BERITAKORUPSI.CO

Kejari Kabupaten Madiun “KO” oleh Terdakwa Korupsi KIP Rp105 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEOB4216tgMsYbea3ke2T8hjYvZ-IGXf3GqJPP9nlIY8dddTwoMtoVFeyFQ0dTS3myG_bkpsUnLNlJ686XM0ma52YT746poHKY_MgurDAKai3VTpbMChQ_AJtcHVIAicsJV-t1uFKMORE/s1187/Pane.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="933" data-original-width="1187" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEOB4216tgMsYbea3ke2T8hjYvZ-IGXf3GqJPP9nlIY8dddTwoMtoVFeyFQ0dTS3myG_bkpsUnLNlJ686XM0ma52YT746poHKY_MgurDAKai3VTpbMChQ_AJtcHVIAicsJV-t1uFKMORE/w640-h504/Pane.jpeg" width="640" /></a></div>Suryono Pane, Penasehat Hukum Terdakwa : Kejari Mejayen (Kab. Madiun) harus bersikap gentlemen untuk memulihkan nama baik terdakwa dengan merilis putusan bebas dari MA ke media, seperti pada saat merilis penetapan Terdakwa sebagai tersangka pada tahun 2015 BERITAKORUPSI.CO – Masyarakat mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi oleh aparat penegak hukum baik Kepolisan, Kejaksaan Khusunya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Namun bila kemudian terdakwanya divonis bebas di tingkat Kasasi atau Mahkamah Agung, hal ini yang menjadi pertanyaan. Ada apa dibalik “batu?”. Apakah terdakwanya yang “bermain mata” atau penegkan hukum yang dipaksakan? Itulah yang terjadi dalam perkara Korupsi dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) di Kabupaten Madiun sebesar Rp330.000.000 yang berasal dari APBN TA 1998/1999 dan merugikan keuangan negara senilai Rp105 juta pada tahun 2012 Pada tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Madiun menerima dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yang  berasal dari APBN TA 1998/1999 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah, mempunyai Tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional Pada tahun 2015, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun menetapkan 2 tersangka Korupsi dana bantuan PIK sebesar Rp105, yaitu Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, dan Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Ketua I Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil (perkara terpisah) Keduanya diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, dan didakwa telah menyalahgunakan dana bantuan PIK sebesar Rp105.098.410 (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 2 ayat (1), atau Subsidair pasal 3 atau Dakwaaan ke Dua pasal 8 Jo pasal 18 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 KUHP Kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Madiun, keduanya dijerat pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan dituntut pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti karena uang sebesar Rp105.098.410 sudah dikembalikan ke kas daerah kabupaten Madiun. Lalu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mendukung dakwaan JPU, dan menghukum Keduanya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Putusan itu tertuang dalam perkara Nomor. 195/ Pid. Sus-TPK/2015/PN.Sby Tak merasa melakukan Korupsi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabayapun ditolak oleh Terdakwa dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur melalui Tim Penasehat Hukumnya, Suryono Pane dkk. Usaha terdakwa untuk bebas di Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur kandas. Karena pada tahun 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan Nomor. 30/Pid. Sus-TPK/2017/PT.Sby Kandas di Pengadilan Tipikor Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sukses di tingkat Kasasi atau Mahkamah Agung. Karena Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menyatakan bahwa terdakwa Drs. Komari, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kali ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun “KO alis kalah” atas usaha terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya, Suryono Pane dkk untuk membuktikan bahwa terdakwa Drs. Komari, M.Si tidak melakuan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 824 K/Pid Sus/2019 tanggal 23 Mei 2019 berbunyi, ; 1. Menyatakan terdakwa Drs. Komari, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum; 2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan; 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Kasasi kepada Negara Sementara usaha Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si gagal, karena Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dan dihukum pidana penjara selama 1 tahun Pertanyaannya. Ada apa dibalik “batu?”. Apakah terdakwanya yang “bermain mata” atau penegakan hukum dalam kasus Korupsi dana bantuan PIK sebesar Rp105.098.410 yang menyeret terdakwa Drs. Komari, M.Si dipaksakan? Menaggapi hal ini, Suryono Pane selaku Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler mengatakan, bahwa sejak awal yakin kalau terdakwa tidak terbukti melakukan Korupsi seperti dakwaan Jaksakarena uang sebesar 105 juta rupiah sudah dikembalikan ke kas daerah sebelum ada penyelidikan. Itulah sebabnya, terdakwa melalalu Penasehat Hukumnya melakukan upaya hukum “Sejak awal kami yakin tidak ada Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa karena uang sebesar seratus lima juta rupiah sudah dikembalikan ke kas daerah sebelum ada penyelidikan. Uang itu disita dari kas daerah. Itulah sebabnya, terdakwa melalalu Penasehat Hukumnya melakukan upaya hukum,” kata Pane kepada beritakorupsi.co, Kamis, 05 Nopember 2020 Suryono Pane mengatakan, kasus ini dipaksakan seiring adanya persaingan dalam pergantian Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Madiun tahun 2015, dimana Drs. Komari, M.Si menjabat Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil “Ini dipaksakan menetapkan sebagai tersangka karena saat menjelang pergantian Sekda. Saat Pak Komari mau diperiksa sebagai tersangka, saat itu Pak Komari sedang sakit dengan dibuktikan surat dookter. Tapi Kejari tidak percaya dan dibawa ke rumah sakit daerah dan memang sakit. Sehingga tidak ada penahanan sejak penetapan tersangka hingga hari ini, tidak pernah ditahan,” ujar Pane Saat ditanya, apa yang akan dilakukan oleh terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya terkait putusan bebas dari Mahkamah Agung?. Menurut Pane, ada beberapa hal yang akan dilakukan yaitu, terkait status terdakwa yang dinonaktifkan dari jabatannya dan pemulihan nama baik terdakwa. Pane mengatakan, ada kewajiban Kejari atau JPU untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dan JPU harus Gentlemen dengan merilis ke media, sama seperti pada saat penetepan tersangka “JPU harus Gentlemen dengan merilis putusan bebas MA ke media, sama seperti pada saat penetepan tersangka. Ada kewajiban JPU Kejari Mejayen (Kabupaten Madiun.Red) untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” ucap Pane      “Hari ini, siang (Kamis, 05 Nopember 2020) terdakwa menerima pemberitahuan relas putusan Kasasi  dari PN Madiun melalui Juru Sita,” tambah Pane Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Kasus ini berawal pada tahun 2000, dimana Pemerintah Kabupaten Madiun menerima dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) dengan sumber dana  yang  berasal dari APBN TA 1998/1999 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah, mempunyai Tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional melalui : Pemberdayaan agro industri kecil berorientasi ekspor ; 1. Pemberdayaan industri kecil kerajinan berorientasi ekspor ; 2. Pemberdayaan industri kecil subtitusi impor ; Pemberdayaan pedagang eceran kecil melalui pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) ; 3. Sedangkan sasaran dari bantuan dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yaitu : a. Meningkatkan peranan Industri Kecil Menengah  (IKM)  yang  berorientasi ekspor ; b. Mengembangkan Industri Kecil Menengah ( IKM )  dan  Pedagang  Kecil Menengah (PKM) target binaan di seluruh propinsi ; c. Mendorong Peningkatan peranan Pedagang Kecil Menengah ( PKM ) dalam sistem distribusi bahan pokok dan pengembangan ekspor ; Menyerap tenaga kerja yang terkena PHK di sub sektor industri kecil dan pedagang eceran kecil serta memberdayakan pedagang kecil Yang menjadi lembaga  penyalur  bantuan  dana  Pemberdayaan  Industri Kecil ( PIK ) tersebut sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor   :   497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah adalah Bank Rakyat Indonesia dimana IKM dan PKM berdomisili Untuk kelancaran pelaksanaan bantuan modal ke Industri kecil, ditunjuk Tim Teknis Daerah ( TTD  )  Kabupaten Madiun yang  anggotanya  terdiri dari saksi NOOR ACHWAN ( unsur dari Dinas Perindustrian ) dan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI ( unsur dari Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun ) ; Dalam perkembangannya, pada tahun 2004 setelah dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) tersebut digulirkan ke para industri kecil yang ada di wilayah Kabupaten Madiun terdapat sisa dana perguliran yang masih  tersimpan  di rekening giro Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Madiun dengan nomor  rekening 0045.01.000296.30.8 sebesar Rp 107.000.000 (seratus  tujuh  juta rupiah) Kemudian saksi Drs. H. SUHARDI, M.M. (saat itu menjabat  sebagai  Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2004) Setelah mengetahui ada sisa dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yang  belum digulirkan sesuai peruntukkannya, lalu memerintahkan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI dan saksi NOOR ACHWAN ( keduanya selaku Tim Teknis Daerah ) untuk memindahkan dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) dari  rekening  giro BRI cabang Madiun ke PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2004 dana PIK sejumlah  Rp107.000.000  (seratus tujuh  juta rupiah) oleh saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI dan saksi NOOR ACHWAN dipindahkan ke rekening atas nama Tim Teknis Daerah di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan nomor rekening 02.11.000419.01 Untuk mengoptimalkan program Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) tersebut, Bupati Madiun mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 Tentang Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, di dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut menyatakan susunan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil sebagai berikut : Penanggung Jawab : Bupati Madiun,; Pengarah : Wakil Bupati,; Ketua : Sekretaris Daerah,; Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan,; Ketua II : Kepala Diperindag,; Sekertaris : Kepala Bagian Perekonomian,; Koordinator    : Wakil Kepala Diperindag,; Anggota : Direktur P.D Bank Pasar, Unsur Perguruan Tinggi, Kabid Perekonomian pada Bappeda, Kasubdin Industri pada Diperindag, Kasubag Perekonomian Perusahaan, Kasi Sarana Industri pada Diperindag, Staf Bagian Perekonomian. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, dalam Diktum Kedua Keputusan Bupati tersebut menerangkan tugas dari Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil sebagai berikut :  a. Mengadakan koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan industri kecil,; b. Memberikan bimbingan kepada para pengusaha industri kecil (IK ) dan industri rumah tangga (IRT),; c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan aspek administrasi pelaksanaan dan pelaporan  pengembangan  industri  kecil  (   IK   )   dan  Industri   Rumah  Tangga (IRT),; d. Melakukan penilaian kelayakan terhadap proposal usaha industry kecil (IK)/ industri rumah tangga (IRT),; e. Menerbitkan surat persetujuan bantuan mengikat  perjanjian  dengan  industri kecil (IK)/industri rumah tangga ( IRT ),; f. Memberikan rekomendasi pencairan bantuan modal kepada PD. BPR Kabupaten Madiun,; g. Melakukan monitoring dan evaluasi  terhadap  ketepatan  pengembalian pinjaman. Bertanggung jawab atas keberhasilan pengembangan industri kecil di Kabupaten Madiun,; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sisa  dana  perguliran  Pemberdayaan  Industri   Kecil  (PIK)  sebesar Rp 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) yang tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sejak tanggal 26 April 2004 hingga tahun 2012 tidak dipergunakan sesuai peruntukkannya sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/ 1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah Selanjutnya saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan administrasi pembangunan, administrasi perekonomian dan administrasi sumber daya alam. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi pembangunan yang meliputi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan dan komunikasi, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata,; 2. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi perekonomian yang meliputi bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Daerah,; 3. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi sumber daya  alam yang meliputi bidang pertanian, peternakan dan perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup,; 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun sekaligus selaku Ketua I Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil Kabupaten Madiun, pada tanggal 14 Nopember 2012 mengadakan rapat koordinasi perkembangan Dana Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang dihadiri oleh saksi  Drs. H. SUHARDI,  MM. ( mantan Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2004 ) dan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI selaku Tim Teknis Daerah Kabupaten Madiun serta terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Agenda rapat saat itu membahas sisa dana perguliran Program Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang pernah diterima Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2000 yang mana program tersebut tidak berjalan hingga tahun 2012 Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi perkembangan dana Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) tanggal 14 Nopember 2012 tersebut, selanjutnya saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun membuat Surat Nomor : 518/286/402.022/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Direktur PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang isinya permohonan laporan perkembangan dana program PIK yang tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Setelah mendapat surat dari saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tersebut pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun melalui  saksi  Drs. SARIYADI, MM. ( Direktur PD. BPR Bank Daerah Madiun saat itu ) memberikan informasi secara lisan kepada saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. jika dana program Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Madiun sampai dengan tahun 2012 kurang lebih sejumlah  Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) belum termasuk besarnya bunga Setelah saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. mengetahui ada dana  yang masih tersimpan kurang lebih sejumlah Rp 105.000.000,- (seratus  lima  juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tanpa sepengetahuan anggota Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil Kabupaten Madiun memerintahkan kepada saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI untuk mengambil/menarik dana di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa Drs. H. KOMARI,  M.Si  dengan  perintah supaya “ diamankan ”   Padahal saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si mengetahui tugas pokok dan fungsi dari masing-masing tim koordinasi Pengembangan Industri Kecil, yaitu untuk mencairkan dana Pemberdayan Industri Kecil harus melalui mekanisme terlebih dahulu adanya proposal usaha industri kecil yang telah dinilai layak baru dikeluarkan surat rekomendasi pencairan bantuan modal dan rekomendasi tersebut ditujukan kepada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan Bupati Madiun Nomor 260  Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si., Sehingga saksi Dra. SRI WULAN  RAHMADANI pada tanggal 13 Desember 2012 mengambil dana  program  Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sejumlah Rp. 105.098.410.- ( Seratus lima  juta  sembilan puluh  delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah ) lalu dana tersebut diserahkan kepada terdakwa Drs.  H.  KOMARI,  M.Si.   Kemudian sebagai  tanda  terima  telah  dibuatkan terlebih dahulu berupa Berita Acara Penyerahan Dana PIK Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI selaku pihak yang menyerahkan dan terdakwa Drs. H. KOMARI, MSi. selaku pihak yang menerima dan diketahui oleh saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Selanjutnya atas perintah dari saksi  Drs.  BUDI  TJAHYONO,  M.Si. kemudian terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil menerima uang sebesar Rp 105.098.410 (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dari saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI yang mana seharusnya dana tersebut dipergunakan sesuai peruntukannya yaitu untuk digulirkan kembali untuk meningkatkan  industri kecil yang ada di wilayah Kabupaten Madiun namun justru dana tersebut oleh terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. disimpan direkening pribadinya di Bank Jatim cabang Madiun dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya Saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. bersama-sama terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. mengetahui mekanisme dan prosedur  penyaluran  dana  PIK tersebut dengan cara OB (Over Booking) yaitu Pemindahbukuan dari rekening  atas nama Tim Teknis Daerah ke rekening masing-masing Industri Kecil penerima bantuan modal (industri kecil yang proposalnya telah disetujui ) Terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. pada tanggal 06 Januari 2015 mengembalikan dana sebesar Rp 105.100.000 (seratus lima juta seratus ribu rupiah) ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun setelah mengetahui pihak Kejaksaan Negeri Mejayan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat terkait penyalahgunaan dana program  Pemberdayaan  Industri Kecil (PIK) Terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. telah  secara  melawan  hukum memperkaya diri sendiri dengan tidak mempedomani petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil  (PIK)  Nomor  :  497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah halaman 19 Bab IV tentang Pelaksanaan Pengelolaan Modal Bergulir dan Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 Tentang Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana bergulir pada kementrian Negara/lembaga Karena pada ketentuan peralihan pasal 22 telah diatur perlakuan dana bergulir sebelum tahun anggaran 2008 harus melaporkan dana tersebut sebagai dana bergulir dalam neraca, dan pada pasal 24 ayat (2) Dalam hal kementrian tidak membentuk satker Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana bergulir yang diterima harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara (KUN) secepatnya sesuai ketentuan perundang- undangan dan berdasarkan keterangan  INDRIA  WAHYUNI,  S.H,  LL.M.  Ahli Hukum Administrasi Negara ( HAN ) dari Universitas Airlangga Surabaya Bahwa ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Asisten merupakan bagian dari Sekretariat Daerah, dimana kedudukan Asisten berada di bawah Sekretaris Daerah. Asisten berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah. Masing-masing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi sub bagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria  sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,  yaitu  Jumlah  penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, keputusan Bupati Madiun No.260 tahun 2004 berlaku asas kepastian hukum (keputusan itu berlaku selama belum dibatalkan atau dicabut) dan asas contrarius actus (kewenangan pencabutan keputusan terletak pada si penerbit keputusan). Dalam hal Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tetap dianggap sah dan berlaku mulai ditetapkan    (22 Juni 2004) dan tetap berlaku selama tidak dicabut oleh Bupati Madiun dengan bentuk hukum Keputusan Bupati. Sehingga Kewenangan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, tetap melekat pada jabatan (yang sama di tahun-tahun berikutnya) sebagaimana dimaksud  dalam  lampiran  Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 dan tetap berlaku sampai dengan bila Keputusan Bupati tersebut dicabut dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka yang dilakukan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. sebagai pejabat TUN yang diklasifikasikan Maladministrasi  (  diluar kompetensi, penguasaan tanpa  hak ) Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman definisi Maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan  oleh  penyelenggara  Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perorangan dan dana PIK bersumber dari APBN sehingga wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, pengelolaan keuangan Negara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sebagaimana pasal 1 angka 6 UU No. 15 Tahun 2014 Dan dana PIK merupakan uang Negara, yang berhak menyimpan adalah bendahara Negara dan uang Negara tidak boleh disimpan di rekening pribadi ( pasal 7 ayat ( 2 ) huruf g UU No.1 Tahun 2014 ), dana PIK tidak boleh ditarik tunai dan apa yang dilakukan oleh terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. berimplikasi terhadap saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. Berdasarkan keterangan H. HARJONO MINTAROEM, S.H, M.S ahli Hukum Pidana dari Universitas Airlangga Surabaya bahwa tindakan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. sebagai pejabat struktural dalam pemerintahan merupakan penyalahgunaan kewenangan juga dapat merugikan keuangan Negara sekaligus dapat merugikan perkuatan perekonomian Negara sehingga akibat perbuatan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. bersama–sama dengan saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tersebut  Negara  telah  dirugikan  kurang  lebih  sebesar  Rp.  105.098.410.-   (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) arau Subsidair pasal 3 atau Dakwaaan ke Dua pasal 8 Jo pasal 18 Ayat ( 1 ) dan Ayat (2) UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 KUHP.(Jen)

News Tipikor Kejari Kabupaten Madiun “KO” oleh Terdakwa Korupsi KIP Rp105 Juta

Suryono Pane, Penasehat Hukum Terdakwa : Kejari Mejayen (Kab. Madiun) harus bersikap gentlemen untuk memulihkan nama baik terdakwa dengan m...

Terdakwa Linda Mencari Keadilan Melalui Penasehat Hukumnya

11.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbHQRFLoP04gqFB9VghNkLfMjYSAveuHtNEmqVsvRwxmbiyKdLDsde67l17GB-2Geb7ncEDlbcEn5K4WbhK-HBOkWD6opE5wJpw_VeIU8MQrdQ1ph_qxCMb_ddln1vDFKhVm2kOiVidSM/s900/PN...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="900" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbHQRFLoP04gqFB9VghNkLfMjYSAveuHtNEmqVsvRwxmbiyKdLDsde67l17GB-2Geb7ncEDlbcEn5K4WbhK-HBOkWD6opE5wJpw_VeIU8MQrdQ1ph_qxCMb_ddln1vDFKhVm2kOiVidSM/w640-h426/PN...jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO – “Mencari keadilan ibarat mencari mutiara di dasar lau”. Kalimat inilah yang terucap dari terdakwa Linda Fitria Paruntu, Ibu Lima orang anak yang masih dibawah umur, yang saat ini sedang mencari keadilan melalui Tim Penasehat Hukumnya atas perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaraan nama baik Simone Christine Polhutri, istri mantan Komandan Lanud Pattimura melaui Media Sosial (Medsos) Facebok pada Mei 2019 lalu Untuk mencari keadilan yang ‘entah ada dimana’, saat ini Linda memberikan kuasa ke salah satu pencara muda yang namanya tak asing lagi di Bali, yaitu Kadek Wiradana, SH dari kantor Rijasa Bali Law Office di Jalan Bisma Ubud, Bali untuk mencari keadilan melaui upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi bahkan ke Presiden sekalipun atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Selasa, 27 Oktober 2020. Yang sebelumnya, Linda didampingi Penasehaat Hukumnya, Togar Situmorang pada saat penyidikan di Polda Bali hingga pelimpahan ke Kejati Bali. Dan kemudian, pada saat proses persidangan, Linda didampingi Pengacara Nyoman Sudiantara dkk </div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4OQ94uv10Cf7J-V0-dqBqBCOvfXbGB-XmDwae0V_Wti7FYP2Te-UYc9dG5nxxmB-HnsonTYpkn-EP4bJWI8XO4oDFZCDZG_V5s5TtOVXL4M_JG70wVdIk7HHwxP_AuV31DR94bZ02fpQ/s1280/Rijasa3.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1280" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4OQ94uv10Cf7J-V0-dqBqBCOvfXbGB-XmDwae0V_Wti7FYP2Te-UYc9dG5nxxmB-HnsonTYpkn-EP4bJWI8XO4oDFZCDZG_V5s5TtOVXL4M_JG70wVdIk7HHwxP_AuV31DR94bZ02fpQ/w640-h292/Rijasa3.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Linda (kiri) bersama Tim Penasehat Hukumnya, Kadek Wiradana, SH dkk </td></tr></tbody></table>“Sekarang saya ganti pengacara. Waktu sidang kan Pak Punglik (Nyoman 
Sudiantara dkk). Sekarang Pak Rijasa (Kadek Wiradana, SH),” kata Linda 
di kantor Rijasa Bali Law Office saat ditemui beritakorupsi.co (Senin, 2
 Novemver 2020) Linda mengatakan, karena dirinya hanya masyarakat
 spil biasa sehingga Linda merasa bahwa keadilan itu susah ibarat 
mencari mutiara di dasar laut “Ternyata keadilan itu susah ya 
seperti mencari mutiara di dasar laut, sepertinya hanya untuk 
orang-orang tertentu. Apa karena saya orang biasa dan dia istri Kolonel 
TNI AU, dan selalu dikawal tentara dengan menggunakan fasilitas negara, 
berdinas tentara. Kan sama-sama spil?,” lanjut Linda  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Linda menambahkan, “saya  kan hanya bertanya ‘Mana orang kaya monyet sama orang kaya benaran, karena dia sendiri (istri kolonel)  yang bilang kalau mau jadi orang kaya benaran rubah deh sikap parah lo maksudnya saya. Lanjut dia memaki saya ‘who the hell are u’. Lah terus kenapa saya yang mau dimasukin di penjara? Kan Aneh, orang dia sendiri yang merasa kok saya yang kena hukuman? Istri kolonel kok bisa menyebarkan firnah atau menjelekan seseorang di media sosial”. Ucap Linda dengan nada tanya dan kecewa Sementara Kadek Wiradana, SH selaku Penasehat Hukum terdakwa Linda mengataka, bahwa alasan terdakwa untuk banding adalah berdasarkan KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) pasal 67, pasal 233 samapi dengan pasal 243 “Terdakwan mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum banding karena putusan yang tidak sesuai harapan dan tidak ada rasa keadilan. Terdakwa akan terus berjuang mencari sebuah keadilan sampai keadilan itu benerbenar di dapatkannya. Bila perlu sampai upaya hukum terakhir sekalipun. Kami selaku kuasa hukum terdakwa siap mendampingi terdakwa untuk mencari sebuah keadilan itu,” kata Rijasa </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_iLcXJMLysK4EM0KyQcv0U4jKdfqDMQ9LCcXeEgoY9MhGALRzjskgFXu0BdO8oLWR07OS5uccSV6bOzgW3ZialkWgGU4doIQBtXDlLR5wQwvCNlfjwKq_m7WZJDmrEyfJluhDWTdLGuE/s640/Sidang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_iLcXJMLysK4EM0KyQcv0U4jKdfqDMQ9LCcXeEgoY9MhGALRzjskgFXu0BdO8oLWR07OS5uccSV6bOzgW3ZialkWgGU4doIQBtXDlLR5wQwvCNlfjwKq_m7WZJDmrEyfJluhDWTdLGuE/w640-h640/Sidang.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Terpisah. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Dr. H. Sobandi, S.H., 
M.H saat ditemui beritakorupsi.co diruang kerjanya (Senin, 2 November 
2020) menjelaskan, bahwa putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa sudah 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan 
terdakwa walaupun tidak tertulis tetapi dari hati dan keyakinan Majelis 
Hakim “Saya belum baca putusannya. Tetapi divonis sembilan (9) 
bulan, itu sudah ringan. Majelis Hakim sudah mempertimbangkan walaupun 
tidak tertulis tetapi dari hati dan keyakinan Majelis Hakim,” kata Dr. 
H. Sobandi, S.H., M.H Saat ditanya, apakah terdakwa dapat 
dieksekusi (ditahan) oleh JPU dimana terdakwa akan melakukan upaya hukum
 banding, walaupun dalam putusan Majelis Hakim tidak menyebutkan 
“terdakwa ditahan”? Menanggapi hal ini, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H
 selaku Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menjelaskan, sesuai pasal 197 
KUHAP dan pasal 21 KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK 
No. 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012. Red), putusan tidak batal 
demi hukum walaupun tidak ada perintah supaya terdakwa ditahan atau 
terdakwa dikeluaran “Kenapa terdakwa tidak ditahan?. Karena 
ancaman hukumannya dibawah Lima (5) tahun, makanya tidak ditahan. Tetapi
 putusan yang tidak menyebutkan supaya terdakwa ditahan, tidak batal 
demi hukum sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 197 KUHAP adalah 
kewenangan Majelis Hakim untuk menahan terdakwa setelah putusan tetapi 
dilihat juga pasal 21 KUHAP. Pasal 21 itu adalah kewenangan penahanan 
oleh penyidik, Jaksa dan Hakim dalam proses persidangan. Tetapi pasal 
197 KUHAP adalah kewenangan Hakim menjelang putusan,” kata Ketua PN 
Denpasar, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H menjelaskan. </div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLoSe6hMkUnYRzlEt2Mh7MI03vrmGUfUB95-mlQrUxmweknC-MclQ4RrqlANcMIuqc4eQcxcEz7ZEGZjlvlbAyi8aAdjlMrl0K1_XIC0WXSHzC3h45zroUFyTj_cm0ftK91po6wLaMdoU/s640/DSCF1612.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLoSe6hMkUnYRzlEt2Mh7MI03vrmGUfUB95-mlQrUxmweknC-MclQ4RrqlANcMIuqc4eQcxcEz7ZEGZjlvlbAyi8aAdjlMrl0K1_XIC0WXSHzC3h45zroUFyTj_cm0ftK91po6wLaMdoU/w640-h480/DSCF1612.JPG" width="640" /></a></div>“Penahanan dapat
 dilakukan oleh Jaksa kalau putusan itu sudah Inckrah (bekekuatan hukum 
tetap) walauapun Majelis Hakim tidak menyebutka supaya terdakwa ditahan.
 Tetapi kalau terdakwa banding, terdakwa belum dapat ditahan,” lanjut 
Dr. H. Sobandi, S.H., M.H <div style="text-align: justify;"> </div>Pada
 Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) 
Denpasar menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 9 (sembilan) 
bulan dari 1.6 tahun tuntutan JPU  terhadap Linda. JPU maupun 
Majelis Hakim ‘sepakat’ menyatakan bahwa terdakwa Linda Fitria Paruntu 
bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam 
pasal 27 ayat (3) junkto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 
2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Majelis Hakim menolak 
pembelaan dari terdakwa yang menjelaskan bahwa kalimat yang dipostingnya
 bukanlah ‘penghinaan atau mencemarkan nama baik’ Simone Christine 
Polhutri tetapi untuk mengklarifikasi atau bertanya kepada Simone 
Christine Polhutri atas postingannya di accun Facebook pribadinya, yang 
dianggap terdakwa bahwa postingan tersebut berkaitan dengan perdebatan 
antara terdakwa dengan Simone Christine Polhutri Group WhastApp orang 
tua siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaW8Wy58u0ARUFOXI2bLWfbI9zX0yb6nxkfueujCgZLxiGqMAvCYPPhglWXIDSen_ehHXE_JgKjXt8_jcWQNh7dz2grkq8EFNTC0P_qn7Vwq-fAJNIS5_M6X79gd9xo7wHw-C51fyFfac/s523/1.+Linda+Fitria.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="514" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaW8Wy58u0ARUFOXI2bLWfbI9zX0yb6nxkfueujCgZLxiGqMAvCYPPhglWXIDSen_ehHXE_JgKjXt8_jcWQNh7dz2grkq8EFNTC0P_qn7Vwq-fAJNIS5_M6X79gd9xo7wHw-C51fyFfac/w628-h640/1.+Linda+Fitria.jpg" width="628" /></a></div>Kalimat
 yang diposting terdakwa di accun Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019 
dengan mentag dan menshare, yang dianggap sebagai penghinaan atau 
pencemaran nama baik Simone Christine Polhutri adalah, “Hati2 omongin 
orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini 
jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan 
utk dipakai nambah uang dapur....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya 
monyet dan mana orang kaya benaran kenyataannya yaa siriik tanda tak 
mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara 
manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani 
bicara dibelakang”. Menurut terdakwa dalam pembelaannya, bahwa 
kalimat ini adalah untuk mengklarifikasi atau bertanya kepada Simone 
Christine Polhutri atas postingannya di accun Facebook pribadinya dihari
 yang sama namun tidak ada tanggapan sama sekali Sehingga pada 
tanggal 15 Mei 2019, terdakwa Linda Fitria Paruntu kembali membuat 
kalimat di accun Facebook pribadinya dan mempostingnya yang bunyinya, 
“Kata orng2 skmg masa susah , susah duit dll Noh liaat bu yaa smpe 
melotot. .. gw baru beli diamond cash bukan kredit kredit punyaa, kamu 
buktikan aku ada ngutang k orang lain aku kasih buat kamu ini gelang 
diamond yaa cataatt bu Simone Christine Lahunduitan jangan bicara 
jelekin orang dibelakang yaa cari  tau kehidupan gw yaa...itu diamond 
buat loe klo loe bsa buktikan klo gw spertti yg loe tuduhkan ...Mba 
Audina tolong buatin notanya yaa kmren notanya hilang” Menurut 
terdakwa dalam pembelaannya, bahwa kalimat yang diposting terdakwa  di 
accun Facebooknya adalah untuk mengkalrifikasi atau bertanya kepada 
Simone Christine Polhutri atas postingannya di accun Facebook pribadinya
 ppada tanggal 14 Mei 2019. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kalimat yang diposting Simone Christine Polhutri di accun Facebook pribadinya pada tanggal 14 Mei 2019 yang diklarifikasi oleh terdakwa adalah, “Hahahah kasiann yaa orang kayak gituu klo bener omongann orang itu yaa , klo bsa coba buktikann jangan cmn dengar mulut orang buu, kartu kredit dipergunakan memang utk diskon2 buu bukan dipakee sosialitaa , klo ngk ada duiiitt buktikan klo orangnya punyaa kredit mobil2 or rumahnyaa kredit ngk? Punya hutang k orang2 ngk atau malah orng yg anda bicarakan suka kasih hutang k orang2? Jangann sukaa bicaraain orang nanti kualaatt bu 🤣🤣🤑 - Orang kayaa mah bebass🤑🤑 - Jadiii di laporiiin bu ditunguuu 😛.” Menurut terdakwa, bahwa kalimat yang diposting Simone Christine Polhutri di accun Facebook pribadinya pada tanggal 14 Mei 2019, berkaitan dengan perdebatan antara terdakwa, suami terdakwa dengan Simone Christine Polhutri melalui Group WhastApp orang siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 Pada tanggal 12 Mei 2019, berawal pada saat beberapa orang tua siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih termasuk terdakwa, melakukan klarifikasi atau bertanya kepada panitia tanpa menyebut nama seseorang, terkait kejadian yang hampir ‘tenggelamnya’ anak-anak saat bermain di Water Park dengan menggunakan Kano di Pantai Nusa Penida dalam acara Perpisahan pada tanggal 11 Mei 2019 yang tidak ada pemberitahuan dari panitia ataupun guru kepada orang tua. Dimana Simone Christine Polhutri adalah salah satu panitia perpisahan </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis9RAjGDgZDzSp6NE4q8uZJtxz4fe-BcNG5xeO2_opW2ZlhSTAcrFL6-Q4-SmoTNsqdynK4QqnrKZ4bDrdivZJk0guhMlEPoBRESBVtl__s8fMCp2g4wWuxGij9CCr2kbNRmhUKpkPp2w/s663/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="663" data-original-width="540" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis9RAjGDgZDzSp6NE4q8uZJtxz4fe-BcNG5xeO2_opW2ZlhSTAcrFL6-Q4-SmoTNsqdynK4QqnrKZ4bDrdivZJk0guhMlEPoBRESBVtl__s8fMCp2g4wWuxGij9CCr2kbNRmhUKpkPp2w/w522-h640/2.jpg" width="522" /></a></div>Namun kejadian itu baru diketahui oleh para orang tua pada tanggal 12 Mei 2019setelah anak-anaknya bercerita sepulang dari acara perpisahan, karena beberapa anak ada yang mengalami ‘memar’ ditaangan dan adapula anak yang mengaku hampir ‘mati’. Klarifikasi terdakwa Linda kepada panitia tanpa menyebut nama seseorang, menjadi awal perdebatan antara terdakwa, suami terdakwa dengan Simone Christine Polhutri. Yang membuat terdakwa merasa malu adalah, chatingan pribadi terdakwa dengan salah satu orang tua siswa, yaitu Nana, terkait ketidaak hadiran terdakwa dalam rapat (terdakwa bukan panitia) dibicarakan Simone Christine Polhutri di Group WhastApp orang siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih Kutipan percakapan atau perdebatan antara terdakwa, suami terdakwa dengan Simone Christine Polhutri di Group WhastApp orang siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019, yang disampaikan terdakwa kepada beritakorupsi.co yaitu ; Suami terdakwa  : “Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....                                 Simone : “Ini sudah tuduhan ada false dan misleading....saya akan urusan.... Simone : Saya tersinggung berat dengan tuduhan ini... saya akan lapor polisi </div></div><div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Suami terdakwa : Silahkan lapor kalau keberatan dengan komentar saya, saya tunggu. Yg saya complain adalah tidak adanya peringatan resiko yang memang sudah terjadi dan mempertanyakan apa motivasinya Simone : Keteledoran u hadir dirrapat hanya krn tidur dgn enteng jawab ketiduran skrg mau nyalahin panitia? Hehehe mau ngadep mana lo komplein???? Ini aja dah bukti Parah Terdakwa : Bu kamu tuh parah, itu urusan aku hadir ngk mau hadir, krna sya sdh percayakan k skolah dn panitia utk keputusannya, dgn syarat amann tentram dan nyaman, kenyataannya sperti ini, sya di kasih  tau amann kok vilannyaa baguss bangeett ternyata kamar anak2 yang kasian kamarnya hotel anak laki2 hehehehe maaf standart sya ngk sperti standart loe Bu Simone : Hehehe kalo mau jd orkay beneran rubah deh sikap parahnya...fada Alasan Terdakwa : Yg rubah anda bukan saya Terdakwa : Apa hubungannya sma orkay? Anda sirik y Simone : Sudah percayakan kog komplen? Katanya komplen ke panitia? WHO D HELL ARE YOU? Simone   : Haha sirik? Hahaha kesian Simone : Lo blm lagir gue dah main dimonaco Terdakwa : Aneh baca baik2 diatas sya komplain krna terjadi sesuatu yg dijaminkan ke qta baca dgn teliti Terdakwa : yg saya sampaikan adalah concem dan pertanyaan bukan pendapat akhir, yang harusnya dijawab dgn penjelasan. Tapi kalau dijawab balik dgn ancaman ya jadi lucu dan ngga ada komen lagi mengenai jati diri anda yg sudah dibuka sendiri. Simone : Komplen tidak adanya peringatan?????? Emang semuanya dukun????? Kenapa ga ikut waktu inspeksi? Mempertanyakan Motovasi????  Sementara dengan entengnya bilang LUPA, TELAT BANGUN??? mempertanyakan motivasi pada panitia yg kerja dipikir kita mau main uang ya hahahahaha sernentara anda GA hadir rapat karen LUIPA DAN TELAT BANGUN? Rapatnya bukan cuma SEKALI....mempercayakan pada skolah dan panitia? Trus komplen??? Hahahahahahahaha diatas ngomong apa dibawah ngomong apa bolak balik kaya strikaan... yg ada Panitia yg harusnya rnempertanyakan motivasi anda bertanya.... Simone  : Siapa kamu Suruh2 saya baca baik2??????? Nanti itu tugas lawyer dan petugas yg akan baca baik2 pasal2 apa yg cuco Namun Majelis Hakim mengatakan, bahwa kalimat yang diposting terdakwa adalah salah karena dianggap sebagai ‘penghinaan’ sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 9 bulan. (*/Jen) </div></div>

News Pidana Terdakwa Linda Mencari Keadilan Melalui Penasehat Hukumnya

BERITA KORUPSI .CO – “Mencari keadilan ibarat mencari mutiara di dasar lau”. Kalimat inilah yang terucap dari terdakwa Linda Fitria Paruntu,...

Terdakwa Linda Divonis 9 Bulan Penjara, ‘Klarifikasinya’ Dianggap Penghinaan

20.15 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_VBJEn9y9VDvj2HQvncEGRP0LMTgVCjShREQWJIIXrH3ZP5ECtxwEgJa9N-MMXvTlTYWtfXyCI8FYT6GvoVLHHK5jE8RQLgOvR7iq0PmVC5I10-3ZP_rqY1AqcYfnC_qE-YNcT_IPgP4/s900/a.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="900" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_VBJEn9y9VDvj2HQvncEGRP0LMTgVCjShREQWJIIXrH3ZP5ECtxwEgJa9N-MMXvTlTYWtfXyCI8FYT6GvoVLHHK5jE8RQLgOvR7iq0PmVC5I10-3ZP_rqY1AqcYfnC_qE-YNcT_IPgP4/w640-h640/a.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Keterangan Foto Persidangan Putusan (atas) dan Postingan terdakwa di FB (bawah) </td></tr></tbody></table>#Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Perdamaian di hadapan Majelis Hakim antara  terdakwa dengan korban atas anjuran dari Ketua Majelis Hakim, serta Perintah dari Ketua Majelis Hakim sendiri kepada keduanya untuk membuat postingan di accun Facebook masing-masing#   BERITAKORUPSI.CO – Selasa, 27 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, denda sebesar 3 (tiga) juta rupiah subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap Linda Fitria Paruntu selaku  terdakwa dalam kasus perkara penghinaan dalam Undang-Undang ITE (Infomasi dan Transaksi Elektronik) kepada Simone Cristine Polhutri, istri seorang perwira (Kolonel) TNI Angkatan Udara, melalui Media Sosial (Medsos) Facebook pada tanggal 14 Mei 2019 lalu “Menjatuhkan hukuman pidanna penjara selam Sembilan Bulan, denda sebesar Tiga Juta Rupiah. apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama Dua Bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa, dibacakan oleh Majelis Hakim diruang sidang Sari PN Denpasar Jalan P.B. Sudirman No.1 Denpasar, yang diketuai I Wayan Sukradana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota serta Panitra Pengganti, yang dihadiri JPU Eddy Arta Wijaya, SH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali maupun terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Iswahyudi dkk Sidang perkara ini sepertinya jauh lebih menarik perhatian publik dari pada sidang perkara Tindak Pidana ITE dengan terdakwa I Gede Aryastina Alias Jrinx yang juga disidangkan di PN Denpasar, maupun dari sidang perkara dugaan Korupsi Suap milliaran rupiah oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari seorang Jaksa di Kejaksaan Agung Sebab sidang pekara ini sejak dilangsungkannya pada Agsutus lalu, selalu dipantau oleh beberapa anggota TNI dengan menggunakan “fasilitas negara” atau berpakaian Loreng yang mengawal Simone Christine Polhutri selaku korban, istri perwira TNI AU <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgut1RsbSR-WTU63sCnrWtzp4sU8CP1AUqQqua29Xy3RFeTkRJCxy1Ioy3GOGgfa-agLCGtQ_TEJwNzhCAoGxwzgEXiEejdJz1O5lGer9ax4FEu_yuGIIr1Q4M8IkzxDPVQwrpEWzcwK0w/s768/DSCF1612.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="768" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgut1RsbSR-WTU63sCnrWtzp4sU8CP1AUqQqua29Xy3RFeTkRJCxy1Ioy3GOGgfa-agLCGtQ_TEJwNzhCAoGxwzgEXiEejdJz1O5lGer9ax4FEu_yuGIIr1Q4M8IkzxDPVQwrpEWzcwK0w/w640-h480/DSCF1612.JPG" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Yang menjadi pertanyaan publik adalah, apakah “pengawalan” atau pendapingan terhadap istri atau keluarga TNI yang sedang berperkara baik selaku korban (pelapor), sama dengan anggota TNI aktif sehingga anggota TNI yang ditugaskan “mengawal” atau mendampingi wajib menggunakan ‘fasilitas negara’ atau berpakaian dinas? Sementara dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana ‘penghinaan atau pencemaran nama baik’ sebagaimana dalam dakwaan pertama oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (lTE). Majelis Hakimpun menjelaskan awal mula ‘lahirnya’ persoalan antara terdakwa dengan Simone Christine Polhutri, yakni adanya konfirmasi atau komplein melalui WhastApp Group orang tua siswa SD Kristen Tunas Kasih dari terdakwa selaku orang tua siswa (termasuk beberapa orang siswa lainnya) atas kejadian yang dialamai anak-anak (siswa Kelas VI SD Kristen Tunas Kasih) dalam acara perpisahan ke Samala Watersport Nusa Penida dengan menggunakan Kano, karena ada anak-anak yang hampir tenggelam pada tanggal 11 Mei 2019 “Keteledoran kamu hadir dirapat karena tidur dengan entengnya jawab ketiduran sekarang mau nyalahin panitia? Hehehehe ngadep mana lo komplein” ucap Majelis Hakim menirukan kalimat yang sampaikan Simone Christine Polhutri terhadap terdakwa melalui WhastApp Group orang tua siswa SD Kristen Tunas Kasih Kemudian, Majelis Hakim juga menjelaskan kalimat yang diposting Simone Christine Polhutri melaui accun Facebooknya yang berbunyi : “Orang kalo kayanya nanggung kesian ya norak maksimal... casing doang kliatannya orkay taunya kartu kredit banyak, utang smua🤣🤣🤣🤣 diburger king belanja ga sbrapa mau bayar pake kartu kredit ternyata decline semua wakakakakakakakak... terpaksa SOS talipun suaminya minta pertolongan... hahahaha ngakak guling2, ribut protes sana protes sini ujung2nya duit kalo ga bisa bayar ngaku aja... gaya slangit maksa ternyata🤣🤣🤣🤣.... hare gene masih ada model kamseupay 😁😁😁😁😁,” ucap Majelis Hakim menirukan Dan atas kalimat yang diposting Simone Christine Pohutri, terdakwapun mengomentari yang kalimatny; Hahahah kasiann yaa orang kayak gituu klo bener omongann orang itu yaa , klo bsa coba buktikann jangan cmn dengar mulut orang buu, kartu kredit dipergunakan memang utk diskon2 buu bukan dipakee sosialitaa , klo ngk ada duiiitt buktikan klo orangnya punyaa kredit mobil2 or rumahnyaa kredit ngk? Punya hutang k orang2 ngk atau malah orng yg anda bicarakan suka kasih hutang k orang2? Jangann sukaa bicaraain orang nanti kualaatt bu 🤣🤣🤑 - Orang kayaa mah bebass🤑🤑 - Jadiii di laporiiin bu ditunguuu 😛. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisC0VSAH6LYlW5StxjMrTl9a_QZhrILFkQ_WN2X1XgCOpjbq7TKGFcKEgeWr6SCnMWhwLgooVyWXhMAzZ0WMMJJYNKoIIjvevouabHjb8YwTlzp15HAGKX4KQ87VzWUAb1MZrjSWG9hsk/s2520/DSCF1605-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1248" data-original-width="2520" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisC0VSAH6LYlW5StxjMrTl9a_QZhrILFkQ_WN2X1XgCOpjbq7TKGFcKEgeWr6SCnMWhwLgooVyWXhMAzZ0WMMJJYNKoIIjvevouabHjb8YwTlzp15HAGKX4KQ87VzWUAb1MZrjSWG9hsk/w640-h316/DSCF1605-1.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, pada tanggal 14 Mei 2019, terdakwa membuat postingan diaccun Facebook miliknya yang kalimatnya; “Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai nambah uang dapur....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang” Dan postingan berikutnya dengan kalimat;  “Kata orng2 skmg masa susah , susah duit dll Noh liaat bu yaa smpe melotot. .. gw baru beli diamond cash bukan kredit kredit punyaa, kamu buktikan aku ada ngutang k orang lain aku kasih buat kamu ini gelang diamond yaa cataatt bu Simone Christine Lahunduitan jangan bicara jelekin orang dibelakang yaa cari  tau kehidupan gw yaa...itu diamond buat loe klo loe bsa buktikan klo gw spertti yg loe tuduhkan ...Mba Audina tolong buatin notanya yaa kmren notanya hilang"</div>Namun
 Majelis Hakim menilai, bahwa apa yang disampaikan terdakwa melalui akun
 Facebooknya adalah salah. Sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana 
penjara selama 9 bulan dari 1.6 tahun tuntutan JPU Anehnya, 
Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan pembelaan dari terdakwa
 yang disampaikannya dimuka persidangan kepada Majelis Hakim pada Kamis,
 8 Oktober 2020 <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixKqrp2_ZFbDRWFklE1tsKpRGrqVUZ73goQG2SYlIcCKl4kVHnq9VA2ZhneEqKj-AsJL7XCzPuCiIaDyKyJ_UtKw5iRZVyLpFHW-hfh3BtndhX78QH8HNCCO7ICcdrGsRL0Y32F8s-qrQ/s640/IMG_20200908_140102.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="640" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixKqrp2_ZFbDRWFklE1tsKpRGrqVUZ73goQG2SYlIcCKl4kVHnq9VA2ZhneEqKj-AsJL7XCzPuCiIaDyKyJ_UtKw5iRZVyLpFHW-hfh3BtndhX78QH8HNCCO7ICcdrGsRL0Y32F8s-qrQ/w640-h424/IMG_20200908_140102.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Persidangan, Selasa, 8 September 2020 </td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Yang lebih anehnya lagi adalah, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan sama sekali perdamaian antara terdakwa dengan Simone Christine Polhutri atas perintah dari Ketua Majelis Hakim pada persidangan, Selasa, 8 September 2020 Bahkan dalam persidangan saat itu, Ketua Majelis Hakim memerintahkan terhadap Simone Christine Polhutri dan terdakwa untuk membuat postingan di accun Facebook masing-masing yang isinya; “Saya sudah tidak ada masalah lagi dengan Bu Simone” dan ” Saya sudah tidak ada masalah lagi dengan Bu Linda”. Dan bukti postingan itu diminta oleh Ketua Majelis Hakim untuk diserahkan, dan terdakwapun telah menyerahkannya. Hal inipun menjadi pertanyaan. Mengapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pembelaan pribadi terdakwa, Khususnya apa yang diperintakan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan ? Adakah interfensi dari pihak lain dalam perkara ini? Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. “Tadi kan sudah dibilang masih pikir-pikir,” jawab JPU Eddy Arta Wijaya, SH diruang sidang kepada beritakorupsi.co seusai persidangan Terpisah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co “Tidak ada penahanan karena masih pikir-pikir. Dan kalau banding, juga tidak ada penahanan,” ujar Iswahyudi <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3onhA36WeeejgBuqsiuunajhE0NJLulCBvkBqo6z1Fkn2NJHjacJZ1DHYfunS58CJPiRKuW9oL9XGOyhLR7hD8LF0Ow5MoQwc51DLkFKHdTdo4LGhgGr4j1qPIjl5alQTr192dSwpBTI/s640/IMG20200908115656.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3onhA36WeeejgBuqsiuunajhE0NJLulCBvkBqo6z1Fkn2NJHjacJZ1DHYfunS58CJPiRKuW9oL9XGOyhLR7hD8LF0Ow5MoQwc51DLkFKHdTdo4LGhgGr4j1qPIjl5alQTr192dSwpBTI/w640-h360/IMG20200908115656.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Persidangan, Selasa, 8 September 2020</td></tr></tbody></table>Dari
 kasus ini, banyak pihak yang bertanya. Salahkah melakukan klarifikasi 
atau bertanaya kepada seseorang melaui Media Sosial atas postinangan 
orang tersebut yang juga melalui Madia Sosial? Apakah kata “kaya (tidak 
diakhiri huruf ‘k’)” dalam bahasa Indonesia sesuai EYD 1972 (Ejaan Yang 
sudah Disempurnakan)  sama dengan kata “kayak (dengan akhiran ‘k’)” yang
 dimaknai “seperti” atau ‘menyamakan’? dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia selaku warga negara Indonesia? Seperti yang diberitakan
 sebelumnya. Kasus yang menyeret Linda sebagai terdakwa dalam kasus 
perkara penghinaan atau pencemaran nama baik Simone Christine Polhutri 
melaui Media Sosial (Medsos) Facebook (FB), berawal pada tanggal 14 Mei 
2019 lalu karena laporan Simone Christine Polhutri ke Polda Bali pada 
tanggal 24 Oktober 2019 Antara terdakwa Linda dan Simone, sudah 
berteman lama di akun Media Sosial Facebook. Selain itu, keduanya juga 
sama-sama menyekolahkan anak di sekolah yang sama, yaitu Sekolah Dasar 
Kristen (SDK) Tunas Kasih Pada tanggal 14 Mei 2019 lalu, terdakwa
 Linda membuka akun Facebooknya “Linda Paruntu-rempas”, dan saat itu 
Linda melihat dan membaca postingan yang dibuat Simone Christine 
Polhutri di akun Facebuknya “Simone Christine Lahunduitan” yang 
berbunyi, “Orang kalo kayanya nanggung kasian ya norak 
maksimal...casing doang kliatanya orkay taunya kartu kredit banyak, 
utang smua... diburger king belanja ga sbrapa mau bayar pake kartu 
kredit ternyata decline semua....terpaksa SOS talipun suaminya minta 
pertolongan..ngakak guling2, ribut protes sana protes sini 
ujung-ujung2nya duit kalo ga bisa bayar ngaku aja....gaya selangit maksa
 ternyata... hare gene masih ada model kamseupay”</div><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirrTkd6RawHnUIH3dDWIqBDSjk2Of_F3oYa_Ik2g3iz-57uQshGKaJESwGer6N3B6JKXBL-XWSe6NpvCZm6p1niiC1apqPY_RzwhrBH6f_8Dub2__4q329-6iN1Cr7FmKhnaDZ3GDwyR8/s640/IMG20200908115243.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirrTkd6RawHnUIH3dDWIqBDSjk2Of_F3oYa_Ik2g3iz-57uQshGKaJESwGer6N3B6JKXBL-XWSe6NpvCZm6p1niiC1apqPY_RzwhrBH6f_8Dub2__4q329-6iN1Cr7FmKhnaDZ3GDwyR8/w640-h360/IMG20200908115243.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Persidangan, Selasa, 8 September 2020</td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Setelah terdakwa Linda membacanya, kemudian postingan Simone tersebut dibagikan (di Share) dengan menandai (tag) nama Simone Christine serta membuat kalimat yang tujuannya untuk mengklarifikasi ke Simone yang isinya, “Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai nambah uang dapur....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya monyet dan sama orang kaya benaran kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang” </div>Menurut Linda, postingan Simone Christine di akun Facebooknya berkaitaan dengan perdebatannya melalui WhastApp Group orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 lalu. Saat itu (12 Mei 2019), beberapa orang tua siswa Kls VI SDK Tunas Kasih termasuk terdakwa Linda dan suaminya, mengklarifikasi Panitia perpisahan Siswa Kls VI SDK Tunas Kasih, terkait adanya kejadian terhadap anak-anak yang hampir tenggelam saat bermain di Water Park dengan menggunakan Kano di Pantai Nusa Penida dalam acara Perpisahan pada tanggal 11 Mei 2019 Awalnya, saat suami terdakwa Linda memberi komentar terhadap Panitia melalui WA Group orang tua Siswa Kls VI SDK Tunas Kasih yang isinya, “Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....     Kalimat yang dibuat suami terdakwa inilah yang dianggap Simone sebagai tuduhan, dan mengatakan akan melaporkan ke Polisi (“Ini sudah tuduhan ada false dan misleading....saya akan urusan.... Saya tersinggung berat dengan tuduhan ini... saya akan lapor polisi”) <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9tC3L1khIbeYXRTkHazGhs3hvzuRKrJhHx8urhbNtqQ-35f00uStsma4CSx9coRxfBdc6EBuNDusELYcbwWkgt8cHO2x57c_Fpm310lsaHB7DVJQM_gijKmztWuZ5cBNcgBQ9IgTOyO0/s523/1.+Linda+Fitria.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="514" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9tC3L1khIbeYXRTkHazGhs3hvzuRKrJhHx8urhbNtqQ-35f00uStsma4CSx9coRxfBdc6EBuNDusELYcbwWkgt8cHO2x57c_Fpm310lsaHB7DVJQM_gijKmztWuZ5cBNcgBQ9IgTOyO0/w628-h640/1.+Linda+Fitria.jpg" width="628" /></a></div><div style="text-align: justify;">Beberapa kutipan percakan antara terdakwa dan suaminya dengan Simon melalui WhastApp Group orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 yang dipertanyakan Tim Penasehat Hukum terdakwa pada persidangan tanggal 8 September 2020, maupun yang disampaikan terdakwa kepada beritakorupsi.co adalah; Suami terdakwa  : “Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....                                 Simone, Pukul 08.41 : “Ini sudah tuduhan ada false dan misleading....saya akan urusa.... Simone, Pukul 08.42 : Saya tersinggung berat dengan tuduhan ini... saya akan lapor polisi Suami terdakwa, Pukul 09.14 : Silahkan lapor kalau keberatan dengan komentar saya, saya tunggu. Yg saya complain adalah tidak adanya peringatan resiko yang memang sudah terjai dan mempertanyakan apa motivasinya Simone, Pukul 09.16  : Keteledoran u hadir dirrapat hanya krn tidur dgn enteng jawab ketiduran skrg mau nyalahin panitia? Hehehe mau ngadep mana lo komplein???? Ini aja dah bukti Parah Terdakwa, Pukul 09.58 : Bu kamu tuh parah, itu urusan aku hadir ngk mau hadir, krna sya sdh percayakan k skolah dn panitia utk keputusannya, dgn syarat amann tentram dan nyaman, kenyataannya sperti ini, sya di kasih  tau amann kok vilannyaa baguss bangeett ternyata kamar anak2 yang kasian kamarnya hotel anak laki2 hehehehe maaf standart sya ngk sperti standart loe Bu Simone, Pukul 10.09   : Hehehe kalo mau jd orkay beneran rubah deh sikap parahnya...fada Alasan Terdakwa, Pukul 10.09  : Yg rubah anda bukan saya Terdakwa, Pukul 10.09  : Apa hubungannya sma orkay? Anda sirik y Simone, Pukul 10.09  : Sudah percayakan kog komplen? Katanya komplen ke panitia? WHO D HELL ARE YOU? Simone, Pukul 10.10   : Haha sirik? Hahaha kesian Simone, Pukul 10.10 : Lo blm lagir gue dah main dimonaco Terdakwa, Pukul 10.10 : Aneh baca baik2 diatas sya komplain krna terjadi sesuatu yg dijaminkan ke qta baca dgn teliti Terdakwa, Pukul 10.16 : yg saya sampaikan adalah concem dan pertanyaan bukan pendapat akhir, yang harusnya dijawab dgn penjelasan. Tapi kalau dijawab balik dgn ancaman ya jadi lucu dan ngga ada komen lagi mengenai jati diri anda yg sudah dibuka sendiri. Simone, Pukul 10.16  : Komplen tidak adanya peringatan?????? Emang semuanya dukun????? Kenapa ga ikut waktu inspeksi? Mempertanyakan Motovasi????  Sementara dengan entengnya bilang LUPA, TELAT BANGUN??? mempertanyakan motivasi pada panitia yg kerja dipikir kita mau main uang ya hahahahaha sernentara anda GA hadir rapat karen LUIPA DAN TELAT BANGUN? Rapatnya bukan cuma SEKALI....mempercayakan pada skolah dan panitia? Trus komplen??? Hahahahahahahaha diatas ngomong apa dibawah ngomong apa bolak balik kaya strikaan... yg ada Panitia yg harusnya rnempertanyakan motivasi anda bertanya.... Simone, Pukul 10.18  : Siapa kamu Suruh2 saya baca baik2??????? Nanti itu tugas lawyer dan petugas yg akan baca baik2 pasal2 apa yg cuco </div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjz4X_Vx-RQOzkrcF17vxZgCRtU-TSU4T6E8RodFHzLcBP_-lSOiNwPL2B9ShkPGtBK12y6kRWCXdOeAkIdNpQnUo3nO19W3VsBr7L5x2OBwqEt85Fo_AeWVB-BhF9bZmMyUgrS1UA638Q/s1358/Linda...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="1358" height="236" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjz4X_Vx-RQOzkrcF17vxZgCRtU-TSU4T6E8RodFHzLcBP_-lSOiNwPL2B9ShkPGtBK12y6kRWCXdOeAkIdNpQnUo3nO19W3VsBr7L5x2OBwqEt85Fo_AeWVB-BhF9bZmMyUgrS1UA638Q/w640-h236/Linda...jpg" width="640" /></a>Anehnya, klarifikasi terdakwa Linda bukannya mendapat tanggapan sama sekali dari Simone, tetapi justri Simone melaporkan Linda ke Polda Bali pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor Laporan : LP/413/X/2019/Bali/SPK, atas tuduhan dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik Atas laporan itu, penyidik Polda Bali dan Kejaksaan Tinggi Bali, menjerat terdakwa Linda dengan pasal berlapis, yakni pasal 27 ayat (3) junkto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undanng Hukum Pidana (KUHP) Dalam surat dakwaan JPU Kejaksaan Tinggi Bali Nomor Reg.Perk.PDM-445/DENPA.KTB/06/2020 menyatkan, bahwa dengan hal tersebut sehingga menyebabkan saksi korban Simone Christine Polhutri dan keluarganya merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan terdakwa tidak benar, apalagi menyamakan dengan “monyet” </div><div style="text-align: justify;">Anehnya lagi adalah, tanggapan Simone yang mengatakan "tersinggung berat dan akan melaporkan ke Polisi" atas kalimat yang dibuat oleh suami terdakwa terkait kejadian di Pantai Nusa Penida.   Pertanyaannya adalah, apakah kalimat yang dibuat terdakwa Linda di akun Facebooknya atas postingan Simone Chrisine pada tanggal 14 Mei 2019 termasuk tuduhan terhadap Simone ? Apakah kalimat yang dibuat suami terdakwa Linda di WA Group orang tua Kls VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 termasuk tuduhan terhadap Simone hristine ? <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYZRM6a-GARib7BAsOt8An0qyrPrUOUZYeuS1Er2WhZoUPTxbJQlCi7xTzx-8mNhf6UlT4U16lOxFzykVNqwaWzQ5zvSKmqBXZqzCZt3E8yRpRGb0o_lsU_OgN2-ujOQDXQousootIdAs/s640/IMG20200908115233+%25281%2529.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYZRM6a-GARib7BAsOt8An0qyrPrUOUZYeuS1Er2WhZoUPTxbJQlCi7xTzx-8mNhf6UlT4U16lOxFzykVNqwaWzQ5zvSKmqBXZqzCZt3E8yRpRGb0o_lsU_OgN2-ujOQDXQousootIdAs/w640-h360/IMG20200908115233+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div>Dan apakah kalimat yang dibuat suami terdakwa maupun terdakwa sendiri ada kata yang menyebut nama Simone Christine atau nama seseorang? Salahkah jika orang tua siswa bertanya kepada pihak Panitia atau pihak lain yang dianggap bertanggungjawab dalam kegiatan perpisahan siswa Kls VI SDK Tunas Kasih ke Pantai Nusa Penida karena ada kejadian yang tidak disampaikan kepada para orang tua siswa? Atau haruskah orang tua siswa diam dan terima saja ketika mengetahui sesuatu ‘musibah’ yang terjadi terhadap anak-anak mereka? Lalu mengapa Simone merasa tersinggung sementara panitia lainnya termasuk Guru-guru SDK Tunas Kasih yang membaca percakapan di WA Group itu tidak ikut merasa tersinggung, dan mengapa hanya diam saja menyaksikan atau membacanya? Salahkah melakukan klarifikasi atau bertanaya kepada seseorang melaui Media Sosial atas postinangan orang tersebut yang juga melalui Madia Sosial? Semua isi percakapan di WA Group itu diperlihatkan oleh terdakwa Linda yang didampingi suaminya dan kelurganya kepada beritakorupsi.co pada Senin, 7 September 2020 termasuk diperlihatkan juga kepada Majelis Hakim pada tanggal 8 September 2020 Yang mengherankan sekaligus pertanyaan bagi diri terdakwa Linda adalah, terkait beberapa orang tua siswa termasuk Guru Kls VI SDK Tunas Kasih yang ada dalam WA Group tersebut tidak ada yang menjadi saksi bahwa adanya perdebatan antara terdakwa Linda dan Sumainya dengan Simone. Ada Apa ? </div></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr61W9TB_BJwY8zaZN_vXMOqq4XCRJxmghg_TEYQ2kNwU2f4b6PhEMBgZIvN_sNlQVXdeSP1eahLhWlT_zqGv9nC6nmDh8LHCIMe0q8xOdNm4qhAVtLqpKlfRtH2HOZzfxgXYeblRmpWA/s638/8...jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="292" data-original-width="638" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr61W9TB_BJwY8zaZN_vXMOqq4XCRJxmghg_TEYQ2kNwU2f4b6PhEMBgZIvN_sNlQVXdeSP1eahLhWlT_zqGv9nC6nmDh8LHCIMe0q8xOdNm4qhAVtLqpKlfRtH2HOZzfxgXYeblRmpWA/w640-h292/8...jpeg" width="640" /></a></div><div>Apakah ada "tekanan dari pihak lain” kepada orang tua 
siswa termasuk guru-guru SDK Tunas Kasih? Bukankah ajaran kasih untuk 
mengatakan kebenaran? Selain itu, ada hal lain yang membuat 
terdakwa Linda merasa tertekan dan ketakutan setiap kali persidangan, 
karena kehadiran beberapa anggota TNI yang mendampingi Simone Christine 
sejak awal persidangan (pembacaan surat dakwaan) Yang lebih 
anehnya lagi adalah, keterangan Simone Christine dalam persidangan yang 
disebutkan JPU dalam surat tuntutannya yang mengatakan, “ada salah satu 
orang tua murid yang komplain mengenai acara tersebut karena pada saat 
kegiatan tersebut anaknya mengalami cedera dari bermain Cano. Pada 
tanggal 14 mei 2019 salah seorang orang tua murid pun yang bernama Linda
 mengatakan hal yang tidak mengenakkan dalam grup Whatsapp orang tua 
murid kelas VI” Padahal yang komplain di WhastApp Group orang tua
 siswa Kls VI SDK Tunas Kasih terkait kejadian saat bermain di Water 
Park dengan menggunakan Cano, bukanlah terdakwa atau suami terdakwa, 
melainkan ada beberapa orang tua siswa diantaranya, Yolanda, Ibu Irene, 
Pak Purba, Yuli, Nana, Orangtuanya Greta, Uchie Ibu Iren pukul : 
Mereka terbawa arus keras bukan terlalu keasyikan - sudah berteriak tdk 
ada yang dengar - bersyukur Papa Joy lihat, dan Panggil petugas 
lifeguard – tereak tereak minta tolong - mereka pegangan ke pipa kalao 
berenang sudah masuk laut krn arus sangat kuat - mengamati? Speechless 
saya Yolanda : Iyaaa Mr td pg Valent br cerita Ktnya kmrn hampir mati Saya kaget jg Ibu Iren : Sama mam... Petruos juga cerita pembukaan dg bilang "kami mau mati" Yuli : Rafael br cerita. itu Karena sy tanya knp  lengannya gosong. br cerita sm sy klu  dia Hampir kerisap. tapi gk tahu kenapa Pak
 Purba : Semangat pagi, Kepala Sekolah, Guru- guru dan Wali kelas 6 SD 
Tunas kasih ; Pelajaran penting... dari hampir tenggelamnya anak 
kami...Petros, Valent, Rafael - 1. Meeting ortu dengan wali kelas dan
 kepala sekolah tidak pernah dibicarakan akan mengikutkan semua guru 
baik SD maupun SMP bab kebersihan ke Uma mani dan Nusa Lembongan 
Lembongan Lembongan 2.  guru dan pihak sekolah berani membawa 
anak didik kelas 6 SD Ke Nusa Lembongan dan Penida artinya berani ambil 
resiko bertanggung jawab penuh jika terjadi apapun kepada anak didik 3.
 Sepengetahuan kami baru kali ini anak Tunas kasih nyebrang ke Pani ke 
Penida artinya tidak ada pengalaman guru-guru untuk Rescue apabila ada 
kejadian 4. Dari jenis olahraga air yang anak-anak pakai di Nusa Penida Tidak ada satu pun yang rekomendasikan untuk anak ke usia mereka 5.
 Setahu saya semua olahraga itu untuk usia lebih dari 12 tahun Kenapa 
dibiarkan anak-anak sendiri yang seharusnya di tandem oleh orang dewasa 
kemana guru-guru yang lain selain guru kelas 6 ada acara sendiri-sendiri
 ya 6. Ini bukan evaluasi Kegiatan saya minta klarifikasi 
Kejadian ini besok pagi jam 8 Wita di sekolah dengan Wali dan kepala 
sekolah juga 7.  ibu bapak Vallen dan Rafael kalau mau gabung 
silakan ikut. 8. Agar Kejadian ini jangan terulang lagi sampai kapanpun.
 9. Terima kasih Pertanyaannya, mengapa penyidik Polda Bali dan JPU 
Kejati Bali tidak menjadikan para  orang tua siswa Kelas VI termasuk 
Guru SDK Tunas Kasih yang tergabung dalam WhastApp Group tersebut 
sebagai saksi untuk mengungkap “benang putih yang tersembunyi?” Mengapa
 Simone Christine Polhutri hanya tersinggung dengan kalimat yang dibuat 
oleh suami terdakwa tetapi tidak tersinggung dengan kalimat yang dibuat 
oleh orang tusa siswa lainnya? Apakah kalimat yang dibuat suami terdakwa
 lebih ‘keras’ dari pada yang dibuat olehoraang tua siswa lainnya ? Salahkah
 tedakwa yang mengaatakan, bahwa kalimat yang diposting Simone Christine
 Polhutri di akun Facebooknya pada tanggal 14 Mei 2019, berkaitan dengan
 perdebatannya di WhastApp Group orang tua siswa SDK TunasKasih sehingga
 terkwa mengklarifikasi untuk menadapat penjelasan ?</div><div> </div><div>(*/Jen) </div></div>

News Pidana Terdakwa Linda Divonis 9 Bulan Penjara, ‘Klarifikasinya’ Dianggap Penghinaan

Keterangan Foto Persidangan Putusan (atas) dan Postingan terdakwa di FB (bawah) #Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Perdamaian di hadapan ...

Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Terlibat Dalam Perkara Korupsi Anggaran Pos Bakum PN Trenggalek ?

02.22 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4txlSTThhg1x3bLzj_2K1NTctaz1ate2ygb4dISJZmBrzTQRbOgmX1aSPMKr0f0bBucla18UW85FRNY3XbRfPW1PEPHkPWyZdzstqpBP-tcaxl0Zsbb0LLG04B-dry5w6-enp6t_VUqk/s2048/IMG20201019131854.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4txlSTThhg1x3bLzj_2K1NTctaz1ate2ygb4dISJZmBrzTQRbOgmX1aSPMKr0f0bBucla18UW85FRNY3XbRfPW1PEPHkPWyZdzstqpBP-tcaxl0Zsbb0LLG04B-dry5w6-enp6t_VUqk/w640-h360/IMG20201019131854.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua LBH 'Rakyat' Trenggalek, Drs. Pujihandi, SH., MH </td></tr></tbody></table>“Apakah anggaran Pos Bakum yang diterima LBH ‘Rakyat’ Trenggalek sah menurut hukum tanpa adanya MoU antara LBH ‘Rakyat’ Trenggalek dengan pihak PN Trenggalek namun menandatangani SPK?”- BERITAKORUPSI.CO – Senin, 19 Oktober 2020, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rendy Bahar Putra dan Dody Novalita yang juga selaku Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, menghadirkan Dua orang saksi ke Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Junda, Sidoarjo dalam sidang perkara Korupsi pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan Pengadilan Negeri (PN)  Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019,  dan anggaran Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) di PN Trenggalek tahun 2018 – 2019 dengan terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah) Kedua saksi itu adalah Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek, dan Direktur ‘CV Nusantara Agung’ Slamaet FirmasyahPersidangan
 yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) di ruang sidang 
Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 19 Oktober 2020) diketuai 
Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim 
anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliani, SH., MH 
serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH., MH dan I Wayan 
Soedarsana, SH., MH adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang 
dihadirkan Tim JPU untuk terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, dan terdakwa
 Riawan, SH., MH yang berada di Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten 
Trenggalek dan dihadiri Zinur Ridlo selaku Penasehat Hukum terdakwa 
Chrisna Nur Setyawan dan Widya Aris Susanti selaku Penasehat Hukum 
terdakwa Riawan Kehadiran Drs. 
Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek sebagai saksi 
dalam perkara ini, terkait anggaran Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) di PN 
Trenggalek tahun 2018-2019 sebesar 48 juta rupiah atau sejumlah 2 juta 
rupiah per bulan, dimana LBH ‘Rakyat’ Trenggalek sebagi pemberi bantuan 
hukum bagi  masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Trenggalek melaui 
Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) PN Trenggalek .<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjygB-EFvLePmMX6qNiee7YADxljpBPWtC-sKlpe0hUdGGEJkYkxrjLteuZXU_WX4WdTQRuU00PALOB5LPeCTiukqZPBf3E0lFo4mM7xOK6yvhNJCN9_i1H_BUmgPt0nckOMNggXwtjNBI/s2048/IMG20201019120226.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjygB-EFvLePmMX6qNiee7YADxljpBPWtC-sKlpe0hUdGGEJkYkxrjLteuZXU_WX4WdTQRuU00PALOB5LPeCTiukqZPBf3E0lFo4mM7xOK6yvhNJCN9_i1H_BUmgPt0nckOMNggXwtjNBI/w640-h360/IMG20201019120226.jpg" width="640" /></a></div>Sementara  saksi Samaet Firmasyah selaku Direktur CV Nusantara Agung, 
terkait dokumen Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 
antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek (terdakwa 
Chrisna Nur Setyawan) dengan CV Nusantara Agung untuk kegiatan 
pemeliharaan gedung dan bangunan PN Trenggalek TA 2019 dengan volume 
1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar 
Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah) yang
 berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) PN Trenggalek 
dengan mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 Kepada Majelis 
Hakim, saksi Samaet Firmasyah selaku Direktur CV Nusantara Agung 
mengatakan, bahwa dirinya merasa dirugikan dengan adanya tanda tangan 
dan stempel CV Nusantara Agung dalam Perjanjian Kontrak Alasannya,
 bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen apapun di PN 
Trenggalek. Menurut saksi Samaet Firmasyah, pada tahun 2016, profil CV 
miliknya pernah dipinjam Wahyu temannya sebagai pembanding. Dan sejak 
itu, saksi tidak pernah lagi mengetahuinya “Saya merasa 
dirugikan. Saya tidak pernah menanda tangani. Profil CV Nusantara Agung 
pernah dipinjam teman, namanya Wahyu, tahun 2016. Perkara ini tahun 
2019” jawab saksi Samaet Firmasyah Hali itu diakui oleh terdakwa Riawan saat diminta oleh Ketua Majelis Hakim untuk menanggapi keterangan saksi. “Ya stempel dari Wahyu,” jawa terdakwa    <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFUAw6mYSpxh4pKjwxDDdMGtD4dQ1uN135mERRjAco1aPnmWavQHuyepTRibWxUb71xpqrwlvGt4VzgpKV_hm0vRLevoflUwuiniGR3NsTrcwdls43n-7wNBrjBI7MpvX88D5KdOKtVto/s2048/IMG20201019132008.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFUAw6mYSpxh4pKjwxDDdMGtD4dQ1uN135mERRjAco1aPnmWavQHuyepTRibWxUb71xpqrwlvGt4VzgpKV_hm0vRLevoflUwuiniGR3NsTrcwdls43n-7wNBrjBI7MpvX88D5KdOKtVto/w640-h360/IMG20201019132008.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kedua Terdakwa (Chrisna Nur Setyawan, SH, dan terdakwa Riawan, SH., MH) menjalani Sidang melalu Vidio Conference (Vicon) </td></tr></tbody></table>Pertanyaannya adalah, bagaimana “nasib” Wahyu dalam kasus ini?. Apakah 
yang dilakukan Wahyu memberikan stempel CV Nusantara Agung sebagai orang
 yang turut membantu ? Nah, giliran saksi Drs. Pujihandi, SH., MH
 selaku Ketua LBH ‘Rakyat’ yang memberikan keterangan dihadapan Majelis 
Hakim atas pertanyaan JPU. Saksi Drs. Pujihandi, SH., MH 
menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa sejak tahun 2010 samapi sekarang
 (tahun 2020), LBH ‘Rakyat’ Trenggalek memberi pelayanan Bantuan Hukum 
bagi  masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Trenggalek melaui Pos 
Bantuan Hukum (Pos Bakum) PN Trenggalek Saksi Drs. Pujihandi, 
SH., MH mengatakan, pada tahun 2018 dan 2019, LBH ‘Rakyat’ Trenggalek 
tidak pernah menandatangani MoU (memorandum of understanding) dengan 
Ketua PN Trenggalek terkait pemberian tugas pelayanan Bantuan Hukum di 
Pos Bakum PN Trenggalek. Tetapi menandatangani SPK (Surat Perintah 
Kerja) antara dirinya sebagai Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek dengan PKK 
(terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH) dan menerima anggaran sebesar Rp48 
juta selama 2 tahun atau Rp24 juta per tahun atau sebesar 2 juta rupiah 
per bulan. Saksi Drs. Pujihandi, SH., MH mengakui, bahwa dirinya seringkali 
dihubungi oleh Chrisna Nur Setyawan bila ada kegiatan PN Trenggalek 
untuk meminta bantuan, dan saksi mengakui memberikan bantuan berupa uang “Tahun
 2018 dan 2019 Tidak ada MoU. Kalau SPK ada, ditandatangani PKK,” kata 
Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek ini kepada Majelis Hakim atas pertanyaan 
JPU Dodi Terkait anggaran Pos Bakum yang ditaanyakan JPU maupun 
Majelis Hakim, saksi Drs. Pujihandi, SH., MH mengakui telah menerima 
anggaran sebesar Rp48 juta selama 2 tahun (2018 dan 2019). “Sudah
 saya terima semua, empat puluh delapan juta, dua taahun. Dua juta satu 
bulan. Sudah terima semua, ada kwitansi,” jawab saksi kepada Majelis 
Hakim<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHuv7izQ-kQTSR-hs6cNi7hM8p5HYgPJbobPOmaaJLH0ZsEYZW82Vb6Z_YF-bYJd1wejLN6fDlsgF4qbcJ4I-6_ejFjB6gdo9qoMZ-kwafGZZIBwx07Caq7rV_gENKYqhwt2RaFWi5h9s/s2048/IMG20201019120415.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHuv7izQ-kQTSR-hs6cNi7hM8p5HYgPJbobPOmaaJLH0ZsEYZW82Vb6Z_YF-bYJd1wejLN6fDlsgF4qbcJ4I-6_ejFjB6gdo9qoMZ-kwafGZZIBwx07Caq7rV_gENKYqhwt2RaFWi5h9s/w640-h360/IMG20201019120415.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Direktur CV Nusantara Agung, Slamaet Firmasyah</td></tr></tbody></table>Saksi Drs. Pujihandi, SH., MH mengakui, seringkali memberi bantuan 
berupa uang kalau ada kegiatan di Pengadian Negeri Trenggalek atas 
permintaan Chrisna Nur Setyawan. Uang yang diberikannya itu adalah uang 
dari anggaran Pos Bakum yang diterimanya “Saya dihubungi Pak Cris
 (Chrisna Nur Setyawan) kalau ada kegiatan. Saya memberi bantuan, itu 
iklas bantuan. Kalau sudah saya terima, berarti kan uang pribadi saya,” 
jawab Saksi Drs. Pujihandi, SH., MH kepada JPU Dodi. Ketiga 
Majelis Hakim yaitu Cokorda Gedearthana, SH., MH (Ketua) maupun 2 (dua) 
Hakim anggota, DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliani, SH., MH 
menanyakan lebih lanjut terkait pemberian uang oleh saksi Drs. 
Pujihandi, SH., MH, apakah itu potongan dari anggaran Pos Bakum atau 
bantuan. Menurut saksi, bahwa itu adalah bantu bukan potongan Dari
 keterangan saksi Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH ‘Rakyat’ 
Trenggalek ini ada yang menggelitik. Bagaimana bisa menandatangani SPK 
(Surat Perintah Kerja) sementara MoU antara LBH ‘Rakyat’ Trenggalek 
dengan pihak PN Trenggalek tidak ada? Pertanyaannya lagi adalah, 
apakah Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek ini terlibat dalam kasus dugaan 
Perkara Korupsi penggunaan anggaran Pos Bakum PN Trenggalek tahun 2018 
dan 2019 ?Keterlibatan Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek dalam perkara ini semakin 
jelas saat anggota Majelis Hakim DR. Lufsiana yang mengatakannya kepada 
Drs. Pujihandi, SH., MH “Anda bisa masuk sebagai “tersangka”, 
pasal 55-nya (KUHPiada.Red) dalam perkara ini. Tapi nggak apa-apa, 
saudara tidak usah jadi tersangka karena saudara sudah jujur,” ucap 
Hakim DR. Lufsiana, SH., MH Ada yang masih janggal atau menjadi 
pertanyaan dari keterangan saksi Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua 
LBH ‘Rakyat’ Trenggalek ini, yaitu terkait angggaran Pos Bakum sebesar 
Rp48 juta. Apakah penerimaan anggaran itu sah menurut aturan hukum yang 
berlaku tanpa adanya MoU antara LBH ‘Rakyat’ Trenggalek dengan pihak PN 
Trenggalek tetapi menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja)? Mejawab
 pertanyaan itu, Dody Novalita selaku Kasi Pidsus Kejari Kabupaten 
Trenggalek kepada beritaakorupsi.co mengatakan, bahwa BPKP tidak 
memasukan itu dalam hasil auditnya “Itulah kami bingung. Dalam 
hasil audit BPKP tidak masuk, yang masuk hanya yang tiga puluh delapan 
juta,” kata Dodi seusai persidangan. Seperti yang diberitakan 
diawal. Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat mata anggaran di PN 
Trenggalek untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp24.000.000 (dua puluh 
empatjuta rupiah) per taahun Pos Bantuan Hukum adalah layanan 
yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan
 Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, 
advis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan layanan pendampingan di 
persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlbYC9qpsaXb2h5hBdqtvg8zO8yVya5sL3qS68XvvSbpCdoCh_6gdPpvArR_jc1bYJNfrC1aN6lsQNgeigSilwfh2v5MEZ6ojNG8CShr5OzEgsPS1EjgN-wV-ZC8kejsM1sRA4BiKvRRg/s2048/IMG20201019120135.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlbYC9qpsaXb2h5hBdqtvg8zO8yVya5sL3qS68XvvSbpCdoCh_6gdPpvArR_jc1bYJNfrC1aN6lsQNgeigSilwfh2v5MEZ6ojNG8CShr5OzEgsPS1EjgN-wV-ZC8kejsM1sRA4BiKvRRg/w640-h360/IMG20201019120135.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum untuk tiap tahun 
anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga
 Bantuan Hukum (LBH) dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon 
bantuan hukum Demi kelancaran penyerapan anggaran, terdakwa 
Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 
memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) selaku Kasubag 
Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos 
Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran Prosedur pencairan anggaran 
Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah : 1. Diawali dengan Perjanjian 
Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan 
Hukum Rakyat" Trenggalek yang d|tandatangan| oleh Ketua Pengadilan 
Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat" 
Trenggalek 2. Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut 
ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan
 pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitera dengan Ketua LBH “Rakyat” 
Trenggalek; 3. Ketua/anggota LBH “Rakyat" Trenggalek mengisi absen 
sesual dengan perjanjian; 4. Absensi tersebut dijadikan bukti untuk 
pencairan di bagian keuangan Karena selama tahun 2018 dan 2019 
tidak ada penandatangan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri 
Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat" 
Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015 - 2017) menjadi penyedia 
layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek. Kemudian
 saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat Perjanjian Kerjasama 
antara  Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum 
“Rakyat“ Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum
 di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : 
W14-U28/12/UlVl 02/1/2018 Nomor : 6/LBHR/I/2018 dan tahun anggaran 2019 
Nomor W-14-U28/6/UM 02/1/2019 Nomor : 3/LBH R/l/2019, terdapat tanda 
tangan Ketua Pengadilan Negen Trenggalek Agus Ariyanto, SH dengan NIP 
19651012 199603 1001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek 
Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro, Anggota Muhammad Tribusono, SH 
dan Patna Sunu, SH sekaligus menandatanganan sebagai pihak-pihak yang 
ada di perjanjian kerjasama tersebut. Padahal saksi Agus 
Ariyanto, SH, saksi Drs. Pujiandi, SH., MH, Anggota Muhammad Tribusono, 
SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut Setelah
 dokumen pencairan lengkap, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) 
mengajukannya pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) 
dan disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm). Sehingga
 dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp2.000.000 
(dua juta rupiah) di tahun 2018, dan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat
 ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019 </div><div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu_Rn_UsdlGjpLAiMibFt5xaI2sCttuei9onb3oc15muLR6KmSjQ6zH-hnJvVCbENoRuyt_3nmYN79R_-mNEQhXyD8525TFa1g9s5oH3BiHHl64OTWr5tyRNBZAc6GZR3URaWY9xlEXLg/s2048/IMG20201019131123.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu_Rn_UsdlGjpLAiMibFt5xaI2sCttuei9onb3oc15muLR6KmSjQ6zH-hnJvVCbENoRuyt_3nmYN79R_-mNEQhXyD8525TFa1g9s5oH3BiHHl64OTWr5tyRNBZAc6GZR3URaWY9xlEXLg/w640-h360/IMG20201019131123.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018 – 2019, semuanya melalui saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) bukan melalui saksi Sukarno, SH Bin Saidi selaku Bendahara Pengeluaran Selanjutnya oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) diserahkan pada saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro yang kemudian oleh saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro diberikan kembali kepada saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) dengan Jumlah besaran yang bervariasi Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik lndonesna Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesua Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp24.000.000 x 2 = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) Selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah) Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan   </div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqMJBxlTBnqDYixyQebVzQuqz4Q6eEhdvkFTVlzFY9v_MV8pIT3cSoRzuIc6TJ-ueZCkszLvGSsj1BLPkG099R017H8CauRH7sE2kYquELG2ZrxO0XWZdz-f828rqYhFhqkXKB3r_lQng/s2048/IMG20201019132008.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqMJBxlTBnqDYixyQebVzQuqz4Q6eEhdvkFTVlzFY9v_MV8pIT3cSoRzuIc6TJ-ueZCkszLvGSsj1BLPkG099R017H8CauRH7sE2kYquELG2ZrxO0XWZdz-f828rqYhFhqkXKB3r_lQng/w640-h360/IMG20201019132008.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat berupa ; a. Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.553.8000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Slamat Firmansyah,; b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV Nusantara Agung; c. Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019; d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %); e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 Nomor: 000030; dan f. Bukti setoran pajak; Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp38.538.000 yang dibayarkan pada saksi Slamat Firmansyah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV.Nusantara Agung, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi Slamaet Firmasyah dan CV Nusantara Agung yang dipalsu oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi Gatot Paramujianto, SH dan saksi Kusno, SH (juga dipalsu oleh Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm)) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahstik No Lab : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Sibiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., MM., M.Si dan L.E. Dhana A, S.Farm. M.Farm., Apt, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan ; a. Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama Slamaet Firmasyah yang terdapat pada barang bukti nomor . 085/2020/DTF sampai dengan Nomor . O88/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunya bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama Slamaet Firmasyah sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandmg tersedia b. Tanda tangan buku (QT-2) atas nama Gatot Paramujianto, SH yang terdapat pada barang bukti Nomo : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT2) atas nama Gatot Paramujianto, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia c. Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO. SH yang terdapat pada barang bukt| nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spunous Signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembandmg (KT3) atas nama KUSNO SH sebaga|mana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia Setelah saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan, lalu diajukan pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm). “Sehingga dana cair sejumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2019,” kata JPU saat membacakan dakwaannya Anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadlian Negen Trenggalek tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada UndangUndang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndoneS|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia Dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdakwa CHRISNA NUR SETYAWANr SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saka RIAWAN. SH. MH Bin ARlANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Repubhk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Republik lndone3|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Karena dana jumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya, sehingga negara dirugikan sebesar Rp38. 538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Atas perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putn, SE, Mak. CfrA, Hal itu diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan deak Pidana Korupsi  Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengaduan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadlian Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Rakyat" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadlian Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 20182019 Perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bm OENTORO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1 ) atau Subsidar pasal 3 lebih subsidair pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. </div>(Jen) </div>

News Tipikor Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Terlibat Dalam Perkara Korupsi Anggaran Pos Bakum PN Trenggalek ?

Ketua LBH 'Rakyat' Trenggalek, Drs. Pujihandi, SH., MH “Apakah anggaran Pos Bakum yang diterima LBH ‘Rakyat’ Trenggalek sah menurut ...

BERITAKORUPSI.CO

Kejari Kabupaten Madiun “KO” oleh Terdakwa Korupsi KIP Rp105 Juta

Terdakwa Linda Mencari Keadilan Melalui Penasehat Hukumnya

Terdakwa Linda Divonis 9 Bulan Penjara, ‘Klarifikasinya’ Dianggap Penghinaan

Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Terlibat Dalam Perkara Korupsi Anggaran Pos Bakum PN Trenggalek ?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI