Ketua Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jatim Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp75.714 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Apakah hanya Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra selaku Ketua Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (Puskopsyah Al Kamil Jatim) yang terlibat atau ada pihak lain?#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjVIxWEWwRCwjzlbS74Mz94A-cCX74AJdJZKUBIcscNu_pMRTYs-HJw_HG0qtmZ-PuDnl1GaZT4gYYyrr8i4SyXYZdlqGyVKS79y-SwNxpVhdsmvdx0OoodQLz3ixgz1r-RGJseAQ5Hw6I3VqdPGHLeyNIB2jvQJU-yRCnrAawK2_aDgTre6ooZcH9/s1040/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjVIxWEWwRCwjzlbS74Mz94A-cCX74AJdJZKUBIcscNu_pMRTYs-HJw_HG0qtmZ-PuDnl1GaZT4gYYyrr8i4SyXYZdlqGyVKS79y-SwNxpVhdsmvdx0OoodQLz3ixgz1r-RGJseAQ5Hw6I3VqdPGHLeyNIB2jvQJU-yRCnrAawK2_aDgTre6ooZcH9/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Ketua Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (Puskopsyah Al Kamil Jatim)  Rudhy Dwi Chrysnaputra warga Pondok Bestari Indah Blok C5 No. 269 Kelurahan Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang diadili karena diduga malekaukan Tindak Pidana Korupsi tahun 2013 - 2017 sebesar Rp75.714.394.798 yang berasal dari dana Fasilitas Pembiayaan Segmen Komersial Dan Menengah Dengan Pola Channeling yang dicairkan oleh Bank BNI Syariah Kepada Pusat Koperasi Syariah Al Kamil Jawa Timur sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR- 67/PW13/5/2022 tanggal 4 Maret 2022<br /><br />Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sugimin, SH dkk dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 21 April 2022)  untuk diadili dihadapan Majelis Hakim atas perbuatannya yang merugikan keuangan negera Rp75.714.394.798 (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)<br /><br />Yang menjadi pertanyaan dari kasus ini adalah, apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi itu sama dengan ‘penjambret atau pencopet bisa kota’ yang hanya dilakukan oleh satu orang? Bukankan Tindak Pidana Korupsi suatu perbuatan kejahatan yang luar biasa karena sudah direncanakan dengan lebih dari satu orang saja?<br /><br />Lalu apakah hanya Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra selaku Ketua Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (Puskopsyah Al Kamil Jatim) yang terlibat atas pengajuan pinjaman Pembiayaan sebesar Rp150.000.000.000 kepada Bank BNI Syariah Pusat sesuai Surat Nomor : 057/E.01/SPP/PKPS.ALK/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013? <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiptbjSksjAyNnuaJ5c2pXhaBcLBgpj5G40F_3c08PT5WKaxA_qlKMNjuPp0Khgpb1UY--nvUWMu79i0itzwJ9PVuxh8aUlJfJWXh2fF91ahslicFQDvtmc4zZQ1Buhw1iCnFm6PTIPfpCrXw777N0d-k9XVjnkXV-l--MyNPpc6ZFep60KL0ghBE0/s1040/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiptbjSksjAyNnuaJ5c2pXhaBcLBgpj5G40F_3c08PT5WKaxA_qlKMNjuPp0Khgpb1UY--nvUWMu79i0itzwJ9PVuxh8aUlJfJWXh2fF91ahslicFQDvtmc4zZQ1Buhw1iCnFm6PTIPfpCrXw777N0d-k9XVjnkXV-l--MyNPpc6ZFep60KL0ghBE0/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Bagaimana dengan pihak dengan pihak lain termasuk pihak Bank BNI sendiri selaku Kreditur yang mencairkan dana tersebut?. Dan memang, tidak sedikit dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang diadili hanya satu orang saja Tersangka/Terdaknya. Mengapa???<br /><br />Walaupun fakta yang terungkap dalam persidangan saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menyidangkan ribuan perkara Tindak Pidana Korupsi termasuk didalamnya puluhan perkara Korupsi Perbankan atau Kredit Bank milik pemerintah daerah (BUMD) maupun milik negara (BUMN), ternyata bukan hanya si Terdakwa saja yang terlibat melainkan adanya pihak lain termasuk Bank pihak itu sendiri karena kurangnya kehati-hatian<br /><br />Anehnya, sekalipun dalam putusan Majelis Hakim disebutkan adanya keterlibatan pihak laain dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut, ‘kewenangan tertinggi’ dalam proses hukum adalah ditangan penyidik dan JPU untuk menyeret pihak-pihak lain yang dimaksud <br /><br />Sementara pada Kamis, 21 April 2022, adalah sidang pertama bagi Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Pada persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 21 April 2022) adalah  agenda pembacaan surat dakwaan JPU terhadap Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Suwarningsih, SH., M.Hum yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadipri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4we5lNaloB-mVSHlQxdreVYwv1o_FaH3YqBgd5ugytef-nn6tKXuAe6ed1VRbPvmO65MAe49b1i5ilbwczFWb3ULYkYr0sduTcbR9ISzmDNKAZyWC1WoSy83QNMQqiIIPrmCol9sbDLLVk_ayA4IYu_vi9xuzMoOXlD4O02pIXRAeOfTJ-VCCr4eL/s1040/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4we5lNaloB-mVSHlQxdreVYwv1o_FaH3YqBgd5ugytef-nn6tKXuAe6ed1VRbPvmO65MAe49b1i5ilbwczFWb3ULYkYr0sduTcbR9ISzmDNKAZyWC1WoSy83QNMQqiIIPrmCol9sbDLLVk_ayA4IYu_vi9xuzMoOXlD4O02pIXRAeOfTJ-VCCr4eL/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa RUDHY DWI CHRYSNAPUTRA, SE. pada tanggal 19 bulan Juli tahun 2013 sampai dengan tanggal 30 bulan Agustus 2017 atau setidak tidaknya pada sekitar waktu itu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor  Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (Puskopsyah Al Kamil Jatim)  Jl.Bunga Pinang Merah I/1A Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau di Jl.Kahuripan Nomor 12 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (selanjutnya disebut sebagai Puskopsyah Al Kamil Jatim)  berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 36 tanggal 17 Januari 2009 dan Badan Hukum Nomor : 518/BH/XVI/185//103/2009 tanggal 14 April 2009, dengan alamat Jl.Kahuripan No.12 Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang adalah Koperasi Sekunder dengan para pendirinya dr.Muhamad Ghozali atas nama Koperasi Syariah AURA Pasuruan, Haris Siswanto atas nama Koperasi Nurul Jadid Probolinggo dan Rudhy Dwi Chrysnaputra atas nama Koperasi Assakinah Muamalah Malang padahal terdakwa bukan pengurus Koperasi Assakinah Muamalah.<br /><br />Berdasarkan Akta Pendirian tersebut, dibentuk Puskopsyah Al Kamil Jatim dengan Susunan Pengurus sebagai berikut :<br />- Ketua                <span>    </span><span>    </span>   : Dokter Muhamad Ghozali.<br />- Wakil Ketua            <span>     </span>: Achmad Rofik.<br />- Sekretaris            <span>    </span><span>    </span> : Moch Noerhadi Sujoni.<br />- Bendahara            <span>    </span><span>    </span>: Haris Siswanto.<br />- Kordinator Pengawas   : Rudhy Dwi Chrysnaputra.<br /><br />Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 73 tanggal 20 Agustus 2009, Puskopsyah Al Kamil Jatim berpindah alamat dari Jl.Kahuripan No.12 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang ke Dusun Kebun Rt.021 Rw.005 Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang selanjutnya dengan alamat tersebut Pengurus Puskopsyah Al Kamil Jatim membuat Surat-surat kelengkapan koperasi antara lain Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha (SIUP) dan Nomer Wajib Pajak (NPWP);<br /><br />Bahwa beberapa waktu kemudian oleh karena sejak pendirian tidak ada progres kegiatan usahanya atau vakum, maka para pendirinya sepakat secara lisan untuk membubarkan diri dan kembali ke koperasinya masing-masing (melalui Rapat para pendirinya tahun 2009 di Hotel Haris Montana Malang).<br /><br />Bahwa terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra mengaktifkan kembali Puskopsyah Al Kamil Jatim pada sekitar bulan Juni 2011 dengan menunjuk karyawan koperasi sebagai Pengurus baru tanpa melalui Rapat Anggota Tahunan, dengan susunan pengurus sebagai berikut :<br />- Ketua           : Irwan Sa’ban<br />- Sekretaris    : Hujati Ismail<br />- Bendahara   : Kristien Ningtyas.<br />- Pengawas    : Fien Zulfikarijah <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmhB3VsKcIUXFTWN59wNXuhsI8s-l6iUpph1wuXhmKIlvKWF67rfLmaFTz3cQeNCN_7jKUNoaNUfUMm4ZgnGzYfOrKANptZ57kL93nPi5tnhH4yyQUdcdCS1Bcx7S_cu64A32y_pN1QyMzRRgjZoiWIGfHIg4ui9FoIOdk91Ay78_OzpRI__SKmhVW/s1040/0.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmhB3VsKcIUXFTWN59wNXuhsI8s-l6iUpph1wuXhmKIlvKWF67rfLmaFTz3cQeNCN_7jKUNoaNUfUMm4ZgnGzYfOrKANptZ57kL93nPi5tnhH4yyQUdcdCS1Bcx7S_cu64A32y_pN1QyMzRRgjZoiWIGfHIg4ui9FoIOdk91Ay78_OzpRI__SKmhVW/w640-h288/0.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur menggunakan alamat di Jl.Kahuripan No12 Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen Kota Malang yang merupakan alamat masjid “Jendral Ahmad Yani Malang”,  karena memang koperasi hanya menempati salah satu ruangan dalam komplek masjid tersebut;<br /><br />Bahwa setelah Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jatim mulai beroperasi, untuk mengembangkan usahanya, terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra mencari Koperasi-Koperasi Primer untuk dijadikan Anggota Puskopsyah Al Kamil Jatim dengan cara membuat koperasi-koperasi baru dan menunjuk orang-orang dari keluarga, teman-teman sekolah, tetangga untuk dijadikan pengurus Koperasi, serta mencari koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif lagi untuk diaktifkan kembali hingga menunjuk pungurus pengurus baru dan sampai dengan Juli 2013 telah mendapatkan Koperasi-Koperasi Primer sebagai anggota Puskopsyah Al Kamil Jatim sebanyak 31 Koperasi Primair ;<br /><br />Bahwa PT. Bank BNI Syariah berdasarkan Akta Pendirian No.160 tanggal 22 Maret 2010 dengan Badan Hukum Nomor : AHU-15574.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 yang berkedudukan di Gedung Tempo Paviliun 1 Jl. HR.Rasuna Said Kav.10-11 Lt.3-6 Jakarta 12950, berdasarkan Keputusan Gubernur BI Nomor: 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Maret 2010 tentang Izin Usaha kepada PT.Bank BNI Syariah Unit Usaha ditetapkan sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010, dengan kepemilikan Sahan terdiri dari PT. BNI (Persero) Tbk sebesar 99,94 % dan PT. BNI Life Insurance sebesar 0,06 %, dengan jenis usaha Perseroan Terbatas, dan kegiatan Usaha Perbankan Syariah;<br /><br />Bahwa PT Bank Syariah Cabang Malang merupakan salah satu Cabang dari PT. Bank syariah yang berkedudukan di Jl.Jaksa Agung Suprapto No.43 Malang. <br /><br />Bahwa salah satu kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah adalah pembiayaan Lingkage Program sesuai dengan Juklak Pembiayaan Program Linkage BNI Syariah Induk BMT/ PRS No.20 tanggal 29 September 2011, yaitu fasilitas pembiayaan dengan pola kerjasama dimana PT Bank BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan excuting kepada salah satunya lembaga keuangan syariah yang merupakan Koperasi Primer/BMT/Koperasi Syariah/BPRS sedangkan untuk fasilitas Pembiayaan Segmen Komersial dan Menengah dengan Pola Chaneling  belum ada ketentuan/aturannya sehingga Divisi PDM (Divisi Product Development)) membuat/menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan tanggal 23 Agustus 2013 (setelah ada  pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Puskopsyah Al Kamil Jatim;<br /><br />Bahwa pada tanggal 19 Juli tahun 2013 terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra atas nama Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur mengajukan Pembiayaan sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) kepada Bank BNI Syariah Pusat dengan Surat Nomor : 057/E.01/SPP/PKPS.ALK/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013;<br /><br />Bahwa dalam Surat Pengajuan Pembiayaan tersebut tercantum tanda tangan  Pengurus yaitu Irwan Sa’ban, SE (selaku Ketua) menyetujui Dyah Musika Nugrahasiswi, SE selaku dewan Pengawas, Drs.Ahmad Zainul Abidin selaku Dewan Syariah dan Rudhy Dwi Chrysnaputra selaku Dewan Pendiri, namun faktanya nama-nama yang tercantum tidak pernah tanda tangan dalam surat tersebut dan semua dilakukan oleh terdakwa sendiri;<br /><br />Bahwa dalam pengajuan pembiayaan ke BNI Syariah tersebut, Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra memposisikan dirinya sebagai Dewan Pendiri Puskopsyah Al Kamil Jatim sekaligus sebagai key person pengurus dan Personal Guarantee ;    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlN2_nYg7QQ1sMtdd4H4bIc6nNjL6WVtbxM-v2h9bBoiLKpVQB6m4DHWdvsWvQAIXUx70tNldmjsItHUGGf2sZHxFxznGXM2h1YPmVW7OiDEJaPJObYI8sM_z5tneIKBcK2qzIOja07LnL_QTPkP-0MvIDO505q0sLFKZcfP2CLZvnvE2alPGa1dm1/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlN2_nYg7QQ1sMtdd4H4bIc6nNjL6WVtbxM-v2h9bBoiLKpVQB6m4DHWdvsWvQAIXUx70tNldmjsItHUGGf2sZHxFxznGXM2h1YPmVW7OiDEJaPJObYI8sM_z5tneIKBcK2qzIOja07LnL_QTPkP-0MvIDO505q0sLFKZcfP2CLZvnvE2alPGa1dm1/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam surat pengajuan pembiayaan tersebut, pembiayaan akan dipergunakan untuk menambah modal kerja koperasi koperasi Primer dibawah binaannya Puskopsyah Al Kamil Jatim dan dari Koperasi Primair akan menyalurkan kepada end user, adapun daftar koperasi primer yang diajukan dalam daftar pembiayaan adalah sebanyak 31 koperasi, sebagai berikut:<br /><br />1) Koperasi BMT Ahmad Yani di Malang<br />2 )Koperasi  Al Basith di  Malang<br />3) Koperasi  Al Fattah di  Probolinggo<br />4) Koperasi  Al Ghani di  Blora<br />5) Koperasi  Al Jabbar Muamalah di  Malang<br />6) Koperasi  Amanah di  Bondowoso<br />7) Koperasi  Al-Aziz di  Probolinggo<br />8) Koperasi Al Jabbar Syariah di Kediri<br />9) Koperasi  Al Karim Paiton di Probolinggo<br />10) Koperasi  Al Latif di  Jember<br />11) Koperasi  Ar Razaq di  Bekasi<br />12) Koperasi  Artha Prima di Kab Nganjuk<br />13) Koperasi  Assaadah di Kota Malang<br />14) Koperasi  Assakinah di Kota Probolinggo<br />15) Koperasi  Assalam di Kab Probolinggo<br />16) Koperasi  Assalam Banjar Baru di Kota Banjar Baru<br />17) Koperasi  Griya Artha Swadana di Kab Tulungagung<br />18) Koperasi  Mitra Nusantara di Kab Tuban<br />19) Koperasi  Karya Agung Sejahtera di Kab Nganjuk<br />20) Koperasi  Karya Madani Sejahtera di Kab Blitar<br />21) Koperasi  Kopwan Salsabila di Kota Blitar<br />22) Koperasi  Mitra Amanah Sejahtera di Kab Kediri<br />23) Koperasi  Mitra Barokah Sejahtera di Kab Nganjuk<br />24) Koperasi  Muhammadiyah di Malang<br />25) Koperasi  Ngudi Makmur di Kota Blitar<br />26) Koperasi  Tazkia Amanah di Kab Probolinggo    <br />27) Koperasi  Tunas Sejahtera di Kab Kediri<br />28) Koperasi  Ihsan Nusantara di Kota Probolinggo<br />29) Koperasi  Berkah Makmur Sejahtera di Kab Tulung Agung<br />30) Koperasi  Karya Mandiri Sejahtera di Kota Kediri<br />31) Koperasi  Al Kamil Nusantara di Kota Bekasi   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiilSpxmUk4R9_jpOgHu0rHDKN3wWQ6Y25evKBc2cj4DiWl2TsPFdv-mhycTSqafVJNi5x2Fn9Rd2D7QHuMWGJNAnoTjSJddJ8ZtllYAre2MtGi3zBDqj_sBgsAO04zzQROtiEd50ZtcA_hjjmmyYzlDVJqje-WdeGjIaOhwm9XS3R8EXkeCmi7SiWm/s1040/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiilSpxmUk4R9_jpOgHu0rHDKN3wWQ6Y25evKBc2cj4DiWl2TsPFdv-mhycTSqafVJNi5x2Fn9Rd2D7QHuMWGJNAnoTjSJddJ8ZtllYAre2MtGi3zBDqj_sBgsAO04zzQROtiEd50ZtcA_hjjmmyYzlDVJqje-WdeGjIaOhwm9XS3R8EXkeCmi7SiWm/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa BNI Syariah dalam hal penyaluran pembiayaan terhadap Induk BMT, BMT/BPRS mengacu pada pembiayaan Program Lingkage dengan Pola Excecuting yaitu pola penyaluran pembiayaan melalui Lembaga Keuangan untuk diteruskan ke anggota/ end user , resiko anggota/en user ditanggung oleh Lembaga Keuangan yang mendapatkan fasilitas pembiayaan.<br /><br />Bahwa didalam pembiayaan yang diajukan oleh Puskopsyah Al Kamil Jatim oleh BNI Syariah akan menerapkan dengan penyaluran pembiayaan dengan pola Kemitraan/Chaneling. Oleh karena BNI Syariah belum ada aturan terkait dengan pembiayaan dengan Pola Chaneling, kemudian dari Divisi Product Development (PDM) tanggal 23 Agustus 2013 menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dengan Pola Kemitraan khusus dengan Puskopsyah Al Kamil Jatim yang memuat tentang syarat dan ketentuan serta mekanisme pembiayaan sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoP9gey9IZ9PRgc8Ao8k1sXb59STWgUHeIuha9rWvo9gGMzvsqqXR64DADfrIudYQY7pupcCwgYxrcfveNjv69oDR2mmd2TdWD6bWdy_QFUyha-HViPQ38CL31CA7WZQI1x6SuaYBRsEBxZzMhZ0sMrwQPbd9O8dH1tjOd1fUCmFh86JlfdpdVB4d5/s679/Gambar%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="419" data-original-width="679" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoP9gey9IZ9PRgc8Ao8k1sXb59STWgUHeIuha9rWvo9gGMzvsqqXR64DADfrIudYQY7pupcCwgYxrcfveNjv69oDR2mmd2TdWD6bWdy_QFUyha-HViPQ38CL31CA7WZQI1x6SuaYBRsEBxZzMhZ0sMrwQPbd9O8dH1tjOd1fUCmFh86JlfdpdVB4d5/w640-h394/Gambar%201.jpg" width="640" /></a></div>Syarat Koperasi Penerima Pembiayaan<br />A. Fasilitas Tunas Usaha Syariah (TUS)/ Kredit Usaha Rakyat (KUR)<br />Mengacu Ketentuan KUR Pemerintah<br />1. Tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah<br /><br />2. Berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 2 tahun, kecuali induk usaha atau group usaha telag menjadi nasabah BNI Syariah khususnya segmen komersial dan ritel<br /><br />3. Telah menjadi nasabah BNI Syariah atau Bank lain minimal selama 6 bulan<br />4. Menyampaikan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir<br /><br />5. Pengurus, pemilik dan Lembaga Linkage tidak tergolong dalam Daftar Black List serta tidak tercatat dalam daftar pembiayaan/kredit bermasalah di Bank Indonesia<br /><br />6. Menyerahkan copy NPWP an. Lembaga Keuangan dan pengurus, Anggaran Dasar dan seluruh perubahannya, pengesahan Menkumham, SIUP, TDP, Domisili Usaha serta perijinan terkait lainnya<br /><br />7. Margin kepada user maksimal sebesar 22% per tahun efektif<br />8. Limit pembiayaan sebesar Rp.2 Milyar<br />9. Plafon pembiayaan kepada end user maksimal Rp.100.000.000,- per end-user<br />10. Bertanggung jawab atas pengambilan KUR yang diterima dari Bank BNI Syariah<br />11. Selama pembiayaan dari BNI Syariah masih berjalan Koperasi Primer/Puskopsyah Al Kamil/Puskopsyah Al Kamil Nusantara tidak diperkenankan untuk :<br />a. Keluar dari Keanggotaan Puskopsyah Al Kamil<br />b. Mengajukan keanggotaan dan menjadi anggota Koperasi Sekunder lain kecuali masih dalam jaringan Puskopsyah AL Kamil, dhi Puskopsyah AL Kamil Nusantara<br />c. Mengajukan dan menerima pembiayaan kepada Bank lain dan/atau lembaga pembiayaan lain<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHzRm_IGH9g9OzejFbc3pD0QV3SRyITkBep-HE6o0H6GlJ8Mz1Y_nZRo2O9bS-DU6IGOadqEAGqBdACuv1oNvJtxwRf8IKG6kmRDi1pt_GcC3olivVOq6ysAu6ecTclxLZY0EeuP7zDj_u-QiVgVNILSXohS7B0KXgxDQcYZiYVkOEuXz64Brta1xT/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHzRm_IGH9g9OzejFbc3pD0QV3SRyITkBep-HE6o0H6GlJ8Mz1Y_nZRo2O9bS-DU6IGOadqEAGqBdACuv1oNvJtxwRf8IKG6kmRDi1pt_GcC3olivVOq6ysAu6ecTclxLZY0EeuP7zDj_u-QiVgVNILSXohS7B0KXgxDQcYZiYVkOEuXz64Brta1xT/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Atas pelanggaran klausul ini, Koperasi Primer/Puskopsyah AL Kamil/Puskopsyah AL Kamil Nusantara wajib melunasi pembiayaan di BNI Syariah<br /><br />12. Adanya perjanjian kerjasama antara Puskopsyah Al Kamil dengan Koperasi Primer yang mengatur minimal hal-hal sebagai berikut :<br />- Koperasi Primer menyerahkan aktivitas manajemen kepada Puskopsyah<br />- Koperasi Primer ikur mengamankan jalannya aktivitas bisnis sehari-hari<br />- Koperasi Primer memberika dukungan moral dalam proses pengembangan bisnis<br />- Puskopsyah berhak untuk menempatkan staff perwakilannya di Koperasi Primer<br />13.Lain-lain mengacu ketentuan KUR Pemerintah<br /><br />B. Fasilitas Non TUS/KUR<br />1. Diprioritaskan untuk Koperasi yang telah memiliki fasilitas TUS/KUR BNI Syariah<br />2. Berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 2 tahun, kecuali induk usaha atau group usaha telah menjadi nasabah BNI Syariah khususnya segmen komersil dan ritel<br />3. Memiliki komponan modal (simpanan pokok) minimal sebesar Rp.100 juta rupiah<br />4. Memiliki asset minimal Rp.1 Miliar rupiah<br />5. Menyampaikan laporan keuangan 2 tahun terakhir dan pada tahun terakhir memiliki laba positif<br />6. Memenuhi kriteria tingkat kesehatan BNI Syariah dan kriteria tingkat kesehatan Puskopsyah AL Kamil dan adanya rekomendasi dari Puskopsyah<br />7. Limit pembiayaan kepada Koperasi Primer maksimal Rp.5 Milyar<br />8. Jangka waktu pembiayaan kepada Koperasi Primer menyesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan kepada end user namun tidak melebihi 36 bulan<br />9. Limit Pembiayaan kepada end user maksimal sebesar Rp.30 juta dengan jangka waktu maksimal 36 bulan<br />10. Margin kepada end user maksimal sebesar 30% p.a.<br />11. Maksimum angsuran anggota sebesar 40% dari gaji yang diterima<br />12. Leverage maksimal 5x modal<br />13. NPF pembiayaan dengan tunggakan di atas 90 hari maksimal 0,5% atau kolektibiliti minimal 99,5%<br />14. Pengurus dan lembaganya tidak tergolong dalam daftar blacklist Bank Indonesia<br />15. Menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah<br />16. Selama pembiayaan dari BNI Syariah masih berjalan Koperasi Primer/Puskopsyah Al Kamil tidak diperkenankan untuk :<br />a. Keluar dari keanggotaan Puskopsyah Al Kamil<br />b. Mengajukan keanggotaan dan menjadi anggota Koperasi sekunder lain kecuali masih dalam jaringan Puskopsyah Al Kamil, dhi Puskopsyah Al Kamil Nusantara<br />c. Mengajukan dan menerima pembiayaan kepada Bank lain dan/atau lembaga pembaiayan lain<br /><br />Atas pelanggaran klausul ini Koperasi Primer/Puskopsyah Al Kamil/Puskopsyah Al Kamil Nusantara wajib melunasi pembiayaan di BNI Syariah<br /><br />17. Adanya perjanjian kerjasama antara Puskopsyah Al Kamil dengan Koperasi Primer yang mengatur minimal hal-hal sebagai berikut :<br />- Koperasi primer menyerahkan aktivitas manajemen kepada Puskopsyah<br />- Koperasi Primer ikut mengamankan jalannya aktivitas bisnis sehari-hari<br />- Koperasi Primer memberikan dukungan moral dalam proses pengembangan bisnis<br />- Puskopsyah berhak untuk menempatkan staff perwakilannya di Koperasi Primer.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimiwW2-x7Dl2hxTbLah_jWfWb5jeEgnl9jbvKEGI49NUvFWwzCRZUgH9mXOeTF_T5wN-iinTEyfEFlHkdiRJamT9Joedi9VJcJnKppIFPIWT9y10LSW260T9QxUnEZ0OTOH47b05z2NUNJUqyOv-no1zdhG6in4DyaUQFdh0isKnYMZv4sILFu0FS1/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimiwW2-x7Dl2hxTbLah_jWfWb5jeEgnl9jbvKEGI49NUvFWwzCRZUgH9mXOeTF_T5wN-iinTEyfEFlHkdiRJamT9Joedi9VJcJnKppIFPIWT9y10LSW260T9QxUnEZ0OTOH47b05z2NUNJUqyOv-no1zdhG6in4DyaUQFdh0isKnYMZv4sILFu0FS1/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa untuk memenuhi syarat pembiayaan tersebut, terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra secara formal telah membuat laporan/neraca keuangan dan persyaratan lainnya yang diperlukan oleh BNI Syariah sedemikian rupa sehingga ketika dilakukan Survey oleh pihak Bank BNI Syariah secara formil persyaratan seolah-olah terpenuhi, antara lain susunan pengurus Puskopsyah dan koperasi Primer dibuat secara notarial, membuat laporan secara formil kepada Dinas Koperasi tentang susunan pengurus, laporan keuangan dibuat secara audited oleh Kantor Akuntan Publik(KAP);<br /><br />Bahwa atas pengajuan pembiayaan dari Puskopsyah Al Kamil tersebut, BNI Syariah melakukan survey dan penilaian yang dituangkan dalam analisa pembiayaan pada tanggal 24 Juli 2013 membuat Memorandum Analisa Pembiayaan Besar (MAPB) yang dibuat oleh Unit Pengelola Divisi Usaha Menengah PT Bank BNI Syariah atas Calon Debitur Pusat Koperasi Syariah Al-Kamil Jawa Timur dengan Key Person Rudhy Dwi Chrysnaputra, <br /><br />Selanjutnya tanggal 26 Juli 2013 dilakukan uji kepatuhan melalui surat SKK/027/2013 tanggal 26 Juli 2013 atas Usulan Plafond Rp100 Milyar dengan pola channeling non KUR dan Rp20 Milyar dengan pola channeling KUR dan pada 31 Juli 2013 dilakukan Rapat Komite dengan hasil berupa Keputusan Komite Pemutus Pembiayaan no 037/OPR/02-KKP/2013 ;<br /><br />Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 PT Bank BNI Syariah menerbitkan Surat Keputusan Pembiayaan nomor BNISy/UMN/148/R atas pengajuan pembiayaan dari Puskopsyah Al kamil jatim yang ditanda tangani oleh Divisi Usaha Menengah (UMN) Bimo Hascahyoadi dan disetujui oleh Pengurus Puskopsyah Al Kamil Jatim ;<br /><br />Bahwa pada Surat Keputusan Pembiayaan Nomor BNISy/UMN/148/R atas pengajuan pembiayaan dari Puskopsyah Al Kamil Jatim tersebut telah memuat syarat dan ketentuan serta mekanisme pembiayaan,berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan dengan Pola Kemitraan Kepada Pusat Koperasi Syariah Al Kamil yang dibuat oleh Divisi Product Development (PDM) tanggal 23 Agustus 2013, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :<br /><br />Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Chanelling<br />Persyaratan Koperasi Primer Pembiayaan TUS<br />1. Tidak sedang memperoleh Kredit Program pemerintah<br />2. Mengajukan permohonan kepada BNI Syariah melalui Puskopsyah<br />3. Berbadan hukum dan telah beroperasi minimal 2 tahun<br />4. Telah menjadi nasabah BNI Syariah atau Bank lain minimal selama 6 bulan<br />5. Menyampaikan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir<br />6. Pengurus, pemilik dan lembaga linkage tidak tergolong dalam daftar blacklist Bank Indonesia<br />7. Menyerahkan izin usaha<br />8. Limit pembiayaan Rp. 2.000.000.000,-<br />9. Plafond pembiayaan kepada end user maksimal Rp. 100.000.000,-<br />10. Bertanggung jawab atas pengembalian TUS yang diterima<br />11. Tidak diperkenankan untuk keluar dari keanggotaan dan menjadi anggota koperasi sekunder lain<br />12. Adanya perjanjian kerjasama antara koperasi primer dengan Puskopsyah.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdb_fH1HrRVu2fQ8dhLk_XO3bGjgrsTQzo7YA6JmEd8phV4G9s3_jlMtkDEY0WSASIh36mk1_jAA2FiP1T_pBLe4hHr1djgml35p-euYnpiN3pNFPCQeCLEBV_LaemxZSNXW4-bF-5g1pv1D8HW4f3HJT1VbrtxQUYG1ka8EIeM8MuDMpHYIzerOjM/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdb_fH1HrRVu2fQ8dhLk_XO3bGjgrsTQzo7YA6JmEd8phV4G9s3_jlMtkDEY0WSASIh36mk1_jAA2FiP1T_pBLe4hHr1djgml35p-euYnpiN3pNFPCQeCLEBV_LaemxZSNXW4-bF-5g1pv1D8HW4f3HJT1VbrtxQUYG1ka8EIeM8MuDMpHYIzerOjM/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Persyaratan Koperasi Primer Pembiayaan NON TUS<br />1. Diprioritaskan untuk koperasi yang telah memiliki fasilitas TUS<br />2. Mengajukan permohonan kepada BNI Syariah melalui Puskopsyah<br />3. Berbadan hukum dan telah beroperasi minimal 2 tahun<br />4. Memiliki komponen modal minimal Rp. 100.000.000,-<br />5. Memiliki asset minimal Rp. 1.000.000.000,-<br />6. Menyampaikan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir<br />7. Memenuhi kriteria tingkat kesehatan <br />8. Limit pembiayaan maksimal Rp. 7.000.000.000,-<br />9. Jangka waktu pembiayaan menyesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan kepada end user.<br /><br />10. Limit pembiayaan kepada  End User maksimal sebesar Rp. 30.000.000 dengan jangka waktu maksimal 36 bulan<br />11. Maksimum angsuran end user sebesar 40% dari gaji yang diterima<br />12. Leverage maksimal 10x modal untuk puskopsyah dan 5x modal untuk koperasi primer<br />13. NPF pembiayaan tunggakan diatas 90 hari maksimal 0.5%<br />14. Pengurus tidak tergolong dalam daftar blacklist Bank Indonesia<br />15. Menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah<br />16. Tidak diperkenankan untuk keluar dari keanggotaan dan menjadi anggota koperasi sekunder lain<br />17. Adanya perjanjian kerjasama antara koperasi primer dengan Puskopsyah.<br /><br />Bahwa untuk memperkuat syarat dan ketentuan serta mekanisme yang dimuat dalam Surat Keputusan Pembiayaan Nomor BNISy/UMN/148/R tanggal 23 Agustus 2013, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 dilakukan perjanjian kerjasama Nomor 172 antara PT Bank BNI Syariah dengan Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur tentang Penyaluran Pembiayaan dengan Pola Channeling dengan plafond maksimum Rp120.000.000.000,00. (seratus dua puluh milyar rupiah) dihadapan Notaris Woro Indah Soeryandari, SH, beralamat di Jalan Cisadea No.21 Malang, yang ditanda tangani oleh Agam Ayatullah Pimpinan BNI Syariah Cabang Malang yang bertindak kuasa Direktur PT Bank BNI Syariah berdasarkan akta nomor 41, dengan pengurus Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur;<br /><br />Bahwa berdasarkan Surat PKS  No. 172 tanggal 28 Agustus 2013, ditentukan agunan dalam pemberian pembiayaan berikut:<br />Terdapat Cash  Colateral  sebesar  Rp. 21.612.000.000,-  (dua  puluh  satu  milyar enam  ratus  dua  belas  juta  rupiah) <br /><br />Personal  Guarantee  pengurus  dan  pengawas  Puskopsyah  dan  koperasi primer<br />- Company  Guarantee  dari  Puskopsyah  Al  Kamil <br />- Jaminan  Fidusia  berupa  piutang  pembiayaan  yang  disalurkan  kepada end  user <br />- Hak Tanggungan berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Pinang  Merah 1 Kav. 1 dan 11 Kota Malang SHIM No. 6718  dan SHM 6719 atas  nama Rudy Dwi Crysnaputra  yang  diikat  dengan  HT  1  Sebesar  Rp. 750.000.000  dan  HT  II  sebesar  Rp.  640.000.000 <br /><br />- Hak Tanggungan berupa  2  Bidang  tanah  satuhamparan diatas  Ruko desa Ampeldento Kabupaten Malang diikat HT 998 juta<br />- Personal  guarantee  atas  nama  Sdr  Rudy  Chrysnaputra.<br /><br />Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara BNI Syariah dengan Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur No. 172 tanggal 28 Agustus 2013, mekanisme pencairan pembiayaan sebagai berikut : <br /><br />a. Koperasi primer mengajukan pencairan pembiayaan kepada BNI Syariah melalui Puskopsyah Al Kamil Jatim disertai dokumen yang dipersyaratkan <br /><br />b. Puskopsyah Al Kamil jatim melakukan assesment terhadap permohonan pembiayaan kop primer <br /><br />c. Puskopsyah Al Kamil Jatim meneruskan permohonan dan assesment ke kantor cabang BNI Syariah<br /><br />d. Kantor Cabang BNI Syariah melakukan review atas assesment yang dilakukan Puskopsyah Al Kamil Jatim<br /><br />e. Setelah mendapatkan persetujuan pencairan, kantor cabang BNI Syariah menerbitkan surat keputusan pembiayaan (SKP)<br /><br />f. Atas dasar SKP, Puskopsyah Al Kamil Jatim menyusun akad pembiayaan<br />g. Atas kuasa dari BNI Syariah, Puskopsyah Al Kamil Jatim melaksanakan akad pembiayaan dengan Koperasi Primer<br /><br />h. Puskopsyah Al Kamil jatim menyampaikan asli akad pembiayaan ke kantor cabang BNI Syariah<br /><br />i. Setelah persyaratan pencairan dipenuhi, kantor cabang BNI Syariah melakukan pembukaan rekening pembiayaan dilanjutkan dengan disposisi pembiayaan ke rekening Koperasi Primer.<br /><br />Berdasarkan Surat PKS No 172 tanggal 28 Agustus 2013, Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur telah mengajukan perubahan struktur fasilitas dengan surat No.217/E.01/S.Perm/PKPS.ALK/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014,  yang disetujui oleh PT Bank BNI Syariah melalui surat Nomor BNISy/CSD/272/R tanggal 29 September 2014,    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizYgtl8j3us2xO3c5UqZGMgLwXxln5ptm1F4IVMrXdfOzhpi5b-rpxlML12i3P4fHwXQZopqplZQ59e0eU1DNvm8xvKRJHwD6dp-RWvU2TgxfbOekilZLBReOPoZ8Ov-qpwQN3aF-wk8UphIrb-GmxNDcNJmAL2Rx2yhpTeEeSHuQnz5Bl1NkuQWFq/s1040/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizYgtl8j3us2xO3c5UqZGMgLwXxln5ptm1F4IVMrXdfOzhpi5b-rpxlML12i3P4fHwXQZopqplZQ59e0eU1DNvm8xvKRJHwD6dp-RWvU2TgxfbOekilZLBReOPoZ8Ov-qpwQN3aF-wk8UphIrb-GmxNDcNJmAL2Rx2yhpTeEeSHuQnz5Bl1NkuQWFq/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga dilakukan Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor 172 yang dituangkan dalam Addendum Pertama Nomor:... /ADD-ADMP/2014 tanggal 29 September 2014, dan berdasarkan surat Nomor 267/E.01/S.Perm/PKPS.ALK/XI/2014 tanpa tanggal, Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur kembali mengajukan perubahan struktur fasilitas, yang disetujui oleh Pihak PT Bank BNI Syariah melalui surat Nomor BNISy/CSD/032/R tanggal 03 Februari 2015, dilakukan perubahan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam Addendum Kedua Nomor: …./ADD-ADMP/2015 pada tanggal 23 Februari 2015<br /><br />Bahwa Puskopsyah Al Kamil Jatim (Koperasi Sekunder) dan koperasi primer anggotanya telah mengajukan pencairan pembiayaan kepada BNI Syariah, dan setelah dilakukan penilaian dan analisa kelayakan nasabah oleh BNI Syariah yang terdiri dari Analisa bisnis dan kelayakan usaha oleh unit bisnis, Analisa legal/yuridis oleh unit admin dan Analisa resiko oleh unit financing risk, dan dianggap memenuhi syarat pencairan, mala BNI Syariah telah melakukan pencairan pembiayaan dalam tahapan (Batch) sebagai berikut:<br /><br />1. KOPERASI AMANAH BONDOWOSO Jumla pencairan sebesar Rp.9.833.100.000,-<br />2. PUSKOPSYAH ALKAMIL JATIM Jumla pencairan sebesar Rp.11.044.079.070,-<br />3. KOPERASI AS SALAM MARON PROBOLINGGO Jumla pencairan Rp11.038.170.259,-<br />4. KOPERASI AL KAMIL NUSANTARA BEKASI Jumla pencairan Rp11.038.170.259,-<br />5. KOPERASI AL AZIS TONGAS PROBOLINGGO Jumla pencairan Rp.1.840.551.142,-<br />6. KOPERASI AS SAKINAH MUAMALAH PROBOLINGGO Jumla Rp3.449.974.866,-<br />7. KOPERASI AS SAADAH SEJAHTERA MALANG Jumla pencairan Rp5.200.000.000,-<br />8. KOPERASI AS SALAM BANJAR BARU Jumla pencairan sebesar Rp.3.599.120.000,-<br />9. KOPERASI IHSAN NUSANTARA Jumla pencairan sebesar Rp9.739.272.500,-<br />10. KOPERASI BMT AHMAD YANI MALANG Jumla pencairan sebesar Rp5.423.041.266,-<br />11. KOPERASI AL BAASITH MALANG Jumla pencairan sebesar Rp9.141.800.000,-<br />12. KOPERASI AL JABBAR SYARIAH KEDIRI Jumla pencairan sebesar Rp7.554.064.010,-<br />13. KOPERASI AR RAZAQ BEKASI Jumla pencairan sebesar Rp7.615.998.000,-<br />14. KOPERASI ARTHA PRIMA SEJAHTERA NGANJUK Jumla Rp1.500.000.000,-<br />15. KOPERASI MITRA NUSANTARA TUBAN Jumla pencairan sebesar Rp8.170.330.000,-<br />16. KOPERASI AL FATAH PROBOLINGGO Jumla pencairan sebesar Rp1.663.251.142,-<br />17. KOPERASI AL KAUTSAR MADIUN Jumla pencairan sebesar Rp4.000.000.000,-<br />18. KOPERASI AL LATIF JEMBER Jumla pencairan sebesar Rp.8.720.828.894,-<br />19. KOPERASI SALSABILA BLITAR Jumla pencairan sebesar Rp.8.464.100.110,-<br />20. KOPERASI AL KAMIL NUSANTARA KEDIRI Jumla pencairan Rp4.000.000.000,-<br />21. KOPERASI AL GHANI BLORA Jumla pencairan sebesar Rp. 8.931.500.000,-<br />22. KOPERASI AL KARIM PAITON Jumla pencairan sebesar Rp. 3.190.357.328,-<br />23. KOPERASI KARYA AGUNG SEJAHTERA NGANJUK Jumla Rp7.873.642.149,-<br />24. KOPERASI TUNAS SEJAHTERA Jumla pencairan sebesar Rp.7.570.358.213,-<br />25. KOPERASI MITRA AMANAH SEJAHTERA KEDIRI Jumla Rp6.299.050.000,-<br /><br />Bahwa dalam proses permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh Puskopsyah dan koperasi primer anggotanya, terdakwa Rudhi Dwi Chrysnaputra melakukan  beberapa Penyimpangan antara lain:<br /><br />1. Laporan Keuangan Audited sebagai syarat pengajuan pembiayaan  dari Puskopsyah  Al Kamil kepada    PT Bank BNI Syariah merupakan data yang direkayasa oleh Sdr. Rudhy Dwi Chrysnaputra, antara lain dengan cara data keuangan tahun 2011 yang belum audited yang sebetulnya dalam keadaan merugi,neraca tersebut pada tahun 2012 untuk data keuangan audited oleh KAP dibuat seolah-olah berlaba dan memenuhi syarat pengajuan pembiayaan maka dinaikkan nilai aset, <br /><br />Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra membuat Sertifikat Modal Pendiri Koperasi Syariah Alkamil atas nama Rudhy Dwi Chrysnaputra yang ditandatangani oleh Ketua Irwan Sa’ban, dengan No seri  : 010937 tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp 950.000.000,00 dan No seri : 020938 tanggal 23 Juni 2011 sebesar Rp1.370.850.324,00, <br /><br />Sertifikat Modal tersebut dimasukkan sebagai Modal Penyertaan, namun faktanya Tanda tangan atas nama Irwan Sa’ban bukan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan modal penyertaan tersebut tidak pernah disetor oleh terdakwa baik dalam bentuk kas atau aset lain;( tanggal 1 Maret 2010 Irwan Sa’ban belum ditunjuk sebagai Ketua)<br /><br />2. Terdakwa Rudhy Dwi Chrisnaputra juga memerintahkan saksi Irwan Sa’ban dan Husnul Khotimah untuk untuk membuat laporan Keuangan Koperasi Primer yang akan mengajukan permohonan pinjaman ke BNI Syariah untuk wilayah Malang agar bisa memenuhi syarat untuk dapat menerima pembiayaan dari BNI Syariah, dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan dari data keuangan yang dikirim koperasi primer, dan atas perintah terdakwa Rudy yang mengarahkan agar menyesuaikan laporan keuangan koperasi primer (akun Modal pada aset tetap) sehingga memenuhi syarat menerima pembiayaan;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMAJIXZAF8kTlWUFQUOqskdtiZbo1EMKYxTgvvbUDbDHe2rc-OJkxZnutix9tL2ZNJCNHimolV50MEOQFcRXstiBN-YPWRBnKOKqyTwi0pP8JLzo3dE8e5FJYtLHkB0mRF2w99duMPiRGiwFi3oRJv7f3wClwPq6cmYyXuCOYrTrh1HiQZQ-OAda9G/s1040/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMAJIXZAF8kTlWUFQUOqskdtiZbo1EMKYxTgvvbUDbDHe2rc-OJkxZnutix9tL2ZNJCNHimolV50MEOQFcRXstiBN-YPWRBnKOKqyTwi0pP8JLzo3dE8e5FJYtLHkB0mRF2w99duMPiRGiwFi3oRJv7f3wClwPq6cmYyXuCOYrTrh1HiQZQ-OAda9G/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>3. Pengurus Koperasi Puskopsyah Al Kamil serta pengurus koperasi Primer yang telah bekerja sama dengan Puskopsyah Al Kamil tidak diangkat melalui RAT melainkan ditunjuk terdakwa Sdr. Rudhy Dwi Chrysnaputra dan beberapa pengurus koperasi primer tidak mengetahui dijadikan pengurus koperasi primer;<br /><br />4. Status badan hukum koperasi Primer sebagaian besar adalah koperasi yang sudah vakum kemudian di ganti pengurus yang  terafiliasi  dengan terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra (berhubungan kekerabatan, teman sekolah, teman pengajian, teman saat ibadah haji/umroh) dan pembentukan koperasi tersebut digunakan untuk kepentingan pengajuan pada PT BNI Syariah<br /><br />5. Bahwa terdapat Koperasi Primer yang menjadi anggota Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur berlokasi/berkedudukan di luar Jawa Timur sehingga tidak sesuai anggaran dasar, koperasi primer tersebut adalah:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEimPDmdWQRSeZwvM3c1xfgO46Aht2M0RYupzOFwA8RpOHym6fm0pyuehwSy3o2L1Gpa21vCHsyIw3MhwwqWhfsEZfMHn28hcwhV9ZwhOALH61wO8dTHtfQQRCtd1-K36UECWB3HoA0UGddD21dIFRJN58Uz6XvvHhqQSP1OcT5PEAX-n8thTJpXGj/s778/Gambar%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="195" data-original-width="778" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEimPDmdWQRSeZwvM3c1xfgO46Aht2M0RYupzOFwA8RpOHym6fm0pyuehwSy3o2L1Gpa21vCHsyIw3MhwwqWhfsEZfMHn28hcwhV9ZwhOALH61wO8dTHtfQQRCtd1-K36UECWB3HoA0UGddD21dIFRJN58Uz6XvvHhqQSP1OcT5PEAX-n8thTJpXGj/w640-h160/Gambar%202.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Puskopsyah Al Kamil Jatim nomor 36 oleh Notaris Sulasiyah Amini, S.H. Notaris di Malang pasal 6 menyebutkan bahwa: Persyaratan untuk diterima menjadi anggota adalah Koperasi Primer dengan usaha jasa keuangan syariah yang berkedudukan dan berdomisili di Jawa Timur.<br /><br />Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Puskopsyah adalah : Berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur No.518.1/BH/XVI/185/103/2009 tanggal 14 April 2009, Pasal 6 ; a. Koperasi Primer dengan jasa Keuangan Syariah; b. Berkedudukan di Jawa Timur.<br /><br />6. Bahwa salah satu syarat pengajuan pembiayaan dari Puskopsyah adalah adanya proses penilaian atas berkas usulan Pencairan Koperasi Primer yang dilakukan oleh Puskopsyah Al Kamil berupa assessment tidak memadai dan penandatangan akad bukan dilakukan oleh pengurus yang sebenarnya karena terdapat beberapa koperasi yang tanda tangan pengurus direkayasa/ tidak dilakukan oleh pengurus yang bersangkutan ;<br /><br />Assessment koperasi primer yang dilakukan oleh Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur terdiri atas; 1)    Scoring judicium; 2). Analisa aspek umum dan manajemen; 3).. Analisa aspek operasional; 4). Analisa aspek hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya; 5). Analisa aspek pemasaran; 6).  Analisa aspek keuangan; 7). Analisa aspek kebutuhan pembiayaan; 8). Analisa aspek agunan; 9). Usulan pembiayaan.<br /><br />Bahwa assesment yang dilakukan Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur tidak cukup menggambarkan kelayakan koperasi primer untuk mendapatkan pembiayaan.<br /><br />Puskopsyah melakukan penilaian dengan data laporan keuangan yang sudah dinaikkan nilainya, Koperasi tidak memiliki aset tetap karena faktanya gedung kantor disewa namun di neraca dicatat sebagai aset, demikian juga kendaran beli secara patungan namun tetap dicatat sebagai aset koperasi sehingga berpengaruh pada penilaian aspek keuangan ; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhDnTYpZHzXcYlgCUd170Dk9x4PVXcH6cXB5Cugx6NoZqtPe1th0IOP3bD08RcqOthsIY58XGY4HzHHs_NpesMXumsEL3gc53dZ_GCR_9QnIx_AnA7_pd30dfQ-Z4_qi68HO4VXXw6r3-zHnOS2KMeE9K3sgIVec0rVaofpB2PK_MrY_l7KCe4cfUQ/s1040/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhDnTYpZHzXcYlgCUd170Dk9x4PVXcH6cXB5Cugx6NoZqtPe1th0IOP3bD08RcqOthsIY58XGY4HzHHs_NpesMXumsEL3gc53dZ_GCR_9QnIx_AnA7_pd30dfQ-Z4_qi68HO4VXXw6r3-zHnOS2KMeE9K3sgIVec0rVaofpB2PK_MrY_l7KCe4cfUQ/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Daftar Nominatif yang diusulkan oleh Koperasi Primer tidak sebesar jumlah yang dicairkan, Puskopsyah menambahkan data-data baru dari koperasi lain, bahkan juga mengistruksikan koperasi untuk membuat pengajuan pembiayaan fiktif dengan mengambil data dari buku telpon (yellow pages) maupun daftar nasabah lama, daftar nominatif tersebut disesuaikan dengan pengajuan yang menjadi lampiran kepada PT Bank BNI Syariah ;<br /><br />7. Pencairan pembiayaan tidak semua digunakan oleh end user dari koperasi primer, namun dialihkan oleh Puskopsyah ke koperasi primer lainnya berdasarkan memo yang dibuatkan oleh terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra;<br /><br /> Pencairan pembiayaan kepada koperasi primair dan Puskopsyah yang seharusnya disalurkan secara syariah kepada end user, dikelola oleh Puskopsyah dengan dibuat MEMO pencairan sesuai perintah Rudhi Dwi Chrysnaputra, untuk disalurkan antar koperasi dan hanya sebagian kecil yang disalurkan kepada end user sebagaimana seharusnya, karena Pencairan pembiayaan tahun 2013, batch 1 s.d 4 digunakan oleh Koperasi Primer untuk take over kredit dari bank lain;<br /><br /> Terdapat penggunaan dana bukan untuk koperasi yang bersangkutan melainkan untuk koperasi primer lainnya, talangan dana, para koordinator wilayah koperasi diminta untuk melakukan transfer ke koperasi lain berdasarkan memo yang dikirim ke masing-masing koperasi atas perintah terdakwa;<br /><br /> Pembayaran Deposito dari masing-masing Koperasi Primer dengan memotong uang pencairan, bahkan dibayar juga oleh koperasi primer lainnya sebagai talangan.<br />Rincian penggunaan pada koperasi primer sebesar Rp157.955.935.238,06 yang di droping melalui Memo sebesar Rp157.411.399.395,00 dan selisih atas pencatatan pada koperasi primer sebesar Rp 544.535.843,06<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Rudhy Dwi Chysnaputra yang mengajukan pembiayaan ke Bank BNI Syariah dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :<br /><br />1). Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Bab IV Bagian Pertama Pasal 7 ayat (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.<br /><br />Pasal 21 Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari: a). Rapat Anggota; b). Pengurus; c). Pengawas. Pasal 30 (1a) Pengurus bertugas mengelola koperasi dan Usahanya. Pasal 30 (2a) Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 30 (2c) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.<br /><br />2). Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMKyJ43zlbk1n43NwzU0hklntWf9c4R2KE_goHyUT-w-HiI3F1MtTOIV_vFe9Yk-JRIbYDBEnyRoIW0OGN6jm3LMbE_qLLFNNsMfKy1pZaX18QDn0vPdbr3_Ra00Xh9CZG9HVQaW1CiA3dME-WiUqwF8gJNpienBHiAmjCfAontIHV3kVH3Ue_U6md/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMKyJ43zlbk1n43NwzU0hklntWf9c4R2KE_goHyUT-w-HiI3F1MtTOIV_vFe9Yk-JRIbYDBEnyRoIW0OGN6jm3LMbE_qLLFNNsMfKy1pZaX18QDn0vPdbr3_Ra00Xh9CZG9HVQaW1CiA3dME-WiUqwF8gJNpienBHiAmjCfAontIHV3kVH3Ue_U6md/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:<br />a). Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; b). Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum koperasi; c). Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum; d). Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;<br /><br />3). Pasal 1 angka 7 UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan sebagai berikut: Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.<br /><br />4). Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan dengan Pola Kemitraan Kepada Puskopsyah Al Kamil Jatim; a). Huruf B.1 yang mencantumkan gambar pola penyaluran pembiayaan, dimana angsuran dari end user dibayarkan ke Bank BNI Syariah melalui koperasi primer; b). Huruf B.2 poin A.8 yang menyatakan bahwa limit pembiayaan untuk fasilitas TUS sebesar Rp 2.000.000.000,00; c). Huruf B.2 poin B.7 yang menyatakan bahwa limit pembiayaan kepada koperasi primer untuk fasilitas Non TUS maksimal Rp 5.000.000.000,00;<br /><br />d). Huruf D.1 yang menyatakan bahwa analisa/assessment koperasi primer dapat dilakukan oleh Puskopsyah, yang terdiri dari: a) Scoring Judicium; b) Analisa Aspek Umum dan Manajemen; c). Analisa Aspek Operasional; d). Analisa Aspek Hubungan dengan Bank dan Lembaga Keuangan lainnya; e). Analisa Aspek Pemasaran; f). Analisa Aspek Keuangan; g). Analisa Aspek Kebutuhan Pembiayaan; h). Analisa Aspek Agunan; i). Usulan Pembiayaan.<br /><br />5). Berdasarkan dokumen Perjanjian  Kerjasama  Antara  BNI  Syariah dengan Puskopsyah No. 172, tanggal 28 Agustus 2013 untuk Fasilitas TUS/KUR, Persyaratan : a). Tidak sedang menerima kredit program pemerintah; b). Mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada bank melalui KPA. Limit pembiayaan sebesar Rp2 Milyar<br /><br />a). Adanya perjanjian antara Koperasi Al Kamil dengan koperasi Primer Untuk Fasilitas Non TUS/KUR.<br />b). Mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada bank Melalui KPA.<br />c). Memiliki komponen modal minimal. Rp100 juta.<br />d). Memiliki Asset minimal Rp1 Milyar.<br />e). Memenuhi kriteria tingkat kesehatan bank dan puskopsyah dan adanya rekomendasi dari puskopsyah.<br /><br />6). Proses hingga pembiayaan disetujui oleh BNI Syariah dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima pembiayaan:<br />Pola Pembiayaan:<br />a). Kerjasama penyaluran pembiayaan kepada Puskopsyah Al Kamil melalui pola channelling<br />b). Puskopsyah Al Kamil merupakan agen channelling berkewajiban untuk memenuhi tugas/standar layanan :<br />(1). Mengumpulkan data dan dokumen nasabah sehubungan dengan pembiayaan<br />(2). Melakukan assessment terhadap nasabah<br />(3). Memberikan rekomendai rnengenai nasabah<br />(4). Memberikan informasi secara terbuka mengenai nasabah<br />(5). Menjamin  bahwa    seluruh  pembiayaan  yang    diajukan bukan merupakan pembiayaan fiktif<br />(6). Menghitung pola angsuran pembiayaan<br />(7). Berdasarkan kuasa dan BNI Syariah, mewakili    untuk menandatangani akad pembiayaan.<br />(8). Menyalurkan dana pencairan ke rekening yang ditunjuk oleh BNI Syariah<br />(9). Melakukan penagihan<br />(10). Menyetorkan dana hasil penagihan ke rekening escrow<br />(11). Melakukan monitoring terhadap pembiayaan yang telah disalurkan<br />(12). Mengadministrasikan dan melakukan pencatatan pembiayaan<br />(13). Melakukan klasifikasi kualitas pembiayaan<br />(14). Menjaga kualitas seluruh pembiayaan channelling<br />(15). Melakukan langkah-langkah penyelamatan pembiayaan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiFGXaLkdLtgZTZ5ZpF-f0qvf005lhYpBxcDYJZEbxRVnpNNMZXbNS_qYYAXC7IngoEJJrimu7vCOi6j62LdltXxZCsZxv0UJ2e9RdDGh_dUX99KOZ6mjYgi0XoHLaVYo0heTLHMjR4PZ62823Q3OP87XIvilPZnrf_hZiyq41RYse4Zdlf1dbytH3/s1040/0..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiFGXaLkdLtgZTZ5ZpF-f0qvf005lhYpBxcDYJZEbxRVnpNNMZXbNS_qYYAXC7IngoEJJrimu7vCOi6j62LdltXxZCsZxv0UJ2e9RdDGh_dUX99KOZ6mjYgi0XoHLaVYo0heTLHMjR4PZ62823Q3OP87XIvilPZnrf_hZiyq41RYse4Zdlf1dbytH3/w640-h288/0..jpg" width="640" /></a></div>c). Membantu BNIS Syariah terkait kepentingan dengan end user. Pembiayaan channelling untuk disalurkan kepada koperasi primer dibawah naungan/binaan Puskopsyah Al Kamil.<br />d). pencairan  dilakukan  ke  rekening   masing-masing   Koperasi  Primer.<br />e). Puskopsyah melakukan penagihan angsuran  kepada  koperasi primer atas pembiayaan yang diterima.<br />f). Puskopsyah menyetorkan dana hasil penagihan ke rekening escrow puskopsyah di BNI Syariah.<br /><br />Pencairan pembiayaan disalurkan kepada Koperasi Primer, dengan persyaratan pencairan sebagai berikut<br />a). Perjanjian kerjasama telah ditandatangani<br />b). Perjanjian pembiayaan telah ditandatangani<br />c). Pengikatan agunan telah dilakukan minimal telah ada covernote  notaris<br />d). Menyampaikan permohonan pencairan dengan melampirkan daftar nominatif calon end user sesuai dengan format yang disepakati.<br /><br />7).Akta Pendirian Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur No. 518.1/BH/XVI/185/103/2009 tanggal 14 April 2009, Pasal 6; a). Koperasi Primer dengan jasa Keuangan Syariah; b). Berkedudukan di Jawa Timur; c). Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib; d). Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan Ketentuan yang berlaku dalam Koperasi.<br /><br />Perbuatan Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp75.714.394.798,00 (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit  Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR- 67/PW13/5/2022 tanggal 4 Maret 2022 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Fasilitas Pembiayaan Segmen Komersial Dan Menengah Dengan Pola Channeling Pada Pt Bank BNI Syariah Kepada Pusat Koperasi Syariah Al Kamil Jawa Timur (Puskopsyah Al Kamil Jawa Timur) Tahun 2013-2017 .<br /><br />Perbuatan terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Ketua Koperasi Puskopsyah Al Kamil Jatim Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp75.714 M

#Apakah hanya Terdakwa Rudhy Dwi Chrysnaputra selaku Ketua Pusat Koperasi Syariah Aliansi Lembaga Keuangan Mikro Islam Jawa Timur (Puskopsya...

»

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suaminya, Hasan Aminuddin Dituntut 8 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Bupati Probolinggo (Non Aktif) Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI, selain dituntut karena diduga menerima Suap ‘jual beli’ jabatan 18 Pj Kades, pasangan Pasutri ini juga berstatus Tersangka dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU#      </span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQuZpc4jjLmWykYBmYrwXcaseAaca5WfL99dMqSSLcdGlcpT-_Qhpg94sAqm32OqCF0UP58HdRm-FAbJC571ObplVxWEbgO_JPngOSqs6aKOb2NZjx6JXQx5gBor3YogYOh9_ULlFGXThqu8y4qba1RqZ-_CXOrA0bheAPPl_SMnJoaj7IXQOSrtPb/s640/5..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQuZpc4jjLmWykYBmYrwXcaseAaca5WfL99dMqSSLcdGlcpT-_Qhpg94sAqm32OqCF0UP58HdRm-FAbJC571ObplVxWEbgO_JPngOSqs6aKOb2NZjx6JXQx5gBor3YogYOh9_ULlFGXThqu8y4qba1RqZ-_CXOrA0bheAPPl_SMnJoaj7IXQOSrtPb/w640-h360/5..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto dalam Monitor. Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo (kiri) dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Dalam tembok derita jauh dari orang tua - Dalam tembok derita tak akan dapat ku lupa - Tobat tujuh turunan semoga takkan terulang - Kalau bebas ingin sadar kembali ke jalan yang benar”.</i> Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul “Tembok Derita”<br /><br />Dan mungkin seperti lirik lagu inipulalah yang ada di benak pasangan suami istri (Pasutri) ini,  Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI yang jauh dari anak-anaknya maupun keluarganya sejak tanggal 31 Agustus 2021 hingga hari ini karena masih mendekam di Hotel Prodeo alias Penjara sebagai Terdakwa kasus perkara Korupsi Suap ‘jual beli’ jabatan terhadap 18 Pj Kades (Pejabat Kepala Desa) setelah Tertangkap Tangan Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;">Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan Hasan Aminuddin Anggota DPR RI Diadili Karena Diduga Menerima Suap - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html</a></span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHOe0i3ydwtP8fSKThqXIHgc7en7AyrAW1sKCRDTxcuS_yQTrtSwEQ5Qoj5ncIZE0sv2-k4KzYPbHfnoPm3x19aKae2qnxAq_mwsIkg3bgYubrl5x3hgE1xRtjVW6oBtqS_cfDZAUmORn9ToUlJzmH5LkpWQ0yt85kiX-qxjho3shP2tXPjl3JXMCM/s1040/Hasan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHOe0i3ydwtP8fSKThqXIHgc7en7AyrAW1sKCRDTxcuS_yQTrtSwEQ5Qoj5ncIZE0sv2-k4KzYPbHfnoPm3x19aKae2qnxAq_mwsIkg3bgYubrl5x3hgE1xRtjVW6oBtqS_cfDZAUmORn9ToUlJzmH5LkpWQ0yt85kiX-qxjho3shP2tXPjl3JXMCM/w640-h288/Hasan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo (kiri) dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI</span></span></td></tr></tbody></table><i>“Saya sudah tidak tahan - Tiap malam kedinginan - Tidur diubin tak bertikar - Nyamuk-nyamuk menjengkelkan - Saya ingin cepat pulang. Dalam tembok derita aku menebus dosa - Dalam tembok derita menjadi narapidana”.</i> Dan ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul “Tembok Derita”<br /><br />Dan mungkin juga seperti lirik lagu inipula yang ada di benak Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin sebagai Terdakwa kasus Korupsi suap ‘jual beli’ jabatan yang Tangkap Tangan KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, setelah mendengarkan Tuntutan Pidana penjara dari Tim Penuntut Umum (PU) Wawan Yunarwanto, Arif Suhermanto, Nur Haris Arhadi, Dame Maria Silaban, Ariawan Agusartono, Ni Nenga Gina Saraswati, Riniyanti Karnasih dan Yoga Pratomo dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 21 April 2022<br /><br />“<i>Haruskah hidupku terus begini - Dengan derita yang tiada akhir - Kemanakah jalan yang harus kutempuh - Agar kubahagia. Oh Tuhan berikan petunjuk-Mu - Untuk kujadikan pegangan hidupku - Katakan salahku dan apa dosaku - Sampaiku begini” Dan ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul “Apa salah dan Dosaku”</i>. Ini juga adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul “Apa salah dan Dosaku”<br />    <br />Mungkin juga seperti lirik lagu ini pula yang ada dipikiran Pasutri ini, karena selain dituntut pidana sebagai Terdakwa  dalam perkara Korupsi Suap ‘jual beli’ jabatan 18 Pj Kades, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin juga berstatus ‘Tersangka dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)’<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGBycJCRg9WgWBP1qZaXijpqwJqi-9nnQSQfLz1v8fMWW7-K7uKKKZk4pQ7dhKSjBxmIdFBOZXrcFXnGzWJK45h1OvOjtYwKXWjw0ihNyggUzN001zMj99Cd1LOZwT4A6HdqNu5QjpYYOLI5vdmHWpMZihFrFbspyKinks92xQjke0heG_tBpZQMXL/s640/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGBycJCRg9WgWBP1qZaXijpqwJqi-9nnQSQfLz1v8fMWW7-K7uKKKZk4pQ7dhKSjBxmIdFBOZXrcFXnGzWJK45h1OvOjtYwKXWjw0ihNyggUzN001zMj99Cd1LOZwT4A6HdqNu5QjpYYOLI5vdmHWpMZihFrFbspyKinks92xQjke0heG_tBpZQMXL/w640-h288/2..jpg" width="640" /></a></div>Dalam perkara Korupsi Suap ‘jual beli’ jabatan 18 Pj Kades, Terdakwa Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggos dan uaminya, Terdakwa Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI dituntut pidana penajara masing-masing selama 8 tahun denda sebesar Rp800 juta Subsider 6 bulan kurungan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain hukuman pidana penjara, Terdakwa I dihukum pidana berupa membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp20 juta Subsider pidanna penjara selam  1 tahun</div><div style="text-align: justify;"><br />Kedua Terdakwa pasangan suami istri ini, menurut Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, terbukti melanggar Pasal pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.<br /><br />Masuknya Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI ke ‘lingkaran hitam koruprtor, bermula pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saat KPK melakukan Tangkap Tangan di Kabupaten Probolinngo karena diketahui ada dugaan “jual beli jabatan” di lingkungan Pemerintah Daerah  Kabupaten Probolinggo. Saat itu Tim penyidik KPK mengamankan sebayak 22 orang dengan barang bukti sejumlah uang  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4fQk616XyGnE3XO_CGn4JmqBWqOwTQliazkXRpdvybIDYIcEfWZ0PD1SB0ktJyzxPxvR_4JOSRT2UCbQSTFzPUTjDmyQT91pkeJDujiPBBhNzyqfdiZACDDPRHWv9VgFZF5JAVZQObVerYcIlIjcelYqP3BG9ATN3G_NDPEPGHZHKUIOv1AggYaod/s640/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4fQk616XyGnE3XO_CGn4JmqBWqOwTQliazkXRpdvybIDYIcEfWZ0PD1SB0ktJyzxPxvR_4JOSRT2UCbQSTFzPUTjDmyQT91pkeJDujiPBBhNzyqfdiZACDDPRHWv9VgFZF5JAVZQObVerYcIlIjcelYqP3BG9ATN3G_NDPEPGHZHKUIOv1AggYaod/w640-h640/a.jpg" width="640" /></a></div>Ke 22 orang itu adalah terdiri dari 1 Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang baru 4 hari dilantik, yakni Sumarto dan 17 calon Pj Kades di 2 Kecamatan (Kecamatan Krenjengan dan Kecamatan Paiton) yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, satu berkas perkara. Dan di koordinator oleh Sumarto dan Doddy Kurniawan selaku Camat), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, satu berkas perkara. Yang di Koordinator oleh Muhamad Ridwan selaku Camat), <br /><br />Dan 2 Camat yaitu Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo serta Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2024 dan suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2013<br /><br />Dari 22 orang Terdakwa ini, 20 diantaranya sudah lebih dahulu dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena Terbuti melakukan Tindak Pidana Korupsi     <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIZDYAytkGElqh-iJLNjv-1m7F1fONdXfvCMOMKfgihan59ZNaxYx62KuazARz6gKbE8StTcQrvYajoiSmVQvhH4nRoE-RNhqX1gdZDqrQnoDm6IizBx6nmby7A1TpnUCJf7i0hKfqJmZ_lTs6HMeLaHGDATj42qKBT6hwNmRsxJPZ8V8z9oHh1sKI/s640/Terdakwa%20Doddy%20Kurniawan%20selaku%20Camat%20Krenjengan%20dan%20Terdakwa%20Muhamad%20Ridwan%20selaku%20Camat%20Paiton%20Kabupaten%20Probolinggo.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIZDYAytkGElqh-iJLNjv-1m7F1fONdXfvCMOMKfgihan59ZNaxYx62KuazARz6gKbE8StTcQrvYajoiSmVQvhH4nRoE-RNhqX1gdZDqrQnoDm6IizBx6nmby7A1TpnUCJf7i0hKfqJmZ_lTs6HMeLaHGDATj42qKBT6hwNmRsxJPZ8V8z9oHh1sKI/w640-h288/Terdakwa%20Doddy%20Kurniawan%20selaku%20Camat%20Krenjengan%20dan%20Terdakwa%20Muhamad%20Ridwan%20selaku%20Camat%20Paiton%20Kabupaten%20Probolinggo.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo</span></span></td></tr></tbody></table>Peran Terdakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dalam perkara ini adalah menerima duit sebesar Rp260 juta dari 13 orang anak buahnya yang dicalonkan sebagai Pj. Kades yang masing-masing sebesar Rp20 juta. Sedangkan Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton menerima sebesar Rp100 juta dari 5 anak buahnya yang dicalonkan sebagai Pj. Kades.<br /><br />Duit yang terkumpul ditangan Terdakwa Doddy Kurniawan dan Terdakwa Muhamad Ridwan, akan diserahkan ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin. Karena Hasan Aminudin yang mempunyai peran penting dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo <br /><br />Namun ibarat Peribahasa, “Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai”. Maksud Terdakwa Doddy Kurniawan dan Terdakwa Muhamad Ridwan membantu meneruskan duit dari 18 anak buahnya ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin. Dan Maksud Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin ingin mengumpulkan lembaran-lembaran rupiah dari calon Pj. Kades melalui Terdakwa Doddy Kurniawan dan Terdakwa Muhamad Ridwan. Namun apa dikata, belum dinikmati sudah keburu diringkus oleh KPK. Yang akhirnya “mimpi indah menjadi derita karena ambisi jabatan dan duit dan hasilnya masuk penjara”    </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiap51S4kfDbx6TNTmhWHuumu2U5f6iNyzHc3Uz4ZB-K6STIDVDcRtFmmzrZBFgOVzD6Qkf8vQIW0gjZPXba-odvWspKrsOyXQ4pyzZK1rpDx3JFwt5GfPg1fs_fkZQXCly1vG62-fGl74PrBh36qwbAPkEA2ATRb5CbBSh7-zr92-0G6_RP8Z8OuvR/s1214/Dari%20dakwaan%20Penuntut%20Umum%20KPK_1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1214" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiap51S4kfDbx6TNTmhWHuumu2U5f6iNyzHc3Uz4ZB-K6STIDVDcRtFmmzrZBFgOVzD6Qkf8vQIW0gjZPXba-odvWspKrsOyXQ4pyzZK1rpDx3JFwt5GfPg1fs_fkZQXCly1vG62-fGl74PrBh36qwbAPkEA2ATRb5CbBSh7-zr92-0G6_RP8Z8OuvR/w539-h640/Dari%20dakwaan%20Penuntut%20Umum%20KPK_1.jpg" width="539" /></a></div>Menurut JPU KPK, Terdakwa Hasan Aminuddin punya peran penting dalam menentukan pejabat di lingkungan Kabupaten Probolinggo, dan juga diakui oleh beberapa saksi di persidangan dan terbukti juga dari paraf yang dibubuhkan Hasan Aminuddin di surat dinas yang diteruksan ke istrinya, Puput Tantriana Sari. Selain itu, Terdakwa Hasan Aminuddin juga mendapat fasilitas Pemerintah Kabupaten Probolinggo berupa Sekretaris yang berstatus PNS.<br /><br />Hebatnya, sebagai suami Bupati yang berstatus sebagai Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Nasden yang juga sebagai mantan Bupati Probolinggo mendapat fasilitas dari istrinya yang menjabat selaku Bupati<br /><br />Apakah nasib mujur ini hanya dialami oleh Terdakwa Hasan Aminuddin, atau ada pejabat-pejabat lainnya yang bernasib sama namun tak terungkap? Sementara banyak rumor yang berkembang di masyarakat, dimana seorang Bapak/Ibunya sebagai pejabat, anak dan kerabatnya pun juga ‘ikut menjabat’<br /><br />Anehnya, apapun pertanyaan JPU KPK dalam persidangan terhadap anggota Dewan yang terhormat ini, menurut JPU KPK, berbeda dengan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) maupun keterangan saksi-saksi lainnya<br /><br />“Keterangan Terdakwa (Hasan Aminuddin) banyak yang tidak diakui dengan apa yang di BAP maupun keterangan para saksi dan keterangan terdakwa lainnya yang menjadi saksi pada sidang sebelumnya. Dan itu akan menjadi pertimbangan bagi kami nantinya,” kata JPU KPK Arif Suhermato kepada beritakorupsi.co pekan lalu<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7mCICngC-RtigCIluqlRigcDMG-PsR9OmM6QkhHVZaXJuHY0r-fFAQMrCjO08Osen_kqUq0BMAk7j05Dfuz3yvdGWrG4Z_PRIuOggYaOmmm5oIyYrdLCpJ_a4B_ZmURqUN5ZNGsz5ibu2E1Cfha3Pb9WU3xmoJUv3Hy3OhW3hOuD-AIVi5Aao7gfT/s640/Majelis.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7mCICngC-RtigCIluqlRigcDMG-PsR9OmM6QkhHVZaXJuHY0r-fFAQMrCjO08Osen_kqUq0BMAk7j05Dfuz3yvdGWrG4Z_PRIuOggYaOmmm5oIyYrdLCpJ_a4B_ZmURqUN5ZNGsz5ibu2E1Cfha3Pb9WU3xmoJUv3Hy3OhW3hOuD-AIVi5Aao7gfT/w640-h360/Majelis.jpg" width="640" /></a></div>Sementara tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2024 dan suaminya, Terdakwa II Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2013 dibacakan oleh JPU KPK Arif Suhermanto dkk dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 21 April 2022) dengan agenda pembacaan Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dju Jonson Mira Mangingi, SH., MH yang juga selaku Wakil Ketua PN Surabaya dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajrisman, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari (rumah tahanan negera) Merah Putih milik KPK karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2024 dan Terdakwa II Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.<br />    <br />Akibat dari perbuatannya, Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2024 dan Terdakwa II Hasan Aminudin dituntut pidana penjara masing-masing selama 8 denda sebesar Rp800 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain hukuman pidana penjara, Terdakwa I dihukum pidana berupa membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp20 juta Subsider pidanna penjara selam  1 tahun</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCz2SAvFTIwbKfq08024arkHpQ3ydqLuCCpGR2-g1ZO-4hWV5Jnk5IRidkHiuXwDW4ffPn6bBrdtlvzAYshHfp7NINkr4CiNYxvNJCOkpwW20dSQtXwVWnuHQvnwVE1Opt8Uan_Q7AqX8WJnl86jbwSSF7JMG7M11tuRIAAdvQscNloDMhG-rF-d2j/s640/6...jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCz2SAvFTIwbKfq08024arkHpQ3ydqLuCCpGR2-g1ZO-4hWV5Jnk5IRidkHiuXwDW4ffPn6bBrdtlvzAYshHfp7NINkr4CiNYxvNJCOkpwW20dSQtXwVWnuHQvnwVE1Opt8Uan_Q7AqX8WJnl86jbwSSF7JMG7M11tuRIAAdvQscNloDMhG-rF-d2j/w640-h360/6...jpg" width="640" /></a></div>“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa I Puput Tantriana Sari dan Terdakwa II Hasan Aminudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I Puput Tantriana Sari dan Terdakwa II Hasan Aminudin dengan pidana penjara masing-masing selama 8  (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan,”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Menjatuhkan hukum terhadap Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila Terdakwa membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apa bila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun</div><div style="text-align: justify;"><br />Atas tuntutan dari JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Kedua Terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suaminya, Hasan Aminuddin Dituntut 8 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi

#Bupati Probolinggo (Non Aktif) Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI, selain dituntut karena diduga mene...

»

Terdakwa Supriyono Mantan Ketua DPRD Tulungagung ‘Keok’, MA Menolak Kasasinya

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijnuLpnOHQ3In7V3joy03t-Ol4jFXzkXm66itRT7R2jaXXwVC2AE7uKJEOQtDYwbxIask3hDVZk7E-GsnouU-xgA_6X6ormMTV4Ps2r53oyu7_atOOclYWp47HjQ4VDsbEDBVD_p_nl8geQs6jZIBfbW7E7jw-ufgsKltZP5vQFz_Dx9cM_YZGHpUm/s1297/IMG202006231052289.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1297" height="236" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijnuLpnOHQ3In7V3joy03t-Ol4jFXzkXm66itRT7R2jaXXwVC2AE7uKJEOQtDYwbxIask3hDVZk7E-GsnouU-xgA_6X6ormMTV4Ps2r53oyu7_atOOclYWp47HjQ4VDsbEDBVD_p_nl8geQs6jZIBfbW7E7jw-ufgsKltZP5vQFz_Dx9cM_YZGHpUm/w400-h236/IMG202006231052289.jpg" width="400" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Harapan Terdakwa Supriyono mantan Ketua DPRD Tulungagung untuk bebas dari balik jeruji besi alias penjara dan berkuasa telah ‘keok’, karena Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Republik Indoneisa menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Supriyono melalui Panasehat Hukumnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Ketuk Palu Pembahasan/Pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp4.8 milliar.<br /><br />Ditolaknya Kasasi Terdakwa Supriyono oleh MA, dikatakan langsung Panitra Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya, Kamis, 21 April 2022<br /><br />“Ya, ini ada petikan putusan MA yang sudah turun atas nama Terdakwa Supriyono,” kata A. Nur.<br /><br />Dalam petikan putusan Kasasi MA Nomor 487. K/PID.SUS/2021 tanggal 28 Maret 2021 menyatakan ; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Supriyono. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PT.SBY tanggal 1 Oktober 2020 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negari Surabaya Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2020/Pn.Sby<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-hMjVnQed3Hpz_Cgl2EdiO7_7C6MMG6lFDmqIoVztOv3nY6bV-SXjRSsXOCBiRd9z6WbVOXWcjlu3vxfHGKJ3Hfrr883l04Cid75Pl1QhCIdO-xCitQ3_wuMFPHWC0HDxkBw1kFdQW1Gf3RS_3d0K4Yikiwba__aR87Ytp7qM9uYvrJSVNPqLUGNj/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-hMjVnQed3Hpz_Cgl2EdiO7_7C6MMG6lFDmqIoVztOv3nY6bV-SXjRSsXOCBiRd9z6WbVOXWcjlu3vxfHGKJ3Hfrr883l04Cid75Pl1QhCIdO-xCitQ3_wuMFPHWC0HDxkBw1kFdQW1Gf3RS_3d0K4Yikiwba__aR87Ytp7qM9uYvrJSVNPqLUGNj/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Pada tingkat pertama, yaitu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negari Surabaya, maupun tingkat ke dua di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Supriyono dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar lima ratus juta rupiah (Rp500.000.000) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. <br /><br />Selain hukuman badan, Terdakwa Supriyono juga dihukum untuk mengembalikan dut korupsi sebesar Rp4.850.000.000 selambat-lambalnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan.<br /><br />Kemuidan mantan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung ini juga dihukum berupa mencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dan menduduki dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani huuman pokok<br /><br />Sedangkan dalam putusan Kasasi tidak ada yang berubah kecuali hukuman tambahan berupa mencabutan hak (politik) Terdakwa untuk dipilih dan menduduki dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani human pokok<br /><br />Terdakwa Supriyono terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu alternatif Pertama.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTArnQDgKMePkG7cNnniZlYX_aC997G9WO6y0OzvVdNHOAcw-5kg3ksyTzStYq1B1qO5rVI0LFoxGl-ouvwIIqWDpKFJkErde7DLCmoAdTgh1SJmFMEi7Eppd8docAmQvV0LtSoSMO2q9qVmtX_QgWECOk0KWDFIX9WPCEIIeWge-k66MqbO03QvTv/s640/Dewan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="599" data-original-width="640" height="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTArnQDgKMePkG7cNnniZlYX_aC997G9WO6y0OzvVdNHOAcw-5kg3ksyTzStYq1B1qO5rVI0LFoxGl-ouvwIIqWDpKFJkErde7DLCmoAdTgh1SJmFMEi7Eppd8docAmQvV0LtSoSMO2q9qVmtX_QgWECOk0KWDFIX9WPCEIIeWge-k66MqbO03QvTv/w640-h600/Dewan.jpg" width="640" /></a></div>Yang menarik dari perkara ini adalah berakhirnya “Kekuasaan” Supriyono yang disebut-sebut sebagai “Poweful atau orang yang berkuasa” di Kabupaten Tulungagung bersama adindanya yaitu Suharminto yang saat ini masih menjadi anggota DPRD Kab. Tulungagung periode  2014 – 2019 dan 2019 – 2024<br /><br />Saking berkuasanya Suharminto di Kabupaten Tulungagung, Kapolresta dan Kajari Kabupaten Tulungagung “tak” berani memenjarakan Suharminto yang membuat tindakan memalukan dengan merusak meja, memecahkan Toples Nastar yang ada diatasnya dan juga memecahkan Botol Bir yang dibawanya bersama temannya saat hendak menemu Bupati Maryoto Birowo namun tak berhasil karena Bupati saat itu sedang berada di luar pendopo, Jumat, 29 Mei 2020<br /><br />Dan anehnya, Kapolresta dan Kajari Kabupaten Tulungagung hanya menyeret temannya Suharminto ke Pengadilan Negeri Tulungagung untuk diadili. Sementara Suharminto hanya didamaikan oleh Kapolresta Tulungagung dengan Bupati.<br /><br />Jadi dengan ditolaknya Kasasi Terdakwa Supriyono oleh MA RI, berakhirlah sejarah bagi Supriyono selaku Ketua Dewan yang terhormat (DPRD) sekaligus Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD yang juga sebagai “Powerful” di Kabupaten Tulungung <br /><br />Berakhirnya sejarah kekuasaan Supriyono, bukan berarti berhenti sampai disini saja. Bisa jadi akan menyeret tersangka baru dalam kasus Korupsi suap Ketuk Palu pembahasan/pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018.<br /><br />Sebab dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, barang bukti (BB) tetap dalam berkas untuk pembuktian dalam perkara lain. Hanya saja, apakah KPK akan menunjukan ‘taringnya’?<br />    <br />Selain itu, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, yang menikmati uang haram ketuk palu bukan hanya Terdakwa Supriyono, meliankan para anggota DPRD Kabupatena Tulungagung lainnya di periode 2014 – 2019 dan bahkan masih ada yang duduk sebagai anggota Legislator hingga 2024 seperi Suharminto <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgqSuDgezuuHy14PsFT6nLVEEOG9rLws_Vulr4AqsmSTUb6u0HXVaxi8G2lI--RNQxPALurO9sHkohcaNwijgyQo09Np3DfqE4GJNzOfMWAySfkpm4AAQBwFJC2sZMK6e-4UeDuR7QkUXUegqVKtPW38Ia1QOZtadCDCUhmVG3j5qlDmLmaqUA0rEl/s1280/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgqSuDgezuuHy14PsFT6nLVEEOG9rLws_Vulr4AqsmSTUb6u0HXVaxi8G2lI--RNQxPALurO9sHkohcaNwijgyQo09Np3DfqE4GJNzOfMWAySfkpm4AAQBwFJC2sZMK6e-4UeDuR7QkUXUegqVKtPW38Ia1QOZtadCDCUhmVG3j5qlDmLmaqUA0rEl/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi para anggota DPRD Kab. Tulungagung (Dok. BK</span></span>)<br /></td></tr></tbody></table>Anggota Legisator Kab. Tulungagung yang kecipratan aliran uang haram ketok palu dan fee Pokir (pokok-pokok pikiran) dan sudah mengembalikan, diantaranya Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto (ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD), Imam Sapingi, Leman DwiPrasetvo, Heru Santoso, Nurhamim, Choirurrohim, Muti'iin, Mashud, Subani Sirab, Sunarko, Riyanah, Asrori, Adrianto, Gunawan, Faruq Tri Fauzi, Widodo Prasetyo, Fendy Yuniar, Imam Koirodin, Sofyan Heryanto, SaifulAnwar, Basroni, Susilowati, Sutomo, Ahmad Baharudin, Joko Tri Asmoro, Wiwik Triasmoro, Amang Armanto Anggie, Suprapto, Imam Ngakoib, Makin, Samsul Huda, Sumarno, Agung Darmanto dan Michael Utomo serta Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) Kab. Tulungagung.<br /><br />Bahkan uang suap yang telah dinikmati para anggota Dewan yang terhormat itu, sudah dikembalikan ke kas negara melalui rekening KPK pada saat penyidikan maupun selam proses persidangan<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan kepada para anggota Dewan yang terhormat itu saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Supriyono, pengembalian uang tidak menghilangkan pidana sesuai pasal 4 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Dan Majelis Hakim juga menyebutkan, adanya aliran uang dari Dinas PU ke Suharminto, adinda terdakwa sebesar Rp1,2 milliar yang belum dikembalikan<br /><br />Selain itu pula, beberapa waktu lalu, juru bicara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan kepada beritakorupsi.co, KPK memastikan akan melakukan pengembangan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang<br /><br />“Bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan tentu sudah dicatat dengan baik oleh JPU dan akan menjadi bahan analisa yuridis di dalam surat tuntutannya. KPK memastikan akan melakukan pengembangan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan UU. Perkembangannya tentu nanti KPK sampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan media,” kata Ali Fikri<br /><br />Selain akan menyeret anggota DPRD Tulungagung periode2014 – 2019, bisa jadi akan menyeret pejabat Pemprov Jatim sesuai fakta yang terungkap dalm persidangan terkait pencairan DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BK Prov (Bantuan Keuangan Provinsi) ke 25 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.<br /><br />Dimana pencairan tersebut ada uang “siluman” alias fee sebesar 7 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan ke setiap Kabupaten/Kota diantaranya, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Probolinggo <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqd4rDv7XlICPUUR7bRbs0RaZu6EjTuAPyfAJiY7vkXVXlHXzbbZ1DI_J8-W70lpfSbzP_-PmWEOyWivyAeGByAqGxjbH4_KA7uK8W3iYutjchXrZ1pWzlkEbuAVhiELnQ_7rPhua7TuRWIgZQKwNCZDBUkMncG1Dxw5FlVDsMMXiZNAYEqHGGTbUw/s1280/7..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqd4rDv7XlICPUUR7bRbs0RaZu6EjTuAPyfAJiY7vkXVXlHXzbbZ1DI_J8-W70lpfSbzP_-PmWEOyWivyAeGByAqGxjbH4_KA7uK8W3iYutjchXrZ1pWzlkEbuAVhiELnQ_7rPhua7TuRWIgZQKwNCZDBUkMncG1Dxw5FlVDsMMXiZNAYEqHGGTbUw/w640-h360/7..jpg" width="640" /></a></div>Hal itu sesuai pengakuan dari Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana yang saat ini sudah pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim, saat keduanya dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Supriyono, pada Selasa, 9 Juni 2020<br /><br />Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), kedua pejabat Pemprov Jatim ini (Budi Juniarto dan Budi Setiyawan) mengakui telah menerima uang, namun lupa berapa jumlah yang diterimanya. Budi Setiawan hanya mengingat bahwa jumlah uang yang dinikmatinya adalah sebesar 2.5 milliar rupiah<br /><br />Supriyono, selaku Ketua DPRD Kab. Tulungagung Periode 2014 – 2019, diseret oleh JPU KPK ke pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi Suap uang “ketok palu” Pembahasan/Pengesahan APBD dan APBD-Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan fee pokir yang totalnya sebesar Rp4.8 milliar.<br /><br />Tersertnya si Supriyono yang disebut-sebut sebagai “Powerful atau orang yang berkuasa” di Kabupaten Tulungagung ini, bermula dari pengakuan (Terpidana) Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kab. Tulungagung di hadapan Majelis Hakim pada tahun 2018 lalu<br /><br />Pada tahun 2018, Sutrisno dan Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung (keduaya sudah terpidana) bersama seoarng pengusaha kontraktor yaitu Susilo Prabowo alias Embun (mantan Terpidana), ditangkap KPK karena diketahui melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap.<br /><br />Sutrisno dan Syahri Mulyo menerima uang suap yang totalnya sebesar Rp138 miliar dari Embun (mantan terpidana) dan beberapa kontraktor lainnya, diantaranya Abror selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat selaku pengurus Gapeknas (Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung, dan pengurus Asosiasi lainnya di Kabupaten Tulungagung termasuk Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzmN0wjVyOJmJqQ2wVkJOTaHbEjvBSwMdjRCRggxfGs2UKxyhl78NPnchNh5ijUVeWysUK5NuWYAbRjCn64gCPmSFaWQEXqXa6wUeelWZ2-6EG4UUyljpLmmC2sM6l0LBn2l6W03P5R0FTnSp45PKpbCTWNLVGO6Ut2fAbICxPuzegEdpWjNMeoxm6/s640/Sidang%20tanggal%2012%20Juni%202020.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="629" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzmN0wjVyOJmJqQ2wVkJOTaHbEjvBSwMdjRCRggxfGs2UKxyhl78NPnchNh5ijUVeWysUK5NuWYAbRjCn64gCPmSFaWQEXqXa6wUeelWZ2-6EG4UUyljpLmmC2sM6l0LBn2l6W03P5R0FTnSp45PKpbCTWNLVGO6Ut2fAbICxPuzegEdpWjNMeoxm6/w630-h640/Sidang%20tanggal%2012%20Juni%202020.jpeg" width="630" /></a></div>Pemberian uang oleh para kontraktor terhadap Kepala Dinas PU dan Bupati Syahri Mulyo adalah sebagai fee proyek APBD sebesar 15 persen dari nilai anggaran pekerjaan yang didapat dan dikerjakan oleh para kontrakor di Tulungagung itu.<br /><br />Pada saat Syahri Mulyo dan Sutrisno diadili  terungkap dalam fakta persidangan, bahwa total uang fee proyek yang diterima (terpidana) Syahri Mulyo dari beberapa Kontraktor dan Asosiasi Konstruksi di Kab. Tulungagung sejak 2014 sampai 2018 adalah sebesar Rp138 milliar.<br /><br />Dalam persidangan itu pula terungkap, bahwa uang haram tidak hanya dinikmati oleh Syahri Mulyo dan Sutrisno, melinkan mengalir juga jug ke DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai uang “ketok palu” untuk pembahasan/pengesahan APBD dan APBD-Perubahan Kab. Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, TA 2016, TA 2017 dan TA 2018<br /><br />Selain itu, juga terungkap dalam persidangan terkait aliran uang haram ke beberapa pejabat lainnya melalui Yamani (Kabid BPPKAD) dan Sukarji (Kabid Dinas PUPPRR) Kab. Tulungagung, diantaranya Sekda Indra Fauzi, Kepala BPAKD Hendry Setiyawan, Sudigdo (Kepala Bapeda)<br /><br />Sementara Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur menikmati uang haram dari pencairan DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BK Prov (Bantuan Keuangan Provinsi) ke 25 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 7 persen<br /><br />Terpidana Sutrisno (terpidana) selaku Kepala Dinas PU juga membeberkan dalam persidangan, adanya permintaan proyek-proyek oleh terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD termasuk Suharminto selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Tulungagung serta Komisi D. Supriyono dan Suharminto adalah saudara kandung yang sama-sama dijuluki sebagai “Powerful atau orang kuat” di Kab. Tulungagung<br /><br />Sedangkan Terpidana Syahri Mulyo selaku Bupati Tulunagung mengatakan (juga pada persidangan yang sama, 14 April 202), kalau terdakwa Supriyono selalu menekan pihak eksekutif setiap pembahasan APBD. Bila permintaannya tidak dikabulkan, maka pihak Dewan akan menggunakan haknya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKYYvhbXdK90Y2JE7H0DzzfdxJbu8uePUVY6fgPxp47YK9porz2PqOrh9cG6gS2CFMZWKgcuCH7_xQp82014GUYdCMHoJCkhbLa3Y6bjf182VDyqdHfH9NwuRzf7uHi4uocqg70z48AoTHOfEiZfq4nSaNqc-HlPAAVPLVxNaQd-84gEYGzeEGVL_W/s506/Supriyono%202.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="506" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKYYvhbXdK90Y2JE7H0DzzfdxJbu8uePUVY6fgPxp47YK9porz2PqOrh9cG6gS2CFMZWKgcuCH7_xQp82014GUYdCMHoJCkhbLa3Y6bjf182VDyqdHfH9NwuRzf7uHi4uocqg70z48AoTHOfEiZfq4nSaNqc-HlPAAVPLVxNaQd-84gEYGzeEGVL_W/w640-h516/Supriyono%202.jpeg" width="640" /></a></div>Sutrisno bersama Syahri Mulyo diadili sebagai terdakwa kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tahun 2018, yang membeberkan permintaan proyek-proyek APBD oleh terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD kab. Tulungagung kepada Dinas PU dengan nilai puluhan milliaran, dan prorek-proyek tersebut dikerjakan oleh beberapa rekanan, diantaranya Ari Kusumawati selaku Ketua Aspeksindo Kab. Tulungagung<br /><br />Keterangan Ari Kusumawati saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Sutrsino mengatakan (Sidang pada tanggal 12 Mei 2020), bahwa ada kewajiban yang belum dibayar oleh Ari Kusumawati ke Dinas PU. Alasan Ari Kusumawati saat itu, bahwa Supriyono dan Suhermanto meminta sejumlah dana.<br /><br />Menurut Ari Kusumawati, itu adalah hanya alasannya agar tidak membayar fee proyek ke Dinas PU. Sebab, jika menyebutkan kedua orang “kuat dan berpengaruh” di Tulungagung, tak mungkin akan ditagih oleh Dinas PU. Sedangkan Ari Kusumawati dan terdakwa Supriyono serta Suharminto adalah hubungan yang sangat dekat.<br /><br />“Itu hanya alasan saya agar tidak membayar fee. Kalau menyebutkan nama Keduanya, tak mungkin ditagih,” kata Ari Kusumawati pada persidandan (tanggal 12 Mei 2020).<br /><br />Sedangkan pemberian uang oleh Kepala Dinas PU ke Kepala BPPKAD Kabupaten Tulungagung adalah berasal dari kegiatan belanja modal sejak tahun 2014 hngga 2018 sebesar Rp25.518 miliar dengan rincian, tahun 2014 sebesar Rp2.507 M, tahun 2015 sebesar Rp4.405 milliar, tahun 2016  sejumlah Rp5.381 M dan tahun 2017 sejumlah Rp6.740 M serta tahun tahun 2018 sebanyak Rp4.500. Selain itu, juga diambil dari  sumber dana kegiatan rutin mulai dari tahun 2014 - 2018  sebesar Rp2.985 M<br /><br />Keterangan Sutrisno, Sukarji dan Yani adalah saling berkaitan terkait pemberian uang dari Dinas PU ke BPPKAD, dan dari BPPKAD ke beberapa pihak lainnya termasuk ke terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihjVwSKkMM8Q67_wxIc-USLqCVC15arkY4c2P02f67OFKguDW4teSm3_LNHtDAFMuSg1p98Rujxq08hC4B_qSsLf7KMAVaJekZNF1a2ALulvJ6hTr5EtiL3sUvsWwtPTLyEhiTZsq145It7QK0a4ATesslbu-XTjdpzWCVn-TuKTPD3g5J_AWDzGx2/s1280/4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihjVwSKkMM8Q67_wxIc-USLqCVC15arkY4c2P02f67OFKguDW4teSm3_LNHtDAFMuSg1p98Rujxq08hC4B_qSsLf7KMAVaJekZNF1a2ALulvJ6hTr5EtiL3sUvsWwtPTLyEhiTZsq145It7QK0a4ATesslbu-XTjdpzWCVn-TuKTPD3g5J_AWDzGx2/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></div>Dalam fakta perisidangan sejak terdakwa Supriyono diadili terungkap dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK sebanyak 48 orang, yang terdiri dari beberapa pejabat Kab. Tulungagung dan anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019<br /><br />Ke-48 saksi itu adalah, 1. Hendry Setiawan (Kepala BPPKAD),; 2. Yamani (Kabid di BPPKAD),; 3. Sukarji selaku Kabid Dinas PU Sutrisno (Sidang pada 14 April 2020),<br /><br />Saksi ke 4. Imam Kambali, 5. Adib Makarim (keduanya selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019), 6. Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), 7. Sudigdo (Kepala Bapeda), 8. Wiyono selaku staf Sekwan (persidangan pada 21 April 2020).<br /><br />Kemudian saksi ke- 9, Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tulungagung,; 10. Imam Sopingi (anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Komisi D dari Fraksi Grindra),; 11. Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sekaligus Wakil Ketua Banggar (sidang pada 5 Mei 2020),<br /><br />Dan saksi ke- 12, Pendi Kristian selaku ajudan terdakwa Supriyono,; 13. Kardiyanto (Kepala SMPN Tulungagung),; 14. Mat Yani (Kabid di Dispendikbud Kab. Tulungagung),; 15. Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung (sidang pada 12 Mei 2020),<br /><br />Saksi ke- 16. Haryo Dewanto (Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),; 17. Suparlan (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 18. Sri wahyuni (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 19. Syaipudin Jufri (Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),; 20. Hj. Susilowati selaku anggota DPRD Kabu. Tulungagung dari Fraksi PDIP (persidangan Selasa, 2 Juni 2020),<br /><br />Selanjutnya saksi ke- 21 adalah Sofian Heryanto, 22. Wiwik Tri Asmoro,; 23. Widodo Prasetyo, Imam N,; 24. Ansoro,; 25. Samsul Huda,; 26. Suprajito,; 27. Subani Sirat,; 28. Agung Darmanto,; 29. Marikan,; 30. Sumarno (persidangan Selasa, 9 Juni 2020),<br /><br />Serta saksi ke- 31. Sutomo,; 32. Sunarko,; 33. Maicel Utomo,; 34. Mashut,; 35. A. Baharudin,; 36. Ferdi Yuniar,; 37. Gunawan,; 38. Farouk,; 39. Khoirul Rohim,; 40. Basroni,; 41. Saiful Anwar,; 42. Heru Santoso,; 43. Rianah,; 44. Nurhamim,; 45. Muti’in,; 46. Leman Dwi Prasetyo (Wakil Ketu Komisi C),; 47. Joko Tri asmoro,; 48. Imam Choirudin (persidangan Selasa, 16 Juni 2020)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">1. Pada persidangan pada tanggal 14 April 2020</span></span><br />Keterangan Hendrik Setiawan menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa yang mengendalikan APBD Tulungagung adalah terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD. Hendrikpun membeberkan penyerahan uang ke terdakwa, yang sebelumnya ada permintaan dari terdakwa ke Bupati Syahri Mulyo (terpidana)<br /><br />“Pertemuan di Hotel Safana Malang, dihadiri 21 orang dalam pembahasan anggaran. Terdakwa meminta ke Bupati. Penyerahan uang biasanya 3 kali setahun, yang pertama antara bulan Maret atau April, hari raya dan akhir tahun. Tahun 2014 sebesar 500 juta, 2015 sebesar 1 milliar, tahun 2016 1 milliar, tahun 2017 1 milliar, tahun 2018 sebesar 500 juta untuk pembahaasan PBD, yang menyerahkan Yamni. Uang itu dari Dinas PU,” kata Hendrik saat itu<br /><br />Dan apa yang disampaikan oleh Hendry Setyawan, juga dibenarkan oleh Yamani selaku Kabid di BPPKAD. Yamani menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang itu diterima dari Dinas PU melalui Sukarji. Hal itupun tidak dibantah oleh Sukarji selaku Kabid di Dinas PU.<br />Sukarji membeberkan asal usul sejumlah uang yang diserahkan ke BPPKAD, yaitu berasal sebagai fee proyek APBD Kab. Tulungagung sebesar 15 persen (5 persen dibayar di awal dan 10 persen dibayar setelah pekerjaan selesai)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAlv4WJutHE-LWf-bQOXZJlILpIlCFvXFxJA5sje1bzORw5inKQ1LckkHtpLgmy0cNYUH-f8DPS6vZxQZdCIjeRIJmgy1VXeYq7Gf_kNtlp9qh6oma47GIJIvpVLQEOMSqhJ8BgAXO8s6026DYQnCKJEgAKq5sLYe6xpQG_A_ip502b9FitQpUBLjO/s1280/7..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAlv4WJutHE-LWf-bQOXZJlILpIlCFvXFxJA5sje1bzORw5inKQ1LckkHtpLgmy0cNYUH-f8DPS6vZxQZdCIjeRIJmgy1VXeYq7Gf_kNtlp9qh6oma47GIJIvpVLQEOMSqhJ8BgAXO8s6026DYQnCKJEgAKq5sLYe6xpQG_A_ip502b9FitQpUBLjO/w640-h360/7..jpg" width="640" /></a></div>“Itu sebagai fee proyek APBD sebesar 15 persen, yang dibayar didepan sebesaar 5 persen dan sisanya di akhir setelah dikurangi pajak,” kata Sukarji pada persidangan yang sama (14 April 2020)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">2. Persidangan pada tanggal 21 April 2020</span></span><br />JPU KPK menghadirkan 5 orang saksi, yaitu Imam Kambali, Adib Makarim (Keduanya selaku Wakil Ketua DPRD), Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan), Sudigdo (Kepala Bapeda) dan Wiyono (Staf Sekwan)<br /><br />Kepada Majelis Hakim saat itu, Imam Kambali mengakui telah menerima uang terkait pembahasan APBD. Uang yang diterimanya sebesar Rp190 juta setiap tahun untuk 25 orang anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Tulunagung periode 2014 – 2019.<br /><br />“Saya kenal. Saya lupa Bu, tapi terima. Kalau saya tidak salah sebesar seraatus sembilan puluh juta (Rp190 juta) untuk dua puluh lima (25 orag) Badan Anggaran,” kata si Imam.<br /><br />Apa yang dijelaskan si Imam, tak jauh beda dengan keterangan si Adib Makarim. Si Imam dan di Adib sama-sama menerima uang “suap”.<br /><br />“Uang pokir juga tapi saya lupa berapa. Saya sudah kembalikan 230 juta,” jawab si Adib.<br /><br />Si Adib juga mengakui menerima uang dari Yamani pada tahun 2014 sebesar Rp190 juta untuk anggota Banggar sebagai uang ketok palu APBD tahun 2015. Sementara tahun 2016, diterima melalui stafnya di Dewan, yaitu dari si Wiyono<br /><br />“Saya dikasih oleh Pak Yamani, katanya untuk Banggar. Uang itu dikasih sebelum sidang paripurna,” kata si Adib mengakui.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnYPUkXv5QrNvBSr9-kXPc3KU5iC_FNv_vD0CTm_Cc8ftPlhem8WkyXeg321xbGyD7zyYoqlIYYrNL8QRZqTGjLKdXDMmsxeydlPpK9B2TIWNNJoO75iWBq0gGujNpXmfE97oCquj2gm_4jfOae_0iWz26dvbHjeGiOKmZf8_4usxJZob5ZKSZb40B/s640/IMG20200421123437%20-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnYPUkXv5QrNvBSr9-kXPc3KU5iC_FNv_vD0CTm_Cc8ftPlhem8WkyXeg321xbGyD7zyYoqlIYYrNL8QRZqTGjLKdXDMmsxeydlPpK9B2TIWNNJoO75iWBq0gGujNpXmfE97oCquj2gm_4jfOae_0iWz26dvbHjeGiOKmZf8_4usxJZob5ZKSZb40B/w640-h362/IMG20200421123437%20-.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">3. Sidang pada tanggal 2 Juni 2020</span></span><br />Keterangan si Budi Fatahila Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kab. Tulungagung kepada Majelis Hakim mengakui, bahwa dirinya pernah menerima uang di kantor BPPKAD pada tahun 2017 sebesar Rp200 juta dari Yamani, Staf BPPKAD. Uang itu diberikan kepada terdakwa<br /><br />Dan pada tahun 2018 sehari setelah KPK meringkus si Syahri Mulyo, si Budi Fatahilah Mansyur kembali menerima uang di kantor BPPKAD sbesar Rp500 juta dari Hendry Setiawan selaku Kepala BPPKAD. Dan uang tersebut diserahkan ke ajudan terdakwa, yaitu si Pendi Kristian atas persetujuan terdakwa<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">4. Pada persidangan pada Selasa, 5 Mei 2020</span></span><br />Tim JPU KPK Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tulungagung, Imam Sopingi (anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Komis D dari Fraksi Hanura)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Imam Sopingi selaku anggota Dewan yang terhormat ini mengakui menerima uang, tapi tidak tau sumbernya dari mana, walau awalnya si Imam Sopingi “pura-pura pikun” namu akhirnya tak dapat mengelak setelah JPU KPK membacakan keterangannya dalam BAP Nomor 15.<br /><br />Tak hanya itu. Anggota Banggar DPRD Kab. Tulungagung ini juga tak mengakui aliran uang dari Dinas PU maupun uang Pokir, yang masing-masing anggota Dewan menerima uang pokir sebesaar Rp150 juta.<br /><br />“Ya betul sekali, tapi tidak tau sumbernya dari mana,” jawab si Imam Sopingi.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">5. Persidangan pada Selasa, 12 Mei 2020</span></span><br />JPU KPK menghadirkan si Pendi Kristian selaku ajudan terdakwa, si Kardiyanto (Kepala SMPN Tulungagung), si Mat Yani (Kabid di Dispendikbud Kab. Tulungagung) dan si Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung (sidang pada 12 Mei 2020)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, si Pendi mengakui pernah menerima uang sebesar Rp500 juta. Uang itu diambilnya dari rumah Budi Fatahila Mansyur selaku Sekwan atas perintah Sekwan. Dan atas perintah Big Bos pula, si Pendi pun menyimpan uang “panas” itu hingga saat ini (maksudnya hingga persidangan, Selasa, 12 Mei 2020)<br /><br />“Pernah, lima ratus juta. Saya ambil ke rumah Pak Budi karena diminta untuk mengambilnya. Saya diminta untuk menyimpan. Uang itu sehari setelah OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Tulungagung. Masih saya simpan sampai sekarang. Apakah saya kembalikan dari mana uang itu saya terima atau saya kembalikan ke KPK?,” tanya si Pendi “pura-pura bego”.<br /><br />Giliran si Mat Yani dan si Kardiyanto memberikan keterangan justru “memalukan”. Bayangkan saja, sebagai Pendidik Akhlak, moral dan Budi Pekerti bagi ratusan anak-anak sekolah di Kabupaten Tulungagung, ternyata “Hobby berindehoi” bersama terdakwa di Kafe Dinasti yang ada di Tulungagung<br /><br />“Saya sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa. Saya kenal dari Mat Yani yang menunjukan saat di Kafe. Uang yang saya berikan lima puluh tiga juta ke Mat Yani,” kata Kardiyanto.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9jWMmMZrGoBABH708US1__0kBVGgpU2p9z44SFZORis0v2DM6Px-e6XHYKXecDuW3Fai0pXL2jK5Kvjj8KdqO_pYRNYdTj6zSoPRA85mMjVBAOy0YdYf6QuR-CIIWO8pf74UrHLdRytcXT-E6ojCnSY2b60YQOk5xJqytzAckZIHh54KvWqTTkklt/s640/Supriyono%206.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="412" data-original-width="640" height="412" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9jWMmMZrGoBABH708US1__0kBVGgpU2p9z44SFZORis0v2DM6Px-e6XHYKXecDuW3Fai0pXL2jK5Kvjj8KdqO_pYRNYdTj6zSoPRA85mMjVBAOy0YdYf6QuR-CIIWO8pf74UrHLdRytcXT-E6ojCnSY2b60YQOk5xJqytzAckZIHh54KvWqTTkklt/w640-h412/Supriyono%206.jpeg" width="640" /></a></div>Terkait jumlah uang untuk “membeli” jabatan Kepala Sekolah, Kardianto mengakui telah menyerahkan uang sebanyak Rp53 juta, salah satunya melalui Mat Yani. Dan apa yang katakan si Kardiyanto, diakui si Mat Yani.<br />Mat Yani adalah kawan dekatnya si terdakwa. Melalui Mat Yani yang merekomondasikan almarhum Suharno ke terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD untuk diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung.<br /><br />Jumlah uang yang diterima si Mat Yani dari beberapa guru yang akan diangkat menjadi Kepala Sekolah adalah sebesar Rp395 juta. Para guru tersebut diantaranya adalah Suparlan, Kardiyanto, Syamsuri, Sri Wahyuni, Efendi Sumaini, Nanang Supriyanto dan Tarmuji<br /><br />Dari Rp395juta, Mat Yani menyerahkan ke terdakwa Supriyono sebesar Rp250 juta. Dan Rp145 diserahkan ke si Bedud alias Suharminto. Manurut Mat Yani, bahwa Suharminto adalah salah satu Powerful atau orang yang berkuasa di Tulungagung bersama terdakwa Supriyono. Tapi ada bagian “Makelar” yang diambil Mat Yani yaitu sebesar Rp35 juta. Dan Mat Yani berjanji akan mengembalikannya dalam waktu sebulan<br /><br />“Jumlahnya Rp395 juta. Saya serhkan ke terdakwa sebesar Rp250 juta. Dan Rp145 juta, saya serahkan ke Suharminto. Dia Powerful di Tulungagung,” kata Mat Yani.<br /><br />Sedangkan si Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPPRD, terkadang “pikun atau tiba-tiba terserang penyakit lupa” saat ditanya JPU KPK terkait uang ketok palu saat pembahasan APBD Kab. Tungagung<br /><br />Tapi sepandai-pandainya orang menyembunyikan yang bau, suatu saat akan tercium juga. Peribahasa inilah yang tepat bagi anggota Dewan ini. Sebab saat si Budi berusaha mengatakan tidak ada menerima, atau kadang menjawab lupa, tapi akhirnya diakui juga. Uang suap yang diterima si Budi sebesar Rp270 juta, dan sudah dikembalikan ke KPK.<br /><br />“Yang saya terima sebesar Rp270 juta dan sudah saya kembalikan,” jawab si Budi.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">6. Persidangan Selasa, 2 Juni 2020</span></span><br />JPU KPK menghadirkan 9 orang saksi, yaitu 1. Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia),; 2. Nanang Supriyanto (Pengusaha Kontraktor),; 3. Ari Kusumawati selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia),; 4. Haryo Dewanto (Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),;  5. Susilo Prabowo alias Embun (pengsaha Kontraktor),; 6. Suparlan (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 7. Sri wahyuni (Kepala Sekolah SMPN Tulungagung),; 8. Syaipudin Jufri (Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulungagung),; 9. Hj. Susilowati (anggota DPRD Kabu. Tulungagung dari Fraksi PDIP).<br /><br />Keterangan saksi Anjar Handriyanto, Nanang, Ari Kusumawati dan Susilo Prabowo alias Embun pada  persidangan saat itu, tak jauh beda dengan keterangannya pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Anjar Handriyanto, Nanang, Ari Kusumawati dan Susilo Prabowo alias Embun menjelaskan, bahwa fee proyek yang mereka berikan ke Bupati melalui Kepala Dinas PU maupun Sukarji selaku Kabid Dinas PU adalah sebesar 15% dari besaran anggarann proyek yang dibayarkan sebayak dua kali, yaitu 10% diawal dan 5 persen setelah proyek selesai dikerjakan.<br /><br />“Besarnya lima belas persen. Sepuluh persen dibayar di awal dan lima persen diakhir,” kata para saksi.<br /><br />Sedangkan keterangan Ari Kusumawati juga demikian. Namun Ari Kusumawati tidak memberikan fee proyek ke Dinas PU melainkan ke Supriyono dan Suharminto<br /><br />Sementara si Suparlan dan Sri wahyuni yang Keduanya selaku Kepala Sekolah SMPN Tulungagung ini tak membantah telah memberikan sejumlah uang ke terdakwa Supriyono melalui Mat Yani. Mat Yani adalah orang kepercayaan Si Supriyono. Terdakwa Supriyono dan Suharminto alia Bedud adalah kakak beradik yang sama-sama dijuluki sebagai Powerfulnya Kabupaten Tulungung.<br /><br />Sementara Hj. Susilowati mengakui menerima uang sebesar Rp34 juta dari Yuono selaku staf Sekawan, yang menurutnya bahwa uang tersebut sudah dikembalikan ke kas negara melalui KPK<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">7. Persidangan tanggal 9 Juni 2020</span></span><br />JPU KPK menghadirkan 11 orang anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019, yiatu Sofian Heryant, Wiwik Tri Asmoro, Widodo Prasetyo, Imam N, Ansoro, Samsul Huda, Suprajito, Subani Sirat, Agung Darmanto, Marikan dan Sumarno,<br /><br />Kepada Majelis Hakim, ke- 11 anggota Dewan yang terhormat ini juga mengakui menerima uang ketok palu Pembahasan/pengesahan APBD Kabupatena Tulungagung dan uang POKIR (Pokok Pokok Pikiran)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Dan 8. Persidangan pada Selasa, 16 Juni 2020</span></span><br />JPU KPK menghadirkan 18 orang anggota DPRD Kab. Tulungagung periode 2014 – 2019, yaitu ; 1. Sutomo, 2. Sunarko, 3. Maicel Utomo, 4. Mashut, 5. A. Baharudin, 6. Ferdi Yuniar, 7. Gunawan, 8. Farouk , 9. Khoirul Rohim, 10. Basroni, 11. Saiful Anwar, 12. Heru Santoso, 13. Rianah, 14. Nurhamim, 15. Muti’in, 16. Leman Dwi Prasetyo (Wakil Ketu Komisi C), 17. Joko tri asmoro, 18. Imam Choirudin<br /><br />Ke- 18 anggota Dewan yang terhormat ini juga mengakui kepada Majelis Hakim, menerima uang ketok palu dan fee Pokir, uang tersebut sudah dikembalikan oleh para anggota dewan yang terhormat ini ke kas negara melalui KPK.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">9. Kemudian persidangan pada tanggal 7 Juli 2020.</span></span><br />Sesuai fakta dalam persidangan, akhirnya Tim JPU KPK membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Supriyono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kuraungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.8 mlliar subsidair pidana penjara selama  2 (dua) tahun serta pencabutan hak politik terdakwa selama 5 (lima) tahun setelah terpidana selesai menjalani hukuman.<br /><br />Supriyono dijerat sebagai terdakwa penerima suap sebagaimana dalam pasal  12 huruf a (Dakwaan Kesatu alternatif Pertama ) dan sebagai terdakwa penerima gratifikasi sebagaimana dalam pasal  12 huruf B (Dakwaan Kumulatif Kedua) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">10. Kemudian persidangan pada tanggal 4 Agustus 2020.</span></span><br />Sesuai fakta dalam persidangan pula, Majelis Hakim pun menjerat terdakwa Supriyono sama dengan dakwaan JPU KPK, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kuraungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp4.8 mlliar subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pencabutan hak politik terdakwa selama 4 (empat) tahun setelah terpidana selesai menjalani hukuman. (Jent) <br /></div>

News Tipikor Terdakwa Supriyono Mantan Ketua DPRD Tulungagung ‘Keok’, MA Menolak Kasasinya

BERITA KORUPSI .CO - Harapan Terdakwa Supriyono mantan Ketua DPRD Tulungagung untuk bebas dari balik jeruji besi alias penjara dan berkuasa ...

»

Korupsi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng: Jerat Korporasi dan Benahi Tata Niaga Minyak Goreng!

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#3 Grup Penerima Insentif Biodiesel dari BPDPKS Terlibat Korupsi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng!#</b></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFSuCFLE7g-3k_5Sy0up1KvChpfB5Ptvnyl8Mjmi1CmlxBTOt3TnWU-L2guhL0HxVb77cAnEubvbHyg9uG9OJuRRCaWrvKgMKHH_y-ELF_-dlqI5jeOoLktu3SJXKAQFLOwGlWDhPMpP-K9q_3xjCciy56fnONWoadHuxzjnREcLMaDIDU89FXJceM/s750/Kemendag.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="421" data-original-width="750" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFSuCFLE7g-3k_5Sy0up1KvChpfB5Ptvnyl8Mjmi1CmlxBTOt3TnWU-L2guhL0HxVb77cAnEubvbHyg9uG9OJuRRCaWrvKgMKHH_y-ELF_-dlqI5jeOoLktu3SJXKAQFLOwGlWDhPMpP-K9q_3xjCciy56fnONWoadHuxzjnREcLMaDIDU89FXJceM/w640-h360/Kemendag.jpeg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>Jakarta, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.COO -</b></span></div><div style="text-align: justify;">Polemik langka dan mahalnya minyak goreng telah berlangsung berlarut-larut tanpa penanganan efektif dari pemerintah. Di tengah polemik tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) sebagai tersangka korupsi pemberian Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO). Pejabat Kemendag tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 pihak lain dari group perusahaan penikmat insentif sawit terbesar. Hal ini disampaikan dalam siaran Pers Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis, 20 April 2022<br /><br />Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) sempat digaungkan menjadi senjata pamungkas Kemendag untuk menangani langka bahan baku minyak goreng. Melalui kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 tahun 2022 tersebut, pemerintah mewajibkan eksportir CPO untuk terlebih dulu memasok minimal 20% dari volume ekspornya untuk kebutuhan domestik.<br /><br /> Satu sisi, kebijakan DMO diharapkan menjadi jurus paksa pemerintah terhadap eksportir agar memasok kebutuhan dalam negeri jika ingin mendapat PE. Bersama dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah bermaksud menjaga stok dan kestabilan harga. Namun di sisi lain, angka 20% dalam bisnis merupakan angka yang signifikan sehingga tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut membuat persetujuan ekspor rentan suap/ transaksional. Kebijakan tersebut juga tak disertai sanksi yang signifikan, misalnya dikaitkan dengan Hak Guna Usaha (HGU) sawit. Hal tersebut mengingat pelaku usaha sawit dan pengolahan CPO terbesar saling terintegrasi dengan produsen minyak goreng.<br /><br /> Pada 9 Maret 2022, Menteri Perdagangan menyebut stok minyak goreng sudah melebihi kebutuhan nasional. Telah ada 415.787 ton minyak goreng yang diperoleh dari skema DMO untuk didistribusikan ke pasar. Tak sampai 1 bulan dari klaim keamanan stok tersebut, Menteri Perdagangan melalui mencabut HET minyak goreng kemasan. HET hanya berlaku untuk minyak goreng curah dengan harga setara minyak goreng kemasan sebelum HET dicabut, yaitu Rp 14.000 per liter. Selain kritik publik, kebijakan tersebut berbuah masalah baru, yaitu dioplosnya minyak goreng curah menjadi kemasan sehingga langka di pasar.<br /><br /> Dugaan suap Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana bersama 3 individu dari PT Wilmar Nabati Indonesia, Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas dapat dilihat menjadi salah satu sebab tidak efektifnya DMO dan HET. Namun dalam kasus ini, Kejagung perlu menelusuri dugaan keterlibatan korporasi dan aktor lain lain, khususnya pejabat di Kemendag. Korporasi adalah pihak yang akan diuntungkan apabila persetujuan ekspor dikeluarkan tanpa persyaratan dalam kebijakan DMO dan DPO.<br /><br /> Di tengah polemik minyak goreng yang mendapat sorotan tajam Presiden dan publik luas, Kemendag semestinya memperkuat pengawasan atas setiap implementasi kebijakan penanganan minyak goreng. Terlebih mengenai celah suap dari korporasi yang terdampak kebijakan DMO, DPO, dan HET. Bagaimana kebijakan tersebut diawasi dan dievaluasi oleh inspektorat kementerian dan Menteri Perdagangan?<br /><br /> Selain menjabat sebagai Dirjen Daglu Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana juga masuk dalam jajaran dewan pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebelumnya, namanya telah beberapa kali disebut dalam sejumlah kasus korupsi, seperti pada kasus suap pengurusan kuota dan izin bawang putih di tahun 2019 dan pada kasus dugaan suap kuota impor ikan di Perum Perindo pada tahun yang sama. Melihat rekam jejaknya yang sudah bermasalah Menteri Perdagangan seharusnya tidak mempercayakan jabatan Dirjen Daglu yang sangat strategis, khususnya di tengah polemik minyak goreng kepadanya.<br /><br /> Jika dilihat dari profilnya, ketiga perusahaan yang terlibat dalam kasus penerbitan PE terkait komoditas CPO yang tidak memenuhi persyaratan ini merupakan pelaku-pelaku besar industri sawit dan produsen minyak goreng. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang juga banyak menyalurkan minyak sawit untuk biodiesel dan karenanya mendapat insentif triliunan rupiah dari dana pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh BPDPKS di masa Indrasari Wisnu Wardhani menjadi anggota dewan pengawasnya. Sejak 2015, 9 perusahaan yang diduga terafiliasi dengan 3 grup perusahaan tersebut mendapatkan insentif BPDPKS lebih dari Rp 66,4 triliun. Nominal tersebut setara 60% dari total insentif BPDPKS untuk 27 perusahaan tahun 2015-2021.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGcT_mGuI5mIdpuSmx_CD5hOjI5L-vLmXZLkhc-9bIVObW9yc8SU1Ermee5jkyk99m77soXLLLFpXZQxlPpsAKOLtGFVx8b4XGNcwqb3yXkR50TLekRufpjl6MYIcoktZVXF7waGMoSBzYaeRd90T2Am-kaSl5G3tZLA8Vwr6_FjekrygCgzRrZhfU/s779/tabel.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="779" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGcT_mGuI5mIdpuSmx_CD5hOjI5L-vLmXZLkhc-9bIVObW9yc8SU1Ermee5jkyk99m77soXLLLFpXZQxlPpsAKOLtGFVx8b4XGNcwqb3yXkR50TLekRufpjl6MYIcoktZVXF7waGMoSBzYaeRd90T2Am-kaSl5G3tZLA8Vwr6_FjekrygCgzRrZhfU/w640-h300/tabel.png" width="640" /></a></div>Dapat dikatakan, ketiga perusahaan yang tersangkut kasus korupsi PE CPO tersebut langganan mendapat dana dari negara sejak 2015. Ironisnya, mereka tak mendukung kebijakan Kemendag dengan mengajukan permohonan PE tanpa memenuhi syarat distribusi domestik 20%. Lebih ironis lagi, korupsi Dirjen Daglu Kemendag ini dilakukan di tengah jeritan kesulitan publik dengan ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada minyak goreng sawit curah dan kemasan. Semestinya, penindakan dan sanksi juga menjerat perusahaan sebagai suatu korporasi, tak hanya individu yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.<br /><br />Selain menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi Dirjen Daglu Kemendag dan menjerat korporasi yang diduga terlibat, pemerintah perlu menyeriusi evaluasi dan pembenahan tata niaga minyak goreng. Kasus ini lagi-lagi perlu dijadikan sebagai momentum evaluasi kebijakan dan mengasesmen masalah dari hulu, yaitu industri sawit, hingga hilirnya. Dugaan korupsi PE CPO pada dasarnya adalah persoalan di sisi hilir akibat kebijakan yang tak matang dan komitmen serta pengawasan Kemendag yang lemah.<br /><br />Merangkum catatan di atas, kami mendesak:<br />1. Kejagung menelusuri keterlibatan korporasi dan pejabat lain yang potensial turut terlibat, khususnya di Kemendag.<br /><br />2. Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang belum tuntas menangani problem minyak goreng. <br /><br />3. Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi atau review kebijakan terkait ekspor dan menguatkan komitmen keterbukaan informasi pemberian persetujuan impor.<br /><br />4. Pemerintah lintas kementerian, mulai dari Perdagangan hingga Pertanian mengevaluasi kebijakan tata niaga industri sawit dan minyak goreng demi menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng atau pangan dalam negeri dengan harga stabil yang tidak mengalami kenaikan signifikan dan menyulitkan warga.<br />   <br />5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera menuntaskan penyelidikan atas dugaan kartel dan mafia minyak goreng.<br /><br />Jakarta, 20 April 2022<br /><br />Sumber : Corruption Watch (ICW)<br />Editor      : Redaksi beritakorupsi.co <br /></div>

News Regional Tipikor Korupsi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng: Jerat Korporasi dan Benahi Tata Niaga Minyak Goreng!

#3 Grup Penerima Insentif Biodiesel dari BPDPKS Terlibat Korupsi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng!# Jakarta, BERITA KORUPSI .COO - Polemik la...

»