BERITAKORUPSI.CO

Kasus Dugaan Korupsi 12 Paket Proyek Rehabilitasi jalan lapen (DID II) Kabupaten Sampang Rp2,9 M : Pejabat PPKom, PPTK dan Dua Swasta Diadli, Kepala Dinas PUPR Aman?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmiccYuk7jP00Gig4A5Hudr-vKmz5GBguWE-mE8Zu3SdrpJa-M863r1MRBzMMsmiDPppaMt9QobyBRf4xd4YgzSkXlgK7wKrwSMK4BK9gD6JF5paTh7DOrVLHSKymqJhFICOPNG6ROC2VXU43xqixlDXiIpuUwMAtTRKMrk-I6ZeshHY9cTfRGWLknPa8/s1280/IMG20260128120451_01.jpg" style="font-family: arial; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmiccYuk7jP00Gig4A5Hudr-vKmz5GBguWE-mE8Zu3SdrpJa-M863r1MRBzMMsmiDPppaMt9QobyBRf4xd4YgzSkXlgK7wKrwSMK4BK9gD6JF5paTh7DOrVLHSKymqJhFICOPNG6ROC2VXU43xqixlDXiIpuUwMAtTRKMrk-I6ZeshHY9cTfRGWLknPa8/w640-h360/IMG20260128120451_01.jpg" width="640" /></a>"Apakah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sampang tidak mengetahui bahwa 12 paket Proyek Rehabilitasi Jalan Lapen (DID II) dilakuka penunjukan/pengadaan langsung yang seharusnya melalui lelang  sesuai peraturan tentang pengadaan barang/jasa milik pemerinta?."</div>
<div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO —</div>
<div style="text-align: justify;">Kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi jalan lapen (DID II) di Kabupaten Sampang kembali menjadi sorotan publik. Dalam perkara yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2,9 miliar ini, empat orang diadili sebagai Terdakwa, namun posisi Kepala Dinas PUPR justru tidak tersentuh proses hukum.</div>
Ke- 4 Terdakwa tersebut yaitu Mohammad Hasan Mustofa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Sampang,; Ahmad Zahran Wiami selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta dua pihak swasta/selaku perantara yakni Slamet Iwan Supriyanto alias Yayan dan Khoirul Umam.
Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan dimuka persidangan, Rabu, 28 Januari 2026 terungkap, pada tahun 2020 terdapat 12 paket proyek rehabilitasi jalan lapen (DID II) dengan total anggaran sekitar Rp12 miliar, di mana masing-masing paket bernilai sekitar Rp1 miliar. Sesuai ketentuan, paket-paket tersebut seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme lelang.
Namun faktanya, ke-12 paket proyek tersebut justru dilakukan dengan metode penunjukan langsung hingga beberapa perusahaan kontraktor mendapat proyek pekerjaan, yang diduga telah diatur sejak awal dan menyimpang dari prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Praktik tersebut diduga kuat menjadi pintu masuk terjadinya mark up, pengondisian pemenang, serta penyimpangan pekerjaan yang berujung pada kerugian negara.
Menariknya, meski proyek berada di bawah struktur Dinas PUPR Kabupaten Sampang, hingga kini Kepala Dinas PUPR belum terseret sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana. 
Padahal, secara struktural kepala dinas memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS_JCof-kpUFw4DahHsT0Q68fSb3fb9UalMABCJ4ABo00gB1X3IQd_WLI2lCjyg52KCQITxl-ZxYiXg3OlKVyT7yFNn5K2pqGmrwfVm_cNo5CQ2tLN-KbdHo4O2oKENJDKFjL0D4EazBdFeS7M_k2AGa06WIEv-25hYkHJiewJN7r28-tZxuF_Fn_QHAY/s1280/IMG20260128111957_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS_JCof-kpUFw4DahHsT0Q68fSb3fb9UalMABCJ4ABo00gB1X3IQd_WLI2lCjyg52KCQITxl-ZxYiXg3OlKVyT7yFNn5K2pqGmrwfVm_cNo5CQ2tLN-KbdHo4O2oKENJDKFjL0D4EazBdFeS7M_k2AGa06WIEv-25hYkHJiewJN7r28-tZxuF_Fn_QHAY/w640-h360/IMG20260128111957_01.jpg" width="640" /></a></div>Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah tanggung jawab hukum hanya berhenti pada level KPA yang juga PPK, PPTK, dan pihak swasta? Ataukah aparat penegak hukum masih membuka peluang untuk mengembangkan perkara guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di level pimpinan dinas?
Apakah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sampang atau bahkan Bupati tidak mengetahui bahwa 12 paket proyek rehabilitasi jalan lapen (DID II) dianggarkan 1 miliar rupiah per paket?
<div style="text-align: justify;">Apakah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sampang tidak mengetahui bahwa 12</div>
<div style="text-align: justify;">paket proyek rehabilitasi jalan lapen (DID II) dilakuka penunjukan/pengadaan langsung yang seharusnya melalui lelang dengan beberapa prosedur tahapan sesuai peraturan pengadaan barang/jasa milik pemerinta?</div>
Masyarakat khususnya di Kabupaten Sampang kini menanti komitmen aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk membongkar perkara ini secara menyeluruh, demi memastikan penegakan hukum yang adil serta memberikan efek jera terhadap praktik korupsi di sektor infrastruktur daerah yang didanai dari hasil keringat rakyat. 
Sementara persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 28 Januari 2026 adalah agenda pembacaan surat dakwaan JPU terhadap Ke- 4 Terdakwa (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). Sementara para Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum-nya masing-masing <div style="text-align: justify;">Dalam surat dakwaan JPU diuraikan, bahwa Terdakwa MOHAMMAD HASAN MUSTOFA, S.T., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/20/ ΚΕΡ/ 434.012/ 2020 tanggal 2 Januari 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020, dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Nomor 136 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Surat Keputusan (SK) Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, S.T., M.T. selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) Saksi SLAMET IWAN SUPRIYANTO alias YAYAN selaku perantara proyek (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan Saksi KHOIRUL UMAM sebagai Wakil Direktu CV Seni Wacana selaku perantara proyek (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnaWUkuD_e1vUbgXEdvPI6d4DM11XmkbU99-S_K1gkHLSmHWX0V4i2YW7MfcpifUQ2roPHfGRd_j8hi2YBMptIlMWWHciZqXSfwX4gub4tk63_GGktywwaV_XVyoapaLcuKd4VhwgxZlcXEmnRfPjud9UVLVgTlwLEFj2KzDPhZKNGDFq0m1ztwTgKcDk/s1280/IMG20260128120425_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnaWUkuD_e1vUbgXEdvPI6d4DM11XmkbU99-S_K1gkHLSmHWX0V4i2YW7MfcpifUQ2roPHfGRd_j8hi2YBMptIlMWWHciZqXSfwX4gub4tk63_GGktywwaV_XVyoapaLcuKd4VhwgxZlcXEmnRfPjud9UVLVgTlwLEFj2KzDPhZKNGDFq0m1ztwTgKcDk/w640-h360/IMG20260128120425_01.jpg" width="640" /></a></div>Pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pad suatu waktu tertentu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kanto Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun kegiatan 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi jalan (DID II) tahun anggaran 2020. Telah melakukan yaitu secara melawan hukum Terdakwa dalam pemilihan penyedia menggunakan metode pengadaan langsung padahal nilai pagu masing-masing dari 12 (dua belas) paket pekerjaan adalah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan Harga lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) mengetahui dan menghendaki 12 paket pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut dikerjakan seolah-olah menggunakan Perusahaan/CV yang berkontrak (pihak yang meminjamkan Perusahaan/CV) Padahal dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan lain yang tidak berkontrak (pihak yang meminjam Perusahaan/CV), bekerjasama dengan Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, ST., MT. Saksi SLAMET IWAN SUPRIYANTO alias YAYAN dan Saksi KHOIRUL UMAM dengan cara merekayasa dokumen-dokumen pengadaan pemilihan peninistrasinya serta dokumen-dokumen administrasi pembayaran dan SPJ (Surat penyedia dan dokumen-dokumen kontrak beserta dokumen-dokumen kelengkapan Pertanggunjawaban Kegiatan) yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya menyebabkan pembayaran atas 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi jalan (DID II) tidak sesuai dengan nilai volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak kerja, Sehingga mengakibatkan pembayaran uang anggaran untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi pekerjaan jalan (DID II) ke luar secara tidak sah dari kas APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, bertentangan dengan: <ol><li>Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 40, Pasal 1 angka 40a, Pasal 4 huruf a.. Pasal 7 ayat (1) huruf b dan f, Pasal 11. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (3):</li><li>Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan peraturan tersebut proyek rehabilitasi jalan tidak termasuk penanganan darurat COVID-19</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Pasal 141 ayat (1), pasal 12 ayat (2).</li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 132 ayat (1);</li><li>Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 1.4 huruf c ke-2);</li><li>Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan Sumber Dana dari Dana Insentif Daerah (DID II) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 yakni Pasal 2, Pasal 3;</li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdafuotWFTRz-pbUteQGdZ4HSfm0vYmVhveoZTOBznXy9vBoJuBx8GwCxD3xkVNdSVy9LhKw6IbNAY5r82d66InvK-qJzH0BpmdOHrTvkLmrVKKFTkyuUXLXKPe_On0I-Zm6JaIs1kGuoTF4TnqbmV9oRWNPrfpczYXywD9j-oJZQGrEFRSwoFbXGMiA4/s1280/IMG20260128111944_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdafuotWFTRz-pbUteQGdZ4HSfm0vYmVhveoZTOBznXy9vBoJuBx8GwCxD3xkVNdSVy9LhKw6IbNAY5r82d66InvK-qJzH0BpmdOHrTvkLmrVKKFTkyuUXLXKPe_On0I-Zm6JaIs1kGuoTF4TnqbmV9oRWNPrfpczYXywD9j-oJZQGrEFRSwoFbXGMiA4/w640-h360/IMG20260128111944_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa memperoleh fee (imbalan uang) dari Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, S.T., M.T sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) atau orang lain yaitu Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, S.T., M.T sebesar Rp. 158.000.000 (seratus lima puluh delapan juta rupiah), Saksi SLAMET IWAN SUPRIYANTO alias YAYAN sebesar Rp. 216.054.529,35 (dua ratus enam belas juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen), Saksi KHOIRUL UMAM sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan masing-masing Direktur Perusahaan/CV yang berkontrak dengan Terdakwa dan masing-masing pelaksana yang tidak berkontrak (pihak yang meminjam perusahaan/CV),</div> Sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp2.905.212.897.42 (dua milyar sembilan empat puluh dua sen) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor Nomor ratus lima juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah PE.03.03/SR-1151/PW13/5 2/2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Desember 2024, dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2020 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang terdapat anggaran pekerjaan rehabilitasi jalan/jembatan Kabupaten Sampang yang sumber dananya dari Dana Insentif Daerah Tambahan (DID II) berdasarkan DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor 1.03.1.03.01.15.02.5.2, formulir DPPA-SKPD 2.2.1 dengan nama program Nomor 1.031.03.01.15-program penyelenggaraan Jalan dan jembatan, dengan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan nomor kegiatan 1.03.1.03.01.15.02, dengan waktu pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2020, kegiatan lokasi Kabupaten Sampang. dengan kode rekening 1.03.01.15.02.5.2.3.60.03 (Belanja Modal) dengan pagu atau harga satuan masing-masing paket pekerjaan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan total 12 (dua belas) paket pekerjaan sejumlah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) Bahwa dalam penggunaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/20/ΚΕΡ/434.012/2020 tanggal 2 Januari 2020 dan dalam pelaksanaan Belanja Modal dengan pagu atau harga satuan masing-masing paket pekerjaan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan total 12 paket pekerjaan sejumlah Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) tersebut, Terdakwa ditetapkan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Nomor 136 tahun 2020 tertanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. H.ACH HAFI, S.H selaku Pit (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuUeOSVlRdVGnKuyHC6dQ8HHgbO9UsnaRriSdKI8j9hgOjdZD72XohYSmP66a4yRMCgKKr7ZiXPYxuKMCCX64cyHAS52rS_QSkkJHRq7bhJndVSpe59O-Fns0hURRVcOuICdYJDINaEokahxRe1bMcBcdDSZ1bHgS5urZnF0NYq1VPvtM_Ener-IlwA6s/s1280/IMG20260128111957_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuUeOSVlRdVGnKuyHC6dQ8HHgbO9UsnaRriSdKI8j9hgOjdZD72XohYSmP66a4yRMCgKKr7ZiXPYxuKMCCX64cyHAS52rS_QSkkJHRq7bhJndVSpe59O-Fns0hURRVcOuICdYJDINaEokahxRe1bMcBcdDSZ1bHgS5urZnF0NYq1VPvtM_Ener-IlwA6s/w640-h360/IMG20260128111957_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas diantaranya yaitu menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa, menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), menginput e-kontrak dan mengendalikan kontrak, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan, menilai kinerja penyedia, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, dan menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Rehabilitasi/pemeliharaan JI.Labang-Noreh (DID II); pekerjaan 3. Saksi MOHAMMAD HASUN untuk mengerjakan rehabilitasi/pemeliharaan JI.Lepelle-Palenggiyan (DID II); pekerjaan 4. Saksi DARWIS untuk mengerjakan Rehabilitasi /pemeliharaan Jl.Somber-Banjar (DID II). II. Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, S.T., M.T. menghubungi beberapa pelaksana kegiatan yaitu: 1. Saksi SUKIRNO untuk mengerjakan Rehabilitasi/pemeliharaan Jl. Banjar-Somber (DID II); 2. Saksi MARZUKI untuk mengerjakan Rehabilitasi/pemeliharaan Jl. Trapang-Asemjaran (DID II); 3. Sdr SUGONDO untuk mengerjakan rehabilitasi/pemeliharaan Jl. Tobai Timur-Poreh (DID II); 4. Saksi PURIDIN untuk mengerjakan rehabilitasi/pemeliharaan Jl. Banjrasokah-Batupuro barat (DID II). III. Sedangkan Saksi SLAMET IWAN SUPRIYANTO alias YAYAN menghubungi beberapa pelaksana kegiatan yaitu: 1. Saksi H.BASROHIL untuk mengerjakan rehabilitasi/pemeliharaan Jl.Kr. Penang Oloh-Bulmated, 2. H.SULIMAN (telah meninggal dunia) selaku rehabilitasi/pemeliharaan jalan Paopale laok-lar-lar; pelaksana 3. Saksi H.NOR HASAN untuk mengerjakan Rehabilitasi/pemeliharaan JI.Kamodung-Meteng (DID II); 4. Saksi. KHOLIK Als HOLID untuk mengerjakan rehabilitasi/pemeliharaan Jl. Banjartalela Taddan (DID II). </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoioBNiVDnzX96UB6Q2l6KMR88XzBevY-JL97RF4ZPekXcy3Jby1LpeKBHnbtzCHvKqzJYdYa7WGRm4ob7I_DgCe7P7k6FlaabaB-sW81DEbOyx6ItjLNalOr9NNRAo-5h7tkHzbMnorevjeJ7gEq-QYrmAVhH9y8d7TSRJYS5HhzFLDwFqquC-YFFh60/s4160/IMG20260128112506.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoioBNiVDnzX96UB6Q2l6KMR88XzBevY-JL97RF4ZPekXcy3Jby1LpeKBHnbtzCHvKqzJYdYa7WGRm4ob7I_DgCe7P7k6FlaabaB-sW81DEbOyx6ItjLNalOr9NNRAo-5h7tkHzbMnorevjeJ7gEq-QYrmAVhH9y8d7TSRJYS5HhzFLDwFqquC-YFFh60/w640-h288/IMG20260128112506.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa
 kemudian seolah-olah dari 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi 
jalan (DID II) dikerjakan oleh pihak perusahaan yang berbadan usaha/CV, 
Terdakwa bekerjasama dengan Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, S.T., M.T., Saksi 
SLAMET IWAN SUPRIYANTO alias YAYAN, untuk mencarikan dokumen badan usaha
 (company profile) beserta perizinan yang dimiliki oleh badan usaha /CV 
yang akan digunakan sebagai penyedia (pihak-pihak yang meminjamkan 
Perusahaan/CV) dalam 12 (dua belas) paket pengadaan langsung 
rehabilitasi jalan Kerja Nomor: 15.02/02.06/SP-PPK/434.208/X/2020 
tanggal 19 Oktober 2020 mendapat pembayaran sesuai dengan nilai kontrak 
sejumlah Rp. 993.700.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta 
tujuh ratus ribu rupiah);<div style="text-align: justify;"> 6)
 CV Makmur dengan selaku Direkturnya adalah Saksi Fifin Novarina, S.T. 
untuk pekerjaan Rehabilitasi Jl. Somber-Banjar Berdasarkan Surat 
Perintah Kerja Nomor: 15.02/02.09/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 
Oktober 2020 mendapat pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah 
Rp. 995.300.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus 
ribu rupiah); 7) CV Cendana Indah dengan selaku Direkturnya 
adalah Saksi Zainollah untuk pekerjaan Rehabilitasi Jl.Kr. Penang 
Oloh-Bulmated Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 
15.02/02.07/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 mendapat 
pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 993.600.000,- 
(sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah); 8)
 CV Seni Wacana dengan selaku Direkturnya adalah atas nama Mustofa untuk
 pekerjaan Rehabilitasi Jl. Banjar Talela- Taddan berdasarkan Surat 
Perintah Kerja 15.02/02.03/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020
 mendapat pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 
995.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah); 9)
 CV Suramadu Jaya dengan selaku Direktumya adalah Saksi Moh Khoirul 
Maulidi untuk pekerjaan Rehabilitasi JI Panyepen- Baturasang berdasarkan
 Surat Perintah Kerja nomor: 15.02/02.01/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 
19 Oktober 2020 mendapat pembayaran sesuai dengan dengan nilai kontrak 
sejumlah Rp. 994.500.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta 
lima ratus ribu rupiah); 10) CV Gubis Ratas dengan selaku 
Direkturnya adalah Saksi Faradila Marta Claudia untuk pekerjaan 
Rehabilitasi Jl. Tobai Timur-Poreh Berdasarkan Surat Perintah Kerja 
Nomor: 15.02/02.12/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 
mendapat pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 
995.200.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu 
rupiah); 11) CV Rizky Abadi dengan selaku Direkturnya adalah 
Saksi Lutfan Jamilah Rehabilitasi Jl. Banjar-Somber Berdasarkan Surat 
Perintah Kerja Nomor 15.02/02.10/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 
Oktober 2020 mendapat pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah 
Rp. 994.600.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus 
ribu rupiah); 12) CV Raden Grup dengan selaku Direkturnya adalah 
Saksi Mohammad Hasun untuk pekerjaan Rehabilitasi Jl. 
Lepelle-Palenggiyan Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 
15.02/02.04/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 mendapat 
pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 994.400.000.- 
(sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). </div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiplR0lTV4Np5BTAAuaAxOFtTU6rB0b1NARO-q-F6-fETqDSl-cN8KPAVI3JlDs3AtRLT02axSerANQcWOAH1SmSxM8tONm5PZZDXBwN5duzqwbWo8GQ6hyNTs1ky2IVfjI8HbESOppd31kdr6SCCNTKk1LusUA2To47j_pyZjV8Ogr1N8ZjESqHneZJM4/s1280/IMG20260128120502_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiplR0lTV4Np5BTAAuaAxOFtTU6rB0b1NARO-q-F6-fETqDSl-cN8KPAVI3JlDs3AtRLT02axSerANQcWOAH1SmSxM8tONm5PZZDXBwN5duzqwbWo8GQ6hyNTs1ky2IVfjI8HbESOppd31kdr6SCCNTKk1LusUA2To47j_pyZjV8Ogr1N8ZjESqHneZJM4/w640-h360/IMG20260128120502_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa
 dengan tugasnya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), selanjutnya 
menyusun perencanaan pengadaan 12 (dua belas) paket pekerjaan 
rebahilitasi jalan dengan total anggaran sejumlah Rp. 12.000.000.000,- 
(dua belas milyar rupiah) tersebut dengan membuat dan menetapkan Dokumen
 Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi
 teknis, HPS dan rancangan kontrak bersama Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, 
S.T. M.T selaku PPTK dengan cara. a. Untuk dasar Perencanaan dari Hasil Survey Kondisi Jalan Kabupaten Sampang secara berkala. b. Untuk Dasar Spesifikasi Teknis tertuang dalam Rencana Kerja dan syarat teknis pekerjaan <div style="text-align: justify;">    rehabilitasi jalan (DID II) pemulihan ekonomi dampak covid 19. c. Untuk Dasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Berdasarkan Survey Harga dari 3 (tiga) Toko Material   </div><div style="text-align: justify;">    yang tertuang dalam dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan rehabilitasi jalan (DID II)</div><div style="text-align: justify;">    pemulihan ekonomi dampak covid</div><div style="text-align: justify;">d.
 Harga Perkiraan Sendiri dari paket pekerjaan 12 (dua belas) paket 
Hamabilitasi/pemeliharaan berkala jalan di Kabupaten Sampang Tahun 
Anggaran 2020 pada Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Sampang, dengan rinciaan 12 (dua belas) paket 
pekerjaan yaitu: 1) Rehabilitasi Jl. Banjar-Somber (DID II) Lokasi 
Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang-Pemulihan ekonomi dampak Covid 19 
pagu anggaran Rp1.000.000.000,00; HPS Rp.999.700.000 2) 
Rehabilitasi JI.Labang - Noreh (DID II) Lokasi Kecamatan Sreseh 
Kabupaten Sampang Pemulihan ekonomi dampak Covid 19 pagu anggaran Rp. 
1.000.000.000,00, HPS Rp.999.700.000. dan (DID II) Lokasi Kecamatan 3)
 Rehabilitasi Jl. Banjar talela Camplong Kabupaten Sampang-Pemulihan 
ekonomi dampak Covid 19 pagu anggaran Rp. 1.000.000.000,00; HPS 
Rp.999.5000.000. 4) Rehabilitasi Jl.Somber-Banjar (DID II) Lokasi
 Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang-Pemulihan ekonomi dampak Covid 
19 pagu anggaran Rp. 1.000.000.000,00; HPS Rp. 999.100.000. 5) 
Rehabilitasi Jl. Kr. Penang oloh Bulmated (DID II) Lokasi Kecamatan 
Karang Penang Kabupaten Sampang -Pemulihan ekonomi dampak Covid 19 pagu 
anggaran Rp. 1.000.000.000,00; HPS Rp. 999.500.000. 6) 
Rehabilitasi Jl. Kamodung - meteng (DID II) Lokasi Kecamatan Omben 
Kabupaten Sampang -Pemulihan ekonomi dampak Covid 19 pagu anggaran Rp. 
1.000.000.000,00;HPS Rp.999.200.000. 7) Rehabilitasi Jl. Paopale 
laok-lar lar (DID II) Lokasi Kecamatan Ketapang Kabupaten 
Sampang-Pemulihan ekonomi dampak Covid 19 pagu anggaran 
Rp.1.000.000.000,00; HPS Rp.999.700.000. 8) Rehabilitasi Jl. 
Banjrasokah-Batupuro barat (DID II) Lokasi Kecamatan Kedundung Kabupaten
 Sampang Pemulihan ekonomi dampak Covid 19, pagu anggaran Rp. 
1.000.000.000,00;HPS Rp. 999.700.000. 9) Rehabilitasi Jl. 
Trapang-Asem jaran (DID II) Lokasi Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang
 -Pemulihan ekonomi dampak Covid 19 pagu anggaran 
Rp.1.000.000.000,00;HPS Rp.999.7000.000.</div><div style="text-align: justify;"> 10)
 Rehabilitasi JI. Panyepen-Baturasang (DID II) Lokasi Kecamatan Jengrik 
Kabupaten Sampang-Pemulihan ekonomi dampak Covid 19 pagu anggaran 
Rp.1.000.000.000,00; HPS Rp.999.5000.000. 11) Rehabilitasi Jl. 
Lepelle palenggiyan (DID II) Lokasi Kecamatan Kedundung Kabupaten 
Sampang-Pemulihan ekonomi dampak Covid 19 pagu anggaran Rp. 
1.000.000.000,00; HPS Rp. 999.500.000. 12) Rehabilitasi Jl. Tobai
 timur poreh (DID II) Lokasi Kecamatan Sokobanah Kabupaten 
Sampang-Pemulihan ekonomi dampak Covid 19 pagu anggaran Rp. 
1.000.000.000,00; HPS Rp.999.500.000.</div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgolGey2ltcY7NooufIz-N__togYashHcpL81K4hylj3D4s_1Net4Bq8Ze97Gh7HID8O0ux2vE_eaJziWphJADHI74tqdioCdw4vNVWKtK4D7KPXgndM6ThHhfxEb0LvKGP5tKNo9rH2796ueNZlFA5EOO7TK_uG3gEc690_8z5hq6wLbWvlvydoXiqZiA/s1280/IMG20260128120503_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgolGey2ltcY7NooufIz-N__togYashHcpL81K4hylj3D4s_1Net4Bq8Ze97Gh7HID8O0ux2vE_eaJziWphJADHI74tqdioCdw4vNVWKtK4D7KPXgndM6ThHhfxEb0LvKGP5tKNo9rH2796ueNZlFA5EOO7TK_uG3gEc690_8z5hq6wLbWvlvydoXiqZiA/w640-h360/IMG20260128120503_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa dalam pelaksanaan 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi 
jalan (DID II) Kabupaten Sampang tersebut, bertempat di ruang kantor 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, Terdakwa 
menerima pentunjuk dan arahan berupa perintah secara lisan dari Saksi 
Ir. H. ACH HAFI, S.H selaku Pit (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Pekerjaan
 Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, Bahwa untuk 
pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung dengan melibatkan 12 (dua 
belas) pelaksana yaitu Saksi MOH. JALIL, Saksi ABD. SOMAD, Saksi MOH. 
HASUN, Saksi DARWIS, Saksi SUKIRNO, Saksi MARZUKI, Saksi PURIDIN, Saksi 
H. BASROHIL, Saksi H.NOR HASAN, Saksi KHOLIK Als HOLID, sdr SUGONDO 
sebagai pihak-pihak yang akan melaksanakan kegiatan sebagai pelaksana 
kegiatan 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi jalan, walaupun 
tidak ikut berkontrak (pihak-pihak yang meminjam perusahaan/CV). 
Bahwa untuk menindaklanjuti petunjuk dan arahan dari Saksi Ir. H. ACH 
HAFI, S.H selaku Pit (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2020, selanjutnya Terdakwa 
melakukan pemilihan penyedia untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan, 
rehabilitasi jalan dengan nilai peny masing-masing adalah 
Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dan nilal HPS diatas Rp. 
200.000.000,- (dua etode pete rupiah) Yang seharusnya Hemilihan 
penyedia menggunakan metode pelelangan/tender, namun justru pemggunakan 
metode pengadaan langsung, padahal sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Persiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan Jasa 
Pemerintah pada Pasal 38 ayat (3) disebutkan "Pengadaan Langsung 
Sebagaimana dimaksud pada ayatanya huruf b dilaksanakan untuk 
Sabang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)" dan dalam Peraturan Kepala 
Lembaga Rebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 
Pedoman pelaksanaan pemilihan penyedia disebutkan sebagai berikut: 
"Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Bahwa kemudian untuk 
melakukan pemilihan penyedia melalui proses pengadaan langsung 12 (dua 
belas) paket pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut, Terdakwa bekerjasama
 dengan Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, S.T., M.T. Saksi SLAMET IWAN 
SUPRIYANTO Alias YAYAN dan Saksi KHOIRUL UMAM untuk mengkondisikan 
terlebih dahulu para pelaksana pekerjaan yang akan melaksanakan 12 (dua 
belas) paket rehabilitasi pekerjaan jalan,</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Namun dilakukan oleh Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, ST., M.T dengan cara 
memerintahkan Saksi ARIEF BUDIYANTO, S.T selaku staff bidang jalan dan 
jembatan dan selaku Pengawas serta Tim Teknis dalam paket tersebut untuk
 membuat kelengkapan dokumen-dokumen kontrak dalam pelaksanaan pengadaan
 12 paket pekerjaan rehabilitasi jalan di Kabupaten Sampang Tahun 
Anggaran 2020 (DID II) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Sampang, dengan cara menyerahkan format file dokumen-dokumen 
pengadaan kepada Saksi ARIEF BUDIYANTO, S.T., M.T yang kemudian membuat 
dokumen-dokumen untuk masing-masing 12 (dua belas) perusahaan/CV 
penyedia,  </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEDGoOh3Ky3zcTXh3j_cVfGalrBEDhdHdRiL2tehkU3sCefdpNb_bZDlm6g7bNX09dOnkZavaLycRISld7VqUHm0wYuLR3yP6qJF_RXmy22hw7KFwqdiklO7vpQetez9idyADOt99rectNU_UZNmMTM-OqA-AjLD5gtAWy94kfcgOZufpNAe6wTpP0Z1U/s1280/IMG20260128120504_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEDGoOh3Ky3zcTXh3j_cVfGalrBEDhdHdRiL2tehkU3sCefdpNb_bZDlm6g7bNX09dOnkZavaLycRISld7VqUHm0wYuLR3yP6qJF_RXmy22hw7KFwqdiklO7vpQetez9idyADOt99rectNU_UZNmMTM-OqA-AjLD5gtAWy94kfcgOZufpNAe6wTpP0Z1U/w640-h360/IMG20260128120504_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa selanjutnya Terdakwa merekayasa dokumen-dokumen tersebut, 
seolah-olah Terdakwa yang menerbitkan dokumen undangan untuk mengambil 
dokumen-dokumen kontrak pengadaan kepada 12 (dua belas) perusahaan/CV 
sebagai pelaksana dengan rincian sebagai berikut: 1) CV. BARUNA 
untuk paket Rehabilitasi Jl. Banjrasokah-Batuporo Barat, lokasi Kec. 
Kedundung, HPS. Rp. 999.700.000,- (sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah); 2) CV. ALVIN JAYA untuk 
paket Rehabilitasi Jl. Kamodung-Meteng, Kec. Omben, HPS. Rp. 
999.200.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus 
ribu rupiah); 3) CV. AMAN KARYA untuk paket Rehabilitasi Jl. 
Paopale Laok-Lar-Lar, lokasi, Kec. Ketapang, HPS. Rp. 999.700.000,- 
(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah): 4)
 CV. KARYA MANDIRI untuk paket Rehabilitasi JI. Labang - Noreh, lokasi 
Kec. Sreseh, HPS. Rp. 999.700.000,- (sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah); 5) CV. CIPTA SARANA ABADI
 untuk paket Rehabilitasi Jl. Trapang-Asem Jaran, lokasi Kec. Banyuates,
 HPS. Rp. 999.700.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta 
tujuh ratus ribu rupiah); 6) CV. MAKMUR untuk paket Rehabilitasi 
Jl.Somber Banjar, lokasi Kec. Tambelangan, HPS. Rp. 999.100.000,- 
(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah); 7)
 CV. CENDANA INDAH untuk paket Rehabilitasi Jl. Karang penang-Bulmated, 
lokasi Kec. Karang Penang, HPS. Rp. 999.500.000,- (sembilan ratus 
sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); 8) CV. SENI
 WACANA untuk paket Rehabilitasi Jl. Banjartalela-Tadan, lokasi Kec. 
Camplong, HPS, Rp. 999.500.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan
 juta lima ratus ribu rupiah); 9) CV. SURAMADU JAYA untuk paket 
Rehabilitasi Jl. Panyepen-Baturasang. lokasi Kec. Jrengik, HPS Rp. 
999.100.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu 
rupiah); 10) CV. GUBIS RATAS untuk paket Rehabilitasi Jl tobai 
timur - poreh, lokasi Kec. Sokobanah, nilai HPS. Rp. 999.500.000,- 
(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); 11)
 CV. RIZKY ABADI untuk paket Rehabilitasi Jl. Banjar-Somber, lokasi Kec.
 Kedundung, nilai HPS Rp. 999.700.000,- (sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah); 12) CV. RADEN GRUP untuk 
paket Rehabilitasi Jl. Lepelle-Pelengyian, lokasi Kec. Kedundung, nilai 
HPS Rp. 999.500.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima 
ratus ribu rupiah).</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipEcR1ZJcv8EHPI0rDEw8aAX9BXpTxJkFdjGed-M5PEDr8QKJEpOG2szeevRGHl_8vFTmSmrlqHYqeELWj4iDof0c8H2TTKjhBxRn2k-jGyplcFg6j_z3gtU273bsjTL-KF8Xbpnswx6XlaTvBlBxk4ayLCJZM9BkmEqtnFGGb9C3myRGV0TqEnH82NbU/s1280/IMG20260128120506_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipEcR1ZJcv8EHPI0rDEw8aAX9BXpTxJkFdjGed-M5PEDr8QKJEpOG2szeevRGHl_8vFTmSmrlqHYqeELWj4iDof0c8H2TTKjhBxRn2k-jGyplcFg6j_z3gtU273bsjTL-KF8Xbpnswx6XlaTvBlBxk4ayLCJZM9BkmEqtnFGGb9C3myRGV0TqEnH82NbU/w640-h360/IMG20260128120506_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dan dari 12 bende! dokumen-dokumen pengadaan pemilihan penyedia dan 
dokumen-dokumen kontrak beserta dokumen-dokumen kelengkapan administrasi
 yang seharusnya dibuat oleh para Direktur 12 (dua belas) perusahaan /CV
 yang berkontrak, namun Saksi ARIEF BUDIYANTO, S.T selaku staff bidang 
jalan dan jembatan merekayasa dokumen-dokumen tersebut. kemudian 
diserahkan kepada Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, ST., M.T, lalu diserahkan 
kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen 
pengadaan pemilihan penyedia dan dokumen-dokumen kontrak beserta 
dokumen-dokumen kelengkapan administrasi tersebut seolah-olah telah 
melakukan kontrak kerja dengan 12 (dua belas) Direktur perusahaan/CV 
untuk pelaksanaan 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi jalan (DID
 II). Bahwa dari 12 (dua belas) Direktur perusahaan/CV yang 
berkontrak, 5 (lima) Direktur perusahaan/ CV yang menandatangani dokumen
 kontrak dan kelengkapan administrasinya di kantor Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut: 1. Saksi Moh. Khoirul Maulidi selaku Direktur CV. SURAMADU JAYA, 2. Saksi Nuri selaku Direktur CV. BARUNA, 3. Saksi Muhammad Hasun selaku Direktur CV. RADEN GRUP 4. Saksi Faradila Marta Claudia selaku Direktur CV. GUBIS RATAS 5. Saksi Lutfan Jamila selaku Direktur CV. RIZKI ABADI Sedangkan
 untuk 3 (tiga) Direktur CV lainnya tidak pernah bertanda tangan pada 
dokumen kontrak dan kelengkapan administrasinya melainkan ditanda 
tangani oleh Saksi MOH NURI selaku Direktur CV. BARUNA yaitu: 1. CV. 
ALVIN JAYA, ; 2. CV. AMAN KARYA, 3. CV. MAKMUR Sedangkan untuk 3 
(tiga) Direktur CV lainnya tidak pernah bertandatangan pada dokumen 
kontrak dan kelengkapan administrasinya melainkan ditandatangani oleh 
Saksi KHOIRUL UMAM yaitu dokumen kontrak: 1. CV. CENDANA INDAH, ; 2. CV.
 KARYA MANDIRI, 3. CV. SENI WACANA Dan untuk 1 (satu) Direktur 
lainnya tidak pernah bertanda tangan kontrak melainkan ditandatangani 
oleh Saksi Ali Ridho yaitu dokumen kontrak: 1. CV Cipta Sarana Abadi Bahwa
 Terdakwa mengetahui dari 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi 
berkala jalan di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020, 11 (sebelas) 
pekerjaan rehabilitasi berkala jalan dikerjakan oleh orang lain yang 
tidak ada dalam dokumen kontrak namun menggunakan 11 (sebelas) 
perusahaan/CV (meminjam perusahaan) dan 1 (satu) paket pekerjaan 
rehabilitasi/pemeliharaan pekerjaan dikerjakaan sendiri oleh 1 (satu) 
pelaksana yang tercantum dalam kontrak dengan menggunakan 
dokumen-dokumen pengadaan pemilihan penyedia dan dokumen-dokumen kontrak
 beserta dokumen-dokumen kelengkapan administrasi, </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtgxQOBx8AjHb61nyDTnl8WUoVvJPT8LLHtDhSpV_Ff6OliFNV2U3mTPEbWavOdEV7JxFpBpEPlu2Rhyphenhyphen6WkFHAxHL1K5Vy6f8Ef5QxaCYmyk4q3LhmRXm_cy5sM8AQkCvzcIBDPix-ubJftu__YaaNCF25-2LUHSzNdYFrYSCqyMqizCHXc5P8RDTDjds/s1280/IMG20260128120507_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtgxQOBx8AjHb61nyDTnl8WUoVvJPT8LLHtDhSpV_Ff6OliFNV2U3mTPEbWavOdEV7JxFpBpEPlu2Rhyphenhyphen6WkFHAxHL1K5Vy6f8Ef5QxaCYmyk4q3LhmRXm_cy5sM8AQkCvzcIBDPix-ubJftu__YaaNCF25-2LUHSzNdYFrYSCqyMqizCHXc5P8RDTDjds/w640-h360/IMG20260128120507_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa
 bersama dengan Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, ST M.T., merekayasa dokumen 
tersebut yang seharusnya dibuat oleh para Direktur 12 (dua belas) 
perusahaan/CV yang berkontrak dan menghendaki dengan menandatangani 
dokumen-dokumen tersebut untuk ran 2020 pada Bidang Jalan dan Jembatan 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang seolah-paket 
pekerjaan 12 (dua belas) paket rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan 
di Kabupaten Sampang Tahun Anggaolah tertuang dalam dokumen-dokumen 
kontrak kerja beserta dokumen kelengkapan administrasinya dengan rincian
 sebagai berikut: 1)
 Rehabilitasi Jl. Banjrasokah-Batuporo Barat Berdasarkan Surat Perintah 
Kerja Nomor: 15.02/02.11/SP-PPK/434 208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 
selaku penyedia adalah CV Baruna alamat JI H. Agus Salim Sampang dengan 
selaku Direktur Saksi Moh Nuri dengan nilai kontrak Rp. 994.300.000,- 
(sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) waktu 
pelaksanaan 19 Oktober 17 Desember 2020 (60 Hari Kalender) sesuai SPMK 
Nomor: 15:11/02.06/SPMK-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 
Lokasi di Kec Kedungdung: 2) Rehabilitasi Jl. Kamondung-Meteng 
Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 15.02/02.05/SP-PPK/434.208/X/2020
 tanggal 19 Oktober 2020 selaku penyedia adalah CV Alvin Jaya alamat 
Desa Panggung Kab Sampang dengan selaku Direktur Saksi Moh Tasan dengan 
nilai kontrak Rp. 993.900.000,-(sembilan ratus sembilan puluh tiga juta 
sembilan ratus ribu rupiah) waktu pelaksanaan 19 Oktober-17 Desember 
2020 (60 Hari Kalender) sesuai SPMK nomor: 
15.02/02.05/SPMK-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Lokasi di 
Kec Omben; 3) Rehabilitasi Jl. Paopale Laok-Lar-Lar berdasarkan 
Surat Perintah Kerja Nomor: 15.02/02.02/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19
 Oktober 2020 selaku Penyedia CV Aman Karya alamat Perum Puri Matahari 
Blok G/B Sampang dengan selaku Direktur Saksi Hamdan dengan nilai 
kontrak Rp. 993.200.000,-(sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua 
ratus ribu rupiah) waktu pelaksanaan sesuai SPMK nomor: 
15.02/02.02/SPMK-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020Lokasi di Kec
 Ketapang: 4) Rehabilitasi Jl. Labang-Noreh Berdasarkan Surat 
Perintah Kerja Nomor: 15.02/02.08/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 
Oktober 2020 selaku penyedia adalah CV Karya Mandiri alamat Ji Kusuma 
Bangsa Kab Sampang Makkiyah dengan nilai kontrak Rp. dengan selaku 
Direktur Saksi 994.200.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta 
dua ratus ribu rupiah) waktu pelaksanaan 19 Oktober - 17 Desember 2020 
(60 Hari Kalender) sesuai SPMK nomor: 
15.02/02.08/SPMK-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Lokasi di 
Kec Sreseh, 5) Rehabilitasi Jl. Trapang-Asem Jaran Berdasarkan 
Surat Perintah Kerja Nomor: 15.02/02.06/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19
 Oktober 2020 selaku penyedia adalah CV Cipta Sarana Abadi alamat Ds 
Asem Jaran Kec Banyuates Kab Sampang dengan selaku Direktur Saksi Samsul
 Arifin dengan nilai kontrak Rp. 993.700.000,- (sembilan ratus sembilan 
puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) waktu pelaksanaan 19 Oktober-17
 Desember 2020 (60 Hari SPMK nomor: 15.02/02.06/SPMK-Nomor Kalender) 
sesuai PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Lokasi di Kec 
Banyuates;</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEh3XAw0apdN0JkOjLq9YmfL6xR8DGWVIjvgALVvZ34NiqdjdBeJ1uVcGyaBa2R3YbixQxnX5DJSMLVn-Ar9ojnTYV44qAT7uJn71EOGcNsSuDyvdUhOwYajRAmAo-mjKEfqG82noJGVeZroImtOERJjeYkyfcw2PVCEQL1-YT5TBjFsT16QYfWCZEJVU/s1280/IMG20260128120512_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEh3XAw0apdN0JkOjLq9YmfL6xR8DGWVIjvgALVvZ34NiqdjdBeJ1uVcGyaBa2R3YbixQxnX5DJSMLVn-Ar9ojnTYV44qAT7uJn71EOGcNsSuDyvdUhOwYajRAmAo-mjKEfqG82noJGVeZroImtOERJjeYkyfcw2PVCEQL1-YT5TBjFsT16QYfWCZEJVU/w640-h360/IMG20260128120512_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">6) Rehabilitasi Jl. Somber-Banjar Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 15.02/02.09/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 selaku penyedia adalah CV Makmur alamat JI Imam Bonjol No 28 A Sampang dengan selaku Direktur Saksi Fifin Novarina, S.T. dengan nilai kontrak Rp. 995.300.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) waktu pelaksanaan 19 Oktober-17 Desember 2020 (60 Hari Kalender) sesuai SPMK nomor: 15.02/02.09/SPMK-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Lokasi di Kec Kedungdung;</div> 7) Rehabilitasi Jl.Kr.Penang Oloh-Bulmated Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 15.02/02.07/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 selaku penyedia CV Cendana Indah alamat JI H Abdullah Sampang dengan selaku Direktur Saksi Zainollah adalah dengan nilai kontrak Rp. 993.600.000,-(sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) waktu pelaksanaan sesuai SPMK nomor: 15.02/02.07/SPMK-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Lokasi di Kec Karang Penang 8) Rehabilitasi Jl. Banjar Talela Taddan berdasarkan Surat Perintah Kerja 15.02/02.03/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 selaku penyedia adalah CV Seni Wacana alamat JI H. Abdullah Desa Gunung Medah Kab Sampang dengan selaku selaku Direktur Saksi Mustofa dengan nilai kontrak Rp. 995.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) waktu pelaksanaan 19 Oktober-17 Desember 2020 (60 Hari Kalender) sesuai SPMK nomor 15.02/02/03/SPMK-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020Lokasi di Kec Camplong: <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCzhYgMlr73DbnMkDmmSQq-VTNKRMPKF3fbRPwyxoqsoydDPUDjwDorNqmC3BGzYQJlEBCUrDqXcFLx5A9U90b_KMXnH5UYzy-3WVNrDUZQPz5hROgpaJCcL-Pw_aOGSrqSXdKO27uOnsTCoOjaitswLv8cASjtuneH2nPcOMeKlS8nXQtKYSemFA3TpY/s1280/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCzhYgMlr73DbnMkDmmSQq-VTNKRMPKF3fbRPwyxoqsoydDPUDjwDorNqmC3BGzYQJlEBCUrDqXcFLx5A9U90b_KMXnH5UYzy-3WVNrDUZQPz5hROgpaJCcL-Pw_aOGSrqSXdKO27uOnsTCoOjaitswLv8cASjtuneH2nPcOMeKlS8nXQtKYSemFA3TpY/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>9) Rehabilitasi Jl. Kerja nomor: 15.02/02 01/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 selaku Dengan selaku Direktur Saksi Moh Khoirul Maulidi dengan nilai kontrak Rp. penyedia CV Suramadu Java alamat JI Asem Kerep Pengarengan Sampang 994.500.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) waktu pelaksanaan mulai tanggal 19 Oktober 17 Desember 2020 (60 Hari Kalender) sesuai SPMK nomor: 15.02/02.01/SPMK-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 lokasi di Kec Jrengik. 10) Rehabilitasi Jl. Tobai Timur-Poreh Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 15.02/02.12/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 selaku penyedia adalah CV Gubis Ratas alamat Serong Permai No 3 Sampang dengan selaku Direktur Saksi Faradila Marta Claudia dengan nilai kontrak Rp.995.200.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) waktu pelaksanaan 19 Oktober-17 Desember 2020 (60 Hari Kalender) sesuai SPMK Nomor: 15.02/02.12/SPMK-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Lokasi di Kec Sokohbanah; 11) Rehabilitasi Jl. Banjar-Somber Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 15.02/02.10/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 selaku penyedia CV Rizky Abadi alamat Ds Muktesareh Kec Kedundung Kab Sampang dengan selaku selaku Direktur Saksi Lutfan Jamilah adalah dengan nilai kontrak Rp. 994.600.000,- (sembilan ratus sembilan empat juta enam ratus ribu rupiah) waktu pelaksanaan 19 Oktober 17 Desember 2020 (60 Hari Kalender) sesuai SPMK nomor: 15.02/02.10/SPMK-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Lokasi di Kec Kedungdung, 12) Rehabilitasi Jl. Lepelle-Palenggiyan Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 15.02/02.04/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 selaku penyedia adalah CV Raden Grup alamat Serong Permai II Blok B no 32 Kab Sampang dengan selaku Direktur Saksi Mohhammad Hasun dengan nilai kontrak Rp. 994.400.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) waktu pelaksanaan 19 Oktober-17 Desember 2020 (60 Hari Kalender) sesuai SPMK nomor: 15.02/02.04/SPMK-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGwgGGLponVnpqCVZb4GeDsASj8ly1HSFKo4OqXJuLWwCUHT6B4Yl4gJv8z4TFgwekDc26-C-CnT7cDsyPHr_N0qCVbYVordg3hTdNsiPRY_tzIywd2vuiLj4pVtSImh5pAvzyr1hXQVG-RFRrF-WQKy7H0oTaIM5v-rmgmXRpDBrqkeQ12DZxYsRuyCQ/s1280/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGwgGGLponVnpqCVZb4GeDsASj8ly1HSFKo4OqXJuLWwCUHT6B4Yl4gJv8z4TFgwekDc26-C-CnT7cDsyPHr_N0qCVbYVordg3hTdNsiPRY_tzIywd2vuiLj4pVtSImh5pAvzyr1hXQVG-RFRrF-WQKy7H0oTaIM5v-rmgmXRpDBrqkeQ12DZxYsRuyCQ/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Lokasi di Kec Robatal; dengan masing-masing item pekerjaan dalam pengadaan langsung 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 (DID II) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang yaitu Pekerjaan Lapen, Pekerjaan Saluran, Pekerjaan Penahan Tanah, padahal dalam pelaksanaan pekerjaan 12 (dua belas) paket pengadaan langsung rehabilitasi jalan (DID II) Kabupaten Sampang, telah merekayasa dokumen-dokumen pengadaan pemilihan penyedia dan dokumen-dokumen kontrak beserta dokumen-dokumen kelengkapan administrasinya sehingga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan yang tidak ada dalam dokumen kontrak kerja, kerja kecuali 1 (satu) pekerjaan rehabilitasi Jl. Lapele-Palenggiyan yang dikerjakan oleh Saksi Mohammad Hasun sendiri selaku Direktur CV Raden Grup, dengan rincian sebagai berikut: 1) Saksi Puridin melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jl. Banjrasokah-Batupuro dengan meminjam perusahaan CV. Baruna; 2) Saksi Nor Hasan melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jl. Kamodung-Meteng dengan meminjam perusahaan CV. Alfin Jaya; 3) Sulaiman (telah meninggal dunia) melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jl. Paopale laok - lar-lar dengan meminjam perusahaan CV. Aman Karya. 4) Saksi Somad melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jl. Labang-Noreh dengan meminjam perusahaan CV. Karya Mandiri yang digunakan dalam kontrak paket pekerjaan tersebut; 5) Saksi H. Marzuki melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jl. Terapang-Asem Jaran dengan meminjam perusahaan CV Cipta Sarana Abadi: 6) Saksi H Darwis melaksanakan pekerjaan rehabilitasi JI. Somber-Banjar dengan meminjam perusahaan CV. Makmur, 7) Saksi H. Basrohil melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jl. Karangpenang-Bulmated dengan meminjam perusahaan CV Cendana Indah: Als Holid melaksanakan pekerjaan 8) Saksi Kholik rehabilitasi Jl. Banjar Talela-Taddan dengan meminjam perusahaan CV. Seni Wacana; 9) Saksi Moh Jalil melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jl. Panyepen-Baturasang dengan meminjam perusahaan CV. SURAMADU JAYA 10) Sar Sugondo melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jl. Tobai Timur-Poreh Sdigan menggunakan CV. Gubis Ratas Direktur CV Gubis Ratas yaitu Saksi Faradila Marta Claudia adalah istri dari Sdr.Sugondo); 11) Saksi Sukino melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jl. Banjar-Somber dengan meminjam perusahaan CV. Rizki Abadi,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEw99awhNABySxDSFFo4DSpj7PWsPt-b9DrntFl1cdKkBA8mJ8ZfsGdW-xbjz5H5M42ON4T1vjwvG87zdnnfqg6yukOdQnT2bTehMmI7gN4VIeK4ld73ClnXRJ0CPd1yvE62xO44AJfZiht5nRIpLitGrkttUgHn3TYEtMEKzOzWk6Bq60B-SJE1Wm-Gk/s1280/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEw99awhNABySxDSFFo4DSpj7PWsPt-b9DrntFl1cdKkBA8mJ8ZfsGdW-xbjz5H5M42ON4T1vjwvG87zdnnfqg6yukOdQnT2bTehMmI7gN4VIeK4ld73ClnXRJ0CPd1yvE62xO44AJfZiht5nRIpLitGrkttUgHn3TYEtMEKzOzWk6Bq60B-SJE1Wm-Gk/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, S.T., M.T dan selanjutnya Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, S.T. M.T. memerintahkan Saksi DIANA AGUSTIN selaku Staf Administrasi untuk merekayasa dokumen-dokumen pengadaan pemilihan penyedia dan dokumen-dokumen kontrak beserta Dokumen-dokumen kelengkapan administrasinya seperti membuat dokumen kelengkapan pencairan pembayaran anggaran 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi/pemeiliharaan jalan yang seharusnya dibuat oleh penyedia yang berkontrak, mulai dari pencairan uang muka, Termin Pertama dan Jaminan Pemeliharaan untuk kelengkapan pencairan pembayaran dokumen-dokumen tersebut antara lain ; 1) Daftar Penambahan Aset Tetap: 2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan jasa; 3) Surat Pernyataan tanggungjawab kelengkapan bukti pendukung SPJ;- 4) Surat Pernyataan Verifikasi; 5) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen; 6) Penelitian kelengkapan dokumen SPP; 7) Kwitansi, Bukti Pembayaran atau Formulir PK 19, 8) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif; 9) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Prestasi Pekerjaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama di lapangan; 10) Berita Acara Pemeriksaan untuk serah terima hasil pekerjaan 1 (PHO) 11),; 11. Berita Acara Pemeriksaan untuk serah terima hasil pekerjaan 1 (PHO). 12)Surat Pernyataan Pemotongan Pemotongan Pajak. Dan setelah dokumen kelengkapan pencairan pembayaran yang seharusnya dibuat oleh penyedia yang berkontrak itu dibuat oleh Saksi DIANA AGUSTIN dalam bentuk hardcopy (sudah tercetak) setelah itu Saksi ALI RIDO, Saksi MOH. JALIL, Saksi SLAMET IWAN SUPRIYANTO alias YAYAN datang ke Saksi ARIEF BUDIYANTO, S.T dan Saksi DIANA AGUSTIN untuk mengambil dokumen yang akan di tandatangani oleh masing-masing Direktur Perusahaan/CV, setelah dokumen di tandatangani oleh masing-masing 12 (dua belas) Direktur Perusahaan/CV lalu diserahkan kembali ke Saksi ARIEF BUDIYANTO, S.T dan Saksi DIANA AGUSTIN dan setelah dokumen sudah lengkap sudah terjilid dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, S.T., M.T  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNHoMhjtR3nJaWOqfeGGV-Wq3ljmSNX534R0zH7Dvmsls_HbQUERrAr8nGSXgH9mtLV9RRzdZCcIYGEU7TlNBxMX0APxy-1HbH9A_Qo9_Wl3vIm_1Jy2aGHJwNS609lYUF9ifWRR3P9cOVuyqKbzoQNwnBX6heglLAd82uNtObWW5t5nG3rYwYwb4VIuE/s1280/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNHoMhjtR3nJaWOqfeGGV-Wq3ljmSNX534R0zH7Dvmsls_HbQUERrAr8nGSXgH9mtLV9RRzdZCcIYGEU7TlNBxMX0APxy-1HbH9A_Qo9_Wl3vIm_1Jy2aGHJwNS609lYUF9ifWRR3P9cOVuyqKbzoQNwnBX6heglLAd82uNtObWW5t5nG3rYwYwb4VIuE/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Dan kemudian oleh Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, S.T., M.T diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani sebagai syarat kelengkapan pencairan pembayaran 12 (dua belas) paket kegiatan rehabilitasi jalan (DID II), padahal Terdakwa mengetahui dalam pelaksanaan pekerjaan 12 (dua belas) paket pengadaan langsung rehabilitasi jalan (DID II) Kabupaten Sampang. Terdakwa telah merekayasa dokumen-dokumen pengadaan pemilihan penyedia dan dokumen-dokumen kontrak beserta dokumen-dokumen kelengkapan administrasinya sehingga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dikerjakan oleh pihak-pihak yang meminjam perusaahaan/CV yang tidak ada dalam dokumen kontrak kerja. Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangan syarat kelengkapan pencairan Terdakwa mengetahui dalam pelaksanaan pekerjaan 12 (dua belas) paket Pembayaran pengadaan langsung rehabilitasi jalan (DID II) Kabupaten Sampang, kemudian encairan dokumen-dokumen pengadaan administrasinya sehingga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya Dan dan dokumen-dokumena konteks bouai dengkumen-dokumen kelengkapan dikerjakan oleh pihak-pihak yang meminjam perusahaan/CV yang tidak ada dikam dokumen kontrak kerja, menyebabkan pembayaran atas 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi jalan (DIDII) tidak sesuai dengan nilai volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak kerja, sehingga mengakibatkan pembayaran dang anggaran untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi pekerjaan jalan (DID II) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, kepada ke luar secara tidak sah dari kas APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Perusahaan/CV selaku pihak yang meminjamkan Perusahaan/CV dan yang berkontrak dengan rincian sebagai berikut: 1) CV Baruna dengan selaku Direkturnya adalah Saksi Muh Nuri untuk pekerjaan Rehabilitasi Jl. Banjrasokah-Batuporo Barat Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 15.02/02.11/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. mendapat pembayaran sesuai 994.300.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah); 2) CV Alvin Jaya dengan selaku Direkturnya adalah Saksi Moh Tasan untuk pekerjaan Rehabilitasi Jl. Kamondung-Meteng Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 15.02/02.05/SP-PPK/434 208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. mendapat pembayaran sesuai 993.900.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkR4Ohv8tqdOceSfcUBphUpyM2uMRRe5SIUua0807IeA1Sywt00m7YEz7g5QNx8ZQPeU-D7EA7QySCq-7uIDLXNNyCQQ7zcanqxgFZZ8yGrx63BUOe6zRCcjG-c1e13daeYGFphyyo-rNcrVH4C0TY5BeVWePzRajanPZiRwe49WmzX09fZgoDz-Z1YiY/s1280/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkR4Ohv8tqdOceSfcUBphUpyM2uMRRe5SIUua0807IeA1Sywt00m7YEz7g5QNx8ZQPeU-D7EA7QySCq-7uIDLXNNyCQQ7zcanqxgFZZ8yGrx63BUOe6zRCcjG-c1e13daeYGFphyyo-rNcrVH4C0TY5BeVWePzRajanPZiRwe49WmzX09fZgoDz-Z1YiY/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>3) CV Aman Karya dengan selaku Direkturnya adalah Saksi Hamda untuk pekerjaan Rehabilitasi Jl. Paopale Laok-Lar-Lar berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 15.02/02.02/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. mendapat pembayaran sesuai 804.492.000,- (delapan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); 4) CV Karya Mandiri dengan selaku Direkturnya adalah Saksi Makkiyah untuk pekerjaan Rehabilitasi Jl. Labang-Noreh Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 15.02/02.08/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 mendapat pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 994.200.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah); 5) CV Cipta Sarana Abadi dengan selaku Direkturnya adalah Saksi Samsul Arifin untuk pekerjaan Rehabilitasi Jl. Trapang-Asem Jaran Berdasarkan Surat Perintah   </div><div style="text-align: justify;">Bahwa dari pembayaran kepada 12 (dua belas) penyedia rehabilitasi jalan sesuai dengan nilai kontrak sejumlah tersebut diatas, dari 7 (tujuh) perusahaan/CV penyedia rehabilitasi jalan yang berkontrak (pihak yang meminjankan perusahaan/CV), kemudian pembayarannya dicairkan oleh Saksi SLAMET IWAN SUPRIYANTO AIS YAYAN bekerjasama dengan Saksi KHOIRUL UMAM dan Saksi MOH NURI membantu mengurus termin pembayaran CV. SENI WACANA, CV. ALVIN JAYA, CV.AMAN KARYA, CV CENDANA INDAH, CV. KARYA MANDIRI dan CV. MAKMUR dan CV BARUNA, yang selanjutnya hasil penarikan tunai pembayaran pekerjaan tersebut diserahkan kepada Saksi SLAMET IWAN SUPRIYANTO AIS YAYAN untuk diserahkan kepada masing-masing pelaksana pekerjaan (pihak yang meminjam perusahaan/CV) dengan rincian sebagai berikut: <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG9n12d1W6xYXSVv-k6RMq-H5q1OL-nuv61pmR6PLJDlXluDy0obUnA23n0OHKp7hsPGNVdta5ZhEnrKtJ1H9xICfmmRDbAPbp0eJjbD-_qutzeZq4fpv9fvoiRGxN0hYhUEyrVf734HFLAsUjbcsRTxsCUzgxFBJZ3EUlbZMmO_yRcZcZt1hbLSBYqIw/s1600/9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG9n12d1W6xYXSVv-k6RMq-H5q1OL-nuv61pmR6PLJDlXluDy0obUnA23n0OHKp7hsPGNVdta5ZhEnrKtJ1H9xICfmmRDbAPbp0eJjbD-_qutzeZq4fpv9fvoiRGxN0hYhUEyrVf734HFLAsUjbcsRTxsCUzgxFBJZ3EUlbZMmO_yRcZcZt1hbLSBYqIw/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>1. Saksi Kholik alias Holid selaku Pelaksana pekerjaan atas nama CV. SENI WACANA sejumlah Rp. 664.000.000,- (enam ratus enam puluh empat juta dengan nilai kontrak sejumlah Rp. rupiah) dari pembayaran sesuai 995.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah). 2. Saksi H. Puridin selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama CV. BARUNA sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 994.300.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). 3. Saksi Nor Hasan selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama CV ALVIN JAYA sejumlah Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 993.900.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). 4. Suliman (telah meninggal dunia) selaku Pelaksana Pekerjaan atas nama CV AMAN KARYA dari pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah sejumlah Rp. 804.492.000,- (delapan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). 5. Saksi Basrohil selaku Pelaksana pekerjaan atas nama CV CENDANA INDAH sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 993.600.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). 6. Saksi Abd Somad selaku Pelaksana pekerjaan atas nama CV KARYA MANDIRI sejumlah Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 994.200.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). 7. Saksi H.Darwis selaku pelaksana pekerjaan atas nama CV MAKMUR sejumlah Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dari pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 995.300.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa sedangkan 5 (lima) pelaksana yang meminjam Perusahaan atas nama Perusahaan/CV lainnya dengan rincian sebagai berikut: 1. Saksi Moh Jalil selaku pelaksana pekerjaan atas nama CV Suramadu menerima sejumlah Rp. 946.425.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pembayaran pencairan sesuai dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 994.500.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgawn_wm7ssX2V-HlugJgiHNP60vthU1obNCc2luLySJtbwHQFuYCmSNNUsZLhVpfDLNRYUIFO7LHEBj5y4spyUR1BnAOh8L9kNUsb1HThMHHIiPUjbHI64FUWaYFq5DZuzgMKjsEon5IlbB0TSk_b4Zl7heLsjXKqe3kAJuAYJW4tzNaKeTx0JkmkabdU/s1280/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgawn_wm7ssX2V-HlugJgiHNP60vthU1obNCc2luLySJtbwHQFuYCmSNNUsZLhVpfDLNRYUIFO7LHEBj5y4spyUR1BnAOh8L9kNUsb1HThMHHIiPUjbHI64FUWaYFq5DZuzgMKjsEon5IlbB0TSk_b4Zl7heLsjXKqe3kAJuAYJW4tzNaKeTx0JkmkabdU/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>2. Saksi H. Marzuki selaku pelaksana pekerjaan atas nama CV Cipta Sarana abadi menerima dari Saksi Ali Ridho sejumlah Rp. 884.400.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dari pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 993.700.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). 3. Saksi Sukimo selaku pelaksana pekerjaaan atas nama CV Rizki Abadi menerima dari Saksi Yulianto sejumlah Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 994.600.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat puluh juta enam ratus ribu rupiah). 4 Sdr Sugondo sebagai pelaksana pekerjaan atas nama CV.Gubis Ratas (sebagai pelaksana adalah SUGONDO yang merupakan suami dari Saksi Faradila Marta Claudia selaaku Direktur CV Gubis Ratas) untuk pekerjaan Rehabilitasi Jl. Tobai Timur-Poreh Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 15.02/02.12/SP-PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 menerima pembayaran dan pencairan sesuai dengan nilai kontrak Rp. 995.200.000,-(sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). 5. Saksi Mohammad Hasun selaku Direktur CV Raden Grup sekaligus juga sebagai pelaksana untuk pekerjaan Rehabilitasi Jl. Lepelle-Palenggiyan Surat Perintah Kerja Nomor: 15.02/02.04/SP-Berdasarkan PPK/434.208/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 menerima pembayaran dan pencairan sesuai dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 994.400.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang dalam pemilihan penyedia kegiatan 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi jalan, tidak menggunakan metode pemilihan penyedia melalui pelelangan, namun justru menggunakan metode pengadaan langsung padahal nilai pagu masing-masing dari 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi jalan adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan HPS dari masing-masing 12 (dua belas) paket pekerjaan lebih dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN18to5g0Q9zjni4IWPW9GBUsn8s4Yw4EBc1vn-ds-7sMN6qf8lb8f8aaJZy1BNhT2ZmZCswb7H3AaWEasvnjhdhTeMMo3UtCz-xndag0szDxJY5f9x7-TwNnICi13OHbcqsY8eWkCY5Bb1abZh2jKN6_rOzqwL6T4NrnT7tmPeQNPhzRA1W1S_dGp02g/s1280/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN18to5g0Q9zjni4IWPW9GBUsn8s4Yw4EBc1vn-ds-7sMN6qf8lb8f8aaJZy1BNhT2ZmZCswb7H3AaWEasvnjhdhTeMMo3UtCz-xndag0szDxJY5f9x7-TwNnICi13OHbcqsY8eWkCY5Bb1abZh2jKN6_rOzqwL6T4NrnT7tmPeQNPhzRA1W1S_dGp02g/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki 12 (dua belas) paket pekerjaan dikerjakan seolah-olah menggunakan Perusahaan/CV (pihak yang meminjamkan Perusahaan/CV) padahal dikerjakan oleh pihak lain yang tidak berkontrak (pihak yang meminjam perusahaan/CV) dengan cara bekerjasama dengan Saksi Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, S.T., M.T., Saksi SLAMET IWAN SUPRIYANTO Alias YAYAN dan Saksi KHOIRUL UMAM merekayasa dokumen-dokumen pengadaan pemilihan penyedia dan dokumen-dokumen kontrak beserta dokumen-dokumen kelengkapan administrasinya dan dokumen administrasi pembayaran dan SPJ (surat pertanggunjawaban kegiatan) yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, menyebabkan pembayaran atas 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi jalan (DID II) tidak sesuai dengan nilai volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak kerja, sehingga mengakibatkan pembayaran uang anggaran untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan rehabilitasi pekerjaan jalan (DID II) ke luar secara tidak sah dari kas APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum bertentangan dengan peraturan: 1 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada: Pasal 1 angka 40 yaitu Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 1 angka 40a yaitu Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; Pasal 7 ayat (1): Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; Pasal 11 tentang Tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 17 ayat (1): Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38 ayat (3): Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUhFfBCF95zn1G65de8ENSFU31vtb167b6n0ERn3QmZ0jQasIeZ53ljvffrIDzOetgl347y3LKKzg0Jrvp44AtXEa35hfvBxYKp5uDu9xXZYo_RueIgPg_aMqxckd7tK_wvDm8pPQoNFPCBBx7G6dHGAZdCzasKAlT_AggMtxwMlYTYBf6sFXh44LU0Rw/s1600/11.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUhFfBCF95zn1G65de8ENSFU31vtb167b6n0ERn3QmZ0jQasIeZ53ljvffrIDzOetgl347y3LKKzg0Jrvp44AtXEa35hfvBxYKp5uDu9xXZYo_RueIgPg_aMqxckd7tK_wvDm8pPQoNFPCBBx7G6dHGAZdCzasKAlT_AggMtxwMlYTYBf6sFXh44LU0Rw/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></div>2. Peraturan Presiden Nomor16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan LKPP Nomor13 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan peraturan tersebut proyek rehabilitasi jalan tidak termasuk penanganan darurat Covid-19. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 4. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak Pasal 141 ayat (1): yang diperoleh oleh pihak yang menagih 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 4 ayat: (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung kung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah 4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 1.4 Pelaksanaan Pemilihan: c. Pejabat Pengadaan melaksanakan: 2) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00,-(seratus juta rupiah). 5. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan Sumber Dana dari Dana Insentif Daerah (DID II) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGbBRyIsP5R9ybP9bm0upRPBlLnAq4dgWdC5Ic-vhfZp03vmlg9WZvXuvjkKCobXL9OmbZsdElPyiv2aL7aypoSxk-wVpZFoT7SkTUfYcsx50WiIFi2QKru4ZN2HgQfeicAFSvIWkxRBFeAI_tXuwkt7WRn-ZISXnLNVQTqPEhNs5-RN6e_I02w1k4flI/s1280/C.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGbBRyIsP5R9ybP9bm0upRPBlLnAq4dgWdC5Ic-vhfZp03vmlg9WZvXuvjkKCobXL9OmbZsdElPyiv2aL7aypoSxk-wVpZFoT7SkTUfYcsx50WiIFi2QKru4ZN2HgQfeicAFSvIWkxRBFeAI_tXuwkt7WRn-ZISXnLNVQTqPEhNs5-RN6e_I02w1k4flI/w640-h360/C.jpg" width="640" /></a></div>Pasal 2: Tanggung Jawab dan Kewajiban 1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan Pihak Kedua harus mengikuti ketentuan yang tecantum dalam surat perjanjian ini. 4. Pihak Kedua tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari Pihak Kesatu kepada pihak lain. Pasal 3: Hasil pekerjaan pengawasan teknis oleh Pihak Kedua yang harus diserahkan kepada Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut: d. Gambar rincian pelaksanaan (shop drawing) yang dibuat oleh kontraktor pelaksana Syarat-syarat khusus kontrak: . Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknik dan harga yang tercantum dalam SP ini. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, S.T., M.T., Saksi SLAMET IWAN SUPRIYANTO alias YAYAN dan Saksi KHOIRUL UMAM telah memperkaya Terdakwa yaitu memperoleh fee kegiatan dari Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, S.T., M.T., sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) atau orang lain yaitu Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, S.T., M.T sebesar Rp158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah), Saksi SLAMET IWAN SUPRIYANTO alias YAYAN sebesar Rp216.054.529,35.- (dua ratus enam belas juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah, tiga puluh lima sen), Saksi KHOIRUL UMAM sebesar Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan masing-masing Direktur Perusahaan / CV yang berkontrak dengan Terdakwa yaitu: 1. Saksi Lutfan Jamila selaku CV Rizki Abadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 2. Saksi Makkiyah selaku Direktur CV Karya Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah); 3. Saksi Fifin Novarina, S.T. selaku Direktur CV Makmur sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah); 4. Saksi Zainollah selaku Direktur CV Cendana Indah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah); 5. Saksi Moh. Tasan selaku Direktur CV Alvin Jaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 6. Saksi Hamdan selaku Direktur CV Aman Karya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 7. Saksi Moh Nuri selaku Direktur CV Baruna sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 8. Saksi Faradila Marta Claudila dan sdr. Sugondo (suami dari Saksi Faradila Marta Claudila selaku Direktur CV Gubis Ratas sebesar Rp. 422.244.860,89,- (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah, delapan puluh sembilan sen); <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrO5K_HBt7x1eBCZAN4ObBk-TsbEM86qGym9DtlRVgIzxm4cOx6keDNHvV3miHYOsjDH-4ba7bMGLDvKZPG7NHajbF8La5ohr8dR8Pw4bqyr10eFGMuk1x3LKGylqbqNKMgv9O2SujjWVGziSvVSZinigGZfsBvfraSyF5GJhG7rSoBq0mH0m1BJI9fTU/s1280/L.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrO5K_HBt7x1eBCZAN4ObBk-TsbEM86qGym9DtlRVgIzxm4cOx6keDNHvV3miHYOsjDH-4ba7bMGLDvKZPG7NHajbF8La5ohr8dR8Pw4bqyr10eFGMuk1x3LKGylqbqNKMgv9O2SujjWVGziSvVSZinigGZfsBvfraSyF5GJhG7rSoBq0mH0m1BJI9fTU/w640-h360/L.jpg" width="640" /></a></div>9. Saksi Syamsul Arifin selaku Direktur CV Cipta Sarana Abadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 10. Saksi Moh Khoirul Maulid selaku Direktur CV Suramadu Jaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 11. Saksi Muhammad Hasun selaku Direktur CV Raden Group sebesar Rp. 310.894.201,54, (tiga ratus sepuluh juta delaparı ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus satu rupiah, lima puluh sen). Dan masing-masing pelaksana yang tidak berkontrak (pihak yang meminjam perusahaan/CV) yaitu: 1. Saksi SUKIRNO selaku pelaksana pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan Jl. Banjar-Somber lokasi Kec. Kedundung, sebesar Rp. 180.151.863,93-(seratus delapan puluh juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah, sembilan puluh tiga sen) atas nama CV Rizki Abadi. 2. Saksi ABD SOMAD selaku pelaksana pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan JI.Labang-Noreh lokasi Kec. Sreseh, sebesar Rp. 168.307.303,10,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah, sepuluh sen) atas nama CV Karya Mandiri. 3. Saksi KHOLIK Als HOLID selaku pelaksana pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan JI.Banjartalela Taddan lokasi Kec. Camplong. sebesar Rp. 129.411.769,81,- (seratus duapuluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah, delapan satu sen) -atas nama CV Seni Wacana. 4. Saksi DARWIS selaku pelaksana pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan Jl.Somber-Banjar lokasi Kec. Tambelangan, sebesar Rp. 240.574.374,67,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah, enam puluh tujuh sen) atas nama CV Makmur. 5. Saksi BASROHIL selaku pelaksana pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan Jl.Karang penang-Bulmated, lokasi Kec. Karang Penang, sebesar Rp. 329.524.829,62,-(tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah, enam puluh dua sen) atas nama CV Cendana Indah. 6. Saksi NOR HASAN selaku pelaksana pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan JI. Kamondung-Meteng lokasi Kec. Omben, sebesar Rp. 123.127.762,16,-(seratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atas nama CV Alvin Jaya. 7. SULIMAN (alm) selaku pelaksana pekerjaan Rehabilitasi/pemelihaaran Jl. Paopale Laok-Lar-Lar, lokasi, Kec. Ketapang, sebesar Rp. 96.054.529,35,-(sembilan puluh enam juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) atas nama CV Aman Karya. 8. Saksi PURIDIN selaku pelaksana pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan JI. Banjrasokah-Batuporo Barat, lokasi Kec. Kedundung, sebesar Rp. 137.993.900,09,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan tiga ribu sembilan ratus rupiah sembilan sen) atas nama CV Baruna. 9. Saksi MARZUKI selaku pelaksana pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan Jl. Trapang-Asemjaran lokasi Kec. Banyuates, sebesar Rp. 139.313.955,72,-(seratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah, tujuh puluh dua sen) atas nama CV Cipta Sarana Indah. 10. Saksi MOH JALIL selaku pelaksana pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan JI. Panyepen-Baturasang lokasi Kec. Jrengik, sebesar Rp. 115.113.546,51,-(seratus lima belas juta seratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah, lima puluh sat sen) atas nama CV Suramadu Jaya. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMAD ZAHRON WIAMI, ST., M.T., Saksi SLAMET IWAN SUPRIYANTO alias YAYAN dan Saksi KHOIRUL UMAM merugikan keuangan negara sejumlah Rp2.905.212.897,42 (dua milyar sembilan ratus lima juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus sembilam puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen) atau setidak-tidaknya sejumlah itu sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor Nomor: PE 03.03/SR 1151/PW13/5.2/2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Desember 2024 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Jo. Pasal 20 Huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ATAU SUBSIDIAIR Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 605 Jo  Pasal 20 Huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt) </div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kasus Dugaan Korupsi 12 Paket Proyek Rehabilitasi jalan lapen (DID II) Kabupaten Sampang Rp2,9 M : Pejabat PPKom, PPTK dan Dua Swasta Diadli, Kepala Dinas PUPR Aman?

" Apakah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sampang tidak mengetahui bahwa 12 paket Proyek Rehabilitasi Jalan L apen (DID II) dilakuka penun...

Kasus Dugaan Korupsi Kredit KUR Unit Turus Kabupaten Kediri Rp500 Juta : Calo dan Mantri Diadili, Kepala Unit Selaku Pemutus Kemana?

18.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1AymUb9qWvLsUnwM7VMWvNIUU394MDC4kK0OUZ6KBbIu7LpVR6s39chX6t76b-35I71GB8_QyxSHLf_AQT7xZNfs7pNb6ug1N6uKnUl8yLbbwL-cYtCHRoMEkXvVHsnZoNrYDIkZZou7_Ez6XBWCwEEoqDlBiCyIdqrHi-ll3xqiHcXSrLHJokl8aFtg/s1343/KEDIRI%202.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1343" data-original-width="707" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1AymUb9qWvLsUnwM7VMWvNIUU394MDC4kK0OUZ6KBbIu7LpVR6s39chX6t76b-35I71GB8_QyxSHLf_AQT7xZNfs7pNb6ug1N6uKnUl8yLbbwL-cYtCHRoMEkXvVHsnZoNrYDIkZZou7_Ez6XBWCwEEoqDlBiCyIdqrHi-ll3xqiHcXSrLHJokl8aFtg/w336-h640/KEDIRI%202.jpg" width="336" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO - Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Turus, Kabupaten Kediri yang merugikan keuangan negara sebesar Rp500 juta, kembali mengemuka dalam persidangan. Namun, alih-alih membuka secara utuh rantai pertanggungjawaban, proses hukum justru menimbulkan pertanyaan besar: mengapa hanya Calo dan Mantri yang dijadikan terdakwa, sementara Kepala Unit sebagai penanggung jawab tertinggi operasional unit belum tersentuh hukum? Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Dua orang Terdakwa, yakni Ratna Yuliatin selaku Calo pencari nasabah, dan Riza Pramayoga selaku Mantri atau petugas penginput dan pemproses data nasabah. Sedangkan Satu orang Calo telah meninggal, yakni Hariati (alm) Keduanya diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa data calon debitur, menggunakan identitas pihak lain, serta mengajukan permohonan kredit KUR yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan perbankan. Akibat perbuatan tersebut, kredit yang dicairkan tidak digunakan sesuai peruntukannya dan berujung pada kredit bermasalah (non performing loan) yang merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah. Padahal, dalam sistem perbankan nasional, pemberian kredit bukan semata-mata kewenangan mantri. Setiap tahapan, mulai dari verifikasi data, analisis kelayakan, hingga persetujuan pencairan, berada dalam mekanisme berjenjang yang berada di bawah pengawasan Kepala Unit. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menegaskan bahwa kegiatan perbankan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Lebih lanjut, Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank. Sementara Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan mengatur bahwa anggota direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Kronologi Singkat Perkara; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5Z4l3ceD_f3DY_hrP9CCSgEGV_niJpSEsU8UC-Bu6_E1HJqyXtxIPSLyeB17fYBNfoOlOwKSw6xyJD_2bcdyHS478pqMke00Tle7GoT1MyGwumEb8uUqj0O8GulOXxr9suZFAJ61M22c56VS2tHpFPpwKGRWlRlVqeR5cZvcUXqhe22GxK_5p9EQAXtI/s1280/KEDIRI%201.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5Z4l3ceD_f3DY_hrP9CCSgEGV_niJpSEsU8UC-Bu6_E1HJqyXtxIPSLyeB17fYBNfoOlOwKSw6xyJD_2bcdyHS478pqMke00Tle7GoT1MyGwumEb8uUqj0O8GulOXxr9suZFAJ61M22c56VS2tHpFPpwKGRWlRlVqeR5cZvcUXqhe22GxK_5p9EQAXtI/w360-h640/KEDIRI%201.jpg" width="360" /></a></div>Berdasarkan dakwaan JPU, perkara ini bermula ketika Ratna Yuliatin dan Hariati (alm) berperan mencari orang-orang yang bersedia dipinjam identitasnya untuk diajukan sebagai calon debitur KUR, meskipun sebagian besar tidak memiliki usaha riil. Data-data tersebut kemudian diserahkan kepada Riza Pramayoga selaku mantri untuk diinput ke dalam sistem perbankan. Dalam prosesnya, Riza diduga tidak melakukan verifikasi faktual secara benar terhadap keberadaan usaha, alamat, maupun kelayakan calon debitur. Selanjutnya, permohonan kredit diproses dan diajukan untuk mendapatkan persetujuan, hingga akhirnya kredit KUR dicairkan ke rekening para debitur. Setelah dana cair, uang tersebut sebagian besar dikuasai oleh para calo, sedangkan para “debitur” hanya menerima imbalan dalam jumlah kecil. Dalam perjalanannya, kredit-kredit tersebut mengalami kemacetan dan tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp500 juta. Skema Alur Dugaan Kejahatan Hingga Dana KUR dicairkan. Calo mencari identitas calon debitur. Data diserahkan kepada mantri. Mantri menginput dan memproses permohonan kredit tanpa verifikasi memadai. Kredit diajukan dan disetujui melalui mekanisme internal unit. Dana dikuasai calo, kredit macet, negara dirugikan. Skema tersebut menunjukkan bahwa terdapat lebih dari satu lapisan proses yang seharusnya diawasi secara ketat oleh pimpinan unit. Pertanyaanya Adalah; Jika pemberian kredit kepada nasabah oleh BRI Unit Turus Kabupaten Kediri yang dianggap fiktif dan data serta dokumen tidak sesuai, apakah termasuk pelanggaran prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 2, 8 dan 9 ayat (2) UU No. 10 Thn 1998 Tentang Perbankan? Kalau terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian pemberian kredit kepada nasabah oleh BRI Unit Turus Kabupaten Kediri, apakah hanya Mantri yang bertanggung jawab penuh secara hukum atau bersama-sama dengan Kepala Unit selaku pemutus? Laalu bagaimana pula dengan Pasal 49 ayat (2) huruf tentang Perbankan bila terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian pemberian kredit kepada nasabah oleh BRI Unit Turus Kabupaten Kediri? Sementara sidang yang berlangsung di ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 28 Januari 2026 adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Pulo Rasmoro yang juga Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Kediri, dkk terhadap Terdakwa Ratna Yuliatin (dan Riza Pramayoga) dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Alex Cahyono, SH., MH dan Samhadi, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP). Sementara Kedua Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing, diantaranya Rateh dan Habibulloh dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBMFZxSI9N1uahTTcBfEIiBjAG8CA57-0M7UU55DldZj6NjUJ3T5uekh6XeWIbYegXB9Vl-npmyBiAthlnSQgOBEUJns_aMVVkRNQVCxMSnUEAHGlUJ1KLnulgOCVTZQ-rSON0m-uJYIibz59RswJl8l8dCc3IQ0AW_XRopJO7qLgsO7TWyTg6QuKm8fw/s1280/KEDIRI.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBMFZxSI9N1uahTTcBfEIiBjAG8CA57-0M7UU55DldZj6NjUJ3T5uekh6XeWIbYegXB9Vl-npmyBiAthlnSQgOBEUJns_aMVVkRNQVCxMSnUEAHGlUJ1KLnulgOCVTZQ-rSON0m-uJYIibz59RswJl8l8dCc3IQ0AW_XRopJO7qLgsO7TWyTg6QuKm8fw/w360-h640/KEDIRI.jpg" width="360" /></a></div> Dalam surat dakwaan JPU diuraikan, bahwa Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI selaku Calo/Pihak Ekstemal dan juga selaku pihak yang memanfaatkan dana pinjaman dari BRI Unit Turus (selanjutnya disebut Terdakwa), turut serta melakukan bersama-sama dengan Sdri. HARIATI (Alm, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3506-KM-21062023-0036 tanggal 21 Juni 2023) serta dengan menimbang ketentuan Pasal 132 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) selaku Calo/Pihak Eksternal dan juga selaku pihak yang memanfaatkan dana pinjaman dari BRI Unit Turus dan Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI selaku Junior Associate Mantri Unit Turus pada Bank BRI Unit Turus berdasarkan surat keputusan Nokep: 169/KC-XVVI/LYI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 (dilakukan penuntutan secara terpisah) Dalam kurun periode Tahun 2021 sampai dengan periode tahun 2023, bertempat di Bank BRI Unit Turus yang beralamat di Jl. Raya Dahlia, Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur atau pada suatu tempat lain, setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum Terdakwa turut serta membuat dan mempersiapkan administrasi pengajuan pinjaman para nasabah yang meliputi jenis usaha yang telah direkayasa seakan-akan para nasabah memiliki usaha serta jaminan yang telah direkayasa seakan-akan milik para nasabah secara pribadi, namun pada kenyataan usaha dan Jaminan tersebut merupakan milik orang lain. Terdakwa telah menggunakan pinjaman para nasabah tersebut tidak dengan sebenarnya, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini. Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengan Sdri. HARIATI (ALM) sebesar Rp. 378.500.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupish). Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 03/LHP-INV/KAP-WH.2.1217/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie6pchTLlB3akUFl_ybGhlNimc5_sHt_ttfzGsRdX_nMiHWGEhkDcnzKvsxXCaZkTZs5eoQRIPMXUZm-rJNPlAwkAa50yVQAFMoVX3grtTPAnZCpwQO0AwVO_LZbeL1K0HY7aL_lpXGEzQqytOLHyrA9a64O0wKd6p4DWrpal9vjMsd-eTMGONi01-lCs/s1343/KEDIRI%202.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1343" data-original-width="707" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie6pchTLlB3akUFl_ybGhlNimc5_sHt_ttfzGsRdX_nMiHWGEhkDcnzKvsxXCaZkTZs5eoQRIPMXUZm-rJNPlAwkAa50yVQAFMoVX3grtTPAnZCpwQO0AwVO_LZbeL1K0HY7aL_lpXGEzQqytOLHyrA9a64O0wKd6p4DWrpal9vjMsd-eTMGONi01-lCs/w336-h640/KEDIRI%202.jpg" width="336" /></a></div> Bahwa sebelumnya pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Sdr. HARIATI (ALM) yang merupakan teman Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI mengajak Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI untuk bekerja sama mencari nasabah untuk diajukan pinjaman ke BRI Unit Turus dengan jenis program KUR. Pengajuan pinjaman tersebut nantinya akan dibantu oleh Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI selaku Junior Associate Mantri Unit Turus pada Bank BRI Unit Turus. Adapun tujuan dari pengajuan pinjaman tersebut. Sdri HARIATI (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI adalah untuk digunakan sebagai modal usaha yakni usaha rentenir (meminjamkan uang kepada orang lain dengan bunga). Adapun beberapa nasabah yang diajukan Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengen Sdri. HARIAT (ALM) adala berdomisili dari Kecamatan Gurah, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Wates dan Kacamatan Pesantren. Dalam mencari nasabah  sampai dengan melakukan pengajuan pinjaman ke Bark BRI Unit Turus, Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengan Sdri. HARIATI (ALM) memerintahkan Saksi IKE YUNVITA BINTI SOEKARDI ATMAPUTRA Saksi SITI MUNTHOLIAH BINTI SUTIKNO ALIAS SITI MUNDIAH, dan Saksi INDRAWATININGSIH BINTI MILIONO (ALM) untuk ikut membantu dalam pengajuan pinjaman tersebut. Selain itu Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI selaku junior Asossiciate Mantri Unit Turus pada Bank BRI Unit Turus juga ikut membantu dalam meloloskan pinjaman tersebut Sdri. HARIATI (ALM) bersama Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI telah menggunakan pinjaman dari Bank BRI Turus, sebagian maupum seluruhnya dengan menggunakan nama orang lain. Padahal Terdakwa RATNA YULIATIN SINTI ZAINURI dan Saksi HARIATI (ALM) digunakan sebagai modal usaha yuitu meminjamkan uang kepada orang lain dengan bunga Bahwa Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINUR bersama dengan Saksi HARIATI (ALM) juga memerintahkan Saksi IKE YUNIVITA, Saksi SITI MUNTHOLIAH dan Saksi INDRAWATININGSIH mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di Bank BRI.  Lalu pihak eksternal tersebut menawarkan bantuan kepada para nasabah untu mengajukan pinjaman dengan program KUR di Bank BRI Unit Turus dengan nominal plafon yang dijanjikan akan dinakkan nilainya menjadi Rp25.000.000 sampai dengan R43.000.000 Pada saat pencairan pinjaman tersebut, ada beberapa nasabah yang diberikan pinjaman sebesar Rp8.000.000 sampai dengan Rp15.000.000, ada beberapa nasabah yang hanya diberikan fee sebesar Rp300.000 sampai dengan Rp2.000.000 dan ada nasabah yang tak mengetahui bahwa namanya digunakan untuk pengajuan pinjaman tersebut. Adapun Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI selaku Junior Associate Mantri pada Bank BRI Unit Turus telah mengetahui hal tersebut Banwa Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengan Saksi HARIATI (ALM) yang juga memerintahkan Saksi IKE YUNIVITA, Saksi SITI MUNTHOLTAH dan Saksi INDRAMATININGSIH berperan untuk membantu melengkapi dokumen pengajuan penjaman para nasabah yang akan diajukan namanya. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicPQstQ51sYv5uGmR1yMzgfpxLFWhM1JWfd-Bzjt2fvaKk4RcmCFqtKzSbeDGejg15lqm9ndF4EPIUVTgp6aWQ_A4FMeub313GhlHWtRNbk0tdGLu1JBoqBIzsz9LR0aK3e-bYhCLE54F7jfnFEe2CGa85cDtQz_6pVKb2mvLiNBzVIvqJbCar-j7BTjc/s1280/KEDIRI.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicPQstQ51sYv5uGmR1yMzgfpxLFWhM1JWfd-Bzjt2fvaKk4RcmCFqtKzSbeDGejg15lqm9ndF4EPIUVTgp6aWQ_A4FMeub313GhlHWtRNbk0tdGLu1JBoqBIzsz9LR0aK3e-bYhCLE54F7jfnFEe2CGa85cDtQz_6pVKb2mvLiNBzVIvqJbCar-j7BTjc/w360-h640/KEDIRI.jpg" width="360" /></a></div>Salah satu persyaratan dalam pengajuan pinjaman program KUR tersebut adalah nasabah harus memiliki usaha, Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengan Saksi HARIATI (ALM) yang juga memerintahkan Saksi IKE YUNIVITA, Saksi SITI MUNTHOLTAH dan Saksi INDRAMATININGSIH membantu nasabah yang tidak memiliki usaha untuk mertpersiapkan jenis suasana yang seakan-akan memiliki usaha tersebut. Nasabah yang tidak memiliki usana biasanya dicarikan tempat usaha warung. Selain itu nasabah juga sudah dipersiapkan jaminan yaitu BPKB kendaraan mobil milik orang lain oleh  SHARIATI (ALM). Pengkondisan usaha dan jaminan tersebut juga telah diketahui oleh Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI selaku Junior Asacciate Manteri Unit Turus pada Bank BRI Unit Turus dan Sakasi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTA bertugas untuk mengondisikan pengajuan pinjamuan para nasabah tersebut. Bahwa pada saat pencairan pinjaman, Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengan Sdri. HARIATI (ALM) yang juga memerintahkan Saksi IKE YUNIVITA BINTI SOEKARDI ATMAPUTRA, Saksi SITI MUNTHOLI'AH BINTI SUTIKNO ALIAS SITI MUNDIAH dan Saksi INDRAWATININGSIH BINTI MUJIONO (ALM) selaku pihak eksternal meminta kepada para nasabah yang diajukan namanya untuk menyerahkan buku Tabungan, kartu ATM beserta nomor pinnya Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengan Sdri. HARIATI (ALM) yang dibantu oleh Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI selaku Junior Associate Mantri Unit Turus pada Bank BRI Unit Turus dalam pengajuan pinjaman dengan program KUR sebagai berikut: Bahwa Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama-sama dengan Sdr. HARIATI (ALM) dan dibantu oleh Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI selaku Junior Associate Mantri Unit Turus pada Bank BRI Unit Turus mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI Unit Turus dengan menggunakan nama orang lain. Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI turut membantu setiap pengajuan yang sebenarnya diketahui oleh Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI bahwa pengajuan dan nama-nama nasabah tersebut hanya dipinjam namanya oleh Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI dan Sdri. HARIATI (ALM) Selain itu, Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI tidak melaksanakan SOP pengajuan pinjaman yang seharusnya. Lalu untuk penggunaan dana pinjaman KUR tersebut, ada yang digunakan sebagian kecil oleh nasabah tersebut serta sisanya digunakan oleh Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengan Saksi HARIATI (ALM) dan ada juga yang digunakan sepenuhnya YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengan Saksi HARIATI (ALM) <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2qMir5Ej80eVSKvhuCkOLHSYAwwXdJmH9L8p8LT5ITQNCir7Ay7xZlx3WpHj-jb0op6en2dO6FcKlecO8vQ-TJXoXWxvRxn_O6lGLkVh65eZabOnOVdWNBd1Lczj7UInb1kCuzJIcpUVpBdkONrq1QockXI_narhiXKqA8E54wEQPzTWTUYCLcxxK46g/s1280/KEDIRI%201.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2qMir5Ej80eVSKvhuCkOLHSYAwwXdJmH9L8p8LT5ITQNCir7Ay7xZlx3WpHj-jb0op6en2dO6FcKlecO8vQ-TJXoXWxvRxn_O6lGLkVh65eZabOnOVdWNBd1Lczj7UInb1kCuzJIcpUVpBdkONrq1QockXI_narhiXKqA8E54wEQPzTWTUYCLcxxK46g/w360-h640/KEDIRI%201.jpg" width="360" /></a></div> Bahwa dalam proses pengajuan pinjaman dengan program KUR, Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengan Saksi HARIATI (ALM) mempersiapkan jenis usaha yang akan didaftarkan seakan-akan memiliki usaha tersebut. Hal tersebut telah diketahui oleh Sakal RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI selaku Junior Associata Mantri Unit Turus pada Bank BRI Unit Türus yang bertugas unt melakukan survei/ OTS ke tempat usaha tersebut. Selain itu, Sak RIZA PRAMAYOGA MURTAJI selaku Junior Associate Mantri Unit Turus pada Bank BRI Unit Turus membuat analisa usaha tidak sesuai dengan kondisi para nasabah sebenamya Bahwa dalam proses pengajuan pinjaman dengan program KUR di Bank BRI Unit Turus, Sdri. HARIATI (ALM) telah mempersiapkan jaminan yang seakan-akan menjadi jaminan milik para nasabah dan telah diketahui oleh Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAR selaku Junior Associate Mantri Unit Turus pada Bank BRI Unit Turus, Jaminan tersebut berupa BPKB Kendaraan Mobil yang merupakan milik orang lain, Bahwa Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengen Sdri. HARIATI (ALM) yang juga memerintahkan Saksi IKE YUNIVITA BINTI SOEKARDI ATMAPUTRA, Saka SITI MUNTHOLI'AH BINTI SUTIKNO ALIAS SITT MUNDIAH dan Saksi INDRAWATININGSIH BINTI MUJIONO (ALM) mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di Bank BRI. Lalu pihak eksternal tersebut menawarkan bantuan kepada para nasabah tersebut untuk mengajukan pinjaman dengan program KUR di Bank BRI Unit Turus. Lalu untuk nominal plafon yang diajukan akan dinaikkan nilainya menjadi Rp25.000.000 sampai dengan Rp.40.000.000, Lalu pada saat pencairan pinjaman tersebut, ada beberapa nasabah yang diberikan pinjaman sebesar Rp.8.000.000 sampai dengan Rp15.000.000, ada beberapa nasabah yang hanya diberikan fee sebesar Rp300.000 sampai dengan Rp2.000.000 dan ada nasabah yang tidak mengetahui terkait penggunaan pinjaman tersebut. Adapun Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI selaku Junior Associate Mantri Unit Turus pada Bank BRI Unit Turus lelah mengetahui hal tersebut Bahwa Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengan Sdri. HARIATI (ALM) selaku pihak yang memanfaatkan dana pinjaman dari BRI Unit Turus yang dibantu oleh Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI selaku Junior Associate Mantri Unit Turus pada Bank BRI Unit Turus tidak dapat mengembalikari dana pinjaman tersebut ka Bank BRI Unit Turus. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengan Sdri. HARIATI (ALM) selaku pihak yang memanfaatkan dana pinjaman dari BRI Unit Turus tersebut yang dibantu oleh Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI selaku Junior Associate Mantri Unit Turus pada Bank BRI Unit Turus Bahwa dalam proses pengajuan pinjaman dengan program KUR di BRI unit Turas, Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengan Sdri. HARIATI (ALM) telah menyiapkan jenis usaha yang akan didaftarkan seakan-akan memiliki para nasabah tersebut. Hal tersebut telah diketahui oleh Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI selaku Junior Associate Mantri Unit Turus pada Bank BRI Unit Turus yang bertugas untuk melakukan survei /OTS ke tempat usaha tersebut. Selain itu saksi Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI selaku Junior Associate Mantri Unit Turus pada Bank BRI Unit Turus membuat analisa usaha tidak sesuai dengan kondisi para nasabah sebenarnya Dan dalam proses pengajuan pinjaman dengan program KUR pada bank BRI unit turus, sdri. Hartini (alm) telah mempersiapkan jaminan yang seakan-akan menjadi jaminan milik para nasabah dan telah diketahui oleh saksi Riza Rama yoga Bin murtaji selaku Junior asisten mantri unit Turus pada bank BRI unit Turus. Jaminan tersebut berupa BPKB kendaraan mobil yang merupakan milik orang lain Batwa Terdakas RATNA YULIATIN BINTI ZAINURS bersama dengan Sdri. KARIATI (ALM) yang juga memerintahkan Sakai IKE YUNIVITA BINTI SCOEKARDI ATMAPUTRA, Saksi SITI MUNTHOLI'AH BINTI SUTIKNO ALIAS SITI MUND'AH dan Saksi INDRAWATININGSIH BINTI MULLIONO (ALM) mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di Bank BRI. Lalu pihak eksternal tersebut menawarkan bantuan kepada para nasabah tersebut untuk mengajukan pinjaman dengan program KUR di Bank BRI unit turus. Lalu untuk nominal plafon yang diajukan akan dinaikkan nilainya menjadi Rp25.000.000  sampai dengan Rp40.000.000. lalu pada saat pencairan pinjaman tersebut, ada beberapa nasabah yang diberikan pinjaman sebesar Rp8.000.000 sampai dengan Rp15.000.000, ada beberapa nasabah yang hanya diberikan fee sebesar Rp300.000 sampai dengan rp2.000.000 dan ada nasabah yang tidak mengetahui terkait penggunaan pinjaman tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI bersama dengan Sdri HARIATI (ALM) yang dibantu oleh Saksi RIZA PRAMAYOGA BIN MURTAJI menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa RATNA YULIATIN BINTI ZAINURI dan Sdri, HARIATI (ALM) sebesar Rp378.500.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merügikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 03/LHP-INV/KAP-WH 2:1217/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025. Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 604 Jo. Pasal 20 huruf c Jo Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jnt) </div>

Kasus Dugaan Korupsi Kredit KUR Unit Turus Kabupaten Kediri Rp500 Juta : Calo dan Mantri Diadili, Kepala Unit Selaku Pemutus Kemana?

Korupsi News Pidana Regional Tipikor Kasus Dugaan Korupsi Kredit KUR Unit Turus Kabupaten Kediri Rp500 Juta : Calo dan Mantri Diadili, Kepala Unit Selaku Pemutus Kemana?

BERITA KORUPSI .CO - Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Turus, Kabupaten Ke...

Sucipto Selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK

19.40 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7H_eTek2mvtPLPBGlMI40-KFGQMkoWPIQDxXb6xZ9FFUq-fuVczp3-Iz8SggPfjuStGbAQhaOACM55adXIHCCxwKDDSesTnC8rROx1dpfcqmLleiu5vp1KN5E9NtQmurVHZcwVqLZfyF1UFrxT0FGanzH-FVC7TCcp9QDAQ5sEqJusbYRBvkn1UIiyeU/s1280/h...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7H_eTek2mvtPLPBGlMI40-KFGQMkoWPIQDxXb6xZ9FFUq-fuVczp3-Iz8SggPfjuStGbAQhaOACM55adXIHCCxwKDDSesTnC8rROx1dpfcqmLleiu5vp1KN5E9NtQmurVHZcwVqLZfyF1UFrxT0FGanzH-FVC7TCcp9QDAQ5sEqJusbYRBvkn1UIiyeU/w640-h360/h...jpg" width="640" /></a></div>“Uang sebesar Rp950 juta yang diberikan Terdakwa Sucipto kepada (Tersangka) Sugiri Sukoco selaku Bupati Ponorogo melalui (Tersangka) Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD Dr. Harjono. S Ponorogo sebagai Fee Proyek pembangunan gedung Instalasi Rawat Inap Paviliun RSUD Dr. Harjono S Ponorogo pada tahun 2024  sebesar Rp14.030.930.030,81. Apakah hanya Terdakwa Sucipto yang mengerjakan dan memberikan fee proyek APBD kepada Bupati Ponorogo? Atau akan ada Tersangka baru dalam pemberian fee proyek kepada Bupati Ponorogo?”</h3>BERITAKORUPSI.CO - “Ada uang dapat Proyek, tidak ada uang tidak dapat proyek.” Mungkin kalimat inilah yang dialami beberapa pemilik perusahaan Konstruksi atau Kontraktor hingga “terperosok ke lingkaran hitam” kasus Korupsi bersama Kepala Daerah di Indonesia hingga tertangkao tangan atau di OTT KPK khususnya di Jawa Timur yang menyeret 52% dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dalam perkara Korupsi fee proyek, jual beli jabatan dan perijinan Andai saja pada tanggal 7 November 2025 lalu Sucipto tidak ketahuan KPK memberikan uang sebagai fee proyek APBD sebesar Rp950 juta kepada Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo melalui Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD Dr. Harjono S Ponorogo, Sucipto, Sugiri Sancoko, Agus Pramono selaku Sekda Kabupaten Ponorogo dan Yunus Mahatma tidak akan tertangkap tangan atau OTT KPK dan tidak akan diadili. Di Jawa Timur khususnya, Sucipto tidak mengalami nasib sial sendiri yang ringkus KPK hingga diadili sebagai Terdakwa karena memberikan fee proyek kepada Bupati. Tetapi ada beberapa pemilik/pimpinan perusahaan Konstruksi atau Kontraktor bersama beberapa Kepala Daerah (Bupati/Walikota) yang sudah berstatus Narapidana atau mantan Narapidana <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAVXJVtWJSzTiOQyzZrDG0staAWCBLj3JH-vDl7ys6XLNl3eiJmy6MkpuHc6XDF8T211aRjheGEJPmlfVnLotiaMTxOOjR1eaNAQ1Ugf38qq9k6biezcCcQclPZp_wwDIGDJgfbboi3dQPavxyoErust6VYWwAf2aCHkIrYDBYyyWsjloD2ng1__Pog5M/s1280/i.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAVXJVtWJSzTiOQyzZrDG0staAWCBLj3JH-vDl7ys6XLNl3eiJmy6MkpuHc6XDF8T211aRjheGEJPmlfVnLotiaMTxOOjR1eaNAQ1Ugf38qq9k6biezcCcQclPZp_wwDIGDJgfbboi3dQPavxyoErust6VYWwAf2aCHkIrYDBYyyWsjloD2ng1__Pog5M/w640-h360/i.jpg" width="640" /></a></div>Bahkan saat ini, ada 5 Terdakwa lain selaku pemilik/pimpinan perusahaan Konstruksi atau Kontraktor yang sedang diadili di Pengadilan Tipkor pada PN Surabaya karena memberikan fee proyek APBD kepada Karna Siswandi selaku Bupati Situbondo melalui Eko Proyonggo Jati selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo, dan keduanya sudah menyandang gelar baru non akademik yaitu sebagai Narapidana. Pertanyaannya adalah, apakah hanya mereka yang tertangkap KPK yang memberikan fee proyek kepada Bupati? Lalu bagaimana yang lainnya?. Bisa jadi ibarat main lotre. Kalau menang bernasib mujur kalau kalah bernasib sial. Jadi yang Tertangkap KPK, mereka bernasib sial. Yang tidak tertangkap mungkin bernasib mujur Dan pada Selasa, tanggal 27 Januari 2026, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Subagya, Arjuna Budi S, Agung Satrio Wibowo, Martopo Budi Santoso, Tony Indra dan Johan Dwi Junianto dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyeret Sucipto selaku pemilik sekaligus Direktur CV Cipto Makmur Jaya kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara kasus Korupsi Suap fee proyek sebesar Rp950 juta kepada Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo melalu Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD Dr. Harjono S Ponorogo yang bermula dari Tangkap Tangan atau OTT KPK pada tanggal 7 November 2025 lalu. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrw-LGVVZs16-XMkxXK0rwMdlxDn5m97AD5Zr72T1EP3HrwgLGGHij7QDugioJZ-_4XZDdX0JVRa4DH9au9Se-XwCJCspVPP9bltTccRvr1D2jt_viyT0Qb1mq1vu13m0mB6YS3qTTDiD4heiFZjDfidS7ISopUVKka9n0B_MqmBubZ8BkAsWdDP1qqgE/s1600/h.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrw-LGVVZs16-XMkxXK0rwMdlxDn5m97AD5Zr72T1EP3HrwgLGGHij7QDugioJZ-_4XZDdX0JVRa4DH9au9Se-XwCJCspVPP9bltTccRvr1D2jt_viyT0Qb1mq1vu13m0mB6YS3qTTDiD4heiFZjDfidS7ISopUVKka9n0B_MqmBubZ8BkAsWdDP1qqgE/w640-h288/h.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kasus Tangkap Tangan atau OTT KPK pada tanggal 7 November 2025 lalu. Masih ada Tiga Tersangka lain yang belum disidangkan dan masih berada di Rutan gedung Merah Putih milik KPK di Jakarta, yaitu Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, Agus Pramono selaku Sekda Kabupaten Ponorogo dan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr  Harjono. S Ponorogo Sementara dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 27 Januari 2026) adalah pembacaan surat dakwaan JPU KPK terhadap Terdakwa dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Made Yulianda, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP), yang dihadiri langsung oleh Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Budiarjo Setiawan, SH., MH, dkk Dalam surat dakwaan JPU diuraikan, bahwa Terdakwa BUCIPTO salaku pemilik sekaligus Direktur CV CIPTO MAKMUR JAYA, pada bulan Januari 2004 sempai dengan bulan Agustus 2024 atau setidak-idaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Ruangan Direktur dan Wakil Direktur Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. HARJONO S. Ponorogo Jalan Ponorogo-Pacitan Segading Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Warung kopi selatan RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo, Kantor Bupati Ponorogo Jalan Alun-Alun Utara No.9 Ponorogo, Mangkujiryan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo Jalan Alun-Alun Utara Temengungan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgB1qKRWmykwrJLzfj1GE2kFrc6_b5W9GSQHk3GJy1sdXbbpUPMEyNL6zN2VKUyN6tlR_sA64yM2IYg4oz6sE5wFtkdVYDhrk0Uehv0bUyQgLXydmhH3wDY6_fTwmB6UkdptNnYS7m9RhABb9E_t-CYX3ApEqXcsD5a3dMbyaosQZY0xTeSB0Be5SMS2Y/s1600/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgB1qKRWmykwrJLzfj1GE2kFrc6_b5W9GSQHk3GJy1sdXbbpUPMEyNL6zN2VKUyN6tlR_sA64yM2IYg4oz6sE5wFtkdVYDhrk0Uehv0bUyQgLXydmhH3wDY6_fTwmB6UkdptNnYS7m9RhABb9E_t-CYX3ApEqXcsD5a3dMbyaosQZY0xTeSB0Be5SMS2Y/w640-h288/e.jpg" width="640" /></a></div>Di Rumah Terdakwa Dukuh Wates RT 003/RW 002 Tumpak Pelem Sawoo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Rumah Pribadi Bupati Ponorogo di Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Joglo depan rumah RELELYANDA SOLEKHA WIJAYANTI alias LELY di Dukuh Sawoo RT 001/RW 001 Kel/Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Atau setidak tidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan mernutus perkara ini telah melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu Terdakwa memberi sesuatu berupa uang seluruhnya berjumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus ama puluh juta rupiah) Atau setidak bdaknya sekitar jumlah tersebut kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada SUGIRI SANCOKO selaku Bupati Ponorogo periode Tahun 2020 sampal dengan periode Tahun 2025 dan periode Tatiún 2025 sampai dengan Tahun 2030 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.35-312 Tahun 2021. Tanggal 23 Februan 2021, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Tenur, dan periode Tahun 2025 sampa2030 Maribari Dalam Negeri, Homer 100.2.1.3-1718 a 2005, Tanggal Februari 2025, Tantang Pengesañen Pangenighatan Kepala Daerah Den Kapala Desrah Pede Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2005-2030 melalui YUHUS MAHATMA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Deerah (RSUD) Dr HARJONO S. Ponorogo, <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTw2vUqbd22xMuBftNfn_rVKPKdr4H64aNR1hkwzjGlQWZTNwo9wtXFnpo_OAlwDSjBJ_eRx72fIhh1iZ6QcR3y-hX9jOmgBXAAM2Do9k_N2W5h6QCO2I88M7V6rcqug0Ta861RClZXv2Ke-w9dztsxZY-99Q5c7CBQuaRXg1QrIAOdwrXZnwbcceDQXA/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTw2vUqbd22xMuBftNfn_rVKPKdr4H64aNR1hkwzjGlQWZTNwo9wtXFnpo_OAlwDSjBJ_eRx72fIhh1iZ6QcR3y-hX9jOmgBXAAM2Do9k_N2W5h6QCO2I88M7V6rcqug0Ta861RClZXv2Ke-w9dztsxZY-99Q5c7CBQuaRXg1QrIAOdwrXZnwbcceDQXA/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan bewallbannya, yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan Jabatannya yaitu karena SUGIRI SANCOKO telah memberikan paket pekerjaan di RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo yakni Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Pavilun pada RSUD Dr. HARJONO S. Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 kepada perusahaan milik Terdakwa yaitu CV CIPTO MAKMUR JAYA, yaitu dengan cara mengatur fender/ pengadaan melalui sistem e-katalog yang dilaksanakan oleh PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen) pada RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo agar mendapatkan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Pavilion pada RSUD Dr. HARJONO S. Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, Yang bertentangan dengan kewajiban SUGIRI SANCOKO selaku Penyelenggara. Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut Bahwa Terdakwa SUCIPTO merupakan seorang Kontraktor di wilayah Kabupaten Ponorogo sebagai pendin atau permilk sekaligus Direktur CV CIPTO MAKMUR JAYA yang mengerjakan paket paket pekerjaan di RSUD DI. HARJONO S. Ponorogo diantaranya, Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Pavilkun pada RSUD DI. HARJONO S, Kabupaten Ponorogo <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis_Y0TSKXo-VCsUeA3b9pcH1KlHcPEDfcIwVSKHWwYb29y8xguK0ZzN0lFfaU_Gc3pgc-UrEs0L2sbWmA6w2bupi3dkbBRsPXG2ed-rThzx44V9PofvkBAcL6hJjaNyovJ2lvxZoJUUPD5dnEXDgMy-kzoxbzuQgVbTjXeitrawDZMjVyu-VgavX42z4k/s1600/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis_Y0TSKXo-VCsUeA3b9pcH1KlHcPEDfcIwVSKHWwYb29y8xguK0ZzN0lFfaU_Gc3pgc-UrEs0L2sbWmA6w2bupi3dkbBRsPXG2ed-rThzx44V9PofvkBAcL6hJjaNyovJ2lvxZoJUUPD5dnEXDgMy-kzoxbzuQgVbTjXeitrawDZMjVyu-VgavX42z4k/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa SUGIRI SANCOKO menjabat selaku Bupati Ponorogo periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021, Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serenjak Tahan 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur dan periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2000 bean Bura Keputusan Menteri Dalam Negeri, Normer 100.2.1.3-1719 Tahun 2025, Tanggal 14 Februari 2025, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepals Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kote Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030. SUGIRI SANCOKO memiliki adik kandung bemama ELY WIDODO yang merupakan Bendahara pribadi dan kepercayaannya. orang Bahwa YUNUS MAHATMA merupakan Direktur RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 800/141/405,10/2022, Tanggal 11 Februari 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. HARJONO S Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027. Bahwa sekitar bulan Januari 2024, Terdakwa mendatangi YUNUS MAHATMA di ruangan Direktur RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo dan menyampaikan akan mengerjakan proyek pembangunan paviliun RSUD Dr. HARJONO S. tahun, 2024 setelah mendapatkan persetujuan dari SUGIRI HERU SANGOKO yang merupakan orang dekat atau kepercayaan SUGIRI SANCOKO, kemudian YUNUS MAHATMA menyetujui karena sebelumnya SUGIRI SANCOKO memerintahkan kepada YUNUS MAHATMA untuk urusan pekerjaan di RSUD Dr HARJONO S. Ponorogo yang menentukan kontraktonya adalah SUGIRI HERU SANGOKO, <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7Fx0WwdehGRTrJ3LaBttmL1VqP2zn3H2cc7eprRbQi61oSv7zjQ9iu3WAKF5D0TDEV35dYu0GINDysbc69vH_VQ0_ppsvkkkqcZvC3Skkorh6nZhCxCiVRW5w5aAxNEruXMqCroc7RcVvNwF3IIyKt2nyjNcCwjq3PX86Z24wiABuPliR7X8hJ1ihSOk/s1600/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7Fx0WwdehGRTrJ3LaBttmL1VqP2zn3H2cc7eprRbQi61oSv7zjQ9iu3WAKF5D0TDEV35dYu0GINDysbc69vH_VQ0_ppsvkkkqcZvC3Skkorh6nZhCxCiVRW5w5aAxNEruXMqCroc7RcVvNwF3IIyKt2nyjNcCwjq3PX86Z24wiABuPliR7X8hJ1ihSOk/w640-h288/b..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa kemudian diminta oleh YUNUS MAHATMA untuk urusan kelengkapan dokumen persyaratan proses e-Katalog agar berkoordinasi dengan MUJIB RIDWAN selaku Wakil Direktur RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) untuk kegiatan pengadaan tersebut dan menyampaikan kewajiban Terdakwa membayar komitmen fee sebesar 10% dari nilai kontrak kepada SUGIRI SANCOKO Bahwa pada tanggal 19 April 2024, Terdakwa bertemu dengan MUJIB RIDWAN di warung kop sebelah selatan RSUD Dr HARJONO S Ponorogo, selanjutnya MUJIB RIDWAN mengingatkan kembali kewajiban pemberian komitmen fee sebesar 10% dari paket pekerjaan pavillun yang akan diikuti oleh Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa menyetujuinya dan menyampaikan untuk urusan persyaratan dokumen and pengadaan pekerjaan akan diurusi oleh staf Tendakwa yalilu NOPITA SEPTIARINI Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi dari MUAB RIDWAN mengenai persyaratan khusus untuk memenangkan pakett pekerjaan pembangunan ruang atau gedung pavilion RSUD D HARJONO S. Ponorogo yang harus dipenuhi Terdakwa, dengan cara Terdakwa melengkapi dokumen berupa sural dukungan instalasi gas medis dari Samator <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpHE0Wflrt3U5j2Zm0QS5c9I23uNjNMeT9uYY5p87ooFpwLQ_2u_UmoCudYKYAEVMrq3VRAzDjyN8SDOGH2k_1Q97juJacGpNrY7GBYQtKtJQQShrJM4YgSOXIofzIU4pUc0AYXXBz5GgNpSyPsg_MzmvAJ5Q8oqZmkzNlLCGhBBk5EIgxCeoTknkCF_o/s1600/h.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpHE0Wflrt3U5j2Zm0QS5c9I23uNjNMeT9uYY5p87ooFpwLQ_2u_UmoCudYKYAEVMrq3VRAzDjyN8SDOGH2k_1Q97juJacGpNrY7GBYQtKtJQQShrJM4YgSOXIofzIU4pUc0AYXXBz5GgNpSyPsg_MzmvAJ5Q8oqZmkzNlLCGhBBk5EIgxCeoTknkCF_o/w640-h288/h.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada bulan April 2024, Terdakwa bertemu MUJIB RIDWANG ruangan Wakil Direktur RSUD HARJONO S Ponorogo dengan maksud memastikan kembali dokumen persyaratan perusahaan Terdakwa sebelum pekerjaan pavilkun ditayangkan dan Terdakwa mengajak NOFITA SEPTIARINI untuk diajari oleh MUJIB RIDWAN mengenal cara-cara dalam melengkapi syarat-syarat dokumen untuk memenangkan pengadaan paket pembangunan gedung atau nang pavilun RSUD Dr HARJONO S. Ponorogo tahun 2024 Bahwa pada tanggal 24 April 2024, dilaksanakan sosialisasi penayangan paket pekerjaan pavillun atau penjelasan paket pekerjaan (Aanwizing) di Auditorikam lanita IV RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo sebingur formalitan dalam pengadaan MUUIB RIDWAN juga mengundang beberapa kontraktor lainnya yang ikut menghadiri kegatari tersebut Batiwa pada bulan Mei 2024) paket pekerjaan pembangunan ruang atau gedung pavilion RSUD DI. HARJONO S, Ponorogo ditayangkan melalui situs E-Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang dalam proses pengajuan penawaran dan negosiasi harga hanya CV CIPTO MAKMUR JAYA yang mengajukan karena telah marniška kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya yaitu syarat surat dukungan oma intalasi gas medis dan Samator Setelah dilakukan beberapa kat negosias harga melalai aplikasi E-Katalog PPKOM MUJIE RIDWAN kemodian menetapkan perusahaas maik Terdakwa yakni CV CIPTO MAKMUR JAYA sebagai penyesal pelaksaria pekerjaan dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp14.030.930.030,81 (empat belas miliar tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga puluh rupiah koma delapan puluh satu sen) <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh96DjwLeoa9GbdqlJaDP54yaDUBCcfNtCv_lb6hdNRTIJHYcV8xAfW678z1KSCw8hzgsOaKOCvDfQWpqunowH13uC5P0OE4toqWn4jiXm-ILXJEa-agO6anVVosEyJzWSg9GD131snQU1iZptbAmjCfyD_NNSg-rEhZSczOGPVOP4vTICji8ZPRcmMz40/s1280/h...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh96DjwLeoa9GbdqlJaDP54yaDUBCcfNtCv_lb6hdNRTIJHYcV8xAfW678z1KSCw8hzgsOaKOCvDfQWpqunowH13uC5P0OE4toqWn4jiXm-ILXJEa-agO6anVVosEyJzWSg9GD131snQU1iZptbAmjCfyD_NNSg-rEhZSczOGPVOP4vTICji8ZPRcmMz40/w640-h360/h...jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada bulan Juni 2024, SUGIRI SANCOKO bertemu Direktur RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo YUNUS MAHATMA di ruang kerja Bupati Ponorogo dan SUGIRI SANCOKO meminta kepada YUNUS MAHATMA untuk memenuhi kebutuhan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 ( milar rupiah) untuk kegiatan pencalonan kembali dalam Pilkada tahun 2024, Atas permintaan tersebut YUNUS MAHATMA menyanggupi dan menyampaikan nanti uangnya akan diambilkan dari kontribusi atau setoran komitmen fee. Terdakwa atas pekerjaan pembangunan pavillun RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo yang dikerjakan oleh CV CIPTO MAKMUR JAYA Selanjutnya YUNUS MAHATMA menyampaikan permintaan komitroen fee dari pekerjaan pembangunan ruang pavilkun RSUD Dr. HARJONO 8. Ponorogo kepada Terdakwa melalui MUJIB RIDWAN, Terdakwa kemudian mendatangi YUNUS MAHATMA di ruangan Direktur RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo dan menyampaikan kesanggupan memberikan uang komitmen fee sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa secara tunai melalui MUJIB RIDWAN di ruangan Wakil Direktur RSUD Dr HARJONO S Ponorogo Bahwa setelah itu YUNUS MAHATMA menghubungi ELY WIDODO (adk kandung SUGIRI SANCOKO) yang juga bertugas mengambil uang setoran komitmen fee dari Terdakwa di RSUD Dr. HARJONO S Ponorogo, kemudian SINGGIH CANYO WIBOWO (ajudan Bupati) atas perintah dan SUGIRI SANGOKO dan ELY WIDODO mendatangi RSUD DI. HARJONO S. Ponorogo menemus YUNUS MAHATMA dan mengambil uang yang telah di bungkus dengan goodie bag dari ruangan YUNUS MAHATMA dan menyerahkannya kepada ELY WIDODO untuk kepentingan SUGIRI SANCOKO. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDj4o2YtamvVQTkO4rVzPY-_sZdQEp37B9hxsj3ByphYMUPl9DCqfVhJzkFqwkVAqsQyHtuo-I-ovD9m0PyIDTNgWfsvPEVFOOSO4Voyco9P2sT1u0kX1iB7nUBar8WZjxusu-rnYPr3VA4EgNds5f_DOOAOjrkLGpiH5QSIs0oQ1s-z4WVFehU5ffDiA/s1280/i.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDj4o2YtamvVQTkO4rVzPY-_sZdQEp37B9hxsj3ByphYMUPl9DCqfVhJzkFqwkVAqsQyHtuo-I-ovD9m0PyIDTNgWfsvPEVFOOSO4Voyco9P2sT1u0kX1iB7nUBar8WZjxusu-rnYPr3VA4EgNds5f_DOOAOjrkLGpiH5QSIs0oQ1s-z4WVFehU5ffDiA/w640-h360/i.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada bulan Agustus 2024, SUGIRI SANCOKO kembali bertemu YUNUS MAHATMA di tuang kerja Bupati Ponorogo dan menyampaikan kekurangan uang untuk kepentingan SUGIRI SANCOKO dalam Pilkada Tahun 2024 sebesar Rp1 500.000.000.00 (satu millar lima ratus juta napiah) dan meminta kontribusi lagi dari YUNUS MAHATMA dan proyek yang dikerjakan di RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo, kemudian YUNUS MAHATMA meminta bantuan kepada Tordakwa dengan memenntahkan Kepada MUJIB RIDWAN untuk meenvita uang setoran kommen ve dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan YUNUS MAHATMA di RSUD Dr. HARJONO S, Ponorogo dan menyampaikan bersedia memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada YUNUS MAHATMA melalui MUJIB RIDWAN. Setelah uang pemberian Terdakwa diterima, YUNUS MAHATMA kembali menghubungi ELY WIDODO (adik kandung SUGIRI SANCOKO) untuk mengambil uang tersebut di RSUD Dr. HARJONO S Ponorogo, kemudian SINGGIH CAHYO WIBOWO (ajudan Bupati) Atas perintah dari SUGIRI SANCOKO dan ELY WIDODO mendatangi RSUD Dr. HARJONO S. Ponorogo menemui YUNUS MAHATMA dan mengambil uang yang telah di bungkus dengan 2 (dua) goodie bag warna merah dari ruangan YUNUS MAHATMA dan menyerahkan kepada ELY WIDODO untuk kepentingan SUGIRI SANCOKO. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEPkVZjzY1mxrU32-BZtgCwX6cZGoJS6VpkGOjmQAS4Da4HHuPB25uWguPhfmG9cmq-H-ojkIfOms4z00JNOM417_1dEWafBVHn3VZLpR-1tkOaJ9e_YQKVUynfKlFQc2BvO0bQP-RSms552J_mu0IR6Kvu01lNRdn1BGo2E4Qyru9GnaS-0JGiXGXDn4/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEPkVZjzY1mxrU32-BZtgCwX6cZGoJS6VpkGOjmQAS4Da4HHuPB25uWguPhfmG9cmq-H-ojkIfOms4z00JNOM417_1dEWafBVHn3VZLpR-1tkOaJ9e_YQKVUynfKlFQc2BvO0bQP-RSms552J_mu0IR6Kvu01lNRdn1BGo2E4Qyru9GnaS-0JGiXGXDn4/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pemberian uang seluruhnya sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang dilakukan Terdakwa kepada SUGIRI SANCOKO selaku Bupati Ponorogo melalui YUNUS MAHATMA tersebut dikarenakan SUGIRI SANCOKO telah memberikan paket pekerjaan di RSUD Dr. HARJONO S Ponorogo yakni Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Pavilkun pada RSUD Dr HARJONO S Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 kepada perusahaan milik Terdakwa yaitu CV CIPTO MAKMUR JAYA, Yaitu dengan cara mengatur tender/pengadaan melalui sistem e-katalog yang dilaksanakan, oleh PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen) pada RSUD DE HARJONO S Ponorogo agar mendapatkan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Pavilkun pada RSUD DX HARJONO S. Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, Hal itu bertentangan dengan kewajiban SUGIRI. SANCOKO selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1909 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Betas Dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasat 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nontor i Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Uildang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 126 Ayat (1) Jo. Pasal 618 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 126 Ayat (1) Jo. Pasal 618 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jnt)</div>

Sucipto Selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sucipto Selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK

“Uang sebesar Rp950 juta yang diberikan Terdakwa Sucipto kepada (Tersangka) Sugiri Sukoco selaku Bupati Ponorogo melalui (Tersangka) Yunus M...

BERITAKORUPSI.CO

Kasus Dugaan Korupsi 12 Paket Proyek Rehabilitasi jalan lapen (DID II) Kabupaten Sampang Rp2,9 M : Pejabat PPKom, PPTK dan Dua Swasta Diadli, Kepala Dinas PUPR Aman?

Kasus Dugaan Korupsi Kredit KUR Unit Turus Kabupaten Kediri Rp500 Juta : Calo dan Mantri Diadili, Kepala Unit Selaku Pemutus Kemana?

Sucipto Selaku Direktur CV Cipto Makmur Jaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI