BERITAKORUPSI.CO

Permohonan Terdakwa Dahlan Iskan Maupun JPU Sebahagian Terkabulkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIg79kvHvSSbeHFJmEANaXilnky4NT7q6wfVwX7Fha_0BIFN0r3MPazd4Z2p8Aw3Af7wwXx0XeLtY6ng8powgdgFOArj_Nto5Vb0luQN-JUcg3ROkU4oFa6vohXR7GlIuCnEfR8R0Rozk/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIg79kvHvSSbeHFJmEANaXilnky4NT7q6wfVwX7Fha_0BIFN0r3MPazd4Z2p8Aw3Af7wwXx0XeLtY6ng8powgdgFOArj_Nto5Vb0luQN-JUcg3ROkU4oFa6vohXR7GlIuCnEfR8R0Rozk/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
<b>beritakorupsi.co –</b> Permohonan terdakwa Dahlan Iskan maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) sebahagian dikabulan oleh 5 Majelis Hakim yang menangani kasus perkara Korupsi pelepasan asset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) yang di kelola PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /><br />Sebab dalam kasus ini, terdakwa Dahlan Iskan, selaku mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (Dirut PT PWU) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, diseret oleh JPU dari Kejati Jatim ke Pengadilan Tipikor Surabaya, bersama-sama dengan terdakwa Wishnu Wardana (sudah divonis terlebih dahulu), selaku mantan Kepala Biro (Kabiro) dan juga Ketua Pelepasan asset PT PWU, terkait penjualan asset di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu.<br /><br />Karena menurut JPU, pelepasan aseet di dua tempat tesebut yang luasnya puluhan ribuan meter persegi yang berupa bangunan dan tanah, diduga tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tidak melibatkan tim penilai harga tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham), serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut pun di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br /><br />Sebagai “imbalannya”, JPU menuntut terdakwa Dahlan Iskan dengan pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut hukuman pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 4.190.914.000 atau Rp 8.381.828.000 bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono, selaku pembeli asset. Dan kalu tidak dibayar, harta benda terdakwa Dahlan Iskan akan disita oleh Jaksa untu negara. Kalau tidak cuku, pidana penjara selam 3 tahun dan 6 bulan. Sehingga total hukuman dari tuntutan JPU terhadap terakwa selama 10 tahun penjara.<br /><br />Nah, mantan wartawan senior, Bos salah satu media cetak harian yang sangat berpengaruh Khususnya di Jawa Timur yakni Jawa Pos Group, mantan Dirut PT PLN, mantan menteri BUMN, kandidat Calon Presiden tahun 2014, yang juga tokoh Pers Nasional ini, tak terima dan bahkan menolak semua tuduhan JPU.<br /><br />Alasan terdakwa Dahlan Iskan yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya yang juga mantan menteri serta pakar hokum tata negara yakni Prof. Dr. Yusril Izha Mahendara dkk, sudah didelegasikan terdakwa kepada Wishnu Wardaha. Jadi menurut mereka (terdakwa Dahlan Iskan bersama PH-nya), yang harus tanggung jawab adalah Wishnu bukan dirinya.<br /><br />Kedua belah pihak sama-sama “mengklaim” kebenaran masing-masing. Namun demikian, mereka (JPU dan terdakwa bersama Tim PH-nya) juga menyadari, bahwa untuk memutuskan antara Dakwaan dan tututan “Vs” pembelaan atau Pledoi, di serahkan kepada 5 Mejelis Hakim  yang di Ketua Hakim Tahsin dengan dibantu Hakim anggota diantaranya, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H.<br /><br />Lalu hasilnya ? Ke-5 Majelis Hakim senior ini pun sepakat sama-sama mengabulkan sebahagian dari dakwaan dan tuntutan JPU, maupun sebahagian dari pembelaan terdakwa bersama Tim PH-nya. Hal itu disampaikan Majelis Hakim dalam sidang perkara Korupsi pelepasan asset daerah dengan agenda pembacaan surat putusan, pada Jumat, 21 April 2017.<br /><br />Haim menyatakan, memang terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair yaitu pasal 3 tentang kewenangan atau jabatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Tetapi Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan JPU terhadap terdakwa Dahlan Iskan, terkait tuntutan pidana 6 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Termasuk tuntutan pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti yang jumlahnya Rp Rp 4.190.914.000 atau pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan. Mungkin pertimbangan Majelis Hakim, bahwa tuntutan JPU terhadap mantan wartawan senior ini terlalu berat.<br /><br />Pun demikian, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan apa yang disampaikan terdakwa bersama PH-nya dalam pembelaanya, yang menyatakan bahwa apa yang dilakukannya dalam penjualan asset PT PWU sudah sesuai prosedur yaitu UU PT (Perseroan Terbatas) dan menjalankan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta sudah mendelegasikannya kepada Wishnu Wardana. <br /><br />Terdakwa juga menyatakan tidak pernah menerima uang suap atau uang sogok. Terdakwa pun curhat kalau dirinya tidak menerima gaji sepeser pun, tidak menerima fasilitas apa pun. Justru terdakwa membiayayi dirinya sendiri termasuk biaya perjalan dinas di dalam dan luar negeri selama 10 tahun menjabat sebagai Dirut PT PWU. Yang paling membanggakan ialah, terdakwa rela membatu Pemprov. Jatim untuk meminjamkan uang deposito pribadinya sebesar Rp 5 milliar untuk membangun gedung Jatim Expo di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /><br />Apa yang disampaikan terdakwa Dahlan Iskan, tidak semuanya dikabulkan Majelis Hakim. Sebab, menurut Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa, pelepasan asset PT PWU ada rekayasa. Dan terdakwa teledor karena tidak memantu bawahannya dalam proses pelepasan asset PT PWU, karena hal itu merupakan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Utama. <br /><br />Namun Majelis Hakim memuji sekaligus menyayangkan tindakan terdakwa antara proses pelepasan asset dengan pembangunan gedung Jatim Expo. Sehingga, permohonannya pun hanya sebahagian yang dikabulkan yaitu, tuntutan pidana pokok dan denda lebih ringan serta tidak ada uang pengganti.<br /><br />“Menyatakan bahwa terdakwa Dahlan Iskan, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti 2 bulan kurungan. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan Kota,” ucap Katua Majelis Hakim.<br /><br />Sebelumnya, Dahlan Iskan dituntut  Vonis Wisnu lebih ringan 2 tahun ketimbang tuntutan jaksa.Menanggapi putusan tersebut,<br /><br />Putusan Majelis Hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa  6 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti 4,1 milliar rupiah atau pidana penjara 3,5 tahun penjara. Sedangkan Wishnu Wardaana dituntut 5 tahun dan divonis 3 tahun dan denda Rp 750 juta menjadi 200 juta serta subsider 6 bulan menjadi 2 bulan. Uang pengganti Rp 2,5 M menjadi Rp 1,5 Milliar atau 2 tahun 1 tahun pidana penjara.<br /><br />Putusan ini, apakah karena “lensa kamera” atau pertimbangan kemanusiaan ? sebab, sekali pun terdakwa dinyatakan terbukti melakukan Korupsi dan di hukum 2 tahun penjara oleh Majelis, Dahlan Iskan tetap bebas menikmati udara kota Pahlawan atau ke Kota lain, juga tidak ada yang tau.<br /><br />Atas putusan ini, Dahlan Iskan bersama Tim Penasehat Hukumnya langsung menyatakan banding. Sementara JPU masih piker-pikir. <br /><br />“Saya berterima kasih “karena” tidak terbukti menerima uang. Dan ini kebodohan saya dan saya harus bertanggung jawab,” kata terdakwa yang kemudian dilanjutkan PH terdakwa menyatakan banding, sementara JPU masih pikir-pikir. <br /><br />Aneh ! terdakwa mengaku bodoh dan bertanggungjawab dalam kasus PT PWU Jatim selaku Dirut , namun tak mau menerima hukuman. (Redaksi)<br />
<br />

News Tipikor Permohonan Terdakwa Dahlan Iskan Maupun JPU Sebahagian Terkabulkan

beritakorupsi.co – Permohonan terdakwa Dahlan Iskan maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaa...

Polda Dan Kejati Jatim “Lunasi” Kasus Korupsi Bawaslu Jilid IV

05.47 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg80ojvvzU97vAtntHF8i6NikmR_HyZGV7Q8-DDdv_pCI6ZgNoZTkkm_K3H6Cmj5bXjmIau8C_9UQeyjCCWzgDraJ6Rk_LopbGTVaKVrHCcTUrIg0ctboL5s797kkhNdEcdskONr-Q9uo4/s1600/Bawaslu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg80ojvvzU97vAtntHF8i6NikmR_HyZGV7Q8-DDdv_pCI6ZgNoZTkkm_K3H6Cmj5bXjmIau8C_9UQeyjCCWzgDraJ6Rk_LopbGTVaKVrHCcTUrIg0ctboL5s797kkhNdEcdskONr-Q9uo4/s640/Bawaslu.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<b>beritakorupsi.co – </b>Lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan ini barangkali yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim bersama Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, dalam penangan kasus Korupsi dana Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, sebesar Rp 11 milliar untuk tahapan Pilgub yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim, dari total anggaran Rp 142 milliar yang bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) APBD Pemerintah Provinsi yang dianggap merugikan keuangan negara sejumlah 5,6 milliar<br /><br />Sebab penyidik Polda Jatim “menyicil” kasus ini sebanyak 4 (Empat) “jilid”. Dalam jilid I, sebanyak 4 tersangka (sudanh di Vonis penjara 2016), jili II sebanyak 3 (Di vonis bebas 2016) dan jilid III, Tinga tersangka juga sudah divonis 2017, serta dalam jilid IV, sebanyak 4 tersangka yang berkas perkaranya baru dinuyatakan P21 (sempurna) sekaligus pelipahan taha dua dari penyidik ke JPU Kejati Jatim dan Keajri Surabaya, pada Rabu, 19 April 2017.<br /><br />Keempat tersangaka diantaranya, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendri), selaku pejabat pengadaan sekaligus sebagai pelapor kasus ini ke Penyidik Polda, Arif Rasmadin, Imam Widodo dan Darmini Binti Jumiati.<br /><br />Pada hal, penyidikan kasus ini sejak tahun 2015, yang saat itu status Hendrik sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama tersangka jilid I, II dan III. Namun enatah kenapa, kasusnya baru dinyatakan lengkap. Yang anehnya, penyidik Polda Jatim tidak melakukan penahanan.<br /><br />Lalu apakah anggaran dalam penangan kasus Korupsi Bawaslu ini yang dibagi menjadi 4 jilid, tetap satu anggran atau disengaja “dicicil menjadi 4 jilid” agar anggarannya berbeda ?. <br /><br />“Keempat orang ditahan Kejati Jatim. Di Polda tidak dilakukan penanhanan,” kata Kepala Seksi Penarangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung.<br /><br />keempat tersangka ini pun dijerat dengan pasal yang sama dengan tersangka sebelumnya yang sudah menajalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor yakni, melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun.<br /><br />Kasus ini bermula saat Hendrik membuat laporan ke Polda Jatim, sebelum BPK RI melukan audit di dua pos anggaran yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim yankni APBD untuk Pilgub 2013 dan APBN pelaksanaan Pilpres 2014.<br /><br />Pada hal sebelumnya, Sekretaris Bawaslu yakni Amru telah membuat laporan ke Polda setelah menyurati BPKP Perwakilan Jatim, untuk melakukan audit, karena bendahara, terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. Tidak hanya itu, menurut Amru, bahwa yang meminjam dokumen CV terkait pengadaan dalam kegiatan Pilgub adalah Hendrik tanpa sepengetahuan Amru. <br /><br />Semua dokumen dibuat diruangannya (Hendri) yang dikerjakan staf Hendrik sendiri, seperti yang terungkap dalam persidangan. Hasil audit BPKP pun ada dua yaitu, atas permintaan Sekretaris Bawaslu jauh sebelum Hendrik melaporkan ke Polda Jatim dan hasil audit BPKP atas permintaan penyidik. Hasil audit BPKP yang pertama baru muncul dipersidangan saat perkara jilid II disidangkan. (Redaksi)<br />
<br />

Tipikor Polda Dan Kejati Jatim “Lunasi” Kasus Korupsi Bawaslu Jilid IV

beritakorupsi.co – Lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan ini barangkali yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim ber...

Dr. Safarudin Refa Mencari Keadilan Lewat Memori PK

04.02 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX3LtEYQhdujZ52WyK2x0lOG9_KEnH9U5WKBe1AMsJOpjESjpcukGlfN1NF1ogxMC2IC_FrWmbFhyKq_zWukPW6jsQ91aaBaolSOlG2ZYabokU9H61qpFq1-iC8OtwpyZuHP6RQNcJJGo/s1600/IMG20170412144242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX3LtEYQhdujZ52WyK2x0lOG9_KEnH9U5WKBe1AMsJOpjESjpcukGlfN1NF1ogxMC2IC_FrWmbFhyKq_zWukPW6jsQ91aaBaolSOlG2ZYabokU9H61qpFq1-iC8OtwpyZuHP6RQNcJJGo/s640/IMG20170412144242.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dr. Safarudin Refa, Sp.M, tiga dari kana saat foto bersama dengan pendukungnya usai sidang PK</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />

<br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 20.0pt;">#Kasus Korupsi RSSA Malang Rp 8,4 Juta, Diduga
Rekayasa<span style="mso-bidi-font-style: italic;">  Untuk Menutupi Kasus
Yang Lebih Besar Rp 20 M# </span></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<b><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">beritakorupsi.co
-</span></b><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> <b><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b>Mencari
keadilan ibarat mencari Mutiara di dasar laut. Ungkapan inilah yang barangkali
dirasakan Dr. Safarudin Refa, Sp.M, KVR dalam kasus perkara Korupsi Pengelolaan
jasa sarana SMF Mata pada pelayanan Kusus (ODC) RSUD. Dr. Saiful Anwar (RSSA)
Malang, yang menipa dirinya pada tahun 2005 hingga 2008 sebesar Rp 8.400.000
atau Korupsi senilai Rp 2.800.000 per tahun.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pada
tahun 2009, Dr. Refa, dituduh telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dana ODC
(One Day Care) atau dana retribusi jasa pelayanan yang tak dibayarkan antara
lain, retribusi peralatan operasi pasien yang melakukan operasi di RSSA yang dikenakan
sewa sarana operasi antara Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per masien sejak
tahun 2006 – 2008 lalu, yang jumlahnya sebesar Rp Rp 8.400.000. biaya tersebut
berdasarkan Keputusan Direktur RSUD. Dr. Saful Anwar Nomor 440/2472/308/2004
tentang Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Penyelengaraan Pelayanan Khusus Di
RSU. Dr. Saiful Anwar, yang ditandatangani oleh Dr. Aman Ardjito Endarso, SKM, tanngal
1 Mei 2004</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Keputusan
Direktur RSUD. Dr. Saful Anwar Nomor 440/2472/308/2004 diduga bertentangan
dengan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 10 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan di Rumah Sakit Provinsi. Sebab, Keputusan Direktur RSU. Dr. Saiful
Anwar diduga belum mendapat persetujuan DPRD Tk I dan Gubernur Jatim.<span style="mso-bidi-font-weight: bold;"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dana sebesar Rp 8,4 juta yang dikatakan di Korupsi
Dr. Refa adalah, dana retribusi atau biaya operasi/rawat pasien di SMF Mata
Rumah Sakit Siful Anwar, yang tidak disetorkan oleh Dr. Refa ke kasir Moblisasi
dana SMF Mata. Apakah dokter di rumah sakit pemerintah mengurusi uang ? Apakah
pasien yang berobat ke Rumah Sakit ber Plat merah membayar biaya langsung ke
dokter atau harus berurusan dulu dengan bagian Administrasi Rumah Sakit ?
inilah yang menjadi teka teki yang belum terjawab hingga saat ini.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dr. Safarudin Refa, Sp.M, KVR atau yang akrab disapa
Dr. Refa, adalah salah satu dokter Spesialis Mata senior, yang sudah mengabdi
selama 30 tahun, dengan pangkat/Golongan IV E, jabatan sebagai Ketua SMF Mata dan
</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Konsultan
<span style="mso-bidi-font-weight: bold;">RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar) Malang </span>serta
Dosen Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya (Unibra) Malang hingga
sekarang.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Namun
nasibnya saat tragis. Pada tahun 2015, Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Artidjo
Alkostar, menjatuhkan Vonis 1 tahun penjara denda sebesar Rp 50 juta subsidair
6 bulan kurungan tanpa ada uang pengganti. Pada hal, dalam putusan tersebut, Dia
(Dr. Refa, dinyatakan terbukti melakkan Korupsi dana ODC sebesar Rp 8,4 juta).
Dr. Refa dijerat dengan pasal 8 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 64 ayat (1)
KUHPidana.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sebelumnya,
pada tahun 2009, Dr. Refa di Vonis bebas murni oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri (PN) Malang, karena tidak terbukti melakukan Korupsi dana ODC sebesar Rp
8.400.000.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Namun JPU dari Kejari Malang,
tidak terima putusan itu, lalu JPU kasasi. JPU “ngotot” bahwa Dr. Refa Korupsi dana
ODC selama 3 tahun sejak 2005 hinnga 2008 sebesar Rp 8,4 juta atau Rp 2.800.000
per tahun atau sebesar Rp 233.333,3 per bulan atau Rp 233.333,3 : 24 hari kerja
= Rp 9.722,2.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dr.
Refa tidak mencari bebas atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, tapi Ia
ingin mencari keadilan, walau Ia (Dr. Rfa) sadari, tidak semudah membalikkan
telapak tangan dan ibarat mencari mutiara di dasar laut, namun Ia tetap
berupaya dengan mengajukan memori Peninjauan Kembali (PK) memalui Majelis Hakim
PN Malang.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Alasan
PK bukan tidak beralasan. Dr. Refa memiliki bukti baru (Novum) yang belum
pernah ditunjukkan dipersidangan diantaranya, surat keterangan dari <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Drs Abd Manan Msi, selaku Kepala Penerimaan
dan Pendapatan Keuangan RSUD. Dr. Saiful Anwar, yang menyatakan bahwa, </span>pasien
katarak yang dilakukan operasi oleh Dr. Safarudin Refa, Sp,M di RSUD. Dr. Saful
Anwar sebagai pasien Askes, bukan pasien pelayanan Khusus ODC Mata dan telah
diklaim kepada PT Askes Cabang Malang dan telah dibayarkan ke RSUD Dr. Saiful
Anwar.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Selain surat dari Kepala Penerimaan dan Pendapatan Keuangan
RSUD. Dr. Saiful Anwar, juga ada surat keterangan dari PT Askes No. </span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">1165/13-08/0908
perihal data pasien Askes kamar operasi ruang mata, yang ditandatangani oleh
Roni Kurnia, selaku Kepala PT Askes, tertanggal 3 September 2008, yang
ditujukan kepada Direktur RSU. Dr. Saiful Anwar Malang.<span style="mso-bidi-font-weight: bold;"> </span>Kemudian Kwitansi pembayaran oleh beberapa pasien melalui kasir
RSSA pada tahun 2008. <span style="mso-bidi-font-weight: bold;"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pada sidang PK yang berlangsung di PN Malang, Abd.
Manan memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim yang diketua Hakim Rekman.
Abd. Manan menyatakan bahwa, Pasien adalah pasien Askes.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">“Pasien Dr Refa sejumlah 21 pasien x Rp 400.000 = Rp
8,4 juta, telah membayar uang jasa sarana RS dan pasien Askes yangg di operasinya
telah di klaim oleh RSSA ke PT Askes, semua terlihat di pembukuan keuangan RSSA,”
kata saksi Abd. Manan, dihadapam Majelis Hakim</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Usai persidangan, Dr. Refa menngakatan kepada media
ini bahwa, apa yang disampaikan saksi PK adalah sekaligus membantah laporan dan
rekayasa yang di sampaikan pelapor oknum-oknum <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Struktural di RSSA. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">“Apa yang disampaikan Abdul Manan adalah membantah <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>laporan rekayasa yang disampaikan oleh oknum-oknum
pelapor ke Pengawas Prop Jatim, ke Gubernur dan Kajari Malang serta memperkuat
putusan bebas murni oleh Majelis Hakim PN Malang. Pertanyaan saya adalah, dari
mana Badan pengawas Propinsi mendapat data bahwa terjadi selisih kurang bayar
jasa sarana pelayanan khusus ODC Mata. Pasti ada sumbernya bukan berasal dari
dalam kantor Abd Manan,” kata Dr. Refa.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dari sejumlah data yang diperoleh, sebelum ada
penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Kejari Malang terhadap Dr. Refa, sekitar
Maret 2008, ada laporan dari masyarakat ke Kejagung bahwa, di RSUD. Dr. Saiful
Anwar ada dugaan Korupsi dana </span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Askes, Korpri, Farmasi, bagian Gizi,
Jasa Pelayanan dokter, perawat, karyawan RSSA dan lain lain. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dan
dari data yang dihimpun, laporan tersebut juga masuk ke Kejari Malang. Dan Kejari
Malang sempat memeriksa sebanyak 32 orang pejabat struktural di RSUD termasuk
Abd. Manan. Anhenya, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan Kejari Malang,
hingga saat ini “tidak jelas”.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Lalu
sekitar Mei 2008, Inspektorat Provinsi Jatim turun gunung. Lalu memeriksa
kebagian Mata. Dari sana, Inspektorat “mengambil” data-data pasien dari kamar
operasi. Jumlah pasien dalam data tersebut dikalikan julah dana
sarana/prasarana. Pada hal, jumlah pasien tersebut tidak seluruhnya dibagian mata
melainkan data pasien secara umum. Yang tau mana pasien mata dan pasien liain
adalah petugas kamar operasi dengan petugas Askes.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Beberapa
bulan kemudian, Dr. Refa dijadikan tersangka oleh penyidik Kejari Malang dan
meminta bantuan BPKP Provinsi Jatim untuk melakukan penghitungan kerugian
keuangan negara. Dalam hasil penhintungan tersebut muncul nilai kerugian
sesebar Rp 60.800.000 atau Rp 400.000 X 152 paien. Jumlah 152 pasien ditangani
oleh 10 dokter. Dr. Refa adalah urutan ke 5 nilai kerugian yang dituduhkan
sebesar Rp 8,4 juta. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Hasil Audit BPKP Jatim tanggal 23 januari<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>2009 ditulis selisih kurang bayar jasa Sarana
pelayanan Khusus ODC mata sebesar Rp 60.800.000 oleh 10 dokter mata tidak
membayar Retribusi selama 3 taun <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>sejak 2005
- Mei 2008. Dokter tersebut diantanranya; 1. Dr Maksum Efendi sebesar Rp
11.600.000, 2. Dr Budi Sulistia (Rp 11.600.000), 3. Dr Hariwati (Rp 9.600.000),
4. Dr Hariyah (Rp 8.800.000), <span style="font-size: small;"><b>5. Dr Safaruddin Refa   (Rp 8.400.000)</b></span>, 6. Dr Sonny<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Agung (Rp 5.200.000), 7.Dr Elfina (Rp<span style="mso-spacerun: yes;">   </span>2.000.000), 8. Dr Seskoati (Rp 1.600.000), 9.
Dr Anny S (Rp 1.200.000) dan 10. Dr<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span>Debby sebesar Rp 800.000.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Lalu, mengapa penyidik Kejari Malang, hanya
menetapkan Dr. Refa sebagai tersangka. Sementara kerugian negara sebesar Rp
52.400.000 “diamankan’ ?. Sementara, Direktur RSUD. Dr. Saiful Anwar, saat dihubungi
media ini ke Nomor Telepon Seluler (HP)-nya di 08560799XXXX terkait dengan
kasus ini, tak mau menanggapi.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>(Redaksi)</span></div>

News Tipikor Dr. Safarudin Refa Mencari Keadilan Lewat Memori PK

Dr. Safarudin Refa, Sp.M, tiga dari kana saat foto bersama dengan pendukungnya usai sidang PK #Kasus Korupsi RSSA Malang Rp 8,4...

Obyek Korupsi Kesehatan Bergeser Dari Korupsi Obat Ke Korupsi Jaminan Kesehatan

04.53 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYh2f0HFRU_qs_kMmejFW0TDlpyVmEv7yAxV99gc0rXvpuBwbi1hN4KnUzPp0k_kUR7B1Y-SL0LU4cxhDOBzpWSDonPCsS_i-nxwV7ZF3V9opPMeF39aI9Chfv-MCQ5iEcWBNTTHjGUEg/s1600/photo_2017-04-18_19-14-13.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYh2f0HFRU_qs_kMmejFW0TDlpyVmEv7yAxV99gc0rXvpuBwbi1hN4KnUzPp0k_kUR7B1Y-SL0LU4cxhDOBzpWSDonPCsS_i-nxwV7ZF3V9opPMeF39aI9Chfv-MCQ5iEcWBNTTHjGUEg/s640/photo_2017-04-18_19-14-13.jpg" width="640" /></a></div>
<b>beritakorupsi.co, Jakarta -</b> <i>Obyek korupsi di sektor kesehatan bergeser dari korupsi dana obat-obatan ke korupsi dana jaminan kesehatan. Selain itu, korupsi Alat Kesehatan (Alkes) meski tetap menempati urutan pertama, akan tetapi jumlah kasus menurun pasca penerapan e-katalog dalam lelang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan aktor paling banyak terjerat kasus korupsi sektor kesehatan. Demikian rangkuman temuan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas penegakan hukum kasus korupsi kesehatan.</i><br /><br />Hasil pemantauan ICW terhadap korupsi di sektor kesehatan pada tahun 2010 – 2016 menemukan 219 kasus korupsi kesehatan. Kerugian negara dan suap dari kasus-kasus tersebut mencapai Rp 890 Milyar dan Rp 1,6 Milyar dengan 519 orang tersangka yang telah ditetapkan.<br /><br />Temuan ICW yang disebutkan tersebut berasal dari berbagai titik rawan yang dipantau. Pantauan ICW menemukan terdapat pergeseran dalam obyek korupsi di sektor kesehatan. Dana obat-obatan tak lagi menjadi obyek korupsi paling tertinggi sebagaimana pantauan ICW pada periode 2009 – 2013. Kuat ditengarai bahwa hal ini disebabkan diterapkannya e-katalog dalam pengadaan obat. Sebagaimana diketahui penerapan e-katalog telah mematok harga obat dan alkes sehingga pelaku korupsi tidak dapat menggelembungkan harga obat dan alkes tersebut.<br /><br />Sementara itu, obyek korupsi yang paling tinggi selama tahun 2010 – 2016 tetap Dana Alat Kesehatan (Alkes). Terdapat sedikitnya 107 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 543,1 Miliar terkait kasus korupsi dana ini.<br /><br />Hal lain yang tak kalah menarik untuk disoroti ialah kenaikan peringkat obyek korupsi dana jaminan kesehatan. Pasca penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, korupsi terkait jaminan kesehatan diduga semakin meningkat. Hal ini paling tidak terlihat dari 26 kasus dengan nilai kerugian negara 62,1 miliar rupiah yang ditemukan sehingga membuatnya menjadi obyek korupsi sektor kesehatan kedua tertinggi setelah dana alkes.<br /><br />Mark up atau penggelembungan anggaran menjadi modus terbanyak yang dilakukan dalam kasus korupsi di sektor kesehatan. Sebanyak 93 kasus dengan nilai kerugian negara 512,9 miliar rupiah ditemukan oleh ICW. Adapun penyalahgunaan anggaran dan penggelapan menjadi modus kedua terbanyak dengan masing-masing berjumlah 36 dan 33 kasus.<br /><br />Terdapat sedikitnya lima lembaga yang menjadi lokus korupsi terjadi. Lembaga tersebut adalah Dinas Kesehatan dengan 97 kasus, Rumah Sakit dengan 89 kasus, Kementerian Kesehatan dengan 12 kasus, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) dengan 7 kasus, dan DPRD dengan 5 kasus. Adapun Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat menjadi dua wilayah dengan kasus korupsi terbanyak dengan masing-masing 36 dan 15 kasus.<br /><br />Dari sebanyak 519 tersangka, Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendominasi sebagai aktor pelaku korupsi. 56,8 persen atau 295 orang berstatus PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN). ICW juga mencatat sedikitnya dua Menteri Kesehatan, satu Gubernur, lima Bupati, satu Walikota, 1 Wakil Walikota, enam Direksi dan Karyawan BUMN/BUMD tersangkus kasus korupsi di sektor kesehatan.<br /><br />Fakta-fakta tersebut jelas bukan hal yang menggembirakan. Kesehatan merupakan hak dasar yang wajib disediakan oleh negara. Kewajiban itu tertera jelas dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Ketika anggaran kesehatan, baik APBN maupun APBD, mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun anggaran tersebut justru diselewengkan. Akibatnya, program kesehatan yang disediakan menjadi tidak efektif.<br /><br />ICW mencatat terdapat beberapa penyebab kasus korupsi di sektor kesehatan. Diantaranya adalah tata kelola anggaran kesehatan yang buruk. Keterbukaan terhadap dokumen pengadaan masih rendah, begitu juga dengan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terutama dalam prosedur pengadaan. Selain itu, kasus korupsi yang terjadi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi masih belum efektif. Hal ini terlihat dari keterlibatan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 dalam kasus korupsi. Kasus-kasus tersebut juga menunjukkan ketidaan integritas yang dimiliki oleh para pejabat publik.<br />Rekomendasi<br /><br />Dari hasil pantauan yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang hendak ICW sampaikan terhadap beberapa lembaga negara. Hal itu diantaranya:<br /><br /><b>Kementerian Kesehatan (Kemenkes)</b><br />
<br />•    Kemenkes konsisten menggunakan paradigma sehat dalam menyusun prioritas anggaran kesehatan. Kenaikan anggaran kesehatan tiap tahun harus selalu meningkatkan presentase anggaran untuk promotif dan preventif, bukan kuratif.<br />•    Kemenkes mempertajam Stranas PPK (Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) sehingga aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat menyentuh jantung korupsi di lingkungan Kemenkes.<br />•    Adanya kebijakan nasional pencegahan korupsi kesehatan yang menyasar pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa serta fraud dalam pelayanan kesehatan.<br />•    Perlu adanya kebijakan open contracting yakni membuka semua dokumen pengadaan (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis, Kontrak, dan Berita Acara Serah Terima Barang) pada publik.<br /><br /><b>DPR/Komisi Kesehatan</b><br /><br />•    DPR konsisten menggunakan paradigma sehat dalam menetapkan prioritas alokasi anggaran kesehatan dimana anggaran promotif dan preventif lebih besar dibanding kuratif dan rehabilitatif.<br />•    DPR menutup semua celah korupsi kesehatan terutama ketika menggunakan kewenangan penganggaran dalam penyusunan anggaran kesehatan.<br /><br /><b>Aparat Penegak Hukum</b><br /><br />•    Menyelesaikan utang perkara korupsi kesehatan yang belum lunas pada tahun 2013. Mabes Polri menjelaskan pada publik terkait perkembangan penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan.<br />•    Memprioritaskan penindakan korupsi kesehatan.<br /><br /><br />Sumber :ICW (Indonesia Corruption Watch)<br /><br />Editor : Redaksi<br />
<br />

Regional Obyek Korupsi Kesehatan Bergeser Dari Korupsi Obat Ke Korupsi Jaminan Kesehatan

beritakorupsi.co, Jakarta - Obyek korupsi di sektor kesehatan bergeser dari korupsi dana obat-obatan ke korupsi dana jaminan kesehatan. S...

Pilkada DKI Di Bawah Ancaman Politik Uang dan Intimidasi

04.43 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUpxFXFb3hzX-KlK19BCNjcYIRv7ow748z5LS3iLhofjsrhSr1aLuevEkHjjQMBhrKmou1_61NB8__20GtWKfilVHQA2CkhjabTDl8pG1wVn1D-oUewe3Zx5YBX6hTGMFgT5tHmRBG4wU/s1600/ICW2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUpxFXFb3hzX-KlK19BCNjcYIRv7ow748z5LS3iLhofjsrhSr1aLuevEkHjjQMBhrKmou1_61NB8__20GtWKfilVHQA2CkhjabTDl8pG1wVn1D-oUewe3Zx5YBX6hTGMFgT5tHmRBG4wU/s640/ICW2.jpg" width="640" /></a></div>
<b>beritakorupsi.co, Jakarta -</b> Jelang hari pemungutan suara 19 April 2017, persaingan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua semakin sengit. Rilis sejumlah lembaga sigi menunjukkan elektabilitas antara kandidat yang terpaut sangat tipis. Dalam pasar politik, masing-masing kandidat dan/atau tim sukses sangat mungkin melakukan pelbagai cara untuk keluar sebagai pemenang. Kali ini, isu yang mengemuka tidak hanya dugaan kampanye yang membawa-bawa suku, ras, dan agama tertentu, tetapi juga dugaan adanya politik uang dan intimidasi terhadap pemilih.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Politik Uang<br /> </span></b><br />Dalam beberapa hari belakangan, media massa disesaki dengan berbagai informasi dugaan politik uang yang dilakukan oleh kandidat, jaringan tim sukses dan partai pendukung. Badan Pengawas Pemilu DKI juga sudah menerima informasi dugaan terjadinya praktek politik uang berupa pembagian sembako oleh pendukung masing-masing kandidat.<br /><br />Dilihat dari berita dan gambar yang telah tersebar, politik uang tersebut berbentuk pembagian sembako beserta selebaran ajakan untuk memilih calon tertentu. Lebih parahnya lagi, ada dugaan kuat penyebaran sembako ini dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif di sejumlah tempat. Upaya ini tentu tidak bisa dilepaskan akibat gap elektabilitas yang tipis antara masing-masing kandidat.<br /><br />Harus dipahami, politik uang adalah penyakit lama dan berulang dalam pemilu. Selain merusak pemilu itu sendiri, politik uang membuat biaya pemenangan semakin mahal dan memicu korupsi. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah mengatur sanksi bagi penerima dan pelaku pemberi politik uang itu sendiri yaitu “pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan  denda  paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.” (Pasal 187A ayat 1 dan 2).<br /><br />Walau telah dilarang dan ditetapkan sanksinya, politik uang tidak hilang dari pemilu. Selain kemiskinan, permisifisme, politik uang juga marak terjadi karena kelemahan penegakan hukum pemilu disinyalir sebagai salah satu penyebab.a Hal ini menunjukkan adanya sikap acuh tak acuh dari pelaku dan belum munculnya efek jera dalam kasus politik uang.<br /><br />Cara instan yang diterapkan ini, apabila benar terjadi, merusak integritas pasangan calon, pemilu, dan proses demokratisasi di Jakarta. Siapapun pelaku intelektualnya, baik itu tim sukses yang terdaftar atau pun tidak, Bawaslu DKI harus terus memproses dengan cepat kejahatan pemilu ini demi terwujudnya pemilu yang berintegritas dan munculnya efek jera politik uang. Pelaku dan penerima politik uang ini dapat dikenai sanksi pidana dan denda dalam Pasal 187A ayat 1 dan 2.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Pola dan Modus Politik Uang Di Masa Tenang dan Hari H</span></b><br /><br />Pelaku Langsung: Kandidat dan Tim sukses terdaftar dengan target, Pemilih secara luas. Bentuk pemberian, Janji uang atau materi (langsung/ programatik) dengan Modus Diucapkan saat berkampanye atau menemui warga, Waktu pada saat Kampanye, paska terpilih.<br /><br />Pelaku Tidak Langsung : 1.Tim sukses tidak terdaftar/ Simpatisan, 2. Masyarakat (Ketua RT, broker pemilu, tokoh masyarakat, dll). Target, Individu, keluarga, pemilih dalam satu kawasan tertentu (RT, RW, dll), petugas pemilihan. Bentuk Pemberian Uang, sembako, alat ibadah, voucher pulsa, discount/ kupon pembelian barang, pembangunan jalan/ tempat ibadah, dll. Modus Diberikan secara tunai door to door, pra bayar/ paska bayar (sebelum/ setelah pemungutan suara), memborong suara satu keluarga atau kelompok masyarakat. Waktu Kampanye, hari tenang, hari pemungutan suara, penghitungan suara.<br /><br />Selain menindak tegas sesuai regulasi yang saat ini berlaku, antisipasi politik uang di kemudian hari perlu dilakukan dengan memperketat pengaturan, pengawasan, audit, dan sanksi dana kampanye. Dana kampanye saat ini seolah telah diatur secara tegas dalam UU namun jauh dari pengawasan yang substansial.<br /><br />Pemantauan ICW terhadap dana kampanye pemilu presiden, legislatif, dan pilkada sebelumnya, laporan dana kampanye belum mencerminkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kandidat. Masih terdapat penerimaan dan pengeluaran yang tidak tercatat dalam pemilu. Pengeluaran dalam bentuk pemberian uang kepada pemilih adalah salah satu bentuk penerimaan dan pengeluaran yang selama ini tidak dicatat.<br /><br />KPU dan Bawaslu sebagai wasit dalam penyelenggaraan pemilu perlu memastikan semua penerimaan kandidat tercatat dalam laporan dana kampanye dan menelusuri seluruh aktivitas pengeluaran, baik yang dilaporkan maupun tidak. KPU dan Bawaslu tidak bisa hanya mengandalkan kejujuran kandidat dalam pencatatan dan pelaporan serta audit kepatuhan laporan dana kampanye. Lebih dari itu, KPU dan Bawaslu perlu menerapkan pengawasan pendanaan kampanye sejak kampanye dimulai hingga pemenangan selesai. Hasil pengawasan ini penting menjadi data pembanding dalam proses audit.<br /><br />Mengenai dana kampanye, dua pasang calon Pilkada DKI sama-sama mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Basuki-Djarot dalam dua putaran mengeluarkan sedikitnya Rp 85,4 Miliar dan Anies-Sandi sedikitnya Rp 82,6 Miliar. Jika dibandingkan dengan dana kampanye daerah lain atau Pilkada DKI 2012, dana kampanye Pilkada DKI 2017 yang dimulai sejak akhir Oktober 2016[1]tergolong tinggi. Pada 2012, Foke-Nara menghabiskan dana sedikitnya Rp 62,6 Miliar dan Jokowi-Ahok sedikitnya Rp 16,1 Miliar. Padahal, pada Pilkada 2017, telah diterapkan subsidi dana kampanye. Melihat tingginya dana kampanye walau telah ada subsidi dana kampanye, pos-pos pengeluaran kandidat perlu ditelusuri.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Intimidasi Pemilih</span></b><br />
<b><span style="font-size: large;"> </span></b><br />Selain politik uang, kejahatan pemilu lain yang muncul dalam kontestasi kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI adalah intimidasi kepada pemilih. Polda Metro Jaya dan Bawaslu DKI Jakarta menyebut telah menerima banyak informasi adanya intimidasi ini.<br /><br />Intimidasi dilakukan secara langsung maupun tidak dan berdampak pada terganggunya rasa nyaman pemilih serta prinsip bebas dalam pemilu. Bentuknya pun beragam, mulai dari pemasangan spanduk yang bernuansa intimidasi hingga ajakan untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu secara intimidatif.<br /><br />Memilih adalah hak. Oleh karena itu, kebebasan dalam menentukan pilihan harus dihormati, dihargai, dan dilindungi. Walau Polda dan penyelenggara pemilu telah melakukan langkah-langkah antisipasi, pasangan calon, tim sukses, dan masyarakat perlu sama-sama menyadari bahwa intimidasi terhadap pemilih adalah kejahatan pemilu yang harus dihindari.<br /><br />Sama halnya dengan politik uang, telah ada larangan dan sanksi intimidasi dalam UU Pilkada. Pasal 182A menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih dipidana penjara minimal 24 bulan dan paling banyak 72 bulan atau enam tahun.”<br /><br />Selain politik uang dan intimidasi pemilih, hal lain yang patut diawasi dalam Pilkada DKI adalah proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara. Proses ini tidak kalah rawan mengingat merupakan babak penentu calon terpilih. Berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, ada banyak kecurangan yang potensial dilakukan pada tahap ini. Salah satunya adalah pemilih tambahan fiktif dengan modus menggunakan DPTb sepanjang surat suara masih tersedia.<br /><br />Politik uang, intimidasi pemilih, dan bentuk-bentuk pelanggaran atau kecurangan lain dalam pilkada ini patut diawasi dan diantisipasi bersama. Langkah antisipasi yang diambil oleh penyelenggara pemilu dan kepolisian patut diapresiasi dan ditingkatkan serta didukung oleh komitmen kandidat, tim sukses, simpatisan, dan masyarakat luas demi terciptanya Pilkada DKI yang berintegritas.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Oleh karena itu, Koalisi mengajak:</span></b><br /><br />1. Pasangan calon, tim sukses, dan simpatisan kandidat Pilkada DKI 2017 untuk    terus menjaga integritas    pilkada dari segala bentuk politik uang, intimidasi    pemilih, dan kecurangan-kecurangan dalam pemungutan serta penghitungan suara.<br />2. Pemilih DKI Jakarta untuk tidak menerima politik uang dan segera    melaporkan    dugaan politik uang ke pengawas pemilu.<br />3. Pengawas pemilu dan penegak hukum pemilu untuk memperketat pengawasan,    langkah-langkah antisipasi, serta dengan cepat menindak informasi, temuan, dan    laporan kecurangan pemilu.<br />4. Bawaslu DKI mempercepat proses penindakan dugaan politik uang.<br />
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> </span></span><br />
<span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br />Sumber : ICW (Indonesia Corruption Watch)<br /><br />Editor  : Redaksi</span></span>

Regional Pilkada DKI Di Bawah Ancaman Politik Uang dan Intimidasi

beritakorupsi.co, Jakarta - Jelang hari pemungutan suara 19 April 2017, persaingan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua semakin sengit. Rili...

Uang Gratifikasi Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun Mengalir Ke Pejabat Muspida

04.35 beritakorupsi 0

News Tipikor Uang Gratifikasi Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun Mengalir Ke Pejabat Muspida

Terdakwa Bambang Irianto (kiri) dan JPU dari KPK Feby Dwiyandospendy beritakorupsi.co – Tak terbakar mulut mengucapkan Api. Ungkapan ini...

“Nasib” Terdakwa Dahlan Iskan Akan Ditentukan Tanggal 21 April 2017

04.32 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw9-Cb4aIyGEg_M_fwO44GBb4CkgSTMpIAUacnEGmUscoX_Aj4heTkRfIMIgw6LMt0f4JpGa7lmCNadWiMjVei7L9iLQwEQ2PzLsREnjBY5cpYOJZSfmxYm-CWLE01zvdWFSq6JsSOCkg/s1600/IMG20170407145521.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw9-Cb4aIyGEg_M_fwO44GBb4CkgSTMpIAUacnEGmUscoX_Aj4heTkRfIMIgw6LMt0f4JpGa7lmCNadWiMjVei7L9iLQwEQ2PzLsREnjBY5cpYOJZSfmxYm-CWLE01zvdWFSq6JsSOCkg/s640/IMG20170407145521.jpg" width="640" /></a></div>
<b>beritakorupsi.co –</b> Gelisah sambil berdoa dengan penuh harapan bagaikan menunggu hasil pengumuman ujian, apakah lulus atau tidak, seperti itulah yang saat ini mungkin dirasakan oleh terdakwa Dahlan Iskan maupun Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset Daerah Provinsi - Jawa Timur (Pemprov. Jatim) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 Miliiar lebih.<br />
<br />
Sebab, antara terdakwa maupun JPU saat ini sedang menunggu hasil putusan musyawarah Lima Majelis Hakim yaitu, Tahsin. SH., MH; H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H yang akan dibacakan dalam persidangan, pada Selasa, 25 April 2017.<br />
<br />
Terakwa Dahlan Iskan maupun melaui Penasehat Hukumnya berharap, bahwa pembelaan (Pledoi) yang disampaikan dalam persidangan akan diterima oleh Majelis Hakim, sehingga terdakwa pun akan bebas. Namun JPU juga demikian, bahwa dakwaan maupun tuntutannyalah yang akan diterima oleh Majelis.<br />
<br />
Haranpan terdakwa maupun JPU bukan tidak beralasan. Sebab, terdakwa telah membantah tuduhan atau dakwaan maupun tuntutan JPU yang mengatakan bahwah, terdakwa Dahlan Iskan, yang menajabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada saat tejadinya pelepasan asset Pemprov Jatim tahun 2003 lalu, dianggap telah terbukti bersalah. Sengga, JPU menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 6 tahun, dengan sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungaan. Dan tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang sebesar Rp 4,1 milliar atau pidana penjara selama 3,5 tahun.<br />
<br />
Terdakwa Dahlan Iskan, membantah dan menolak tuduhan itu. Menurutnya dalam pembelaan yang dibacakan dalam persidangan, bahwa yang bertanggung jawab adalah Wishnu Wardana, selaku Ketua Penjualan asset, yang meneriam delegasi dari terdakwa Dahlan Iskan. Sementara Wishnu Wardana dalam kasus ini sudah di Vonis pidana penjara selama 3 tahun dan pidana tammbahan mengembalikan uang sebesar Rp 1,5 M.<br />
<br />
Menurut JPU, memang terdakwa Dahlan Iskan sudah mendelegasukannya kepada terdakwa Wishnu Wardana. Namun JPU mengatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan ada perbuatan melawan hokum yaitu, dibuatnya Akte jual beli antara dirinya (Dahlan Iskan) selaku Dirut PT PWU dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso, sebebelum ada proses lelang.<br />
<br />
“Bahwa secara nyata di dalam persidangan ini terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini, benar-benar ada perbuatan melawan hokum bersama-sama dengan Wishnu, yang kemaren sudah dijatuhiputusan pidana. Bahwa jelas, ternyata penjualan asset yang di Kediri maupun yang di Tulungagung, secara nyata tidak ada proses lelang dengan didahuli penandatangan Akte Nomor 5 dan 6 yang ditanda tangani oleh terdakwa baru dilakukan proses lelang. Inilah yang menurut kami tidak fair. Yang kedua, juga tidak ada pengumuman lelang. Pada hal dalam Undang-Undang PT (Perseroan Terbatas) dan Akte Pendirian PT PWU sendiri diwajibkan dilakukan pengumuman. Sehingga hasil transaksi penjualan jauh dibawah NJOP,” ujar JPU Trimo pada sidang, Senin, 17 April 2017.  (Redaksi)<br />
<br />

News Tipikor “Nasib” Terdakwa Dahlan Iskan Akan Ditentukan Tanggal 21 April 2017

beritakorupsi.co – Gelisah sambil berdoa dengan penuh harapan bagaikan menunggu hasil pengumuman ujian, apakah lulus atau tidak, seperti ...

Masa Jabatan Mantan Wakil Bupati Ponorogo Berakhir, Lanjut Ke Penjara

04.27 beritakorupsi 0

Tipikor Masa Jabatan Mantan Wakil Bupati Ponorogo Berakhir, Lanjut Ke Penjara

beritakorupsi.co – Setelah lengser dari kursi Wakil Bupai Ponorogo sejak tahun lalu, sepertinya Yuni Widyaningsih akan “melanjutkan” ke...

BERITAKORUPSI.CO

Permohonan Terdakwa Dahlan Iskan Maupun JPU Sebahagian Terkabulkan

Polda Dan Kejati Jatim “Lunasi” Kasus Korupsi Bawaslu Jilid IV

Dr. Safarudin Refa Mencari Keadilan Lewat Memori PK

Obyek Korupsi Kesehatan Bergeser Dari Korupsi Obat Ke Korupsi Jaminan Kesehatan

Pilkada DKI Di Bawah Ancaman Politik Uang dan Intimidasi

Uang Gratifikasi Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun Mengalir Ke Pejabat Muspida

“Nasib” Terdakwa Dahlan Iskan Akan Ditentukan Tanggal 21 April 2017

Masa Jabatan Mantan Wakil Bupati Ponorogo Berakhir, Lanjut Ke Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI