Terbukti Korupsi Retribusi Pasar Rp13 Juta, Didik Djoko Winarno (Juru Pungut) di Vonis 1.6 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Selain Terdakwa Didik, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa M. Arif Billah, SH di (Plt. DKUPP Kota Probolinggo) dengan pidana penjara 4.6 Thn karena terbukti Korupsi Rp413 juta. Dan dalam putusan, Majelis Hakim menyebut nama-nama yang terlibat dalam perkara Korupsi Retribusi Pasar Kota Probolinggo, yaitu Siti Aisah, Intan Kurniawati, Umi Roviani, Efa Musrifa, Dwi Febriyanti, Agus Dwi Karyanto, Firdaus Bay Arifin dan Sri Amalia Avianti. Apakah Jaksa akan menyeret ke Pengadilan Tipikor?#</span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5eSQ2VwSAZ-kQUl7wThgR1JIBK9QPf1gWTo-m3Ido9DJ9_P9ub3KUMBfKVpYONDzUlaMxEi7B56pn1MYLjMr5tpnJBaunNPSrybmiGj46vpRcbRk-R2r-QQtkquUVLDRUu7SDYu70iyM/s1333/IMG20211103145443.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5eSQ2VwSAZ-kQUl7wThgR1JIBK9QPf1gWTo-m3Ido9DJ9_P9ub3KUMBfKVpYONDzUlaMxEi7B56pn1MYLjMr5tpnJBaunNPSrybmiGj46vpRcbRk-R2r-QQtkquUVLDRUu7SDYu70iyM/w640-h288/IMG20211103145443.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 3 November 2021), menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Didik Djoko Winarno selaku Juru Pungut Retribusi di UPT Pasar DKUPP Kota Probolinggo dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta Subsidair 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp13.445.000 dengan Subsidair pidana penjara selama 2 bulan karena Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama pemungutan retribusi Pasar Kota Probolinggo pada tahun 2018 – 2019.<br /><br />Hukuman ini memang lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Kota Probolinggo, yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp62.200.000 dengan subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan. Sehingga total hukuman pidana penjara yang diterima Terdakwa dari JPU adalah selama 5 tahun dan 9 bulan<br /><br />Namun bila dibandingkan tuntutan JPU terhadap Terdakwa selaku Juru pungut Retribusi Pasar yang menikmati hasilnya sebesar Rp13 juta lebih, jauh lebih tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH yang terbukti Korupsi menerima uang suap miliaran rupiah dan Tindak Pidana Pencucian Uang sertanamun hanya dituntut pidana penjara selama 4<br /><br />Selain Terdakwa Didik Djoko Winarno, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Muhammad Arif Billah, SH selaku Plt. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo(perkara terpisah) dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 413 juta lebih dengan subsidair pidana penjara selama 2 bulan.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFFio6o-B-OsR3B3tYmQ3xZ9uiNTGZHwliJN1-98pRvkC46sJcnrH_6pSU9O7GQUuEYkaSEMZkDe8bxuu7a8tbygUdljEFnRASS9YqKRvRQRZNOOiKHnXVB7uxGRuuwfEdTWR3KdlDq-o/s1334/IMG20211103153031.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFFio6o-B-OsR3B3tYmQ3xZ9uiNTGZHwliJN1-98pRvkC46sJcnrH_6pSU9O7GQUuEYkaSEMZkDe8bxuu7a8tbygUdljEFnRASS9YqKRvRQRZNOOiKHnXVB7uxGRuuwfEdTWR3KdlDq-o/w640-h288/IMG20211103153031.jpg" width="640" /></a></div>Dan oleh JPU, Terdakwa ini juga ditntut jauh dua kali lipat dari dari tuntutan JPU terhadap Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH, yaitu dpidana penjara selama 8 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidiair 6 enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp387.499.200 dengan subsidair pidana penjara selama 4 tahun. Sehingga total hukuman pidana penjara yang diterima Terdakwa dari JPU adalah selama 12 tahun<br /><br />Yang menrik dari perkara ini adalah, keterlibatan pihak-ihak lain yang disebutkan Majelis Hakim dalam putusannya. Sementara dalam dakwaan maupun tuntutan JPU, tidak menyebutkan adanya keterlinatan pihak lain.<br /><br />Padahal, fakta yang yang terungkap dalam persidangan seperti yang diungkapkan Majelis Hakim dalam putusannya adalah, bahwa perbuatan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan oleh terdakwa melainkan adanya pihak lain, yaitu Siti Aisah, Intan Kurniawati, Umi Roviani, Efa Musrifa, Dwi Febriyanti, Agus Dwi Karyanto, Firdaus Bay Arifin dan Sri Amalia Avianti. <br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Jaksa akan menyeret nama-nama tersebut ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa Didik Djoko Winarno danTerdakwa Muhammad Arif Billah, SH?<br /><br />Atau keterlibatan nama-nama tersebut hanya cukup dalam putusan Majelis Hakim saja? Sebab tak sedikit kasus perkara Korupsi yang disebutkan Majelis Hakim dalam putusannya terkait keterlibatan pihak lain namun tak ada kelajutannya.<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa (Didik Djoko Winarno dan Muhammad Arif Billah, SH) dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo (Rabu, 3 November 2021)  dengan agenda Putusan yang diketuai Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Penitra Pangganti (PP) Yaid Indra Harjono, SH., MH (dan Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd, SH., MH) yang dihadiri Tim JPU Rio Rozada Situmeang, SH dkk maupun Penasehat Terdakwa. Sementara para Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Pasuran karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja7ZRPWTwKhcPzXxIH2F2TrQXOIGO0ZbzhdnuzVV8vR3zj9ZKpebLZ9lHwt7ARpJrtJ0uQhAtXzQyZxBWbGMILvezi4GtRpOP1PviwggCcpMV8ZjODlChR5aJGBWARxG5Q5vekg7zEy1o/s1333/IMG20211103141725.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja7ZRPWTwKhcPzXxIH2F2TrQXOIGO0ZbzhdnuzVV8vR3zj9ZKpebLZ9lHwt7ARpJrtJ0uQhAtXzQyZxBWbGMILvezi4GtRpOP1PviwggCcpMV8ZjODlChR5aJGBWARxG5Q5vekg7zEy1o/w640-h288/IMG20211103141725.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya, bahwa Terdakwa Didik Djoko Winarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidaan Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu pasal 2 ayat (1) maupun dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />“Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH<br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Didik Djoko Winarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatnnya.<br /><br />“Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp13.445.000 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaka dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap Terdakwa Muhammad Arif Billah, SH. Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidaan Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu pasal 2 ayat (1) dan dakwaan Kedua lebih Subsidair yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />“Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selam 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp413 juta (sekian) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaka dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Marper Pandeangan, SH., MH diakhir putusannya. Dan atas putusan Majelis Hakim, JPU mengatakan pikir-pikir sementara Terdakwa menerima. <br /></div><div style="text-align: justify;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD9NK5kFYluUofVJNH74i1lJc8OzKeLyDoerD4dRy_9qaRpKKi-ZkCVHcbP3qcKYUd4W3Wnb4aEn1zK127bc1qTltV6FK3gb4X_5pPtlNJtW0xDg1aVsFXEJ0v-QEOD1Xhbig3vZNRw5E/s1334/IMG20211103141805.jpg" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD9NK5kFYluUofVJNH74i1lJc8OzKeLyDoerD4dRy_9qaRpKKi-ZkCVHcbP3qcKYUd4W3Wnb4aEn1zK127bc1qTltV6FK3gb4X_5pPtlNJtW0xDg1aVsFXEJ0v-QEOD1Xhbig3vZNRw5E/w640-h288/IMG20211103141805.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Muhammad Arif Billa, SH dan Terdakwa Didik Djoko Winarno (kanan)</span></span><br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /><br /> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menjerat Terdawa Muhammad Arif Billah, SH selaku Plt. UPT Pasar dan Didik Djoko Winarno selaku Juru Pungut Retribusi Pasar DKUPP Kota Probolinggo bermula pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019. <br /><br />Terdakwa dalam jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPT Pasar Wonoasih, bertugas melakukan pemungutan dan penagihan retribusi pasar setiap harinya di 5 (lima) pasar, yaitu : 1. Pasar Wonoasih (Penarikan retribusi Los, MCK dan kebersihan), 2. Pasar Ketapang (Penarikan retribusi Los, bedak, MCK, parkir dan kebersihan), 3. Pasar Jrebeng Lor (Penarikan retribusi Los dan kebersihan), 4. Pasar Kedung Asem (Penarikan retribusi Los dan kebersihan) dan 5. Pasar Umbul (Penarikan retribusi Los dan kebersihan) <br /><br />Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara menyuruh saksi SUHUD, saksi JEFRI JUNAEDY, saksi HERMANTO, saksi FARIDA FATMAWATI, saksi DJUARMO, saksi ADI, dan saksi AMAT SAHRONI masing-masing bertindak sebagai juru pungut dan menugaskan kepada mereka untuk mendatangi para pedagang untuk memungut uang retribusi sebesar Rp500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp2.000 (dua ribu rupiah), kemudian para pedagang membayar uang retribusi kepada masing-masing juru pungut, setelah itu masing-masing juru pungut menyetorkan seluruh uang retribusi yang diperoleh setiap hari kepada saksi SITI AISAH dan saksi INTAN KURNIAWATI selaku petugas Administrasi di Pasar Wonoasih. <br /><br />Bahwa setelah uang hasil pungutan retribusi dari para juru pungut terkumpul kemudian Terdakwa menyuruh saksi SITI AISAH dan saksi INTAN KURNIAWATI untuk memisahkan uang pungutan retribusi tersebut menjadi dua bagian yaitu uang yang akan disetorkan ke Kas Daerah dan uang yang tidak disetorkan ke kas Daerah yang akan diserahkan kepada Terdakwa. <br /><br />Dan sesuai petunjuk Terdakwa, untuk uang pungutan retribusi yang akan disetorkan dari UPT Pasar Wonoasih ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo tersebut untuk setiap harinya sudah ditentukan dan ditetapkan jumlahnya yaitu sebesar Rp268.000 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sedangkan sisa uang pungutan retribusi yang telah terkumpul dan tidak disetorkan ke Kas Daerah tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa secara rutin setiap bulan. <br /><br />Setelah memisahkan uang pungutan retribusi yang akan disetorkan ke Kas Daerah, saksi SITI AISAH menemui saksi MISLAN untuk dibuatkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dimana SSRD yang dibuat setiap harinya dengan nominal yang sama yakni sebesar Rp268 000 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai petunjuk Terdakwa, <br /><br />Selanjutnya saksi MISLAN menyerahkan SSRD tersebut kepada saksi SULI selaku Bendahara Penerima Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo untuk ditandatangani, kemudian SSRD beserta uang pungutan retribusi tersebut disetorkan oleh saksi FATUR ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bank Jatim. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF1pLMf3CPthLf2NuD_AZHiZsRyePcGSCRIANJWtCWzUHd716YBoIWz8lYe_AVBytOhh4CFAaAG8V2e5CCMJA2aw3FxZ-tLtm1wbHg6BvNV-mXRyAqHYJ_xI1oDuxUatyzNFu1AZM-5c4/s640/IMG20210819102747.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF1pLMf3CPthLf2NuD_AZHiZsRyePcGSCRIANJWtCWzUHd716YBoIWz8lYe_AVBytOhh4CFAaAG8V2e5CCMJA2aw3FxZ-tLtm1wbHg6BvNV-mXRyAqHYJ_xI1oDuxUatyzNFu1AZM-5c4/w640-h288/IMG20210819102747.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa rincian jumlah uang retribusi yang terkumpul dan diterima dari para juru pungut, jumlah uang yang disetorkan ke Kas Daerah dan jumlah uang yang tidak disetorkan ke Kas Daerah melainkan diserahkan kepada Terdakwa sejak dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebesar Rp263.730.000<br /><br />Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Plt. Kepala UPT Pasar Wonoasih wajib menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo seluruh uang pungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar yang menjadi tanggungjawabnya tersebut sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 yaitu sebesar Rp263.730. Namun dalam faktanya jumlah uang retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah hanya sebesar Rp138.288.000, sedangkan sisanya sebesar Rp125.442.000 tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melainkan diminta oleh Terdakwa untuk diserahkan kepadanya. <br /><br />Pada bulan Januari 2020 sampai dengan September 2020, sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPT Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, sesuai dengan salah satu tugas dan fungsinya sebagai Kepala UPT Pasar, Terdakwa melaksanakan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah khususnya retribusi daerah yang terkait dengan pemungutan dan penagihan retribusi di 11 (sebelas) pasar di Kota Probolinggo, yaitu: Pasar Umbul, Pasar Wonoasih, Pasar Jrebeng Lor, Pasar Gedung Asem, Pasar Ketapang, Pasar Baru, Pasar Gotong Royong, Pasar Mangunharjo, Pasar Bremi, Pasar Randu Pangger, dan Pasar Kronong <br /><br />Terdakwa menyuruh saksi SUHUD, saksi JEFRI JUNAEDY, saksi HERMANTO, saksi FARIDA FATMAWATI, saksi DJUARMO, saksi ADI, saksi AMAT SAHRONI, saksi BAMBANG AGUS WIJAYA, Saksi SUJAI, Saksi NUR HASAN, Saksi SUDI, Saksi KHOLIK, Saksi ROSSY HIDAYAT, Saksi ETO, Saksi SUMARI, Saksi NUR SALEH, Saksi TRI CANDRA LASMANA, Saksi AGUS HARIBOWO, Saksi ZAENAL ABIDIN, Saksi CUNG ARI, Saksi YOSI FERMASNYAH, Saksi FAUZAN MUSLIM, Saksi HERWIN JAYA, Saksi MATTALI, Saksi SUPARTONO dan Saksi ANDRIK ISTANTO masing-masing untuk bertindak sebagai juru pungut dan menugaskan kepada mereka untuk mendatangi para pedagang dan memungut uang retribusi sebesar Rp500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan kemudian para pedagang membayar uang retribusi kepada masing-masing juru pungut tersebut. <br /><br />Selanjutnya para juru pungut tersebut menyetorkan seluruh uang retribusi yang diperoleh setiap harinya kepada para petugas administrasi di masing-masing pasar, yaitu : 1. Saksi SITI AISAH (petugas Administrasi Pasar Wonoasih, Pasar Kedung Asem, Pasar Jrebeng Lor dan Pasar Umbul), 2. Saksi INTAN KURNIAWATI (petugas Administrasi Pasar Ketapang), 3. Saksi UMI ROVIANI dan Saksi EFA MUSRIFA (petugas Administrasi Pasar Baru), 4. Saksi DWI FEBRIYANTI (petugas Administrasi Pasar Gotong Royong), 5. Saksi AGUS DWI KARYANTO (petugas Administrasi Pasar Randu Pangger), 6. Saksi FIRDAUS BAY ARIFIN (petugas Administrasi Pasar Kronong) dan 7. Saksi SRI AMALIA AVIANTI (petugas Administrasi Pasar Mangunharjo dan Pasar Bremi). <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqpUopp04oBCSYygxRZmcPaOVGd2JX_4CVZCp33qiSmRahICpUCcBTjL_lZAxcGpHHutEWQB70eLivbb7moOuGtAQHYzQqL0xoOxfiVr6Vd09e1de0Lsl_gy30t3MpHCbsKj5FKvLiUqE/s640/IMG20210819102626.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqpUopp04oBCSYygxRZmcPaOVGd2JX_4CVZCp33qiSmRahICpUCcBTjL_lZAxcGpHHutEWQB70eLivbb7moOuGtAQHYzQqL0xoOxfiVr6Vd09e1de0Lsl_gy30t3MpHCbsKj5FKvLiUqE/w640-h288/IMG20210819102626.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah uang hasil pungutan retribusi dari para juru pungut tersebut terkumpul, kemudian Terdakwa menyuruh para petugas Administrasi di masing-masing Pasar yaitu saksi SITI AISAH (petugas Administrasi Pasar Wonoasih, Pasar Kedung Asem, Pasar Jrebeng Lor dan Pasar Umbul), saksi INTAN KURNIAWATI (petugas Administrasi Pasar Ketapang), Saksi UMI ROVIANI dan Saksi EFA MUSRIFA (petugas Administrasi Pasar Baru), Saksi DWI FEBRIYANTI (petugas Administrasi Pasar Gotong Royong), Saksi AGUS DWI KARYANTO (petugas Administrasi Pasar Randu Pangger), Saksi FIRDAUS BAY ARIFIN (petugas Administrasi Pasar Kronong) dan Saksi SRI AMALIA AVIANTI (petugas Administrasi Pasar Mangunharjo dan Pasar Bremi) untuk memisahkan uang pungutan retribusi pasar yang akan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan uang yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. <br /><br />Selanjutnya para petugas administrasi dari masing-masing pasar menyerahkan seluruh uang hasil pungutan retribusi kepada Saksi YUNI PUSPITA SARI (selaku koordinator petugas administrasi Pasar) tanpa disertai dengan bonggol karcis (retribusi), baik untuk uang hasil pungutan retribusi yang akan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo maupun uang hasil pungutan retribusi yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo. <br /> </div><div style="text-align: justify;">Besaran uang hasil pungutan retribusi dari masing-masing pasar yang harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo jumlahnya bervariasi sesuai dengan jumlah target setoran yang nominalnya telah ditentukan oleh Terdakwa untuk masing-masing Pasar. <br /><br />Adapun rincian target setoran untuk masing-masing pasar tersebut adalah sebagai berikut: <br /><br />1. Pasar Umbul, Pasar Wonoasih, Pasar Jrebeng Lor, dan Pasar Gedung Asem per hari masing-masing sebesar Rp175.000<br />2. Pasar Ketapang (bulan Agustus – September 2020) Rp180 000 per hari <br />3. Pasar Baru Rp 577.000 per hari <br />4. Pasar Gotong Royong Rp205 000 per hari <br />5 Pasar Mangunhajo dan Pasar Umbul masing-masing sebesar Rp.113.000 per hari <br />6. Pasar Randu Pangger Rp123 000 per hari <br />7 Pasar Kronong Rp158 000 per hari <br /><br />Dengan adanya target setoran yang telah ditentukan oleh Terdakwa tersebut, untuk pelaksanaan setoran pungutan retribusi ke Kas Daerah bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020, saksi YUNI PUSPITA SARI menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut dengan membuat Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) untuk masing-masing Pasar sesuai dengan nominal target setoran yang ditentukan oleh Terdakwa pada setiap harinya, meskipun jumlah uang hasil pungutan retribusi yang diterima oleh saksi YUNI PUSPITA SARI dari para petugas Administrasi masing-masing Pasar tersebut melebihi nilai nominal target yang telah ditentukan oleh Terdakwa. <br /><br />Selanjutnya uang hasil pungutan retribusi yang akan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo beserta Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) oleh saksi YUNI PUSPITA SARI diserahkan kepada saksi TOLIB, kemudian saksi TOLIB membawa SSRD tersebut kepada saksi IKHSAN selaku Bendahara Penerima DKUPP untuk ditandatangani, dan setelah SSRD ditandatangani bendahara Penerima selanjutnya saksi TOLIB menyetorkan uang hasil pungutan retribusi tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bank Jatim. <br /><br />Selanjutnya terhadap sisa uang hasil pungutan retribusi selebihnya yang telah terkumpul dari para juru pungut dan disisihkan serta tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo tersebut oleh saksi YUNI PUSPITA SARI disimpan dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa secara tunai setiap satu bulan sekali. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2clvlTnwqrFMtfEAgvX-s68IfxGtldA_oPHw19p1viqSa52XZXa4zwjwhmAW5_vppzYKnUdiraAb79bqPj3_V-6LLk2ZPpnifL1OsXbRaBg3fyrcTkFkXVGVp26JzziGutZsxHkOdNmM/s1333/IMG20211103145443.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2clvlTnwqrFMtfEAgvX-s68IfxGtldA_oPHw19p1viqSa52XZXa4zwjwhmAW5_vppzYKnUdiraAb79bqPj3_V-6LLk2ZPpnifL1OsXbRaBg3fyrcTkFkXVGVp26JzziGutZsxHkOdNmM/w640-h288/IMG20211103145443.jpg" width="640" /></a></div>Sejak bulan April 2020, Terdakwa mengubah mekanisme penyetoran retribusi dimana para Petugas Administrasi di masing-masing pasar setelah yang bersangkutan menerima penyerahan uang pungutan retribusi pasar dari para juru pungut, langsung menyerahkan uang retribusi yang disisihkan dan tidak disetor ke kas daerah tersebut kepada Terdakwa pada setiap bulannya, <br /><br />Sedangkan uang pungutan retribusi yang akan disetorkan ke kas daerah tetap diserahkan kepada Saksi YUNI PUSPITA SARI, kemudian Saksi YUNI PUSPITA SARI menyerahkan uang retribusi tersebut beserta SSRD kepada Saksi TOLIB, selanjutnya Saksi TOLIB membawa SSRD kepada Saksi IKHSAN selaku Bendahara Penerima DKUPP untuk ditandatangani. Setelah SSRD ditandatangani Bendahara Penerima kemudian saksi TOLIB menyetorkan uang retribusi tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bank Jatim. <br /><br />Bahwa rincian jumlah uang retribusi yang terkumpul dari para juru pungut adaah sebesar Rp467.203.600, jumlah uang retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp290.346.400 dan jumlah uang retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah (diterima oleh Terdakwa) dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 tersebut adalah sebesar Rp176.857.200<br /><br />Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Kepala UPT Pasar Wonoasih wajib menyetorkan ke Kas <br />Daerah Pemerintah Kota Probolinggo seluruh uang retribusi jasa umum pelayanan pasar yang menjadi tanggung jawabnya tersebut dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September  2020 yaitu sebesar Rp467.203.600</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Namun dalam faktanya, jumlah uang retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah hanya Rp290.346.400 (Dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp176.857.200 (Seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo melainkan diminta oleh Terdakwa untuk diserahkan kepadanya. <br /><br />Pada Bulan Saptembar 2020 bertampat di Kantor UPT Pasar Kota Probolinggo Jalan Ciptomangunkutumo Gang 1 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Terdakwa memanggil saksi TOLIB dan menyuruhnya untuk membuka rekening di Bank MEGA, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi TOLIB sebesar Rp25.000.000 dengan maksud untuk dititip dan disimpan di dalam rekening Saksi TOLIB. <br /><br />Selanjutnya saksi TOLIB membawa uang tersebut ke Bank Mega Cabang Kota Probolinggo,  kemudian saksi TOLIB membuka rekening di Bank Mega dengan Nomor rekening 21660021000120 atas nama saksi TOLIB dengan saldo setoran uang yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, Setelah itu, saksi TOLIB kembali ke kantor UPT Pasar dan menyerahkan buku rekening dan kartu ATM Bank Mega atas nama saksi TOLIB kepada Terdakwa. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaev_pZkzoGkpEwjqFQcmi1C2lGECRib-bzPZIvBhFnFzdw8ytFNc8qfgBG7HyrWfUcoRpGxP2loPdzdiovo0tv9Pl3KlWhXDpz2Un-DyTBu9kCA0VT9jcj7ARx1s8nsOuSzbqQgGwTac/s640/IMG20210819102626.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaev_pZkzoGkpEwjqFQcmi1C2lGECRib-bzPZIvBhFnFzdw8ytFNc8qfgBG7HyrWfUcoRpGxP2loPdzdiovo0tv9Pl3KlWhXDpz2Un-DyTBu9kCA0VT9jcj7ARx1s8nsOuSzbqQgGwTac/w640-h288/IMG20210819102626.jpg" width="640" /></a></div>Pada bulan yang sama, Terdakwa juga memanggil saksi GUNAWJ untuk datang ke Kantor UPT Pasar Kota Probolinggo Jalan Ciptomangunkusumo Gang 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan Terdakwa menyuruh saksi GUNAWI untuk membuka rekening di Bank MEGA, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi GUNAWI sebesar Rp23.950.000 dengan maksud untuk dititip dan disimpan di dalam rekening Saksi GUNAWI di Bank Mega tersebut. <br /><br />Selanjutnya saksi GUNAWI membawa uang tersebut ke Bank Mega Cabang Kota Probolinggo, kemudian saksi GUNAWI membuka rekening di Bank Mega dengan Nomor rekening 21660021000135 atas nama saksi GUNAWI dengan jumlah saldo setoran uang yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, setelah itu saksi GUNAWI kembali ke kantor UPT Pasar untuk menyerahkan buku rekening dan kartu ATM Bank Mega atas nama saksi GUNAWI kepada Terdakwa. <br /><br />Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan atau menyuruh antara lain para Petugas Administrasi Pasar, Koordinator Petugas Administrasi Pasar, Bendahara Penerima untuk memisahkan atau menyisihkan sebagian uang pungutan retribusi pasar tersebut dengan maksud tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk menyerahkan uang pungutan retribusi yang tidak disetor ke Kas Daerah tersebut kepada dirinya untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku, yaitu: <br /><br />1. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar. Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), menyatakan bahwa : Ayat (1): "Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau kupon": Ayat (2): “Pemungutan Retribusi dilakukan atas dasar klasifikasi, nama, jenis bangunan dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tertuang dalam SKRD": Ayat (3) . “Obyek Retribusi pemakai los/lapak/lesehan dipungut sesuai nilai per meter persegi yang disetor petugas melalui SSRD paling lambat 1 x 24 jam." <br /><br />Pasal 5 ayat (2) dan (3), menyatakan bahwa : (2) Bendahara penerima menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 24 (duapuluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda dan wajib mencatat setiap pembayaran retrisbusi pada Buku Penerimaan. Ayat (3). Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilakukan dengan blanko bukti setor yang dibuat rangkap 4 (empat) antara lain: a. Lembari : BendaharaPenerimaan: b. Lembaril : Kas Daerah: Cc. Lembarill : DPPKAD, d. Lembar IV : Arsip Bendahara Penerimaan. <br /><br />2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (1) dan (2). Ayat (1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Ayat (2). Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyUnNmMKCY7DzxNxu-WlnOWtjXZQTHi4wXcNBDS9Ljfu80o8BGmOBgwgjVFifOdi3tcyNTWrp4ZOlGInlI37wd8NH5pzTQGonAYHRDDwGnCXJdsgVOhVsGwDL7HjG1bdOWPH6wzy4J0eA/s1333/IMG20211103145443.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyUnNmMKCY7DzxNxu-WlnOWtjXZQTHi4wXcNBDS9Ljfu80o8BGmOBgwgjVFifOdi3tcyNTWrp4ZOlGInlI37wd8NH5pzTQGonAYHRDDwGnCXJdsgVOhVsGwDL7HjG1bdOWPH6wzy4J0eA/w640-h288/IMG20211103145443.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan atau menyuruh antara lain para petugas Administrasi Pasar, koordinator Administrasi Pasar, Bendahara Penerima untuk memisahkan atau menyisihkan sebagian uang pungutan retribusi pasar tersebut untuk tidak menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk menyerahkan uang pungutan retribusi yang tidak disetor ke Kas Daerah tersebut kepada dirinya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan selanjutnya menyimpannya dengan cara menitipkan sebagian uang hasil pungutan retribusi tersebut ke dalam rekening saksi Tolib dan saksi Gunawi di Bank Mega Cabang Kota Probolinggo, <br /><br />Selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan Terdakwa tersebut dalam melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah/keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya tidak dilaksanakan dengan benar dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Daerah atau keuangan Negara yaitu tidak dilaksanakan dengan tertib, tidak taat pada aturan perundang-undangan, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab, <br /><br />Sehingga tidak sesuai dan bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu : <br />1. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, ekonomis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat."<br /><br />2. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, ekonomis dan bertanggung jawabdengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat."<br /><br />3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasai 3 Ayat (1) , yang menyatakan : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan." <br /><br />Penjelasan Pasal 3 ayat (1) : Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban. <br /><br />Bahwa dengan adanya uang retribusi jasa umum pelayanan pasar yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dan diserahkan oleh Saksi YUNI PUSPITA SARI dan Para Petugas Administrasi Pasar kepada Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan total sebesar Rp. 302.299.200,(tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan telah diterima oleh terdakwa, maka telah menambah kekayaan terdakwa lebih kurang sebesar Rp302.299.200 (tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8mEByJJp02aUhoZN18RPWWPSvwnI6Pa34qV4w5dJr-2qqgxr3-pQQekP2N41ntaOMe6kA825xlWyctdLCRhAnbG91LiQcrKp2j7tFc4Y_yu-yDzqLTT5vswyc39E_DGbsdHNC9dSBmrg/s640/IMG20210819102803.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="354" data-original-width="640" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8mEByJJp02aUhoZN18RPWWPSvwnI6Pa34qV4w5dJr-2qqgxr3-pQQekP2N41ntaOMe6kA825xlWyctdLCRhAnbG91LiQcrKp2j7tFc4Y_yu-yDzqLTT5vswyc39E_DGbsdHNC9dSBmrg/w640-h354/IMG20210819102803.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa akibat dari serangkaian perbuatan yang tidak sesuai ketentuan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa yakni tidak menyetorkan sebagian dari uang pungutan retribusi pasar yang menjadi tanggung jawabnya ke kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo yang kemudian diterima dan dikuasai oleh Terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo lebih kurang sebesar Rp302.299.200,(tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Kota Probolinggo No. X.700/012/425.302/2021 tanggal 10 Februari 2021 atau setidak-tidaknya lebih kurang sejumlah itu. <br /><br />Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan ndak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia mor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ntang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>Kemudian......(Dakwaan Terhadap Terdakwa Didik Djoko Winarno)<br /></b></span></span><br />Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Probolinggo pernah melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo. Setelah Pemerintah Kota Probolinggo selesai melaksanakan revitalisasi Pasar Kronong Kota Probolinggo, ada beberapa pedagang yang tidak memperoleh tempat berjualan di Pasar Kronong. <br /><br />Kemudian saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengelola para pedagang yang tidak mendapatkan tempat berjualan di Pasar Kronong agar mendapatkan tempat berjualan (los atau bedak) dengan cara memanfaatkan lahan Pasar Kronong di sebelah utara dan selatan serta membuat los dan bedak untuk tempat berjualan para pedagang tersebut. <br /><br />Untuk biaya pembangunan los dan bedak atas pemanfaatan lahan Pasar Kronong tersebut, saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. menyuruh Terdakwa untuk memungut sejumlah uang dari para pedagang. Atas perintah saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. tersebut, Terdakwa menyanggupi dan menindaklanjutinya dengan cara mendatangi para pedagang yang berjualan di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong,<br /><br />Kemudian Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada para pedagang tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada Terdakwa atau saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dengan alasan untuk biaya pembangunan los atau bedak serta pemberian ijin berjualan di Pasar Kronong yang nilai nominalnya telah ditentukan oleh saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. <br /><br />Apabila tidak mau membayar maka para pedagang tersebut dilarang berjualan di lahan Pasar Kronong. Karena khawatir dan takut tidak boleh berjualan di Pasar Kronong, sehingga para pedagang tersebut dengan terpaksa bersedia untuk membayarkan sejumlah uang yang diminta dan disampaikan oleh Terdakwa. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJw7SkebhkeAZZpHZI2-8NEMZEMukfC1pYNlh9Cwe1f5Vvtk7DFZb6DEGIBcLdk3Lh1ITkRqchPOcX9vUTcah1-bN_m_A8P1oz_j_aBDlAZLONdG5OQlNKIeyTOJUn5EABzX1HIplKgz8/s1334/IMG20211103141805.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJw7SkebhkeAZZpHZI2-8NEMZEMukfC1pYNlh9Cwe1f5Vvtk7DFZb6DEGIBcLdk3Lh1ITkRqchPOcX9vUTcah1-bN_m_A8P1oz_j_aBDlAZLONdG5OQlNKIeyTOJUn5EABzX1HIplKgz8/w640-h288/IMG20211103141805.jpg" width="640" /></a></div>Perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang melakukan pungutan terhadap para pedagang di Pasar Kronong atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan: Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang”. <br /><br />Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dan dikumpulkan dari masing-masing para pedagang baik yang diterima oleh Terdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah ssebesar Rp124.000.000<br /><br />Bahwa selanjutnya, uang sejumlah R124.200.000 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ibu rupiah) yang dipungut dari para pedagang tersebut, sesuai dengan petunjuk dari saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sebagai berikut : a. Pembangunan 28 (dua puluh delapan) los besar dan kecil sebesar Rp37.505.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah); b. Pembangunan bedak sebanyak 6 sebesar Rp18.000.000 (detapan belas juta rupiah); <br /><br />c. Disetorkan kepada saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. sebesar Rp55.250.000,(lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut : <br />1. Penyerahan pertama pada bulan Maret 2020 di Kantor UPT Pasar Jalan cipto Mangun Kusumo sebesar Rp. 7.000.000,(Tujuh Juta Rupiah): <br />2. Penyerahan kedua terjadi sekitar 2 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp. 3.000.000,(Tiga Juta Rupiah): <br />3. Penyerahan ketiga sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah): <br />4. Penyerahan ke empat sekitar 1 minggu kemudian di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo sebesar Rp.8.000.000,(delapan juta rupiah): <br />5. Penyerahan ke lima berselang sekitar 3-5 hari kemudian sebesar Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah). <br />6. Penyerahan ke enam sekitar seminggu kemudian sebesar Rp.8.000.000,(delapan juta rupiah) di Kantor UPT Pasar Jalan Cipto Mangun Kusumo: <br />7. Penyerahan ke tujuh sekitar seminggu kemudian sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) di Pasar Kronong: <br />8. Penyerahan ke delapan sekitar bulan April 2020 sebesar Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor UPT Pasar, <br />9. Penyerahan ke sembilan sebesar Rp. 7.500.000,(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 1.750.000,(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan <br /><br />d. Uang sebesar Rp13.445.000 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi. <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqz09pHYSPVOx5uWKKJOnWpBN2q9QYqY2yyxLkrUWJjiFTzz522ladWtayEFb_6mxJumBs3Y3AY1Lp19GN0PtQJZiMbCBFDXuJr8qXIa3TLD2LKJDJiPpob8jAfCqPOmZPLaLGHpob0HI/s1333/IMG20211103145443.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqz09pHYSPVOx5uWKKJOnWpBN2q9QYqY2yyxLkrUWJjiFTzz522ladWtayEFb_6mxJumBs3Y3AY1Lp19GN0PtQJZiMbCBFDXuJr8qXIa3TLD2LKJDJiPpob8jAfCqPOmZPLaLGHpob0HI/w640-h288/IMG20211103145443.jpg" width="640" /></a></div>Uang hasil pungutan terhadap para pedagang sebagai hasil pemanfaatan barang milik daerah yaitu pemberian ijin bagi pedagang yang bersangkutan menempati dan berjualan di los atau bedak di lahan Pasar Kronong adalah merupakan bagian dari penerimaan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah dan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. <br /><br />Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang tidak menyetorkan uang hasil pungutan dari para pedagang dan langsung menggunakannya untuk keperluan belanja bahan pembuatan los dan bedak adalah bertentangan dengan: <br /><br />Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 Ayat (2): “Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah". Ayat (3): “Penerimaan kementerian negara/lembaga'/satuan kerja perangkat daerah boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran." <br /><br />Bahwa setelah para pedagang menyerahkan uang yang telah ditentukan tersebut, maka para pedagang tersebut diperbolehkan menempati lokasi los dan bedak di lahan Pasar Kronong yang telah ditentukan dan disepakati antara para pedagang dengan Terdakwa dan saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H yaitu di sebelah utara dan selatan Pasar Kronong yang lokasinya berada di luar bangunan induk Pasar Kronong, yang peruntukkan sebenarnya bukan untuk tempat berjualan. <br /><br />Dan kepada para pedagang tersebut diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. dan dibubuhkan stempel UPT Pasar, dimana Surat Keterangan tersebut berfungsi dan berlaku sebagai surat izin untuk berjualan di Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo tersebut. <br /><br />Sesuai ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar, yang berhak dan berwenang memberikan persetujuan atas ijin menempati lokasi los dan bedak di Pasar Kronong adalah Walikota Probolinggo. Demikian juga kegiatan pembangunan los dan bedak maupun perubahan bangunan fasilitas pasar baik sebagian maupun seluruhnya wajib mendapatkan persetujuan Walikota. <br /><br />Perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang membangun atau membuat los dan bedak di lahan Pasar Kronong dan pemberian ijin kapada para pedagang untuk menempati dan berjualan di los dan bedak di lahan Pasar Kronong tanpa persetujuan Walikota Probolinggo adalah bertentangan dengan : <br /><br />1. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar. Pasal 12 Ayat (1) : “Segala bentuk perubahan bangunan fasilitas pasar baik sebagian maupun seluruhnya wajib mendapatkan persetujuan Walikota” Ayat (2) : “Permohonan untuk melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasan serta gambar rencana perubahan bentuk bangunan" <br /><br />Pasal 14: Ayat (1) : “Permohonan Ijin menempati bedak diajukan pemohon kepada Walikota disertai dengan : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK): dan b. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar”. Ayat (2) : "Ijin diberikan atas nama pemohon dan dapat dipindahtangankan atau dialihkan dengan persetujuan Walikota” <br /><br /> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa pungutan yang berkaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah adalah merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas daerah. Sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H yang telah memanfaatkan barang milik daerah yaitu lahan Pasar Kronong Milik Pemerintah Kota Probolinggo dan mengijinkan 34 (tiga puluh empat) pedagang menempati los dan bedak untuk berjualan di lahan Pasar Kronong tersebut dengan memungut sejumlah uang kepada para pedagang tersebut dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo juga bertentangan dengan : <br /><br />Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 79 ayat (3), yang menyatakan: “Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah" <br /><br />Berdasarkan uraian tersebut, serangkaian perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yang tidak sesuai dengan ketentuan prosedur yang ditetapkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum. <br /><br />Dengan adanya uang pungutan kepada para pedagang yang menempati dan berjualan di Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggo dengan total sebesar Rp124.200.000 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian telah diterima untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H., maka telah menguntungkan saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H lebih kurang sebesar Rp55.250.000 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp13.445.000 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Retribusi Pasar Rp13 Juta, Didik Djoko Winarno (Juru Pungut) di Vonis 1.6 Thn Penjara

#Selain Terdakwa Didik, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa M. Arif Billah, SH di (Plt. DKUPP Kota Probolinggo) dengan pidana penjara 4.6 ...

»

JPU Hadirkan Auditor Dari Akuntan Publik Dalam Perkara Korupsi ‘Persusuan’ Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>PH Terdakwa Riang Kulup Prayuda (Sekretaris PKIS, mantan Ex.Bupati Pasuruan), J.B. Rahardjo :</b></span> <b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">JPU sudah menghadirkan sebanyak 25 orang saksi tapi tidak Satupun yang memberatkan Terdakwa bahkan tidak nyambung. Ini ada mafia ekonomi global</span></span></b><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtFOYO2s32_7X51EKM1ID2-K2wgO4YdwcMnfb3yhyphenhyphenfEyy7tVjvpj9-dK_SEzbmg2f2VZsJLzC72Pr-Qap1bY8bDD74NyVx4HwGVHyV7DrcLnNxUsPNCCvOSnw5hQ-onR8vIkStyL4DgUo/s1333/IMG20211103102550.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtFOYO2s32_7X51EKM1ID2-K2wgO4YdwcMnfb3yhyphenhyphenfEyy7tVjvpj9-dK_SEzbmg2f2VZsJLzC72Pr-Qap1bY8bDD74NyVx4HwGVHyV7DrcLnNxUsPNCCvOSnw5hQ-onR8vIkStyL4DgUo/w640-h288/IMG20211103102550.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Tim JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH, La Ode Tafrimada, SH, Rudi Purwanto, SH dan Hendro Nugroho, SH dari Kajari Kabupaten Pasurusan (Rabu, 3 November 2021), menghadirkan 2 (dua) orang saksi selaku Auditor dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop, dan UKM) untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp25 miliar, dengan kerugian keuangan negara sejumlah Rp10.626.393.465 berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-467/PW13/5/2021 Tanggal 21 Juli 2021 yang menyeret Tiga Terdakwa Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 yang juga mantan Wakil Bupati periode 2013 – 2018 dan Koesnan selaku Ketua PKIS serta Wibisiono, Direktur CV Nurwy Steel Enginering (CV NSE)<br /><br />Kedua saksi tersebut adalah Drs. Didik Eko Utomo, SE., MM dan Mad Sari, SE selaku Auditor dari Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo & Rekan yang berkaantor di Jl. Taman Kendangsari No.7 Surabaya.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">PH Terdakwa Riang Kulup Prayuda, Sekretaris PKIS (Ex.Bupati Pasuruan) : Dakwaan JPU Dalam Perkara Korupsi “Persusuan” Thn 2003 ”Expired Date” - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/ph-terdakwa-riang-kulup-prayuda.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/ph-terdakwa-riang-kulup-prayuda.html?m=1</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJO63jg6bjnLflvlK9LycbrWcHZDRIeitlWfZ6Gkle0FTQiDrroGy96gpAUbq17twriN7GU5Lw9h4hDCns0Ib-k7cKqOQbeLL0HntpymERLPXsKZd79Ay-rHsj119q7kKGh0uPqbnVen8/s1333/IMG20211103102809.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJO63jg6bjnLflvlK9LycbrWcHZDRIeitlWfZ6Gkle0FTQiDrroGy96gpAUbq17twriN7GU5Lw9h4hDCns0Ib-k7cKqOQbeLL0HntpymERLPXsKZd79Ay-rHsj119q7kKGh0uPqbnVen8/w640-h288/IMG20211103102809.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 03 Nopember 2021) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Penitra Pangganti (PP) Yaid Indra Harjono, SH., MH (dan Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd, SH., MH) yang dihadiri Tim Penasehat Terdaka, yaitu J.B. Rahardjo, SH, Noldy F Wisan, SH., CLA, KRT. Sudarmono, SH., MH dab Moh. Rohom, SH dari Kantor Mavin Lau Firm, serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa Wibisono, yiatu RR. Tantie Supriatsih, SH., MH dkk dari Kantor Hukum Grahati, Prya Sulistyo & Associaates. Sementara para Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Pasuran karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: white;"></span><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Drs. Didik Eko Utomo, SE., MM selaku Auditor menjelaskan, bahwa audit yang dilakukannya kepada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan adalah atas permintaan pengurus PKIS ke kantor Akuntan Publik Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo & Rekan yang berkaantor di Jl. Taman Kendangsari No.7 Surabaya.<br /><br />“Atas permintaan pengurus PKIS, bukan penyidik. Audit yang dilakukan adalah audit General,” jawab Dr. Didik Eko Utomo, SE., MM kepada Majelis Hakim<br /><br />Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, saksi Mad Sari, SE menjelaskan bahwa dana bergulir dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp25 miliar ke 6 Koperasi Primer, seluruhnya di transfer ke rekening PKIS Sekara Tanjung. Dan kemudian PKIS Sekar Tanjung men-transfer ke rekening CV. Nurwy Steel Endinering secara bertahap sesuai dengan perjanjian kontrak kerja<br /><br />“Dana masuk ke 6 Koperasi Primer sebesar 25 miliar. Dan kemudian dana tersebut selruhnya di transfer ke rekening PKIS. Semuanya. PKIS men-transfer ke rekening CV. Nurwy Steel Endinering secara bertahap sesuai kontrak kerja. Yang pertama sebesar 10 miliar yang ditandatangani oleh Pak Koesnan, Sarmadun dan Riang Kulup. Selanjutnya hanya ditandatangani oleh Pak Koesnan dan Sarmadun,” jawab saksi Mad Sari, SE<br /><br />“Saat saudara melakukan audit pada tahun 2004, apakah PKIS beroperasi?,” Tanya Majelis Hakim. Dan di jawab oleh saksi, “Belum tetapi sudah ada beberapa mesin”.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPfgYeTltLLTFlXbD4baZcbL77d8bEqfWjE8cjyd8VmnPqJ-62LI_7ua2nDczKnPbzsv5sIaq-rlZkr3EdDwB4qSUmaKLbz-tNnFxZ_he2D5pbRsM543G1657XklgmGE2HtKyy3gre7sY/s1366/IMG20211103103644.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPfgYeTltLLTFlXbD4baZcbL77d8bEqfWjE8cjyd8VmnPqJ-62LI_7ua2nDczKnPbzsv5sIaq-rlZkr3EdDwB4qSUmaKLbz-tNnFxZ_he2D5pbRsM543G1657XklgmGE2HtKyy3gre7sY/w640-h288/IMG20211103103644.jpg" width="640" /></a></div>Terkait harga yang dipertanyakan oleh Penasehat Hukum Wibisono, saksi Drs. Didik Eko Utomo, SE., MM menjelaskan, bahwa bukan kewenangannya untuk hal itu. <br /><br />“Bukan kewenangan kami. Kami hanya mengumpulkan bukti. Misalnya adalah pembelian barang, harganya 10 juta. Maka kami meminta bukti kwitansi,” kata saksi Drs. Didik Eko Utomo, SE., MM<br /><br />Kasus perkara inipun semakin menarik tetapi juga menggelitik, karena disatu sisi, perkara ini adalah penyalahgunaan Dana Bergulir yang bersumber dari Menkop, dan UKM untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan PKIS Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp25 miliar, dengan kerugian keuangan negara sejumlah Rp10.626.393.465<br /><br />Disisi lain, dijelaskan JPU dalam surat dakwaannya, adanya “kredit macet” di Bank BNI Syariah Cabang Malang sebesar kurang lebih Rp53 miliar dan di Bank Rakyat Indonesia Kanwil Malang untuk keperluan Pelunasan (Take Over) Pinjaman Kredit pada Bank BNI Syariah Cabang Malang sebesar Rp23 miliar lebih, namun JPU tidak menyebutkan tahunnya<br /><br />Dan kemudian “tamatlah riwayat” PKIS Sekar Tanjung dengan dinyatakannya pailit pada Tanggal 14 Juni Tahun 2017 melalui Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.10/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Sby, dengan segala akibat hukumnya sehingga mesin-mesin pengolahan susu sebagai aset (Barang Investasi Jangka Panjang Non Permanen) yang ada di PKIS Sekar Tanjung di lelang oleh Kurator<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah dalam perkara ini JPU akan menghadirkan Kurator terkait proses pailitnya PKIS Sekar Tanjung? Dan apakah JPU juga akan menghadirkan pihak Bank BNI Syariah Cabang Malang dan Bank BRI Kanwil Malang sebagai saksi terkait proses pemberian kredit,  atau Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan akan menjadikan perkara baru ?<br /><br />Belum lagi keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupten Pasuruan dalam persidangan, tidak satupun yang memberatkan ke- 3 Terdakwa. <br /><br />Yang menggelitik adalah, keterangan beberapa saksi yang dihadirkan JPU ke hadapan Majelis Hakim dalam persidangan ada yang mengatakan bahwa saksi dibimbing oleh Jaksa. Sehingga keterangan saksi dipersidangan berbeda dengan apa yang di BAP (berita acara pemeriksaan). Hal ini seperti yang dikatakan oleh JB. Rahardjo selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda<br /><br />“Sebanyak 25 orang saksi yang sudah dihadirkan JPU, tapi tidak Satupun yang memberatkan Terdakwa bahkan keterangannya tidak nyambung. Salah satunya adalah keterangan saksi Drs. R. Rudy Priyanto Oetomo selaku Kepala Bidang Usaha Koperasi Kanwil Jawa Timur. Saksi mengatakan dibimbing oleh Jaksa,” kata J.B. Rahardjo kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Rabu, 03 Nopember 2021<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3oO2FWu_zVoxd3LxWj9lp9Vx9dwkHm5DiD-8sXGs8BLnx4rTG4GX84eY1GsaJ-su0MA-mRr06BQ2yhhAh2RSwyTeUIxGw_VF8g0oRlZtw_wiiqhvzRWgGUXQ0k_v6rz-7YBlxJm5CbnM/s1333/IMG20211103103606.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3oO2FWu_zVoxd3LxWj9lp9Vx9dwkHm5DiD-8sXGs8BLnx4rTG4GX84eY1GsaJ-su0MA-mRr06BQ2yhhAh2RSwyTeUIxGw_VF8g0oRlZtw_wiiqhvzRWgGUXQ0k_v6rz-7YBlxJm5CbnM/w640-h288/IMG20211103103606.jpg" width="640" /></a></div>Saksi lainnya, lanjut J.B. Rahardjo, yaitu Hari Usman selaku Direktur PT Angkasa Perindo sakti. “Di BAP saksi mengatakan kalau Direktur CV. Nurwy Steel Endinering ada 2 yaitu Wibisono (Terdakwa Wibisono Nyoto) dan Noerwyndho. Tapi dipersidangan saksi mengatakan, saat dipanggil Jaksa, saksi bertanya, “untuk perkara siapa saya dipanggil, kata Jaksa untuk perkaranya Wibisono dan Noerwyndho,” ujar J.B. Rahardjo menirukan keterangan saksi Hari Usma.<br /><br />J.B. Rahardjo menambahkan, bahwa kasus ini ada dugaan keterlibatan mafia ekonomi global, adanya persaingan usaha karena PKIS sudah mulai bangkit, lalu mengajukan pinjaman ke Bank untuk pengembangan usaha<br /><br />“Awalnya PKIS Sekar Tanjung sudah mulai bangkit. Dan untuk pengembangan usaha, PKIS melakukan pinjaman ke Bank tetapi ditengah perjalanan PKIS di pailitkan oleh orang lain bukan pengurus PKIS. Kalau Bendahara PKIS dan Kepala Dinas Koperasi Jawa Timur masih ada, kasus ini akan lebih jelas. Belum lagi si Noerwyndho yang katanya DPO,” ujar JB. Rahardjo<br /><br />Saat ditanya tentang peran si Noerwyndho di PKIS Sekar Tanjung, JB. Rahardjo menjelaskan, bahwa  Noerwyndho disebut sebagai Presiden Komisaris dan Presiden Direktur di PKIS Sekar Tanjung<br /><br />“Di Koperasi tidak ada yang namanya Presiden Komisaris dan Presiden Direktur. Itu tidak ada. Noerwyndho adalah Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia,” tegasnya<br /> </div><div style="text-align: justify;">Dari apa yang disampaikan oleh JB. Rahardjo, membuat perkara ini sepertinya tidak akan terungkap secara terang benderang karena Sarmadun selaku Bendahara PKIS Sekar Tanjung dan Ir. Kardani selaku Kepala Dinas Koperasi Jawa Timur adalah saksi kunci yang sudah meninggal beberapa tahaun lalu. Belum lagi HR. Noerwyndho selaku Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia yang dikatakan sebagai DPO, namun JPU tidak menjelaskan dalam dakwaannya bahwa HR. Noerwyndho atau bahkan tidak menjelaskan Nomor register masuknya HR. Noerwyndho sebagai DPO<br /><br />Andai saja ke- 3 saksi kunci ini dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan, bisa jadi perkara ini akan terungkap secara jelas atau bisa jadi tidak akan sampai ke Pengadilan Tipikor Surabaya. <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Diduga Korupsi “Persusuan” Rp25 M, Sekretaris PKIS Riang Kulup Prayuda (Ex.Bupati) Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html?m=1">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html?m=1</a></span><br /><br />Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, pelaksanaan pengadaan mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) di PKIS Sekar Tanjung terjadi permufakatan antara saksi Wibisono Nyoto dan HR. Noerwyndho yang saat itu menjabat selaku Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia<br /><br />Permufakatan tersebut dilakukan dengan cara, saksi Wibisono Nyoto selaku direktur CV. Nurwy Steel Enginering secara bertahap membuat surat permintaan pencairan dana kepada Pengurus PKIS Sekar Tanjung dan meminta Pengurus PKIS Sekar Tanjung untuk mentransfer uang pelaksanaan proyek pengadaan ke Rekening Giro Bank BNI Cabang Malang dengan Nomor Rekening 012.489.001<br /> <br />Namun Nomor Rekening tersebut bukan merupakan Rekening atas nama saksi Wibisono Nyoto selaku Direktur melainkan atas nama HR. Noerwyndho yang saat itu menjabat selaku Ketua Umum Gabungan Koperasi Susu Indonesia Pusat tahun 2003<br /><br />Masih dalam dakwaan JPU. Menindaklanjuti Perjanjian antara PKIS Sekar Tanjung dengan CV. Nurwy Steel Enginering, kemuidan saksi Wibisono Nyoto selaku Direktur CV. Nurwy Steel Enginering mengirimkan surat permintaan pencairan dana yang dikirimkan oleh saksi Wibisono Nyoto yang bekerja sama dengan HR. Noerwyndho<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb2F7pz2o9GbDpxFdP8t7wbyvw5106XEsNYVOnqdOvjSxK-CUKHL0hLJlMmrtYMEfPUik_vVf6n_MWRJbZsJTGk6FGMl9h4HX8A6aoU9s6nFhd_EZOYnLtw0NdW9tCShIz2LfxySqAEwU/s1334/IMG20211103102551.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb2F7pz2o9GbDpxFdP8t7wbyvw5106XEsNYVOnqdOvjSxK-CUKHL0hLJlMmrtYMEfPUik_vVf6n_MWRJbZsJTGk6FGMl9h4HX8A6aoU9s6nFhd_EZOYnLtw0NdW9tCShIz2LfxySqAEwU/w640-h288/IMG20211103102551.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian Pengurus PKIS Sekar Tanjung mentransferkan uang dari Rekening Giro Bank Bukopin Cabang Surabaya dengan Nomor Rekening : 1003051117 atas nama PKIS Sekar Tanjung yang totalnya sebesar Rp25 miliar ke Rekening Giro Bank BNI Cabang Malang dengan Nomor Rekening : 012.489.001 atas nama CV. Nurwy Steel Enginering yang mana direkturnya HR. Noerwyndho<br /><br />Setelah uang tersebut masuk rekening HR. Noerwyndho, kemudian Wibisono Nyoto bersama-sama dengan HR. Noerwyndho bekerja sama dalam melaksanakan pengadaan barang mesin pengolah Susu Ultra High Temperature (UHT) dengan membagi tugas satu sama lain yakni saksi Wibisono Nyoto mengerjakan sebagian pekerjaan perakitan mesin yang dapat dikerjakan secara manual dengan alat-alat sederhana<br /><br />Mesin-mesin yang pengadaannya langsung dikerjakan oleh Wibisono Nyoto diantaranya adalah; a. Tangki Penampungan Pertama kapasitas 25.000 s/d 30.000 liter (1 Unit) yang dilengkapi dengan Pompa; b. Alat Pendingin (1 Unit); c. Tangki Penampungan Kedua kapasitas 25.000 s/d 30.000 liter (1 Unit) yang dilengkapi dengan Pompa; d. Tangki Proses Mixing Tank (Tangki Pengaduk) dengan Kapasitas 10.000 liter (5 Unit); e. Tangki Penampungan dengan Kapasitas 10.000 liter (10 Unit); f. Steam Boiler Kapasitas 5 Ton (1 Unit)<br /><br />Sehingga jika diuraikan berdasarkan bentuk dan fungsinya, hanya terdapat beberapa mesin yang pengadaannya langsung dilakukan oleh saksi Wibisono Nyoto diantaranya sebagai berikut : 1. Ice Bank; 2. Storage Tank 3. Boiler 2 T/H; 4. Detergent Tank 2.000 it For Acid & Lye; 5. Transfer Pumps; 6. Sanitary Piping;7. Pipe Support & Holder; 8. Milk Reception Equitment.<br /><br />Sedangkan HR. Noerwyndho mengadakan kontrak Jual Beli dengan PT. Tetra Pak Indonesia untuk impor beberapa mesin susu Ultra High Temperature (UHT) untuk PKIS Sekar Tanjung dengan cara HR. Noerwyndho membeli dari PT. Tetra Pak Indonesia<br /><br />Namun berdasarkan Kontrak jual beli antara HR. Noerwyndho dengan PT. Tetra Pak Indonesia, dalam kontrak tersebut HR. Noerwyndho menandatangani kontrak mewakili PKIS Sekar Tanjung tanpa dasar yang jelas, karena kedudukan HR. Noerwyndho Pada Tahun 2003 adalah sebagai Ketua Umum GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia) dan bukan merupakan Pengurus maupun Anggota dari PKIS Sekar Tanjung dan juga bukan merupakan Direktur ataupun Personil Perusahaan CV. Nurwy Steel Enginering bahkan nama HR. Noerwyndho tidak termasuk sebagai pihak penyedia barang berdasarkan Perjanjian Kerjasama pengadaan mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) antara PKIS Sekar Tanjung dengan HR. Noerwyndho<br /><br />Untuk mendapatkan mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) dari PT. Tetra Pak Indonesia, HR. Noerwyndho mewakili PKIS Sekar Tanjung membuat kontrak jual beli dengan PT. Tetra Pak Indonesia melalui Kontrak Nomor : TPI/TFA 200 S/GKSI/2003/9<br /><br />Kontrak tersebut ditandatangani oleh Mr. HR. Noerwyndho selaku President Commisioner PKIS Sekar Tanjung dengan Mr. Peter Logan Selaku Managing Direktor PT. Tetra Pak Indonesia, dan Ir. A. Wahab Asjari selaku President Director PT. Tetra Pak Indonesia<br /><br />Dalam kontrak tersebut disepakati harga mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) yang akan dibeli oleh PKIS Sekar Tanjung adalah senilai 882.500 USD (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dolar Amerika) untuk pembelian mesin-mesin<br /><br />Yang dipertanyakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Riang Kulup Prayuda dalam dakwaan JPU ini adalah, dimana peran Terdakwa Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung dalam proses pengadaan mesin pengolah susu Ultra High Temperature (UHT) antara PKIS Sekara Tanjung dengan CV. Nurwy Steel Enginering ataupun dengan PT Tetra Pak Indonesia?<br /><br />“Tidak ada peran Terdakwa dalam proses pengadaan mesin atau perjanjian dengan CV. Nurwy Steel Enginering ataupun dengan PT Tetra Pak Indonesia,” kata JB. Rahardjo. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor JPU Hadirkan Auditor Dari Akuntan Publik Dalam Perkara Korupsi ‘Persusuan’ Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M

PH Terdakwa Riang Kulup Prayuda (Sekretaris PKIS, mantan Ex.Bupati Pasuruan), J.B. Rahardjo : JPU sudah menghadirkan sebanyak 25 orang saks...

»

Lima Dari Tujuh Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Dituntut Masing-Masing 2 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">#”Misteri” kasus perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan Mabes Polri dan KPK terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dkk belum terungkap. Ada apa dan siapa sosok Jumali?#</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWvSw1fx75Na-_m2FwAMvKQqTyIAdJHDGdMqg5gCoSpC3KGDXqFKrXtd2QbyF-whPQKbYxcYVpXYDfYD2DS5Gfi6O3_N7jt529ynRyQ5RrcM3G7huzYaP83AK7bwRyj0J-F4ZNc_Vixbc/s1334/IMG20211101122516.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWvSw1fx75Na-_m2FwAMvKQqTyIAdJHDGdMqg5gCoSpC3KGDXqFKrXtd2QbyF-whPQKbYxcYVpXYDfYD2DS5Gfi6O3_N7jt529ynRyQ5RrcM3G7huzYaP83AK7bwRyj0J-F4ZNc_Vixbc/w640-h288/IMG20211101122516.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPS</span>.CO –</b></span><br />Lima (5) dari Tujuh (7) Terdakwa Korupsi Suap Jual Beli Jabatan yang Tangkap Tangan penyidik Mabes Polri dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Kabupaten Nganjuk pada Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp100 juta Subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari Kajari Nophy Tennophero Suoth, SH., MH selaku Ketua Tim, Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH, Kasi Intel Dicky Andi Firmansyah, SH, Kasi BB Dedi Irawan, SH., MKn. MH, Kasi Datun Boma Wiragumilar, SH., MH dan Sri Hani Susilo, SH bersama JPU Nono Sugianto, SH., MH dan Sigit S, SH., MH dari Satgasus (Satuan Tugas Khusus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 01 Nopember 2021.<br /><br />Ke- 5 Terdakwa selaku  pemberi Suap atau Hadiah atau janji berupa uang kepada Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat melalui M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk adalah; 1. Haryanto (Camat Berbek); 2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret) dan 5. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro). <br /><br />Sedangkan Dua Terdakwa lainnya selaku penerima Suap atau Hadiah atau janji berupa uang<br /> yaitu Novi Rahman Hidayat selaku Bupati Nganjuk Periode 2018 – 2023 dan M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />Ada yang menarik perhatian dari sidang perkara ini, yaitu hadirnya Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH sebagai Jaksa Penuntut Umum hanya dalam pembacaan surat dakwaan saja. Alasannya sebagai JPU yang langsung turun dalam perkara ini adalah karena atensi, namun nyatanya sudah tidak pernah hadir lagi<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl1XFBJilLkNM3uCbVhkouO8oYJyK0k8HfW9WvKRNytwOwE7rHgnTliRGMi0LesnDLDY7rduQUlWOqml6JHxRL3QihYSYH8VBawoWDopHB1LKcoJG3bu9AQb7Akj_J7dJFNd4lcNPqek4/s640/IMG20210830120520.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl1XFBJilLkNM3uCbVhkouO8oYJyK0k8HfW9WvKRNytwOwE7rHgnTliRGMi0LesnDLDY7rduQUlWOqml6JHxRL3QihYSYH8VBawoWDopHB1LKcoJG3bu9AQb7Akj_J7dJFNd4lcNPqek4/w640-h288/IMG20210830120520.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto paling depan ujung, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH</span></span></td></tr></tbody></table>Ibarat ungkapan, “Panas sesaat kemudian tiba-tiba dingin”. Sebab kehadiran Kejari Kabupaten Nganjuk ini sebagai JPU yang turut langsung membacakan surat dakwaan, yang dalam pemerintahan Kabupaten Nganjuk adalah sesama pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) sangat menarik perhatian karena untuk pertamakalinya sejak adanya Pengadilan Tipikor di Jawa Timur dibawah naungan Pengadilan Negeri Surabaya.<br /><br />“Ini atensi, jadi bukan hanya hari ini saja tetapi untuk sidang selanjutnya. Kalau saksi-sakai kurang lebih sebanyak 20 orang,” kata Kasi Pidsus Andie Wicaksono, SH., MH yang beridiri disamping Kajari Nophy Tennophero Suoth, SH., MH (Senin, 30 Agustus 2021) <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Kajari Nganjuk dan 5 Kasi Sebagai JPU Dalam Sidang Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/kajari-nganjuk-dan-5-kasi-sebagai-jpu.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/kajari-nganjuk-dan-5-kasi-sebagai-jpu.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’ - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a></span><br /><br />Sementara sidang perkara untuk ke- 5 Terdakwa inipun tak lama lagi akan berakhir setelah Tim JPU Kejari Nganjuk dan Kejagung RI membacakan tuntutan pidana terhadap para Terdakwa dan tinggal menunggu Putusan dari  Majelis Hakim<br /><br />Anehnya, kasus perkara inipun meninggalkan “misteri” yang belum terungkap hingga saat ini oleh Penyelidik Bareskrim Mabes Polri terkait nama ‘Jumali’. Berbagai pertanyaanpun timbul dikalangan masyarakat, “ada apa dan siapa sosok Jumali? Diamankah Jumali?”.<br /><br />Pertanyaan masyarakat pun bukan tidak beralasan. Sebab, dalam dakwaan JPU maupun fakta yang terungkap di persidangan saat 2 peyidik Mabes Polri yaitu Baharuddin dan Ray Barnando diahrikan sebagai saksi (Senin, 27 September 2021) menjelaskan, bahwa pada tanggal 9 Mei 2021, yang pertamakali diamankan  adalah Jumali yang membawa uang sebesar 10 juta rupiah  untuk Bupati Nganjuk melalui Camat Pace Dupriono (Terdakwa)<br /><br />“Pertamakali mengamankan Jumali, Sadiko dan Duprino. Edie Srijanto, Haryanto, Tri Mabasuki Widodo, Bambang Sugagio, Izza. Kemudian Novi (Novi Rahman Hidayat). Lalu di bawa ke Polres,” kata saksi kepada Majelis Hakim saat itu, Senin, 27 September 2021<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span></span><span style="color: #2b00fe;">2 Penyidik Mabes Polri dan 3 Pejabat Kab. Nganjuk Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Perkara Korupsi Terdakwa Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk) Dkk - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/2-penyidik-mabes-polri-dan-3-pejabat.html ">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/2-penyidik-mabes-polri-dan-3-pejabat.html </a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTVXqWHLwyrSvvI7BBEzRypS5-ahGeuLRfqbowF0QhW2ewqx5Sh30ROkcINOq_Thyphenhyphen1Kq3KwM8wbvH3nj_E4eW63O1-EOLIZKW1aV_aVrRiRPiT5SaA-NShM129Dfxg-UAJKmvs7mYYqkw/s640/IMG_20210927_142022++++%252C+Saksi+dari+penyidik+dari+Mabes+Polri+Baharuddin+dan+Ray+Barnando.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTVXqWHLwyrSvvI7BBEzRypS5-ahGeuLRfqbowF0QhW2ewqx5Sh30ROkcINOq_Thyphenhyphen1Kq3KwM8wbvH3nj_E4eW63O1-EOLIZKW1aV_aVrRiRPiT5SaA-NShM129Dfxg-UAJKmvs7mYYqkw/w640-h360/IMG_20210927_142022++++%252C+Saksi+dari+penyidik+dari+Mabes+Polri+Baharuddin+dan+Ray+Barnando.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi dari penyidik dari Mabes Polri Baharuddin dan Ray Barnando</span></span></td></tr></tbody></table>Dalam dakwaan JPU menyebutkan, pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, setelah uang terkumpul, kemudian Jumali  menghubungi Duprino melalui telepon menggunakan nomor telepon Sadiko, menyampaikan tindak lanjut untuk menyerahkan uang sebesar Rp10 juta yang terkumpul dari 5 (lima) kepala desa tersebut guna memenuhi permintan Terdakwa Novi Rahman Hidayat, yang selanjutnya Dupriono menyetujui atas pemberian uang sebesar Rp10 jut tersebut untuk terdakwa Novi Rahman Hidayat<br /><br />Ke 5 (lima) orang kepala desa di Kecamatan Pace yang telah melaksanakan seleksi perangkat desa tersebut, terpaksa untuk memenuhi permintaan uang oleh terdakwa selaku Bupati Nganjuk terhadap kepala desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa, dengan mengumpulkan uang seluruhnya sebesar Rp10 juta yang akan diberikan kepada terdakwa Novi Rahman Hidayat melalui Dupriono<br /><br />Kemudian Tim Penyelidik Bareskrim Mabes Polri yang bekerjasama dengan KPK secara berturut-turut telah mengamankan Jumali, Sadiko dan Dupriono yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengamankan Edie Sriyanto, Haryanto, Tri Basuki Widodo, Bambang Subagio, M. Izza Muhtadin dan Terdakwa Novi Rahman Hidayat untuk diserahkan kepada Penyidik Bareskrim Mabes Polri yang kemudian dilakukan penangkapan dan penyidikan pada tanggal 10 Mei 2021 terhadap Dupriono, Edie Sriyanto, Haryanto, Tri Basuki Widodo, Bambang Subagio, M. Izza Muhtadin dan Terdakwa Novi Rahman Hidayat<br /><br />Pertanyaannya adalah, kalau Jumali yang pertama kali ditangkap, lalu mengapa Jumali tidak dijadikan sebagai Tersangka? Sementara yang lain sudah diadili? Apakah ‘Jumali memiliki jurus pamungkas hingga selamat dari tangan penyidik Bareskrim Mabes Polri? Atau Jumali adalah “sebagi pelapor” sehingga Jumali dalam perlindungan negara?<br /><br />Selain itu, selama persidangan berlangsung, JPU tidak mempelihatkan satupun bukti percakapan melali telepon atau pesan SMS (Short Message Service) maupun pesan melalui Applikasi WhatsApp antara Terdakwa Satu dengan Terdakwa lainnya termasuk dengan Terdakwa Novi Rahman Hidayat selaku Bupati Nganjuk dan Terdakwa M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati terkait adanya permintaan/pemberian uang dalam promisi dan pengangkatan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Berbeda dengan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Nganjuk sebelumnya, yaitu Terpidana Taufiqurrahman maupun 15 Kepala Daerah di Jawa Timur yang bernasib sama. Pada saat dipersidangan, JPU KPK selalu memperlihatkan bukti percakapan antara Terdakwa dengan saksi terkait permintaan atau pemberian uang<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Tertangkap Tangan, PH-nya Bilang Dakwaan Jaksa Tidak Jelas - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOtjVIuIE5QT3oFkBmlmxjUC3Cl3VFRFcPhbBd5redZT-kyT2EK69l1ZEPICyN0rHb22MNrhhxYnqb3dXDuV_lq7ocHqjOr9VH6BOFxsaKmPUznEUYT51SEny3Rjs5ElbFUXazTiE5EmY/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="640" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOtjVIuIE5QT3oFkBmlmxjUC3Cl3VFRFcPhbBd5redZT-kyT2EK69l1ZEPICyN0rHb22MNrhhxYnqb3dXDuV_lq7ocHqjOr9VH6BOFxsaKmPUznEUYT51SEny3Rjs5ElbFUXazTiE5EmY/w640-h434/1.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Hal ini juga dipertanyakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidayat selaku Bupati Nganjuk, yakni Ade Dharma Maryanto, A.H. Simaela dan Tis’at Afriyandi. Yang menurut Tim Penashat Hukum Terdakwa, bahwa JPU tidak pernah membuktikan adanya percakapan diatara Terdakwa terkait adanya pemberian atau permintaan uang oleh Terdakwa<br /><br />“Tidak ada. Bahkan tidak ada bukti pemberian uang. Kita juga mempertanyakan pembukaan branksa secara paksa. Kalau uang dalam brankas, sudah dijelaskan saksi dalam persidangan, bahwa itu adalah untuk Zakat,” kata Tim Penashat Hukum Terdakwa<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Eksepsi Ditolak, Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Lanjut Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/eksepsi-di-tolak-perkara-korupsi-bupati.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/eksepsi-di-tolak-perkara-korupsi-bupati.html</a><br /></span><br />Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Nganjuk Andie Wicaksono, SH., MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa Jumali belum Tersangka dan perkara ini adalah penyidikan Mabes Polri<br />        <br />“Belum. Perkara ini kan dari Mabes Polri,” kata Andie Wicaksono, SH., MH seusai persidangan, Senin, 1 November 2021<br />    <br />Sementara persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 1 November 2021) adalah agenda Tuntutan dari JPU terhadap Ke- 5 Terdakwa yang diketuai Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisma, SH., MH (dan Eni Fauzi, SH, Dias Suroyo, SH., MH, I Gusti Ngurah Cemeng Wijaya Kesuma, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum) yang dihadiri masing-masing Tim Penasehat Hukum (PH) para Terdakwa. Sementara para Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam persidangan berlangsung V session, yang pertama adalah tuntutan terhadap Terdakwa Haryanto (Camat Berbek), kemudian untuk Terdakwa Dupriono (Camat Pace), selanjutnya Edie Srijanto (Camat Tanjunganom) dan Bambang Subagio (Camat Loceret), terakhir tuntutan untuk Terdakwa Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro). <br /><br />Surat tuntutuntan terhadap para Terdakwa dicabakan JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Nganjuk Andie Wicaksono, SH., MH dan JPU Nono Sugianto, SH., MH dan Sigit S, SH., MH dari Satgasus (Satuan Tugas Khusus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) secara berturut-turut.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7Nlou5gDf-9ui7nbHcW17Sacpn2u5Hzs-cSguf7exwNPLhO4qd8I_glXW28MhpTJvlKAvh4zsk1yfAR7Iuxvc0UG3QvwL2J19lBrOtdaRniVYlprg0WnpGJxEXaryW7oWiN2GIFiANH4/s640/IMG20210906111841+++++Terdakwa+Novi+Rahman+Hidhayat+selaku+Bupati+Nganjuk+%2528kanan%2529+dengan+didampingi+Penasehat+Hukum-nya+di+Lapas+Pasuruan+%2528Dok+foto+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7Nlou5gDf-9ui7nbHcW17Sacpn2u5Hzs-cSguf7exwNPLhO4qd8I_glXW28MhpTJvlKAvh4zsk1yfAR7Iuxvc0UG3QvwL2J19lBrOtdaRniVYlprg0WnpGJxEXaryW7oWiN2GIFiANH4/w640-h288/IMG20210906111841+++++Terdakwa+Novi+Rahman+Hidhayat+selaku+Bupati+Nganjuk+%2528kanan%2529+dengan+didampingi+Penasehat+Hukum-nya+di+Lapas+Pasuruan+%2528Dok+foto+BK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: xx-small;">Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk (kanan) dengan didampingi Penasehat Hukum-nya di Lapas Pasuruan (Dok foto BK)</span></span></td></tr></tbody></table>Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, sesuai fakta dalam persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa Haryanto (dan Terdakwa Dupriono, Terdakwa Edie Srijanto, Terdakwa Bambang Subagio serta Terdakwa Tri Basuki Widodo) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ke Dua yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Haryanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” kata JPU diakhir surat tuntutannya<br /><br />Selanjutnya JPU membacakan surat tuntutannya terhadap Terdakwa Dupriono, Terdakwa Edie Srijanto, Terdakwa Bambang Subagio serta Terdakwa Tri Basuki Widodo dengan tuntutan yang sama persis, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua, dengan tuntutan pidana penjara yang sama masing-masing selama 2 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya masing-masing untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan selanjutnya yang akan kembali digelar pada Jumat, 5 November 2021. (Jnt)</div>

News Tipikor Lima Dari Tujuh Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Dituntut Masing-Masing 2 Tahun Penjara

#”Misteri” kasus perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan Mabes Polri dan KPK terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dkk belum terungkap. Ad...

»

Korupsi Kredit Investasi Bank Jatim, Analis Kredit Dituntut Pidana Penjara 6.6 Thn

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Adakah yang tidak terseret dalam perkara Korupsi Kredit Investasi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya pada tahun 2013 yang merugikan keuangan negara cq. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52?” </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFA_xSvk9QHOCazH-qmGXddnxd60nf1np4w0sBQyJErjAvtzcVMEtNVtJGbkljY0rv1LwU1ZoDJ19Es_AM1EKcEDJ2m0tx-efojKvKuRMGREi9AXMIpFT8USNUwByA08-g511w5ogoLBE/s1334/IMG20211029105651.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFA_xSvk9QHOCazH-qmGXddnxd60nf1np4w0sBQyJErjAvtzcVMEtNVtJGbkljY0rv1LwU1ZoDJ19Es_AM1EKcEDJ2m0tx-efojKvKuRMGREi9AXMIpFT8USNUwByA08-g511w5ogoLBE/w640-h288/IMG20211029105651.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Rachmansyah, S.H., M.H dan JPU Raden Wiwid, SH., MH.Li serta Ari P. P. Atmaja,S.H., M.H yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Surabaya (Jumat, 29 Oktober 2021) menuntut Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda  sebesar Rp200 juta dengan subsidair 6 bulan pidana kurungan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kredit Investasi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya pada tahun 2013 yang merugikan keuangan negara cq. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52<br /><br />Dalam perkara ini, yang terseret bukan hanya Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria tetapi juga Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku debitur. Hanya saja, karena Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma sedang sakai sehingga sidang tuntutan ditunda. Hal itu seperti yang disampaikan JPU Nur Rachmansyah, S.H., M.H<br /><br /><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b> <span style="color: #2b00fe;">Adakah Pihak Lain Yang Terlibat Dalam Perkara Korupsi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/dakah-pihak-lain-yang-terlibat-dalam.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/dakah-pihak-lain-yang-terlibat-dalam.html</a></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Anehnya, kasus perkara inipun agak menggelitik dan mengundaang pertanyaan. Adakah yang tidak terseret dalam perkara Korupsi Kredit Investasi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya pada tahun 2013 yang merugikan keuangan negara cq. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52?<br /><br />Sebab, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan (Jumat, 22 Oktober 2021) adalah, bawa penandatangan Akta Perjanjian Kredit di hadapan Notaris tidak dihadiri langsung dan ditandatangani oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya. Akta Perjanjian Kredit barulah ditandatangani beberapa hari kemudian setelah Akta Perjanjian Kredit itu dikirimkan ke Bank Jatim.<br /><br />Lalu apakah akta perjanjiaan kredit dianggap sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat 8, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris? dimana akta perjanjiaan kredit tidak ditanda tangani dihadapan Notaris?<b></b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: red;"><b>Baca juga: </b></span>Kacab Bank Jatim Utama Surabaya “Tidak Dapat” Menjelaskan SOP Kredit Kepada Majelis Hakim - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/kacab-bank-jatim-utama-surabaya-tidak.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/kacab-bank-jatim-utama-surabaya-tidak.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #2b00fe;"> </span></span><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div></b></div><div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr5A2FJT-2g4X876_EwMNdMW_cJc7IMMvsy1a_jb61wzI5HwMTPWco-giO2Q5IWRaLkc5D4sm7Dxy7SZQyEVKsRs668p1jrZ0fVlu32yPxNVRreOJyBvrwpZpbow5SCCg9yxN5oYMQPEE/s378/IMG20210831143650.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="260" data-original-width="378" height="440" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr5A2FJT-2g4X876_EwMNdMW_cJc7IMMvsy1a_jb61wzI5HwMTPWco-giO2Q5IWRaLkc5D4sm7Dxy7SZQyEVKsRs668p1jrZ0fVlu32yPxNVRreOJyBvrwpZpbow5SCCg9yxN5oYMQPEE/w640-h440/IMG20210831143650.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"></span></b><span style="color: #2b00fe;"></span>Selain itu terungkap juga, terkait adanya perubahan agunan/jaminan tambahan berupa Tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan yang dibuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diajukan order  kepada Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya untuk dilakukan pengikatan, yang kemudian diterbitkan covernote dengan Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013<br /><br />Yang sebelumnya, agunan/jaminan tambahan adalah berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi dan Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur)<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa Kepala Cabang dan Analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sepertinya tidak diaanggap turut bertaanggung jawab atas pemberian kredit kepada debitur<br /><br />“Yang memalsukan dokuem itu Terdakwa, kalau Penyelia tidak tau,” kata JPU kepada beritakoorupsi.co<br /><br />Sementara tuntutan pidana penjara terhadaTerdakwa Ardhito Bhirawa Desatria dibacakan oleh JPU Nur Rachmansyah, S.H., M.H dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Jumat, 29 Oktober 2021) dengan agenda Tuntutan yang diketuai Majelis Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, S.H., M.H dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) Fitri Indriyati, S.H., M.H dan Suparman, S.H yang dihadiri Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa, yaitu Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A dan Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A serta Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm. Sementara Kedua Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: red;"><b>Baca juga:</b></span> Diduga Korupsi Kredit Investasi Sebesar Rp707 Juta, Debitur Dan TKIK Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIM3Yoeu1bTGxDvH72In5f_zdZfK9mynPpR_1_o7kx7lZ5fpzVcengYnXxEybiaLuiEjHmbU5am0dSvv1KU7LrLvRL7_WKYNTTLamNOjDMDMeSfBi9zKqH9ZbA2tQvOXaNMwUe2_g3mOQ/s1366/IMG20211029105727.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIM3Yoeu1bTGxDvH72In5f_zdZfK9mynPpR_1_o7kx7lZ5fpzVcengYnXxEybiaLuiEjHmbU5am0dSvv1KU7LrLvRL7_WKYNTTLamNOjDMDMeSfBi9zKqH9ZbA2tQvOXaNMwUe2_g3mOQ/w640-h288/IMG20211029105727.jpg" width="640" /></a></div>Dalam tuntutannya JPU mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” kata JPU Nur Rachmansyah, S.H., M.H diakhir tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan selanjutnya yang akan kembali digelar sepekan kemudian. (Jnt)<br /></div>

Korupsi Kredit Investasi Bank Jatim, Analis Kredit Dituntut Pidana Penjara 6.6 Thn

“Adakah yang tidak terseret dalam perkara Korupsi Kredit Investasi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya pada tahun 2013 yang merugikan keuangan ...

»

PH Terdakwa Korupsi Bank BRI, Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A Meminta Majelis Hakim Menghukum Terdakwa

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAN_XBLK86uqCRGcpZDfrLnz0pT2wKxARMyLG1LsBsnfcqKhKD42abvU55YpeqvJWSh-wM9j6ArhhnnkC-ww6oWJq3tcwXPdBS430OS12SfWOmiy-1BkGG2Vg9V_dqNGZKLzUsiOV0C5M/s640/IMG20210924132021-1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="640" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAN_XBLK86uqCRGcpZDfrLnz0pT2wKxARMyLG1LsBsnfcqKhKD42abvU55YpeqvJWSh-wM9j6ArhhnnkC-ww6oWJq3tcwXPdBS430OS12SfWOmiy-1BkGG2Vg9V_dqNGZKLzUsiOV0C5M/w640-h576/IMG20210924132021-1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Mungkin untuk yang pertamakalinya pada sidang perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim supaya menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan menghukum Terdakwa<br /><br />Permintaan kepada Majelis Hakim supaya menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan menghukum Terdakwa, disampaikan Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A, Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A dan Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm selaku Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Harizki Catur Novanto, SH selaku Pegawai BRI Kanwil Surabaya dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Jumat, 22 Oktober 2021) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Perjalanan Dinas pegawai Bank BRI Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya yang merugikan keuangan negara cq. Bank BRI sebesar Rp4.196.964.667<br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span></b></span><a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/08/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp4 M Lebih - </span></a><span style="color: #2b00fe;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw-ZFfJOfjtMZ75coGymSqC8sWbrVrQEqb1klDMVb4jJfWwHdbcEw_ibHNkLjb-oAwjABTwYze792RmpCQycuHZBOYGdJmTqSYqftEloPGhcYBeErkKGTAyTH-W4wB4IYpYn1vLKGSMpw/s1333/IMG20210924131244.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw-ZFfJOfjtMZ75coGymSqC8sWbrVrQEqb1klDMVb4jJfWwHdbcEw_ibHNkLjb-oAwjABTwYze792RmpCQycuHZBOYGdJmTqSYqftEloPGhcYBeErkKGTAyTH-W4wB4IYpYn1vLKGSMpw/w640-h288/IMG20210924131244.jpg" width="640" /></a></div>Dalam perkara ini, pada persidangan sebelumnya Tim JPU menuntut Terdakwa Harizki Catur Novanto, SH dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp350 juta subsidair pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan dan membayar uang penggaanti (UP) sejumlah Rp3.230.390.667 susidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Jumat, 22 Oktober 2021) adalah agenda penyampaian Pledio atau Pembelaan Tim PH Terdakwa atas tuntutan JPU terhadap Terdakwa Harizki Catur Novanto dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Perjalanan Dinas pegawai Bank BRI Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya yang merugikan keuangan negara cq. Bank BRI sebesar Rp4.196.964.667 dengan Terdakwa Harizki Catur Novanto, SH selaku  Pegawai BRI Kanwil Surabaya yang diketuai Majelis Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, S.H., M.H dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos, SH yang dihadiri Tim JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dkk dari Kejari Surabaya. Sementara Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam Pledoinya, Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A mengatakan, “Berdasarkan segala sesuatu yang telah kami uraikan di atas, dengan segala kerendahan hati, kami Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berkenan untuk memutuskan: PRIMER:<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Harizki Catur Novanto terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana  dalam Pasal Pasal 3 Undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor  20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.<br /><br />2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yang seringan-ringannya dan/atau dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;<br /><br />3. Membebaskan Terdakwa Harizki Catur Novanto, SH yang di ajukan Penuntut Umum  sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />4. Membebaskan terdakwa    membayar     uang pengganti sebesar Rp3.230.390.667 (tiga milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).<br /><br />5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;,” ucap  Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span></b><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Harizki Catur Novanto, Pegawai BRI Kanwil Surabaya Dituntut 7.6 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Rp4.1 M - </span></a><span style="color: #2b00fe;"><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/harizki-catur-novanto-pegawai-bri.html</a></span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZPkdzeNLEmq-z8LRyLclxC0jh3r_chNXCIWdoNCIT7n6Rjfd4O-rc_9XdQKyOmjHPgmmRq1DfW1TQvmKzzX48SNY0JdXPWNv01RiQl4IreDZpHJejIaAhInGcZeDwmkVOMSTqNiZFXq0/s1334/IMG20211022111137.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZPkdzeNLEmq-z8LRyLclxC0jh3r_chNXCIWdoNCIT7n6Rjfd4O-rc_9XdQKyOmjHPgmmRq1DfW1TQvmKzzX48SNY0JdXPWNv01RiQl4IreDZpHJejIaAhInGcZeDwmkVOMSTqNiZFXq0/w640-h288/IMG20211022111137.jpg" width="640" /></a></div>Alasan PH terdakwa adalah, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bukanlah semata-mata kesalahan Terdakwa sendiri, melainkan ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak lain dalam hal ini atasan dari Terdakwa, yaitu saksi Andjar Gladianto, saksi Chindy Vannie Arie dan saksi Derral Morest yang lalai dan tidak hati – hati dalam mengelola Akun BRISTAR khususnya terkait Surat Perjalanan Dinas Elektronik (E-SPJ) yang tidak melakuan penggantian  password secara rutin.<br /><br />Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A mengatakan, bahwa apabila merujuk terkait pendoman Penerapan Manajemen Risiko Operasional perbankan, maka haruslah berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang mensyaratkan penerapan manajemen risiko mencakup pilar-pilar pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.<br /><br />“Penerapan Manajemen Risiko Operasional sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum,” kata Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A<br /><br />Menurut Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A, manajemen resiko operasional ditujukan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis dan operasional, seperti faktor ketidakcukupan sumber daya manusia, proses internal, kegagalan sistem teknologi informasi, bencana alam dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi bank. <br /><br />“Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di BRI mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan dan stratejik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional. sebagaimana Surat Edaran Direksi Surat Edaran Direksi BRI No: SE.18-DIR/MOP/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Strategi Anti Fraud BRI,” pungkasnya<br /><br />PH Terdakwa ini juga menyinggung Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. SE003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Romawi II angka 2 butir 2.4 menyebutkan, apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugianTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi <br /><br />“Kerugian keuangan negara paling sedikit lebih dari 0% sampai dengan paling banyak 25% dan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan paling banyak 100%, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (empat) tahun.” ujarnya<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUAJZA2H-9Lv9xPAABa1TDQOU-MFMZ0DV66meSAdgUlN9yWkslz7Wp8AxKGUBy8E7zAtWxz6UYhL7s6GEZLo7V4u4F5qcedBAJcD6eU0L1RkEqE0-tgcqsIdomXVDHYxVQCNa_4Uv8K_I/s1333/IMG20210924132021.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUAJZA2H-9Lv9xPAABa1TDQOU-MFMZ0DV66meSAdgUlN9yWkslz7Wp8AxKGUBy8E7zAtWxz6UYhL7s6GEZLo7V4u4F5qcedBAJcD6eU0L1RkEqE0-tgcqsIdomXVDHYxVQCNa_4Uv8K_I/w640-h288/IMG20210924132021.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selain Surat Edaran Jaksa Agung, dalam Pledoinya Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A juga menyinggung Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Bahwa berdasarkan Pasal 6  Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada ayat (1)  dan (2) <br /><br />Dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) disebutkan, 1 (Satu). Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:<br />a. kategori paling berat, lebih dari Rp l00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);<br />b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp l00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);<br />c. kategori sedang, lebih dari Rp l. 000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan<br />d. kategori ringan, lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp l.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />2 (Dua). Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:<br />a. kategori paling berat, lebih dari Rp l00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);<br />b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp l00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);<br />c. kategori sedang, lebih dari Rp l.000.0 00.000,0 0 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);<br />d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp l. 000 .000.000,00 (satu miliar rupiah); dan<br />e. kategori paling ringan, sampai dengan Rp 200 .000 .000,00 (dua ratus juta rupiah).<br /><br />“Memperhatikan Pasal 9 huruf c angka (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, terkait aspek keuntungan sedang dalam suatu tindak pidana korupsi apabila nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan,” ujarnya<br /><br />Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A menjelaskan, memperhatikan Pasal 10 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait suatu perbuatan tindak pidana korupsi masuk klasifikasi dampak rendah, apabila perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota<br /><br />“Apabila merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi Kategori Sedang, dengan aspek keuntungan sedang dan dampak rendah,” tegasnya<br /><br />Atas Pledoi atau Pembelaan dari Tim PH terdakwa ini, Tim JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dkk akan menanggapinya secara tertulis. Sehingga JPU meminta waktu sepekan kepada Ketua Majelis Hakim<br /><br />“Kami akan menanggapinya secara tertulis. Kami mohon waktu satu minngu,” kata JPU. Dan atas permohonan dari JPU, Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH mengabulkan sehingga persidangan akan dilanjutkan sepekan kemuidan. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Tipikor PH Terdakwa Korupsi Bank BRI, Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A Meminta Majelis Hakim Menghukum Terdakwa

BERITA KORUPSI .CO – Mungkin untuk yang pertamakalinya pada sidang perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Neger...

»

Adakah Pihak Lain Yang Terlibat Dalam Perkara Korupsi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Penandatangan Akta Perjanjian Kredit tidak dihadiri langsung dan tidak ditandatangani oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dihadapan Notaris. Akta Perjanjian Kredit barulah ditandatangani setelah Akta Perjanjian Kredit itu dikirimkan ke Bank Jatim. Apaka Akta Perjanjian Kredit itu sah menurut hukum sesuai Pasal  16 dan Pasal 44 UU No.2/2014 Tentang Jabatan Notaris?”</span></span><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYM329GiSaJ1xIq3Mvr_-mxYmkQEfGHlqsxNpmmPAY4PCT-4cK4vFZXAefLmIG7RgeUIRCC9lscD6sY3sg7bZeIRFOrWBFci0qY6bpTMyTT6-7Eew92xDVa8rUK13C7NKdXip548UHOcw/s1333/IMG20211022130518.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYM329GiSaJ1xIq3Mvr_-mxYmkQEfGHlqsxNpmmPAY4PCT-4cK4vFZXAefLmIG7RgeUIRCC9lscD6sY3sg7bZeIRFOrWBFci0qY6bpTMyTT6-7Eew92xDVa8rUK13C7NKdXip548UHOcw/w640-h288/IMG20211022130518.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Saksi Dwi Spurboasis saat ditanya oleh anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH</span></span><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kasus perkara Korupsi Kredit Investasi fiktif Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Jalan Basuki Rahmat No. 98-104 Surabaya pada tahun 2013 yang merugikan keuangan negara cq. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52 disebutkan terjadi penyimpangan karena; 1. Proses kredit dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional ; 2. Agunan tambahan pada saat proses pengajuan kredit  bukanlah milik debitur, dan terdapat perubahan agunan tambahan pada saat proses persetujuan kredit yang tidak disertai dengan perhitungan taksasi agunan, On The Spot (OTS) dan persetujuan pimpinan ; 3. Menggunakan dokumen fiktif ataupun dokumen palsu ; 4. Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (Side Streaming).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQZxL-dwD0-YZj4rcnP1Xt_hEU25DcLiVMP7PbiDCml9zb0K9IQwnaaFWAatvZ_uab-aXVMm2AxQx8qtTZRT9HG75kOjOKiHvlEZbck13AxLKmgH60plXBz06Q8WJdAcD_fOuRuG8aCPk/s1366/IMG20211022130721.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQZxL-dwD0-YZj4rcnP1Xt_hEU25DcLiVMP7PbiDCml9zb0K9IQwnaaFWAatvZ_uab-aXVMm2AxQx8qtTZRT9HG75kOjOKiHvlEZbck13AxLKmgH60plXBz06Q8WJdAcD_fOuRuG8aCPk/w640-h288/IMG20211022130721.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya adalah, Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Tim JPU Kejari Surabaya hanya menyeret Dua Terdakwa, yaitu Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur, dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya (perkara terpisah) pada Selasa, 31 Agustus 2021 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya <br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah hanya Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang bertanggung jawab dalam kasus perkara ini?<br /><br />Atau adakah pihak lain yang terlibat baik pihak swasta maupun dari pihak Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sendiri?<br /><br />Sementara fakta yang terungkap dalam persidangan (Jumat, 22 Oktober 2021) adalah, bawa penandatangan Akta Perjanjian Kredit di hadapan Notaris tidak dihadiri langsung dan ditandatangaani oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya. Akta Perjanjian Kredit barulah ditandatangani setelah Akta Perjanjian Kredit itu dikirimkan ke Bank Jatim. </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><br />Baca juga: </span></span><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Diduga Korupsi Kredit Investasi Sebesar Rp707 Juta, Debitur Dan TKIK Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili - </span></a><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html</a><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"></span><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;"></span></a> </div><div style="text-align: justify;">Selain itu terungkap juga, terkait adanya perubahan agunan/jaminan tambahan berupa Tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan yang dibuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diajukan order  kepada Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya untuk dilakukan pengikatan, yang kemudian diterbitkan covernote dengan Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013<br /><br />Yang sebelumnya, agunan/jaminan tambahan adalah berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi dan Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur)<br /> <br />Hal ini terungkap dari keterangan saksi Dwi Spurboasis selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya pada pada tahun 2013, yang dihadirkan JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dan Raden Harwidi, SH., MH.Li dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya ke hadapan Majelis Hakim dimuka persidangan (Jumat, 22 Oktober 2021) sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kredit Investasi pada tahun 2013 silam yang merugikan keuangan negara sebesar Rp707 Juta dengan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTYn3x0jzwEBKFV3lCzV5A-R2NT8UMmEQFs9OyCMEoLcNQ5ZCsqeZOJyjnt2C0kp13uasJl1yK80UgiZr2vT7KvoZURIX6HShlMnWEenRfBh3NhXMvbdRBqMRhah8Z7fFIyXDwaN29Daw/s1334/IMG20211022130307.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTYn3x0jzwEBKFV3lCzV5A-R2NT8UMmEQFs9OyCMEoLcNQ5ZCsqeZOJyjnt2C0kp13uasJl1yK80UgiZr2vT7KvoZURIX6HShlMnWEenRfBh3NhXMvbdRBqMRhah8Z7fFIyXDwaN29Daw/w640-h288/IMG20211022130307.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Jumat, 22 Oktober 2021) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kredit Investasi pada tahun 2013 yang merugikan keuagan negara Sebesar Rp707 Juta dengan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang diketuai Majelis Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, S.H., M.H dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) Fitri Indriyati, S.H., M.H dan Suparman, S.H yang dihadiri Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa, yaitu Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A dan Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A serta Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm. Sementara Kedua Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Atas pertanyaan anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH, saksi Dwi Spurboasis menjelaskan, bahwa pihak Bank Jatim tidak berwenang memeriksa dokumen asli berupa agunan yang diajukan oleh Debitur<br /><br />“Yang diperiksa hanya foto copy. Asli hanya saat ke Notaris untuk di cek ke BPN. Pihak Bank tidak diwajibakan untuk melihat sebelum ada Akta Kredit,” jawab saksi Dwi Spurboasis<br /><br />Mendengar keterangan saksi Dwi Spurboasis, anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH menanyakan lebih lanjut, apakah pihak Bank tidak iperlihatkan asli dari agunan oleh Debitur? Lalu siapa yang bertanggungjawab?. <br /><br />Atas pertanyaan anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH, saksi Dwi Spurboasis tiba-tiba “bisu” alias terdiam beberapa saat, anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH pun berang<br /><br />“Hallo, saudara kenapa diam?,” tanya anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH dengan nada tinggi. Kemudian saksi barulah menjawab, “Kalau tanggungjawab, semua tanggungjawab,” jawab saksi Dwi Spurboasis<br /><br />“Termasuk saudara?,” tanya anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH kemudian. Namun saksi tiba-tiba “bisu” alis tidak menjawab. <br /><br />“Kenapa diam?,” tanya anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH kemudian, namun saksi tetap tak menjawab<br /><br />Terkait penandatanganan Akte Perjanjian Kredit di Notaris yang ditanyakan oleh anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH, saksi Dwi Spurboasis menjelaskan bahwa pihak Bank Jatim diwakili untuk menyaksikan<br /><br />“Apakah itu mewakili Bank Jatim?,” tanya anggota Majelis Hakim dan di jawab oleh saksi “bukan”.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirKJzDYxd3wq9P8dWSOTFbSIQw5gDq4lgc0ofpDYv-2OcB7RfB724fRPmmZyCFRTPVpxq1cop2156k0DQ3RKSqS3Sv5Uy3yFxTTLxaepsnmYU9xtpOiw6wxpzuAuZkeLVRFRtRiWSYg9w/s1333/IMG20211022130520.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirKJzDYxd3wq9P8dWSOTFbSIQw5gDq4lgc0ofpDYv-2OcB7RfB724fRPmmZyCFRTPVpxq1cop2156k0DQ3RKSqS3Sv5Uy3yFxTTLxaepsnmYU9xtpOiw6wxpzuAuZkeLVRFRtRiWSYg9w/w640-h288/IMG20211022130520.jpg" width="640" /></a></div>Dari keterangan saksi ini atas pertanyaan Majelis Hakim terungkap, bahwa penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dihadapan Notaris oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tidak bersama-sama dengan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur dihari yang sama. Melainkan Akta Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya setelah Surat Akta Perjanjian Kredit dikirimkan ke kantor Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.<br /><br />Dari keterangan saksi Dwi Spurboasis inilah terungkap pula, bahwa pengajuan Kredit oleh Debitur terkait adanya perubahan agunan yang semula berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi dan Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur) yang ditandatangani oleh saksi selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya<br /><br />Namun adanya perubahan agunan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diajukan order kepada Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya untuk dilakukan pengikatan, dimana kemudian diterbitkan covernote dengan Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013, saksi tidak mengetahui.<br /><br />Dari keterangan saksi Dwi Spurboasis ini, ada yang menggelitik dan juga mengundang pertanyaan, terkait Akta Perjajian Kredit yang ditandatangai oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya selaku Kreditur mewakili Bank Jatim tidak dihadapan Notaris dan tidak bersama-sama dengan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur dihari dan waktu yang sama<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Akta Perjajian Kredit sah menurut hukum sebagaiamana daitur dalam <i>Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat 8, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris</i>?<br /><br /><i>Pasal 16 ayat (1)  berbunyi: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: huruf l berbunyi: membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi  dan  ditandatangani  pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;  <br /><br />ayat (8) berbunyi:  Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l  dan  ayat  (7)  tidak  dipenuhi,  akta  yang  bersangkutan  hanya  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<br /><br />Pasal 44 ayat (1) berbunyi: Segera  setelah  Akta  dibacakan,  Akta  tersebut ditandatangani  oleh  setiap  penghadap,  saksi,  dan Notaris,  kecuali  apabila  ada  penghadap  yang  tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. <br /><br />ayat (2)  berbunyi: Alasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.</i><br /><br />Pertanyaan selanjutnya terkait adanya perubahan agunan tambahan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diajukan order kepada Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya untuk dilakukan pengikatan, dimana kemudian diterbitkan covernote dengan Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013.<br /><br />Siapa saja yang bertanggungjawab dalam hal ini? Apakah hanya Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya? Sehingga penyelia dan Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tidak dianggap bertanggungjawab?<br /><br />Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Ari P. P. Atmaja,S.H., M.H kepada beritakorupsi.co saat dihubungi melalui telepon Applikasi WhatsApp mengatakan, sudah memanggil Notaris tetapi ditolak oleh Dewan Pengawas.<br /><br />“Sudah kita panggil melalui Dewan Pengawas tetapi ditolak. Tapi kita lihat nanti dalam putusan Majelis Hakim,” kata Ari<br /><br />Aneh memang, bila Majelis Pengawas menolak surat permhonan dari penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya untuk memanggil Notaris sebagai saksi, bila dibandingkan dengan beberapa sidang perkara Korupsi yang ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menghadirkan Notaris sebagai saksi daalam persidangan.<br /><br />Salah satunya adalah dalam sidang Perkara Korupsi Gratiifikasi dan TPPU dengan Terdakwa Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Siswidodo, selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim). <br /><br />Apakah Notaris hanya dapat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak dengan perkara yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya?<br /><br />Disisi lain, bahkan ada Notaris yang menjadi Terdakwa Korupsi dan dijatuhui hukuman pidana penjara selama 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (27 Mei 2019), yaitu Notaris Natalia Christiana asal Kota Malang. Natalia Christiana terseret dalam perkara Korupsi penjualan tanah aset Pemkot Kota Malang di Jalan BS Riadi, Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur tahun <br /><br />Kemudian Notaris asal Sidoarjo yaitu Rosidah. Risoda di Vonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada tahun 2017 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penjualan Tanah Kas Desa (TKD) di Perumahan Renojoyo Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Adakah Pihak Lain Yang Terlibat Dalam Perkara Korupsi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya?

“Penandatangan Akta Perjanjian Kredit tidak dihadiri langsung dan tidak ditandatangani oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dihadapa...

»