br />“Tidak sesuai fakta persidangan. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saiapapun dan itu dibuktikan dengan beberapa saksi yaitu Syahri Mulyo dan Sutrisno yang mengatakan tidak mengenal Terdakwa. Yang menerima uang kan Toni Indrayanto dan Supriyono selaku Sekretaris BPKAD tapi Supriyono tidak pernah di periksa,” kata Samuel   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhI7YXP43bfgTdSCkDYy-wPH3yy9ERL8sLwSpggX45MNN532BJxbPoGLsmcB3g0ndS-zoA1AiTRh-Zv0Vkv196BuHpDIfRDbbg1V_rYAzhKyrl1Is1VOhK3sMF90MnrstN8BUCeA45DSpK-B6S2ckidDcxkbAqITOKDPao1vWE_mjBmUggUi2xaw85/s633/Sukardi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="633" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhI7YXP43bfgTdSCkDYy-wPH3yy9ERL8sLwSpggX45MNN532BJxbPoGLsmcB3g0ndS-zoA1AiTRh-Zv0Vkv196BuHpDIfRDbbg1V_rYAzhKyrl1Is1VOhK3sMF90MnrstN8BUCeA45DSpK-B6S2ckidDcxkbAqITOKDPao1vWE_mjBmUggUi2xaw85/w640-h288/Sukardi.jpg" width="640" /></a></div>Saat ditanya lebih lanjut terkait pengakuan Toni Indrayanto dalam persidangan yang mengatakan bahwa uang yang diterimanya dari Sutrisno di Tulungagun sebanyak dua kali, diserahkan kepada Terdakwa. “Lalu apakah KPK harus meneyeret Tersangka baru dalam kasus ini?”<br /><br />Menanggapi hal ini, Samuel mengatakan “harus karena yang menerima uang adalah Toni dan Toni hanya melaporkan ke Terdakwa tapi uang itu disimpan di brankas”.<br /><br />Apa yang disampaikan Samuel Hendrik, SH., MH ada benarnya juga, sebab yang mengabil uang ‘mahar atau unduhan’ dana bantuan keuangan BKK-BI APBD Provinsi Jati ke Kabupaten Tulungagung adalah Toni Indrayanto menemui Kepala Dinas PU Kabaupaten Tulungagung Sutrisno di kantornya sebanyak dua kali<br /><br />Dan pertanyaannya dari kasus ini adalah, apakah KPK akan menyeret kembali Terdakwa Budi Setiawan dalam kasus Tindak Pidana TPPU?. Lalu bagaimana nasib pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini? Apakah KPK akan menyeret Tersangka baru dan menghadirkan Kasali sebagai saksi? Lalu siapa kira-kira Tersangka baru berikutnya? Bagaimana dengan mantan Gubernur Jatim Sukarwo yang saat ini menjabat sebagai salah satu anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden)???  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXacw6XwVJ-7aUlunbRIACoKmOMw5aAk7hbbm3AOEUtfQDrlvjFv_CJFG6CBDkxI3oavgBEfKZopQqMvd-WfoSihUJADKK4SBtzla1QbsrZXdluJO-vUR_4cjgbP5DeGq9VJyvRIW8r-zhTPZ6o4UQ8lGlO4BWgMpgwdFBZ7Ie-j43PdlbcmgW7ca9/s640/Sukarwo..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXacw6XwVJ-7aUlunbRIACoKmOMw5aAk7hbbm3AOEUtfQDrlvjFv_CJFG6CBDkxI3oavgBEfKZopQqMvd-WfoSihUJADKK4SBtzla1QbsrZXdluJO-vUR_4cjgbP5DeGq9VJyvRIW8r-zhTPZ6o4UQ8lGlO4BWgMpgwdFBZ7Ie-j43PdlbcmgW7ca9/w640-h288/Sukarwo..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Sukarwo, mantan Gubernur Jatim tahun 2009 - 2019</span><br /></td></tr></tbody></table>Menanggapi hal ini, secara tidak langsung JPU KPK Andy Bernard Desman kepada beritakorupsi.co mengatakan bahwa ada pengembangan berikutnya. Hal itu dapat juga diketahui dari penjelasan JPU KPK Andy Bernard Desman yang mengatakan bahwa dalam surat tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar barang bukti dikenbalikan ke penyidik.<br /><br />“Dalam tuntutan kami sangat jelas menyebutkan aliran uang itu baik melalui Toni dan Karsali termasuk yang dipergunakan untuk biaya perjalanan umroh pejabat pemprov. Dalam tuntutan,  kami meminta agar barang bukti termasuk uang dolar Singapura, Amerika dan uang rupiah agar dikembalikan ke penyidik. Itu artinya apa?,” kata JPU KPK Andy Bernard Desman kepada beritakorupsi.c seusaai persidangan<br /><br />Saat ditanya terkait nama Supriyono selaku Sekretaris BPKAD saat Terdakwa menjabat Kepala BPKAD yang menerima sejumlah uang, JPU KPK Andy Bernard Desman mengatakan bahwa nama Supriyono baru muncul dalam persidangan karena Terdakwa Budi Setiawan tidak pernah menyebutkan saat di penyidikan<br /><br />“Nama Supriyono baru muncul dalam persidangan. Terdakwa tidak pernah menyebutkan saat di penyidik padahal Terdakwa empat kali diperiksa oleh penyidik,” kata JPU KPK Andy Bernard Desman<br /><br />Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dihubungi beritakorupsi.co pada Rabu, 18 Januari 2023 mengatakan, "Ikuti sj sidangnya. Saksi yang dihadirkan, kami pastikan yang dibutuhkan untuk pembuktian”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVU-dzLgZl1KfAG6pB3MyTsmJ4bYRjwOx8O0fn_zgBjbm9WeU6F_dctcSLksYa1hDl-m6rNKGFHDVJnMpDso_j3NAuzfyfnGQ_aunkV9KurWDF0vVy3H2rRb0-yM4PVVPfVnlMFWpV8UtDn5lL_CaJluPJ_VZMI1I9BNsbzOk7AItn8Q734NSS6Ldy/s640/b...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVU-dzLgZl1KfAG6pB3MyTsmJ4bYRjwOx8O0fn_zgBjbm9WeU6F_dctcSLksYa1hDl-m6rNKGFHDVJnMpDso_j3NAuzfyfnGQ_aunkV9KurWDF0vVy3H2rRb0-yM4PVVPfVnlMFWpV8UtDn5lL_CaJluPJ_VZMI1I9BNsbzOk7AItn8Q734NSS6Ldy/w640-h288/b...jpg" width="640" /></a></div>Kemudian JPU KPK Andy Bernard Desman kepada beritakorupsi.co menjelaskan (pesidangan pada Rabu, 15 Maret 2023), untuk transaksi sejak Fattah Jasin menjabat sebagai Kepala Bappeda Jatim seperti yang sudah dijelaskan dalam persidangan ada 4 rekening yaitu Bank Mandiri, BCA, BNI dan Bank Niaga ada jumlahnya miliaran berupa transkasi uang asing kurang lebih 50 ribu US dollar, 5000 Singapura yang diamankan pada saat penggeledahan, taransaksi perhiasan 8 jenis batu mulia bernilai ratusan juta dan kalau di total kurang lebih 2 miliar rupiah<br /><br />“Dari transaksi-transaksi tersebut yang bersangkutan mengatakan bahwa itu hasil penjualan mobil, jual tanah. Berdasarkan slip setotan itu, saksi ini mengatakan bahwa Febi Dipa yang menyetorkan uang. Namun pada persidangan sebelumnya saksi (Febi Dipa) ini mengatakan tidak pernah melakukan transaksi mobil, tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanaha dan tidak pernah melakukan penyetoran sejumlah uang sebagaimana dalam slip setoran tersebut,” ungkap JPU KPK Andy Bernard Desman  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj09NEjI2aiL4TQ5-fPSEKHlGa9V4noXckYyx_mHv6Br-sQuNBeStI_URUlR5JBHwreK9jnxGh8E7D_RtkcWqZ9WU3MrqPXeNvGVE_UASf0lSoH4WuNPPMtgJgYQ1VYT5_z4n5mmAO9Ei72mN-m26DeRferz4yuFLu86bdTBj_Vfw17ggmxhP20y2Lh/s500/Adik%20ipar%20Terdakwa..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="280" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj09NEjI2aiL4TQ5-fPSEKHlGa9V4noXckYyx_mHv6Br-sQuNBeStI_URUlR5JBHwreK9jnxGh8E7D_RtkcWqZ9WU3MrqPXeNvGVE_UASf0lSoH4WuNPPMtgJgYQ1VYT5_z4n5mmAO9Ei72mN-m26DeRferz4yuFLu86bdTBj_Vfw17ggmxhP20y2Lh/w358-h640/Adik%20ipar%20Terdakwa..jpg" width="358" /></a></div>Lalu JPU KPK Ridho Saputra kepada beritakorupsi.co mengatakan (persidangan pada Rabu, 12 April 2023), bahwa KPK sudah mendalami sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akan membuat laporan kepada pimpinan KPK<br /><br />“Kami sudah mendalami dan sesuai fakta-fakta dalam persidangan kita gali bersama-sama dan nantinya untuk berikutnya kami akan membuat laporan  hasil persidangan kepada pimpinan yang nantinya pinmpinan yang memutuskan untuk tindakan selanjutnya,” jawab JPU KPK Ridho Saputra<br />    <br /><br />Apakah KPK benar-benar akan menyeret Tersangka baru dalam kasus Korupsi dana bantuan keuangan BKK-BI APBD Provinsi Jatim ke Kabupaten Tulungagung? dan menuntaskannya seperri kasus Korupsi DPRD Kota Malang? Atau KPK sukup hingga disini saja?<br /><br />Sebab kasus Korupsi uang ‘mahar atau unduhan’ pencairan dana BKK-BI APBD Provinsi Jatim bukan hanya ke Kabupaten Tulungagung melainkan ke beberapa Kabupaten / Kota di Jawa Timur, diantaranaya Pacitan, Lamongan, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Jombang, Pacitan<br /><br />Apakah KPK akan serius dan benar-benar untuk menuntaskannya kasus Korupsi uang ‘mahar atau unduhan’ pencairan dana bantuan keuangan BKK-BI APBD Provinsi Jatim seperti KPK menuntaskan kasus Korupsi di Kota Malang dengan menyeret seluruh (42 dari 45) anggota DPRD Kota Malang termasuk Walikota dan Sekda?, atau KPK cukup sampai disini saja???. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi Suap Dana BK Jatim Rp10.5 M, Budi Setiawan Selaku Kepala BPKAD / Bapeda Jatim Dituntut 7 Tahun Penjara. Siapa Tersangka Baru?

JPU KPK Andy Bernard Desman: “Dalam tuntutan kami sangat jelas menyebutkan aliran itu baik melalui Toni dan Karsali, biaya perjalanan umroh...

»

Terbukti Korupsi Dana PKH Rp4.2 M, Lima Pendamping Penerima PKH Kec. Galis Kab. Bangkalan Di Vonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Kemana sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp3.656.858.769 (jumlah kerugian keuangan negara dalam dakwaan JPU sebesar Rp4.254.165.769 - jumlah uang pengganti yang dihukum untuk dibayar oleh tiga Terdaka sebesar Rp597.307.000), lalu siapa yang menikmatinya dan siapa pula yang harus bertanggung jawab? Mengapa JPU Kejari Bangkalan tidak menjelaskan secara terang benderang sejak awal kasus ini? Atau memang sengaja “di cicil” untuk perkara tahun berikutnya???”</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvGn_hME58xHwX1wKtkpM9sAEvNYJb8mwAWuMKdr7L9gsN07D672gF1FT7Y2Yq6DaeohKqt4DE1fThXkb3UV6kdatKgtWjBe6QEDVg9Ka-eJ6AQX_6jx6nxxeQbJN-beUibk3VDIEaSBWkIcHEPTf6FlP3AIt3KDt7f9AQssosjOW6nXdbkuqEzckq/s640/CC.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvGn_hME58xHwX1wKtkpM9sAEvNYJb8mwAWuMKdr7L9gsN07D672gF1FT7Y2Yq6DaeohKqt4DE1fThXkb3UV6kdatKgtWjBe6QEDVg9Ka-eJ6AQX_6jx6nxxeQbJN-beUibk3VDIEaSBWkIcHEPTf6FlP3AIt3KDt7f9AQssosjOW6nXdbkuqEzckq/w640-h288/CC.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 02 Mei 2023,  menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara yang berbeda terhadap lima Terdakwa selaku Pendamping Sosial penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Galis dan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur dan dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan penyaluran dana Program Keluarga Harapan Desa Kelbung, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun tahun 2017 - 2020 sebesar Rp4.267.141.769 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sejumlah Rp4.254.165.769 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/109/TT/433.206/2022 Tanggal 12 Oktober 2022<br /><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga: Lima Pendamping Penerima PKH Kec. Galis Kab. Bangkalan Di Adili Karena Dugaan Korupsi Rp4.2 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/lima-pendamping-penerima-pkh-kec-galis.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/lima-pendamping-penerima-pkh-kec-galis.html</a></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBOGdjwEw0jRGB3mXma3IZ8MLqscfj0Ex4hTEvyt8M5dqqrvUhiPAsX_eqN6XaK4JeXU6WmgYyM5YvFUdYdAYwJ13R2cOjfM_UhwkXXCUfEo0lDbidVwYHO-kjN9Lw6unUhNVer5i3zsyp5NrGOOhhvbMQsWTCkvatyiPyNsxMyxPDiPdoZQuCdqTV/s640/DD.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBOGdjwEw0jRGB3mXma3IZ8MLqscfj0Ex4hTEvyt8M5dqqrvUhiPAsX_eqN6XaK4JeXU6WmgYyM5YvFUdYdAYwJ13R2cOjfM_UhwkXXCUfEo0lDbidVwYHO-kjN9Lw6unUhNVer5i3zsyp5NrGOOhhvbMQsWTCkvatyiPyNsxMyxPDiPdoZQuCdqTV/w640-h288/DD.jpg" width="640" /></a></div>Kelima Terdakwa (berkas perkara penuntutan masing-masing dilakukan terpisah) itu adalah; 1. Nurus Zaman di vonis pidana penjara selama dua (2) dan enam (6) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan<br /><br />2. Terdakwa Abdul Manab di vonis pidana penjara selama dua (2) dan enam (6) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp18.725.000 subsider pidana penjara selama enam (6) bulan<br /><br />3. Terdakwa Abdul Ghoffar Azis Bin Bunawi di vonis pidana penjara selama dua (2) dan enam (6) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp3.582.000 subsider pidana penjara selama enam (6) bulan<br /><br />4. Terdakwa Sulimah Irawati di vonis pidana penjara selama dua (2) dan enam (6) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan, dan <br /><br />5. Terdakwa Suliha Binti Ali di vonis pidana penjara selama tiga (3) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp575.000.000 subsider pidana penjara selama satu (1) dan enam (6) bulan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglVQtE3EWzeK8ZzD0jcogAaiLHmfNmM2LEll96QUzKXxFyROdoNeyGLdojvxn3REZKmL66MIvKStXEQqgaJiYeOh0FQ3XV9SiVLP358vHJgbBfd53Enyf38_GEbusGO2ljmNDTFgUSijMmun05eKfxUshfMW29rhduheaqS_2Q_WZGREgP49Smelsc/s640/AA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglVQtE3EWzeK8ZzD0jcogAaiLHmfNmM2LEll96QUzKXxFyROdoNeyGLdojvxn3REZKmL66MIvKStXEQqgaJiYeOh0FQ3XV9SiVLP358vHJgbBfd53Enyf38_GEbusGO2ljmNDTFgUSijMmun05eKfxUshfMW29rhduheaqS_2Q_WZGREgP49Smelsc/w640-h288/AA.jpg" width="640" /></a></div>Oleh Majelis Hakim, bahwa perbuatan kelima Terdakwa ini dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. <br /><br />Dana PKH yang dikucurkan pemerintah pusat bagi ratusan masyarakat di Kecamatan Galis dan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp4.267.141.769 (PKH tahun 2017 Rp637.220.705. PKH tahun 2018 Rp622.233.281. PKH tahun 2019 Rp1.068.763.367. PKH tahun 2020 Rp1.250.708.838. PKH tahun 2021 Rp688.215.578).<br /><br />Dari jumlah dana PKH yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp4.267.141.769, ternyata yang disalurkan ke masyarakat penerima PKH hanyalah Rp21.976.000. sementara dana PKH sebesar Rp4.254.165.769 diduga dinikmati oleh para Terdakwa dan menjadi kerugian keuangan/perekonomian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor: X.700/109/TT/433.206/2022 Tanggal 12 Oktober 2022<br /><br />Itulah sebabnya, JPU Kejari Bangkalan dalam dakwaannya meneyer kelima Terdakwa ini ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim untuk mempertanggungkan jawabkan perbuatannya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhadhe2G1w4PDMBNQ0yksdk1xyHM2Vjusljfuf1DpzfwKhuxJcyLAu0nHPn9W2sc7PnhpUTgMyjvuMQa7HWWlmZLEi9yoj1yMWt4SudlBeoCCzGiAOv91sDs1tj_1ieDoNL6zrcjbPlDNecZOpQc7noQyZ1WWTW9KWiEdnLvplYIaY5FdUqTrt0Z364/s640/BB.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhadhe2G1w4PDMBNQ0yksdk1xyHM2Vjusljfuf1DpzfwKhuxJcyLAu0nHPn9W2sc7PnhpUTgMyjvuMQa7HWWlmZLEi9yoj1yMWt4SudlBeoCCzGiAOv91sDs1tj_1ieDoNL6zrcjbPlDNecZOpQc7noQyZ1WWTW9KWiEdnLvplYIaY5FdUqTrt0Z364/w640-h288/BB.jpg" width="640" /></a></div>Namun anehnya, antara dakwaan dan tuntutan JPU Kejari Bangkalan tidaklah sama, apalagi dengan putusan Majelis Hakim terkait jumlah kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan kelima Terdakwa<br /><br />Bila dihitung uang pengganti yang harus dikembalikan oleh para Terdakwa, sangatlah jauh dari total kerugian negara dalam dakwaan JPU, yaitu Rp4.254.165.769. Sedangkan Tedakwa yang dihukum untuk membayar uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara hanya tiga orang dengan total sebesar Rp597.307.000 dengan rinian hukuman untuk membayar uang pengganti; dari Terdakw Abdul Manab sebesar Rp18.725.000 ; dari Terdakwa Abdul Ghoffar Azis Bin Bunawi sebesar Rp3.582.000 dan dari Terdakwa Suliha Binti Ali sebesar Rp575.000.000<br /><br />Pertanyaannya, kemana sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp3.656.858.769 (Rp4.254.165.769 - Rp597.307.000) dan siapa yang menikmatinya dan siapa pula yang harus bertanggung jawab? Mengapa JPU Kejari Bangkalan tidak menjelaskan secara terang benderang sejak awal kasus ini? Atau memang sengaja “di cicil” untuk perkara tahun berikutnya???  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjelXm6WZVQOZFZ1t5N5ChA5Csb2f_hACqdCI_vv6QlkgHpueqbdDBhdgcYB5CbdtCQyTcxTWd49SGwwMBVnB5q2_vFa5bH0FTFBnt5MDdRtwWEx8xP9dcxC2Q03uuy7WvLTyNxziqCtvA1-Y7YZyII-rpkUt1i0GRSjPDO45Y3sWHiQde13qDKRA3L/s640/DD.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjelXm6WZVQOZFZ1t5N5ChA5Csb2f_hACqdCI_vv6QlkgHpueqbdDBhdgcYB5CbdtCQyTcxTWd49SGwwMBVnB5q2_vFa5bH0FTFBnt5MDdRtwWEx8xP9dcxC2Q03uuy7WvLTyNxziqCtvA1-Y7YZyII-rpkUt1i0GRSjPDO45Y3sWHiQde13qDKRA3L/w640-h288/DD.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 2 Mei 2023) adalah agenda putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Dewa Gede Suarditha, SH., MH dengan  dibantu dua Hakim anggota yaitu Arwana, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH, Asep Priyatno, SH., MH, Makhfud, SH., MH dan Alarico De Jesus, SH., M.Hum yang dihadiri Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa, diantaranya Zamroni, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Abdul Manab dan Nurus Zaman. Risang  Bima Wijaya mantan Wartawan Radar Surabaya, Penasehat Hukum Terdakwa Suliha Binti Nasik serta dihadiri pula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bangkalan<br /><br />Dari putusan Majelis Hakim tersebut, para Terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. Sehingga Ketua Majelis Hakim memberikan waktu selama 7 hari kalender untuk menentukan sikap apakah menerima atau banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur. (Jnt)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Dana PKH Rp4.2 M, Lima Pendamping Penerima PKH Kec. Galis Kab. Bangkalan Di Vonis Berbeda

“Kemana sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp3.656.858.769 (jumlah kerugian keuangan negara dalam dakwaan JPU sebesar Rp4.254.165.769 - j...

»