BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Korupsi Tanyakkan Makna JC

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI8PSdmuQ2VQ5QY6EYyFOYx1kgrsAOk7HZPt6ilvxn0xYvVxPoHqURM8vWppJIk4K3FHvyFfNIda2QJ3hFQNo9ph1JZHkYgRtD9ZX-JxYf502MOhmvzpYl-yfAtjlrzOVdzGEJyFSG57k/s1600/IMG_20170220_104623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="337" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI8PSdmuQ2VQ5QY6EYyFOYx1kgrsAOk7HZPt6ilvxn0xYvVxPoHqURM8vWppJIk4K3FHvyFfNIda2QJ3hFQNo9ph1JZHkYgRtD9ZX-JxYf502MOhmvzpYl-yfAtjlrzOVdzGEJyFSG57k/s640/IMG_20170220_104623.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sejak berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2001 atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari ribuan tersangka/terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Tipikor, bisa jadi sudah puluhan bahkan ratusan diantaranya telah menjadi JC (Justice Collabolator) Beberapa orang diatanya yang menjadi JC yakni, Rosalinda Manullang (Kasus Korupsi Hambalang) dan 6 orang lagi dalam kasus Korusp DAK Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang menyeret Wakil Bupati. Pemberian JC kepada mereka setelah adanya penyidikan dan mereka pun diberi hukuman lebih ringan dari terdakwa lainnya. Namun yang menjadi JC sebelum ada penyelidikan maupun penyidikan, sepertinya baru ada satu orang di Jawa Timur atau mungkin di Indonesia. Pemberian JC kepada seseorang dalam kasus tindak pidana (Whistleblower) adalah berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011. Adanya SEMA No 4 tahun 2011 ini pun bisa jadi berdasar atas pasal 3 Konvensi PBB Anti Korupsi (Unitet Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Hingga Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia setiap tanggal 9 Desember. Makna JC inilah yang disebutkan terdakwa Hedi Karnomo dalam surat pembelaannya di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji, dengan agenda Pledoi (Pembelaan) terdakwa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, pada Senin, 20 Pebruari 2017. Hedi Karnowo, adalah Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) dan salah satu dari 6 terdakwa yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) yang mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar. dalam kasus ini, dirinya dituntut pidana penjara selama 1,5 tahun. JPU menyebutkan bahwa terdakwa tidak menikmati uang, terdakwa menjadi JC dan mendapat perlakuan Khusus. 
 “Walau dalam kasus ini saya sebagai JC (Justice Collabolator) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agun (MA) RI No 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collabolators) di dalam perkara tindak pidana tertentu dan pasal 3 Konvensi PBB Anti Korupsi (Unitet Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Namun dalam fakta persidangan, saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat Tuntutannya, ternyata saya disamakan dengan terdakwa lainnya yang dengan jelas-jelas dipaparkan oleh JPU perbuatan para terdakwa, yang dengan jelas tidak melaksanakan tugasnya masing-masing dan membuat laporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” kata terdakwa dalam pembelaannya. “Karena saya tidak berniat jahat dalam pekerjaan proyek milik Dewan itu, itulah sebabnya saya memberikan kuasa Direktur kepada Kaiseng melalui Akte Notaris, agar mengerjakannya sesuai dengan prosedur yang ada. Namun saya tidak menyerahkan rekening PT Aneka Jasa Pembangunan dengan alasan, agar saya tetap dapat memantau pajak atas nama perusahaan agar tidak ada masalah dikemudian hari. Namun saya sadari dan akui, bahwa dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak kerja adalah tanda tangan saya, namun sekali lagi saya sampaikan kepada Yang Mulai Majelis Hakim, saya tidak berniat jahat dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut,” lanjut terdakwa. Terdakwa Hedi Karnomo menyebutkan, “Setelah terjadi masalah dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, disitulah saya baru menyadari, kalau saya masuk dalam lingkaran hitam yang hendak dikubur hidup-hidup. Itulah sebabnya, dengan kesadaran saya, kasus ini langsung saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, sekali pun saya harus dijadikan sebagai tersangka dan telah menjadi terdakwa saat ini,” ungkap terdakwa. Dan 5 (Lima) terdakwa lainnya diantaranya; Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (Pengguna Anggaran, dituntut 2 thn penjara) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat Kasubag Sekwan, dituntut 1 thn 10 bulan; Aditya Nerviadi (Project Manager, dituntut 2 thn) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suasana (Iwan, dituntut 2 thn), Wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, dituntut 2 tahun penjara. JPU menyebutkan bahwa para terdakwa ini tidak melaksanakan tugasnya dan membuat laporan progress dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai fakta dilapangan. Dalam laporan disebutkan bahwa pekerjaan sudah mencapai 95% sementara fakta baru mencapai 85% dan pencairan mencapai 95%. Sementara 2 orang lagi yaitu selaku pelaku utama, Kaiseng dan Moch. Shoanji, tak jelas statusnya. Sebab dalam persidangan, JPU tidak menyebut istilah tersangka apa lagi keduanya dikabrkan masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), namun saat hendak diminta nomor registernya oleh terdakwa, Kejati Jatim tak bersedia memberitahukannya. Dalam pembelaannya, dihadapan Majelis Hakim, Hedi Karnomo membeberkan ihkwal awal yang menyeretnya menajdi pesakitan. Hedi mengatakan, berawal saat Iwan Suasana atau Iwan, datang ke kantor untuk menemunya dan meminjam dokumen PT AJP, untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. “Ini semua berawal pada bulan April 2015. Saat Iwan Suasana atau Iwan, yang sudah lama saya kenal, datang ke kantor saya, menyampaikan kalau di Madiun ada rencana proyek pembangunan gedung DPRD yang sudah dikondisikan, tetapi dengan syarat yang mengerjakan proyek dilapangan adalah Kaiseng atau Aseng dan Moch. Shonhaji. Yang menurut Iwan bahwa Kaiseng sudah lama dikenal dan anak seorang pengusaha besar yang siap membantu dana. Serta mnejelaskan, kalau PT. Parigraha Konsultan, milik Ir. Soemanto, yang masih saudaranya adalah sebagai pengawas lapangan (MK). Itulah yang membuat saya percaya dan menuruti permintaan Iwan Suasana, dengan member kuasa Direktur kepada Kaiseng dengan tanpa Hak Subtitusi. ” ungkap terdakwa Dari pembelaan terdakwa jelas menyebutkan, dalam pelaksanaannya, ternyata pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Kaiseng dan Shonaji tepat waktu hingga penambahan 50 hari kalender. Karena surat kuasa Direktur yang diterima Kaiseng tidak dipergunakan sesuai isinya. Akibatnya, PT AJB di blacklist. Karena tak terima, terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada Iwan Suasana termasuk menggugat PPK di PN Madiun. 
 
 Fakta Dalam Persidangan Kasus ini pun terkesan tidak transparan dalam persidangan. Sebab, JPU tidak melibatkan  team audit dari BPKP maupun BPK RI untuk menghitung besarnya kerugian negara dari akibat tidak selesainya proyek pembangunan gedung Dewan itu, JPU justru melibatkan Team Teknik Spil dari Politeknik Bandung untuk menghitungnya. Tidak hanya itu. Salah satu bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan adalah bukti baru yang tidak pernah ditunjukkan saat penyidikan. Lalu, dari mana bukti baru itu diperoleh ? mengapa saat penyidikan tidak ditunjukkan ? Anehnya,  saksi Ahli yang sudah di sumpah dan tercantum  dalam BAP saat di penyidikan tidak dihadirkan oleh JPU. Lalu, mengapa JPU tiba-tiba memunculkan bukti baru dalam persidangan serta serta tidak menghadirikan Ahli dalam BAP ? Apakah penyidik tidak mengeluarkan anggaran untuk menghadirikan Ahli tersebut walau hanya bensin Satu liter ? Beberapa hari menjelang tuntutan, mengapa Kasi Pidsus Kejari Madiun, menghubungi istri terdakwa Hedi Karnomo lewat telepon, meminta agar dikirimkan hitung-hitungan ?  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Tanyakkan Makna JC

beritakorupsi.co – Sejak berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2001 atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kor...

Tren Penindakan Korupsi 2016: Gagalnya Reformasi Birokrasi Dan Berkembangnya Fenomena Local Elite Capture

03.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijcgSOLbhfdyGLajKlRziQAz7N7bB7gbKsnQk7uYr7TFQ3Mv1Ekptp0q8-L2A3Rc4gBfruOid8DkbiYV0UEZBRh2mnSsjQVkW6uLb6kUllEC8-qRCPL7fELnFz6H1PVsom901LxMmeGSg/s1600/photo_2017-02-20_12-17-17.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijcgSOLbhfdyGLajKlRziQAz7N7bB7gbKsnQk7uYr7TFQ3Mv1Ekptp0q8-L2A3Rc4gBfruOid8DkbiYV0UEZBRh2mnSsjQVkW6uLb6kUllEC8-qRCPL7fELnFz6H1PVsom901LxMmeGSg/s640/photo_2017-02-20_12-17-17.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co, Jakarta - Sebanyak 515 Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum pada 2016. ASN/PNS yang disidik karena terlibat korupsi sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Data 2016 tak jauh berbeda dengan data pada tahun-tahun sebelumnya dimana korupsi birokrasi terus mewabah, khususnya di daerah. Fenomena korupsi birokrasi, khususnya paska penerapan desentralisasi sedikit banyak menjelaskan gagalnya agenda reformasi birokrasi dan buruknya pengawasan pusat atas daerah. Kasus yang paling fenomenal adalah tertangkapnya Bupati Klaten, Sri Hartini yang disangka menerima suap terkait jual beli jabatan di Pemkab Klaten. 
 
Menurut KASN, praktek jual beli jabatan di tingkat pemerintah daerah merupakan fenomena yang umum, dan KASN sendiri telah memberikan data kepada KPK agar KPK perlu mengawasi 11 daerah lain diluar Klaten yang telah selesai melakukan rekrutmen, promosi dan mutasi pegawai negeri. Gurita persoalan korupsi di daerah, yang dimulai dari proses Pilkada, penempatan pejabat strategis hingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadikan agenda perbaikan layanan publik, peningkatan kualitas SDM serta upaya mendorong peningkatan kesejahteraan publik menjadi sulit untuk dicapai. 
 
Padahal alokasi anggaran untuk belanja pegawai berdasarkan APBN 2016 sebanyak 347,5 triliun atau sekitar 26 persen. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk layanan publik sektor kesehatan yang hanya sebanyak 106,1 triliun atau sekitar 5 persen dari total APBN 2016. 
 
Fenomena korupsi di daerah kian meluas setelah Pemerintah Pusat mengimplementasikan alokasi dana desa. Pada tahun 2016 sebagai contoh, dana desa yang digelontorkan sekitar Rp 47 triliun. Tujuannya agar masyarakat desa dapat memprioritaskan agenda pembangunan yang dianggap terbaik untuk masyarakat desa. Namun dalam prakteknya, muncul fenomena elit lokal yang mengkooptasi anggaran untuk kepentingan pribadi, erutama elit lokal di tingkat desa. Terbukti selama tahun 2016 sektor dana desa masuk dalam lima besar sektor yang rawan untuk dikorupsi. Ada sekitar 62 kasus korupsi di Pemerintahan Desa yang melibatkan 61 kepala desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 10,4 miliar. 
 
Meskipun nilai kerugian negara cenderung kecil dibandingkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, hal ini menjadi sinyal bahwa korupsi sudah semakin meluas hingga tingkat desa. Artinya masalah korupsi yang selama ini kerap dipandang sebagai isu elitis, kini telah menjadi bagian dari realitas di masyarakat tingkat desa. Dengan anggaran yang cukup besar, dana desa rawan dimanipulasi oleh elit lokal. Gawatnya, praktek korupsi yang terjadi berlindung dibalik konsep partisipasi. 
 
Rekomendasi 
 
Maraknya korupsi birokrasi, disertai dengan indikasi jual beli jabatan di berbagai daerah sebagaimana sinyalemen KASN, penting rasanya Pemerintah Pusat, khususnya yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, seperti Menpan RB, Kemendagri, Kemenkeu, untuk bekerjasama dengan KPK, KASN dan Ombudsman untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola organisasi pemerintah daerah. Instrumen teknokratis untuk menekan penyimpangan anggaran juga perlu lebih keras didorong, seperti penggunaan e-procurement, open-contracting serta e-catalogue untuk mengurangi korupsi sektor PBJ. Dalam konteks perencanaan dan penyusunan anggaran, e-planning dan e-budgeting juga harus diterapkan secara menyeluruh agar kontrol warga atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran bisa diefektifkan. Sementara pengawasan internal pemerintahan daerah perlu didesain ulang dengan menempatkan inspektorat atau badan pengawas internal pemerintah daerah sebagai fungsi yang relative otonom dari kekuasaan Kepala Daerah agar pengawasan internal tidak menjadi macan ompong. 
 
Selain itu, munculnya fenomenalocal elite capture di tingkat desa harus mulai dijadikan sebagai masalah yang serius bagi pemerintah pusat, khususnya untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa yang secara total nilainya lumayan besar. Pemerintah Pusat perlu menerapkan tindakan yang lebih tegas kepada pemerintah desa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, misalnya dengan menghentikan kucuran dana ke desa untuk kurun waktu satu tahun. Meskipun terkesan kejam, namun sepertinya hal tersebut bisa memberikan efek jera terhadap kepala desa yang melakukan korupsi ataupun yang berniat melakukan korupsi. 
 
Di sisi lain, penyadaran akan pentingnya dana desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa perlu dilakukan bukan hanya oleh CSO lokal, melainkan juga oleh aparatur pemerintah kabupaten/kota. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penggunaan anggaran desa pun menjadi hal yang penting untuk diterapkanagar masyarakat desa dapat memantau penggunaan serta dapat melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tingkat desa.  *Sumber ICW

Regional Tren Penindakan Korupsi 2016: Gagalnya Reformasi Birokrasi Dan Berkembangnya Fenomena Local Elite Capture

beritakorupsi.co, Jakarta - Sebanyak 515 Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak h...

Politik Belah Bambu, Ala Dewan Pers

23.12 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpmpXTxf1UH-mkF-ZI_naodA9nx6drUqBQiwRz95IaZG6mvkzxmCQ294_AwMD6a0e3Pe70whqHnAc94ETqQAO0BpdmfhxwYFDnUhyE2eQT3z2aeHKHza52wJ5ghnSK6AlpdLjQ8CrM3Fg/s1600/IMG-20170211-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpmpXTxf1UH-mkF-ZI_naodA9nx6drUqBQiwRz95IaZG6mvkzxmCQ294_AwMD6a0e3Pe70whqHnAc94ETqQAO0BpdmfhxwYFDnUhyE2eQT3z2aeHKHza52wJ5ghnSK6AlpdLjQ8CrM3Fg/s320/IMG-20170211-WA0002.jpg" width="320" /></a></div>
Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua... Om swastiastu..Amitaba namo bhudaya.. Dan Salam jurnalis perdamaian....      "Yang satu diangkat yang satu diinjak" Adanya pemberitaan di sejumlah media cetak dan online terkait surat edaran dewan pers Tgl 3 februari 2017 lalu, yang ditujukan kepada TNI,POLRI hanya melayani beberapa media saja yang telah lulus verifikasi dan akan mendapatkan penyerahan barcode pada perayaan hari ulang tahun PWI di ambon.Hal itu menuai kontra produktif dan membuat keresahan bagi umat pers di tanah air. Ketua Umum Komite wartawan reformasi indonesia (KWRI ) Ozzy Sulaiman Sudiro yang juga selaku sekjen majelis pers sangat menyayangkan sekali atas sikap dewan pers, menurutnya sangat prematur,wajar karna para komisionenya Sekarang belum membaca buku sejarah berdiri dewan pers independen,sehingga tidak menghargai dan memahami nuansa kebatinan para pejuang pers reformis yang telah memberikan ruang kemerdekaan pers dialam reformasi dan demokrasi, hal itu juga sangat menodai dan menciderai kemerdekaan pers yang sudah kita perjuangkan bersama Selama ini. Bahkan sudah "memanipulasi image atau tepatnya the politics of denial" yaitu politik penyangkalan, peniadaan terhadap masyarakat, seolah olah kemerdekaan pers ini hanya diraih dan diperjuangkan oleh segelintir organisasi wartawan saja yang sepanjang sejarah pers indonesia,hidup dibawah bayang bayang masa lalu,fokus menari dipanggung orang lain dan bernyanyi nyanyi diatas perjuangan orang lain ,tentu  patut diduga adanya upaya upaya secara masif dan sistemik untuk memasung kebebasan pers kembali seperti dimasa orde baru pers menjadi tunadaya terkooptasi oleh negara yang menjadi aktor dominasi yang sudah lamaMati kini berenkarnasi bangkit seperti zombi dan lebih ganas lagi.                                                       Dewan pers seharusnya berperan sesuai yg diamanahkan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang Salah satu fungsinya "membina pers bukan mebinasakan Pers, apalagi bersikap peres" sesuai Undang Undang Pers tersebut, juga Dewan Pers bukan sebagai lembaga legislasi dan verifikasi, penentu kelayakan organisasi maupun media, yang ada membina organisasi wartawan dan mendata media perusahaan Pers. Sebagai pelopor organisasi wartawan reformis, KWRI yang lahir dari rahim reformasi yaitu pada Tanggal 22 Mei tahun 1998, tepatnya satu hari ketika runtunya simbol simbol kekuasaan orde baru yang diwarnai berbagai macam gejolak, sebagai pioner organisasi wartawan reformis, KWRI telah banyak andil memberikan kontribusi positif, terutama didalam memperjuangkan kemerdekaan Pers yang independen melalui pergerakan aksi aksinya baik diera Presiden B.J Habibi, sebagai team perumus pembentukan kode Etik Wartawan (Kewi) dan lahirnya Majelis Pers yang mengafiliasi 28 organisasi wartawan dengan merancang dan merumuskan RUU Pers yang membuahkan hasil lahirnya Undang Undang Nomor 40 thn 1999 tentang Pers, yang mengamanahkan lahirnya Dewan Pers independen. Dampak eksistensinya telah mendapat apresiasi bapak Yunus Yosfiah selaku menteri penerangan dengan merekomendasi berkantor di Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Nomor 32/34 Jakarta, walaupun dalam perjalanan departemen penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Untuk meneruskan perjuangan pers tentu KWRI turut meratifikasi Kode Etik Wartawan (KEWI) menjadi  Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan memberikan penguatan penguatan terhadap dewan Pers. tentu Kami sangat perihatin menyikapi Pers Nasional Khususnya di era kemerdekaan Pers  saat ini. Dibidang politik. Banyak insan Pers dengan sengaja meninggalkan kemerdekaannya, netralitas independen, harga diri dengan menggadaikan idealismenya menjadi alat komoditas partai politik tertentu dan sudah terjadi primordialisasi,  yaitu kepentingan diatas kepentingan pribadi, kroni, dan golongan, karena fenomenanya penguasa dan pengusaha pers banyak  didominasi para kapitalis dan politikus yang sudah jelas ada pretensi udang dibalik rempeyek.dan yang sangat miris lagi para jurnalisnya bukan berperan sebagai anjing pelacak "Watch Dog"   justru malah menjadi anjing penjaga "Under Dog"                                              Dunia hiburan dan media infotainment. Kita lebih mengenal "Good News is A Bad News "berita baik sekaligus berita yang buruk, dengan para awak media yang dibekali ilmu jurnalis seadanya dengan menulis berita gosip, sensasi dan fitnah, mencuri  perhatian masyarakat dengan target rating-sharing tak peduli berita itu berita busuk, koran kuning mencemarkan nama baik,fitnah, dan seterusnya, semakin korbannya menderita maka ia merasa berhasil.dalam  kategori jurnalis, Infotainment ini bukan merupakan bagian dari Karya jurnalis  karna bertentangan dengan prinsip Kode Etik Jurnalistik, dan dalam persfektif Islam gosip (bergunjing membuka aib orang lain) merupakan dosa besar, diibaratkan sama saja memakan bangkai saudaranya sendiri, hal yang sama juga pernah disampaikan GUSDUR bahwa infotainment adalah haram,dan septutnya MUI segera mengeluarkan fatwa terhadap media media tersebut.                                     Dunia komunikasi kita sebagai insan Pers dalam membuat sebuah  berita tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan 5 W +1 H,tetapi sebagai pers yang bertanggung jawab, bahwa objektifitas sebuah berita tidak bisa disajikan secara utuh apabila akan berdampak negatif bagi masyarakat.namun apa yang terjadi pada media belakangan ini, mungkin kita sering melihat para presenter televisi ,ketika dalam mewawancarai narasumber layaknya seorang hakim terhadap terdakwa cenderung menyudutkan pertanyaan pertanyaan sugestif yang seharusnya klarifikatif dan alternatif bahkan narasumber mempunyai Hak untuk tidak menjawab atau No coment apabila pertanyaannya dianggap pribadi .dan sepatutnya narasumber diperlakun VIP (khusus) yang dihormati.                        Apalagi saat ini sedang maraknya berita berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan berita tidak benar alias "HOAX " ironinya media komparador penebar fitnah dan dusta ini dilakukan media mainstream dijadikan kebenaran, dan defiasi sebagian media untuk menggiring opini kepada target pesanan sponsor dengan memonopoli kebenaran atas nama negara NKRI. Agama dengan jargon menjual penderitaan rakyat. Dengan memutarbalikan fakta, jangan harap seimbang beritanya (Cover Both side), bahkan lebih celaka 12 lagi, media semacam ini bukan hanya saja "trial by the press" tapi juga sudah merampas martabat harga diri bangsa.sadar atau dengan tujuan yang sadar bahwa bangsa kita sudah terjangkit wabah virus hipokritisme yang penuh kepura puraan dan kemunafikan,atau dengan Kata lain sudah terjadi "paradoks global" yang seolah olah benar namun esensinya tidak ada kebenaran hakiki.          Persoalan pers dan media tidak berhenti hanya sampai Persoalan Profesi saja,juga kita rasakan animo PUBLIK yang begitu antusias ingin menjadi jurnalis namun dengan Cara yang instan, dengan pemahaman hanya profesi inilah yang mempunyai posisi tawar sebagai "berginig posisions" alat  untuk memeras,memuluskan persoalan dengan menunjukan ID Pers, "belum tentu paham ilmu jurnalistiknya" atau yang lebih trend dengan istilah pasukan wartawan bodrex,tapi itulah hebatnya "bodrex" boleh diminum sebelum makan.dan banyak juga bermunculan yang mengaku wartawan CNN dalam istilah sunda "Chan Nulis Nulis" ngaku wartawan tapi nggak Nulis-nulis. Suka atau tidak suka, itulah wajah Pers Nasional kita, multy Player Efec dari Ketidakpastian hukum terutama "rulle of the game" aturan hukum yang berlaku bagi umat pers hal ini yang menjadi akar persoalannya,problem solfingnya adalah Undang Undang nomor 40 thn 1999 tentang pers ( leg spesialis) ,karna Undang Undang tsb kami menilai belum disebut sebagai Undang Undang atau tepatnya belum bisa dijadikan Undang Undang tunggal yang mengatur tentang pers,karna ketentuan ketentuan didalamnya belum mengakomodir semua  aspek pers ,lebih lebih tidak ada PP (Peraturan Pelaksana) misalnya,sehingga dalam hal ini sangat menyulitkan sekali para penegak hukum didalam mengaflikasikan Undang Undang tersebut,kalo saya mengibaratkan "sama saja pake baju tapi tidak pake celana", makanya kebanyakan sebagian wartawan urat malunya pada putus dan "Kata orang Betawi bilang muka tembok". Apalagi sebagian wartawan yang sudah menganut mitos-mitos sesat menganggap dirinya "Superbody " dan "Untouchable" tidak dapat tersentuh hukum.jadi ketidaksempurnaan undang Undang no 40 thn 1999 tentang pers mengakibatkan pengabaian eksistensi terhadap Undang Undang itu sendiri, hal itu terbukti kasus yang dialami media tempo,adalah pintu masuk kasus sengketa pers yang pertama kalinya menguji UU.No 40 tahun1999, bahwa pemilik perusahaan dituntut denda$ 1.000.000 dan Pemimpin Redaksinya dituntut 1 tahun penjara, karna berita, mengacu Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, "bahwa sebuah karya jurnalistik tidak menganut kriminalisasi". Bukti selanjutnya adalah adanya Nota kesepahaman yang dilakukan Dewan Pers kepada penegak hukum,apalah arti sebuah Nota kesepahaman karna bersifat insidensial bahkan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun berbagai upaya yang dilakukan dewan pers yang memposisikan Diri berkapasitas sebagai juru DAMAI, juru Selamat yang memfasilitasi ketika terjadi delik Pers dan sengketa terhadap pers masih belum efektif dan tidak mampu juga menyelesaikan persoalan persoalan Pers Ujung ujungnya berakhir awak media dimeja hijau karna berita. Disini jelas. Lembaga Dewan Pers independen yang kita Bidani bersama saat kelahirannya tidak mampu mereduksi efek-efek negatif yang tumbuh dari masyarakat pers itu sendiri, karna Dewan Pers belum refresentasi dan manifestasi Pers Nasional, hanya didominasi oleh konco konco kartel politik konglomerasi media saja, dan tidak mampu meneruskan kemerdekaan Pers yang independen, dan memang selayaknya dibubarkan saja. Dan tetap yang menjdi agnda utama Pers adalah menyempurnakan Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers untuk mengembalikan Marwah Pers Nasional yang sepanjang sejarah hanya mengenal Pers perjuangan atas Hak Hak Rakyat dan perlawanan pada ketidak adilan kebodohan dan kemiskinan. Sebagai pelaku sejarah Pers reformis, kami sampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, memang Kemerdekaan Pers belum menjamin lahirnya Pers Pers yang baik kinerjanya, sebagaimana sistim demokrasi ditanah air kita, tidak menjamin tegagknya kedaulantan, keadilan dan Hak Azasi, karena Hitam Putih Republik ini dapat tercermin melalui Pers. Dan kami mengharapkan kepada unsure muspida, para pejabat sipil, Militer dan Polri untuk tetap bersinergi dan tidak diskriminasi “pilih-pilih tebu” kepada para insane Pers baik cetak maupun elektronik, apapun forumnya, himpunannya, organisasinya dan medianya dalam melaksanakan tugas jurnalisnya tetap berpegang pada Kode Etik jurnalis, nilai-nilai kebenaran dan mengedepankan hati nurani, karena itu diatas segalanya. Karena Pers yang di emban sebagai alat pemersatu yang bertujuan mencerdaskan bangsa. Mari kita kawal demokrasi ini dalam Perspektif Pers sebagai Pilar demokrasi. I Love You Pers Nasional. Ozzy Sulaiman Sudiro Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)/ Sekjen Majelis Pers

Opini Politik Belah Bambu, Ala Dewan Pers

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua... Om swastiastu..Amitaba namo bhudaya.. Dan Salam jurnalis perdamaian.... ...

Untuk Beli Rokok, Tiga Pelajar SMU Mencuri

13.00 beritakorupsi 0

Pidana Untuk Beli Rokok, Tiga Pelajar SMU Mencuri

Kapolres Karanganyar, AKBP Ade S Simanjuntak, dua dari kiri beritakorupsi.co, Karanganyar – Masa depan bangsa dan Negara ada ditangan g...

MA Perlu Regenerasi Kepemimpinan

02.22 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6tXEmdOYvOgA75pnNzawB9o44k2l5ypZYCavmsBuD0Kf3pk1Hyz0xjFP-vk0FEx_IT8Dl7pjVjTyYB_bifIugjV4nkUMi11HmOzEMAWM2AP_nweivoWZRe0c-ugXPIYT9H0382D4EEzM/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6tXEmdOYvOgA75pnNzawB9o44k2l5ypZYCavmsBuD0Kf3pk1Hyz0xjFP-vk0FEx_IT8Dl7pjVjTyYB_bifIugjV4nkUMi11HmOzEMAWM2AP_nweivoWZRe0c-ugXPIYT9H0382D4EEzM/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div>
- Ketua MA harus berani dan mampu memimpin reformasi MA – 
 
 
 
 
beritakorupsi.co, Jakarta - Secara tiba-tiba, Mahkamah Agung akan melaksanakan pemilihan Ketuanya yang baru. Pemilihan ini dilakukan sehari sebelum perhelatan besar Pilkada Serentak, yaitu pada 14 Februari 2017. 
<div style="font-size: x-large;">
 </div>
Padahal, seperti cabang kekuasaan lainnya, pemilihan Ketua MA merupakan salah satu bagian yang terpisahkan dan penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak warga negara dan keberlanjutan reformasi peradilan. Sayangnya, informasi mengenai pergantian itu terkesan tertutup dan dilakukan secara diam-diam. 
 
Hingga kini, informasi mengenai calon-calon yang akan dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai hakim agung masih terbatas. Memang, merujuk pada Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pemilihan Ketua Mahkamah Agung ini dilakukan secara internal oleh para Hakim Agung dan harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah Hakim Agung. Namun demikian, bukan berarti dalam proses pemilihan tersebut dilakukan secara tertutup tanpa adanya pengawasan dari publik. 
 
Partisipasi publik, baik masyarakat sipil dan pers, sebagai pengawas independen merupakan sebuah keniscayaan guna menghindari dugaan masuknya kepentingan-kepentingan gelap di luar hukum dan penegakan keadilan. Merujuk kepada data-data yang ada, dalam lima tahun belakangan, wajah peradilan di Indonesia tidak banyak berubah, malah cenderung memburuk. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya hakim atau pegawai MA, maupun mafia peradilan, yang tertangkap oleh penegak hukum dan terjerat dalam permasalahan etik. 
 
Terkait dengan pemilihan Ketua MA tersebut, mengacu pada UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka Ketua MA saat ini, Hatta Ali dimungkinkan untuk mencalonkan diri kembali sebagai MA #1. Hal ini dikarenakan mengacu pada Pasal 11 UU tersebut, salah satu alasan pemberhentian Ketua MA adalah usia 70 tahun. Artinya Hatta Ali masih berkesempatan menjadi Ketua MA hingga 2020. 
 
Akan tetapi, di sisi lain, regenerasi Pimpinan Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk mempercepat proses reformasi di salah satu lembaga peradilan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, sepanjang lima tahun belakang, MA masih berhadapan dengan banyak persoalan. Selain beberapa masalah yang sudah disampaikan di atas, ide reformasi kelembagaan di lembaga tersebut terkesan berjalan di tempat. 
 
Koalisi mencatat bahwa isu mutasi dan promasi hakim, pengawasan, minutasi perkara yang sampai di tangan pencari keadilan masih menjadi masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Tentu dibutuhkan Pimpinan Mahkamah Agung yang tidak hanya memiliki integritas dan kapasitas, melainkan juga yang memiliki visi akan reformasi peradilan serta ide-ide segar sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. 
 
Berkaca kepada Laporan Akhir Tahun Mahkamah Agung 2016, disebutkan bahwa sepanjang kepengurusan Hatta Ali, beban perkara di masanya mengalami penurunan. Meski demikian, menurut catatan Koalisi, penurunan perkara di MA tidak linier dengan putusan yang sampai di tangan pencari keadilan. Temuan Ombudsman RI pada paruh tahun 2016 lalu juga menyatakan masih banyak praktik maladministrasi terjadi di Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa akses para pencari keadilan terhadap dokumen-dokumen putusan tersebut belum seluruhnya terpenuhi. 
 
Artinya, MA masih mempunyai pekerjaan rumah untuk memastikan pemenuhan akses masyarakat terhadap keadilan, salah satunya adalah akses terhadap putusan hakim bagi para pencari keadilan. Hal ini tentu menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh Ketua MA terpilih nanti. Karenanya Pemilihan Ketua MA nanti menjadi langkah awal yang menentukan apakah agenda pembenahan peradilan akan berjalan sukses atau tidak di kepemimpinan Ketua MA selanjutnya. 
 
Atas alasan-alasan di atas, Koalisi Pemantau Peradilan meminta agar: 
1. Mahkamah Agung membuka proses seleksi agar dapat dipantau oleh masyarakat sipil dan pers. 
2. Seluruh Hakim Agung memilih calon Ketua MA yang memiliki integritas, kapasitas, paham akan business process di pengadilan, serta visi akan reformasi peradilan. 
3. Seluruh Hakim Agung tidak memilih calon-calon yang sudah terbukti tidak dapat menyelesaikan amanah reformasi kelembagaan di lembaganya. 
4. Seluruh Hakim Agung tidak memilih calon-calon yang akan memasuki masa pensiun demi proses regenerasi di pucuk Pimpinan MA 
5. Proses seleksi Ketua MA melibatkan publik dan lembaga lain seperti KPK, KY, dan PPATK.  (Redaksi) 
  
 
• Sumber. Koalisi Pemantau Peradilan (MaPPI FHUI, LeIP,      PSHK, ICW, ILR, ICEL, ICJR, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, PBHI

Regional MA Perlu Regenerasi Kepemimpinan

- Ketua MA harus berani dan mampu memimpin reformasi MA – beritakorupsi.co, Jakarta - Secara tiba-tiba, Mahkamah Agung akan melaksan...

“Kartu Truf” Ditangan Tersangka Dahlan Iskan

04.29 beritakorupsi 0

News Tipikor “Kartu Truf” Ditangan Tersangka Dahlan Iskan

Tersangka Dahlan Iskan beritakorupsi.co – Setelah ditetapk menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi proyek pengadaan 16 unit mobil listr...

Pintu Penjara “Menyambut” Buchori, Mantan Wali Kota Probolinggo

04.22 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyNpFqBqFvrZF9mic21Y_xjJ0OshKm1d_Y4eSx1fvKWRKTjRpiXobVFQt3HPWU55dAaSNwq50nRuss2huabPLkZEMNRjb3-6FVDe018ycf6Ba27wTUj_xS_hHGjs2B9mDyQhVYmcqf1eE/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyNpFqBqFvrZF9mic21Y_xjJ0OshKm1d_Y4eSx1fvKWRKTjRpiXobVFQt3HPWU55dAaSNwq50nRuss2huabPLkZEMNRjb3-6FVDe018ycf6Ba27wTUj_xS_hHGjs2B9mDyQhVYmcqf1eE/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa 
 
 
 
 
beritakorupsi.co – Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sepertinya perumpamaan ini tidak berlaku bagi Buchori, di usia senjanya saat ini, karena Ia “harus” tinggal di Penjara selama Dua tahun lamanya. 
 
Buchori, adalah mantan Wali Kota yang juga suami dari Wali Kota Probolinggo saat ini. Namun, setelah tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota, bukannya menghabiskan waktu tuanya bersama istri dan keluarganya sambil menikmati sejuknya udara Kota Probolinggo, melainkan, Ia harus merasakan sempitnya tembok penjara dengan udara yang pengap. 
 
Sebab, Buchori dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 UU Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mantan penguasa Kota Probolinggo ini pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama Dua tahun, pada Senin, 13 Pebruari 2017. 
 
Vonis itu dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji, dalam persidangan  perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar), yang menelan anggaran sebesar Rp 15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara sebesarRp 1,6 milliar, karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 
 
Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Buchori, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaiamana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 UU Tipikor junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
“Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama Dua tahun denda sebesar 200 juta subsidair 4 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
dalam kasus ini, tidak hanya Buchori yang dijatuhi hukam pidana penjara. Dua terdakwa lainnya juga bernasib sama yaitu, Suhadak (Wakil Wali Kota non aktif) dan Sugeng Wijaya. Kedua terdakwa ini dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 1 tahun. 
 
Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa Buchori maupun terdakwa lainnya masih piker-pikir. “Kita piker-pikir dlulanh,” kata Budi selaku Penasehat Hukum terdakwa usai persidangan. 
 
Kasus ini berawal pada tahun 2009 lalu. Saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari APBD sebebsar Rp  1.509.777.700. Sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. 
 
Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo ini justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO)  untuk  22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya). 
 
Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Maksum Subani, selaku  Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran, Masdar selaku Kabid Pendidikan Dasar dan Wawan, Ketua Dewan Pendidikan bersama 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori. 
 
Wali Kota Buchori, saat itu memberikan pengarahan tentang DAK, dan mengatakan, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyogok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  
 
“Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. 
 
Uang sebesar Rp 370 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya oleh Kepala Dispendik. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I, maupun dalam surat putusan Majelis Hakim untuk terdakwa Buchori.  (Redaksi).

News Tipikor Pintu Penjara “Menyambut” Buchori, Mantan Wali Kota Probolinggo

Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa beritakorupsi.co – Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit da...

Terdakwa Dituntut, Kasus Korupsi Gedung Dewan “Tetap Berkabut”

04.11 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0eSYROMTnIFeXilwX876QhnyQSe14gn2WGKFxE-zqpfxgVqF-C0lk_EpyvgZ29YL7NoN5h77pQtRPRufTEKyMQDxcjuoiWWb3V3PpHrXPDzLpj-6068swJlfvo6FY_Ydac0U4uVECNOg/s1600/DSCF4087.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0eSYROMTnIFeXilwX876QhnyQSe14gn2WGKFxE-zqpfxgVqF-C0lk_EpyvgZ29YL7NoN5h77pQtRPRufTEKyMQDxcjuoiWWb3V3PpHrXPDzLpj-6068swJlfvo6FY_Ydac0U4uVECNOg/s640/DSCF4087.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan)</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Pada Senin, 13 Peburuari 2017, setelah menunggu sejak pkl. 10.00 wib, JPU baru bacakan surat tuntutan terhadap Enam terdakwa sekitar pkl. 18.00 wib, namun kasus perkara Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar itu, “tetaplah berkabut” Sebab, Dua dari Delapan tersangka/terdakwa yakni Keiseng dan Shonaji, hingga saat tidak diketahui rimbanya. Ada dugaan, hilangnya kedua orang tersebut, agar kasus proyek pembangunan gedung Dewan yang belum selesai itu, yang diduga melibatkan salah satu anggota DPRD Madiun yakni, Panji (Bondan Panji Saputra) yang juga adik kandung tersangka Korupsi pembangunan Pasar Besar Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, tidak terungkap yang sebenarnya. Akibatnya, hilangnya “biang kerok” itu dimanfaatkan oleh terdakwa lainnya untuk saling membenarkan diri, serta mencari “kambing putih” untuk dikorbankan demi menyelamatkan “kambing hitam” Fakta Dalam Persidangan Dan kasus ini pun terkesan tidak transparan dalam persidangan. Sebab, JPU tidak melibatkan  team audit dari BPKP apa lagi BPK RI untuk menghitung besarnya kerugian negara dari akibat tidak selesainya proyek pembangunan gedung Dewan, justru melibatkan Team Teknik Spil dari Politeknik Bandung. Tidak hanya itu. Salah satu bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan adalah bukti baru yang tidak pernah ditunjukkan saat penyidikan. Lalu, dari mana bukti baru itu diperoleh ? mengapa saat penyidikan tidak ditunjukkan ? Anehnya,  salah satu saksi Ahli yang sudah di sumpah dan tercantum  dalam BAP saat di penyidikan yakni, Dr. Immanuel, tidak dihadirkan oleh JPU. Sehingga Majelis Hakim mengatakan kepada Penasehat Hukum salah satu terdakwa Sumanto saat itu, tidak akan dipertimbangkan dalam putusan. Lalu, ada apa JPU tiba-tiba memunculkan bukti baru dalam persidangan serta serta tidak menghadirikan Ahli dalam BAP ? Apakah penyidik tidak mengeluarkan anggaran untuk menghadirikan Ahli tersebut walau hanya bensin Satu liter ? Sementara ke Enam terdakwa yang sudah dituntut pidana penjara itu diantaranya; Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suasana (Iwan), Wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) yang mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Tuntutan JPU Dengan Fakta Persidangan………. Dalam surat tuntutannya, JPU Swarbawa (Kasi Pidsus) Kejari Madiun menyatakan, ke Enam terdakwa (perkara masing-masing terpisah) terbukti menyalahgunakan jabatan dan kewenagan yang melekat pada dirinya, menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk terdakwa Agus Sugijanto, JPU menyatakan, bahwa terdakwa tidak melaksanakan tugasnya selaku PPKm dalam pembangunan gedung DPRD Madiun. Mencairkan anggaran sebesar 90% pada hal pekerjaan baru mencapai 85%. “Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa Agus Sugijanto, dengan pidana penjara selama Dua  tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp 100 juta subsidair Empat bulan kurungan,” ucap JPU Swarbawa. Dalam sidang berikutnya dengan terdakwa Widi Santoso, dituntut pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan Sepuluh bulan dikurangi masa tahanan, membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dan tuntutan JPU untuk terdakwa Aditya, Iwan Suasana (Iwan) dan Sumanto, dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun denda masing-masing sebesar Rp 100 juta subsidair 4 bulan kurungan. Terkait uang sebesar Rp 128.550.000 yang diterima Aditya dan uang sebesar Rp 312.596.000 yang diterima Sumanto, dijadikan sebagai barang bukti. Dan uang sebesar Rp 24.382.684,40 sen dibebankan kepada Kasieng dan Shonaji. Menurut JPU, terdakwa Aditya Nerviadi (Project Manager) membuat progress dan menandatangani laporan pekerjaan sebesar 90% pada hal kenyataannya baru mencapai 85%, namun JPU tidak menyebutkan terkait uang yang diterima terdakwa sebesar Rp 300 juta. Dan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, tidak melaksanakan pengawasan pembangunan gedung DPRD Madiun. Laporan pekerjaan yang dibuat mencapai 90% pada hal baru mencapai 80% dan menerima uang sebagai pembayaran hutang yang dipinjamkannya kepada Kaseng sebesar Rp 525 juta dan ditagih kepada Hedi Karnomo dan kemudian dibayar sebesar Rp 837.959.632. Pada hal, dalam persidangan, uang tersebut di transfer Hedi Karnowo atas perintah Keiseng. Serta untuk terdakwa Iwan Suasana, JPU menyatakan bahwa terdakwa dianggap sebagai perantara antara Keiseng dan Hedi Karnowo, sehingga Hedi Karnowo bersedia meminjamkan dokumen PT AJP untuk diikutkan sebagai peserta lelang dan dinyatakan sebagai pemenaang tunggal. Sementara untuk terdakwa Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) yang mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dituntut pidana penjara selama 1,5 tahun denda sebesar Rp 75 juta subsidair 4 bulan kurungan. Dalam tuntutannya, JPU juga menyebutkan bahwa terdakwa adalah sebagai JC (Jastice Collabolator) dan harus diperlakukan secara Khusus (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) No 4 tahun 2011 serta tercantum dalam pasal 37 Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 20030. Namun JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara yang sama dengan para terdakwa lainnya. JPU menyatakan bahwa, terdakwa ini (Hedi Karnomo) dianggap bekerjasama dengan Keiseng dan Shonaji dengan perantaraan Iwan Suasana meminjamkan dokumen PT AJP untuk mengikuti lelang pembangunan gedung DPRD Madiun dengan memberikan surat kuasa Khusus. Uang pencairan dari termin I hingga VII yang masuk kerekening PT AJP sebesar 23 milliar lebih, di transfer ke Iwan Suasana sebesar Rp 128.550.000, Sumanto Rp 837.959.632, kepada Keiseng, kurang lebih Rp 16 milliar dan Shonaji, kurang lebih 13 milliar dan Aditya, sebesar Rp 300 juta. Menurut JPU, kerugian negara sebesar Rp 624.382.684,40 sen dibebankan kepada Keiseng dan Shonaji. Menanggapi Tuntutan JPU tersebut, para Penasehat Hukum terdakwa mengatakan usai persidangan akan menyampaikan pembelaan pada persidangan. Sementara terdakwa Hedi Karnomo mempertanyakan tuntutan JPU yang mengatakan bahwa kerugian terdakwa sebesar 80 juta tidak dapat dibuktikan sehingga tidak dipertimbangkan Jaksa. “Saya sudah tunjukkan semua bukti-bukti termasuk uang yang 606 juta, saya pergunakan untuk pekerjaan proyek setelah Keiseng dan Shonaji tidak ada. Pekerja ditinggal dan tidak dibayar termasuk bahan matrial. Semua bukti-bukti aslinya ada termasuk pencairan uang ke Iwan, Sumanto, Keiseng dan Shonaji. Lalu bukti mana lagi yang dimaksud ?,” Tanya terdakwa. Kasus Yang Berawal Dari………. Menurt Hedi Karnomo dalam persidangan mengatakan, Saat Iwan Suasana atau Iwan, meminjam dokumen PT AJP untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. Karena Hedi Karnowo sudah mengenal Iwan, walau tidak begitu dekat, sehingga permintaan Iwan pun dipenuhi. Kemudian, Iwan meperkenalkan Kaiseng dan Sonhaji kepada Hedi Karno sebagai pelaksana proyek yang tidak perlu diragukan dan di kawatirkan. Namun Hedi Karnowo sepertinya “terjebak” dan masuk kedalam “lingkaran hitam”. Begitu mau penandatanganan perjanjian kontrak kerja anatara pemenang lelang dengan PPKm, Hedi Karnowo mengajak Kaiseng ke Notaris untuk membuat suarat kuasa, namun tak kunjung tercapai hingga akhirnya, Hedi Karnowo menandatangani dokuemen kontrak kerja agar tidak di Blaclist oleh PPKm. Setelah penandatangan kontrak kerja, barulah Kaiseng bersedia diajak ke Notaris mebuat surat kuasa Khusus yang isinya, memberi kuasa kepada penerima kuasa (Kaiseng) untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi pembangunan gedung dewan hingga surat menyurat termasuk pencairan dana. Ternyata surat kuasa yang diterima Kaiseng dari Hedi Karnowo, tidak dipergunakan sebagaimana isi surat kuasa tersebut, melainkan memalsu tandatangan Hedi. Pelaksanaan proyek ini menjadi masalah karena belum selesai hingga akhir tahun 2015, bahkan pertmabahan waktu pekerjaan selama 50 hari juga tak kunjung selasai. Malahan Satu persatu para bos proyek ini pun akhirnya “diselamatkan” tinggalah Hedi menelan pil pahit karena PT AJP di blacklist oleh PPKm tanggal 19 Pebruari 2016, tanpa memberi waktu tambahan 90 hari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Dituntut, Kasus Korupsi Gedung Dewan “Tetap Berkabut”

Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) beritakorupsi.co – Pada Senin, 13 Peburuari ...

BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Korupsi Tanyakkan Makna JC

Tren Penindakan Korupsi 2016: Gagalnya Reformasi Birokrasi Dan Berkembangnya Fenomena Local Elite Capture

Politik Belah Bambu, Ala Dewan Pers

Untuk Beli Rokok, Tiga Pelajar SMU Mencuri

MA Perlu Regenerasi Kepemimpinan

“Kartu Truf” Ditangan Tersangka Dahlan Iskan

Pintu Penjara “Menyambut” Buchori, Mantan Wali Kota Probolinggo

Terdakwa Dituntut, Kasus Korupsi Gedung Dewan “Tetap Berkabut”

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI