BERITAKORUPSI.CO

Terbukti Korupsi ‘Tanah Gumuk’ Rp5 Juta, Kades Gambiran Kab. Jember di Vonis 1.9 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTbEFR9pVaKMdghUKspdKyXkM8dYZUO7OmQ0_udhOpy_HR7hwuRamEBkry1yCN_dbh77k_JRZo-mXhOM1bsPUtbSQQ_JqmtOV-mB53cVmMBJQVznY534ywmtDEN7m89OKllNEb4OetMQU/s1334/IMG20210923124806.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTbEFR9pVaKMdghUKspdKyXkM8dYZUO7OmQ0_udhOpy_HR7hwuRamEBkry1yCN_dbh77k_JRZo-mXhOM1bsPUtbSQQ_JqmtOV-mB53cVmMBJQVznY534ywmtDEN7m89OKllNEb4OetMQU/w640-h288/IMG20210923124806.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Dwi Purbadi selaku Kepala Desa (Kades) Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: xx-small;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Mendengar kata Korupi, sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat. Bahkan kata Korupsi seringkali digunakan sebagai candaan sehari-hari seperti Korupsi waktu atau Korupsi janji. Namun kasus Tindak Pidana Korupsi, masih banyak kalangan masyarakat yang mengaitkannya dengan uang negara atau rupiah. Padahal,  kasus Tindak Pidana Korupsi disebutkan dapat merugikan keuangan yang berarti bukan saja dalam bentuk rupiah tetapi bisa juga dalam bentuk aset negara/pemerintah, menerima suap, hadiah ataupun janji yang berhubungan dengan jabatan seseorang.<br /><br />Nah, kasus perkara Tindak Pidana Korupsi, tidak hanya melihat dari besar kecilnya nilai atau jumlah kerugian keuangan negara/pemerintah, tetapi perbuatan yang melanggar hukum dan dampak dari perbuatan tersebut terhadap perekonomian negara. Sebab dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan jumlah atau nilai tetapi perbuatan serta hukuman pidana paling singkat dan paling lama<br /><br />Itulah sebabnya, Terdakwa Dwi Purbadi selaku Kepala Desa (Kades) Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan dan hukuman pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan karen terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tentang kewenangan karena jabatan) dalam kasus perataan dan penjualan gumuk di tanah milik Desa (Tanah Kas Desa) Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tahun 2020 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp388.470.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perneriksaan Inspesktorat Kabupaten Jember Nomor : X.700/179/35.09.410/2021 tanggal 29 April 2021<br /><br />Yang dihukum dalam perkara ini bukan hanya Terdakwa Dwi Purbadi selaku Kepala Desa, melainkan bersama-sama dengan Terdakwa Tunut Suprianto, pekerjaan swasta atau yang mengerjakan dan menjual tanah Gumuk tersebut. Dari hasil penjualan tanah Gumuk yang tidak sesuai dengan peraturan, Terdakwa Dwi Purbadi menerima sebesar 5 juta rupiah dari Terdakwa Tunut Suprianto dan sisanya untuk Terdakwa Tunut Suprianto sendiri. <br /><br />Sementara uang yang 5 juta rupiah tersebut yang menurut Terdakwa Dwi Pribadi, sebahagian diberikan bantuan kepada Club Sepak Bola di Desa Gambiran dan sebahagian lagi kepada masyarakat<br /><br />Terdakwa Tunut Suprianto dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dau) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan dan hukuman pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp388.470.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) subsidair pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN_IdMK-WYJA6HuiTZJa8DQ0VePpmSMzyUyA8TSMZpRiisyL8s7KHuU_Zpx8K4QPc1xGOsg6vTtQ8BqMY6KtkIoi4LK0LZJxXlcm_iFfsfj9UXTglv2MWNtx4eKYI5ZY08N5Zd41o5evo/s1334/IMG20210923124446.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN_IdMK-WYJA6HuiTZJa8DQ0VePpmSMzyUyA8TSMZpRiisyL8s7KHuU_Zpx8K4QPc1xGOsg6vTtQ8BqMY6KtkIoi4LK0LZJxXlcm_iFfsfj9UXTglv2MWNtx4eKYI5ZY08N5Zd41o5evo/w640-h288/IMG20210923124446.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Dwi Pribadi Dalam layar Monitor </span></span><br /></td></tr></tbody></table>Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Dwi Purbadi dan Terdakwa Tunut Suprianto (perkara terpisah) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 23 September 2021) dengan agenda putusan yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sjahrizal, SH., MH, yang dihadiri Terdakwa Dwi Purbadi dengan didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Hasbi. Sementara Terdakwa Tunut Suprianto mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Jember karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)    <br /><br />Sebelum Majelis Hakim membacakan surat putusannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pengalihan tahanan Terdakwa Dwi Purbadi yang semula tahanan kota menjadi tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara)<br /><br />Majelis Hakim mengatakan dalam amar putusanny, bahwa Terdakwa Dwi Purbadi selaku Kepala Desa (Kades) Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dilantik untuk pertamakalinya sebagai Kades pada Oktober 2019. Begitu dilantik, tak lama kemuidan Dwi Purbadi punya program dan trobosan baru yang gemilang untuk menaikan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Gambiran karena PAD Desa Gambiran sebelumnya hanya sebesar Rp36.000.000<br /><br />Program dan trobosan baru gemilang yang dibuat oleh Dwi Purbadi selaku Kades Gambiran adalah memanfaatkkan Tanah Kas Desa (TKD) berupa tegalan dan gumuk sepert tanah urug, pasir gumuk, batu coral dan batu pondasi sebagai Tempat Wisata Desa, Wisata Kuliner, Embung Desa dan Ruang Terbuka Hijau Desa Gambiran.<br /><br />Untuk membangun Tempat Wisata Desa, Wisata Kuliner, Embung Desa dan Ruang Terbuka Hijau di TKD Desa Gambiran yang berupa tegalan dan gumuk, Dwi Purbadi bekerjasama dengan pihak swasta yaitu Tunut Suprianto untuk meratakan TKD berupa tegalan dan gumuk tersebut dengan cara, Tunut Suprianto meratakan tanah dengan upah dari penjualan gumuk karena Desa Gambiran tidak punya anggaran<br /><br />Namun pada saat pekerjaan atau meratakan tanah gumuk tersebut, timbulah masalah yang dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi, karena “Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2019 tentang Perataan Tanah Kas Desa Gambiran untuk digunakan sebagai Tempat Wisata Desa, Wisata Kuliner, Embung Desa dan Ruang Terbuka Hijau Desa Gambiran belum diundangkan, Perdes tersebut tidak dikirimkan ke Bupati melalui Camat dan hasil penjualan gumuk tidak disetorkan ke kas daerah”.<br /><br />Pekerjaan perataan TDK berupa gumuk tersebut mungkin dianggap tanpa upah atau tanpa pengeluaraan uang untuk mengerjakannya. Sehingga hasil penjualan gumuk wajib disetorkan ke kas daerah. Hal ini diungkapkan terdakwa kepada beritakorupsi.o seusaai persidangan<br /> <br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Dwi Purbadi (dan Terdakwa Tunut Supriyanto) tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWfLd8POhIo80GQNyGM3hvNLxnhPXgFTvkwrcwDKz6ah_VFtwtRr3H93s5NaK5fSQoG_SgQoISnhq7J6FE5qWgge8aIvhXuErilWKOqy-PT7I-K0SlFerfLlyhsdWDsaWYFkFhntIATlo/s640/IMG20210826123936.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWfLd8POhIo80GQNyGM3hvNLxnhPXgFTvkwrcwDKz6ah_VFtwtRr3H93s5NaK5fSQoG_SgQoISnhq7J6FE5qWgge8aIvhXuErilWKOqy-PT7I-K0SlFerfLlyhsdWDsaWYFkFhntIATlo/w640-h288/IMG20210826123936.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Dwi Purbadi (dan Terdakwa Tunut Supriyanto) tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Dwi Purbadi (dan Terdakwa Tunut Suprianto) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20  Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“MEGADILI: Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Tunut Suprianto dengan pidana penjara selama dau (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan membayar denda sebesar Rp50.000.0000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilama denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Tunut Suprianto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp388.470.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH<br /><br />Atas putusan tersebut, Terdakwa Tunut Suprianto maupun JPU sama-sama menerima. Kemudain Majelis Hakim melanjutkan putusannya terhadap Terdakwa Dwi Purbadi<br /><br />“MEGADILI: Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Dwi Purbadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan membayar denda sebesar Rp50.000.0000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilama denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Tunut Suprianto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim0mJamiWil9fzakTowxf7FODM8GaHwrSHg7U7bCnYnyJMzajWqm0rwHIPFEP0GThVzeqrGraO_l7gRrvVN4u73o2PKodN-kNzXP3B9aQYnucNCc4PGf95C-rJLXRBhkSgaa0aIHKm1O0/s640/IMG20210826124019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim0mJamiWil9fzakTowxf7FODM8GaHwrSHg7U7bCnYnyJMzajWqm0rwHIPFEP0GThVzeqrGraO_l7gRrvVN4u73o2PKodN-kNzXP3B9aQYnucNCc4PGf95C-rJLXRBhkSgaa0aIHKm1O0/w640-h288/IMG20210826124019.jpg" width="640" /></a></div>Atas putusan tersebut, Terdakwa Dwi Purbadi bingung untuk memelih menerima atau banding sekalipun Terdakwa sudah diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan Penasehat Hukum-nya oleh Ketua Majelis Hakim. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa pikir-pikir lebih dahulu selama waktu 7 hari. Dan JPU Ninig pun memilih untuk pikir-pikir dulu.<br /><br />“Silahkan saudara pikir-pikir dulu selama 7 hari. Apabila dalam waktu 7 hari saudara tidak menentukan sikap maka dianggap menerima putusan,” ujar Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH. <br /><br />maupun JPU sama-sama menerima. Kemudain Majelis Hakim melanjutkan putusannya terhadap Terdakwa Dwi Purbadi<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa DWI PURBADI selaku Kepala Desa Gambiran berdasarkan Bupati nomor : 188.45/211/KTUN/1.12/2019 tanggal 09 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi TUNUT SUPRIANTO (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2021<br /><br />Atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Dusun Krajan I Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :<br /><br />Bahwa terdakwa DWI PURBADI adalah Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tahun 2020, sebagaimana surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188. 45/211/KTUN/1.12/2019 tanggal 09 Oktober 29019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember,<br /><br />Sumber pendapatan belanja desa Gambiran tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020 adalah berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil (BGH) dan Pendapatan Asli Desa (PAD):<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkcoGPQhjH9r9O4kywrcqNVrb2D5o4NihBbzAAyQcBTl0-fDFkYK5QEApHNr-tVQPgHReGMHpfhzDChWPhOjIMOtYYGaiNIUZKIIRVjTQehDWhYWupOVUV1CoRbqduwS7qsg_l-5mdyOs/s640/IMG20210826123918.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkcoGPQhjH9r9O4kywrcqNVrb2D5o4NihBbzAAyQcBTl0-fDFkYK5QEApHNr-tVQPgHReGMHpfhzDChWPhOjIMOtYYGaiNIUZKIIRVjTQehDWhYWupOVUV1CoRbqduwS7qsg_l-5mdyOs/w640-h288/IMG20210826123918.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pendapatan Asli Desa (PAD) desa Gambiran tahun 2020 adalah berasal dari tanah kas desa (TKD) yang di dalam APBDes Desa Gambiran TA 2020 adalah senilai Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah):<br /><br />Tanah kas desa (TKD) Gambiran tersebar di Desa Gambiran sebanyak 12 (dua belas) petak tanah dengan luas keseluruhan sekitar 13.650 Ha dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E09.210.001.000-0036.7 PRSL : 00002 nama wajib pajak GANJARAN Kepala Desa Gambiran terletak di dusun Krajan I Luas 23.950 M2 berupa tanah sawah agak kering:<br /><br />2). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0037.7 PRSL : 00031 nama wajib pajak GANJARAN Kepala Desa Gambiran terletak di dusun Krajan I Luas 26.200 M2 berupa tanah tegal kering dan ada gumuknya,<br /><br />3). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E09.210.001.000-0038.7 PRSL : 00033 nama wajib pajak GANJARAN Kepala Desa Gambiran terletak di dusun Krajan I Luas 2.650 M2 berupa tanah kering/gumuk:<br /><br />4). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0065.7 PRSL : 00008 nama wajib pajak GANJARAN Kepala. Kampung terletak di dusun Krajan I Luas 14.800 M2 berupa tanah sawah: :<br /><br />5). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E09.210.001.000-0048.7 PRSL : 00029 nama wajib pajak GANJARAN Carik terletak di dusun Krajan I Luas 11.500 M2 berupa tanah sawah, .<br /><br />6). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0049.7 PRSL : 00030 nama wajib pajak GANJARAN Carik terletak di dusun Krajan I Luas 10.100 M2 berupa tanah tegal dan ada gumuknya,<br /><br />7). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0080.7PRSL : 00091 nama dan alamat wajib pajak GANJARAN Kepala Kampung terletak di dusun Rowo I Luas 13.900 M2 berupa sawah,<br /><br />8). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 35.09.210.001.000-0088.7 PRSL : 00014 nama wajib pajak GANJARAN Kebayan terletak di dusun Krajan I Luas 8.900 M2 berupa tanah kering tegal,<br /><br />9). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E.09,210.001.000-0105.7 PRSL : 00145 nama wajib pajak GANJARAN Kebayan terletak di dusun Krajan I Luas 5.750 M2 beripa tanah kering tegal dan ada gumuknya,<br /><br />10). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E.09.210.001.000-0117.7 PRSL : 00125 nama wajib pajak GANJARAN Kebayan terletak di dusun Rowo I Luas 7.550 M2 berupa tanah sawah,<br /><br />11). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 3E.09.210.001.000-0139.7 PRSL : 00126 nama wajib pajak GANJARAN Kebayan terletak di dusun Rowo I Luas 6.450 M2 berupa tanah sawah:<br /><br />12). Tanah kas desa di dusun Rowo II seluas 4.750 m2 persil No.109 berupa tanah sawah akan tetapi SPPT belum ditemukan karena ada di pemungut. Di dalam buku krawangan desa atas nama MASHUDI (mantan carik terakhir 2008) dan sejak lama memang menjadi ganjaran kepala desa.<br /><br />Untuk pemanfaatan tanah kas desa (TKD) Gambiran tersebut, terdakwa DWI PURBADI selaku Kepala Desa tanpa menetapkan dalam Peraturan Desa terlebih dahulu langsung membagi hak pengelolaan tanah kas desa tersebut kepada setiap perangkat desa kecuali saksi ABD. RAHIM dan saksi JAZULI<br /><br />Dari seluruh tanah kas desa (TKD) yang merupakan bagian atau ganjaran kepala desa terdapat yang berbentuk gumuk sebanyak 4 (empat) gumuk di persil nomor 31 yang terletak di Dusun Krajan I Desa Gambiran dengan luas 2.620 da/26.200 m2,<br /><br />Pada tanggal 27 Nopember 2019, terdakwa DWI PURBADI mengadakan musyawarah desa yang bertempat di kantor desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan mengundang perangkat desa, Badan Permusyarawatan Desa (BPD), Kepala dusun, RT, RW dan beberapa tokoh masyarakat.<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6Sqb7Y5sCeT3t2cqnUcnlwoyHEY5umY48BP3WGwAr8yXH7nMV_Ckwjtdas8z09t1ecomMNY2abzPRon3xN2IxhuPsr5opfbsTEc1r-TENJILEd2jfpISvXboTIsLOgV-cVWmn9L65KGA/s640/IMG20210826124042.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6Sqb7Y5sCeT3t2cqnUcnlwoyHEY5umY48BP3WGwAr8yXH7nMV_Ckwjtdas8z09t1ecomMNY2abzPRon3xN2IxhuPsr5opfbsTEc1r-TENJILEd2jfpISvXboTIsLOgV-cVWmn9L65KGA/w640-h288/IMG20210826124042.jpg" width="640" /></a></div>Pada musyawarah desa tersebut terdakwa DWI PURBADI menyampaikan bahwa tanah ganjaran kepala desa yang merupakan bagian terdakwa yang berupa gumuk sebanyak 4 (empat) gumuk dalam persil nomor 31 yang terletak di Dusun Krajan 1 Desa Gambiran Kec Kalisat Kabupaten Jember akan diratakan untuk difungsikan sebagai tempat wisata desa:<br /><br />Selanjutnya terdakwa DWI PURBADI selaku Kepala Desa meminta saksi RAHMAT HIDAYAT selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membuat peraturan desa tentang perataan gumuk tanah kas desa sehingga kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT membuat konsep peraturan desa dengan melihat contoh peraturan desa di internet pada situs/web administrasi desa.<br /><br />Peraturan desa yang dibuat oleh saksi RAHMAT HIDAYAT hanya berisi tentang perubahan fungsi tanah kas desa yang awalnya berupa tanah tegalan dan gumuk menjadi tempat wisata,  antara lain desa wisata, kuliner, embung desa dan ruang terbuka hijau desa Gambiran, yang kemudian konsep peraturan desa tersebut diserahkan oleh saksi RAHMAT HIDAYAT kepada terdakwa DWI PURBADI.<br /><br />Selanjutnya setelah terdakwa menerima konsep peraturan desa yang dibuat oleh saksi RAHMAT HIDAYAT, kemudian terdakwa DWI PURBADI langsung meyetujuinya untuk dijadikan peraturan desa sehingga kemudian terbitlah Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2019 tentang Perataan Tanah Kas Desa Gambiran untuk digunakan sebagai Tempat Wisata Desa, Wisata Kuliner, Embung Desa dan Ruang Terbuka Hijau Desa Gambiran, -<br /><br />Dengan dasar peraturan desa tersebut kemudian terdakwa DWI PURBADI bertindak selaku pemerintah desa Gambiran melakukan kerjasama dengan saksi TUNUT SUPRIANTO untuk meratakan gumuk tanah kas desa, namun faktanya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 yang dibuat oleh saksi RAHMAT HIDAYAT dan ditandatangani oleh terdakwa DWI PURBADI tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:<br /><br />a) Substansi materi pengaturan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tidak dikonsultasikan kepada masyarakat desa,<br /><br />b) Pembahasan pembuatan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tidak melibatkan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD):<br /><br />c) Materi atau isi dari Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 hanya tentang perubahan fungsi tanah kas desa yang awalnya berupa tanah tegalan dan gumuk menjadi tempat wisata desa wisata, kuliner, embung desa dan ruang terbuka hijau desa Gambiran. Pada Peraturan desa nomor 2 tahun 2019 tersebut tidak membahas mengenai tata cara meratakan gumuk dan pemanfaatan material hasil perataan gumuk.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRmZDJDqMZPoA5weBT820m8qvrL3zf4HAuJR6ptMFkSW_AkokiBoY6ilxz5QdHOhXYm-J-S5FHvZXhJnTk6meQRHJR9qs0w5DJegsp57QglD9z69GlPwQn7YTOk9C9mgRMaDf9dEBHTyc/s1334/IMG20210923124446.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRmZDJDqMZPoA5weBT820m8qvrL3zf4HAuJR6ptMFkSW_AkokiBoY6ilxz5QdHOhXYm-J-S5FHvZXhJnTk6meQRHJR9qs0w5DJegsp57QglD9z69GlPwQn7YTOk9C9mgRMaDf9dEBHTyc/w640-h288/IMG20210923124446.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa DWI PURBADI selaku kepala desa sebelumnya sudah mengetahui jika gumuk tanah kas desa yang akan diratakan tersebut memiliki kandungan material yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual seperti halnya banyak gumuk di desa Gambiran milik warga perorangan yang materialnya seperti tanah urug, pasir gumuk, batu coral dan batu pondasi yang biasanya laku dijual. Namun terdakwa DWI PURBADI tidak mencantumkan substansi tersebut dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019:<br /><br />d) Bahwa Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tidak pernah diundangkan dalam lembaran desa, sebagaimana keterangan saksi ZAINI selaku Sekretaris Desa :<br /><br />e) Bahwa Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 seharusnya dikirim ke Bupati Jember melalui Camat untuk dievaluasi namun hal tersebut tidak dilakukan sehingga pihak Kecamatan tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tersebut dan baru mengetahui ketika diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Jember sehingga jelas sekali terlihat bahwa terdakwa DWI PURBADI membuat Peraturan Desa hanya sebagai formalitas saja.<br /><br />Pasal 14 Ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Ayat (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.<br /><br />Pasal 15 Ayat (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota,; Ayat (2) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.<br /><br />Kerjasama perataan gumuk antara terdakwa DWI PURBADI yang bertindak selaku pemerintah desa Gambiran dengan saksi TUNUT SUPRIANTO dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 4 Januari 2020 yang berisi tentang perataan lahan tanah gumuk milik kas desa seluas 2.620 da/26.200 m2? sebanyak 4 (empat) gumuk.<br /><br />Bahwa terdakwa DWI PURBADI, yang sebelumnya sudah mengetahui jika material gumuk tanah kas desa (TKD) mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual seperti halnya banyak gumuk di desa Gambiran milik warga perorangan, tidak mencantumkan substansi dari saksi TUNUT SUPRIANTO selaku pihak yang meratakan gumuk tanah kas desa (TKD) untuk memberikan kontribusi ke desa Gambiran dari hasil perataan gumuk.<br /><br />Selain itu terdakwa DWI PURBADI yang di dalam perjanjian kerjasama tersebut bertindak atas nama pemerintah desa Gambiran juga tidak mengambil keuntungan dari proses perataan gumuk sebagai pendapatan desa. Padahal gumuk yang diratakan adalah aset desa yang hasil pemanfataannya merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.<br /><br />Bahwa surat perjanjian kerjasama antara terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT SUPRIANTO tanggal 4 Januari 2020 tersebut disaksikan oleh saksi ZAENAL ABIDIN selaku ketua RT 001 Dusun Krajan I, saksi AHMAT HORIRI ROMANZAH selaku kepala dusun Krajan I, saksi SUNAR selaku LPM dan disetujui oleh saksi SURAHMAN selaku Ketua BPD.<br /><br />Namun faktanya saksi ZAENAL ABIDIN, saksi AHMAT HORIRI ROMANZAH, saksi SUNAR dan saksi SURAHMAN menerangkan jika para saksi menandatangani surat perjanjian tersebut pada hari Jum'at sekitar bulan Desember tahun 2020 pada saat terdakwa DWI PURBADI akan diperiksa pertama kali oleh Kejaksaan Negeri Jember</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinFWunPU1JYVqIc1vaEVfAqKooFZ-lk4Cx2Q5Y2iFgLNYvR40DJ1UW3_tWqy1zqnMwdJD6CTOcRoqMM3qOSb6epfaHPAicNZmGye5uKVW59UI3DrPSgZWYo6-4Nriv_GrokjdxAdrJ7Uw/s1366/IMG20210923124900.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinFWunPU1JYVqIc1vaEVfAqKooFZ-lk4Cx2Q5Y2iFgLNYvR40DJ1UW3_tWqy1zqnMwdJD6CTOcRoqMM3qOSb6epfaHPAicNZmGye5uKVW59UI3DrPSgZWYo6-4Nriv_GrokjdxAdrJ7Uw/w640-h288/IMG20210923124900.jpg" width="640" /></a></div>Dari para saksi tersebut tidak mengetahui isi dari surat perjanjian kerjasama antara terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT SUPRIANTO karena pada saat itu mereka hanya disuruh untuk tandatangan saja. Dengan demikian terlihat jelas bahwa surat perjanjian kerjasama tanggal 4 Januari 2020 yang dibuat oleh terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT SUPRIANTO merupakan rekayasa antara terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT SUPRIANTO dan dibuat dengan tujuan menguntungkan terdakwa DWI PURBADI dengan saksi TUNUT,<br /><br />Selanjutnya surat perjanjian kerjasama tersebut dijadikan dasar untuk meratakan gumuk dan menjual hasilnya tanpa memberikan kontribusi sebagai pendapatan desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa :<br />Pasal 14 ayat (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa, dan b. meningkatkan pendapatan desa.<br /><br />ayat (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut: b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan:<br /><br />ayat (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain: a. Membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa:<br /><br />b. Membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan: dan Cc. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.<br /><br />ayat (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat: para pihak yang terikat dalam perjanjian: Objek kerjasama pemanfaatan, jangka waktu: hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan, keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure): dan peninjauan pelaksanaan perjanjian.<br /><br />Selanjutnya saksi TUNUT SUPRIANTO sejak bulan Pebruari 2020 meratakan gumuk tanah kas desa yang awalnya dilakukan secara manual menggunakan palu/hammer dan tenaga manusia untuk memasukkan material gumuk ke atas dumptruk.<br /><br />Adapun material dari gumuk tanah kas desa (TKD) adalah berupa tanah urug, grogol, abu batu dan batu pondasi. Selanjutnya material gumuk tanah kas desa tersebut dijual kepada masyarakat umum di luar desa Gambiran.<br /><br />Pekerjaan meratakan gumuk tanah kas desa secara manual tersebut dilakukan oleh saksi TUNUT SUPRIANTO sampai dengan bulan Agustus 2020, kemudian hasil penjualan material gumuk tanah kas desa berupa tanah urug, grogol, abu batu dan batu pondasi yang dilakukan secara manual setiap bulannya sekitar Rp1.250.000 per bulan sehingga total selama 8 (delapan) bulan dari bulan Januari sampai Agustus 2020 adalah sebesar Rp10.000.000<br /><br />Selanjutnya pada bulan September 2020 saksi TUNUT SUPRIANTO yang saat itu juga sedang mengerjakan perataan gumuk milik warga desa Gambiran menggunakan alat berat berupa bego atau excavator, memindahkan bego atau excavator ke gumuk tanah kas desa sehingga hasil penjualan material gumuk tanah kas desa lebih banyak daripada secara manual.<br /><br />Bahwa untuk penjualan material gumuk tanah kas desa pada saat diratakan secara manual dilakukan oleh saksi TUNUT SUPRIANTO sendiri namun setelah menggunakan bego atau excavator saksi TUNUT SUPRIANTO memberikan tugas kepada saksi SURIPTO untuk melakukan pencatatan penjualan.<br /><br />Perataan gumuk tanah kas desa menggunakan alat berat berupa bego atau excavator dilakukan oleh saksi TUNUT SUPRIANTO sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, dengan hasil penjualan perbulan sebagaimana catatan dari CV. CADAS BUMI PERTIWI Sinyo Putra Material<br /><br />Sehingga total pendapatan yang diperoleh oleh saksi TUNUT SUPRIANTO sejak tanggal 01 September 2020 s/d 29 Januari 2021 dari perataan dan penjualan material gumuk tanah kas desa dengan menggunakan alat berat sebesar Rp378.470.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Bahwa saksi TUNUT SUPRIANTO hingga bulan Januari 2021 telah meratakan 1 (satu) gumuk dari 4 (empat) gumuk yang diperjanjikan dengan terdakwa DWI PURBADI selaku kepala desa dengan luas gumuk yang sudah diratakan seluas 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) sebagaimana Berita acara hasil pengukuran nomor : 46/BA.Ukur/II/2021 tanggal 17 Maret 2021 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jember.<br />Bahwa terdakwa DWI PURBADI mengetahui penjualan material gumuk tanah kas desa berupa tanah urug, grogol, abu batu dan batu pondasi yang dilakukan oleh saksi TUNUT SUPRIANTO tidak disetor ke rekening kas desa Gambiran.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQCq-9sXMnNz0x855zejPrC45hZpw4e2sNbFv768iCJfYDeUe9z-7yRGCrpbig6L_ZrT-TuRFLzgSf33XIkAK5tfusrOuCviQOVFPBTGgcBjO-LisYVWQCIs950SLCr9sXMjygNGkY_5g/s640/20210826125607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQCq-9sXMnNz0x855zejPrC45hZpw4e2sNbFv768iCJfYDeUe9z-7yRGCrpbig6L_ZrT-TuRFLzgSf33XIkAK5tfusrOuCviQOVFPBTGgcBjO-LisYVWQCIs950SLCr9sXMjygNGkY_5g/w640-h360/20210826125607.jpg" width="640" /></a>Bahwa perbuatan terdakwa DWI PURBADI bersama dengan saksi TUNUT SUPRJANTO menjual material gumuk tanah kas desa yang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa DWI PURBADI dan TUNUT SUPRIANTO serta tidak disetor ke rekening kas desa tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.<br /></div><br />Pasal 11 ayat (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<br /><br />ayat (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. sewa, b. pinjam pakai: c. kerjasama pemanfaatan: dan d. bangun guna serah atau bangun serah guna. Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.<br /><br />ayat (3) Pemnfaatan aset desa sebagaimana dimaksud apada ayat (2) ditetapkan dalam Peratursan Deas<br /><br />Pasal 14 ayat (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa: dan b. meningkatkan pendapatan desa.<br /><br />ayat (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut: b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan:<br /><br />ayat (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain: a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa,; b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, dan c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.<br /><br />ayat (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat: para pihak yang terikat dalam perjanjian, objek kerjasama pemanfaatan, jangka waktu: hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan, keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure): dan g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.<br /><br />Pasal 18 Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.<br /><br />Sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, terdakwa DWI PURBADI selaku kepala desa Gambiran tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan tanah kas desa tahun anggaran 2020.<br /><br />Dengan demikian perbuatan terdakwa DWI PURBADI sebagai Kepala Desa dalam pengelolaan tanah kas desa tidak sesuai dengan :<br /><br />1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 Kepala Desa dilarang : a. merugikan kepentingan umum: b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya: d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasz dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. :<br /><br />Pasal 77 Ayat (1) : Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.<br /><br />Ayat (2) : Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.<br /><br />2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 2 : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<br /><br />Pasal 70 Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran,; Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,; Ayat (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APB Desa, dan 2. catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan: dan C. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa DWI PURBADI sebagai kepala desa bersama-sama saksi TUNUT SUPRIANTO dalam melakukan perataan dan penjualan material gumuk tanah kas desa yang tidak disetorkan ke kas desa, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp388.470.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perneriksaan Inspesktorat Kabupaten Jember berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspesktorat Kabupaten jember Nomor : X.700/179/35.09.410/2021 tanggal 29 April 2021, terkait Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) Pada Desa Gambiran Kecamatan<br /><br />Kalisat Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020. snanaan Perbuatan Terdakwa DWI PURBADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana (Dakwaan Primair) dalam Pasal 2 Ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi ‘Tanah Gumuk’ Rp5 Juta, Kades Gambiran Kab. Jember di Vonis 1.9 Thn Penjara

Terdakwa Dwi Purbadi selaku Kepala Desa (Kades) Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember BERITA KORUPSI .CO – Mendengar kata Korupi, ...

Apakah Heri Susetyo, ST., MM "Akan Tersangka" Dalam Perkara Korupsi Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Rp1,072M?

19.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#</span><span style="font-size: large;">Heri Susetyo, ST., MM, Pengelola Teknik Proyek di  DPU CKTR (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang) Provinsi Jawa Timur dihadirkan sebagai saksi untuk 3 Terdakwa Korupsi Pekerjaan Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun tahun 2015 sebesar Rp1.7 M. Heri Susetyo, ST., MM juga kejipratan duit “haram” Rp100 juta, dr. Dita Artingtyas (Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun) Rp100 juta, Indra Budi (Konsultan Pengawas) Rp22.850.000 dan beberapa orang lainnya. Apakah akan jadi “Tersangka atau sudah selamat???”#</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcps99i19ZdJnP3BMe4CUExD4a9GncUC7FOoJO92LgsTLtdQ9qyzbRCQvA_FJwNc1BjAzpyFAh3NrtPBFemj-MYkB63l6S2vuVXa9zQwUBHtNHVZrhsULUMiAeXKRUaqIYHXK_dDl5hHY/s1334/Heri+Susetyo.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1334" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcps99i19ZdJnP3BMe4CUExD4a9GncUC7FOoJO92LgsTLtdQ9qyzbRCQvA_FJwNc1BjAzpyFAh3NrtPBFemj-MYkB63l6S2vuVXa9zQwUBHtNHVZrhsULUMiAeXKRUaqIYHXK_dDl5hHY/w640-h576/Heri+Susetyo.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Banyak kalangan masyarakat bertanya terkait proses penegakan hukum di negara hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan perkara Tindak Pidana Umum seperti Pencurian “sendal jepit” atau  Pencemaran nama baik seseorang melalui Media Sosial, mana yang lebih diutamakan dan manapula yang lebih berbahaya?<br /><br />Disatu sisi, masyarakat menyaksikan bahwa tak sedikit perkara pidana umum seperti pencurian atau kasus pencemaran nama baik seseorang melalui media sosial yang tak butuh waktu lama bagi Aparat Penegak Hukum (APH) menyeret para pelakunya ke Pengadilan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim<br /><br />Pemerintah bahkan dunia Internasional mengatakan bahwa kasus Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa. Itulah sebabnya, PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) melahirkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2003 (United Nations Convention Againnt Corruption 2003) yang kemudian ‘melahirkan’ Undang-Undang RI No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againnt Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2003). Dan kemudian ‘melahirkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korups serta Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWdh0feM6b1lo6fi6peJKTIz7vp2rOewJD50vxjZx4tPCLdtVePAks2JH5w3aNYVFINPhQqji8IogfIQGyBkyfDgwdqb6hZzeTzjJl4dP76hCobx_lD0bcCcjth4jCJgiv-rEWP7JdSz0/s640/Kab.+Madiun.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWdh0feM6b1lo6fi6peJKTIz7vp2rOewJD50vxjZx4tPCLdtVePAks2JH5w3aNYVFINPhQqji8IogfIQGyBkyfDgwdqb6hZzeTzjJl4dP76hCobx_lD0bcCcjth4jCJgiv-rEWP7JdSz0/w640-h480/Kab.+Madiun.jpg" width="640" /></a></div>Undang-Undang, Lembaga dan Peradilan untuk menangani kasus Tindak Pidana Korupsi begitu jelas dan tegas di ‘lahirkan’ oleh pemerintah. <br /><br />Anehnya, proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sepertinya  “ada pilih tebang” untuk menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat seperti dalam kasus dugaan Korupsi “Mark Up” pekerjaan proyek pembangunan gedung IGD (instalasi gawat darurat) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015 yang menelan anggaran sebesar Rp9.400.000.000 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1.715.882.622 berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : SP-537/PW13/5/2021 <br /></div><div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Anehnya lagi, sekalipun Aparat Penegak Hukum telah menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi, atau dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dan kemudian dikuatkan dengan fakta dalam persidangan, namun tak sedikit “hilang begitu saja” alias dihentikan atau di SP-3 kan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) diantaranya kasus perkara Korupsi P2SEM (Prgram Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) Pemprov Jatim tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 miliar, kasus perkara Korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan kampus UIN Malang tahun 2013 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8 miliar dan kasus Korupsi Japung (Jasa Pungut) Pemkot Surabaya untuk DPRD Surabaya tahun 2009 sebesar Rp720 juta belum lagi SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) tahun 2015 yang sempat menghebohkan masyarakat luas menjelang Pemelihan Wali Kota Surabaya pada 9 Desember 2015. Mengapa...???<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, dalam kasus perkara duggan Korupsi “Mark Up” pekerjaan proyek pembangunan gedung IGD (instalasi gawat darurat) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015, sepertinya “ada benang merah di tempat yang terang benderang tidak dan atau belum terurai” terkait keterlibatan pihak-pihak lain yang dibeberkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Kabupaten Madiun yang dibacakan di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Kamis, 19 Agustus 2019 terhadap 3 Terdakwa, yaitu Yohanes Widodo Agung Pradjoko (Terdakwa I), Alex Wibisono, ST Bin Djayadi (Terdakwa II) dan Pitoyo Karsanto Bin Minhat (Terdakwa III)<br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: Diduga Korupsi Rp1.7 M, Tiga Terdakwa Pelaksana Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Diadili <span style="color: red;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-rp1.7-m-tiga-terdakwa.html    " target="_blank">-</a><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-rp1072-m-tiga-terdakwa.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-rp1072-m-tiga-terdakwa.html</a></span><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8VQ_1E8HZ23s90BxLLCRMgsrTbWWIDw4Gi9Cw9FBNArVjwF6bT5yUXcochDdzD3ZWjejALVauqaEPz9lw6c7KPV6qjFDUPPdNCH_W_j4VZJ4nGADRpE8MwcHp9Hneqsrv5glNLWp8U40/s1334/IMG20210922102436.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8VQ_1E8HZ23s90BxLLCRMgsrTbWWIDw4Gi9Cw9FBNArVjwF6bT5yUXcochDdzD3ZWjejALVauqaEPz9lw6c7KPV6qjFDUPPdNCH_W_j4VZJ4nGADRpE8MwcHp9Hneqsrv5glNLWp8U40/w640-h288/IMG20210922102436.jpg" width="640" /></a></div>Dan “benang merah di tempat yang terang benderang” dalam perkara duggan Korupsi “Mark Up” pekerjaan proyek pembangunan gedung IGD (instalasi gawat darurat) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paru Dungus Kabupaten Madiun Tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.715.882.622 mulai terurai alias terungkap setelah kehadiran Heri Susetyo, ST., MM, selaku Pengelola Teknik Proyek di  DPU CKTR (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang) Provinsi Jawa Timur yang dihadirkan sebagai saksi untuk 3 Terdakwa dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Rabu, 22 September 2021<br /><br />Pada persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 22 September 2021) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi, salah satunya adalah Heri Susetyo, ST., MM yang dihadirkan Tim JPU Purning Dahono Putra, SH yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kab. Madiun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung IGD RS Paru Dungus Kabupaten Madiun tahun 2015 yang merugikan keuangan negara senilai Rp1.715.882.622 dengan Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko, Terdakwa II Alex Wibisono, ST Bin Djayadi dan Terdakwa III Pitoyo Karsanto Bin Minhat yang diketuai Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Asep Priyatno, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Ketiga Terdakwa. Sementara Ketiga Terdakwa mengkuti persidangan dari Rutan Kejati Jatim (Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur) Cabang Surabaya melalui Zoom karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam fakta persidangan, “benag merah” itu mulai terungkap dari keterangan saksi Heri Susetyo, ST., MM. Sebenarnya, dalam dakwaan JPU sudah dijelaksan adanya peranan Heri Susetyo, ST., MM yang menawarkan pekerjaan pembangunan Gedung IGD RS. Paru Dungus Kabupaten Madiun terhadap Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko sebelum dimulainya proses lelang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengarahkan untuk meminjam perusahaan PT Aneka Jasa Pembungan<br /><br />Keterangan saksi Heri Susetyo, ST., MM  menjawab pertanyaan JPU maupun Ketiga Majelis Hakim dipersidangan, lebih banyak menjawab tidak tau dan lupa. Namun saksi mengakui sudah mengenal Terdakwa I Yohanes Widodo Agung Pradjoko sejak tahun 2011, saat Terdakwa I mengerjakan proyek pekerjaan RS Kabupaten Madiun<br /><br />“Saya kenaal tahun 2011 saat itu (Terdakwa I) mengerjakan RS Paru Madiun,” jawab saksi.<br /><br />Saat ditanya kehadirannya pada sekitar bulan Agustus dan September 2015, saksi hanya mengaakui menghadiri rapat koordinasi perjaan RS Paru Dungus Kabupaten Madiun, namun tidak menjelaskan secara jelas terkait koordinasi dibiadang apa.<br /><br />“Koordinasi dibidang apa?,” tanya Ketua Majelis Hakim termasuk Dua anggota Majelis Hakim. Namun saksi tidak menjelaskan secara rinci.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSUOF-Q_BvJDWYPzA1kGvFXpVyMOG98twt2xib77xSvV-xF136avdv31WsAutRSUWWSkqD8Ftn0e1CRyUeL0onorpMF4RNBRTLaOdMRL7R86Bd4mzfpN3v92coWo3tMmCeKRCGWzMp4fc/s1366/IMG20210922131621.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="616" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSUOF-Q_BvJDWYPzA1kGvFXpVyMOG98twt2xib77xSvV-xF136avdv31WsAutRSUWWSkqD8Ftn0e1CRyUeL0onorpMF4RNBRTLaOdMRL7R86Bd4mzfpN3v92coWo3tMmCeKRCGWzMp4fc/w640-h288/IMG20210922131621.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Saksi mengakui, diundang setelah pekerjaan dimulai dan bukan dari awal. Dan saksi juga memberi masukan terkait terjadinya CCO (Contract Change Order) Pekerjaan Tambah Kurang karena terdapat penyesuaian antara gambar rencana dengan lokasi pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Contract Change Order (CCO) pelaksanaan pekerjaan kontruksi Nomor 027/3721/111.20/2015 tanggal 8 Agustus 2015. Dari bukti berupa dokumen yang diperlihatkan JPU kepada Majelis Hakim, tertera tandatangan saksi Heri Susetyo, ST., MM<br /><br />“Saran saya. Boleh dilakukan pekerjaan tambah kurang asalkan nol rupiah,” jawab saksi.<br /><br />Karena keterangan saksi yang terkesan berbelit-belit dan selalu menjawab tidak tau dan lupa, bahkan tidak mengakui menerima sesuatu dari kegiatan pekerjaan gedung IGD RS Paru Dungus, Ketiga Majelis Hakimpun terlihat marah, dan meminta kepada JPU untuk membuktikan dakwaan terkait duit “haram” sebesar Rp100 juta ke saksi.<br /><br />“Jaksa harus bisa buktikan uang seratu juta ke saksi, ini dakwaan jelas,” perintah Ketua Majelis Hakim<br /><br />Lalu bagimana dengan nasib Heri Susetyo, ST., MM, dalam perkara dugaan Korupsi proyek pekerjaan gedung IGD RS Paru Dungus Kab. Madiun tahun 2015 yang merugikan keuangan negara senilai Rp1.7 miliar ini? Apakah penyidik Polres Kabupaten Madiun akan menyeretnya sebagai Tersangka atau cukup sebagai penonton alias saksi??? <br /><br />Dari dakwaan JPU, terkait pihak-pihak yang kejipratan duit “haram” bukan hanya Heri Susetyo, ST., MM, melainkan masih ada dr. Dita Artinigtyas M.Kes selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang menjabat Direktur RS Paru Dungus Kab. Madiun sebesar Rp100 juta, Suratno, Amd Kep selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebesar Rp10 juta, Agus Winarto, Amd Kep selaku PPTK (Pejabat Pelakasana Tekni Pekerjaan) sebesar Rp10 juta, Rizal Muttaqin selaku Konsultan Pengawas sebesar Rp22.850.000, Indra Budi selaku Konsultan Pengawas sebesar Rp22.850.000, Ir. Wahyu Sukoco, MM selaku pengelola teknis proyek di Dinas PU CKTR Provinsi Jatim sebesar Rp50 juta dan Suwandi selaku Direktur PT. Tunggal Jaya Raya Rp207.000.000. <br /><br />Apakah penyidik Polres Kabupaten Madiun akan menyeretnya sebagai Tersangka atau cukup sebagai penonton alias saksi juga???<br /><br />Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kab. Madiun Purning Dahono Putra, SH kepada beritakorupsi.co menyampaikan, belum ada penyidikan dari Polres untuk Heri Susetyo, ST., MM. Namun Purning Dahono Putra, SH mengakui, ada penyidikan baru atas nama  Suwandi selaku Direktur PT Tunggal Jaya Raya<br /><br />“Ada atas nama Suwandi,” jawab Purning kepada beritakorupsi.co<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA9aHaRajVRG1LLJN8UqRX07wIzP1VJNNcH7o9FLulzPfYD189joYWKO7_X86AwXgPogodVqinatOKWRDLg3NcSbOotzEzo-5Zw_pEnJB91Nof1dJslZ3B643dPyY7aNet-XycpoY9H1k/s640/IMG20210819131638.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA9aHaRajVRG1LLJN8UqRX07wIzP1VJNNcH7o9FLulzPfYD189joYWKO7_X86AwXgPogodVqinatOKWRDLg3NcSbOotzEzo-5Zw_pEnJB91Nof1dJslZ3B643dPyY7aNet-XycpoY9H1k/w640-h288/IMG20210819131638.jpg" width="640" /></a></div>Yang paling menggelitik dari kasus ini adalah, yang Pertama: terkait penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Suratno. <br /><br />Dalam dakwaan JPU disebutkan, bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang didapatkan dari perhitungan dan Gambar Rencana (DED) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT. Dewi Permata Mandiri yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/1706/111.20/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan nama paket pekerjaan Belanja Modal Gedung Tempat Kerja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung IGD, Program pengadaan peningkatan sarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata, kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan, kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok. Saat itu saksi Suratno menetapkan HPS dengan Nilai Rp9.354.117.000<br /><br />Padahal, dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi: “Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); h. norma indeks; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Kemuidan yang Kedua: terkait perubahan harga satuan sebanyak 42 item yang menyebabkan nilai kontrak dari semula senilai Rp8.640.000.000 berubah menjadi Rp9.394.000.000 tanpa sepengetahuan dari konsultan pengawas maupun PPK yang mana pada saat itu para terdakwa tidak pernah membahas tentang perubahan harga satuan dalam rapat dan tidak ada berita acara rapat sebagai acuan awal dalam penyusunan CCO. <br /><br />Perubahan harga satuan yang dituangkan dalam perubahan kontrak tersebut bukan karena keadaan alam atau karena adanya kenaikan harga barang yang signifikan, akan tetapi karena keinginan para terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar<br /><br />Pertanyaannya, kalau memang PPK tidak mengetahui adanya perubahan harga satuan sebanyak 42 aitem sehingga terjadi perubahan nilai kontrak, apakah yang dipakai nilai kontrak semula yaitu Rp8.640.000.000 atau Rp9.394.000.000??? apaka PPK menandatangani doikumen adanya perubahan nilai kontrak itu? Apakah ini sebaagai “jalan penyelamatan bagi PPK???” Apakah PPK hanya sebagai penonton alias saksi dalam perkara ini?<br /><br />Kalau memang pekerjaan pembangunan gedung IGD RS Paru Dungus Kabupatena Madiun tidak sesuai dengan Kontrak sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah lebih, apakah PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pelaksana Teknik Pekerjaan), PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Konsultan Pengawas dan Panitia Pengaadaan hanya sebagai penonton alias saksi dalam perkara ini?. (Jnt)<br /><br /><span style="color: red;">Baca juga berita terkiat: Diduga Korupsi Rp1.7 M, Tiga Terdakwa Pelaksana Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-rp1072-m-tiga-terdakwa.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-rp1072-m-tiga-terdakwa.html</a></span><br /></div></div>

News Tipikor Apakah Heri Susetyo, ST., MM "Akan Tersangka" Dalam Perkara Korupsi Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Rp1,072M?

# Heri Susetyo, ST., MM, Pengelola Teknik Proyek di DPU CKTR (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang) Provinsi Jawa Timur dihadirk...

Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Di Vonis 6.6 Thn Penjara

20.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam kasus yang sama, pada tahun 2020, Empat Terdakkwa sudah di Vonis, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering (Bebas); Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (4 tahun penjara); Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (5 tahun penjara). "Adakah yang terselamtakan?"#</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD8S5hgJinBjF9j8afWsfxBPYEfCtfKwArpeK8O41uXwEWaaBp8WPZo1rlxstSNCLJBqyrhGuU8kqXTZTPzx2sv4aM87A0p7Mi_RFDUQEqfWYHj8nf6BWUVOHsf0CfWrw-ndL1eauvWBw/s1168/IMG_20210921_150434.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1168" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD8S5hgJinBjF9j8afWsfxBPYEfCtfKwArpeK8O41uXwEWaaBp8WPZo1rlxstSNCLJBqyrhGuU8kqXTZTPzx2sv4aM87A0p7Mi_RFDUQEqfWYHj8nf6BWUVOHsf0CfWrw-ndL1eauvWBw/w640-h360/IMG_20210921_150434.jpg" width="640" /></a></div>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 21 September 2021) menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa, dan Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun dan 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp300 juta Subsidair pidana kurungan selama 1 bulan tanpa membayar Uang Pengganti (UP) karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pekerjaan proyek pembangunan Pasar Manggisan Kabupaten Jember Tahun 2018 yang menelan anggaran sejumlah Rp80.014.300.000 dan merugikan keuangan negara senilai Rp1.322.825.475,71 berdasarkan Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Kedua Terdakwa ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Junckto 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut 7.6 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-pasar.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-pasar.html</a><br /><br />Baca juga: Adakah Yang “Diselamatkan” Dalam Perkara Dugaan Korupsi Rp1.3 M Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember ? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/09/adakah-yang-diselamatkan-dalam-perkara.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/09/adakah-yang-diselamatkan-dalam-perkara.html</a></span><br /><br />Hukuman pidana penjara terhada Kedua Terdakwa (Agus Salim dan Muhammad Hadi Sakti) dibacakan oleh Majelis Hakim secara Virtual di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 21 September 2021) dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing selaku anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudi Kartoko, SH., MH dan Dicky Aditya Herwindo, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa Agus Salim, yaitu Suryono Pane, SH., MH dkk serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Hadi Sakti, yakni Zainur Ridho dan Tri Sandi Wibowo serta dihadiri Tim JPU Siti Sumartianingsih dkk. Sementara Kedua Terdakwa mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Jember karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Tim Penasehat Hukum Kedua Terdakwa mengatakan akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Suranaya Jawa Timur. Alasannya, karena pertimbangan Majelis Hakim dianggap tidak layak. Hal itu dikatakan oleh Zainur Ridho selaku Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Hadi Sakti dan Suryono Pane selaku Penasehat Hukum Terdakwa Agus Salim saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br />“Banding, menurut kami tidak layak, karena Terdakwa prinsipnya hanya korban,” kata Zainur Ridho<br /><br />“Klo pertimbangan hukumnya sesat ya banding. Terdakwa langsung bilang banding,” kata Pane melalui pesan WhastApp<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn2lzC0yvFb_8Ky-Z_kYfcV_mN-6Bil9uCCOzWifr4CBB2PihefkVBDKeFQBy7qhFtRUlAD0zX3M56t8DD5dqAzvaA_RjTslD0WWI-gTo43eLtlaqT3m0GkE-9oDO3bL_kQx1FYJ2ZOqk/s1334/IMG20210921150215.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn2lzC0yvFb_8Ky-Z_kYfcV_mN-6Bil9uCCOzWifr4CBB2PihefkVBDKeFQBy7qhFtRUlAD0zX3M56t8DD5dqAzvaA_RjTslD0WWI-gTo43eLtlaqT3m0GkE-9oDO3bL_kQx1FYJ2ZOqk/w640-h288/IMG20210921150215.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;">Baca juga: Empat Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Dituntut Berbeda - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/09/empat-terdakwa-korupsi-pembangunan.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/09/empat-terdakwa-korupsi-pembangunan.html</a><br /> </span></div><div style="text-align: justify;">Dalam perkara ini, Empat Terdakwa sudah terlebih dahulu diadili dan di vonis pidana penjara pada Tahun Anggaran 2020, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering (Bebas); Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (4 tahun penjara); Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (5 tahun penjara). <br /><br />Dan pada Tahun Anggaran 2021, Kejari Kabupaten Jember barulah menyeret Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa, dan Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur.<br /><br />Jadi selama 2 Tahun Anggaran (TA 2020 – 2021), Kejari Kabupaten Jember telah menyeret 6 Tersangka/Terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya. Dari 6 terdakwa ini, 5 dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana penjara antara 4 hingga 6 tahun dan 6 tahun bulan, yaitu Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA (4 tahun penjara); Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana (6 tahun penjara) dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (5 tahun penjara); Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa (6.6 tahun penjara), dan Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa (6.6 tahun penjara), dan 1 Terdakwa dinyatakan bebas yaitu  Irawan Sugeng Widodo alias Dodik selaku Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering<br /><br />Sekalipun Kejari Kabupaten Jember telah menyeret 6 Terdakwa ke Pengadian Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dalam perkara ini, sepertinya masih meninggalkan “benang merah yang belum terurai”. Sebab masih ada dugaan keterlibatan pihak lain namun belum diseret sebagai “Tersangka”, yaitu Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam. Ada apa ???<br /><br />Belum lagi Eko Wahyu Septanto selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan) dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Sedangkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sekaligus PA (Pengguna Anggaran) sudah mendekam dalam penjara. <br /><br /><span style="color: red;">Baca juga: Dissenting opinion, Satu Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Jember Divonis Bebas, Tiga Dipenjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/09/dissenting-opinion-satu-terdakwa.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/09/dissenting-opinion-satu-terdakwa.html</a></span><br /><br />Padahal, dalam Dakwaan JPU Kejari Kab. Jember sebelumnya untuk 4 Terdakwa (Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi Enjinering, Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK/PA, Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan) telah membeberkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Kab. Jember TA 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71 berdasarkan audit BPKP  Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Yaitu mulai dari penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Penyusunan HPS bukan dilakukan oleh PPK berdasaran SK PA (Surat Keputusan Pengguna Anggaran) No. 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018, melainkan oleh Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md atas permintaan PPK/ PA yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Bupati No. 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari  2018<br /><br />Permintaan PPK untuk membuat HPS kepada Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md melalui Eko Wahyu Septanto selaku PPTK<br /><br />Selain itu Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik bersama-sama dengan M. Fariz Nurhidayat, A.Md membuat dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineering Estimate (EE) dan Gambar dengan menggunakan perusahaan CV. Menara Cipta Graha dan menandatangani dokumen penawaran tersebut seolah-olah yang menandatangani adalah saksi Pudjo Santoso</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr6ohVx_rkkxSi25cxgCWinIhS2SwYY0zRB-LnQWafmoX79F9xDM6DYC-cd6rfL0Q6727_7jsW-kyhH5by6fHqv4kkSx3WVhASqWTefVqxHqWwy6QUOtdDO6GGJsLLuR25KGGcBANgAEo/s1334/IMG20210921150145.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr6ohVx_rkkxSi25cxgCWinIhS2SwYY0zRB-LnQWafmoX79F9xDM6DYC-cd6rfL0Q6727_7jsW-kyhH5by6fHqv4kkSx3WVhASqWTefVqxHqWwy6QUOtdDO6GGJsLLuR25KGGcBANgAEo/w640-h288/IMG20210921150145.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian M. Fariz Nurhidayat, A.Md menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada Eko Wahyu Septanto selaku PPTK. Lalu Eko Wahyu Septanto membuat dokumen kelengkapan pengadaan berupa pengadaan langsung seolah-olah ada pengadaan dengan pemenang CV. Menara ipta Graha dengan nilai penawaran Rp98.700.000<br /><br />Sedangkan untuk pengawasan, M. Fariz Nurhidayat, A.Md menggunakan perusahaan CV. Mukti Design Consultant yang prosesnya juga dilakukan sama seperti perencanaan dengan penawaran senilai Rp97.250.000<br /><br />Selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/62.e.DAG/331/2918 tanggal 12 Juli 2618 untuk konsultan perencana dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender. Sedangkan untuk pengawasan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 927/SPK/62.F.DAG/331/2018 tanggal 12 Oktober 2918 dengan masa pelaksanaan 81 hari kalender.<br /><br />Kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminjam perusahaan PT. Ditaputri Waranawa kepada Agus Salim selaku Direktur untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember setelah mengetahui ULP (Unit Layanan Pengadaan) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018<br /><br />Sementara Edi Shandi Abdur Rahman, SE dengan Agus Salim adalah hubungan saudara. Dan Edi Shandi Abdur Rahman, SE bukan sebagai direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan PT. Ditaputri Waranawa.<br /><br />Selanjutnya Edi Shandi Abdur Rahman, SE memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) <br /><br />Dan PT. Ditaputri Naranawa ditetapkan sebagai pemenang lelang, yang kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara terdakwa selaku PPK dengan Agus Salim selaku Direktur utama PT. Ditaputri Waranawa dengan Nomor : 927/SPMK/94f.PDN/35.331/2918 tanggal 12 Oktober 2918.<br /><br />Dihari yang sama, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2918, PPK mengeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 927/SPMK/95f.PDN/35.331/2918 pertanggal 12 Oktober 2919 dengan masa penyelesaian 81 (delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018<br /><br />Setelah dikeluarkannya SPMK, kemudian PPK bersama dengan PT. Ditaputri Waranawa, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK, dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak<br /><br />Setelah PPK mengeluarkan SPMK, seharusnya PT. Ditaputri Waranawa langsung melaksanakan pekerjaan, namun PT. Ditaputri Waranawa tidak melakukannya. Sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2918 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13.219%.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKuMf0buGr4P_6oZzjxRFUQm2LwmRRPLB5uISAk64iPdZZZmbzzPWMKaCT3H3LbMjFWVVZde4gD8AtIZHAPgAZ_gXDpps7hylLuxmZYnJ-m5rb2lzhUx0SBgHfZpET31l-ZdxIeTNu8ZI/s1334/IMG20210921150203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKuMf0buGr4P_6oZzjxRFUQm2LwmRRPLB5uISAk64iPdZZZmbzzPWMKaCT3H3LbMjFWVVZde4gD8AtIZHAPgAZ_gXDpps7hylLuxmZYnJ-m5rb2lzhUx0SBgHfZpET31l-ZdxIeTNu8ZI/w640-h288/IMG20210921150203.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pelaksanaannya, Edi Shandi Abdur Rahman, SE merekrut Muhammad Hadi Sakti sebagai orang yang mengerjaan pekerjaan fisik Pasar Manggisan. Lalu Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminta kepada Agus Salim selaku direktur utama PT. Ditaputri Waranawa agar memberikan kuasa direktur kepada Muhammad Hadi Sakti untuk mengerjakan Pasar Manggisan dengan alasan, karena Edi Shandi Abdur Rahman, SE yang melakukan penawaran.<br /><br />Selain itu, Edi Shandi Abdur Rahman, SE berjanji kepada Agus Salim akan memberikan fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak. Sehingga kemudian Agus Salim memberikan surat kuasa direktur kepada Muhammad Hadi Sakti sebagaimana surat kuasa direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018. <br /><br />Selain itu karena Edi Shandi Abdur Rahman, SE tidak mempunyai modal, kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE mengajak Badrussalam alias Kebet untuk memberikan pinjaman modal mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan.<br /><br />Selanjutnya, untuk pekerjaan fisik di lapangan, Edi Shandi Abdur Rahman, SE tidak mengerjakan sendiri melainkan mensubkontrakkan pekerjaan pasar Manggisan kepada Arjali berupa pekerjaan pembongkaran pasar lama, Pembuangan material, pekerjaan 36 unit ruko (diluar kilometer listrik dan lampu), pekerjaan footplat dan sloof lapak.<br /><br />Sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan, M. Fariiz Nurhidayat, A.Md menyuruh Davin Adi Negoro untuk mengawasi dan membuat laporan kemajuan pekerjaan, sedangkan tandatangan Sikam dalam laporan pengawasan dilakukan oleh Edi Shandi Abdur Rahman, SE yang seolah-olah Sikam yang menandatangani laporan tersebut.<br /><br />Pertanyaannya dari dakwaan JPU ini adalah, mengapa hanya Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT Ditaputri Warnawa, dan Terdakwa Muhammad Hadi Sakti selaku Kuasa Direktur PT Ditaputri Warnawa yang diseret ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili  dihadapan Majelis Hakim ?<br /><br />Lalu apakah Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam dan Eko Wahyu Septanto selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan) serta PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) tidak terlibat dalam kasus ini ? Atau mereka sudah diwakili ke 6 Terdakwa ?<br /><br />Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI selaku Kuasa Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku Pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisan, serta dengan saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar Manggisan tahun anggaran 2018 berdasarkan surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09. 331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran,<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan KabupatenJember Jl. Kalimantan No. 82 Jember dan di Pasar Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,<br /><br />Yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut ;<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmB4FnQB3mHyIlNzSAK5IuGg5XD5z8uvWgHlwyjNNSLY2_WQwaAkjq-sf0PF5cjPUTHWIhMr_8kvsZy32syuVKxS_-kIREaJ1QGUQjXtKJTk5lFVivM2ptjfJ-uCBpAMz8kthQSMaObHI/s640/IMG20200602100721.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmB4FnQB3mHyIlNzSAK5IuGg5XD5z8uvWgHlwyjNNSLY2_WQwaAkjq-sf0PF5cjPUTHWIhMr_8kvsZy32syuVKxS_-kIREaJ1QGUQjXtKJTk5lFVivM2ptjfJ-uCBpAMz8kthQSMaObHI/w640-h362/IMG20200602100721.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jember mengadakan program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar dengan pagu anggaran Rp80.014.300.000 (delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br /><br />Kabupaten Jember tanggal 20 April 2018 dengan rincian awal : Detail Engineering Design (DED) pasar Tanjung Rp1.510.000.000,; Detail Engineering Design (DED) pasar di Kab. Jember Rp658.800.000,; Jasa konsultan pengawasan pasar Tanjung Rp400.000.000,; Jasa konsultan pengawasan 4 pasar di Kab Jember Rp445.500.000,; Konstruksi pembangunan pasar Tanjung Rp50.000.000, dan Konstruksi pcmbangunan 4 pasar di kab. Jember Rp27.000.000.000<br /><br />Selanjutnya dari pagu anggaran Rp. 80.014.300.000,- (delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku pengguna anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember nomor : 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun anggaran 2018 merubah dan memecahnya menjadi 12 paket pekerjaan pembangunan pasar diantaranya pasar Manggisan dengan pagu anggaran senilai Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus ribu rupiah). Sedangkan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 05 Juli 2018 ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) mengganti saksi EKO WAHYU SEPTANTO yang awalnya sebagai Pejabat Komitmen (PPK) menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adapun jabatan PPK dijabat sendiri oleh ANAS MA'RUF, AP., M.Si sebagaimana surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang<br /><br />Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPX), Pejabat Pengadaan<br /><br />Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran.<br />Sehingga saksi ANAS MA’RUF, AP, M.Si selaku PA yang tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa merangkap sebagai PPK;<br /><br />Setelah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE (terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengetahui Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, kemudian saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE meminjam perusahaan PT. DITAPUTRI WARANAWA kepada terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember.<br /><br />Bahwa karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa AGUS SALIM kemudian terdakwa AGUS SALIM meminjarakan perusahaannya kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE bukan sebagai direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan perusahaan tersebut. Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE membuat dokumen dan menandatangani sendiri semua dokumen penawaran di atas nama AGUS SALIM atas persetujuan terdakwa AGUS SALIM.<br /><br />Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp.7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen).<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdjCXAnV_QH1zFqcogU9fYo6Is6WfyfoG7Ze7w30jRVa8VDLcfHTofKjIvfqEOSVvZFAJehop1VqaOXZBolw9dSYL5-YoZLtYfXQ1mjcr56aVkbIGvYXJg-iVcJ9b8EI1lYJRnWYF4kDk/s640/IMG20200714114113.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdjCXAnV_QH1zFqcogU9fYo6Is6WfyfoG7Ze7w30jRVa8VDLcfHTofKjIvfqEOSVvZFAJehop1VqaOXZBolw9dSYL5-YoZLtYfXQ1mjcr56aVkbIGvYXJg-iVcJ9b8EI1lYJRnWYF4kDk/w640-h362/IMG20200714114113.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam prosesnya, PT. DITAPUTRI WARANAWA menjadi pemenang lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan sehingga kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara terdakwa AGUS SALIM selaku direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK yakni perjanjian nomor : 027/SPMK/ 94.PDN/35.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018.</div><div style="text-align: justify;"><br />Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 itu juga saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/SPMK/95f.PDN/35.331/2018 pertanggal 12 Oktober 2018 dengan masa penyelesaian 81 (delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018, dengan item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran</div><div style="text-align: justify;"><br />Setelah dikeluarkannya SPMK, saksi ANAS MA'RUF, AP selaku P'PK bersama dengan terdakwa AGUS SALIM selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA, konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) poin 18.1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari  sejakditerbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 18.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah :</div><div style="text-align: justify;"><br />a. Program mutu ; b. Organisasi kerja ; c. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan ; d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan beserta bar chart dan kurva 5 ; e. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil ; f. Network planning diagram ; g. Gantt chart (jadwal diatas harus dirinci kebutuhan volume per item pekerjaan, item tenaga, item bahan dan item peralatan) ; h. Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu setelah saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan SPMK, berdasarkan perjanjian kontrak seharusnya terdakwa AGUS SALIM selaku direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA langsung melaksanakan pekerjaan tersebut namun terdakwa AGUS SALIM tidak melakukannya sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2018 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang mana seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13,219%</div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam pelaksanaannya PT. DITAPUTRA WARANAWA dengan direktur terdakwa AGUS SALIM selaku pemenang lelang sekaligus yang menandatangani kontrak Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan seharusnya mengerjakan sendiri Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan, namun faktanya terdakwa AGUS SALIM memberikan kuasa direktur kepada saksi MUHAMMAD HADI SAKTI sebagaimana surat kuasa direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa pemberian kuasa direktur tersebut didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SALIM selaku direktur, saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE, dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dengan kesepakatan keuntungan dibagi bertiga sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkan dengan pelaksana pekerjaan di lapangan adalah saksi MUHAMMAD HADI SAKTI karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN sedang menghadapi permasalahan hukum terkait proyek di Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga kemudian terdakwa AGUS SALIM memberikan surat kuasa direktur kepada MUHAMMAD HADI SAKTI yang bukan pengurus maupun karyawan dari PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpjkuGMzEn0egDgdaQiffqPGgFzvjdfJpI4gbQQD-Z8HVjllQS1cqLShCt9bKKni6G7zUErJzQQ4uvPlMImhKARGBcrK96tnm8BtNAnFlHheJvk4k5a62LGHBkJ-mPjMcDAAQYW2utxx0/s640/IMG20200714114339.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpjkuGMzEn0egDgdaQiffqPGgFzvjdfJpI4gbQQD-Z8HVjllQS1cqLShCt9bKKni6G7zUErJzQQ4uvPlMImhKARGBcrK96tnm8BtNAnFlHheJvk4k5a62LGHBkJ-mPjMcDAAQYW2utxx0/w640-h362/IMG20200714114339.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tidak memiliki uang untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan lalu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mengajak saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk memberikan pinjaman uang sebagai modal untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM alias KEBET bersedia untuk meminjamkan uang.</div><div style="text-align: justify;"><br />Berdasarkan surat kuasa direktur tersebut kemudian saksi MUHAMMAD HADI SAKTI membuat dan membuka rekening baru nomor 76.691.2799 rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama MUHAMMAD HADI SAKTI/PT. DITAPUTRI WARANAWA dan rekening tersebut berbeda dengan rekening pada saat pendaftaran lelang yaitu nomor 0072952634003 rekening bank BJB Cabang Khusus Banten atas nama PT. DITAPUTRI WARANAWA.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 3 Desember 2018, saksi HADI SAKTI selaku kuasa Direktur mengajukan pencairan uang muka senilai Rp1.567.855.368,67 untuk penggunaan dengan rincian sebagai berikut : Pasir pasang Rp30.078.464,76; Pasir beton Rp35.296.113,15; Batu belah Rp35.556.852,15; Semen Rp153.435.119; Bata merah Rp2.289.090,90; Besi beton Rp328.266.600; Baja IWF Rp339.940.060; Penutup atap PVC Rp314.865.608,58; Atap PVC Rp227.719.138,66; Pipa PVC Rp100.418.972,43<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sehingga pada tanggal 5 Desember 2018 uang muka tersebut masuk ke rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI Nomor 76.691.2799 sebagaimana SPM Nomor 00251/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan SP2D Nomor 13276/SP2D-LS/3.06.01.01/2018.<br /><br />Namun faktanya setelah uang diterima oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI kemudian uang tersebut tidak digunakan sebagaimana pengajuan pencairan uang muka tersebut, sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan yang mana sampai minggu ke-8 atau tanggal 2 Desember 2018 pekerjaan baru mencapai 12,950% padahal seharusnya 62,120 % sehingga ada deviasi/keterlambatan pekerjaan sebesar -49,170% dari jadwal pelaksanaan sesuai dengan kurva S yang ada dalam perjanjian kontrak.<br /><br />Ketika terjadi deviasi antara realisasi pekerjaan dengan target pelaksanaan kontrak, saksi ANAS MA'RUF, AP, M.Si selaku PPK tidak pernah mengundang pelaksana pekerjaan atau pihak PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk melakukan rapat pembuktian (Show Case Meeting/SCM). Demikian pula pada saat terjadi keterlambatan progres pekerjaan saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK tidak melakukan atau memberikan peringatan atau teguran terhadap PT. DITAPUTRI WARANAWA.<br /><br />Hingga akhir masa pekerjaan tanggal 31 Desember 2018 PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagaimana hasil laporan progres pekerjaan dari saksi DAVIN ADI NEGORO dan hanya menyelesaikan progres pekerjaan 55,462 %.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7SOM-TS2WEjZPFONhjdOynuLirNdCbUbYzff5Kc0NI7Mx_CZ7A2uOOZBzx0poZucviHgGS2AKjK4yPALbUGLLNqjtrJIqaO5xia7pj3nLJ0N8mWWwHnxq3j1lZQq19kcdP61X-PxJPQU/s1334/IMG20210921150145.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7SOM-TS2WEjZPFONhjdOynuLirNdCbUbYzff5Kc0NI7Mx_CZ7A2uOOZBzx0poZucviHgGS2AKjK4yPALbUGLLNqjtrJIqaO5xia7pj3nLJ0N8mWWwHnxq3j1lZQq19kcdP61X-PxJPQU/w640-h288/IMG20210921150145.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut tidak sesuai dengan SSUK huruf C Hak dan Kewajiban Penyedia angka 44 huruf d dan e, menyatakan : huruf d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Huruf e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.<br /><br />Atas pekerjaan yang dikerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut, saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK tanpa melakukan pemeriksaan atau opname fisik dan hanya berdasar pada laporan pengawasan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO yang bukan konsultan pengawas, kemudian saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK langsung melakukan pembayaran sejumlah Rp.2.562.573.367,04  sebagaimana SPM Nomor 00349/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D Nomor 17902/SP2D-LS/3.06.01.01/2018 masuk ke rekening atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI / PT. Ditaputri Waranawa pada rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram Nomor 766912799, akan tetapi progres fisik pekerjaan di lapangan tidak seperti dalam laporan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO.<br /><br />Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi Fakultas Teknik Universitas Jember ditemukan penyimpangan selisih volume pekerjaan yang sudah dibayarkan tetapi tidak dikerjakan berdasarkan selisih dari bobot hasil pemeriksaan 64,78% dan dokumen kontrak 55,48%<br /><br />Karena pekerjaan fisik pasar Manggisan tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana kontrak, selanjutnya dilakukan addendum perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran berupa pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari dari tanggal 01 Januari 2019 sampai 19 Pebruari 2019. Namun adde?dum tersebut dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat ketentuan proses addendum pemberian kesempatan yaitu :<br /><br />Pihak atau orang yang mengajukan addendum adalah saksi HADI SAKTI yang merupakan bukan wakil sah dari PT. DITAPUTRI WARANAWA sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). Tidak adanya penelitian yang dilakukan oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK terhadap pekerjaan penyedia karena sebelumnya tidak dilakukan rapat pembuktian atau show case meeting terhadap keterlambatan pekerjaan penyedia.<br /><br />Penandatanganan addendum tidak sesuai dengan tanggal, tempat dan orang yang tertera dalam dokumen addendum, dalam dokumen addendum dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan penandatanganan di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember namun faktanya penandatanganan addendum dilakukan terpisah, yaitu saksi ANAS MA’RUF, AP., M.Si selaku PPK di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sedangkan yang tandatangan di atas terdakwa AGUS SALIM adalah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE.<br /><br />Atas dasar addendum tersebut saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE melanjutkan pekerjaan fisik pasar Manggisan hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Jember melakukan penyegelan sekitar bulan Juni 2019 karena tidak ada pemutusan kontrak oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK. Bahwa pada saat penyegelan pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut masih belum selesai pekerjaannya sesuai kontrak.<br /><br />Tidak selesainya pekerjaan pasar Manggisan tersebut dikarenakan saksi BADRUSSALAM Alias KEBET selaku pemberi pinjaman uang kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE dalam kurun waktu bulan Nopember sampai dengan Januari 2019 meminta saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa AGUS SALIM.<br /><br />Sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM Alias KEBET atas perintah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mentransfer dari rekeningnya ke terdakwa AGUS SALIM melalui rekening istrinya ntas nama DESI ARISANDI dan FITRIANTI scrta rekening anaknya ntas nama DEBBY ARLINA PUTRI dengan total sejumlah Rp.533.000.000<br /><br />Dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI setelah pencairan uang muka dan termin menggunakan uang yang seharusnya dipergunakan untuk pekerjaan fisik pasar Manggisan namun oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dipergunakan di luar pekerjaan pasar Manggisan yaitu : GUSTI WAHYU UTAMI (istri EDI SANDHY) Rp100.000.000; DIDIK MUZANNI Rp. 30.000.000;<br /><br />Perbuatan terdakwa AGUS SALIM, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisan, serta bersama dengan saksi ANAS MA’RUF, AP, M.Si selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp1.322.825.475,71 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu esapat ratus tujuh puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) sebagaimana Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020.<br /><br />Perbuatan Terdakwa AGUS SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Di Vonis 6.6 Thn Penjara

#Dalam kasus yang sama, pada tahun 2020, Empat Terdakkwa sudah di Vonis, yaitu Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT. Maksi Solusi E...

Eksepsi Ditolak, Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Lanjut Diadili

19.00 beritakorupsi 1

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRbHVR7uvgl0oGaWp2mzcyh24Y1-i_05jG-pXsh_tu-aq_-h0_nCet8CWJ2XLHwiEgLnhFUq0-s9KbobetI3VWdPmK-cbELxiORyS6LNPmqPlBav-Fqess7jYPKMsoSMlHKn8Lung3CLY/s728/IMG20210920110612-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="728" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRbHVR7uvgl0oGaWp2mzcyh24Y1-i_05jG-pXsh_tu-aq_-h0_nCet8CWJ2XLHwiEgLnhFUq0-s9KbobetI3VWdPmK-cbELxiORyS6LNPmqPlBav-Fqess7jYPKMsoSMlHKn8Lung3CLY/w640-h576/IMG20210920110612-1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Hanya tersenyum kini yang mungkin bisa aku lakukan, Walau ku tau hati sedikitpun tak bisa di bohongi, Seakan teman yang kini kurasa untuk mengalihkan, Semua yang kurasakan sebenarnya sangat menyakitkan”</i>. Ini adalah sebahagian dari lirik lagu yang berjudul Kecewa.<br /><br />Dan mungkin itulah yang dirasakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk termasuk Terdakwa sendiri, karena Eksepsi atau Keberatan atas Dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Nganjuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya (Senin, 20 September 2021)  dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Tangkap Tangan Penyidik Mabes Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat bersama 6 Terdakwa lainnya, yaitu 1. M. Izza Muhtadin (Ajudan Bupati selaku perantara);  2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Haryanto (Camat Berbek); 5. Bambang Subagio (Camat Loceret); dan 6. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro)<br /><br /><span style="color: red;"><b>Baca juga: Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Tertangkap Tangan, PH-nya Bilang Dakwaan Jaksa Tidak Jelas - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a><br /><br />Dan baca juga: Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’ - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a><br /></b></span><br />Dalam kasus perkara ini, Tim JPU sekaligus selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dkk membacakan Dakwaannya di Persidangan Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya (Senin, 30 Agustus 2021) yang mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal berlapis, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf e dan Dakwaan Kedua, Pertama Pasal 12 huruf B atau Dakwaan Kedua, Kedua Pasal 5 ayat (2) junckto Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Dakwaan Kedua Ketiga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZpcImmQG3xQgtiYN2BMVTFACkfsibkCE6yUexsGSQQQL-WZlg4cU0KBAklSdrsq5til1Ed_EYgSBv50K1waIZjNzlXDmKDbbm3AEs5-DSPyriJh6MTcP4srOA4PC1EIuRDi9FBtZFSMk/s640/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="640" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZpcImmQG3xQgtiYN2BMVTFACkfsibkCE6yUexsGSQQQL-WZlg4cU0KBAklSdrsq5til1Ed_EYgSBv50K1waIZjNzlXDmKDbbm3AEs5-DSPyriJh6MTcP4srOA4PC1EIuRDi9FBtZFSMk/w640-h434/1.jpg" width="640" /></a></div><i>Pasal 12 berbunyi:  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />Huruf e berbunyi: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</i><br /><br />Dalam dakwaan JPU terkait pasal 12 huruf e menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memaksa para Kepala Desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa untuk memberikan uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai pengkondisian dalam seleksi perangkat desa yang disampaikan  melalui  para camat untuk diteruskan dan ditujukan kepada para kepala desa dimaksud<br /><br />Ke 5 (lima) orang Kepala Desa di Kecamatan Pace yang telah melaksanakan seleksi perangkat desa tersebut terpaksa untuk memenuhi permintaan uang oleh terdakwa selaku Bupati Nganjuk terhadap kepala desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa, dengan mengumpulkan uang seluruhnya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada terdakwa melalui Duprino<br /><br />Kemudian Tim Penyelidik Bareskrim Mabes Polri yang bekerjasama dengan KPK secara berturut-turut telah mengamankan Jumali, Sadiko dan Dupriono yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengamankan Edie Satrio, Haryanto, Tri Basuki Widodo, Bambang Subagio, M. Izza Muhtadin dan Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk) untuk diserahkan kepada Penyidik Bareskrim Mabes Polri yang kemudian dilakukan penangkapan dan penyidikan pada tanggal 10 Mei 2021 terhadap Dupriono, Edie Satrio, Haryanto, Tri Basuki Widodo, Bambang Subagio, M. Izza Muhtadin dan Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivkpzjmGCy3cJkZwjOhpX7708SRRO366UPoTsrg6EnkdFp2uRPJ0Do6LA5DBU9Ed4_skoxHaepWa4q5DMWb5BqHybeNu3n5dQzjszBZ6yfU4anSNHUpKw1LNO13lKZuKM_DL0yZZXmiMU/s524/IMG20210906111842.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="236" data-original-width="524" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivkpzjmGCy3cJkZwjOhpX7708SRRO366UPoTsrg6EnkdFp2uRPJ0Do6LA5DBU9Ed4_skoxHaepWa4q5DMWb5BqHybeNu3n5dQzjszBZ6yfU4anSNHUpKw1LNO13lKZuKM_DL0yZZXmiMU/w640-h288/IMG20210906111842.jpg" width="640" /></a></div><i>Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i><br /><br />Terkait Pasal ini, dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa adanya penerimaan uang oleh terdakwa sebesar Rp692.900.000 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya bagian jumlah uang sebesar Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) melalui M. Izza Muhtadin tersebut adalah gratifikasi karena sejak uang diterima oleh terdakwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan, terdakwa tidak melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitoLbTkLomAI7B3EQ1R1iQ2sxys44xIY0_i2DqI-KFRNczqzWc2AJ-QaxmZ9sQEemOhxV9FnrTMXFGsjFSxtb3SaUpOh_0kqnYznMGGGkF7PiFje3VFY6emA34sirH9oEMmE-ilOjA89I/s640/IMG20210830120508.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitoLbTkLomAI7B3EQ1R1iQ2sxys44xIY0_i2DqI-KFRNczqzWc2AJ-QaxmZ9sQEemOhxV9FnrTMXFGsjFSxtb3SaUpOh_0kqnYznMGGGkF7PiFje3VFY6emA34sirH9oEMmE-ilOjA89I/w640-h288/IMG20210830120508.jpg" width="640" /></a></div><i>Pasal 5 ayat (2) berbunyi: Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<br /><br />Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />huruf a berbunyi: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau<br /></i><br />Terkait Pasal ini, dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) melalui M. Izza Muhtadin atau janji pemberian uang melalui Dupriono selaku Camat Pace, Edie SriJanto selaku Camat Tanjunganom, Haryanto selaku Camat Brebek, Bambang Subagio selaku Camat Loceret dan Tri Basuki Widodo selaku Mantan Camat Sukomoro dari pegawai-pegawai adalah dengan maksud supaya Terdakwa selaku Bupati Nganjuk memberikan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2021 (pengisian jabatan untuk Camat dan Kasi pada kecamatan di Kabupaten Nganjuk)<br /><br /><i>Pasal 11 yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</i><br /><br />Dalam dakwaan JPU juga menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk, yaitu pada tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa  telah memerintahkan M. Izza Muhtadin (ajudan Bupati) untuk mengumpulkan atau mengkoordinir para Camat yang wilayahnya akan melaksanakan seleksi pengisian perangkat desa yang bertempat di Pringgitan/Rumah Dinas Bupati Nganjuk di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrXr7JxCVR3CQi9cIknSAhS2psPnfnLRx3259tPhP2lZ9ud9hEpks8bijyp7vAYwFonlNz5bsbM2MtRqzWQ3-MN5a8mmhSPMr3iXlVq79En9W9nOy6TsJIhn7TUvGQI19sTebJwTBarZk/s1330/IMG20210906111858.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrXr7JxCVR3CQi9cIknSAhS2psPnfnLRx3259tPhP2lZ9ud9hEpks8bijyp7vAYwFonlNz5bsbM2MtRqzWQ3-MN5a8mmhSPMr3iXlVq79En9W9nOy6TsJIhn7TUvGQI19sTebJwTBarZk/w640-h288/IMG20210906111858.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan dengan para camat tersebut, kemudian Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk memanggil para camat satu persatu dan menanyakan tentang kondisi wilayah masing-masing Kecamatan. Kesiapan panitia seleksi perangkat desa dan selanjutnya memerintahkan kepada para Camat agar dapat mengkondisikan Kepala Desa di wilayahnya yang melakukan seleksi dalam pengisian perangkat desa agar mau mengumpulkan uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per kepala desa.<br /><br />Namun hal ini ‘dibantah’ oleh Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Ade Dharma Maryanto, A.H. Simaela dan Tis’at Afriyandi lewat Ekesepsi atau Keberatan yang dibacakan dalam persidangan (Senin, 6 September 2021) yang menyebutkan, bahwa surat dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Nganjuk kabur, tidak jelas dan tidak cermat.<br /><br />Entah dimana yang kabur dan tidak jelas serta tidak jelasnya Dakwaan Tim JPU Kejari Nganjuk. Pada hal, dalam surat dakwaan JPU yang dibacakan dalam persidangan begitu jelas dan terang benderang terkait apa yang di dakwakan atas perbuatan Terdakwa selaku Bupati Nganjuk termasuk 6 Terdakwa lainnya.<br /><br />Alasan Penasehat Hukum Terdakwa merasa kebaratan, karena dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk tidak menjelaskan perbuatan Terdakwa. Selain itu, Penasehat Hukum Terdakwa juga menyingung uang sebesar Rp629.900.000 atau atau setidak-tidaknya bagian dari jumlah uang sebesar Rp255.000.000 berada dalam brankas pribadi Terdakwa<br /><br />“Apakah itu hasil korupsi mengingat Terdakwa adalah pengusaha?,” kata Penasehat Hukum Terdakwa seusai persidangan. <br /><br />Itulah sebabnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menolak keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk termasuk 5 Terdakwa lainnya, kecuali Terdakwa M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati yang tidak mengajukan Eksepsi alias menerima Dakwaan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqSgmszsBcAjAeMoCeDZ1dTd-ntrQ5XnJ3ydhLVNwj8JmjWRKxzQJzXtKGowjia0TWxhw5XHuZjmXAwauuhtHIiOhcuJHZeflpS9psyxmodd7TUJveR0_f7Hu84YhN5hApZR29yshNhzk/s640/IMG20210906111946.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqSgmszsBcAjAeMoCeDZ1dTd-ntrQ5XnJ3ydhLVNwj8JmjWRKxzQJzXtKGowjia0TWxhw5XHuZjmXAwauuhtHIiOhcuJHZeflpS9psyxmodd7TUJveR0_f7Hu84YhN5hApZR29yshNhzk/w640-h288/IMG20210906111946.jpg" width="640" /></a></div>Penolakan Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk termasuk 5 Terdakwa lainnya, dibacakan secara Virtual (Vidio Conference) dalam persidangan diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan agend Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH (dan Eni Fauzi, SH, Dias Suroyo, SH., MH, I Gusti Ngurah Cemeng Wijaya Kesuma, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum) yang dihadiri Tim JPU Nophy Tennophero Suoth, SH., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten maupun Tim Penasehat Hukum dari masing-masing Terdakwa. Sementara Terdakwa Novi Rahman Hidhayat (dan 6 Terdakwa lainnya) mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Nganjuk karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /></div><div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Selanya adalah, bahwa Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa sudah masuk dalam pokok perkara. Sementara Dakwaan Jaksa, menyebutkan dengann jelasa Nomor Perkara, Identitas Terdakwa, Jabatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sendiri. Sehingga Majelis Hakim menyebutkan, perlu dibuktikan di persidangan<br /><br />“Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi, barang bukti dan menghadirkan Terdakwa,” ucap Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH<br /><br />“Kalau saudara mau banding, nanti sekaligus dengan berkas pokok perkara,” ucap Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH kepada Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Dan atas perintah Ketua Majelis Hakim, Tim JPU yang dihadiri Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Nganjuk Andie Wicaksono, SH., MH memohon kepada Majelis Hakim diberi waktu sepekan untuk menghadirkan saksi-saksi<br /><br />“Kami mohon waktu Satu Minggu,” jawab Andie Wicaksono, SH., MH.  (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Eksepsi Ditolak, Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Lanjut Diadili

BERITA KORUPSI .CO – “Hanya tersenyum kini yang mungkin bisa aku lakukan, Walau ku tau hati sedikitpun tak bisa di bohongi, Seakan teman yan...

BERITAKORUPSI.CO

Terbukti Korupsi ‘Tanah Gumuk’ Rp5 Juta, Kades Gambiran Kab. Jember di Vonis 1.9 Thn Penjara

Apakah Heri Susetyo, ST., MM "Akan Tersangka" Dalam Perkara Korupsi Proyek IGD RS. Paru Dungus Kab. Madiun Rp1,072M?

Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember Rp1.3 M Di Vonis 6.6 Thn Penjara

Eksepsi Ditolak, Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Lanjut Diadili

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI