Dua Terdakwa Dugaan Korupsi TKD Sebesar Rp1.014 M di Vonis 4 Thn Penjara

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSZoyjPjzkri_9VpFZ9Ty0bOJBRp-eZ9neVif8oQcWLxHWBG3uahfJ-YiBf7FV7pW8xNbf8UYHCsUsHt5vNvRctOF4BSc55IobkFqgaQy0mUxP1_y0SykX7oepFqcFIiIdfvYsT-HkzOM/s2048/IMG20201216104844.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSZoyjPjzkri_9VpFZ9Ty0bOJBRp-eZ9neVif8oQcWLxHWBG3uahfJ-YiBf7FV7pW8xNbf8UYHCsUsHt5vNvRctOF4BSc55IobkFqgaQy0mUxP1_y0SykX7oepFqcFIiIdfvYsT-HkzOM/w640-h360/IMG20201216104844.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Dua terdakwa Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.014.165.000,  yaitu Mahmud, SPd.I seorang guru di SDN Tambak 1 Omben Sampang, dan Abdul Aziz (perkara terpisah) selaku Lurah di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dijatuhi hukuman (Vonis) pidana penjara masing-maing selama 4 (empat) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur  Selasa, 01 Desember 2020<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Kedua terdakwa (Mahmud dan Abdul Aziz) dibacakan dalam surat putusan secara terpisah oleh Majelis Hakim yang di ketuai Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sutris, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum dengan dihadiri Tim JPU Ginung Pratidina, Nur Halifah, Agus Samsul, Rahmad Hidayat dan Yurike Andriana Arif dari dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pamekasan maupun Penasehat Hukum Terdakwa Mahmud, yaitu Nisan Radian, SH dan Penaehat Hukum Terdakwa Abdul Aziz, Yakni Lusian dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadian Indonesia). Sementara Kedua terdakwa (Mahmud dan Abdul Aziz) mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan (rumah tahanan negara) Kab. Pamekasan karena situasi masih dalam kondisi Pandemi ovid19 (Coronavirus Disease 2019)<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwjJN_wBsg-5dYSx8ydENnGFsD62drL7oIz7YOgKfpZ9apXRqhdommwNbyFl1_ctSMhONKWqr0821rSZ4k_d1dKSKqccr4grgkhb-tCVMQOhYGq-sEwzeilDU52VHF3CtbXyTEj7NtXhs/s638/IMG20200811145019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="638" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwjJN_wBsg-5dYSx8ydENnGFsD62drL7oIz7YOgKfpZ9apXRqhdommwNbyFl1_ctSMhONKWqr0821rSZ4k_d1dKSKqccr4grgkhb-tCVMQOhYGq-sEwzeilDU52VHF3CtbXyTEj7NtXhs/w640-h362/IMG20200811145019.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Mahmud, SPd.I (dan Abdul Aziz) terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana</p><p style="text-align: justify;">Majelis Hakim mengatakan, pada tahun 2000, terdakwa Mahmud menyewa tanah Eks Tanah Kas Desa (TKD) /Percaton seluas 2.181 M2 saat Muhari menjabat sebagai Kepala Desa Kolpajung. Kemudian tanah seluas 2.181 M2 yang disewa oleh terdakwa beralih menjadi Hak Miliknya sesuai SHM Nomor 01736 yang dikeluarkan BPN Kab. Pamekasan saat Abdul Azis menjabat sebagai Lurah<br /><br />”Akibat dari pemindahtanganan TKD tersebut, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah (Rp1.014.165.000),” ucap Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dan menolak pembelaan dari terdakwa yang mengatakan bahwa tidak ada kerugian negara. Sehingga Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya<br /><br />Terkait uang pengganti dalam putusan Majelis Hakim, seluruhnya dibebankan terhadap terdakwa Mahmud, yang semula dalam tuntutan JPU dibebankan kepada Kedua terdakwa<br /><br />“Mengdili : Satu. Menyatakan terdakwa Mahmud, SPd.I terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair,; Dua. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Mahmud, SPd.I  oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Empat (4) tahun serta denda sebesar Dua ratus juta rupiah (Rp200.000.000) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama Enam (6) bulan ; Tiga. Menjaatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahmud, SPd.I membayar uang penganti sebesar satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah (Rp1.014.165.000) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH diakhir putusannya<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhONTgmrVgXFVcCazGs0-J4JquigaCBKeYMGLFpOppGDsbFru_Xjksv_tYb2dMcw7xYEFtUM233E3FXcJfTPMc9oShmvGpNLRa_UJAKJMlIaccvMORT7yLMvE6OGaWHQeDqnZZEyuxjUts/s640/IMG20201201120229.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhONTgmrVgXFVcCazGs0-J4JquigaCBKeYMGLFpOppGDsbFru_Xjksv_tYb2dMcw7xYEFtUM233E3FXcJfTPMc9oShmvGpNLRa_UJAKJMlIaccvMORT7yLMvE6OGaWHQeDqnZZEyuxjUts/w640-h360/IMG20201201120229.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH membacakan putusan (Vonis) terhadap terdakwa Abdul Azis. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa ini hampir sama dengan terdakwa Mahmud. Bedanya adalah, terdakwa Abdul Azis tidak dihukum untuk membayar uang pengganti<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, Kedua terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa Mahmud, SPd.I, bersama-sama dengan Abdul Aziz selaku Lurah Kolpajung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang telah melakuknn, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukun perbuatan mempErkaya diri sendiri atau onng lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Pemkonamian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai benkut ;<br /><br />Bahwa sejak sekita tahun 2000, terdakwa tercatat sebagai penyewa tanah Eks Tanah Kas Desa (TKD) /Percaton Desa Kalpajung seluas 2.181 m2 yang terletak di Kamp. Bata bata Kel.  Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, dan tanah tersebut oleh Terdakwa di garap untuk pertanian dimana akad Terdakwa dengan pahak Kelurahan Kolpajung adalah sebagai akad Sewa.<br /><br />Sedangkan kewajiban Terdakwa kepada pihak Kelurahan adalah membayar uang sewa yang telah ditetapkan oleh pihaak Kelurahan, dan Terdakwa sesuai dengan Laporan Inventaris tanah Eks. Tanah Kas Desa (TKD) Kel. Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan tahun 2007 terdakwa sudah 4 (empat) tahun tidak membayar uang sewa tanah yang digarap tersebut.<br /><br />Tanah tersebut awalnya adalah Tanah Kas Desa dan tanah tersebut adalah Aset Desa / Percaton Ds Kolpajung namun karena sekitar tahun 1980, Desa tersebut beralih ke Kelurahan maka semua tanah Aset Desa di katakan Eks TKD dan menjadi Aset atau tanah Percaton Kel. Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan<br /><br />Tanah Eks Tanah Kas Desa/Percaton Desa Kolpajung seluas 2.181 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di Rt 01 Rw 05 atau Jalan Raya nyalaran Gang III dan digarap oleh terdakwa untuk pertanian,  di mana akad terdakwa dengan pihak Kelurahan Kolpajung adalah akad sewa, merupakan sebagian dari tanah Percaton/Eks TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 berdasarkan data pengambilan dari server SIMIOP<br /><br />Tanah tersebut sejak tahun 1995 Sampai dengan saat sekarang ini adalah tanah Percaton yang awalnya atas nama P.Muari/Percakapan dan juga peta Blok kantor BKD Kabupaten Pamekasan<br /><br />Bawah tanah tersebut adalah tanah percaton serta dibuktikan dengan letter C Desa Kohir nomor 3 persil 46 dan buku induk pajak bumi dan bangunan tahun 1992 peta desa dengan kode P (persil) 46, SPPT sejak tahun 1995 dan terakhir tahun 2013 dengan NOP nomor 35.28.050.016.04-0032.0 atas nama P. Muari/percaton tahun 2013</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr0VpAp7FoVMduw0hyLnNJpiKmrkUi0uK5h1VRGHIH2zibv-4dfyoJhipgjoOyvfHIQvj0QKA2vrvfibbsEnGeDPvlNzenTve97surZ3YuWKb0two9XqFnK5YcoxTwT1eWnrSPCziiCU8/s639/Nisan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="639" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr0VpAp7FoVMduw0hyLnNJpiKmrkUi0uK5h1VRGHIH2zibv-4dfyoJhipgjoOyvfHIQvj0QKA2vrvfibbsEnGeDPvlNzenTve97surZ3YuWKb0two9XqFnK5YcoxTwT1eWnrSPCziiCU8/w640-h426/Nisan.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sekitar tahun 2013 terdakwa pernah mendatangi Muari meminta izin untuk memohon tanah Percaton untuk dimiliki, namun tidak diperbolehkan oleh saksi Muari karena tanah tersebut adalah tanah Percaton.<br /><br />Dan saksi Muari menerangkan bahwa terdakwa dua kali meminta izin kepada saksi Muari pada saat menjabat selaku Lurah, untuk memohon tanah Percaton yang telah digarap agar bisa diajukan sertifikat hak milik, namun saksi Muari tidak pernah mengijinkan <br /><br />Penjualan barang milik negara/daerah berupa tanah dan atau bangunan haruslah dilaksanakan oleh ; a. Pengelola barang untuk barang milik negara ; b. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah<br /><br />Pasal 39 peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah disebutkan bahwa ;<br /><br />1. Penilaian barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang:<br /><br />2. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati walikota dan dapat melibatkan penilai eksternal yang diterapkan oleh gubernur/bupati/walikota.<br /><br />3. Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.<br /><br />4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi penjualan barang milik negara berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana.<br /><br />5. Nilai jual barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum<br /><br />6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian barang milik negara diatur dengan peraturan Menteri Keuangan<br /><br />Pasal 70 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah menyebutkan: 1. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah:<br /><br />2. Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia kecil yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset ; 3. Proses pelepasan hak tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pelelangan/tender<br /><br />Pasal 45 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara disebutkan bahwa: 1. Badan milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan; 2. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan dihibahkan, atau diserahkan    sebagai modal pemerintah telah mendapatkan persetujuan DPR / DPRD<br /><br />Dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz yang mengalihkan kepemilikan tanah eks tanah kas desa kolpajung dari percaton Desa kolpajung seluas 2.181 m2 dan merupakan sebagian dari tanah Percaton Eks TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di RT 01 RW 05 atau jalan raya nyalaran dan III  yang digarap dan di sewa oleh terdakwa untuk pertanian dari pihak kelurahan Kolpajung menjadi hak milik terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 01736 atas nama Mahmud seluas 2.181 M2, telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp1.014.165.000<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.014.165.000 (satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) karena beralihnya tanah eks tanah kas desa kolpajung seluas 2.181 m2 dan merupakan sebagian dari tanah Percaton/TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di RT 01 RW 05 atau Jalan Raya nyalaran Gang III yang digarap dan di sewa oleh terdakwa untuk pertanian dari pihak kelurahan Kolpajung menjadi hak milik terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 01736 atas nama Mahmud seluas 2.181 M2<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Dugaan Korupsi TKD Sebesar Rp1.014 M di Vonis 4 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Dua terdakwa Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2015 yan...

»

Dua Kepala Daerah (Ex.Bupati) Akan Segera Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Dan TPPU

<p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Kedua Bupati, Seorang Pengusaha Kontraktor yaitu Erik Armando Talla juga ikut diadili dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi#</span></span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiViXffHkJmZXd6tVLLWHCsQ5a5ypkAy773weX9XIhUv9y3WJcPjFaghl52PwC1lF5Ri3bV-bLjZjbZ1RGRAiKjBFLN_j-GohF0bldjerIK8Q_l8D__PvZVZl1mPdUmsSVXG4UrN9YxotY/s897/x.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="897" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiViXffHkJmZXd6tVLLWHCsQ5a5ypkAy773weX9XIhUv9y3WJcPjFaghl52PwC1lF5Ri3bV-bLjZjbZ1RGRAiKjBFLN_j-GohF0bldjerIK8Q_l8D__PvZVZl1mPdUmsSVXG4UrN9YxotY/w640-h304/x.jpg" width="640" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO </b></span>–<span style="font-size: small;"> </span></p><p style="text-align: justify;">“Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Barangkali kalimat inilah yang tepat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret beberap Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang berawal dari Kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan terhadap 15 Bupati/Wali Kota d Jawa Timur sejak 2017 lalu<br /><br />Dan setelah beberapa tahun masyarakat menunggu terkait kasus Gratifikasi dan TPPU para Kepala Daerah (mantan Bupati/Wali Kota) yang sudah berstatus terpidana Koruptor tersebut, Dua diantaranya berkas perkaranya barulah dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Senin, 7 Desember 2020, yaitu tersangka/terpidana Taufiqurrahman (mantan Bupati Nganjuk) dan tersangka/terpidana Rendra Kresna (mantan Bupati Malang) bersama tersangka Erik Armando Talla Seorang Pengusaha Kontraktor <br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQW-Ige2g5y-MxZn9x_zarDllf1wtRxfsxDPv3UJyJYzRGAg04OJoKr67A99ZQU3cRcPdIUmHAORj_aYYOBHbvzhmlMb3PvUVkH-YopzPvl0IWEide2_nna82Ak5fez2FSAcY1zSMt2rc/s800/Taufiq+-+Rendra+dan+Eryk.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="800" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQW-Ige2g5y-MxZn9x_zarDllf1wtRxfsxDPv3UJyJYzRGAg04OJoKr67A99ZQU3cRcPdIUmHAORj_aYYOBHbvzhmlMb3PvUVkH-YopzPvl0IWEide2_nna82Ak5fez2FSAcY1zSMt2rc/w640-h346/Taufiq+-+Rendra+dan+Eryk.jpg" width="640" /></a></div>“Sudah kita limpahkan. Ada Tiga tersangkanya yaitu atas nama Taufiqurrahman dan Rendra Kresna bersama tersangka Erik Armando Talla,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co <br /><br />“Taufiqurrahman ada Dua perkara yaitu Gratifikasi dan TPPU. Kalau Rendra Kresna dan Erik Armando Talla, hanya Gratifikasi,” lanjut JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />Ketiganyapun tak lama lagi akan diadili oleh Majelis Hakim di gedung pengadil para Koruptor yang terletak di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Staf Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya Herry, SH., MH maupun Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co diruang kerjanya Jumat, 11 Desember 2020<br /><br />“Ya ini, ada tiga perkara baru yang masuk dari KPK. Jadwa sidangnya sudah ada. Coba tanyakan aja ke Pak Nur,” ucap Herry<br /><br />Terpisah. Akhmad Nur, SH., MH  mengatakan, jadwal sidang untuk tersangka/terpidana Rendra Kresna dan tersangka Erik Armando Talla adalah hari Kamis, 17 Desember 2020. Sedangkan jadwal sidang untuk tersangka/terpidana Taufiqurrahman, tanggal 21 Desember 2020<br /><br />“Jadwal persidangan perkara atas nama tersangka Rendra Kresna dan tersangka Erik Armando, yaitu Kamis, 17 Desember 2020,” kata Akhmad Nur, SH., MH  diruang kerjanya<br /><p></p><p><b>Menilisik Satu per Satu kasus Korupsi dari Kedua Kepala Daerah (mantan Bupati) dan Satu pengusaha kontraktor ini, yaitu ;</b></p><p><b><span style="font-size: large;">Pertama, Taufiqurrahman.  </span><br /></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm6U1rLd_VAoEWkUvjtBm9FhkWlsCkEerBQxEb9dvJ6EiJvpZi8te_Del4BgigTcFGkzw4FZcBJf7jbMnPDULnLBiwvdI4gGdUgz6uPM5Vwhojm3k-Jh0AHZrZHfpotzFqmJvcehzvUWs/s443/IMG20180309094736-1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="355" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm6U1rLd_VAoEWkUvjtBm9FhkWlsCkEerBQxEb9dvJ6EiJvpZi8te_Del4BgigTcFGkzw4FZcBJf7jbMnPDULnLBiwvdI4gGdUgz6uPM5Vwhojm3k-Jh0AHZrZHfpotzFqmJvcehzvUWs/w512-h640/IMG20180309094736-1.jpg" width="512" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">Taufiqurrahman adalah Bupati Nganjuk dua periode (2008 – 2018), namun suratan takdir berkata lain. Perjalanan Taufiqurrahman menjelang akhir jabatannya sebagai Bupati Nganjuk tragis dan memalukan, karena ‘terperangkap lingkaran hitam’ kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Oktober 2017. <br /><br />Sebelum ‘terperangkap ke lingkaran hitam’ kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada  Oktober 2017, Taufiqurrahman sempat “menjebolkan” tahanan KPK dan melepaskan rompi kebesaran Koruptor berwarna Orange dari tubuhnya” melalui sidang Pra Peradilan ke  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan<br /><br />Awalnya pada tahun 2016, KPK sempat menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi. Saat itu Taufiqurrahman melawan dengan cara menggugat KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dan hasilnya, pada awal 2017 Majelis Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Pra Peradilan yang diajukan Taufiqurrahman melalui- Tim Pengacaranya<br /></p><p style="text-align: justify;">Taufiqurrahman pun tersenyum karena bisa duduk kembali di kursi singgasana sebagai Bupati Nganjuk hingga akhir jabatannya di tahun 2018. Namun ternyata senyum itu justru “dirundung “duka yang memalukan” karena beberapa bulan setelah bebas dari status tersangka dugaan Korupsi, Taufiqurrahman justru tertangkap tangan KPK, tepatnya Minggu, 24 Oktober 2017. <br /><br />Minggu, tanggal 24 Oktober 2017, Taufiqurrahman bersama istrinya, Ita Triwibawati yang menjabat selaku Sekretaris Daerah Kab. Jombang, dan seoranng Wartawan Harian Group Koran Harian terbesar di Jawa Timur serta beberapa orang lainnya diamankan (tertangkap tangan) KPK di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat saat hendak menemui petinggi DPP PDIP (Dewan Pengurus Pusat Partai Demorasi Indonesi Perjuangan) terkait pencalonan Ita Triwibawati sebagai Bupati Ngajuk periode 2018 – 2023. <br /><br />Saat itu KPK mengamankan sebanyak 20 orang. Dengan rincian, 12 orang di Jakarta dan 8 orang di Nganjuk. Namun yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 5 orang, yaitu Taufiqurrahman sebagai tersangka Korupsi penerima Suap dan kasus dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Dua tersangka lain juga ditetapkan sebagai penerima Uang Suap, yakni Ibnu Hajar selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk dan Suwandi Suwandi, Kepala SMPN 3 Ngronggot, Kab. Ngajuk<br /><br />Sedangkan tersangka Korupsi pemberi suap adalah  Muhammad Bisri selaku Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Kemudian Haryanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk (Kelimanya sudah berstatus terpidana).<br /><br />Kasus Korupsi Suap ibarat ungkapan, “Air mengalir dari atas ke bawah, sedangkan uang “mengalir” dari bawa ke atas”. Dari fakta persidangan yang terungkap, ternyata lembaran-lembaran rupiah yang disebut sebagai “Syukuran” itu masuk ke kantong Taufiqurrahman di beberapa tempat (lokasi)  bukan hanya dari Muhammad Bisri dan Haryanto yang juga berperan sebagai “pengepul”, tetapi dari beberapa pejabat dilingkungan Kabupaten Nganjuk termasuk dari beberapa rekanan (kontraktor) <br /><br /> Diantaraya ialah Arif dan Okta. Keduanya sebagai rekanan/kontraktor dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Sementara pegawai dilingkungan Kabupaten Nganjuk, diantaraya ialah  Nurrosid Husein Hidayat, Budiono, Joni Tri Wahyudi, Teguh Sujatmika, Tien Farida Yani (Direktur RSUD Kertosono Nganjuk), Suroto, Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, Sutrisno, Cahaya Sarwo Edi, Cahya Sarwo Edi, Sugito.<br /><br />Selain itu terungkappula, bahwa “permainan” Taufiqurrahman boleh dibilang sangat profesional. Mengapa ?. Untuk berkomunikasi, Taufiqurrahman membelikan beberapa Hend Phon dan memberikannya ke bebera orang kepercayaannya di lingkungan Kab. Nganjuk <br /><br />Pertanyaannya dari kasus ini adalah, mengapa KPK hanya menyeret 5 (lima) tersangka/terdakwa/terpidana? Mengapa KPK hanya meneyeret 2 (dua) tersangka/terdakwa/terpidana sebagai pemberi Suap?. Mengapa pula KPK begitu lama baru melimpahkan perkara Taufiqurrahman dalam kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor ?. Bolehkah Kepala Daerah/penyelenggara negara menerima sesuatu dari pihak lain yang berkaitan dengan jabatannya? “Dibenarkankah dan atau bebaskah para pihak-pihak yang memberikan uang “haram” atau sesuatu kepada Kepala Daerah/penyelenggara negara? <br /></p><p><b><span style="font-size: large;">Kedua, Rendra Kresna </span></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: right;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyaQ0PSFFFCDwU_p-xLdVQf0TUJPzeUf8fxwkwDAamO6x9B5Sycjcnfpb1CrflkObHNbnc6IZY2TbOSbjMXFctwHDrBy_NZuoclvp_NqSoGxX1uyd1vepGJcXjY_GyWsaMsPTiFie4M38/s1550/IMG20190509125259_1.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1550" data-original-width="1274" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyaQ0PSFFFCDwU_p-xLdVQf0TUJPzeUf8fxwkwDAamO6x9B5Sycjcnfpb1CrflkObHNbnc6IZY2TbOSbjMXFctwHDrBy_NZuoclvp_NqSoGxX1uyd1vepGJcXjY_GyWsaMsPTiFie4M38/w526-h640/IMG20190509125259_1.jpg" width="526" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pria berpostur tubuh besar ini adalah Bupati Malang Dua Periode (2010 – 2020). Nasib  Rendra Kresna dengan Taufiqurrahman, sama tapi takk serupa. Sama-sama Kepala Daerah (Bupati) Dua Periode, sama-sama “terperosok ke lingkaran hitam” kasus Korupsi Suap. Tak serupa atau tak sama, karena Rendra Kresna bukan tertangkap tangan KPK, melainkan ditetapkan sebagai tersangka Korupsi Suap setelah KPK melakukan penyelidikan dan Penyidikan<br /><br />Pada tahun 2018, KPK menetapkan Rendra Kresna sebagai tersangka Korupsi penerima Suap fee proyek APBD Kab. Malang Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2013. Dan tersangka selaku pemberi uaang suap adalah Ali Murtopo, seorang kontraktor di Kabupaten Malang.<br /><br />Dari fakta yang terungkap di persidangan, total uang “haram” fee proyek APBD Kab. Malang yang mengalir ke kantong Rendra Kresna yang diketahui adalah sebesar Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) ternyata bukan hanya dari Ali Murtopo, malainkan dari beberapa pengusaha kontraktor lainnya yang juga sebagai Tim Sukses Rendra Kresna bersama Ahmad Subhan saat pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang, diantaranya adalah Ali Murtopo sebesar Rp3.026.000.000, Hari Mulyanto dan Ubaidillah sebesar Rp2.7 M, melalui Eryk Armando Talla sebesar Rp5.675.000.000 <br /><br />Sementara dana kampanye Rendra Kresna sebahagian berasal dari Iwan Kurniawan selaku Direktur PT. Anugerah Citra Abadi sebesar Rp11.900.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan, Rendra Kresna harus membayar bunga sebesar 2,5% dari nilai pinjaman. Selain itu Rendra Kresna juga mendapat dana kampaye dari pengusaha-pengusaha lainnya sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) yang disebut berupa pinjaman. <br /><br />Pertanyaannya adalah, benarkah murni sebagai pinjaman dan harus dibayar dengan uang atau dibayar dengan proyek APBD Kabupaten Malang?<br /><br />Sedangkan uang “haram” sebesar Rp 7 milliar lebih sebagai fee proyek berasal dari beberapa penguhasa Kontraktor di Kabupaten Malang yang juga sebagai Tim Sukses Rendra Kresna saat pencalonannya sebagai Bupati Malang, yang mengerjakan proyek APBD Kab. Malang, salah satunya dari Ali Murtopo dan Eryk Armado Tall<br /><br />Pertanyaannya. Adakah kaitannya antara dana kampanye dari beberapa kontraktor dengan fee proyek yang dikerjakan oleh para kontraktor tersebut ?<br /><br />Ibarat ungkapan, “kesempatan dalam kesempitan”. Dari fakta yang terungkap di persidangan, Ali Murtopo dan Eryk Armando Talla ternyata tidak hanya memberi uang suap ke Rendra Kresna terkait fee proyek yang dikerjakan, melainkan juga ikut menikmatinya. <br /><br />Uang “haram” fee proyek dari beberapa kontraktor itu terkumpul melalui Ali Murtopo dan Eryk Armando Talla. Uang “haram” yang seharusnya diserhkan Ali Murtopo ke Rendra Kresna adalah sebesar Rp5.589.479.300, ternyata hanya sebesar Rp3.026.000.000. itulah sebabnya Ali Murtopo selaku pemberi suap dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.8 miliyar dari tuntutan JPU KPK sejumlah Rp2.717.745.000.<br /><br />Uang “haram” itupun mengalir ke beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang dengan cara, Renda Kresna membuat acara Gathering yang menghabiskan duit sebesar Rp480 juta untuk mengamankan proyek-proyek yang dikerjakan Tim Suksesnya<br /><br />Pertanyaannya kemudian. Adakah kaitannya uang sebesar Rp10 juta  yang disebut berasal dari Rendra Kresna ke sekelompoka Wartawan di Surabaya “untuk mengamankan” Rendra Kresna yang saat itu menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya ???</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Ketiga, Eryk Armando Talla. </b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGaJa9CjjkLqo3l41_CVheL0yc83G-Regt6WBLM0suMaEDahSiLk3sCJSsRRFZzZ9uXzR0HbKWcEqFAJdY2vUFmQZnPLKQaQfDqjyiEFoePjzCUl9iy8Ka0VxLtm-_Bj08R_4O4vGMOrg/s591/IMG20190321122115.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="591" height="281" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGaJa9CjjkLqo3l41_CVheL0yc83G-Regt6WBLM0suMaEDahSiLk3sCJSsRRFZzZ9uXzR0HbKWcEqFAJdY2vUFmQZnPLKQaQfDqjyiEFoePjzCUl9iy8Ka0VxLtm-_Bj08R_4O4vGMOrg/w400-h281/IMG20190321122115.jpg" width="400" /></a></div>Pria tambun ini adalah seorang pengusaha di Kabupaten Malang. Selain pengusaha, Ia juga salah satu Tim Sukses Rendra Kresna bersama Ahmad Subhan saat pencaloanannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang.<br /><br />Nama Eryk Armando Talla sedikit menarik. Dari data penelusuran beritakorupsi.co dan kemudian terungkap di fakta persidangan, ternyata nama Eryk Armando Talla tak asing lagi di masyarakat, baik beberapa pejabat maupun di beberapa Media dan Wartawan di Jawa Timur Khususnya di Malang Raya. Karena selain pengusaha, Eryk Armando Talla adalah salah satu sponsor di salah satu Koran Harian di Malang yang tergabung di Group Koran Harian terbesar di Jawa Timur. <br /><br />Masyarakat mungkin bertanya. Mengapa Eryk Armando Talla menjadi tersangka Korupsi Gratifikasi bersama Rendra Kresna selaku Bupati Malang, sedangkan Eryk Armando Talla bukan pejabat?<br /><br />Dari fakta persidangan terungkap, bahwa Eryk Armando Talla terlibat dalam proses pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Malang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)<br /><br />Keterlibatan Eryk Armando Talla dalam proses pengadaan Barang/Jasa di Pemda Kab. Malang boleh dikata, sangat profesional dalam ilmu Teknologi Internet. Karena Eryk Armando Talla melibatkan tim IT Hacker, agar pemenang lelang proyek APBD hanya rekanan yang sudah ditentukan oleh Rendra Kresna<br /><br />Selaain itu terungkap pula, bahwa uang yang diterima Bupati Malang Rendra Kresna dari Ali Murtopo dan beberapa rekanan lainnya adalah melalui Eryk Armando Talla. Uang yang diterima Eryk Armando Talla dari Ali Murtopo dan beberapa rekanan lainnya sebahagian dinikmati sendiri<br /><br />Masyarakatpun bertanya. Apakah keterlibatan Tim Sukses dalam skandal proyek pemerintah hanya berlaaku di Kabupaten Malang saat pemerintahan Rendra Kresna sebagai Bupati, atau berlaku juga di berbagai Kabupaten/Kota di tanah air?<br /><br />Bisa “Ya” dan bisa juga “Tidak. Yang jelas sesuai fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tipikor Subaya, saat Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberaantasan Korupis  menyeret beberapa Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) untuk diadili sebaagai terdakwa Korupsi Suap, juga melibatkan Tim Suksesnya, diantaranya Wali Kota Batu (terpidana Eddy Rumpoko), Bupati Tulungagung (terpidana Syahri Mulyo), Wali Kota Blitar (terpidana Samanhudi Anwar), Wali Kota Pasuruan (terpidana Setiyono) dan Bupati Sidoarjo (Terdakwa Saiful Ilah yang saat ini masih menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah KPK yang sekarang akan memproses secara hukum pihak-pihaak yang terlibat dalam perkara Korupsi Suap 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur? Atau KPK akan tetap memproses namun kita tak tahu sampai waktunya kapan?. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Dua Kepala Daerah (Ex.Bupati) Akan Segera Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Dan TPPU

#Selain Kedua Bupati, Seorang Pengusaha Kontraktor yaitu Erik Armando Talla juga ikut diadili dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi# BERI...

»

Korupsi Rp1.030 M, Kadis PU Pengairan Kab. Mojokerto di Vonis 1 Thn Penjara

<p><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Untungkah negera dari perkara Korupsi, bila Kerugian negara sudah dikembalikan oleh terdakwa tetapi Barang Bukti berupa Batu Kali dari hasil Normalisasi Sungai dirampas untuk negara atau dikembalikan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas?# <span style="color: black;"><span style="font-size: small;">  </span></span></span></span></p><p style="text-align: left;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDHOypp01LUXajaglpXKbEMzGxzCKIrg2sfXqLVYKwvuny-QcVtsLUB7s5Cfn9jtjTxUTrYB1SxvT9EoeZMTV8opHoPefG4Vc-tfLtcBfZBI8aSlwX6EMA-rdtc-O6RtTKKYy6vdMcKZM/s640/Foto+terdakwa+Ir.+Didik+Pancaning+Argo%252C+M.Si+pada+sidang+tanggal+28+Agustus+2020+%2528Dok.+BK%2529.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDHOypp01LUXajaglpXKbEMzGxzCKIrg2sfXqLVYKwvuny-QcVtsLUB7s5Cfn9jtjTxUTrYB1SxvT9EoeZMTV8opHoPefG4Vc-tfLtcBfZBI8aSlwX6EMA-rdtc-O6RtTKKYy6vdMcKZM/w640-h360/Foto+terdakwa+Ir.+Didik+Pancaning+Argo%252C+M.Si+pada+sidang+tanggal+28+Agustus+2020+%2528Dok.+BK%2529.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si pada sidang tanggal 28 Agustus 2020 (Dok. BK)</td></tr></tbody></table></span></span></span></span><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"></span></span></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO </b></span>– Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Kamis, 10 Desember 2020, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto tahun 2016 -  2017 sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019</span></span></span></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"></span></span></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Hukuman pidana terhadap terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si yang berada di Rutan (Rumah tahanan negara) Kab. Mojokerto, dibacakan melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yaitu John Dista, SH., MH dan Bagus Handoko, SH serta Panitra Pengganti (PP) Makhfud, SH., MH yang dihadiri Tim JPU dari Kab. Mojokerto maupun Tim Penasehat terdakwa, yaitu Prasetyanto, Eko, I Ketut Suwardana</span></span></span></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"></span></span></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Dalam surat putsannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si terbukti bersalah melanggar pasal 3 juncto 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana</span></span></span></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"></span></span></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Pertimbangan hukum, Majelis Hakim mengatakan bahwa kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dan 2017 belum mendapat kajian teknis, gambar rencana dan tidak melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk diproses berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016</span></span></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"></span></span></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7lA7oVRUnA3k_oPmcucT54EUErbzUWzqSjInrfZda9JnoPVJE0Yno1Kg3ZGQGsWr-WsgxlLDstZeSL0I04ZUNSAwCq86PyFTbCW3Tkc3G3VoVrL-JFNeacVoEc3xOjoRx0UpakUakChY/s2048/IMG20201210110017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7lA7oVRUnA3k_oPmcucT54EUErbzUWzqSjInrfZda9JnoPVJE0Yno1Kg3ZGQGsWr-WsgxlLDstZeSL0I04ZUNSAwCq86PyFTbCW3Tkc3G3VoVrL-JFNeacVoEc3xOjoRx0UpakUakChY/w640-h360/IMG20201210110017.jpg" width="640" /></a></span></span></div><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Kegiatan normalisasi/restorasi Sungai yang menghasilkan matrial batu, diangkut dengan menggunakan Damp Truck dari Sungai Landaian dan Jurang Cetot ke lahan milik CV Musika atas seijin Mustofa Kamal Pasa, oleh Faizal Arif dan Suripto Afandi. Dengan alasan karena di pinggir sungai tidak memiliki tempat atau Stompel penampungan.<br /><br />Dari hasil normalisasi/restorasi Sungai berupa batu matrial, dilakukan penagihan oleh Faizal Arif dan Suripto Afandi keada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika dengan membawa bukti penimbangan setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995<br /><br />“Sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Terkait kerugian negara sebesar Rp1.030.135.995, Majelis Hakim menyebutkan sudah tidak ada kerugian negara kerena terdakwa telah mengembalikannya. Namun Barang Bukti (BB) berupa Batu matrial dari hasil Normalisasi Sungai dikembalikan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas<br /><br />“Mengdili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; 2 (dua). Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama satu (1) tahun denda sebesar Lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama Dua (2) bulan,” ucap Ketua Majelis Dede Suryaman, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp1.030.135.995 subsidair pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Barang bukti (batu matrial) dirampas untuk negara cq. Pemerintah Kabupaten Mojokerto<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si lengsung mengatakan “menerima”. Sedangkan JPU, pikir-pikir.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBuYvAU_YSchxW9hv1msUcvjhy3VIRu5tE5jVEm2h-g5ZoR1rqtNTazDJHw9Oy6rPoY9_TGRfznZQFyxwf1_4VO3JL0mRV4qXGXVULAageWGKDDpBpTejD38iqeImBpvTrroDH0mnmjRA/s640/Foto+kiri%252C+Terdakwa+Ir.+Didik+Pancaning+Argo+M.Si+dan+terpidana+Mustofa+Kamal+Pasa+%2528mantan+Bupati+Mojokerto%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBuYvAU_YSchxW9hv1msUcvjhy3VIRu5tE5jVEm2h-g5ZoR1rqtNTazDJHw9Oy6rPoY9_TGRfznZQFyxwf1_4VO3JL0mRV4qXGXVULAageWGKDDpBpTejD38iqeImBpvTrroDH0mnmjRA/w640-h504/Foto+kiri%252C+Terdakwa+Ir.+Didik+Pancaning+Argo+M.Si+dan+terpidana+Mustofa+Kamal+Pasa+%2528mantan+Bupati+Mojokerto%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto kiri, Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si dan terpidana Mustofa Kamal Pasa (mantan Bupati Mojokerto)</td></tr></tbody></table></span></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;">Nah, kasus perkara ini sedikit menarik dan juga mengundang pertanyaan. Menariknya adalah, terkait barang bukti berupa batu-batu matrial dari hasil kegiatan Normalisasi Sungai sebanyak 302.702,73 ton, dirampas untuk negara cq. Pemerintah Kabupaten Mojokerto atau dikembalikan ke ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas<br /><br />Pertanyaannya. Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai yang belum mendapat kajian teknis, gambar rencana dan tidak melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk diproses berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016 tetap dilaksanakan, tetapi batu-batu dari hasil kegiatan Normalisasi Sungai tersebut tidak diangkut atau tetap berada di bibir sungai, apakah ada kerugian negara ?<br /><br />Kerugian negara sejumlah Rp1.030.135.995, dihitung dari jumlah batu-batu matrial sebanyak sebanyak 302.702,73 ton, yang harga per tonnya sebesar Rp31.500. Dan kerugian negara sebesar Rp1.030.135.995 inipun sudah dikembalikan oleh terdakwa. <br /><br />Tetapi batu-batu matrial tersebut dirampas untuk negara cq. Pemerintah Kabupaten Mojokerto atau dikembalikan ke ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas<br /><br />Pertanyaannya. Mau dikemanakan batu-batu tersebut, dijual ? Kalau dijual, uangnya kemana ? Masuk ke  kas negara (Pemerintah Daerah Mojokerto)?. Kalau dijual dan hasilnya masuk ke kas negara (Pemerintah Daerah Mojokerto), apakah menjadi keuntungan bagi negara (Pemerintah Daerah Mojokerto) karena kerugian negara sebesar Rp1.030.135.995 sudah dikembalikan oleh terdakwa?<br /><br />Menanggapi hal ini, saat JPU masih berada di ruang sidang beberapa menit seusai persidangan kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa alasannya untuk pikir-pikir adalah terkait barang bukti berupa batu-batu matrial yang rampas untuk negara, sedangkan uang pengganti yang sudah dikembalikan oleh terdakwa tidak diperhitungkan.<br /><br />“Putusannya, barang bukti berupa batu dirampas untuk negara. Tapi kalau mengenai uang pengganti tidak diperhitungkan. Makanya tadi pikir-pikir. Untuk lebih jelasnya ke Kejati aja,” kata JPU<br /><br />Sementara Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, kalau barang bukti dirampas untuk negara, dan pengembalian uang oleh terdakwa diperhitungkan sebagai uang pengganti<br /><br />“Diperhitungkan, makanya putusannya satu tahun dan tidak ada uang pengganti,” ujar Penasehat Hukum terdakwa<br /><br />Seperti yang diberitakan diawal. Kasus yang menyeret Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas PU dan Pengairan bersama Bupati Mustofa Kamal Pasa, bermula dari kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 lalu, yang ternyata tidak mendapat kajian teknis juga gambar rencana.<br /><br />Selain itu, perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif selaku pihak ketiga tersebut, tidak melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar tidak diproses berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016<br /><br />Tidak hanya itu. Kerjasama kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif juga melibatkan Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika atas seijin Mustofa Kamal Pasa. Sementara CV Musika adalah milik keluarga Mustofa Kamal Pasa.<br /><br />Kegiatan normalisasi/restorasi Sungai yang menghasilkan matrial batu, diangkut dengan menggunakan Damp Truck dari Sungai Landaian dan Jurang Cetot ke lahan milik CV Musika atas seijin Mustofa Kamal Pasa, oleh Faizal Arif dan Suripto Afandi. Alasannya, karena di pinggir sungai tidak memiliki tempat atau Stompel penampungan.<br /><br />Hasil dari matrial batu tersebut, kemudian Faizal Arif dan Suripto Afandi melakukan tagihan dengan membawa bukti penimbangan kepada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan yang dibawa oleh Faizal Arif dan Soeripto Afandi dengan bukti penimbangan yang di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp 31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995.<br /></span></span></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBpxtXaG21vmCjhWPb3nFNq-2axWkRUZPLOtfAT4Sje2pn4nR7Y_v2G8zVvs0mgqRZHn1rRnPQiu6XLK0ASCMciR3o-laaT8ZwHryfdVyKQo0XM-5misHoKY9GLoYf7PHJaaJizUpxTHY/s639/IMG20201112114626+Sidang+pembacaan+surat+Tuntutan+oleh+JPU%252C+Kamis%252C+12+November+2020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBpxtXaG21vmCjhWPb3nFNq-2axWkRUZPLOtfAT4Sje2pn4nR7Y_v2G8zVvs0mgqRZHn1rRnPQiu6XLK0ASCMciR3o-laaT8ZwHryfdVyKQo0XM-5misHoKY9GLoYf7PHJaaJizUpxTHY/w640-h360/IMG20201112114626+Sidang+pembacaan+surat+Tuntutan+oleh+JPU%252C+Kamis%252C+12+November+2020.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil daerah berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Jawa Timur Nomor 821.13/134.1/042/1994 tanggal 23 juli 1994 kemudian selanjutnya diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 821/918/HK/416-012/2914 tanggal 31 Desember 2014.<br /><br />Dan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan<br /><br />Bahwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, yaitu bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan Restorasi/Normalisasi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3  Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si bersama Mustofa Kamal Pasa, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.030.135.995 (Satu milliar tiga puluh juta seratus tiga puluh lima sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor SR- 814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2012 dalam rangka perhitungan keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari hasil galian material berupa batu di sungai landaian dan sungai jurang Cetot Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun 2016 dan 2017 dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Pada bulan Agustus 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Mojokerto memenuhi panggilan saksi Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto untuk membahas perlunya restorasi/normalisasi pada aliran sungai jurang Cetot  dan Candi Limo Kabupaten Mojokerto<br /><br />Pada tanggal 6 September 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si sebagai Leading sector terkait pengairan di Kabupaten Mojokerto, membuat telaahan Kepada Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor : 503/2275/416-108/2016 tentang normalisasi Daerah Irigasi (DI) Lebak Sumengko, yang isi telaahnya adalah sebagai berikut ; a. DI Lebak Sumengko mengalami perubahan bentuk karena adanya faktor alam dari banjir bandang tanggal 4 Februari 2004 sehingga mempengaruhi ekosistem; b. Saluran-saluran di daerah irigasi Lebak Sumengko telah mengalami pendangkalan; c. Kapasitas daya tampung bangunan DAM tidak memenuhi untuk digunakan sebagai pengendali banjir<br /><br />Dari telaahan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Perlu membuat perkuatan tanggul yang dapat berfungsi sebagai jalan infeksi pada sisi kiri dan kanan saluran; b. Perlu dilakukan restorasi dan normalisasi daerah irigasi Lebak Sumengko; c. Mewujudkan konservasi sumber daya air dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan air di hulu saluran; d. memperlancar distribusi air irigasi untuk petani pemakai air; e. Dapat dimanfaatkan untuk pariwisata<br /><br />Bahwa terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas PU Pengairan, kemudian mengajukan telaah tersebut kepada saksi Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya saksi Mustofa Kamal Pasa menandatangani dan memberikan disposisi dengan Nomor Agenda : 1611 tanggal 7 September 2016 sebagai berikut : Tindak lanjut sesuai ketentuan;, Tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan instruksi dan Petunjuk dari Bapak Presiden dan DPR RI<br /><br />Kemudian terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, menindaklanjuti disposisi Mustofa Kamal Pasa tersebut dengan memerintahkan Pujiono selaku Kepala UPTD Semangko untuk mengadakan sosialisasi bersama-sama Muspika Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang terkait dengan kegiatan normalisasi di Daerah Irigasi.<br /><br />Saksi Pujiono kemudian membuat surat Nomor. 611/50/416 - 10 8.3/2016 tanggal 8 September 2016 tentang normalisasi Daerah Irigasi Lebak Sumengko. Surat tersebut ditujukan kepada 5 Kepala Desa, yaitu Kepala Desa Dinoyo, Kepala Desa Sumberagung, Kepala Desa Baureno, Kepala Desa Jatirejo dan Kepala Desa Lebak Jabung yang isinya adalah, meminta Kepala Desa untuk menghadirkan warganya dalam rangka normalisasi daerah irigasi dengan jadwal pertemuan yang sudah ditetapkan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiGRyHVr5kKraGTWD-VbGTP-5ged5GuKhG-ZCX5IH5_61zVqbQfJ2TPxpXexMiuttA48y4PFBDdZiEkWDQOaC4QV5VtwptEqq2S8_LNsxdsPXpuPU-NzX14LgV6J-nPOhSte4ZzuVJWDE/s2048/IMG20201210110025.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiGRyHVr5kKraGTWD-VbGTP-5ged5GuKhG-ZCX5IH5_61zVqbQfJ2TPxpXexMiuttA48y4PFBDdZiEkWDQOaC4QV5VtwptEqq2S8_LNsxdsPXpuPU-NzX14LgV6J-nPOhSte4ZzuVJWDE/w640-h360/IMG20201210110025.jpg" width="640" /></a></div>Pada akhir bulan September 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning, Argo, M.Si memanggil Faizal Arif yang dikenalkan oleh saksi Mustofa Kamal Pasa untuk menawarkan kegiatan normalisasi/restorasi Sungai Jurang Cetot Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto melakukan perjanjian kerjasama dengan Faizal Arif untuk melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto Nomor 610/25 72/416 - 108/2016 dengan jangka waktu mulai 3 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016<br /><br />Dalam perjanjian kerjasama tersebut berisi 8 bab dan 8 pasal dengan pokok kegiatan restorasi/normalisasi adalah ; a. Melakukan restorasi dari normalisasi daerah irigasi yang meliputi : Daerah Irigasi Selomalang luas baku 137 hektar; DI Lebak Semengko luas baku 915 hektar; DI Lebak Dua luas baku 113 hektar; DI Baureno luas baku 54 hektar dan DI Candilimo luas baku 1635 hektar;<br /><br />b. Melakukan restorasi jaringan irigasi meliputi: Pengumpulan data dalam kurung data debit curah hujan; Data luas tanam data mutase; Data sawah kerusakan jaringan irigasi restorasi;  Kalibras alat pengukur debit perencanaan; Penyediaan air tahunan pembagian; Penerimaan air tahunan; Alat tanam tahunan dan jadwal peringatan; Pelaksanaan pembagian dan pemberian air; Dan aturan pintu-pintu air pada bening kantong lumpur bangunan bagi-bagi; serta Bangunan sedap dan pengisian dan pelaporan<br /><br />c. Kegiatan normalisasi jaringan irigasi; normalisasi saluran irigasi; pemberian pelumas, pemberian standar, roda gigi dan pengecatan pintu air; pembersihan saluran dan bangunan dari rumput/bersama lumpur dan sampah; pemeliharaan tanggul dari bocoran serta penutup bocoran-bocoran; penelusuran jaringan irigasi untuk penyusunan angka kebutuhan nyata air dan pengisian formulir formulir normalisasi<br /><br />Sekitar bulan Oktober 2016, terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si mendatangi saksi Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika, yang mana terdakwa menyampaikan untuk menitipkan barang berupa limbah sungai, dan limbah tersebut sudah atas seijin dari Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto.<br /><br />Akhmad Chusaini mengkonfirmasi kepada Mustofa Kamal Pasa, dan benar untuk mengizinkan menyimpan material tersebut di CV Musika. Alasan limbah tersebut dititipkan di lahan CV  Musika karena di lokasi normalisasi sungai tidak ada lahan atau tempat stompel untuk limbah material, dan yang mengirim limbah tersebut ke lahan CV Musika adalah Faizal Arif dan Suripto Afandi<br /><br />Karena Faizal Arif dan Suripto Afandi yang juga melakukan serangkaian kegiatan restorasi/normalisasi, mulai dari melakukan penggalian/pengerukan untuk pelebaran/memperdalam dan pembuatan tanggul sungai Landaian dan Jurang Cetot dengan menggunakan alat berat.<br /><br />Lebar normalisasi telah ditentukan patok-patok yang sudah ditanam. Material yang dikeruk berupa sedimen yang terdiri dari batu, walet, tanah liat, pasir dan kerikil<br /><br />Setelah material batu yang dibawa dam truk dari sungai Jurang Cetot dan sungai landaian akan sampai di CV Musika. Selanjutnya ditimbang melalui jembatan timbang untuk dicatat berat kotor serta identitas kendaraan. Kemudian membawa batu menuju lapangan penumpukan atau tompel untuk di bongkar/diturunkan.<br /><br />Setelah menurunkan batu dan kembali melalui jembatan timbang untuk ditimbang kembali berat kendaraan tanpa muatan (Tara). Output dari hasil timbangan adalah buku timbangan yang berisi identitas kendaraan, costumer (saksi Faizal Arif dan Surpto Afandi) operator, tanggal dan jam masuk keluar timbangan, berat bruto, berat Tara dan neto batu, bukti penimbangan dibuat rangkap dua. Lembar pertama atau slip berwarna putih diserahkan kepada sopir, dan lembar Dua berwarna hijau diarsipkan oleh CV Musika.<br /><br />Seminggu sekali Faizal Arif dan Suripto Afandi melakukan tagihan dengan membawa bukti penimbangan kepada Akhmad Chusaini Direktur CV Musika setelah dilakukan pengecekan antara bukti penimbangan yang dibawa oleh Faizal Arif dan Soeripto Afandi dengan bukti penimbangan yang di arsip CV Musika. Kemudian Akhmad Chusaini membayar secara tunai, dan kedua pihak menandatangani bukti pembayaran operasional<br /><br />Berdasarkan catatan slip pembayaran operasional yang ditandatangani oleh Akhmad Chuseini,  dan penerimaan uang oleh saksi Faizal Arif dan Soeripto Afandi, saksi Akhmad Chusaini membayar batu seberat 302.702,73 ton dengan nilai per ton sebesar Rp 31.500. Sehingga nilai total pembayaran sebesar Rp1.030.135.995<br /><br />Akhmad Chusaini selaku Direktur CV Musika, membayar kepada saksi Faizal Arif sebesar Rp533.153.250 terdiri dari 16 pembayaran operasional, dan Suripto Afandi sebesar Rp496.982.710 5 yang terdiri dari 7 slip pembayaran operasional<br /><br />Dalam perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Mojokerto dengan Faizal Arif selaku pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tersebut, tidak dapat kajian teknis juga gambar rencana.<br /><br />Selain itu, perjanjian kerjasama antara terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si  dengan Faisal Arif selaku pihak ketiga tersebut, tidak melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Karena apabila perjanjian kerjasama tersebut melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka akan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2016<br /><br />Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga tidak mendapatkan izin restorasi/normalisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas sesuai surat Kepala bbws Brantas Kepada Bupati Mojokerto Nomor. 05.03.285 tanggal 28 Februari 2017 perihal rekomendasi teknis penggunaan sumber daya air untuk kegiatan restorasi Sungai berbasis konservasi di sungai jurang Kabupaten Mojokerto<br /><br />Isi surat rekomendasi antara lain: Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis untuk debit banjir kala ulang 25 tahun; Pelaksanaan konstruksi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan; Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di di sungai Jurang Cetot  sebagai bahan konstruksi untuk memperjual belikan material tersebut dan pemanfaatan atau pengambilan material pasir dan batuan harus mendapatkan izin dari Gubernur Provinsi Jawa Timur c.q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) UPT (Unit Pelayanan Terpadu) pelayanan perizinan terpadu pemerintah provinsi Jawa Timur<br /><br />Pada tanggal 21 April 2017 terbit keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 2 68/kpts/mpr/2017 tentang pemberian izin pembangunan sumber daya air kepada pemerintah daerah kabupaten Mojokerto untuk kegiatan restorasi Sungai jurang cetak. Isi dari keputusan Menteri PUPR tersebut antara lain:<br /><br />1. Tipe konstruksi adalah penataan Palung Sungai, perkuatan tebing beton pembangunan jalan beton di sepanjang sepadan sungai dan reboisasi sempadan sungai; jadwal waktu pelaksanaan konstruksi 300 hari:<br /><br />2. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilarang mengambil material/batuan yang ada di sungai curang Cheetos sebagai bahan konstruksi:<br /><br />3. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan dan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi restorasi Sungai Brantas<br /><br />4. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di sungai jurang catur sebagai bahan konstruksi dalam amar keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diuraikan pada huruf b angka 13.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si dalam melaksanakan kegiatan restorasi/normalisasi Daerah Irigasi Kabupaten Mojokerto melanggar/bertentangan dengan peraturan peraturan sebagai berikut:<br /><br />1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, pasal 3 ayat (1) "Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara"<br /><br />2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan Wilayah Sungai pasal 5 ayat (2), Wilayah Sungai sebagaimana pada ayat (1) meliputi: huruf c Wilayah Sungai strategis normal. Ayat (3), pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas Provinsi dan wilayah Sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c menjadi wewenang dan tanggung jawab menteri. Tabel 1.3 Wilayah Sungai strategis Nasional Nomor 13. Kode WS 02.17.A3 nama Wilayah Sungai Brantas<br /><br />3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 01/PRT/M/2016 tentang tata cara perizinan pengusahaan sumber daya air dan atau izin penggunaan sumber daya air diberikan oleh menteri untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah Sungai lintas provinsi wilayah Sungai lintas negara dan Wilayah Sungai strategis nasional<br /><br />4.  Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Material Nomor 32 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang Pertambangan mineral dan batubara pasal 81, badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang dimaksud menjual mineral logam,  mineral bukan logam dan batuan, dan atau batubara yang terjalin wajib terlebih dahulu mempunyai IUP (Ijin Usaha Produksi) operasi produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si yang dilakukan bersama-sama dengan Mustofa Kamal Pasa (penuntutan dilakukan terpisah) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Negara/Daerah dari hasil galian Material berupa batu di sungai Landaian dan Sungai Jurang Catout Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun 2016 dan 2017 Nomor SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 (satu miliar tiga pulu juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)<br /><br />Perbuatan terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)<br /></span></span><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"></span></span></span><p></p>

News Tipikor Korupsi Rp1.030 M, Kadis PU Pengairan Kab. Mojokerto di Vonis 1 Thn Penjara

#Untungkah negera dari perkara Korupsi, bila Kerugian negara sudah dikembalikan oleh terdakwa tetapi Barang Bukti berupa Batu Kali dari hasi...

»

Terpidana 5 Tahun Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK Ajukan PK

<p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><span style="font-size: large;"><b>Penasehat Hukum terpidana, Mesak Abbet Neggo Taloim (Obby) : </b>“Alasan PK adalah putusan MA kepada Terpidana Setyono (mantan Wali Kota Pasuruan) dalam perkara yang sama”  <span style="font-size: small;"> </span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgouIWY9pmy6iFjztKUXJXLojswgpDLrL7a1n6W4L0eHQR28Khq0dvoRoeP4KMN7MGPT78HnZP-FAnvxPZxLPL7JuUNG0AxNN8b7evG26pezBOnAuAwxV3VoNEzMQs8cEe_phYCC8JMjno/s2048/IMG20201112115818.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgouIWY9pmy6iFjztKUXJXLojswgpDLrL7a1n6W4L0eHQR28Khq0dvoRoeP4KMN7MGPT78HnZP-FAnvxPZxLPL7JuUNG0AxNN8b7evG26pezBOnAuAwxV3VoNEzMQs8cEe_phYCC8JMjno/w640-h360/IMG20201112115818.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto sebelah kiri, Terpidana Dwi Tri Nurcahyono didampingi Penasehat Hukumnya, Mesak Abbet Neggo Taloim (Obby) dan JPU KPK (foto sebelah kana)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table></span></b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span> </span></b><span style="font-size: small;">“Berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang diingankannya adalah hak seseoarang. Namun terkabul atau tidak, itu adalah Kuasa dari Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa,”. <br /><br />Ibarat kalimat diataslah yang diharapkan oleh terpidana yang mengajukan PK (Peninjauan Kembali) dengan harapan mendapat hukuman yang seringan-ringan dari Hakim PK di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.<br /><br />Dan itupula yang diharapkan terpidana 5 (lima) tahun penjara Dwi Tri Nurcahyono, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kota Pasuruan, dalam kasus perkara Korupsi suap tangkap tangan KPK pada tanggal tanggal 3 Oktober 2018 lalu<br /></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtlnSHbRqiWXl-lE82qmHdTrZVvD_RPVfLwe3Yc1-if0KLmVfeVWx4eBbX2SwCTlNfECdE0YIJThtoIChImVYQxy-USNlz9XT7YpfikCXsnGTICj_blLkOTRcwCjWN1sJrAkvFaW4pWVQ/s640/PhotoGrid_1555309222972.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtlnSHbRqiWXl-lE82qmHdTrZVvD_RPVfLwe3Yc1-if0KLmVfeVWx4eBbX2SwCTlNfECdE0YIJThtoIChImVYQxy-USNlz9XT7YpfikCXsnGTICj_blLkOTRcwCjWN1sJrAkvFaW4pWVQ/w640-h640/PhotoGrid_1555309222972.jpg" width="640" /></a></span></span></div><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Saat itu (3 Oktober 2018), KPK melakukan tangkap tangan terhadap Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan, Dwi Tri Nurcahyono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kota Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto (PNS). Ketiganya selaku penerima suap. Sedangkan pemberi uang suap adalah Muhammad Baqir (Kontraktor). <br /><br />Pada tanggal 17 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap Dwi Tri Nurcahyono selama 5 tahun. Untuk Wahyu Tri Hardianto dengan pidana penjara selama 4 tahun. Sedangkan untuk Setiyono dipidana penjara selama 6 tahun. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sudah  menjatuhkan hukuman (Vonis) 2 tahun penjara terhadap Muhammad Baqir<br /><br />Hukuman pidana penjara itu langsung diterima oleh terpidana Dwi Tri Nurcahyono, terpidana Wahyu Tri Hardianto dan terpidana Muhammad Baqir. Kecuali Setiyono yang melakukan upaya hukum banding ke PT (Pengadian Tinggi) dan kemudian Kasasi, karena Hakim PT tidak “memberikan diskon” hukuman.<br /><br />Usaha Setiyono untuk mendapat “diskon” berhasil. Hakim Agung Mahkamah Agung RI mengurangi hukuman Setiyono dari 6 tahun menjadi 3 tahun penjara. <br /><br />Nah, mengetahui kalau terpidana Setiyono mendapat “diskon” hukuman dari Hakim Agung Mahkamah Agung RI, terpidana Dwi Tri Nurcahyono dan terpidana Wahyu Tri Hardianto “bermimpi” untuk mendapat “diskon” hukuman dari Hakim Agung Mahkamah Agung RI dengan cara mengajukan PK (Peninjauan Kembali). Namun yang lebih duhalu mengajukan PK adalah terpidana Wahyu Tri Hardianto<br /><br />“Itu adalah hak terpidana, kita siap aja melayani,” kata JPU KPK, Arif Suhermanto<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-DUUk0cyAR3VrU8fPuRnJtKFt89Z69rLLszzxVedkbmgDRPEHD66iLn-mgOsU8r79ee3NScbEgqC7HFJFkYMKUQw2k33JalOY2VKDl1YwuMVLLPQJcFOmoTdbd-PDklEFqArwx_M8CH8/s640/IMG20190517105557+Terdakwa+Wahyu+Fitri+Hardianto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-DUUk0cyAR3VrU8fPuRnJtKFt89Z69rLLszzxVedkbmgDRPEHD66iLn-mgOsU8r79ee3NScbEgqC7HFJFkYMKUQw2k33JalOY2VKDl1YwuMVLLPQJcFOmoTdbd-PDklEFqArwx_M8CH8/w640-h360/IMG20190517105557+Terdakwa+Wahyu+Fitri+Hardianto.jpg" width="640" /></a></div>Sementara alasan PK terpidana Dwi Tri Nurcahyono bukan karena menemukan Novum atau bukti baru, melainkan hanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI terhadap terpidana Setoyono. Hal itupun dikaui oleh salah satu Penasehat Hukum terpidana, yaitu Mesak Abbet Neggo Taloim atau yang akrab disapa Obby<br /><br />“Alasan PK adalah putusan MA kepada Terpidana Setyono (mantan Wali Kota Pasuruan) dalam perkara yang sama” kata Obby kepada beritakorupsi.co, Kamis, 10 Desember 2020<br /><br />Obby menjelaskan, alasan Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK yaitu terpidana Dwi Tri Nurcahyono, yaitu yang pertama berdasarkan pasal 263 KUHAP huruf (b) yang menyebutkan “Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain: <br /><br />Kedua, lanjut Obby. Adanya Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan berdasarkan pasal 263 KUHAP huruf (c yang menyebutkan “Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”<br /><br />“Putusan yang bertentangan itu adalah putusan perkara Pemohon PK No. 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sb terhadap putusan-putusan : 1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3781 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 4 Desember 2019, Atas Nama Pemohon Kasasi Setiyono. Dan ke 2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. : 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN Sby tanggal 25 Februari 2019 atas nama Terdakwa M. Baaqir  yang sama-sama kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap,” kata Obby <br /><br />Lebih lanjut Obby menjelaskan, alasan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam permohonan peninjauan Kembali ini, ada 6 poin yait : 1. Judex Facti telah salah menafsirkan bentuk penyertaan Penganjuran/Pembujukan/Penggerakan (Uitlokken) ke dalam bentuk penyertaan, turut serta melakukan (Medeplegen). 2. Judex Facti telah keliru tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik dan sistem negative Wettelijk dan hanya berlandaskan 1 (Satu) bukti pada tuntutan uang pengganti dari JPU. 3. Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang nyata karena menarik terdakwa ke dalam fakta-fakta hukum yang tidak Pernah dlakukan terdakwa<br /><br />Kemudian yang 4, lanjut Obby. Judex Facti telah keliru karena tidak memberikan alasan pertimbangan hukum yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam menolak dalil-dalil Pledoi Penasihat Hukum terdakwa. Ke 5. Judex Facti telah keliru karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dan menentukan untuk menjadi pertimbangan Judex Facti. Dan yang ke 6 adalah, Judex Factie telah keliru dalam menarik fakta-fakta Perbuatan yang sama, yang tidak utuh, menjadi fakta-fakta hukum adanya perbuatan perbarengan (Concursus) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYm0tdBMipGQ770grNLwLMeExL04ZRjK_ZIn5Ev2N1tZnqrsOofzd3mwszJEHtktA9rlWtfnJDm7Gdxpp2bCt4SaQFeIexJzEnz8PNNqgJUcX6v8Uaw8Jh_jg8wLh31eQsUUUpeFKh6kc/s640/IMG20190517105622+Tredakwa+Dwi+Tri+Cahyono+%2528Kadis+PUPR%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYm0tdBMipGQ770grNLwLMeExL04ZRjK_ZIn5Ev2N1tZnqrsOofzd3mwszJEHtktA9rlWtfnJDm7Gdxpp2bCt4SaQFeIexJzEnz8PNNqgJUcX6v8Uaw8Jh_jg8wLh31eQsUUUpeFKh6kc/w640-h360/IMG20190517105622+Tredakwa+Dwi+Tri+Cahyono+%2528Kadis+PUPR%2529.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya. Apakah Hakim Agung Mahkamah Agung RI akan mengabulkan permohan PK yang dimohonkan terpidana Dwi Tri Nurcahyono dengan alasan seperti yang disampaikan Penasehat Hukum terpidana Dwi Tri Nurcahyono, Obby ?<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Jum'at, 17 17 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto dan Bagus Handoko menyatakan bahwa terdakwa Dwi Tri Nurcahyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan terdakwa Wahyu Tri Hardianto (pegawai honorer Kecamatan Pututrejo) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima suap fee proyek APBD Kota Pasuruan tahun 2016 hingga 2018 untuk Wali Kota Pasuruan. Dwi pun divonis pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp300 juta subsidair , sedangkan Wahyu di hukum 4 tahun.<br /><br />Selain hukuman pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman denda dan pengembalain duit yang diterima terdakwa Dwi Tri Nurcahyono sebesar Rp80 juta dari total yang dinikmatinya senilai Rp139.300.000 karena yang Rp59.300.000 sudah dikembalikannya  melalui KPK, sedangkan untuk terdakwa Wahyu Tri Hardianto di hukum untuk mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp36.400.000 (namun sudah dikembalikan melalui KPK).<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap kedua terdakwa (Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto) dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jlaan Raya Juanda, Sedat, Sidoarjo Jawa Timur, dengan agenda pembacaan putusan yang dihadiri Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Kiki Ahmad dan Taufiq Ibnugroho serta Penasehat Hukum (PH)  terdakwa.<br /><br />Terdakwa Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto terseret dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan Setoyono (sudah divonis 6 tahun penajara) bersama Muhammad Baqir seorang pengusaha di Pasuruan, pada tanggal 3 Oktober 2019. Kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, JPU KPK menyeret Keempatnya ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim, Muhammad Baqir dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama dan berlanjut melakukan Tindak Pidana Korupsi menyuap Wali Kota Pasuruan Setiyono melalui Dwi dan Wahyu sebesar Rp115 juta sebagai fee proyek di Dinas Pendidikan Pasuruan tahun 2018. Terdakwa Muhammad Baqir dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana teteh ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Muhammad Baqir pun divonis pidana penjara selama 2 tahun.<br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLuRF4ENbV_HtWMf_iDzYVY7cp1IexxtaW6M4cxK5CsP3lCMSrvrxjY4SfNDK_t4xxkelwjKFPZqFm7-lDhdjcXJ1bMCfGze8F3WWPIoYAGksNNovu4Cevqea5kX3FLqbPmeQ2BbO_818/s2048/IMG20201112115505.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLuRF4ENbV_HtWMf_iDzYVY7cp1IexxtaW6M4cxK5CsP3lCMSrvrxjY4SfNDK_t4xxkelwjKFPZqFm7-lDhdjcXJ1bMCfGze8F3WWPIoYAGksNNovu4Cevqea5kX3FLqbPmeQ2BbO_818/w640-h360/IMG20201112115505.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: small;">Setelah Muhammad Baqir divonis, kemudian pada Senin, 25 Pebruari 2019, menyusul giliran Dwi dan  Wahyu (satu perkara) serta Setiyono diadili dengan. Namun saat Majelis Hakim menjatuhkan hukuman (Vonis), terdakwa Setiyono yang lebih dahulu (Senin, 13 Mei), dan 5 hari kemudian (Jum'at, 17 Mei), barulah giliran Dwi dan Wahyu yang dijatuhi hukuman.<br /><br />Oleh Majelis Hakim yang sama, terdakwa Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan periode 2016 - 2021 dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama dan berlanjut melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap sebesar Rp2.967.243.360 sebagai fee proyek APBD Kota Pasuruan sejak tahun 2016 hingga 2018 dari pengusaha kontraktor di Pasuruan melalui Dwi Tri Nurcahyono, Wahyu Tri Hardianto dan Wongso Kusumo.<br /><br />Terdakwa Setiyono dijerat Pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana teteh ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dengan pidana (Vonis) penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dan mengembalikan uang suap yang dinikamatinya sebesar Rp2.267.243.360 selain uang yang sudah dikembalikan oleh terdakwa melalui KPK senilai Rp1.6 Miliyar, serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak Politik (hak dipilih dan memilih dalam jabatan Publik) selama 3 (lima) tahun.<br /><br />Lalu apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap terdakwa Setiyono melalui  terdakwa Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto akan diseret ke Pengadilan Tipikor oleh KPK untuk diadili bersama terpidana Muhammad Baqir yang sudah divonis terlebih dahulu sebagai pemberi suap terhadap Wali Kota Pasuruan Setiyono?<br /><br />Menanggapi pertanyaan beritakorupsi.co, JPU KPK Taufiq Ibnugroho mengatakan, hingga saat ini KPK belum ada penydidikan dan juga belum menetapkan tersangka baru dalam kasus Korupsi Suap Wali Kota Pasurusan Setiyono. Namun JPU KPK Taufiq Ibnugroho mengakui, bahwa dalam putusan Majelis disebutkan pihak-pihak yang terlibat, dan akan melaporkannya terlebih dahulu ke Pimpinan KPK sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />“Hingga saat ini belum ada penyidikan dan juga belum ada tersangka baru. Terkait pihak-pihak yang terlibat memang disebutkan tadi dalam putusan Majelis Hakim. Dan kami akan melaporkannya dulu ke Pimpinan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan hari ini,” ujar JPU KPK Taufiq Ibnugroho<br /><br />Terkait jumlah uang suap yang diterima terdakwa Setiyono dalam surat tuntutan maupun putusan Majelis Hakim yang ditanyakan beritakorupsi.co, JPU KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan, akan mengungkap dan menyeret orang-orang yang terlibat pemberian uang suap terhadap terdakwa.<br /><br />“Ya, mengenai jumlah uang yang diterima terdakwa akan diungkap,” ujar JPU KPK Taufiq Ibnugroho.<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung hari ini (Jum'at, 17 Mei 2019), Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan,  mengambil pertimbangan seluruhnya atas perbuatan terdakwa terdakwa Dwi dan Hayu.<br /><br />Menurut pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto hanya menjalankan perintah Wali Kota Setiyono. Pun demikian, Pasal dan tuntutan JPU KPK terhadap kedua terdakwa sama dengan putusan Majelis Hakim kcuali subsidair atas hukuman denda.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto terbukti bersalah menurut hukum secara bersama-sama dan berlanjut melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b  jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Tri Nurcahyono berupa pidana penjara selama 5 (lima)  denda sebesar Rp300 juta subsidiair 4 (empat) bulan kurungan ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Tri Hardianto berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;<br /><br />Menghukum terdakwa Dwi Tri Nurcahyono untuk membayar uang pengganti sebesar Rp80 juta selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan ;<br /><br />Menghukum terdakwa Wahyu Tri Hardianto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp36.400.00 juta dan diperhitungkan dengan uang yang sudah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp36.400.00 juta,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />“Demikian putusan Majelis. Kami tidak bisa mengurangi putusan karena terbentur dengan hukuman minimal, yaitu 4 tahun. Apalagi untuk terdakwa Wahyu Tri Hardianto yang hanya sebagai pegawai honorer. Jadi saudara punya hak untuk menyatakan menerima, menolak atau pikir-pikir dalam waktu tujuh hari,” tambah Ketua Majelis Hakim<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Dwi Tri Nurcahyono dan Wahyu Tri Hardianto mengatakan menerima. Sementara JPU KPK menyatakan masih pikir-pikir.<br /><br />“Saya menerima,” kata terdakwa Dwi dan diikuti terdakwa Wahyu.<br />“Untuk putusan ini, kami masih pikir-pikir dulu, Yang Mulia,” jawab JPU KPK Taufiq Ibnugroho. (Jen)</span></span><br /><p></p><p></p>

News Tipikor Terpidana 5 Tahun Kasus Korupsi Tangkap Tangan KPK Ajukan PK

Penasehat Hukum terpidana, Mesak Abbet Neggo Taloim (Obby) : “Alasan PK adalah putusan MA kepada Terpidana Setyono (mantan Wali Kota Pasurua...

»

RM BRI Cabang Bangkalan Diadili Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp584 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgevqpxBY_ZCobKqgJDlyEkPDAMBlck8Uc2biwZOIAfuIESNIg6vPvjM03m66lwNwvV0Jmz7RoRv4hUl1Crpcl4gr85XQ8vNXsrIv4LucrVyETqjbwkV-Aw6uksDl5jkBU_hXSSmV_TGg4/s750/uang.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="750" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgevqpxBY_ZCobKqgJDlyEkPDAMBlck8Uc2biwZOIAfuIESNIg6vPvjM03m66lwNwvV0Jmz7RoRv4hUl1Crpcl4gr85XQ8vNXsrIv4LucrVyETqjbwkV-Aw6uksDl5jkBU_hXSSmV_TGg4/w640-h310/uang.png" width="640" /></a></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager (RM) Briguna Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Bangkalan, Madura, Jawa Timur diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Kamis, 10 Desember 2020 karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi kredit pembiayaan fiktif kepada Debitur pada tahun 2018 – 2019 sebesar Rp584.361.014<br /><br />Sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 10 Desember 2020) adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU Hendrik Murbawan, SH dan JPU Dewi Ika dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan terhadap terdakwa Prabawa Wardhana, S.Kom dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yaitu John Dista, SH., MH dan Mochammad Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH yang dihadiri Penesahat Hukum terdakwa, yaitu Zamrani<br /><br />Sementara terdakwa Prabawa Wardhana, S.Kom mengiti persidangan melalui Vidio Conference dari Rutan (rumah tahanan negara) Kab. Bangkalan karena situasi masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) dan untuk menjaga Prokes (Protokol Kesehatan)<br /><br />JPU Dewi Ika dalam surat dakwaannya menyebutkan, bahwa terdakwa Prabawa Wardhana, S.Kom memberikan kredit pembiayaan fiktif, membuka rekening simpanan fiktif, menyalahgunakan dana simpanan debitur, menunda setoran kredit/pembiayaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, melakukan Pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik dan melakukan Pelanggaran aspek kredit lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik.<br /><br />Terdakwa selaku Relationship Manager Briguna Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Bangkalan telah merealisasikan kredit tanpa seijin dan sepengetahuan debitur atau kredit fiktif dan pembukaan rekening tabungan atas nama debitur sebesar Rp584.361.014 (Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah).<br /><br />Selain itu, terdakwa menguasai buku tabungan serta kartu ATM-nya, yang mana rekening tabungan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menampung uang hasil realisasi kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa<br /><br />Uang sebesar Rp584.361.014 dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa termasuk untuk judi Online<br /><br />Akibat dari perbuatannya, terdakwapun diancam pidana paling lama 20 tahun sebagaiaman dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Atas surat dakwaan JPU tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak melakukan Ekspesi atau keberatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi termasuk Barang Bukti (BB) ke persidangan berikutnya yang akan dilangsukan pekan depan.<br /><br />“Minggu depan supaya saksi-saksi dan barang buktinya dihadirkan ke pesidangan,” ucap Ketua Majelis Hakim dan kemudian menutup persidangan.<br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager (RM) Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Pegawai Tetap Nokep 341-KW-IX/SDM/11/2017 tanggal 15 November 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan, Jl. Letnan Singosastro No.1, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.<br /><br />Bahwa “secara melawan hukum” melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Edaran Direksi NOSE : S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggai 29 Mei 2015 Tentang mekanisme pengajuan Briguna Purna dan ketentuan Peraturan Disiplin NOKEP :S.152-DIR/SDM/05/2009 Tanggal 11 Mei 2009 yaitu:<br /><br />1. Memberikan kredit pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan,; 2. Membuka rekening simpanan fiktif,; 3. Menyalahgunakan dana simpanan debitur,; 4. Menunda setoran kredit/pembiayaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,; 5.Melakukan Pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik. <br />6. Melakukan Pelanggaran aspek kredit lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik. <br /><br />Terdakwa selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan telah merealisasikan kredit tanpa seijin dan sepengetahuan debitur atau kredit fiktif dan pembukaan rekening tabungan atas nama debitur tersebut dan menguasai buku tabungan serta kartu ATM-nya, yang mana rekening tabungan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menampung uang hasil realisasi kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan “memperkaya dirinya sendiri atau orang lain” yakni memperkaya terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom sebesar Rp584.361.014 (Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom, “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Cg PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bangkalan sebesar Rp584.361.014 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2019, perbuatan membobol uang negara tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: <br /><br />Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Pegawai Tetap Nokep 341-KW-IX/SDM/11/2017 tanggal 15 November 2017. <br /><br />Bahwa kepemilikan saham PT. BRI (persero) Tbk sebagian lebih besar dimiliki Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 16 Maret tahun 2007, Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : W7-HT.01.04-612 Pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56,75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk. <br /><br />Mekanisme pengajuan Kredit Briguna Puma Sesuai Surat Edaran Direksi NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 29 Mei 2015, sebagai berikut : <br />1. Calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA , dengan dilampiri Dokumen pensiun, meliputi : a. Asli SK Pensiun. b. Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem). c. Foto copy KARIP, d. Buku Pensiun. Dokumen Pribadi, Meliputi : e. Foto copy identitas diri (suami/istri), f. Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Aman, g. Foto copy Kartu Keluarga, h. Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup, i. Surat Kuasa Potong Uang Pensiun/SKPUP bermeterai cukup, dalam hal pensiun dibayarkan tidak melalui BRI. j. Surat Kuasa Pendebetan Rekening, k. Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu, l. Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, apabila provisi, biaya administrasi dan/atau premi asuransi dipotong dari pinjaman yang direalisasikan.<br /><br />2. Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa (Relationship Manajer Briguna) memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku. <br /><br />3. Pejabat Kredit Lini (Relationship Manajer Briguna) harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, serta memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan. <br /><br />4. Pejabat Pemrakarsa (Relationship Manajer Briguna) kemudian menghitung jumlah BRIGUNA yang bisa diberikan dengan menggunakan rumus sebagaimana pada butir V.B.2.a, dan menuangkannya dalam Form Analisis dan Putusan BRIGUNA, serta memberikan rekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan Credit Risk Scoring (CRS). <br /><br />5. Seluruh berkas permohonan kredit BRIGUNA di cek list oleh Bagian Administrasi Kredit (ADK) kemudian diserahkan kepada pemutus. <br /><br />6. Permohonan kredit BRIGUNA diputus oleh pejabat pemutus kredit sesuai limit PDWK dengan rekomendasi oleh pejabat pemrakarsa kredit (Relationship Manajer Briguna).<br /><br />7. Pada saat kredit akan direalisasi, petugas ADK berkewajiban untuk meyakini kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen yang diberikan oleh Pejabat Pemrakarsa (Relationship Manajer Briguna) dan ADK memproses biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh debitur, baik secara tunai atau overbooking (Transfer sesama rekening BRI). <br /><br />8. Sebelum realisasi, perlu diperhatikan syarat-syarat realisasi dengan melengkapi berkas kredit sebagai berikut : a) Kuitansi pencairan.. b) Formulir Permohonan BRIGUNA. c) Form Credit Risk Scoring (CRS). d) Form Analisis dan Putusan BRIGUNA. e) Instruksi Pencairan Kredit (IPK), kecuali untuk BRI Unit. f) Surat Pengakuan Hutang Model SH-03 berikut Model SU. Apabila debitur yang bersangkutan mendapat suplesi kredit, maka Addendum atas suplesi kreditnya disatukan dengan SPH (Surat Pengakuan Hutang) Kredit sebelumnya, g) Dokumen pensiun disesuaikan dengan ketentuan perusahaan asuransi/perusahaan dana pensiun debitur yang bersangkutan. h. Daftar Perincian Gaji/Upah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. i) Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur diatas meterai cukup yang berisi kesanggupan debitur melunasi seluruh sisa pinjaman, j) Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/Jang Pensiun yang ditunjuk, dalam hal gajif/uang pensiun dibayarkan tidak melalui BRI. k) Surat Rekomendasi Atasan atau pimpinan instansi / perusahaan yang bersangkutan, l) Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG)/Surat Kuasa Potong Uang Pensiun (SKPUP)/Surat Kuasa Debet Rekening, dalam hal uang pensiun dibayarkan melalui BRI, m) saman,; m) Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi dan premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan. <br /><br />9. Petugas ADK melalui Instruksi Pencairan Kredit (IPK) membantu proses pencairan kredit Briguna Purna dengan didampingi Relationship Manager Briguna untuk memastikan calon debitur merupakan pemohon kredit yang diprakarsai oleh Relationship Manager Briguna. <br /><br />Terdakwa selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan tanpa seijin dan sepengetahuan debitur telah merealisasikan kredit Briguna Purna atau kredit fiktif dan melakukan pembukaan rekening tabungan atas nama debitur tersebut dan menguasai buku tabungan serta kartu ATM-nya yang mana rekening tabungan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menampung uang hasil realisasi kredit fiktif yang diajukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />A. Terdakwa merealisasikan Kredit penambahan fiktif dan pembukaan rekening fiktif atas 8 (delapan) debitur yaitu : <br /><br />- Terhadap debitur-debitur yang sudah memiliki pinjaman Briguna Puma yang merupakan account kelolaan terdakwa yang repayment capacity (RPC/ kemampuan bayarnya) masih cukup, lalu terdakwa berinisiatif sendiri untuk memproses tambahan pinjaman dengan bertindak sebagai Pemrakarsa kredit yang kedua tanpa sepengetahuan Debitur. <br /><br />- Sebelum kredit yang kedua diproses, terdakwa terlebih dahulu membuatkan rekening simpanan baru atas nama debitur ke Customer Service (CS) dengan membawa form aplikasi pembukaan rekening (Form AR01) yang telah ditandatangani debitur (tanda tangan debitur diform aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri), pembukaan rekening baru ini tujuannya untuk penampungan realisasi pinjaman. <br /><br />- Setelah Debitur dibukakan rekening, selanjutnya terdakwa selaku Pemrakarsa Kredit memproses berkas kredit. Setelah berkas kredit lengkap diserahkan ke ADK dan diteruskan ke Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan Pemutus Kredit. Selanjutnya setelah dilakukan putusan, ADK mempersiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), kwitansi dan perjanjian model SU. <br /><br />- Berkas yang sudah lengkap dan siap realisasi, oleh terdakwa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan ADK, berkas kelengkapan akad dan realisasi yang mana tanda tangan debitur tersebut, ditandatangani oleh terdakwa sendiri<br /><br />Selanjutnya terdakwa berpura-pura memberitahukan ke ADK bahwa debitur pada saat jam istirahat datang untuk akad kredit, namun karena Petugas ADK sedang istirahat, terdakwa beralasan membantu untuk menandatangankan ke debitur terlebih dahulu karena alasan pelayanan, namun karena debitur buru-buru setelah tanda tangan langsung pulang kembali. <br /><br />Berkas yang sudah lengkap dan siap realisasi oleh terdakwa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan ADK, berkas kelengkapan akad dan realisasi tersebut ditandatangankan debitur, namun tanda tangan debitur tersebut ditandatangaani oleh terdakwa sendiri <br /><br />Selanjutnya terdakwa berpura-pura memberitahukan ke ADK bahwa debitur pada saat jam istirahat datang untuk akad kredit. Namun karena Petugas ADK sedang istirahat, terdakwa beralasan membantu untuk menandatangankan ke debitur lebih dahulu karena alasan pelayanan. Namun karena debitur buru-buru setelah tanda tangan langsung pulang kembali<br /><br />B. Terdakwa merealisasikan take over kredit fiktif (Pemindahan Pinjaman) dan pembukaan rekening fiktif dengan cara : <br /><br />Awalnya ada calon Debitur Take Over mengajukan permohonan kredit dan persyaratan kredit telah dilengkapi dan ditandatangani sendiri oleh debitur, kemudian dibatalkan oleh debitur karena Bank sebelumya (Bank Wori) belum bisa memproses untuk take over, namun terdakwa tetap merealisasi kredit tanpa sepengetahuan debitur. <br /><br />Sebelum kredit diproses, terdakwa terlebih dahulu membuatkan rekening simpanan baru atas nama debitur ke Customer Service (CS) dengan membawa form aplikasi pembukaan rekening (Form ARO1) yang telah ditandatangani debitur (tanda tangan debitur diform aplikasi pembukaan rekening tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri). Pembukaan rekening baru ini tujuannya untuk penampungan realisasi pinjaman. <br /><br />Setelah Debitur dibukakan rekening, selanjutnya terdakwa memproses berkas kredit. Setelah berkas kredit lengkap diserahkan ke ADK dan diteruskan ke Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan Pemutus Kredit. Selanjutnya setelah dilakukan putusan, ADK mempersiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), kwitansi dan perjanjian model SU. <br /><br />Berkas yang sudah lengkap dan siap realisasi, oleh terdakwa diambil tanpa seijin dan sepengetahuan ADK, berkas kelengkapan akad dan realisasi tersebut ditandatangankan debitur, Namun tanda tangan debitur tersebut terdakwa sendiri yang menandatanganinya. Selanjutnya terdakwa berpura-pura memberitahukan ke ADK bahwa debitur pada saat jam istirahat datang untuk akad kredit. Namun karena Petugas ADK sedang istirahat, terdakwa beralasan membantu untuk menandatangankan ke debitur lebih dahulu karena alasan pelayanan. Namun karena debitur buru-buru setelah tanda tangan langsung pulang kembali.<br /><br />Bahwa uang realisasi kredit fiktif tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dipergunakan juga untuk judi online. <br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi NOSE : S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 29 Mei 2015 Tentang mekanisme pengajuan Briguna Purna dan ketentuan Peraturan Disiplin NOKEP :S.152-DIR/SDM/05/2009 Tanggal 11 Mei 2009 yaitu: <br />1. Memberikan kredit'ipembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan,; 2. Membuka rekening simpanan fiktif,; 3. Menyalahgunakan dana simpanan debitur,; 4. Menunda setoran kredit/pembiayaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,; 5. Melakukan Pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik,; 6. Melakukan Pelanggaran aspek kredit lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik. <br /><br />Akibat perbuatan terdakwa selaku Relationship Manager Briguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Bangkalan telah merugikan keuangan negara Cg Bank BRI cabang Bangkalan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bangkalan tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp584.361.014, (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah), tentang tidak ada uang dari rekening debitur PT. Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Bangkalan yang hilang atau berkurang karena perbuatan terdakwa.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU Dewi Ika diakhir pembacaan surat dakwaannya. (Jen)<br /></p>

News Tipikor RM BRI Cabang Bangkalan Diadili Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp584 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Terdakwa Fatahillah Prabawa Wardhana, S.Kom selaku Relationship Manager (RM) Briguna Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kanto...

»