Gubernur LSM LIRA DPW Jatim, Samsudin, SH: Hakim PT Mendukung Koruptor Layak Dicopot

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh82eiwvUpsPgRheAy7XeF3zhe6COC-svniQ8qgOf1Fdi_xTFilOZf6pFODWKD94tcFoFca1MsQAdYeZTJGFFQO8juzsbq6kYX5EAMu5LAeDAXs2F6pcJxLSc6O6sfArABIXoU_t35nPsuwza_4YwAPvmrVASeiyoc7N1Qr-YfYaneL55oXW6gVFDOr76A/s433/Hasan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="323" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh82eiwvUpsPgRheAy7XeF3zhe6COC-svniQ8qgOf1Fdi_xTFilOZf6pFODWKD94tcFoFca1MsQAdYeZTJGFFQO8juzsbq6kYX5EAMu5LAeDAXs2F6pcJxLSc6O6sfArABIXoU_t35nPsuwza_4YwAPvmrVASeiyoc7N1Qr-YfYaneL55oXW6gVFDOr76A/s320/Hasan.jpg" width="239" /></a></div></h3><div><span style="color: red; font-size: large;">#Hakim PT Memperingan Hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin, selaku anggota DPR RI Dari F-Nasdem Periode 2014 - 2019 dan 2019 - 2024 yang juga mantan Bupati dan mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari 6 Menjadi 4 Tahun Penjara dengan alasan karena Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya#</span><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div><span style="font-size: xx-small;"><b> </b></span></div><div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div><span style="font-size: medium;"><b> </b></span>Gubernur Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur (LSM LIRA DPW Jatim) Samsudin, SH mengatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur yang memvonis ringan hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU sebesar Rp147.687.236.500 yang juga mantan narapidana Korupsi Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI dari F-Nasdem periode 2014 - 2019 dan 2019 - 2024 yang juga mantan Bupati dan mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari 6 menjadi 4 tahun penjara adalah bentuk dukungan kepada Koruptor khususnya di Jawa Timur dan layak dicopot. Hal itu disampaikan Samsudin,SH kepada Jurnalis beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Sabtu, 3 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib dengan mengirimkan memori putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2025/PT. SBY tanggal 10 April 2025</div><br />“Hukuman Hasan menjadi empat tahun di PT. Ini adalah bentuk dukungan Hakim PT kepada para Koruptor khususnya di Jawa Timur maka layak dicopot oleh Ketua MA. Kalau para koruptor dihukum ringan oleh hakim, maka Koruptor tidak akan berkurang tetapi sebaliknya,” kata Samsudin, SH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBs_rY2FPCkT9VL0VcGBX4zgZJP6KjI6hrXa0zRYb2YVN1E-9m86tfd8u7EaNUC2PAHEi082vfEN5ktgd7PPu-5PEVWBmK_o_Cj7-N9XmBYGDyY4rcmvnLQKqg2uoyCBIEzzkaA-4mh7Ey5MGBeRCiszXnFk7Ftx5RmJVfylmFZxmw4UWXK9Y2Otzo7ro/s664/IMG_20240718_080715-768x576-1-664x498.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="498" data-original-width="664" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBs_rY2FPCkT9VL0VcGBX4zgZJP6KjI6hrXa0zRYb2YVN1E-9m86tfd8u7EaNUC2PAHEi082vfEN5ktgd7PPu-5PEVWBmK_o_Cj7-N9XmBYGDyY4rcmvnLQKqg2uoyCBIEzzkaA-4mh7Ey5MGBeRCiszXnFk7Ftx5RmJVfylmFZxmw4UWXK9Y2Otzo7ro/w640-h480/IMG_20240718_080715-768x576-1-664x498.jpg" width="640" /></a></div>Samsudin, SH menambahkan, alasan Hakim PT mengurangi hukuman Terdakwa yang juga mantan narapidan Koruptor Hasan Aminuddin hanya karena memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya, sementara Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupti Probolinggo adalah istri Terdakwa II Hasan Aminuddin sudah menerima putusan 6 tahun penjara<br /><br />“Inikan pertimbangan konyol. Padahal Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama dihukum 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Terdakwa I menerima putusan itu. Terdakwa II banding. Hakim PT tidak mempetimbangkan perbuatan Terdakwa apalagi Si Hasan ini kan sudah dua kali diadili dalam perkara Korupsi. Kasus ini kan sebagai pengembangan dari kasus OTT KPK tahun 2021 lalu,” ucap Samsudin,SH dengan nada kecewa<br /><br />“Dalam waktu dekat ini, kami dari LSM LIRA DPW Jatim akan bersurat kepada Ketua MA dan KY terkait putusan ringan Hakim PT terhadap Terdakwa Koruptor dan kami akan melakukan aksi,” lanjut Samsudin, SH<br /><br />Gubernur LSM LIRA DPW Jatim Samsudin, SH menambahkan, sejak KPK melakukan OTT terhadap Puput (Puput Tantriana Sari) selaku Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI di OTT KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021, Lira selalu aktif mengikuti dan mengawal sidang perkaranya sekalipun kami mendapat perlawanan dan ancaman dari orang-orangnya Hasan baik di Kabupaten Probolinggo maupun di Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />“Kami tau perbuatan Terdakwa ini karena kami selalu aktif mengikti dan mengawal sidang perkaranya bahkan kami yang melaporkan. Ini Hakim PT malah menghukum ringan. Kalau begini putusan Hakim terhadapa para Koruptor, apakah mereka tidak tertawa bahagia?. Lalu pakah Hakim PT mendukung program Presiden Prabowo untuk menghukum berat para Koruptor?,” ucap Samsudin, SH dengan nada tanya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSooaZ6hxcW_vNrkTp0O_ZIvAh6z812JIel0LiPxgSd62pTEKv6CtEKwXPSl9O6hvHu5uLOzZbXZT6_pF4UwviPEVUWHm_O3eUGtmDCrwNLpVdVOP7txEa__KrNYeF0NKND3ZeYnHNIfruoMvoAoft9px-eTYEbaMAxg0Vhb0b706NNulCL9czaNG3voI/s640/4-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSooaZ6hxcW_vNrkTp0O_ZIvAh6z812JIel0LiPxgSd62pTEKv6CtEKwXPSl9O6hvHu5uLOzZbXZT6_pF4UwviPEVUWHm_O3eUGtmDCrwNLpVdVOP7txEa__KrNYeF0NKND3ZeYnHNIfruoMvoAoft9px-eTYEbaMAxg0Vhb0b706NNulCL9czaNG3voI/w640-h432/4-.jpg" width="640" /></a></div>Terkait dengan putusan Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur terhadap Terdakwa yang juga mantan narapidan Hasan Aminuddin, hingga saat ini belum ada tanggapan dari KPK kepada Jurnalis beritakorupsi.co, apakah KPK akan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI<br /><br />Mengingat JPU KPK melakukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terkait hukuman tambahan terhadap Terdakwa II Hasan Aminuddin berupa membayar uang pengganti sebesar Rp52.093.127.914,15 subsider piada penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam tuntutan JPU KPK, yaitu agar Terdakwa II Hasan Aminuddin membayar uang pengganti sebesar Rp57.321.177.914,15 subsider pidana penjara selama 3 tahun<br /><br />Sementara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2025/PT. SBY tanggal 10 April 2025 menyebutkan, sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4dTmTssVlMZbMykUXQX2skUkJgTo7jvn4HkIlYmESGx7OuXgRhh8gsWTD3U0UJ_5T3dRritEFbGIsP-fmPlVypa50fWbROb5xVCvryD88feF1_fF5qJf6JYoaJfKed8ipfUTEy0H2qkur98cmW0tjAoY2ldOb3b1BRiNSKr5bsiJ0PlMZ70kBofGw95I/s640/16.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4dTmTssVlMZbMykUXQX2skUkJgTo7jvn4HkIlYmESGx7OuXgRhh8gsWTD3U0UJ_5T3dRritEFbGIsP-fmPlVypa50fWbROb5xVCvryD88feF1_fF5qJf6JYoaJfKed8ipfUTEy0H2qkur98cmW0tjAoY2ldOb3b1BRiNSKr5bsiJ0PlMZ70kBofGw95I/w640-h360/16.jpg" width="640" /></a></div>Tapi anehnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur tidak sependapat dengan hukuman pemidaan terhadap Terdakwa II Hasan Aminuddin yaitu dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil. Hal itu termuat dari putusan yang sebagian dikutip, menyebutkan;<br /><br />Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:<br /><br />Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025;<br /><br />Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memerhatikan fakta-fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU Pasal 12 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNWi765jPtRge30natlCX938LU6w1fs6jQO1Se9eA0h2DXEaKtj2VEu3ONYwdbtnDTgNbJxYov18AD98WLNUtj33POgne-hFusLWP1Kl1Xw99z3-8xj8BNUTjIS51SeoHVUET0FTQlkWhZYQNEaVqDaGqZ6KE82Eljr2sGmWhsEfv3aOK9yUb6W4JRRng/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNWi765jPtRge30natlCX938LU6w1fs6jQO1Se9eA0h2DXEaKtj2VEu3ONYwdbtnDTgNbJxYov18AD98WLNUtj33POgne-hFusLWP1Kl1Xw99z3-8xj8BNUTjIS51SeoHVUET0FTQlkWhZYQNEaVqDaGqZ6KE82Eljr2sGmWhsEfv3aOK9yUb6W4JRRng/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dan Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA Allternatif Pertama Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, <br /><br />Dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda masingmasing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menghukum Pidana Tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN membayar Uang Pengganti sebesar Rp52.093.127.914,15,- (lima puluh dua miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas koma lima belas rupiah) jika Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, <br /><br />Dan menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa I PUPUT TANTRIANA SARI dan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN masing-masing berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau politik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya, dan juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberat kan dan keadaan yang meringankan,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjyQ8W2tc5cpRlcFVUqPzSd5C5VTGdcJIHfSY4okUifgoGkcyvIwny6Y9ol4dMmoHgGDQJMlT_r9rCfgwy9fOBWNwN2-dRuEhe6gDNQ2HXFEbesvl2ZGni-4bg9FXTILHT0s_oDVYy5-JBd6Cx8-VpCtg1PB4LOToG97hYcaFv-qlDI8nj70l5PgfxPEg/s640/2...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjyQ8W2tc5cpRlcFVUqPzSd5C5VTGdcJIHfSY4okUifgoGkcyvIwny6Y9ol4dMmoHgGDQJMlT_r9rCfgwy9fOBWNwN2-dRuEhe6gDNQ2HXFEbesvl2ZGni-4bg9FXTILHT0s_oDVYy5-JBd6Cx8-VpCtg1PB4LOToG97hYcaFv-qlDI8nj70l5PgfxPEg/w640-h360/2...jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II HASAN AMINUDDIN selama 6 (enam) Tahun, <br /><br />Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama karena masih terlalu berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa II HASAN AMINUDDIN masih memiliki tanggungan keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya mengingat isteri Terdakwa II HASAN AMINUDDIN yang bernama PUPUT TANTRIANA SARI juga menjadi Terdakwa dalam kasus/ perkara yang sama yakni sebagai Terdakwa I, selain itu juga bahwa Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah banyak memberikan konstribusi positif terhadap pembangunan Kabupaten Probolinggo semasa menjabat;<br /><br />Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II HASAN AMINUDDIN, sehingga harus dirubah yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;<br /><br />Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUj0_rqn9yEJA2OgJkJXaPHkxGUDN_qzUXmXxQGvYFTx6u9tD4QYXGQPxIAMgQWQ7TD8_6tHlOsLhtTCT-MxUyb_dOzFWHkCKD8RbKJ9v79bJDmAGMUecdnFKySvosNsQgLE6phlMBkUXzIYDvNz50FIXVo0NhPjNpFY8aWxgv3iOZKMAJ976_5S9SZDw/s640/4-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUj0_rqn9yEJA2OgJkJXaPHkxGUDN_qzUXmXxQGvYFTx6u9tD4QYXGQPxIAMgQWQ7TD8_6tHlOsLhtTCT-MxUyb_dOzFWHkCKD8RbKJ9v79bJDmAGMUecdnFKySvosNsQgLE6phlMBkUXzIYDvNz50FIXVo0NhPjNpFY8aWxgv3iOZKMAJ976_5S9SZDw/w640-h432/4-.jpg" width="640" /></a></div><b>MENGADILI;</b><br />Mengingat Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;<br /><br /><b>MENGADILI;</b><br />I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>  </span>permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tersebut;<br /><br />II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor <span>    </span><span>    </span><span>   </span>42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 13 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut sekedar <span>    </span><span>   </span>mengenai lamanya pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar <span>    </span><span>    </span><span>   </span>putusan selengkapnya sebagai berikut:<br /><ol><li>Menyatakan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU Pasal 12 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;</li><li>Menyatakan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA Allternatif Pertama Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;</li><li>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN olehkarena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</li><li>Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II HASAN AMINUDDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li><li>Menetapkan Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tetap berada dalam tahanan;</li><li>Menghukum Pidana Tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN membayar Uang Pengganti sebesar Rp.52.093.127.914,15,- (lima puluh dua miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas koma lima belas rupiah) jika Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidaknmembayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa II HASAN AMINUDDIN tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;</li><li>Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau politik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;</li><li>Menetapkan barang bukti berupa:</li><li>Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II HASAN AMINUDDIN dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</li></ol>Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 oleh Hj. Sri Herawati, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Haryono, SH.,MH., dan UGO, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Syarifuddin, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya. (Jen) <br /></div>

News Tipikor Gubernur LSM LIRA DPW Jatim, Samsudin, SH: Hakim PT Mendukung Koruptor Layak Dicopot

#Hakim PT Memperingan Hukuman Terdakwa Korupsi dan TPPU Rp147,687 M Yang Juga Mantan Narapidana Korupsi Hasan Aminuddin, selaku anggota DPR ...

»

Putusan Dilmilti III Surabaya Merubah Putusan Dilmil III-12 Subaya Mejadi 5 Bulan Penjara Dalam Perkara KDRT Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya

<div style="text-align: justify;"><h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDw1X8q-Y3pWVC2nM-tGT_tvYgoJMWux42HoWeuyK23dJJOeMinweSsw9mGZZxrGv1xeORbSlH1YZgc6KnwDO1GO3WBOcx-c-Y1czrvfc3ERKFa7uGGljc3jjy5jCHqk7FDc9vQO0IiEwjR13h2m8BH7_mMgl3av88INncrR0lZlvJv4z0n0bB6fVCF8g/s640/A2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDw1X8q-Y3pWVC2nM-tGT_tvYgoJMWux42HoWeuyK23dJJOeMinweSsw9mGZZxrGv1xeORbSlH1YZgc6KnwDO1GO3WBOcx-c-Y1czrvfc3ERKFa7uGGljc3jjy5jCHqk7FDc9vQO0IiEwjR13h2m8BH7_mMgl3av88INncrR0lZlvJv4z0n0bB6fVCF8g/w640-h360/A2.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Sidang Perkara KDRT di Dilmil III-12 Surabaya. Foto. Dok. BK</span></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;">#Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya Menghukum Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra Selama 6 Bulan Penjara Dengan Percobaan 8 Bulan. Majelis Hakim Juga Menolak Seluruh Permohonan Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje Terkait Restitusi Ganti Rugi Sebesar Rp158 Juta Kepada Suaminya Selaku Termohon Juga Terdakwa. Dan Majelis Hakim Menyatakan Bahwa Apa Yang Dialami Korban (dr. Maedy Christiyani Bawolje) Bukan Hanya Akibat Dari Perbuatan Dari Terdakwa Tetapi Dari Perkwinan Sebelumnya (Suami Pertama dr. Maedy Christiyani Bawolje Adalah AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilianto, SH Sedangkan Terdakwa Adalah Suami Ketiga)#</span></h3></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) III Surabaya Nomor : 15-K/PM.III/BDG/AL/II/2025 tanggal 13 Maret 2025 yang dibacakan pada Rabu, 9 April 2025, mengubah Putusan Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya Nomor : 123-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 9 Januari 2025 dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje dan kedua anak tirinya, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 di Jalan Semolowaru Bahari Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya dari pidana penjara selama 6 bulan dengan percobaan 8 bulan menjadi pidana penjara selama 5 bulan<br /><br />Kasus perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kepada istrinya, dr. Maedy Christiyani Bawolje, dan kedua anak tiri Terdakwa, yaitu Christia Sanika Putri Aprilia (24) dan Adisha Satya Putri Aprilia (21) pada tanggal 29 April 2024 lalu di Jalan Semolowaru Bahari AA/2 RT/RW 007/002 Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo Surabaya, menarik perhatian beberapa pihak dikalangan TNI khusunya TNI AL        <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGknKFdP3cBJBBx-62yBTF5Va_qmAlSkQJZ-Sq0TtcG2GIvaxmU0WblUX-iRIap09c-KmEfMNTDDHZ13lBsNAYtkVERXkPNeNauRdGhuu55hePtg80bfU5AnhxLTXe5zKnZUgARNa8kQ69iI0NK1JXbXkAPJC-BJ7t68rt-959cP0LJHRlVInj27eySAY/s640/odmil.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGknKFdP3cBJBBx-62yBTF5Va_qmAlSkQJZ-Sq0TtcG2GIvaxmU0WblUX-iRIap09c-KmEfMNTDDHZ13lBsNAYtkVERXkPNeNauRdGhuu55hePtg80bfU5AnhxLTXe5zKnZUgARNa8kQ69iI0NK1JXbXkAPJC-BJ7t68rt-959cP0LJHRlVInj27eySAY/w640-h360/odmil.jpg" width="640" /></a></div>Menarik perhatian beberapa pihak dikalangan TNI khusunya TNI AL, karena korban dalam perkara KDRT ini adalah bukan kalangan masyarakat spil biasa, melainkan dari keluarga TNI AL. Sebab dr. Maedy Christiyani Bawolje adalah anak Alm. Laksamana TNI Ismail Bawolje, mantan Danlantamal III Surabaya atau sekarang Lantamal V Surabaya (Terdakwa dan istri serta kedua anak tirinya tinggal bersama Hidayati, ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje di rumah milik orang tua dr. Maedy Christiyani Bawolje)<br /><br />Dan bisa jadi, akibat dari kasus KDRT yang dilakukan oleh Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terhadap istri dan kedua anak tirinya, Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra pun terlebih dahulu ditangkap/diamankan oleh beberapa anggota Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 29 April 2024 pada malam hari dan langsung dilakukan penahanan selama 35 hari, <br /><br />Dan barulah dikeluarkan setelah Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra mendapatkan Penasehat Hukum dari TNI AL. Hal ini seperti yang disampiakan oleh Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra saat didampingi Ti Penasehat Hukum-nya dan kedua orang tua serta dua adik kandung dari mertua Terdakwa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdCt8EhtbySc469fqCuifddle0fEe8wDIfCNv577WhyphenhyphenTta_Bn4fP2apzPjhxvFZUXBuwxXmuicCYLDba4MrbJ0b3mKonPdbvc-5_nKd6mYC-213P3gK6lKn3HmAerF7UJ8E1Jqs81KKVtturbITuIqfNY9lFvI2dzaKYJEf-LJY7OQovu2ytNcvXPW4uA/s640/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdCt8EhtbySc469fqCuifddle0fEe8wDIfCNv577WhyphenhyphenTta_Bn4fP2apzPjhxvFZUXBuwxXmuicCYLDba4MrbJ0b3mKonPdbvc-5_nKd6mYC-213P3gK6lKn3HmAerF7UJ8E1Jqs81KKVtturbITuIqfNY9lFvI2dzaKYJEf-LJY7OQovu2ytNcvXPW4uA/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></div>Tak heran, yang semula Hidayati, mertua Terdakwa bersedia menjadi saksi yang meringankan di Pengadilan (tidak dijadikan sebagai saksi oleh penyidik Pomal Lantamal V Surabaya), tiba-tiba berubah, sedangkan dua adik kandung Hidayati tetap menjadi saksi yang meringankan Terdakwa<br /> <br /><b>Tujuh (7)</b> hal menarik Terseretnya Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dalam kasus perkara KDRT yang berawal pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, sebagaimana dalam surat dakwaan Odmil pada Oditorat Militer III-11 Surabaya<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>      1.    Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya</b></span><br />Dalam surat dakwaan disebutkan, bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Ibu mertua Terdakwa (ibu kandung dr. Maedy Christiyani Bawolje yakni Hidayati) untuk mengantar kontrol ke RSPAL dr. Ramelan) Surabaya karena Terdakwa dengan Saksi-1 (dr. Maedy Christiyani Bawolje) sedang ada kegiatan. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 2 (Christia Sanika Putri Aprilia/24 thn) untuk mengantar neneknya<br /><br />Namun Saksi- 2 menjawab "tidak diijinkan oleh mama (Saksi-1)", kemudian Saksi- 1 menjelaskan kepada Terdakwa alasan tidak mengijinkan Saksi- 2 mengantar neneknya karena hubungan Saksi- 2 dengan neneknya tidak baik/tidak akur dan Saksi- 1 berusaha menjaga mental Saksi- 2.<br /><br />Pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali menyuruh Saksi- 2 untuk mengantar neneknya kontrol ke RSPAL dr Ramelan Surabaya, namun Saksi- 1 tetap tidak mengijinkannya. Kemudian Terdakwa memutuskan meminta obat di Rumkitmar Ewa Pangalila sesuai dengan resep obat bulan lalu. <br /><br />Sekira pukul 18.30 WIB (29 April 2024), Terdakwa pulang kerja masuk rumah di Semolowaru Bahari AA/2 RT/RW 007/002 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya dan langsung menuju kekamar Terdakwa dilantai atas,<br /><br />Selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa dengan Saksi- 1 cekcok mulut terkait Saksi- 1 melarang Saksi- 2 mengantar neneknya. Lalu Saksi- 1 mengatakan dengan nada keras dan tinggi jika Terdakwa lebih memperhatikan Ibu Saksi- 1 dari pada Saksi- 1  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9WgyfhyphenhyphenZtK55CtqNdgD8pRDLEKRNQ_o5lli61Uex3M8ZOKtw8MsfI8MnVLbI3DmuOJt3VpUp298_fC5p-BlAiwIoZnvRxkFIsx9Cx6FNePEGnRozKedW6XDRgOzH30pK0_TDm24tmZmkBy5ssQt4dVD-SKphY1OHfCEXvrFEoSJu2buiOGXsbaXxH-Fo/s640/b%20-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9WgyfhyphenhyphenZtK55CtqNdgD8pRDLEKRNQ_o5lli61Uex3M8ZOKtw8MsfI8MnVLbI3DmuOJt3VpUp298_fC5p-BlAiwIoZnvRxkFIsx9Cx6FNePEGnRozKedW6XDRgOzH30pK0_TDm24tmZmkBy5ssQt4dVD-SKphY1OHfCEXvrFEoSJu2buiOGXsbaXxH-Fo/w640-h360/b%20-.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa melempar guling kearah muka Saksi- 1 dan percekcokan tersebut terdengar Saksi- 2, lalu Saksi- 2 masuk ke kamar Saksi- 1 dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi- 2 tidak terima melihat Terdakwa seolah-olah akan menyerang Saksi- 1 sambil mengatakan "aku tidak terima, kamu begituin mamaku". Kemudian Terdakwa mengatakan "kamu anjing, anak bangsat", lalu Terdakwa emosi dan memukul Saksi- 2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi- 2;<br /><br />Kemudian Saksi- 1 berusaha menjauhkan Saksi- 2 dari Terdakwa, namun keributan tersebut terdengar Saksi- 3 (Adisha Satya Putri Aprilia/21 thn), lalu Saksi-3 masuk kekamar Saksi- 1. Melihat Saksi- 3 masuk kamar lalu Saksi- 1 langsung menarik tangan Saksi- 3 agar mendekat ke Saksi- 1 dan Saksi- 2 karena Saksi- 1 takut Saksi- 3 juga ikut dipukul oleh Terdakwa,<br /><br />Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi- 2 dengan tangan mengepal sebanyak satu kali namun Saksi- 1 dan Saksi- 3 menghalangi dan melindungi Saksi- 2 dengan merangkul Saksi- 2 sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai bahu sebelah kiri Saksi- 2, <br /><br />Selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 bersamaan ke pinggir tempat tidur, selanjutnya Saksi- 1 berusaha mengamankan dan membawa Saksi- 2 dan Saksi- 3 menuju ke ruang tengah, namun tiba-tiba Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan memukul kepala Saksi- 2 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta meludahi Saksi- 2;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ5KUXTjey0CCyR9SqphulDg0awO7dlVHQI2onisbSArO1lIA9_p5Zbth8gAMzJ0wNRzcmvUWNizMYQywY1a2qErvs3fNQdPeQV1NH0EU-hu2lq1oiwzeKB2Dk-_BzC3sTMztX6BVzXVEmvGfqpvymlVFAWu0_GbCrGVM3r3PzeizBJGojj48mNRookws/s640/5....jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZ5KUXTjey0CCyR9SqphulDg0awO7dlVHQI2onisbSArO1lIA9_p5Zbth8gAMzJ0wNRzcmvUWNizMYQywY1a2qErvs3fNQdPeQV1NH0EU-hu2lq1oiwzeKB2Dk-_BzC3sTMztX6BVzXVEmvGfqpvymlVFAWu0_GbCrGVM3r3PzeizBJGojj48mNRookws/w640-h360/5....jpg" width="640" /></a></div>Setelah Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 berada di ruang ruang tengah, kemudian Saksi- 1 menyuruh Saksi- 2 dan Saksi- 3 untuk menutup dan mengunci semua akses pintu kearah ruang tengah agar Terdakwa tidak bisa masuk, <br /><br />Selanjutnya diruang tengah, Saksi- 2 menghubungi Sdri. Nathalia Christiyana (Saksi-4) untuk meminta tolong datang kerumah dengan mengatakan "Ma tolong, saya dipukul dan diludahi Raditya, mama tolong kesini", lalu Saksi-4 jawab "kamu kenapa Chrisa, mana mama mu, saya segera kesana tapi butuh waktu". <br /><br />Sedangkan Saksi- 3 menghubungi ayahnya AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilianto, SH memberitahukan kejadian tersebut, lalu AKBP Pol. Hendrik berkoordinasi dengan Pom Lantamal V,<br /><br />Tidak lama kemudian, Terdakwa mendatangi Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 diruang tengah melalui pintu bawah tangga namun tidak bisa masuk lalu Terdakwa berteriak minta dibukakan dan akan membuka pintu dengan paksa, namun tidak dihiraukan lalu Terdakwa mengedar- gedor kaca jendela namun tidak bisa terbuka juga,     </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian Terdakwa menuju pintu belakang, dan saat lewat lorong ruang tamu bertemu Ibu Saksi- 1 dan bertanya kepada Terdakwa "ada permasalahan apa kok ribut-ribut", namun Terdakwa hanya diam saja menuju ke dapur,  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN8WKGpSAtg1M8Ihb2-xzV_QTEX-GIh1naVz-weJnK1HUPLknKBNJ5hFFfCs954jVuzNStOho4QM_sxt_ML9_WzOXLR8gkOGT9nMNphDijEzNINnwoQY5rbA5NKsKIRum26r6qvxURnt7lS7hvnr4j-FCM4acTlSeW8zddfZWD2nZmpQmx23h_zEDCFvU/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN8WKGpSAtg1M8Ihb2-xzV_QTEX-GIh1naVz-weJnK1HUPLknKBNJ5hFFfCs954jVuzNStOho4QM_sxt_ML9_WzOXLR8gkOGT9nMNphDijEzNINnwoQY5rbA5NKsKIRum26r6qvxURnt7lS7hvnr4j-FCM4acTlSeW8zddfZWD2nZmpQmx23h_zEDCFvU/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian Terdakwa didapur mengambil pisau dapur lalu mendobrak pintu belakang untuk masuk ke ruang tengah, setelah Terdakwa masuk keruang tengah lalu mengambil pistol mainan anak di ruang tengah dan membantingkan pistol mainan tersebut di depan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3. Selanjutnya Terdakwa dengan membawa pisau dapur mengancam Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 dengan mengatakan "kalian bangsat semua, tak bunuh kalian semua" karena ketakutan,<br /><br />Kemudian Saksi- 2 diam-diam menghubungi temannya, Sdri. Risma yang menjadi Kowal (Wanita Angkatan Laut) meminta tolong datang kerumah Saksi- 2 karena Terdakwa marah-marah.<br /><br />Tidak lama kemudian Ibu Saksi-1 masuk ruang tengah lalu Terdakwa berhenti marah-marah, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya kearah perutnya sendiri sambil berkata "kalau kalian tidak mau nurut sama saya, saya mati saja" dan mengancam Saksi- 2 dengan mengatakan "kamu ini masih kecil, kamu kalau tidak ada saya kamu tidak bisa sekolah, nanti kamu tidak akan wisuda, saya yang akan menggagalkannya";<br /><br />Kemudian Saksi- 4 datang dan langsung menegur Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang petugas Pomal Lantamal V, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal IV untuk dimintai keterangan dan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 juga pergi ke Pom Lantamal V dengan didampingi petugas Pom Lantamal V untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mengalami ganguan depresi sedang, Saksi- 2 mengalami ganguan Post-traumatic stress disorder dan depresi sedang, sedangkan Saksi- 3 mengalami ganguan Post-traumatic stress disorder dan depresi berat sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor :VER/14/V/2024, Nomor :VER/15/V/2024 dan Nomor :VER/16/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa kesehatan jiwa dr. I.Ketut Tirka Nandaka, Sp. Kj.(K) (Saksi- 5).    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2FhLuI24oL5UkuhaM2B-NgXDarv1q6FPd2FmXOaO8HUZBF8vtZJf7ZhRL6ovf5Jbdal1DOhj4YSrGny-9Bttl0jOyGgXEZp2klCNuiTzOMyeHpkHfKk697gQjYL-OzVkPziHSWzMpvL9I43t0XLx2CUEeuB9oYAGgd1hlrC_ZnntrjWqHylS51xVjtEw/s640/b%20-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2FhLuI24oL5UkuhaM2B-NgXDarv1q6FPd2FmXOaO8HUZBF8vtZJf7ZhRL6ovf5Jbdal1DOhj4YSrGny-9Bttl0jOyGgXEZp2klCNuiTzOMyeHpkHfKk697gQjYL-OzVkPziHSWzMpvL9I43t0XLx2CUEeuB9oYAGgd1hlrC_ZnntrjWqHylS51xVjtEw/w640-h360/b%20-.jpg" width="640" /></a></div>       <span style="font-size: large;"><b> 2. Tuntutan Oditur Militer III-11 Sby </b></span><span style="font-size: medium;"><b>(Sidang 19 Nopember 2024) </b></span><br />Dalam surat tuntutan Oditur Militer III-11 Surabaya menyebutkan, bahwa Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam pasal 44  ayat (4) dan pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdakwa pun dituntut pidana penjara selama 8 bulan<span style="font-size: large;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>     3. Ketua Majelis Hakim Memerintahkan Odmil III-11 Sby<br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>         </b></span><span style="font-size: large;"><b>Untuk Merevisi Tuntutannya </b></span><span style="font-size: medium;"><b>(sidang  </b><b>Selasa, 26 </b><b>November 2024)</b></span></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung pada Selasa, 19 Nopember 2024, adalah pembacaan surat tuntutan dari Oditur Militer (Odmil) III-11 Surabaya terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Suarabaya setelah melalui tahapan proses persidangan mulai dari pembacaan surat dakwaan, Eksepsi, Replik, Duplik, pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan barang bukti.<br /><br />Usai pembacaan surat tuntutan pada Selasa, 19 Nopember 2024, kemudian Ketua Majelis Hakim menetapkan persidangan selanjutnya, yaitu pada Selasa, 26 November 2024 untuk agenda pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa <br /><br />Namun pada Selasa, 26 November 2024 sebagaimana yang sudah ditetapkan dan persidangan dibuka kembali oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, kemudian ditunda oleh Ketua Majelis Hakim dan memerintahkan Odmil III-11 Surabaya untuk merevisi kembali tuntutannya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGZ9lcQ_w5QK_NiVWExEbWxqpgfNuwdfI-RnOeRW8eq0oWRLX4ij6_n9kTuiwXJCZIfidaD0Y7izg9khRJambnlisYoNKzsy05fnruPoYiZikwX_dkmhO2SDk0Km0etFcm4u23tKNuPp-rvbSYWNEt20Ek_-vyjGDN-qLWNYLskzPTdNkiiCmvLKA69Jg/s640/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGZ9lcQ_w5QK_NiVWExEbWxqpgfNuwdfI-RnOeRW8eq0oWRLX4ij6_n9kTuiwXJCZIfidaD0Y7izg9khRJambnlisYoNKzsy05fnruPoYiZikwX_dkmhO2SDk0Km0etFcm4u23tKNuPp-rvbSYWNEt20Ek_-vyjGDN-qLWNYLskzPTdNkiiCmvLKA69Jg/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div>Alasan Ketua Majelis Hakim, karena pada persidangan saat itu (Selasa, 26 November 2024), sebelum Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH membacakan Pledoi atau Pembelaannya, Tim Kuasa Hukum dr. Maedy Christiyani Bawolje menyerahkan surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi kepada Termohon yaitu Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra melalui Majelis Hakim<br /><br />Permohonan Restitusi Ganti Rugi oleh Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje kepada suaminya, yaitu Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra selaku Termohon dalam perkara Tindak Pidana KDRT, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Hakim kepada Odmil Letkol CHK Yadi Mulyadi pada persidangan Selasa, 26 November 2024<br /><br />“Tuntutannya untuk di revisi terkait dengan rsetitusi ganti rugi,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH<br /><br />Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi sepertinya terlihat bingung sehingga memanyakkan Ketua Majelis Hakim. “Apakah permohonannya terpisah,” tanya Oditur Milter Letkol CHK Yadi Mulyadi. Dan dengan tegas Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH menjelaskan isi PERMA RI No. 1 Tahun 2022<br /><br />“Dalam Perma ini perintahnya jelas, penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana,” ucap Ketua Majelis Hakim Letkol (CHK) Arif Sudibya, SH., MH    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjaEdLGz0RuZQBYkS49uW_jjWajbRC1TTtkhUU-ArjHpl5O2fLPG3cx2UT2-HYVg7Grhl_jvWyVXPMuP0WP6yDGxqxCbkvMmWFg3rY6Khwhbe-zGTdvk9nVLiihbORGZ9wgc4yYXn-hnllZ2SYIxF5pWhFw8UiWMZs11ui2ANtU7RawpW6Pkdy26G2Efk/s640/a...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjaEdLGz0RuZQBYkS49uW_jjWajbRC1TTtkhUU-ArjHpl5O2fLPG3cx2UT2-HYVg7Grhl_jvWyVXPMuP0WP6yDGxqxCbkvMmWFg3rY6Khwhbe-zGTdvk9nVLiihbORGZ9wgc4yYXn-hnllZ2SYIxF5pWhFw8UiWMZs11ui2ANtU7RawpW6Pkdy26G2Efk/w640-h360/a...jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, yang diucapkan Ketua Majelis Hakim adalah Pasal 8 ayat (10) PERMA RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Sedangkan ayat sebelumnya dalam Pasal yang sama berbunyi;<br /><br /><i>Pasal 8 ayat (2) berbunyi : Dalam hal permohanan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.<br /><br />Pasal 8 ayat (3) berbunyi : Dalam hal permohanan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permahanan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.<br /><br />Dan Pasal 8 ayat (4) berbunyi : Dalam hal Karban Restitusi dan Karban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohanan Persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Karban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap </i>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglyjgRnwySQu3Q_anN3f5ct0_w8d6qw2Zv63GEcDi_pw1DsR_NDWLALGC_1jl93SFmaE05kceNCSGyPJImlnVE9qj9YgdzKqBQi4Ym0ArMAzqDFwFnsIWMQhSGK99cqatCpBfxjEAohixnt60ny_WpXzAmR7uzqZzAq88fzpPX-yWbpaIdGbJtaMvQOsA/s640/e.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglyjgRnwySQu3Q_anN3f5ct0_w8d6qw2Zv63GEcDi_pw1DsR_NDWLALGC_1jl93SFmaE05kceNCSGyPJImlnVE9qj9YgdzKqBQi4Ym0ArMAzqDFwFnsIWMQhSGK99cqatCpBfxjEAohixnt60ny_WpXzAmR7uzqZzAq88fzpPX-yWbpaIdGbJtaMvQOsA/w640-h360/e.jpg" width="640" /></a></div><i>Padahal, dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer sudah diatur, yaitu ;<br /><br />Angka 3. Persidangan<br />a. Acara Pemeriksaan Biasa<br />6). Dalam hal suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan menimbulkan kerugian bagi orang lain, orang yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana.<br /><br />7). Penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi pada pemeriksaan perkara pidana dapat dilakukan paling lambat sebelum Oditur mengajukan Tuntutan.<br /><br />8). Atas pengajuan permohonan penggabungan perkara ganti rugi tersebut Hakim Ketua mengeluarkan Penetapan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi (Formulir Model : 10). Hal ini sebagaimana dilansir dari<br /> : https://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/dilmiltama/pdf/juknisadmmilatrium.pdf  </i><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>    4. Sidang Pembacaan Pemohonan Restitusi Ganti Rugi,</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>       Tanggapan Pemohon dan Jawaban Termohon Serta <br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>       Pembuktikan Permohonan Restitusi</b></span><b> <span style="font-size: medium;">(Sidang  4 Desember 2024)</span></b><br />Setelah persidangan tertunda sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 26 November dan 2 Desember 2024, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya kembali melanjutkan persidangan pada Rabu, 4 Desember 2024 dengan agenda pembacaan Pemohonan Restitusi Ganti Rugi dari Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolj yang diwakili Pengacaran-nya, lanjut pemeriksaan atau mendengarkan pendapat ahli dari LPSK yang dihadirkan oleh Pemohon yang menghitung kerugian yang dialami Pemohon/Korban, dan selanjutnya jawaban Termohon serta pemeriksaan barang bukti dari Pemohon  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzVJjytiaTET87dCx3wkESAq_DC5DXyCTstUJ4gjSKJnUt4G8vnqxUb8rGaVw9ivfzoK-NRMZHeKnz7zziFuVeIxGGo7ROcjXmHTJHfx4B8Z0ieQXn-aFFHr4pZER3HMTzx8_lUYOiHOT7Pj7Lp6utom-HZMLZiMGoyE6ZfO72498wSRjp-oCaFGZIi9o/s640/b%20-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzVJjytiaTET87dCx3wkESAq_DC5DXyCTstUJ4gjSKJnUt4G8vnqxUb8rGaVw9ivfzoK-NRMZHeKnz7zziFuVeIxGGo7ROcjXmHTJHfx4B8Z0ieQXn-aFFHr4pZER3HMTzx8_lUYOiHOT7Pj7Lp6utom-HZMLZiMGoyE6ZfO72498wSRjp-oCaFGZIi9o/w640-h360/b%20-.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>        5. Pembacaan Revisi Tuntutan Oleh Odmil III-11 Sby</b></span> </div><div style="text-align: justify;">              <span style="font-size: medium;"><b>(Sidang pada Selasa, 10 Desember 2024)</b></span><br />Pada selasa, 10 Desember 2024, ada beberapa ageda sidang, yaitu yang pertama Pembuktian terkait bukti yang diajukan Pemohon dalam  sidang perkara Permohonan Restitusi Ganti Rugi, dan yang kedua pembacaan tanggapan dari Pemohon atas Jawaban Termohon terkait isi Permohonan Pemohon yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Termohon membayar ganti rugi yang dilami Pemohon sebesar Rp158 juta lebih<br /><br />Setelah sidang Pembuktian dan pembacaan tanggapan dari Pemohon, sidang selanjutnya adalah pembacaan hasil revisi tuntutan dari Odmil III-11 Surabaya yang sudah dibacakan pada tanggal 19 November 2024. Hasil revisi tuntutan Odmil III-11 Surabaya hanya menambah tuntutan terhadap Terdakwa terkait  nilai ganti rugi kepada Korvan sebesar Rp158 juta lebih     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDPqTPu6ef-D_mnIEflHX9meKiGmqwcxfhMkzFVL2UYevpc2QU2q3v3zNlzs8_p6XR8oSFs0NkNsp-ewXSM-4XpQoG3-PWiglvWkqJ11DveX0fGeNtP0SnzrM2V2GzJChQH1uSCjMnVbXTwB07iHElNWXNqL1naO5cXEsLA1G5kKJe-99G7rm82gK8R3g/s640/A1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDPqTPu6ef-D_mnIEflHX9meKiGmqwcxfhMkzFVL2UYevpc2QU2q3v3zNlzs8_p6XR8oSFs0NkNsp-ewXSM-4XpQoG3-PWiglvWkqJ11DveX0fGeNtP0SnzrM2V2GzJChQH1uSCjMnVbXTwB07iHElNWXNqL1naO5cXEsLA1G5kKJe-99G7rm82gK8R3g/w640-h360/A1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>      6. Pledoi PH Terdakwa Mengejutkan Karena Mengungkap<br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>          Fakta Dalam Persidangan </b></span><span style="font-size: medium;"><b>(sidang, 17 Desember 2024)</b></span><br />Dalam Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum (PH) Terdakwa, Mayor Laut (H) Teguh Iman S, SH dan Serka Mar. Khaerul Bahro, SH., MH mengejutkan dan mengungkap fakta dalam persidangan, yaitu bahwa keterangan Saksi- 1 (dr. Maedy Christiyani Bawolje) pada urut nomor 1 sampai dengan nomor 5 diatas, dapat disimpulkan bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 (Christia Sanika Putri Aprilia, 24 tahun/10 Mei 2000/Mahasiswa) dan Saksi- 3 (Adisha Satya Putri Aprilia, 20 tahun/ 15 Mei 2003/Mahasiswa) patut diragukan kebenarannya karena tidak mungkin ada dua pernyataan yang saling bertentangan dianggap benar semua, sehingga keterangan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 harus diabaikan.  <br /><br />Keterangan 2 orang ahli yaitu dr. I.K. Tirka Nandaka, Sp. KJ, Subsp. For., SH., MM, dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Subspesialis Foresik (Konsultan) dinas di RSPAL dr Ramelan Surabaya dan ahli dari LPSK yaitu Riza Wahyuni, S. Psy., M.Si, Psikolog (tidak ada dalam BAP, dan pada persidangan saat itu bersamaan dengan penyerahan surat Permohonan Restitusi Ganti Rugi dari Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje yang diwakili Kuasa Hukum-nya kepada Termohon Lettu Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra melalui Majelis Hakim)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo2CqDTZPaS1M1ZY-VwTlSvOmsdArTAApK8AyxTZanGpEbLHc6UOQsUjrH2lXasYK2jXlnd81fAoSpopUvuYNWYYV-_myJmKtRmZqIxmxCgCk0vnNk6EEJ-TA_B2npIyD_MGgZBBb86zTsxk4Ij5dLouQWTDKVQQ33oJsBA46lAM50TYm7blgzekIK4gM/s640/g.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo2CqDTZPaS1M1ZY-VwTlSvOmsdArTAApK8AyxTZanGpEbLHc6UOQsUjrH2lXasYK2jXlnd81fAoSpopUvuYNWYYV-_myJmKtRmZqIxmxCgCk0vnNk6EEJ-TA_B2npIyD_MGgZBBb86zTsxk4Ij5dLouQWTDKVQQ33oJsBA46lAM50TYm7blgzekIK4gM/w640-h360/g.jpg" width="640" /></a></div>Kedua Ahli, dalam hal ini psikolog, tidak mempertimbangkan latar belakang Terperiksa secara menyeluruh. Harus dicatat bahwa korban juga pernah mengalami kekerasan fisik dan psikis pada pernikahan dengan suami pertamanya, perceraian dengan suami kedua serta hubungan yang tidak haronis antara Ibu dengan Anak dan Nenek dengan cucu-cucunya yang tentunya dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan persepsi Terperiksa terhadap hubungan yang ada saat ini. <br /><br />Tesimoni dari saksi ahli seharusnya mencakup analisis menyeluruh terhadap riwayat psikologis para Terperiksa agar tidak menimbulkan kesimpulan yang sepihak yang hanya menekankan pada perbuatan Terdakwa saja. Kesimpulan yang diambil dari data-data yang tidak akurat maka hasilnya bisa sangat menyesatkan sehingga dalam hal ini keterangan Ahli tersebut harus dikesampingkan<br /><br />Dalam proses pembuktian, saksi fakta yang berada di lokasi kejadian sangat penting untuk memberikan gambaran objektif mengenai peristiwa yang sebenarnya. Namun dalam perkara ini, Oditur tidak menghadirkan saksi fakta. Saksi fakta yang dimaksud adalah Hidayati, ibu dari dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Korban atau metua Terdakwa    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAJ8Ceyj44ZDnwzZUR1GC9Gf16bvV_SzobXxSanuTj716zrqvMI1xyRkLq9Zpyo8W86FkAX7a3L2F4Arqv5smFUHVpdF3ZI-0QOgYLuA4NqbYgITpjoQ-zbJz4SBllTuDSU67MNwvLX4m-0s91eB5rzCEmf9AKbmEeA-1qChov1lN40vZq5ZfUTHNmmBY/s640/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAJ8Ceyj44ZDnwzZUR1GC9Gf16bvV_SzobXxSanuTj716zrqvMI1xyRkLq9Zpyo8W86FkAX7a3L2F4Arqv5smFUHVpdF3ZI-0QOgYLuA4NqbYgITpjoQ-zbJz4SBllTuDSU67MNwvLX4m-0s91eB5rzCEmf9AKbmEeA-1qChov1lN40vZq5ZfUTHNmmBY/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Tidak adanya saksi yang menyaksikan langsung kejadian pada saat peristiwa berlangsung, menunjukkan lemahnya upaya pembuktian Oditur. Demikian juga dengan Pelapor yang tidak menghadirkan saksi yang relevan. Hal ini semakin memperkuat bahwa dakwaan hanya didasarkan pada klaim pelapor tanpa pendukung fakta yang kuat<br /><br />Dalam berkas perkara, keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam hal ini Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4, cenderung berpihak kepada Pelapor/korban, yaitu dr. Maedy Christiyani Bawolje. Namun hasil pendalaman lebih lanjut terhadap keterangan para saksi menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian yang terungkap dan adanya bias yang perlu dipertanyakan<br /><br />Yang mengejutkan dari Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa adalah, bahwa saksi korban dr. Maedy Christiyani Bawolje telah punya anak pada tahun 2000, sebelum dr. Maedy Christiyani Bawolje menikah dengan suami pertamanya, AKBP Pol. Hendrik Aswan Aprilianto, SH pada Tahun 2001, dan ketidak harmonisan antara Korban dan Ketiga anaknya dengan Hidayati (ibu Korban) sebelum menikah dengan Terdakwa, serta sumpah profesi dokter menurut Kode Etik Kedokteran<br /><br />Anak pertama Saksi- 1 dilahirkan pada tanggal 10 Mei 2000, sedangkan Saksi-1 menikah dengan suami pertamanya pada tanggal 19 November 2001 sesuai yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang. Hal ini dapat menunjukan bahwa Saksi- 1 telah melanggar kesusilaan dengan hamil diluar nikah.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJYsb63z4MR_MRcKCzqrNCfpneXPr7QYiYvUNgKxUV1GdkqWuNRDbdyIa_RSGPIaywmBCux2T1xmeRgGxSwwjp958rBsPMh_UuZC4Scugaw89OPSgstEv19WimjUCPhcZKzMjjbhnOnnt6WzTatqn1r6lZNqerQwmWYuKn1hAEKyACq7Zi5i11TmlUXTY/s640/6..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJYsb63z4MR_MRcKCzqrNCfpneXPr7QYiYvUNgKxUV1GdkqWuNRDbdyIa_RSGPIaywmBCux2T1xmeRgGxSwwjp958rBsPMh_UuZC4Scugaw89OPSgstEv19WimjUCPhcZKzMjjbhnOnnt6WzTatqn1r6lZNqerQwmWYuKn1hAEKyACq7Zi5i11TmlUXTY/w640-h360/6..jpg" width="640" /></a></div>Yang melatarbelakangi permasalah ini adalah masalah kesehatan Hidayati (Ibu Kandung Saksi- 1), dimana yang bersangkutan meminta untuk diantar berobat ke RSAL. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 2 sebanyak 2 kali untuk mengantarkan berobat ke RSA namun dilarang oleh Saksi- 1 dengan alasan, hubungan Saksi- 2 dengan neneknya tidak baik. Hal inilah yang memicu terjadinya percekcokan dan emosi dari Terdakwa, sehingga berlanjut dengan dilaporkannya Terdakwa ke Pom Lantamal V.<br /><br />Saksi- 1 sebagai seorang dokter seharusnya mengesampingkan urusan pribadi, dan menganggap Ibu Kandungnya sebagai seorang pasien. Hal ini tentu melanggar kode etik kedokteran dan sumpah profesi seorang dokter. Perhimpunan Dokter Indonesia telah mengeluarkan Kode Etik kedokteran dengan Surat Keputusan Nomor : 111/PB/A.4/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.   <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>    7. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Sby Membacakan</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>        Putusan/Vonis</b></span> <span style="font-size: medium;"><b>(sidang pada Kamis, 09 Januari 2025)</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan percobaan 8 (delapan) bulan<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyebutkan, bahwa Terdakwa Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam pasal 44  ayat (4) dan pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHU3UYjzjvrkPJdlTDHIrizDqXWYV9Indp7I7Twc1jsOvTzOanTFb9eKx8xjTqRPkDJOWE7W9iLiVaqqadtzG3gYx6I3HSUcjOybdTjQpI9XLOpfF-4mS3NgNh5rHtYrTwD4N_Hd1R0qrUYplrC6wgl019gpPi2P0Z8INZUaVPW_h1DQZbQJISoM9xDx8/s640/A1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHU3UYjzjvrkPJdlTDHIrizDqXWYV9Indp7I7Twc1jsOvTzOanTFb9eKx8xjTqRPkDJOWE7W9iLiVaqqadtzG3gYx6I3HSUcjOybdTjQpI9XLOpfF-4mS3NgNh5rHtYrTwD4N_Hd1R0qrUYplrC6wgl019gpPi2P0Z8INZUaVPW_h1DQZbQJISoM9xDx8/w640-h360/A1.jpg" width="640" /></a></div>Hal inipun sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 06 / VIS / RSAI / IV / 2024 tanggal 29 April 2024, saksi- 1 (dr. Maedy Christiyani Bawolje) mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri sesuai dengan Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 07 / VIS / RSAI / IV / 2024 tanggal 30 April 2024, dan saksi- 3 (Adisha Satya Putri Aprilia) mengalami luka memar di punggung, dada dan lengan sesuai Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 08 / VIS / RSAI / IV / 2024 tanggal 29 April 2024. Namun saksi- 1, saksi- 2 dan saksi- 3 tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan bahwa tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (bulan) terlalu berat, karena apa yang dialami Korban bukan hanya akibat dari perbuatan Terdakwa tetapi disebabkan multi factorial (banyak faktor) dan adanya kekerasan dalam rumah tangga dari perkainan sebelumnya<br /><br />Majelis Hakim juga menolak seluruh Permohonan Restitusi Ganti Rugi sebesar Rp158 juta lebih yang diajukan oleh dr. Maedy Christiyani Bawolje selaku Pemohon kepada suaminya, Lettu  Laut (K) dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra selaku Termohon yang juga Terdakwa   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSSWezc4lsrm8X3dRKIEOcmPEql_FF-h0T-EMmW5ynZ8CSdLBaEwIqKSGzZxv2k-_0nqXnTMpsPU35kljLP5-m0V3E0dRbfiZfakWZRceRjXhteD_HtxOMS6mlfnLqK_pCN1tmgPeQN9FNkVZpgOOtg2AUsf9xFXEwbxqyyOoVoO4b9bNkDxpZzGNB7Q4/s640/A2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSSWezc4lsrm8X3dRKIEOcmPEql_FF-h0T-EMmW5ynZ8CSdLBaEwIqKSGzZxv2k-_0nqXnTMpsPU35kljLP5-m0V3E0dRbfiZfakWZRceRjXhteD_HtxOMS6mlfnLqK_pCN1tmgPeQN9FNkVZpgOOtg2AUsf9xFXEwbxqyyOoVoO4b9bNkDxpZzGNB7Q4/w640-h360/A2.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim menjelaskan dalam pertimbangan putusannya, terkait pendampingan hukum sudah diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Kasal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut<br /><br />Hal itu dikatakan oleh Majelis Hakim, sebab faktanya yang terungkap dalam persidangan, bahwa pendampingan Hukum terhadap dr. Maedy Christiyani Bawolje bukan dari lingkungan TNI AL melainkan dari Kumdam V Brawijaya Malang dan dari Kantor Pengacara lainnya<br /><br />Majelis Hakim juga menjelaskan dalam pertimbangan putusannya, terkait pemeriksaan kesehatan oleh Pemohon dr. Maedy Christiyani Bawolje dan anak-anaknya ke Rumah Sakit yang ditentukannya, sementara dr. Maedy Christiyani Bawolje adalah berstatus PNS (Pegawai Negeri Spil) Atau ASN (Aparatur Negeri Spil), dan selain itu juga terdafar dalam tanggungan Terdakwa selaku Anggota TNI AL dan terdaftar dalam Kartu Keluarga TNI AL, dan Pemohon masih menerima gaji dari Terdakwa<br /><br />Selain itu, salah satu pertimbangan Majelis Hakim adalah terkait kesehatan Terdakwa dalam kondisi mengidap pembengkakan pembuluh jantung sesuai hasil pemeriksaan dari dokter rumah sakit RSAB Harapan kita pada tahun 2018 s.d. sekarang, dan sakit kelenjar getah bening terdeteksi 2019 s.d. sekarang, dan sudah 6 (enam ) kali menjalani kemoterapi di rumah sakit Siloam Jakarta dan sampai dengan sekarang masih memerlukan perhatian khusus secara medis. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Putusan Dilmilti III Surabaya Merubah Putusan Dilmil III-12 Subaya Mejadi 5 Bulan Penjara Dalam Perkara KDRT Terdakwa Lettu Laut (K) dr. Raditya

Sidang Perkara KDRT di Dilmil III-12 Surabaya. Foto. Dok. BK #Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya Menghukum Te...

»

Sidang Lanjutan Perkara Dugaan Korupsi Penyalahgunaan PSU Perumhaan Di Kota Madiun Sebesar Rp2,4 M

<div style="text-align: justify;"><h3><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA_8Lv6DCjxkfe1yk5xCxqB_Vnqqacpls0eeS9Hu51Oa3uTP8R8bM3ThHThh98h27HwJ5U9sg1LSHqO7Gz60MqeK3OBCVVTw82UeSlvz6Om-JeTvNYe7MdXHHklanKSkyj946VvpRvcMNRmqaFdk6ZyGZLH2xtHgQM0D1CMo7sgibWTBk0clYfLAOfi4A/s830/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="830" data-original-width="579" height="503" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA_8Lv6DCjxkfe1yk5xCxqB_Vnqqacpls0eeS9Hu51Oa3uTP8R8bM3ThHThh98h27HwJ5U9sg1LSHqO7Gz60MqeK3OBCVVTw82UeSlvz6Om-JeTvNYe7MdXHHklanKSkyj946VvpRvcMNRmqaFdk6ZyGZLH2xtHgQM0D1CMo7sgibWTBk0clYfLAOfi4A/w351-h503/2.jpg" width="351" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Purwanto Anggoro Mantan Kadis PU</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;">Tiga Terdakwa Yang Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi PSU Perumahan, Yaitu Sudarmadi selaku ATR/BPN Kota Madiun, Hans Sutrisno selaku Direktur PT PLP dan Tommy Iswahyudi selaku Manajer Operasional PT PLP</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />JPU Arfan Halim, SH, dkk dari Kejari Kota Madiun bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 19 Maret 2025, kembali menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai fasilitas umum (Fasum) atau fasilitas sosial (Fasos) di Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun oleh PT Puri Larasati Propertindo (PLP) selaku Developer tahun 2012 yang merugikan keuangan negara cq. Pemkot Madiun sebesar Rp2,4 miliar dengan Terdakwa Sudarmadi selaku Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Madiun tahun 2012 yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya<br /><br />Dalam kasus perkara ini, yang terseret bukan hanya Terdakwa Sudarmadi, tetapi juga Hans Sutrisno selaku Direktur PT Puri Larasati Propertindo dan Tommy Iswahyudi selaku Manajer Operasional PT Puri Larasati Propertindo (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah)<br /><br />Sementara saksi yang dihadirkan JPU Kejari Kota Madiun adalah sebanyak empat orang, salah satunya adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun yakni Purwanto Anggoro yang akrab dipanggil Ipung, kemudian Aditiya Widiapsari dari Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Madiun, S. Nugroho dari Dinas PU (Kabid PU) Pemkot Madiun dan Nurdin Agung Wicaksono dari Dinas Perijinan Pemkot Madiun<br /><br />Persidangan pemeriksaan Ke- 4 Saksi tersebut diatas, berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 19 Maret 2025 dengan ketua Majelis Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dan dibantu dua Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Arief Agus Nindito, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Pengganti (PP)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEictNesI6zQ0Z3mh2yCmzQhvX5IRvtsU1l4UNVxSoygddUJyzZp8m-aAvjVsv21zmhnEo6ugHPNjsalY6wmMUNljPPUb49U7Lv9FUTEE0fLBryjDxRfUcweYYAduxOKEgET-MFz1Lzw1NAQYi7UqdSWA34E0AQxSwocJR9ZIIUlO7g4XVPYduekt2t6txM/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEictNesI6zQ0Z3mh2yCmzQhvX5IRvtsU1l4UNVxSoygddUJyzZp8m-aAvjVsv21zmhnEo6ugHPNjsalY6wmMUNljPPUb49U7Lv9FUTEE0fLBryjDxRfUcweYYAduxOKEgET-MFz1Lzw1NAQYi7UqdSWA34E0AQxSwocJR9ZIIUlO7g4XVPYduekt2t6txM/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Sudarmadi selaku Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Madiun tahun 2012, Terseret dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai fasilitas umum (Fasum) atau fasilitas sosial (Fasos) di Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun oleh PT Puri Larasati Propertindo (PLP) selaku Developer berawal pada tahun 2012<br /><br />Jadi yang terseret dalam kasus perkara ini bukan saja Sudarmadi selaku Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Madiun. Tetapi juga menyeret Hans Sutrisno selaku Direktur PT Puri Larasati Propertindo dan Tommy Iswahyudi selaaku Manajer Operasional PT Puri Larasati Propertindo<br /><br />Pada tahun 2012, salah satu perusahaan Developer atau pengembang terbesar di Kota Madiun yaitu PT Puri Larasati Propertindo (PLP) mengajukan permohonan pengembangan atau pembangunan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dengan Site Plan atau rencana tapak (gambar) awal yang diajukan yaitu untuk 38 unit rumah dari seluas tanah sesuai penggabungan 2 SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) menjadi satu<br /><br />Atas permohonan PT PLP tersebut, Pemkot Madiun hanya menyetuji untuk pembangunan perumahan sebanyak 35 unit sesuai dalam SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) atau advice planning atau surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Tatakota, Dinas Cipta Karya atau Dinas Tata Ruang, Dinas Perijinan Pemkot Madiun <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqp5ZXk1P9S1oAs6j7ETOr14Gt5sC6UWIROQwIWyYeWemnsZo-gZXHgEQlU0GvDgdfFoWOQb8dBFnclHN2LtbxE-GlSHrH6fpQQExAl0Ru6rWwkyWeLCOohVSCAWFzNLhyphenhyphen0pxvje6f8UuVr-YRxG3Kxfqh-ZKNbwQXs45T1VM4NLri3Ye3lNeLz97sFoA/s1280/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqp5ZXk1P9S1oAs6j7ETOr14Gt5sC6UWIROQwIWyYeWemnsZo-gZXHgEQlU0GvDgdfFoWOQb8dBFnclHN2LtbxE-GlSHrH6fpQQExAl0Ru6rWwkyWeLCOohVSCAWFzNLhyphenhyphen0pxvje6f8UuVr-YRxG3Kxfqh-ZKNbwQXs45T1VM4NLri3Ye3lNeLz97sFoA/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div>Tetapi kenyataannya dilapangan, pihak pengembang tetap membangun sebaanyak 38 unit rumah sesuai dengan mengajukan permohonan dan pemecahan sertipikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun serta mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan cara PT PLP selaku pengembang diduga melakukan memanipulasi data dokumen <br /><br />Dan konyolnya, Kantor BPN Kota Madiun menyetujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut. Padahal sesuai Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010, mensyaratkan dalam permohonan oleh Badan Hukum untuk menerbitkan pemecahan SHGB yaitu rencana tapak atau site plan yang ditetapkan oleh Pemkot Madiun<br /><br />Akibat perbuatan PT Puri Larasati Propertindo yang tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai fasilitas umum (Fasum) atau fasilitas sosial (Fasos) di Perumahan Puri Asri Lestari Kota Madiun ke Pemkot Madiun, dan juga BPN Kota Madiun yang menerbitkan 38 SHGB yang harusnya 35 SHGB, sehingga menimbul kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp2,4 miliar sesuai hasil penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur <br /><br />Sehingga perbuatan ketiga Terdakwa (Terdakwa Sudarmadi dan Hans Sutrisno serta Tommy Iswahyudi) sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Atau Pasal 3 Jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah ubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. <br /><br />Sebelum Ketiga Terdakwa ini diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Hans Sutrisno selaku Direktur PT Puri Larasati Propertindo dan Tommy Iswahyudi selaku Manajer Operasional PT Puri Larasati Propertindo mempraperadilkan Kejaksaan Negeri Kota Madiun atas penetapnya sebagai Tersangka.<br /><br />Namun gugutannya kandas karena Majelis Hakim PN Madiun menolak, dan menganggap bahwa penetapan Tersangka terhadap Hans Sutrisno dan Tommy Iswahyudi oleh penyidik Kejari Kota Madiun adalah sak. Tak berhenti disitu. Hans Sutrisno dan Tommy Iswahyudi juga menggugat Walikota Madiun, dan lagi-lagi, Majelis Hakim PN Madiun juga menolak gugatan keduanya secara keseluruhan. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Sidang Lanjutan Perkara Dugaan Korupsi Penyalahgunaan PSU Perumhaan Di Kota Madiun Sebesar Rp2,4 M

Purwanto Anggoro Mantan Kadis PU Tiga Terdakwa Yang Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi PSU Perumahan, Yaitu Sudarmadi selaku ATR/BPN Kota ...

»

Apakah Seseorang Sudah Tidak Ada Haknya Untuk Memilih Advokat Begitu Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Penyidik ?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv7aHqQvlLntVnuT4kCZca6JD9r1R-aCTXLYiXdAeYLuCAyb87mfUAAz-LPQmaKxReLo4p0LzbI6NYNe0v1WEj_sZqglT2vTMb4E2UAB6ZgE380YHm0gLXj3P5WwEQlASv3CANUMNNo_JxYkzq7xiIwcNquufSOU56xagyfPXBXuYVR9aVLTn6emXH1aU/s1280/Sumiyati.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv7aHqQvlLntVnuT4kCZca6JD9r1R-aCTXLYiXdAeYLuCAyb87mfUAAz-LPQmaKxReLo4p0LzbI6NYNe0v1WEj_sZqglT2vTMb4E2UAB6ZgE380YHm0gLXj3P5WwEQlASv3CANUMNNo_JxYkzq7xiIwcNquufSOU56xagyfPXBXuYVR9aVLTn6emXH1aU/w640-h360/Sumiyati.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Jumiyati didampingi Staf Kejari Kota Pasuruan karena kondisi kesehata. Foto BK   -   <br /></span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;"> </span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah memberikan pengakuan, menjamin, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. <br /><br />Pasal 28 D Ayat (1) berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dan Pasal 28 G ayat (1), yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi“. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Serta Pasal 28 H ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan“.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah seseorang sudah tidak ada kahnya untuk memilih sendiri seorang Advokat atau yang lebih dikenal dikalangan masyarakat yaitu Pengacara begitu ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik Kejaksaan atau Kepolisian dalam kasus dugaan Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Korupsi?, sehingga penyidiklah yang berhak menentukan atau memilih seorang Advokat untuk mendampingi Tersangka pada saat pemeriksaan di penyidikan? <br /><br />Lalu apakah Advokat yang ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi seorang Tersangka pada saat pemeriksaan berlaku bagi semua Tersangka atau hanya berlaku bagi Tersangka yang tidak mampu membayar success fee seorang Advokat?<br /><br />Lalu bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana penyidk maupun seorang Tersangka/Terdakwa memperoleh pendampingan pada saat pemeriksaan sebagai Tersangka di penyidikan?<br /><br />Sebab pada Pasal 55 berbunyi, “Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”. Pada Pasal 54 berbunyi, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.<br /><br />Dan pada Pasal 56 ayat (1) berbunyi, “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”<br /><br />serta Pasal 114, berbunyi, “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.<br /><br />Sebagai informasi. Pada tanggal 27 April 2018, saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya mengadili perkara Tidak Pidana Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK dengan Terdakwa Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang, <br /><br />Pada saat persidangan, sebelum JPU KPK membacakan surat dakwaannya, Ketua Majelis Hakim saat itu menanyakkan Terdakwa Inna Silestyowati, “apakah didampingi Penasehat Hukum atau tidak”. Lalu dijawab oleh Terdakwa, “tidak karena tidak mampu untuk membayar penngacara”. Dan Ketua Majelis Hakim pun menunjuk LBH YLKI untuk mendapinginginya dan JPU pun membacakan surat dakwaannya<br /><br />Namun setelah JPU selesai membacakan surat dakwaannya, Ketua Majelis Hakim pun langsung mencabut penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk membuat surat penunjukan sendiri. <br /><br />Alasan Ketua Majelis Hakim saat itu adalah, karena Terdakwa Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang mampu atau punya uang sebesar Rp1.080 milliar yang diberikan kepada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (Alm) sejak tahun 2016 hingga Februari 2018 saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Puskemas Gambiran Jombang, dan kemudian Plt. Kepala Dinas Kesehatan menggantikan <br /><br />Dan pertanyaan diatas timbul setelah mengikuti persidangan, Selasa, 18 Maret 2025, dalam kasus dugaan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana kesetaraan nonformal Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan dana pendidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi untuk diperuntukkan sebagai penunjang operasional kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik kejar paket A, paket B dan paket C pada tahun 2021 – 2023 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp350 juta dengan Terdakwa Jumiyati, warga Jalan Veteran III/77, Kelurahan Bugul Lor Kota Pasuruan selaku Ketua PKBM Anggrek Kota Pasuruan<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 18 Maret 2025 adalah agenda pemeriksaan atau mendengarkan keterangan Terdakwa Jumiyati selaku Ketua PKBM Anggrek Kota Pasuruan yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Dewa Gede Suarditha dengan dibantu 2 hakim anggota yaitu Darwin Panjaitan, SH., MH dan Agus Kasyanto, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Nurul Evarani, SH., MH <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY8bD0B2nhzrLL0aE4en9P4tLxbom-XRF0tURLKnDKvMou4-PHkchz8HKmelZmE-jgCCgvOJXDag-abbY0abfV2wG2yYKpALK_twaOcoERZWEnWVeumoUO3Ut9DN6WmQh9SxuOVyrecMuZxyMLupEYKDcH_HM-eblb8XtJp1rOaBKmXBfvA8drFtGC20w/s1280/Sumiyati.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY8bD0B2nhzrLL0aE4en9P4tLxbom-XRF0tURLKnDKvMou4-PHkchz8HKmelZmE-jgCCgvOJXDag-abbY0abfV2wG2yYKpALK_twaOcoERZWEnWVeumoUO3Ut9DN6WmQh9SxuOVyrecMuZxyMLupEYKDcH_HM-eblb8XtJp1rOaBKmXBfvA8drFtGC20w/w640-h360/Sumiyati.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Jumiyati didampingi Staf Kejari Kota Pasuruan karena kondisi kesehata. Foto BK</span></td></tr></tbody></table>Dalam persidangan, Terdakwa Jumiyati mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa dirinya (Terdakwa Jumiyati) diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sebanyak tujuh kali, dan dua kali didampingi Penasehat Hukum. <br /><br />Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa Jumiyati saat dipersiksa sebagai Tersangka,  bukan pilihannya tetapi pilihan penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Menurut Terdakwa Jumiyati, bukan tidak mampu membayar Penasehat Hukum asalkan tidak mahal. Hal itu dikatakan Terdakwa Jumiyati kepada Majelis Hakim atas pertanyaan dari Tim Penasehat Hukum-nya dalam persidangan, Selasa, 18 Maret 2025<br /><br />“Saya diperiksa tujuh kali dan dua kali didampingi penasehat hukum. Saya mampu bayar asal tidak mahal,” kata Terdakwa Jumiyati<br /><br />Saat Penasehat Hukum Terdakwa Jumiyati menanyakkan, “apakah Terdakwa mengurus surat keterangan tidak mampu/miskin (SKTM)?”, dan dijawab oleh Terdakwa, “Tidak”.<br /><br />Pertanyaannya, jika membaca Pasal 114 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, apakah penyidik Kejari Kota Pasuruan telah memberitahukan tentang hak Tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dan memilih sendiri penasihat hukum yang akan mendampinginya saat pemeriksaan sebagai Tersangka di penyidikan? <br /><br />Lalu mengapa penyidik menunjuk seorang Advokat atau penasihat hukum untuk mendampingi Tersangka tanpa memberitahukan terlebih dahulu hak Tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, apakah akan memilih sendiri atau tidak, apakah Tersangka mampu membayar success fee Advokat atau penasihat hukum yang akan mendampinginya atau tidak?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemeriksaan Tersangka yang diampingi penasehat Hukum yang bukan pilihan Tersangka sendiri tetapi atas penunjukan penyidik tanpa memberitahukan hak Tersangka, sah menurut Hukum Acara Pidana?<br /><br />Lalu apakah Advokat yang ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi seorang Tersangka pada saat pemeriksaan berlaku bagi semua Tersangka atau hanya berlaku bagi Tersangka yang tidak mampu membayar success fee seorang Advokat?<br /><br />Lalu bagaiman dengan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan prinsip Miranda Rule atau Miranda Principle, berlaku bagi Tersangka yang mampu membayar success fee seorang Advokat atau Penasehat Hukum?<br /><br />Pasal 56 ayat (1) KUHAP berbunyi : “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”<br /><br />Miranda Rule (Miranda Principle).<br />Miranda Rule adalah merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan dan atau dalam semua tingkat proses peradilan (<i>dilansir dari <a href="https://pt-ambon.go.id/berita/artikel/257-relevansi-pasal-56-ayat-1-kuhap-dengan-prinsip-miranda-rule-atau-miranda">https://pt-ambon.go.id/berita/artikel/257-relevansi-pasal-56-ayat-1-kuhap-dengan-prinsip-miranda-rule-atau-miranda</a></i>). (Jnt)</div>

News Pidana Regional Tipikor Apakah Seseorang Sudah Tidak Ada Haknya Untuk Memilih Advokat Begitu Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Penyidik ?

  Terdakwa Jumiyati didampingi Staf Kejari Kota Pasuruan karena kondisi kesehata. Foto BK   -     BERITA KORUPSI .CO – Undang-Undang Dasar N...

»

Kejari Tanjung Perak Masih Menunggu Putusan MA Dalam Perkara Korupsi Koperasi UPN Veteran Jatim

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0M3mlkmPx0vaDsmKsRsqP_jkF5hZ8ophMoE0uLfwm2D9WKc7hP27m5WQuuBcXtnry6i50nWqkB3wrc0lOwpdD9nF93y8yMSypV61Qe9jow8g47TXY2_hAi85prJKjW7Z2dKi_PsW-ziGnFVdmoHfe9i3CjTrtg_cHS6dVdFmnNNTD-dXqJzep6SXsq-A/s1150/Kejari%20Perak.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1047" data-original-width="1150" height="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0M3mlkmPx0vaDsmKsRsqP_jkF5hZ8ophMoE0uLfwm2D9WKc7hP27m5WQuuBcXtnry6i50nWqkB3wrc0lOwpdD9nF93y8yMSypV61Qe9jow8g47TXY2_hAi85prJKjW7Z2dKi_PsW-ziGnFVdmoHfe9i3CjTrtg_cHS6dVdFmnNNTD-dXqJzep6SXsq-A/w640-h582/Kejari%20Perak.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;">Ananto Tri Sudibyo, SH., MH, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak : <span style="font-weight: normal;">"Kasus ini adalah penyidikan dari Kepolisian bukan kami. Jadi kami menyidangkan sesuai berkas perkara yang kami terima. Sebelum berkas terdakwa Yuliatin, dkk kami nyatakan lengkap kami sudah menerbitkan P-19 dan hasilnya yang saat ini kita sidangkan. Tapi kami dianggap kurang profesional dalam menangani perkara ini. Masalah saksi yang meringankan bukan kewenangan JPU, itu perlu diingat".</span></span></h3><span style="font-size: small;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –<br /></b>“Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang di kejar”. Mungkin inilah yang saat ini dialami Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya yang masih menunggu Putusan Mahkamah Agung RI untuk Tiga Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit macet Primkop (Primer Koperasi) UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran Jawa Timur di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara pada tahun 2015 - 2020 sebesar Rp7.005.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.436.748.265,22 sesuai dakwaan JPU berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022<br /><br />Ketiga Terdakwa dimaksud adalah Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jawa Timur periode 2015 – 2019,; Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku sekretaris Primkop UPN Veteran Jawa Timur, dan Terdakwa Wiwik Indrawati selaku pegawai Administrasi Umum (Kasir) Primkop UPN Veteran Jawa Timur <br /><br />Ketiga Terdakwa tersebut diatas (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah), divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Kamis, 18 Juli 2024, dimana Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM dijatuhui hukuman pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.665. 822.300 subsider pidana penjara serlama 1 tahun<br /><br />Sedangkan Terdakwa Ir. Sri Risnojatiningsih, dipidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan  denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp660.000.000 subsider pidana penjara serlama 6 bulan<br /><br />Sementara Terdakwa Wiwik Indrawati dihukum pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan  denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp19.395.000 subsider 6 bulan penjara. Ketiga Terdakwa ini tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan di Polrestabes Surabaya</span><span style="font-size: medium;"><b><br /></b></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicJ1-5FM7CoL7fRo7-N-ZIrmISXDlczNxbTH-xJn7u_cOo6MK19hcIMwz8uZHfPugtGCY6JZ2plGJnA7ASAQqEF6qNtCqe_ME85vxWweJSQwtxyP1yyT2P1VpgFG-Jfr30I4WtZt1bb4bAsVeuRhTsAu5EJsYtxApBNsPoE2n6Xsc7W2RqPFRWqo8yszI/s605/a..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="457" data-original-width="605" height="484" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicJ1-5FM7CoL7fRo7-N-ZIrmISXDlczNxbTH-xJn7u_cOo6MK19hcIMwz8uZHfPugtGCY6JZ2plGJnA7ASAQqEF6qNtCqe_ME85vxWweJSQwtxyP1yyT2P1VpgFG-Jfr30I4WtZt1bb4bAsVeuRhTsAu5EJsYtxApBNsPoE2n6Xsc7W2RqPFRWqo8yszI/w640-h484/a..jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: small;">Dalam putusan Majelis Hakim saat itu (Kamis, 18 Juli 2024), terdapat Dissenting Opinion atau pendapat yang berbeda dari salah satu anggota Majelis Hakim yaitu Pultoni, SH., MH (Hakim Ad Hoc) dengan Ketua Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dan  hakim anggota Abdul Gani, SH., MH (Hakim Ad Hock)<br /><br />Namun karena kalah suara yaitu 1 berbanding 2, sehingga Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM, Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan Wiwik Indrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Kamis, 18 Juli 2024, Ketiga Terdakwapun tidak menerima dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur dan hasilnya ditolak. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur, Ketiga Terdakwa melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkama Agung RI, namun hingga saat ini belum diketahui hasil putusan Hakim Agung pada Mahkama Agung RI<br /><br />Itulah sebabnya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak masih menunggu putusan dari Mahkama Agung RI. Hal itu disampaikan oleh Ananto Tri Sudibyo, SH., MH selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak kepada beritakorupsi.co saat ditemui di ruang kerjanya<br /><br />“Kamis masih menunggu putusan dari MA, dan sampai hari ini kami belum dapat dapat info,” kata Ananto Tri Sudibyo, SH., MH</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />Ananto Tri Sudibyo, SH., MH menjelaskan, bahwa kasus perkara Korupsi Kredit macet Primkop (Primer Koperasi) UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran Jawa Timur di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara pada tahun 2015 – 2020 bukan penyidikan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melainkan penyidik Polrestabes Surabaya tetapi justru kamilah yang dianggap kurang profesional<br /><br />“"Kasus ini adalah penyidikan dari Kepolisian bukan kami. Jadi kami menyidangkan sesuai berkas perkara yang kami terima tetapi justru kamilah yang dianggap kurang profesional menangani perkara ini,” ungkapnya<br /><br />“Sebelum berkas terdakwa Yuliatin, dkk kami nyatakan lengkap, kami sudah menerbitkan P-19 dan hasilnya yang saat ini kita sidangkan. Tapi kami dianggap kurang profesional dalam menangani perkara ini. Masalah saksi yang meringankan bukan kewenangan JPU, itu perlu diingat",” lanjut Ananto Tri Sudibyo, SH., MH. (Jnt)</span><br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Kejari Tanjung Perak Masih Menunggu Putusan MA Dalam Perkara Korupsi Koperasi UPN Veteran Jatim

Ananto Tri Sudibyo, SH., MH, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak : "Kasus ini adalah penyidikan dari Kepolisian bukan kami. Jadi kami meny...

»

Pasangan Pasutri Divonis 6 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi dan TPPU Rp147 M, Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo Menerima dan Hasan Aminiddin (Anggota DPR RI) Menolak

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioNB77OQaMS3JaTwF5bP7m3EMiVEn9BbNPec7dbn8unoWaTDw2CyNfVwJJ_UwUiLNaTqwyv-wVW-S1ADMkLZezejs8JGDNV2ogB4imFqBhSyMqVHyz6zjp4JhfETBvTp6GR5jSCWSToJNiq5VprrZ7kFmXW5DxfITVlE-SBg2XYvrg94gl6Ho1tokRDPU/s640/4-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioNB77OQaMS3JaTwF5bP7m3EMiVEn9BbNPec7dbn8unoWaTDw2CyNfVwJJ_UwUiLNaTqwyv-wVW-S1ADMkLZezejs8JGDNV2ogB4imFqBhSyMqVHyz6zjp4JhfETBvTp6GR5jSCWSToJNiq5VprrZ7kFmXW5DxfITVlE-SBg2XYvrg94gl6Ho1tokRDPU/w640-h432/4-.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b><u>JPU KPK :</u></b> </span><span style="font-size: medium;">“Puput menerima putusan kalau Hasan Banding, mungkin terkait jumlah uang pengganti. Jadi kita juga Banding”.  </span><span style="font-size: x-small;"> </span></h3><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Samsudin, SH, Gubernur LSM Lira DPW Jawa Timur :</u></b> </span><span style="font-size: medium;">“Dalam waktu dekat kita akan melakukan aksi damai ke KPK terkait pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Puput dan Hasan”.</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Pasangan suami istri (Pasutri) tidak selalu sependapat atas sesuatu hal walaupun keduanya berjanji sama-sama  menjalani hidup dalam susah dan senang. Inilah yang mungkin terjadi antara Puput Tantriana Sari dan suaaminya,  Hasan Aminiddin<br /><br />Puput Tantriana Sari adalah Bupati Probolinggo periode tahun 2013 – 2018 dan 2018 – 2023, sedangkan suaminya, Hasan Aminuddin adalah Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 – 2008 dan 2008- 2013 serta mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo pada periode sebelumnya <br /><br />Puluhan tahun kedua pasangan suami istri ini (Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin) sudah merasakan singga sana kekuasaan di Kabupaten Probolinggo, dan bertahun-tahun juga merasakan pengapnya kamar Hotel Prodeo atau ruang jeruji besi alias penjara sejak Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saat KPK melakukan Tangkap Tangan atau OTT  sebagai awal kedua pasutri ini tinggal bersama di rumah tahanan negara (Rutan) dan atau lembaga pemasyarakatan (Lapas) karena terbukti menerima Suap dari puluhan Pj (pejabat) Kepala Desa dan divonis pidana penjara masing-masing selama 4 tahun <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suaminya, Hasan Aminuddin Di Vonis 4 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2022/06/bupati-probolinggo-puput-tantriana-sari.html">https://www.beritakorupsi.co/2022/06/bupati-probolinggo-puput-tantriana-sari.html</a><br /><br />17 Calon Pejabat Kades Penyuap Bupati Probolinggo di Vonis Lebih Berat - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/17-calon-pejabat-kades-penyuap-bupati.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/17-calon-pejabat-kades-penyuap-bupati.html</a></span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUhb_e3WWkTdHk7pH8GSNmFx1DdTXeIClp2U41jwu9xrDhOTm5X8iDcIlM5-e6yqOWdlQ0NAu18wO9xbsL3I4tHREo_OyrA_7szgt62x_Kxezdf2ulxnzCSam3p-NttpDZtuG7QvXqLGyG-XnZaqUooWI80i0AHd1VULHGzqoQ9jLXiclZvsPJGg-JOxA/s451/3-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="272" data-original-width="451" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUhb_e3WWkTdHk7pH8GSNmFx1DdTXeIClp2U41jwu9xrDhOTm5X8iDcIlM5-e6yqOWdlQ0NAu18wO9xbsL3I4tHREo_OyrA_7szgt62x_Kxezdf2ulxnzCSam3p-NttpDZtuG7QvXqLGyG-XnZaqUooWI80i0AHd1VULHGzqoQ9jLXiclZvsPJGg-JOxA/w640-h386/3-.jpg" width="640" /></a></div>Setelah selesai tinggal di Hotel Prodeo selama 4 tahun (kasus perkara Korupsi Suap), Kedua Pasutri, Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin pun kembali harus menjalani hidup bersama selama bertahun-tahun pula di kamar penjara karena kasus Korupsi Gratifikasi yang dianggap Suap dan kasus TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2021 yang jumlahnya sebesar Rp147.687.236.500<br /><br />Uang Sebesar sebesar  Rp147.687.236.500 yang diterima Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin adalah berasal dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,; dari para pengusaha, diantaranya dari Rismillah selaku Komisaris PT Griya Sheilla Ammaris (GSA),; Achmad Badawi selaku Direktur CV. Raya Properti,; Achmad Rifa’i  selaku pengusaha tanah kavling,; Abdullah Agus Salim Chamid selaku Direktur PT Sys Smart Sejahtera,; Adnan Mohammad selaku rekanan perorangan pengurusan izin PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) Wilayah Jember,; Khasan Masud selaku License Staff PT Indomarco Pristama (Indomaret) Cabang Jember,; Rudy Sufianto selaku manager CV. Tambak Inti Budidaya Bersama<br /><br />Dari Deni Surya Utama selaku Manager PT Sindomukti Berkah Properti,; Joko Prastiyono selaku Pemilik Rumah Makan Bawangan Probolinggo,; Kevin Iskandar selaku Direktur Utama CV Agro Bentar Gemilang,; Liena Lius selaku Marketing PT. Sani Tiara Prima dan PT. Rindang Bumi Utama,; dari pemilik PT Malindo menerima mebel senilai Rp400 juta,; dari pemilik PT Mitra Jaya Succesindo (MJS), dan dari pihak swasta lainnya <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Sidang Terdakwa Korupsi Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Hasan Aminuddin Terungkap Adanya Pengaturan Pemenang Lelang - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/07/sidang-terdakwa-korupsi-puput-tantriana.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/07/sidang-terdakwa-korupsi-puput-tantriana.html</a><br /><br />Pengauturan Proyek dan Nasib ASN Eslon III Di Kab. Probolinggo Diatur Oleh Terdakwa Hasan Aminuddin, Suami Terdakwa Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/07/pengauturan-proyek-dan-nasib-asn-eslon.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/07/pengauturan-proyek-dan-nasib-asn-eslon.html</a></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnNKX9oNNtelyzYvAWRIG5VYZ0PeUvKftQPUyTOy66odymdP1uXf_J36mRydWcJSIbxTqlrX2bCCYYQy9BJhlls7PC8kB1qVgHfv0bK2SPln7yIpCeq-iIUwRh9zY0IxvKoK2up62Zp2Z11-PcJa9JEdsfb1lqS2bCU_59t61vCUosPVgAT0siKxcf77o/s640/16.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnNKX9oNNtelyzYvAWRIG5VYZ0PeUvKftQPUyTOy66odymdP1uXf_J36mRydWcJSIbxTqlrX2bCCYYQy9BJhlls7PC8kB1qVgHfv0bK2SPln7yIpCeq-iIUwRh9zY0IxvKoK2up62Zp2Z11-PcJa9JEdsfb1lqS2bCU_59t61vCUosPVgAT0siKxcf77o/w640-h360/16.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran Obligasi Negara Ritel, pembelian tanah dan bangunan, kendaraan, Polis Asuransi, dan sebagian  lagi ditipkan kepada Zulkifar Imawan berupa uang dan emas, inilah kasus kedua yang menghantarkan Puput dan Hasan tetap tinggal di penjara sekalipun kasus pertama sudah selesai di jalani tetapi tidak bisa pulang ke rumah menjenguk anak-anak dan keluarga serta para pendukung setianya, tetapi keluarga dan para pendukung setianyalah yang mngunjungi pasutri itu ke Lapas Porong Sidoarjo<br /><br />Nah. Karena terbukti dipersidangan atas perbuatan kedua pasutri ini, yaitu menerima Gratifikasi yang dianggap Suap dan kasus TPPU sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2021 yang jumlahnya sebesar Rp147.687.236.500, JPU KPK pun menuntut keduanya untuk menjalani hidup di penjara selama 6 tahun lamanya.<br /><br />Tuntutan JPU KPK terhadap kedua pasutri (Puput dan Hasa) tidak hanya menjalani hidup di penjara selama 6 tahun lamanya, tetapi juga dituntut untuk membayar denda masing-masing sebesar satu miliar rupiah atau dikurung selama 6 bulan kalau tidak dibayar, dan pencabutan hak politik keduanya selama 5 tahun setelah bebas nantinya<br /></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Pasangan Suami Istri, Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI Divonis Masing-Masing 6 Tahun dan Pencabutan Hak Politik - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/02/pasangan-suami-istri-puput-tantriana.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/02/pasangan-suami-istri-puput-tantriana.html</a></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOIPwFyCJ3dZEGo88dG3Bc3_tFpKkvBAO9X_kgY2hItl7VDTY3oWoPvCCS-9wKHiCwX9Vf1Yi1heTQdWcaZ15NmlNxIqWfJcNtjc2rWGzy3qVYA5s1z42lWkspsCp9QAEuse5LnEpzkQRxEMTaVn2jYB6L28piLm27RsG-M0Y-KwUImJWTu0RR30yuCgk/s640/13.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOIPwFyCJ3dZEGo88dG3Bc3_tFpKkvBAO9X_kgY2hItl7VDTY3oWoPvCCS-9wKHiCwX9Vf1Yi1heTQdWcaZ15NmlNxIqWfJcNtjc2rWGzy3qVYA5s1z42lWkspsCp9QAEuse5LnEpzkQRxEMTaVn2jYB6L28piLm27RsG-M0Y-KwUImJWTu0RR30yuCgk/w640-h360/13.jpg" width="640" /></a></div>Dan tuntutan pidana tambahan terhadap mantan legislator Hasan Aminuddin adalah membayar uang pengganti sebesar Rp57.321.177.914,15, dan kalau tidak dibayar maka harta bendanya akan disita oleh KPK, dan kalu tidak cukup maka Hasan Aminuddin akan tetap tinggal di penjara selama 3 tahun lagi. Jadi total tuntutan pidana penjara dari JPU KPK terhadap si Hasan Aminuddin adalah selama 9 tahun <br /><br />Dan ternyata, tuntutan JPU KPK direstui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada Kamis, 13 Februari 2025 karena Putusan atau Vonis dari Majelis Hakim sama persis dengan Tuntutan JPU KPK<br /><br />Nah. Disinilah perbedaan pendapat antara Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Karena Puput Tantriana Sari menerima putusan atau vonis pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, sedangkan suaminya, Hasan Aminuddin menolak atau tidak menerima <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqhiVn2fln2YI1l6zg_LnDt4ZHutDfhMvGVXVUJh6GJfwFxfrx2hzVDnPRNEI5o7uwjfVQ25OqY5bdDFqHhMoIwGAOuwOzf62Ts6GUqnh-wn_QsSIJzDFY4vkJzbFvlWT_rscRRa0jYkKRXFlc51aZf2LIn_Si_pnIDIFs8_SJ-Ve-4nW0fgRolFE_V3A/s640/17.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="640" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqhiVn2fln2YI1l6zg_LnDt4ZHutDfhMvGVXVUJh6GJfwFxfrx2hzVDnPRNEI5o7uwjfVQ25OqY5bdDFqHhMoIwGAOuwOzf62Ts6GUqnh-wn_QsSIJzDFY4vkJzbFvlWT_rscRRa0jYkKRXFlc51aZf2LIn_Si_pnIDIFs8_SJ-Ve-4nW0fgRolFE_V3A/w640-h364/17.jpg" width="640" /></a></div>Apakah Hasan Aminuddin merasa bahwa vonis dari Majelis Hakim terlau berat atau ringan, yang pasti Hasan Aminuddin melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur. Hal itupun disampaikan oleh salah seorang JPU KPK kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepan<br /><br />“Puput menerima putusan kalau Hasan Banding, mungkin terkait jumlah uang pengganti. Jadi kita juga Banding,” katanya melalui telepon. <br /><br />Samsudin, SH, Gubernur LSM Lira DPW Jawa Timur : “Dalam waktu dekat kita akan melakukan aksi damai ke KPK terkait pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Puput dan Hasa”<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8kt5oDhLDa-RZlOLcGvgeOCa1JSM6TGZXSqRAANmTP1wWPd3o0bktUiI9DAWt7pld6khxqir8iLmlDWvSbij2wGTnm6GXDR4KzJZnPzxKrZ-ylLmVUfTfxBvp34Z4VMFTWezORYd1_hmr7jV4jFs2RiAmmnoHJ6bZoeT01xyGzaniKTXs4tLLHhW0fV4/s664/IMG_20240718_080715-768x576-1-664x498.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="498" data-original-width="664" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8kt5oDhLDa-RZlOLcGvgeOCa1JSM6TGZXSqRAANmTP1wWPd3o0bktUiI9DAWt7pld6khxqir8iLmlDWvSbij2wGTnm6GXDR4KzJZnPzxKrZ-ylLmVUfTfxBvp34Z4VMFTWezORYd1_hmr7jV4jFs2RiAmmnoHJ6bZoeT01xyGzaniKTXs4tLLHhW0fV4/s320/IMG_20240718_080715-768x576-1-664x498.jpg" width="320" /></a></div><br />Menanggapi tuntutan JPU KPK maupun putusan Majelis Hakim terhadap Puput dan Hasan, Samsudin, SH selaku Gubernur LSM Lira DPW Jawa Timur mengatakan, akan melakukan aksi damai ke gedung KPK di Jakarta terkait pihak-pihak yang terlibat pemberian uang dan atau fee proyek APBD di Kabupaten Proboinggo sejak kedua pasutri itu berkuasa selama puluha tahun</div><div style="text-align: justify;"><br />“Dalam waktu dekat kita akan melakukan aksi damai ke KPK terkait pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Puput dan Hasa. Banyak yang terlibat sesuai fakta persidangan yang harusnya ditetapkan juga sebagai tersangka. Kalau ini dibiarkan begitu saja, ini adalah preseden buruk dalam penegakan hukum pembarantasan korupsi di negeri ini khususnya di Kabupaten Probolinggo,” ujar Samsudin. (Js) </div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Pasangan Pasutri Divonis 6 Thn Penjara Karena Terbukti Korupsi dan TPPU Rp147 M, Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo Menerima dan Hasan Aminiddin (Anggota DPR RI) Menolak

JPU KPK : “Puput menerima putusan kalau Hasan Banding, mungkin terkait jumlah uang pengganti. Jadi kita juga Banding”.   Samsudin, SH, Gub...

»