Adakah Pihak Lain Yang Terlibat Dalam Perkara Korupsi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Penandatangan Akta Perjanjian Kredit tidak dihadiri langsung dan tidak ditandatangani oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dihadapan Notaris. Akta Perjanjian Kredit barulah ditandatangani setelah Akta Perjanjian Kredit itu dikirimkan ke Bank Jatim. Apaka Akta Perjanjian Kredit itu sah menurut hukum sesuai Pasal  16 dan Pasal 44 UU No.2/2014 Tentang Jabatan Notaris?”</span></span><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYM329GiSaJ1xIq3Mvr_-mxYmkQEfGHlqsxNpmmPAY4PCT-4cK4vFZXAefLmIG7RgeUIRCC9lscD6sY3sg7bZeIRFOrWBFci0qY6bpTMyTT6-7Eew92xDVa8rUK13C7NKdXip548UHOcw/s1333/IMG20211022130518.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYM329GiSaJ1xIq3Mvr_-mxYmkQEfGHlqsxNpmmPAY4PCT-4cK4vFZXAefLmIG7RgeUIRCC9lscD6sY3sg7bZeIRFOrWBFci0qY6bpTMyTT6-7Eew92xDVa8rUK13C7NKdXip548UHOcw/w640-h288/IMG20211022130518.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Saksi Dwi Spurboasis saat ditanya oleh anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH</span></span><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Kasus perkara Korupsi Kredit Investasi fiktif Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Jalan Basuki Rahmat No. 98-104 Surabaya pada tahun 2013 yang merugikan keuangan negara cq. Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sebesar Rp707.413.287,52 disebutkan terjadi penyimpangan karena; 1. Proses kredit dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional ; 2. Agunan tambahan pada saat proses pengajuan kredit  bukanlah milik debitur, dan terdapat perubahan agunan tambahan pada saat proses persetujuan kredit yang tidak disertai dengan perhitungan taksasi agunan, On The Spot (OTS) dan persetujuan pimpinan ; 3. Menggunakan dokumen fiktif ataupun dokumen palsu ; 4. Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (Side Streaming).<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQZxL-dwD0-YZj4rcnP1Xt_hEU25DcLiVMP7PbiDCml9zb0K9IQwnaaFWAatvZ_uab-aXVMm2AxQx8qtTZRT9HG75kOjOKiHvlEZbck13AxLKmgH60plXBz06Q8WJdAcD_fOuRuG8aCPk/s1366/IMG20211022130721.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQZxL-dwD0-YZj4rcnP1Xt_hEU25DcLiVMP7PbiDCml9zb0K9IQwnaaFWAatvZ_uab-aXVMm2AxQx8qtTZRT9HG75kOjOKiHvlEZbck13AxLKmgH60plXBz06Q8WJdAcD_fOuRuG8aCPk/w640-h288/IMG20211022130721.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya adalah, Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Tim JPU Kejari Surabaya hanya menyeret Dua Terdakwa, yaitu Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur, dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya (perkara terpisah) pada Selasa, 31 Agustus 2021 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya <br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah hanya Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang bertanggung jawab dalam kasus perkara ini?<br /><br />Atau adakah pihak lain yang terlibat baik pihak swasta maupun dari pihak Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sendiri?<br /><br />Sementara fakta yang terungkap dalam persidangan (Jumat, 22 Oktober 2021) adalah, bawa penandatangan Akta Perjanjian Kredit di hadapan Notaris tidak dihadiri langsung dan ditandatangaani oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya. Akta Perjanjian Kredit barulah ditandatangani setelah Akta Perjanjian Kredit itu dikirimkan ke Bank Jatim. </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><br />Baca juga: </span></span><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Diduga Korupsi Kredit Investasi Sebesar Rp707 Juta, Debitur Dan TKIK Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili - </span></a><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html</a><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"></span><a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/diduga-korupsi-kredit-investasi-sebesar.html" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;"></span></a> </div><div style="text-align: justify;">Selain itu terungkap juga, terkait adanya perubahan agunan/jaminan tambahan berupa Tanah dan bangunan yang terletak Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan yang dibuat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diajukan order  kepada Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya untuk dilakukan pengikatan, yang kemudian diterbitkan covernote dengan Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013<br /><br />Yang sebelumnya, agunan/jaminan tambahan adalah berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi dan Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur)<br /> <br />Hal ini terungkap dari keterangan saksi Dwi Spurboasis selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya pada pada tahun 2013, yang dihadirkan JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dan Raden Harwidi, SH., MH.Li dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya ke hadapan Majelis Hakim dimuka persidangan (Jumat, 22 Oktober 2021) sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kredit Investasi pada tahun 2013 silam yang merugikan keuangan negara sebesar Rp707 Juta dengan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTYn3x0jzwEBKFV3lCzV5A-R2NT8UMmEQFs9OyCMEoLcNQ5ZCsqeZOJyjnt2C0kp13uasJl1yK80UgiZr2vT7KvoZURIX6HShlMnWEenRfBh3NhXMvbdRBqMRhah8Z7fFIyXDwaN29Daw/s1334/IMG20211022130307.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTYn3x0jzwEBKFV3lCzV5A-R2NT8UMmEQFs9OyCMEoLcNQ5ZCsqeZOJyjnt2C0kp13uasJl1yK80UgiZr2vT7KvoZURIX6HShlMnWEenRfBh3NhXMvbdRBqMRhah8Z7fFIyXDwaN29Daw/w640-h288/IMG20211022130307.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Jumat, 22 Oktober 2021) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kredit Investasi pada tahun 2013 yang merugikan keuagan negara Sebesar Rp707 Juta dengan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur dan Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yang diketuai Majelis Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, S.H., M.H dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H serta Panitra Pengganti (PP) Fitri Indriyati, S.H., M.H dan Suparman, S.H yang dihadiri Tim Penasehat Hukum (PH) Terdakwa, yaitu Sultan Akbar P. S.H., M.H., C.L.A dan Arif Wahyu Dwinata, S.H., M.H., Kes., C.L.A serta Lalu Abdi Mansyah, S.H dari Kantor S.A.Paalevi and Partners Law Firm. Sementara Kedua Terdakwa mengkuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Atas pertanyaan anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH, saksi Dwi Spurboasis menjelaskan, bahwa pihak Bank Jatim tidak berwenang memeriksa dokumen asli berupa agunan yang diajukan oleh Debitur<br /><br />“Yang diperiksa hanya foto copy. Asli hanya saat ke Notaris untuk di cek ke BPN. Pihak Bank tidak diwajibakan untuk melihat sebelum ada Akta Kredit,” jawab saksi Dwi Spurboasis<br /><br />Mendengar keterangan saksi Dwi Spurboasis, anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH menanyakan lebih lanjut, apakah pihak Bank tidak iperlihatkan asli dari agunan oleh Debitur? Lalu siapa yang bertanggungjawab?. <br /><br />Atas pertanyaan anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH, saksi Dwi Spurboasis tiba-tiba “bisu” alias terdiam beberapa saat, anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH pun berang<br /><br />“Hallo, saudara kenapa diam?,” tanya anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH dengan nada tinggi. Kemudian saksi barulah menjawab, “Kalau tanggungjawab, semua tanggungjawab,” jawab saksi Dwi Spurboasis<br /><br />“Termasuk saudara?,” tanya anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH kemudian. Namun saksi tiba-tiba “bisu” alis tidak menjawab. <br /><br />“Kenapa diam?,” tanya anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH kemudian, namun saksi tetap tak menjawab<br /><br />Terkait penandatanganan Akte Perjanjian Kredit di Notaris yang ditanyakan oleh anggota Majelis Hakim Poster Sitorus, SH., MH, saksi Dwi Spurboasis menjelaskan bahwa pihak Bank Jatim diwakili untuk menyaksikan<br /><br />“Apakah itu mewakili Bank Jatim?,” tanya anggota Majelis Hakim dan di jawab oleh saksi “bukan”.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirKJzDYxd3wq9P8dWSOTFbSIQw5gDq4lgc0ofpDYv-2OcB7RfB724fRPmmZyCFRTPVpxq1cop2156k0DQ3RKSqS3Sv5Uy3yFxTTLxaepsnmYU9xtpOiw6wxpzuAuZkeLVRFRtRiWSYg9w/s1333/IMG20211022130520.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1333" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirKJzDYxd3wq9P8dWSOTFbSIQw5gDq4lgc0ofpDYv-2OcB7RfB724fRPmmZyCFRTPVpxq1cop2156k0DQ3RKSqS3Sv5Uy3yFxTTLxaepsnmYU9xtpOiw6wxpzuAuZkeLVRFRtRiWSYg9w/w640-h288/IMG20211022130520.jpg" width="640" /></a></div>Dari keterangan saksi ini atas pertanyaan Majelis Hakim terungkap, bahwa penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dihadapan Notaris oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tidak bersama-sama dengan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur dihari yang sama. Melainkan Akta Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya setelah Surat Akta Perjanjian Kredit dikirimkan ke kantor Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.<br /><br />Dari keterangan saksi Dwi Spurboasis inilah terungkap pula, bahwa pengajuan Kredit oleh Debitur terkait adanya perubahan agunan yang semula berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Jepara No. 15A Surabaya dengan bukti kepemilikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No.188.45/0689B/ 436.6.18/2011 a.n. Suhardi dan Tanah dan Bangunan di Jalan Candi Lempung 47E/21 Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 3724 a.n. Yap Wi Lian (Ibu kandung Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur) yang ditandatangani oleh saksi selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya<br /><br />Namun adanya perubahan agunan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diajukan order kepada Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya untuk dilakukan pengikatan, dimana kemudian diterbitkan covernote dengan Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013, saksi tidak mengetahui.<br /><br />Dari keterangan saksi Dwi Spurboasis ini, ada yang menggelitik dan juga mengundang pertanyaan, terkait Akta Perjajian Kredit yang ditandatangai oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya selaku Kreditur mewakili Bank Jatim tidak dihadapan Notaris dan tidak bersama-sama dengan Terdakwa Leonardo Saputra Wiradharma selaku Debitur dihari dan waktu yang sama<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Akta Perjajian Kredit sah menurut hukum sebagaiamana daitur dalam <i>Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat 8, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris</i>?<br /><br /><i>Pasal 16 ayat (1)  berbunyi: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: huruf l berbunyi: membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi  dan  ditandatangani  pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;  <br /><br />ayat (8) berbunyi:  Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l  dan  ayat  (7)  tidak  dipenuhi,  akta  yang  bersangkutan  hanya  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<br /><br />Pasal 44 ayat (1) berbunyi: Segera  setelah  Akta  dibacakan,  Akta  tersebut ditandatangani  oleh  setiap  penghadap,  saksi,  dan Notaris,  kecuali  apabila  ada  penghadap  yang  tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. <br /><br />ayat (2)  berbunyi: Alasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.</i><br /><br />Pertanyaan selanjutnya terkait adanya perubahan agunan tambahan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 051/583.1/Oprs.Krd/CU/2013 tanggal 24 Juni 2013 diajukan order kepada Yatiningsih SH. MH. Notaris di Surabaya untuk dilakukan pengikatan, dimana kemudian diterbitkan covernote dengan Nomor : 15/Cover Note/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013.<br /><br />Siapa saja yang bertanggungjawab dalam hal ini? Apakah hanya Terdakwa Ardhito Bhirawa Desatria selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (TKIK) Analis Kredit Bank Jatim Cabang Utama Surabaya? Sehingga penyelia dan Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tidak dianggap bertanggungjawab?<br /><br />Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Ari P. P. Atmaja,S.H., M.H kepada beritakorupsi.co saat dihubungi melalui telepon Applikasi WhatsApp mengatakan, sudah memanggil Notaris tetapi ditolak oleh Dewan Pengawas.<br /><br />“Sudah kita panggil melalui Dewan Pengawas tetapi ditolak. Tapi kita lihat nanti dalam putusan Majelis Hakim,” kata Ari<br /><br />Aneh memang, bila Majelis Pengawas menolak surat permhonan dari penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya untuk memanggil Notaris sebagai saksi, bila dibandingkan dengan beberapa sidang perkara Korupsi yang ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menghadirkan Notaris sebagai saksi daalam persidangan.<br /><br />Salah satunya adalah dalam sidang Perkara Korupsi Gratiifikasi dan TPPU dengan Terdakwa Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016, kemudian pada tahun 2016 – 2018 menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Siswidodo, selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN)  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang juga mantan Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jawa Timur (Jatim). <br /><br />Apakah Notaris hanya dapat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak dengan perkara yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya?<br /><br />Disisi lain, bahkan ada Notaris yang menjadi Terdakwa Korupsi dan dijatuhui hukuman pidana penjara selama 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (27 Mei 2019), yaitu Notaris Natalia Christiana asal Kota Malang. Natalia Christiana terseret dalam perkara Korupsi penjualan tanah aset Pemkot Kota Malang di Jalan BS Riadi, Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur tahun <br /><br />Kemudian Notaris asal Sidoarjo yaitu Rosidah. Risoda di Vonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada tahun 2017 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penjualan Tanah Kas Desa (TKD) di Perumahan Renojoyo Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Adakah Pihak Lain Yang Terlibat Dalam Perkara Korupsi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya?

“Penandatangan Akta Perjanjian Kredit tidak dihadiri langsung dan tidak ditandatangani oleh Kepala Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dihadapa...

»

PH Terdakwa Korupsi Bank Jatim, Dio Randy Mendesak JPU Untuk “Menyeret” Pihak-Pihak Yang Terlibat

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCaPoOSbSfGAAxUd5AT33B3AZDHygHikJrB3ObgaXhvq7v8P5ROYNqwMxqLhrap7PYElcZ7BIBgKFoSPW2iQYir0tl2d-Gpunoc0bXM_3YySH4iMm-UeOLyM-iq7OPmWE-yR2eD6ylqco/s1067/IMG_20211012_113228.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCaPoOSbSfGAAxUd5AT33B3AZDHygHikJrB3ObgaXhvq7v8P5ROYNqwMxqLhrap7PYElcZ7BIBgKFoSPW2iQYir0tl2d-Gpunoc0bXM_3YySH4iMm-UeOLyM-iq7OPmWE-yR2eD6ylqco/w640-h360/IMG_20211012_113228.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang, mendesak Jaksa Penunt Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang untuk “menyeret” pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp179.372.617.545,50<br /><br />Hal ini dikatakan Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dalam Pledoi atau Pembelaannya atas tuntutan JPU terhadap Terdakwa dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 19 Oktober 2021<br /><br />Dalam perkara ini, Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dituntut pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500 juta subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp4.508.536.472,17 dengan subsidair pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun. Sehingga total tuntutan pidana penjara dari JPU terhadap Terdakwa adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan 6<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Kapala Cabang dan Penyelia Bank Jatim Dituntut ‘20.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp179 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/kapala-cabang-dan-penyelia-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/kapala-cabang-dan-penyelia-bank-jatim.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_tgI6LUIY8mjmO0bVJ9p8_YkwMj0AMF368jG23n4wUeLobTG9MenzB_JE6P0M1xyPBobqcHBhJBCgyFuza4zUw3nZcPoDJwOWPokzthZYNVd99rjaplbwktFSPwSYz86C55JN8fo87ps/s1334/IMG20211012111512+-+Keterangan+Foto+dalam+layar%252C+dari+kiri+Terdakwa+Edhowin+Farisca+Riawan%252C+ST+-+Terdakwa+Andi+Pramono+-+Terdakwa+Dwi+Budianto+dan+Terdakwa+Mohammad+Ridho+Yunianto%252C+SE.%252C+MM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_tgI6LUIY8mjmO0bVJ9p8_YkwMj0AMF368jG23n4wUeLobTG9MenzB_JE6P0M1xyPBobqcHBhJBCgyFuza4zUw3nZcPoDJwOWPokzthZYNVd99rjaplbwktFSPwSYz86C55JN8fo87ps/w640-h288/IMG20211012111512+-+Keterangan+Foto+dalam+layar%252C+dari+kiri+Terdakwa+Edhowin+Farisca+Riawan%252C+ST+-+Terdakwa+Andi+Pramono+-+Terdakwa+Dwi+Budianto+dan+Terdakwa+Mohammad+Ridho+Yunianto%252C+SE.%252C+MM.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan yang berlangsung, Selasa, 19 Oktober 2021 adalah agenda penyaampaikan/pembacaan Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kabupaten Malang terhadap Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang yang diketuai Majelis Hakim Safri, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yuliana, SH., MH yang dihadiri Tim JPU Kejari Kabupaten Malang dan Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM secara Virtual (Zomm) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />“Demi Tegaknya Keadilan, Kami Selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa sesuai Fakta persidangan, berharap agar Jaksa Penuntut Umum segera memproses hukum semua yang terlibat dalam perkara ini (mulai dari Analis Kredit dan Debitur Inti lainnya) yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai Tersangka,” kata Dio Rendy dalam Pledoinya<br /><br />Tidak hanya mendesak JPU untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat, anak mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (LBH YLKI) Alm. Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH ini juga menyampaikan kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyita 3 aset milik Terdakwa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7223, SHM No. 1325 dan SHM No. 726 yang dialihkan Terdakwa kepada Keluarga Made Raji Mahendra, SE<br /><br />“Bahwa Terdakwa dalam Agenda Keterangan Terdakwa menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sesuai bukti Surat Kesepakatan dengan saksi Made Raji Mahendra, SE, yang sebelumnya Terdakwa telah disampaikan kepada Pihak Bank Jatim bahwa ada 3 (tiga) aset lagi milik Terdakwa yang terdiri dari SHM No. 7223 Lokasi di jJatimulyo, Lowokwaru, Malang, SHM No. 1325 Lokasi di Lowokwaru, Malang, SHM No. 726 Lokasi di Lowokwaru, Malang semuanya milik dari Terdakwa yang sekarang telah dialihkan kepada Keluarga Made Raji Mahendra, SE agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atas 3 (tiga) aset lain milik Terdakwa yang berupa Guest House di Giri Palma, Malang untuk disita dan dapat sebagai pengganti Kerugian Negara dari yang bebankan kepada diri Terdakwa,” ucap Dio<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: </span><span style="color: #2b00fe;">Debitur Andi Pramono Dituntut ’25.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp37 M</span> - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrW67GSmXwdfYYpLtLp3SFTC6Rah4tf1bO4LHRmm0xEIthzy_eJVBTdoOhMdRS8vGvWV_4pvjCQ0lg4RgLtpBkmmKiE3Cr80yV09QevLHf0MZYltOXTIf4OsLTlG4TU0noApig6qwdMHs/s640/IMG20210810103437+Saksi+Analisis.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrW67GSmXwdfYYpLtLp3SFTC6Rah4tf1bO4LHRmm0xEIthzy_eJVBTdoOhMdRS8vGvWV_4pvjCQ0lg4RgLtpBkmmKiE3Cr80yV09QevLHf0MZYltOXTIf4OsLTlG4TU0noApig6qwdMHs/w640-h288/IMG20210810103437+Saksi+Analisis.jpg" width="640" /></a></div>Apa yang disampaikan Dio Rendy dan Widya Ruchiatna Herian dalam Pledoinya bukan tidak beralasan. Sebab ke – 3 aset milik Terdakwa yang dialihkan kepada Keluarga Made Raji Mahendra, SE tidak disita oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai barang bukti yang dapat dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara<br /><br />Sebab total pinjaman Terdakwa dalam Kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang adalah sejumlah Rp9.697.730.472,17. Kemudian Terdakwa menyerahkan 10 aset berupa barang yang tidak bergerak dan 1 unit mobil Fortuner ke pihak Kejaksaan yang semuanya bernilai Rp5.171.194.000. Itulah sebabnya JPU menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.508.536.472,17 (Rp9.697.730.472,17 - Rp5.171.194.000 = Rp4.508.536.472,17<br /><br />Dari apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa ini adalah, apakah Majelis Hakim akan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat dan  memproses hukum sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi serta memerintahkan Jaksa untuk menyita aset Terdakwa yang dapat diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara atau Majelis Hakim akan  mengabaikannya dengan pertimbangan hukum ???.<br /><br />“Masih ada tiga aset milik Terdakwa yang dapat djadikan seagai pengganti kerugian keuangan negara tetapi tidak disita. Kalau itu disita, maka uang pengganti yang dituntut JPU terhadap Terdakwa bukan lagi sebesar Rp4.508.536.472,17 melainkan sebesar 1 miliar rupiah lebih,” kata Dio<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Dua Saksi Kasus Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp179 M Akui Terima Uang Ratusan Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-saksi-kasus-korupsi-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-saksi-kasus-korupsi-bank-jatim.html</a></span><br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam Pledoinya, Dio juga menyampaikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTJMNVbI9-4c6imtpIb8Q92jfy1Z_tEMo0WNZTc0D5GaOhhi-z2a7X-ljtY8hOcLNtIrXsSeN8XvUORzuH2lmfQ6XQwmxlsw5rgEFPOwbtvvlzejpoNowsXvMj14sewmzxo6g4AcUPxes/s640/IMG20210803135545.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTJMNVbI9-4c6imtpIb8Q92jfy1Z_tEMo0WNZTc0D5GaOhhi-z2a7X-ljtY8hOcLNtIrXsSeN8XvUORzuH2lmfQ6XQwmxlsw5rgEFPOwbtvvlzejpoNowsXvMj14sewmzxo6g4AcUPxes/w640-h288/IMG20210803135545.jpg" width="640" /></a></div>Korupsi dalam tuntutan JPU terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa dalam kasus kredit sudah mengembalikan kerugian negara sebayak 50 kali<br /><br />“Bahwa berdasarkan Perma No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dan mengingat Terdakwa Telah mengembalikan kerugian negara sekitar 50x, maka kategori pemidanaan dalam perkara ini adalah kategori sedang,” ujar Dio <br /><br />Seusai persidangan. Kepada beritakorupsi.co, Dio Rendy menjelaskan, andai saja ke 3 aset milik Terdakwa disita dan dijadikan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti, maka yang dibebankan kepada Terdakwa bukan lagi 4 miliaran tetapi 1 miliaran rupiah<br /><br />“Jumlah kredit Terdakwa sebesar Rp9.697.730.472,17 dikurangi Rp5.171.194.000 dari nilai aset milik Terdakwa yang sudah diserahkan Terdakwa ke Jaksa. Makanya uang pengganti yang dibebankan Jaksa kepada Terdakwa sebesar ini,” kata Dio sambil menunjukan angka Rp4.508.536.472,17 dalam dokumen Pledoinya. <br /><br />“Padahal kan ada 3 aset lagi milik Terdakwa senilai kurang lebih 3 miliaran. Ke 3 aset itu sudah disita tetapi tidak dijadikan untuk mengurangi kerugian negara. Kalau nilai ke 3 aset itu dijadikan sebagai pengurangan uang pengganti, maka beban uang pengganti terhadap Terdakwa adalah sekitar 1 miliaran rupiah bukan 4,5 miliar sekian. Dan ini sesuai dengan keterangan Ahli dalam persidangan yang mengatakan dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk mengurangi kerugian negara,” tegasnya<br /><br />Dio menambahkaan. Dalam Pledoinya juga menyinggung pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini agar semuaanya diseret sebagaai Tersangka demi tegaknya keadilan. Pihak-pihak yang terlibat yang dimaksud adalah Debitur inti dan Analisis<br /><br />“Kita juga menyampaikan dalam Pledoi tadi terkait pihak-pihak yang terlibat tetapi kami tidak menyebut siapa atau nama seseorang. Kalau mau dikatakan penegakan hukum, semua yang terlibat haarus diproses hukum tanpa tebaang pilih,” kata Dio. (Jnt) <br /></div>

News Opini Perdata Tipikor PH Terdakwa Korupsi Bank Jatim, Dio Randy Mendesak JPU Untuk “Menyeret” Pihak-Pihak Yang Terlibat

BERITA KORUPSI .CO – Dio Randy dan Widya Ruchiatna Herian, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Kepala Bank Jat...

»

Debitur Dwi Budianto Dituntut ’27.3’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp48.9 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#”Misteri” dalam kasus perkara Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang sebesar Rp179 M belum terungkap tuntas oleh penyidik Kejati Jatim, sementara Empat Terdakwa Tinggal menunggu Vonis. Ada apa?# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghtjEbOVQv6p23u14tI89v6_Ru3NQk7TNaRFy7UtV-A6lPkg8GiRN2gKaZOrO6aa05aWQ-GhZsIGblfV1NpGyzvEMKfkw6ko7Zd_F39hcVFk_xjNVKUaqVvkaudH6mqhssgb_sjzVMAqk/s1334/IMG20211012111512+-+Keterangan+Foto+dalam+layar%252C+dari+kiri+Terdakwa+Edhowin+Farisca+Riawan%252C+ST+-+Terdakwa+Andi+Pramono+-+Terdakwa+Dwi+Budianto+dan+Terdakwa+Mohammad+Ridho+Yunianto%252C+SE.%252C+MM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghtjEbOVQv6p23u14tI89v6_Ru3NQk7TNaRFy7UtV-A6lPkg8GiRN2gKaZOrO6aa05aWQ-GhZsIGblfV1NpGyzvEMKfkw6ko7Zd_F39hcVFk_xjNVKUaqVvkaudH6mqhssgb_sjzVMAqk/w640-h288/IMG20211012111512+-+Keterangan+Foto+dalam+layar%252C+dari+kiri+Terdakwa+Edhowin+Farisca+Riawan%252C+ST+-+Terdakwa+Andi+Pramono+-+Terdakwa+Dwi+Budianto+dan+Terdakwa+Mohammad+Ridho+Yunianto%252C+SE.%252C+MM.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Setelah tertunda sepekan, akhirnya, hari ini, Selasa, 19 Oktober 2021, Tim JPU Teguh Ananto, SH.MH dkk dari Kejari Kabupaten Malang barulah membacakan tuntutannya terhadap Terdakwa Dwi Budianto selaku Debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang dengan pidana penjara selama 18 tahun denda sebesar Rp750 juta subsidair 3 bulan kurungan dan hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp48.929.844.033,03 subsidair pidana penjara selama 9 tahun karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp49.929.844.033,03 sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : SR-245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021. Sehingga total tuntutan pidana penjara dari JPU terhadap Terdakwa Dwi Budianto adalah selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dan dan 3 (tiga) bulan<br /><br /><a href="Baca juga: Debitur Andi Pramono Dituntut ’25.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp37 M"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> </a><span style="color: red;"><span style="color: #2b00fe;">Debitur Andi Pramono Dituntut ’25.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp37 M</span> - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/debitur-andi-pramono-dituntut-256-thn.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pada sidang pekan lalu (Selasa, 12 Oktober 2021), Tiga Terdakwa lain dalam perkara ini telah menjalani persidangan dengan agenda tuntutan dari Tim JPU Kejari Kabupaten Malang, yaitu Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang dan Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit <br /><br />Kedua Terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan denda masing-masing sebesar Rp500 juta subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) untuk Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM sejumlah Rp4.508.536.472,17 dan UP untuk Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST sejumlah Rp3.583.104.847,60 dengan subsidair pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun. Sehingga total tuntutan pidana terhadap Kedua Terdakwa ini adalah selama 20 (dua puluh) tahun dan dan 6 (enam) bulan<br /><br />Kemudian Terdakwa Andi Pramono,     selaku Debitur Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang dituntut pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun denda sebesar Rp750 juta Subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan) dan membayar uang pengganti (UP) sebanyak Rp37.093.529.464,56 dengan Subsidair pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan. Sehingga total tuntutan pidana penjara dari JPU terhadap Terdakwa Andi Pramno adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dan 6 (enam) bulan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiesZMi_4vY0jAeevONd88oUCZa3BboyHg_5l2lQmcVRrySoSxP0AnjNnAtaPgwUfnILmJEF0poW5ZbJVz6PBD58MzBumYqM0IouLqHJQpro05ZdK_fT_LcAu8kMf4JPDWPwdnPul9vr2M/s640/Edowin.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiesZMi_4vY0jAeevONd88oUCZa3BboyHg_5l2lQmcVRrySoSxP0AnjNnAtaPgwUfnILmJEF0poW5ZbJVz6PBD58MzBumYqM0IouLqHJQpro05ZdK_fT_LcAu8kMf4JPDWPwdnPul9vr2M/w640-h288/Edowin.jpg" width="640" /></a></div>Sidang perkara inipun tak lama lagi akan berakhir dan tinggal menunggu putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diperkirakan pada awal bulan November 2021<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span><span style="color: red;"> <span style="color: #2b00fe;">Kapala Cabang dan Penyelia Bank Jatim Dituntut ‘20.6’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp179 M</span></span><span style="color: #2b00fe;">  - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/10/kapala-cabang-dan-penyelia-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/10/kapala-cabang-dan-penyelia-bank-jatim.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Anehnya, “misteri” dalam kasus perkara Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang sebesar Rp179 M belum terungkap tuntas oleh penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) terkait pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan<br /><br />Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini adalah Debitur, diantaranya Debitur Hadi Pradjoko, Debitur Imansyah Sofyan Hadi dan Debitur Made Raji Mahendra yang kabarnya adalah salah satu pemilik usaha mebel terbesar di Kota Malang, dan berdasarkan informasi yang diterima beritakorupsi.co, bahwa Debitur Made Raji Mahendra “sedang mencari selamat ke Jakarta”. Sendangkan Debitur I Gede Mastra, sudah menghadap sang Kalik alias Almarhum<br /><br />Selain Debitur, Analisis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen juga diduga terlibat, yakni Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra. <br /><br />Mengapa Debitur (Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi dan Made Raji Mahendra) ini diduga Terlibat?. Karena keterangan Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM selaku Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang dan Edhowin Farisca Riawan, ST selaku Penyelia Operasional Kredit termasuk Analisis dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim mengakui bahwa pengajuan/pemberian Kredit sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 tidak sesuai prosedur<br /><br />Artinya, pengakuan Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dan Edhowin Farisca Riawan, ST maupun Analisis sama dengan dakwaan Jaksa Penunut Umum yang menjelaskan, meskipun mengetahui permohonan kredit yang diajukan oleh Debitur inti menggunakan nama-nama pinjaman yang tidak memenuhi syarat baik syarat administratif maupun agunan yang tidak memadai, <br /><br />Namun (Terdakwa) M. Ridho Yunianto, SE., MM baik secara langsung maupun melalui (Terdakwa) Edhowin Farisca Riawan, ST tetap memerintahkan Analis kredit  (Account Officer) saksi Reza Pahlevi, saksi Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra untuk tetap memprosesnya tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan kredit yang berlaku dan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh Debitur tersebut telah layak dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi pelanggaran aturan-aturan operasional Bank Jatim terkait dengan pemberian kredit</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span><span style="color: red;"> <span style="color: #2b00fe;">Dua Saksi Kasus Korupsi Bank Jatim Sebesar Rp179 M Akui Terima Uang Ratusan Juta -</span> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-saksi-kasus-korupsi-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/dua-saksi-kasus-korupsi-bank-jatim.html</a></span><br /><span style="color: red;"></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLV4pkG6be9H2WWLfMXLEqs150SumVfhaaP5KL9tUJ59Wl-jxULodn0_KRFXHxkcluNgZAOt929jaE_q4kT0GiCqAPOnd_5HmThYYO0gi8uE8tFWgkA0dfHCtV0KLM8xjkK5ICg2wdYvc/s640/IMG20210810103437+Saksi+Analisis.jpg"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLV4pkG6be9H2WWLfMXLEqs150SumVfhaaP5KL9tUJ59Wl-jxULodn0_KRFXHxkcluNgZAOt929jaE_q4kT0GiCqAPOnd_5HmThYYO0gi8uE8tFWgkA0dfHCtV0KLM8xjkK5ICg2wdYvc/w640-h288/IMG20210810103437+Saksi+Analisis.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Analisis</span></span><br /></div></div><div style="text-align: justify;">Kasus perkara Kredit fiktif sistem Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 melibatkan 10 Group Debitur Inti yang masing-masing Debitur Inti membawahi beberapa Debitur yang nama-namanya dipinjam dan tidak sesuai prosedur, diantaranya tidak dilakukannya On The Spot / Survey, Debitur tidak melengkapi bukti transaksi usaha, Analisa kredit investasi juga tidak jelas tujuan penggunaan dan tidak terdapat analisa investasi serta RAB (rencana anggaran biaya)<br /><br />Pengajuan dan pemberian/persetujuan Kredit kepada Dibitur yang tidak sesuai prosedur, diakui oleh Terdakwa Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang dalam persidangan. Alasannya adalah untuk memenuhi target sebesar Rp60 miliar penyaluran kredit kepada nasabah Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang.<br /><br />Ke- 10 Group Debitur Inti tersebut termasuk Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM dan Terdakwa Edhowin Farisca Riawan, ST, Terdakwa Andi Pramono, Terdakwa Dwi Budianto serta Chandra Febrianto, Abdul Najib, Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi, Made Raji Mahendra dan I Gede Mastra (sudah almarhum)<br /><br />JPU pun menjelaskan, bahwa aliran kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2018 – 2019 sebesar kurang lebih Rp200 miliar adalah ke Chandra Febrianto sebesar Rp19.626.159.200,94,; Hadi Pradjoko sebesar Rp5.760.759.844,52,; Imansyah Sofyan Hadi sebesar Rp4.383.333.333,38,; Made Raji Mahendra sebesar Rp30.383.266.151,33,; Abdul Najib sebesar Rp11.196.639.693,19 dan Dwi Budianto,; sebesar Rp41.985.651.364,02 serta Andi Pramono, sebesar Rp33.199.116.119,68,; M. Ridho Yunianto, SE., MM sebesar Rp9 miliar lebih dan Edhowin Farisca Riawan, ST sebesar Rp3 miliar lebih<br /><br />Dari 10 Group Debitur Inti ini, 4 Debitur (Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM, Edhowin Farisca Riawan, ST, Andi Pramono dan Dwi Budianto) berstatus Terdakwa dan sudaah dituntut pidana penjara selama puluhan tahun.<br /><br />Sedangkan 2 Debitur lain yaitu AN dan CF yang diduga bernama ‘Abdul Nazib dan Chandra Febrianto’ sudah berstatus Tersangka dan sudah tahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur beberapa minggu lalu.<br /><br />Anehnya lagi adalah, penahanan Tersangka AN dan CF yang diduga bernama ‘Abdul Nazib dan Chandra Febrianto’ oleh penyidik Kejati Jatim beberapa hari setelah Keduanya memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim. Sementara Debitur lainnya hingga saat ini masih aman-aman saja. Ada apa?<br /><br />Pertanyaannya adalah, bagaimana ‘nasib’ Debitur Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi serta Made Raji Mahendra serta Tiga Analisis atau Account Officer (AO) Kredit Bank Jatim Cabang Kepanjen yakni Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra di tangan penyidik Kejati Jatim? Benarkan issu yang beredar bahwa tidak ada lagi yang terseret sebagai Tersangka dalam perkara ini?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSkxNwxX9FVcgyyYPt9_bTQkT2EW8WcvuuD3uXyPaQGKXYFZbRb_So99TleWhqpt9_HRcXXSLViIx3JQ0HtQqVHemyefftsIvwc5OJeY3Xh6WYggAxWsv1SQkUXH7TuQsVWaPAT8vOy9Y/s640/Bank+Jatim..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="456" data-original-width="640" height="456" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSkxNwxX9FVcgyyYPt9_bTQkT2EW8WcvuuD3uXyPaQGKXYFZbRb_So99TleWhqpt9_HRcXXSLViIx3JQ0HtQqVHemyefftsIvwc5OJeY3Xh6WYggAxWsv1SQkUXH7TuQsVWaPAT8vOy9Y/w640-h456/Bank+Jatim..jpg" width="640" /></a></div>Terkait hal ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur DR. M. Difir, SH., MH enggan memberikan keterangan saat dihubungi beritakorupsi.co. Ada apa???<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Selasa, 12 Oktober 2021 adalah agenda pembacaan Tuntutan dari Tim JPU Terhadap Terdakwa Dwi Budianto yang di Ketuai Majelis Hakim Safri, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota, yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum (PH) Terdakwa, Setyo Eko Cahyono, SH. Sementara Terdakwa Dwi Budianto menghadiri persidangan secara Virtual (Zomm) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)    <br /><br />Dalam persidangan JPU mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Dwi Budainto terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)  Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Dwi Budianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Dwi Buadianto dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan<br /><br />3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Dwi Budianto berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp48.929.844.033,03 dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun,” ucap JPU<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim Safri, SH., MH memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoi pada persidangan berikutnya yang akan digelar pekan depan.<br /><br />“Tuntutan Jaksa tidak masuk akal,” ucap Setyo Eko Cahyono, SH singkat dengan nada kecewa. Namun saat ditanya lebih lanjut, Penasehat Hukum Terdakwa ini hanya mengatakan, “Nanti aja akan kita sampaikan dalam Pledoi kita”. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Debitur Dwi Budianto Dituntut ’27.3’ Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp48.9 M

#”Misteri” dalam kasus perkara Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang sebesar Rp179 M belum terungkap tuntas oleh...

»

Terpidana Eddy Rumpoko, Mantan Wali Kota Batu Akan Segera di Adili Lagi

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFzeH9RNf_EIzn7TO-fd20FKTLdsGSNI_A76Ylg9bmm3OjxR-n8ujV1C7xaEDDjM0-UWWaYkQO-8KOwOIE7Kyn2hIOWgpYfo1KK50MtByTPbCwNKmpNQI1Yx2J8VnsTUuuxkjk_-vARVo/s1089/Akmad+Nur+dan+Herry.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="603" data-original-width="1089" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFzeH9RNf_EIzn7TO-fd20FKTLdsGSNI_A76Ylg9bmm3OjxR-n8ujV1C7xaEDDjM0-UWWaYkQO-8KOwOIE7Kyn2hIOWgpYfo1KK50MtByTPbCwNKmpNQI1Yx2J8VnsTUuuxkjk_-vARVo/w640-h354/Akmad+Nur+dan+Herry.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Barangkali kalimat inilah yang tepat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani perkara dugaan Korupsi Gratifikasi  dengan Tersangka Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu yang juga terpidana 5 tahun penjara dalam perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tanggal 16 Septemberi 2017 lalu<br /><br />Terpidana Eddy Rompoko, di Vonis pidana penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 27 April 2018. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yaitu dengan pidana penjara selama 8 tahun. Namun kemudian, Eddy Rompoko di Vonis pidana penjara selama 5 tahun oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dan dikuatkan dengan putusan PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan oleh Terpidana Eddy Rompoko ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 yang hasilnya kandas alias ditolak<br /><br />Sidang perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dengan Tersangka/Terdakwa Eddy Rompoko selaku Wali Kota Batu, tak lama lagi akan segera disidangkan setelah Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arief Usman dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Senin, 18 Oktober 2021<br /><br />“Ya pelimpahan, Eddy Rumpoko,” kata mantan Jaksa Kejakasaan Negeri Suarabaya Arief Usman kepada beritakorupsi.co, Senin, 18 Oktober 2021<br /><br />Hal ini juga disampaikan oleh Staf Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya Herry, SH., MH maupun Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co diruang kerjanya Senin, 18 Oktober 2021<br /><br />“Ya, ini ada pelimpahan perkara baru dari KPK,” ucap Herry, SH., MH    <br /><br />Terpisah. Panmud Pengdilan Tipikor pada PN Surabaya Akhmad Nur, SH., MH  mengatakan, untuk jadwal sidang menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan<br /><br />“Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menyidangkan masih menunggu penetapan dari Ketau Pengadilan,” kata Akhmad Nur saat ditemui diruang kerjanya<br /><br />Dalam perkara ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batu, Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto dan Ronny Sendjojo selaku Staf Ahli Pengembangan Jatim (Jawa Timur) Park 2 dan Jatim Park 3 sebagai saksi <br /><br />Selain keduanya (Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto dan Ronny Sendjojo), penyidik Lembaga Antrasuah ini juga memeriksa sejumlah saksi lainnya, diantaranya Nofan Eko Prasetyo (Direktur PT Gunadharma Anugrah Jaya), Pratama Gempur (Direktur Operasional Pupuk Bawa Cafe And Dini), Roy Pudyo Hermawan (Notaris dan PPAT), Michael Tedjakusuma (swasta) dan Steven (Wiraswsta).<br /><br />Pemeriksaan ke- 7 saksi tersebut dilakukan oleh penyidik KPK di Polres Batu. Hal itu disampaikan (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri kepada beritakorupsi.co, Kamis, 11 Pebruari 2021<br /><br />“Kepada para saksi masih di lakukan penyitaan berbagai barang bukti yang telah mendapatkan izin dari Dewas (Dewan Pengawas) KPK diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,” ujar Ali<br /><br />Ali Fikri menambahkan, Roy Pudyo Hermawan, didalami pengetahuannya terkait dengan tugas saksi sebagai Notaris yang mengurus berbagai dokumen dugaan kepemilikan tanah dari pihak yang terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Gratipikasi di Pemkot Batu sejak tahun 2011-2017<br /><br />“Steven didalami pengetahuannya terkait dugaan pengiriman sejumlah uang oleh saksi kepada pihak yang terkait dengan perkara ini,” pungkas Ali Fikri.<br /><br />Dua hari sebelumnya, yaitu pada Selasa tanggal 9 Pebruari 2021, bertempat di Polres Batu, sebanyak 9 orang saksi juga diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 1 Swasta dan 8 Pejabat Pemkot Batu diantaranya Abdul Jamal selaku Kepala Bagian Umum PT. Kusumantara Graha Jayatrisna Estate,; Alfi Hidayat (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Batu),; Drs. Eko Suhartono (Plt. Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Batu),; Endro Wahjudi (Kepala Bagian Pengadaan Barang Dana Jasa Pemkot Batu),; M. Chori (Kepala Dinas Pendapatan Daerah),; Muji Dwi Leksono (Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Batu),; Eny Rachyuningsih (Kepala Dinas Pendidikan) dan Agous Machmoudi (Dinas Komunikasi dan Informatika)<br /><br />“Kepada para saksi tersebut, dilakukan penyitaan barang bukti yang sebelumnya telah mendapatkan izin Dewas KPK diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,” ujar Jubir KPPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co<br /> <br />Sebelumnya, pada Kamis tanggal 14 Januari 2021, Tim Penyidik KPK, melakukan penggeledahan di Dua lokasi di Kota Batu, yaitu Rumah Dinas (Rumdis) Walikota Batu Hj. Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si yang juga istri mantan Walikota Batu, terpidana Korupsi Eddy Rumpoko dan rumah salah satu staf pribadi mantan Walikota Batu (terpidana Korupsi Eddy Rumpoko).<br /><br />“Kasus dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi.Red) Gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011-2017, hari ini (Kamis, 14 Januari 2021.Red), Tim Penyidik KPK kembali melaksanakan kegiatan penggeledahan di Dua lokasi di Kota Batu, yaitu Rumah Dinas Walikota Batu dan salah satu rumah staf pribadi mantan walikota Batu,” kata Jubir KPK, Ali Fikri kepada beritakkorupsi.co, Kamis, 14 Januari 2021<br /><br />Kemudian pada Senin, 11 Januari 2021, Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di 2 lokasi, yaitu di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Kota Batu dan Dinas BPKAD Kota Batu<br /><br />“Pada kegiatan penggeledahan tersebut diamankan sejumlah dokumen yang berhubungan dengan perkara ini. Berikutnya dokumen dimaksud akan segera dilakukan penyitaan,” kata Jubir KPK, Ali Fikri kepada beritakorupsi.co<br /><br />Selanjutanya pada Jum’at dan Sabtu (8-9 Januari 2021), Tim Penyidik KPK juga melakukan  penggeledahan di 2 lokasi, yakni Kantor Walikota Batu dan Kantor Bappeda Batu. Dari penggeledahan tersebut, penyidik masih terus memgamankan dan  mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini.<br /><br />Dan pada Selasa, 5 Januari 2021, Tim Penyidik KPK memeriksa Dua saksi di Polres Kota Batu, yaitu Moh. Zaini selaku pemilik PT Gunadharma Anugerah atas dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak terkai atas proyek pekerjaan di Kota Batu, dan Kristiawan selaku asisten rumah tangga mantan Walikota Batu terpidana Eddy Rumpoko terkait dugaan sebagai perantara penerimaan uang dari para Kontraktor dan SKPD di Pemkot Batu atas perintah<br /><br />Selain memeriksa 2 saksi tersebut, Tim Penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan mengamankan beberapa barang bukti (BB), diantaranya di ruangan Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batu, Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Batu. (Jnt) <br /></div></div>

News Tipikor Terpidana Eddy Rumpoko, Mantan Wali Kota Batu Akan Segera di Adili Lagi

BERITA KORUPSI .CO – “Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Barangkali kalimat inilah yang tepat bagi Komisi Pemberantasan Korups...

»

Plt. Kemenag Kota Pasuruan DR. Drs. Munif, S.Ag.I di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp15 Juta

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang sebesar Rp15 juta dari hasil pemotongan dana Kemenag untuk Bantuan Operasional Pesantren (BOP) Pondok Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam di Kota Pasuruan pada tahun 2020# </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidkTMORbDv5zBHe4vxcZAEUkvgaoofwuy1A049ZSP9ocpbDcSSluPX3iYw5BDfm9PqZYilKCJ1BkgAjlkjwdMWqPhGSzfCMgvu07wRlmdboPnVLKJWm10UjqHcNKrlBL7xNLLhLMc9wps/s1067/Plt+Kemenag+Kota+Pasuruan+Dr+Drs+Munif%252C+S+Ag+I.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidkTMORbDv5zBHe4vxcZAEUkvgaoofwuy1A049ZSP9ocpbDcSSluPX3iYw5BDfm9PqZYilKCJ1BkgAjlkjwdMWqPhGSzfCMgvu07wRlmdboPnVLKJWm10UjqHcNKrlBL7xNLLhLMc9wps/w640-h360/Plt+Kemenag+Kota+Pasuruan+Dr+Drs+Munif%252C+S+Ag+I.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Plt Kemenag Kota Pasuruan Dr Drs Munif, S Ag I (di layar monitor)<br /></span></span></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Kata Korupi, sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat. Bahkan kata Korupsi seringkali digunakan sebagai candaan sehari-hari seperti Korupsi waktu atau Korupsi janji. <br /><br />Namun kasus perkara Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, tidak dilihat dari besar kecilnya “pencurian” uang yang berasal dari anggaran ABPD/APBN, tetapi bisa juga dalam bentuk aset negara/pemerintah/BUMN/BUMD dan atau menerima janji atau hadiah dalam bentuk uang maupun barang serta terbukti secara hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi <br /><br />Sebab dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak menyebutkan besar kecilnya kerugian keuangan negara atau karena kewenangan/jabatan ataupun karena menerima janji/hadiah berupa uang, tetapi perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi serta hukuman pidana penjara paling singkat dan paling lama<br /><br />Itulah sebabnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya menghukum Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hukuman denda sebesar  Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan karena Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap sebesar 15 juta dari Nurdin, S.Pd sebagai Asisten Lawyer (Advokad) Azhar Pasaribu Patners (Nurdin, S.Pd dan Rinawan Herasmawanto, S.T.A selaku Tenaga Ahli yang juga selaku Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA, juga Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui Akhmad Rifa’i sebagai salah satu pengurus Koordinator Kecamatan (Korcam) pada Forum Komunikasi Diniyah Takmuliyah (FKDT) Kota Pasuruan sebagai hasil pemotongan dana Bantuan Kementerian Agama RI untuk Bantuan Operasional Pesantren (BOP) Pondok Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam yang Diperuntukkan Bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) se-Kota Pasuruan pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghgn_ZJumu7WPsyPEaiBhiTWmyCbGMNN1cqFagat-jig0Aj0KY5kUCyVz_N5DAOeZUWyG07HjSakRe_pujv67gdyNSOFodYIbMsrvK6F9yGpZzrsMvS8hVPP22l_xc_P-hTEh8cIneLqE/s640/IMG20210823132611+Terdakwa+Samsul+Hoiri+%2528dilayar+monitor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghgn_ZJumu7WPsyPEaiBhiTWmyCbGMNN1cqFagat-jig0Aj0KY5kUCyVz_N5DAOeZUWyG07HjSakRe_pujv67gdyNSOFodYIbMsrvK6F9yGpZzrsMvS8hVPP22l_xc_P-hTEh8cIneLqE/w640-h288/IMG20210823132611+Terdakwa+Samsul+Hoiri+%2528dilayar+monitor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Samsul Hoiri (dilayar monitor)</span></span></td></tr></tbody></table> Yang diadili dalam perkara ini, selain  DR. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan, ada 5 Terdakwa lainnya, yaitu Rinawan Herasmawanto, S.T.A Bin Soemarto selaku  Tenaga Ahli yang juga Pimpinan Rumah Aspirasi anggota DPR RI Laksdya TNI (Purn) H. Moekhlas Sidik, MPA dan Nurdin, S.Pd Bin M. Amin ABO sebagai Asisten Lawyer (Advokad) Azhar Pasaribur Patners (satu berkas perkara). Kedua Terdakwa ini masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya.<br /><br />Kemudian Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri (berkas perkaara tersendiri)  yang berprofesi sebagai Guru yang juga Pimpinan Lembaga Mambahul Ulum Kota Probolinggo, dan Abdul Wahid Bin Abdul Qodir (Alm) serta Ustadz/Mubaligh bersama Akhmad Sukari Alias Suher selaku Kepala Madin Al Maksum (satu berkas perkara). Ketiga Terdakwa tinggal menunggu “suara palu” alias Vonisdari Majelis Hakim setelah JPU menuntut Ketiga Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Senin, 18 Oktober 2021) dengan agenda putusan yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu DR. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Siswanto, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa. Sementara Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan (rumah tahanan negera) Kota Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam pertimbangan putuannya Majelis Hakim mengatakab, bahwa perbuatan Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada bulan Desember 2020, Saksi Akhmad Rifa’i menelepon Terdakwa hingga pada akhirnya Saksi Akhmad Rifa’i berhasil menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Selatan Gg. 5 No. 9 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Purutrejo,  Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Saksi Akhmad Rifa’i langsung menyerahkan bungkusan tas plastik (kresek) warna hitam kepada Terdakwa dengan menyampaikan bahwa barang tersebut merupakan titipan dari Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO <br /></div><div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyClNlnP2n0BtUV46uSeYjj9qh7zEDLesJXL_47ddx_Y41eYKYePrTcMKIwPll1JxEmisqhsfAnGH5Xm7AAHkusS4hmuPjhAsmUni51SN7_abTCK6yHsaxMHaua91LSpWcOx7iJEaF-M4/s640/IMG20210823135016+Terdakwa+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari+%2528dilayar+monitor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyClNlnP2n0BtUV46uSeYjj9qh7zEDLesJXL_47ddx_Y41eYKYePrTcMKIwPll1JxEmisqhsfAnGH5Xm7AAHkusS4hmuPjhAsmUni51SN7_abTCK6yHsaxMHaua91LSpWcOx7iJEaF-M4/w640-h288/IMG20210823135016+Terdakwa+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari+%2528dilayar+monitor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Abdul Wahid dan Akhmad Sukari (dilayar monitor)</span></span></td></tr></tbody></table>Pada saat itu juga Terdakwa langsung menerima penyerahan barang sesuatu dari Saksi Akhmad Rifa’i, lalu Terdakwa meletakkannya di atas lemari yang berada di ruang tengah rumahnya tanpa membuka isi dari bungkusan, karena saat itu Terdakwa akan pergi menghadiri kegiatan di kantor PC NU Kota Pasuruan.<br /><br />Kemudian, pada sore harinya Terdakwa langsung mengambil kembali bungkusan tas plastik (kresek) warna hitam yang diletakkannya di atas lemari, dan ketika Terdakwa membuka isi dari bungkusan tersebut ternyata di dalamnya berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah),<br /><br />Setelah mengetahui isi barang sesuatu yang diterima dari Saksi Akhmad Rifa’i berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), saat itu juga Terdakwa langsung ingat bahwasanya uang tersebut merupakan barang sesuatu yang pernah dijanjikan oleh Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO yang diperoleh dari hasil pemotongan dana BOP dari para lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmihyah (MDT) di Kota Pasuruan sebagai penerima bantuan,<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, setelah Terdakwa diminta keterangan oleh pihak penyelidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam di Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020, kemudian pada keesokan harinya, yaitu Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa langsung menghubungi Saksi Akhmad Rifa’i dan meminta kepada Saksi Akhmad Rifa’i untuk datang ke rumah Terdakwa.<br /><br />Sesampainya Saksi Akhmad Rifa’i di rumah Terdakwa, saat itu juga Terdakwa langsung mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000 (ma belas juta rupiah) kepada Saksi Akhmad Rifa’i untuk diserahkan kembali kepada Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO <br /><br />Namun ketika Saksi Akhmad Rifa’i menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO, ternyata Saksi Nurdin, S.Pd bin M. Amin ABO menolak pemberian uang tersebut dengan mengatakan “Udalah terima saja, itu dari saya, masa harus saya bawa lagi, sudah serahkan,” </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJB9F-PNY8zVjxBVJxrDg4GzNJOVY9K-9l88IENBVuon04yLbV8WK3uW-ABD40s8IgADfGUUoqpKsDdWQj9OvDLraMg7fKn9s7StkAL-TpIyhtOfLDGMjegZpM1CucPcZWWEem61eJrAQ/s1366/IMG20211004122643.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJB9F-PNY8zVjxBVJxrDg4GzNJOVY9K-9l88IENBVuon04yLbV8WK3uW-ABD40s8IgADfGUUoqpKsDdWQj9OvDLraMg7fKn9s7StkAL-TpIyhtOfLDGMjegZpM1CucPcZWWEem61eJrAQ/w640-h288/IMG20211004122643.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2021, Saksi Akhmad Rifa’i berkonsultasi kepada Saksi H. Achmad Anshori, SH., MH selaku advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdiatult Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan karena merasa khawatir atas kejadian yang dialaminya tersebut,<br /><br />Dan pada waktu itu Saksi H. Achmad Anshori, SH., MH, memberikan saran agar uang sebesar Rp15.000 000 (lima belas juta rupiah) tersebut dapat dititipkan melalui Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan untuk diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan atau pihak berwajib apabila sewaktu-waktu/dikemudian hari diperlukan dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 25 Pebruari 2021,<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa DR. Drs. Munif, S.Ag.I terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Majelis Hakim megatakan, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“MENGADILI: 1 (satu). Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;<br /> <br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.<br /><br />3. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dipergunakan dalam perkara atas nama Rinawan Herasmawanto, S.T.A,” ucap Ketua Majelis Hakim diakhir putusannya<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUoqwf3Vpn4TW9BPXPrUR3-xGFfD80izJp980h_wq4Yi5mAraE6B2icP5v2XyUvOIAxwTfBAOeaWgAZuyEQwKde0Rsoq-nhBdI6GkGCqPYSc07nsfOsLsUemQbbxB3iOnc_nCMwisgPvQ/s640/Terdakwa+Rinawan+Herasmawanto%252C+S.T.A%252C+Nurdin%252C+S.Pd%252C+Samsul+Khoiri%252C+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari+%2528dilyara+monitor%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUoqwf3Vpn4TW9BPXPrUR3-xGFfD80izJp980h_wq4Yi5mAraE6B2icP5v2XyUvOIAxwTfBAOeaWgAZuyEQwKde0Rsoq-nhBdI6GkGCqPYSc07nsfOsLsUemQbbxB3iOnc_nCMwisgPvQ/w640-h360/Terdakwa+Rinawan+Herasmawanto%252C+S.T.A%252C+Nurdin%252C+S.Pd%252C+Samsul+Khoiri%252C+Abdul+Wahid+dan+Akhmad+Sukari+%2528dilyara+monitor%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa Rinawan Herasmawanto, S.T.A, Nurdin, S.Pd, Samsul Khoiri, Abdul Wahid dan Akhmad Sukari (dilyara monitor)</span></span></td></tr></tbody></table>Diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa Dr. Drs. MUNIF, M.Ag, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidak-setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Jl. DR. Wahidin Selatan Gg. 5 No. 9 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Bahwa Terdakwa telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 652/Kw.13.1.2/Kp.07.6/09/2019 tanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. MOCH. AMIN MAHFUD, M.Pd.I selaku an. Menteri Agama Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,<br /><br />Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi (Pasal 8): a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota:: b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah,; c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keapamaan: d. Pembinaan kerukunan umat beragama; e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; f. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota,<br /><br />Bahwa Pemerintah melalui Kementerian Agama RI Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama telah mengalokasikan program nyata berupa Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam (selanjutnya disebut BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Isiam) pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk memberikan dukungan dan stimulan guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang terkena dampak Pandemi COVID-19 termasuk di wilayah Kota Pasuruan, <br /><br />Dalam rangka sinergi dan optimalisasi program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI melalui Surat Nomor: B-1387/Dt.Y/Dt.LV/HM.01/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 telah memberikan sosialisasi program pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 melalui zoom meeting kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Se-Indonesia Up. Kepala Bidang PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,</div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpSJAbNyL0sQ5Obd4s22Is3EjW3DgBPRrafJdc1ubTw9BTBkdS3pv3fgbO_1ho0eHGU2O_ckF2BP7vBceBpKovA0g8OzcZZh86WDeSDNM-o09QjqQaVZFRGDPMOvDECfc1Zk7Xe4fZsVA/s768/Plt+Kemenag+Kota+Pasuruan+Dr+Drs+Munif%252C+S+Ag+I+Dituntut+1+3+Tahun+Penjara+Karena+Terbukti+Korupsi.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="342" data-original-width="768" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpSJAbNyL0sQ5Obd4s22Is3EjW3DgBPRrafJdc1ubTw9BTBkdS3pv3fgbO_1ho0eHGU2O_ckF2BP7vBceBpKovA0g8OzcZZh86WDeSDNM-o09QjqQaVZFRGDPMOvDECfc1Zk7Xe4fZsVA/w640-h286/Plt+Kemenag+Kota+Pasuruan+Dr+Drs+Munif%252C+S+Ag+I+Dituntut+1+3+Tahun+Penjara+Karena+Terbukti+Korupsi.png" width="640" /></a></div><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><div style="text-align: justify;">Bahwa Terdakwa selaku Plt. Kepala Kementerian Agama Kota Pasuruan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidak-tidaknya sekira bulan Juli 2020 di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan telah menerima kedatangan Saksi IBNU HAMBALI yang mengaku sebagai utusan dari Rumah Aspirasi LAKSDYA TNI (PURN.) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA yang beralamat di Komplek YAI: Jl. Sukorame-Mendalan Durensewu Pandaan Pasuruan dan bertindak selaku Staf Administrasi Anggota (SAA) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-107 Fraksi Gerakan Indonesia Raya yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor : 678/SekJen/S.A/2019 tanggal 1 Oktober 2019,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuannya tersebut, Saksi IBNU HAMBALI menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya untuk berkoordinasi terkait permintaan data-data Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Our'an (LPQ/TPQ) di Kota Pasuruan yang akan diusulkan sebagai calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI. <br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi IBNU HAMBALI agar permintaan data-data dimaksud dapat disampaikan melalui surat, sehingga Terdakwa mengetahui maksud dan kepentingannya, serta dari lembaga mana yang meminta data-data terkait,<br /><br />Beberapa hari kemudian Saksi IBNU HAMBALI mendatangi kembali Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan dengan menyerahkan Surat Nomor: 06/RAP1.107/VI1/2020 tertanggal 13 Juli 2020 perihal Koordinasi Bantuan Operasional Pontren, MDT & LPO yang ditandatangani Sdr. RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pimpinan Rumah Aspirasi LAKSDYA TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A. yang diterima langsung oleh Saksi AHMAD MARZUOI (biasa dipanggil GUS ANIS) selaku Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.<br /><br />Saksi AHMAD MARZUOI pada waktu itu menyampaikan kepada Saksi IBNU HAMBALI bahwa akan mempelajari terlebih dahulu isi surat tersebut dan menyampaikannya kepada Terdakwa,<br /><br />Menindaklanjuti surat permintaan data tersebut, Terdakwa telah memberikan disposisi tertulis kepada Saksi AHMAD MARZUOI untuk kemudian diteruskan kepada Saksi DZULKIFLI, S.Pd.I. yang bertindak selaku Operator aplikasi Education Management Information System (EMIS) pada Kementerian Agama Kota Pasuruan yang pada pokoknya memerintahkan “agar dipenuhi permintaan data dimaksud”.<br /><br />Pemenuhan permintaan data dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan menandatangani Surat Pengantar Nomor: 609/Kk.13.27.1/PPO7/07/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 perihal penyampaian data Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Our'an (LPO/TPO) se-Kota Pasuruan yang dityukan kepada Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, M P.A. dan telah diterima Saksi IBNU HAMBALI di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan:<br /><br />Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan kemudian telah diketik ulang oleh Saksi IBNU HAMBALI dan dijadikan sebagai usulan untuk mendapatkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID19 Tahun Anggaran (TA) 2020.<br /><br />Adapun usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Agama RI Cg Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama melalui Sdr. ASRAN, S.Pd, M.Pd. selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI LAKSDYA TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A.:</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYYavhZdbGsiJGSydMNalnhTQmC9WLxYPuiOgkh3ve5fyxE5h2ZzJSaULbOJjK-wha7N6ZtXcDUCJkvjI1udFQJrX4nL9pkqQE1rPJdz5vUSI6pZJW7Cke8udT_g4nSds3nTz4xu7QKsM/s1330/IMG20211004102318.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1330" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYYavhZdbGsiJGSydMNalnhTQmC9WLxYPuiOgkh3ve5fyxE5h2ZzJSaULbOJjK-wha7N6ZtXcDUCJkvjI1udFQJrX4nL9pkqQE1rPJdz5vUSI6pZJW7Cke8udT_g4nSds3nTz4xu7QKsM/w640-h288/IMG20211004102318.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya, sekitar tanggal 20 Agustus 2020, Saksi IBNU HAMBALI mendapat pemberitahuan melalui handphone dari Sdr. ASRAN, S.Pd, MPd. yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren, dan Madrasah Diniyah Takmihyah (MDT) di wilayah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo telah turun dari Kementerian Agama RI.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 Saksi IBNU HAMBALI telah menerima kiriman paket dari Jakarta yang berisi dokumen berupa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan di Rumah Aspirasi LAKSDYA TNI (PURN.) H. MOEKHLAS SIDIK, MPA yang beralamat di Jalan Sukorame Dusun Mendalan Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan:<br /><br />Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 16.00 WIB di Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Pum) H. MOEKHLAS SIDIK, M.P.A. yang beralamat di Jalan Sukorame Dusun Mendalan Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan telah diadakan pertemuan yang dipimpin oleh Sdr. RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (PURN.) MOEKHLAS SIDIK, MP.A. dengan para tenaga relawan untuk wilayah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Berdasarkan hasil pertemuan tersebut telah ditunjuk Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai salah satu tenaga relawan yang diminta bantuannya untuk menyampaikan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan kepada masing-masing lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP di wilayah Kota Pasuruan,<br /><br />Dalam menyampaikan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan kepada masing-masing lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP di wilayah Kota Pasuruan, Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO telah meminta bantuan kepada Saksi CHUMAIDI untuk menghubungi salah satu pejabat di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, dan atas permintaan tersebut, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 08 00 WIB di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan Saksi CHUMAIDI telah bertemu dengan Saksi AHMAD MARZUOI selaku Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN) Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan,<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Saksi CHUMAIDI menanyakan kepada Saksi AHMAD MARZUOI tentang adanya program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kementerian Agama berdasarkan dokumen-dokumen yang dibawa Saksi CHUMAIDI, yaitu berupa Copy Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Copy Surat Pemberitahuan Bantuan untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan yang diperoleh Saksi CHUMAIDI dari Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO yang mengaku utusan dari MOEKHLAS SIDIK, MPA selaku Anggota DPR RI dari Fraksi/Partai Gerindra.<br /> <br />Atas penyampaian tersebut, Saksi AHMAD MARZUOI telah membenarkan bahwa dokumen-dokumen yang dibawa Saksi CHUMAIDI adalah bantuan resmi dari pusat, dan saat itu juga Saksi CHUMAIDI menyampaikan agar Saksi AHMAD MARZUOI dapat bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO:<br /><br />Selanjutnya, pada malam harinya (setelah maghrib) terjadi pertemuan antara Saksi AHMAD MARZUQI dengan Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO di rumah Saksi CHUMAIDI yang beralamat di Jl. Hangtuah Gg. I, RT. 5/1 Tamba'an Panggungrejo Kota Pasuruan, dan dalam pertemuan tersebut, Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai utusan dari pusat yang diberi amanah untuk dapat menyampaikan secara langsung kepada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP dari Kementerian Agama sebagaimana dokumen (asli) yang dibawanya, yaitu berupa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan:<br /><br />Atas penyampaian Saksi NURDIN, S.Pd, bin M. AMIN ABO tersebut, Saksi AHMAD MARZUQI menawarkan agar penyampaian Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan dapat diserahkan melalui Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy-h2U_v_-vzYCoyHn-lK17mgQt1v3ZjpYo6u25xkLjoEVJbbVPvMv0s1iQWvmSxAAJi_Szv6pn3Vwmv763yd-sAxHRsyGIKt4r6j1BJ4ApDUIKbJZ7lsv9oq2MqaMcj8t_KZuXw6s8R8/s640/IMG20210823132928.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy-h2U_v_-vzYCoyHn-lK17mgQt1v3ZjpYo6u25xkLjoEVJbbVPvMv0s1iQWvmSxAAJi_Szv6pn3Vwmv763yd-sAxHRsyGIKt4r6j1BJ4ApDUIKbJZ7lsv9oq2MqaMcj8t_KZuXw6s8R8/w640-h288/IMG20210823132928.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Namun oleh karena Saksi NURDIN, S.Pd. bin M, AMIN ABO tetap meminta agar dirinya dapat menyampaikan secara langsung kepada para lembaga yang telah ditetapkan sebagai Penerima BOP, maka Saksi AHMAD MARZUOI memberikan arahan/saran agar Saksi NURDIN, S Pd. bin M. AMIN ABO dapat berkoordinasi melalui organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan<br /><br />Pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 setelah Maghrib di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah milik Sdr. MOHAMMAD NAILUR ROMAN selaku Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan, Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO bersama-sama dengan Saksi CHUMAIDI dan Saksi AHMAD MARZUQI bertemu dengan jajaran pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan.<br /><br />Pada saat itu Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO terlebih dahulu memperkenalkan diri mengaku utusan dari Fraksi/Partai Gerindra, yaitu dari Bapak H. MOEKHLAS SIDIK, M.P. A. selaku anggota DPR RI Fraksi Gerindra dengan membawa Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan yang didalamnya berisi daftar penerima BOP untuk kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan:<br /><br />Bahwa Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO dihadapan forum menyampaikan bentuk Bantuan Operasiona! Pendidikan (BOP) yang akan diterima Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan berdasarkan SK yang dibawanya tersebut adalah berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing lembaga, dan BOP ini diberikan tanpa melalui Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan melaimkan langsung dari pusat sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan dapat ditetapkan sebagai Penerima Bantuan karena perjuangan dari Partai Gerindra. <br /> <br />Dalam pertemuan tersebut, Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO juga menyampaikan bahwa dirinya meminta bagian ketika dana ini berhasil dicairkan melalui bank sebagai ucapan terima kasih atas usaha dalam memperjuangkan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan sehingga dapat ditetapkan sebagai Penerima Bantuan.<br /><br />Adapun besaran yang diminta Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO pada akhirnya terpaksa disepakati sebesar 204 (dua puluh persen) yang pengumpulannya dikoordinir melalui pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan di masing-masing Kecamatan, karena jika tidak disepakati maka Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO akan membawa pulang kembali SK tersebut yang dapat mengakibatkan BOP tidak dapat dicairkan dan para lembaga tidak akan mendapatkan dana bantuan,<br /><br />Bahwa adapun hasil dari pertemuan antara Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan telah dilaporkan oleh Saksi AHMAD MARZUOI kepada Terdakwa bahwasanya telah terjadi dugaan penyimpangan pemotongan dana BOP yang dilakukan Saksi NURDIN, S.Pd bin M.AMIN ABO kepada para Pimpinan Lembaga penerima bantuan yang pada saat itu sedang melakukan pencairan dana BOP di bank.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK7-3_bx7DWKqmvDQR-qeAGKG8cMYfzBKkYr6VZp0RSwk6owNfz0dBbYyaWgDY2EhGTW3WZASbhuSMM4tuWnXLn4m649uYKEOev09dWTZ-7SgItQ_2C5MfTLndaGpiywxXgsXkaiiFhsg/s1334/IMG20211004122053.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK7-3_bx7DWKqmvDQR-qeAGKG8cMYfzBKkYr6VZp0RSwk6owNfz0dBbYyaWgDY2EhGTW3WZASbhuSMM4tuWnXLn4m649uYKEOev09dWTZ-7SgItQ_2C5MfTLndaGpiywxXgsXkaiiFhsg/w640-h288/IMG20211004122053.jpg" width="640" /></a></div>Namur ternyata Terdakwa selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tidak pernat melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya dugaan penyimpangan pemotongan dana BOP yang dilakukan Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO, dan Terdakwa juga tidak pernat melakukan sosialisasi atau koordinasi dengan para Pimpinan Lembaga penerima BOP atau melalu FKDT Kota Pasuruan untuk melarang adanya pemberian sejumlah uang yang dipotong dari dan: BOP kepada pihak manapun,<br /><br />Setelah proses pencairan dana BOP tahap I telah selesai dilaksanakan, Saksi NURDIN, S Pd bin M,. AMIN ABO yang telah menerima uang pungutan dana BOP dari para penerima BOP yang dikoordinir melalui pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FK DT) Kota Pasuruan pad: waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidak-tidaknya antara bulan Nopembe 2020 s.d Desember 2020 pernah mendatangi Terdakwa di Kantor Kementerian Agama Kot: Pasuruan,<br /><br />Pada saat itu Saksi NURDIN, S.Pd, bin M. AMIN ABO memperkenalkan diri sebaga VIKI yang bermaksud ingin menyampaikan sesuatu yang merupakan bagian untuk Kanto Kementerian Agama Kota Pasuruan berdasarkan hasil kesepakatan yang dilakukan Saksi NURDIN $ Pd. bin M. AMIN ABO dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Pasuruan terkait dana BOP tahap I yang sudah dicairkan oleh para lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Pasuruan, <br />Bahwa adapun penyampatan Saksi NURDIN, S.Pd bin MLAMIN ABO dihadapan Terdakwa pada waktu itu adalah “NANTI AKAN ADA BAGIAN DARI TEMEN-TEMEN FKDT YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KANTOR KEMENTERIAN AGAMA”, Atas penyampasan tersebut, Terdakwa menjawab “SUDAHLAH PAK GAK USAH KE SAYA CUKUP KE TEMEN-TEMEN FKDT SAJA". Dan atas jawaban tersebut Saksi NURDIN, S.Pd bin M AMIN ABO kembali mengatakan “TENANG SAJA INI SUDAH HASIL KUSEPAKATAN", hingga pada akhirnya Saksi NURDIN, S Pd. bin M AMIN ABO langsung berpamitan untuk pulang:<br /><br />Selanjutnya, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaktidaknya sekitar akhsr bulan Desember 2020, Saksi AKTLIMAD RIFA'I sebagai salah satu pengurus Koordinator Kecamatan (Korcam) pada Forum Komunikasi Diniyah Takmuliyah (FKDT) Kota Pasuruan bertemu dengan Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO di Pondok Pesantren Darul Karomah Dalam pertemuannya tersebut, Saksi AKHMAD RIFA'I diajak olch Saksi NURDIN, S Pd. bin M AMIN ABO ke rumahnya yang berada di Jl RA. Kartini Nomor 86 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.<br /><br />Sesampainya di rumah Saksi NURDIN, S Pd bin M AMIN ABO, pada waktu itu Saksi AKHMAD RIFA'I diminta bantuannya oleh Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO untuk mengantarkan barang sesuatu yang telah dimasukkan ke dalam map amplop warna coklat dalam keadaan tertutup yang dibungkus dengan tas plastik (kresek) warna hitam untuk diserahkan kepada Terdakwa,<br /><br />Setelah Saksi AKHMAD RIFA'I menerima barang sesuatu tersebut dari Saksi NURIDIN, S.Pd. bim MAMIN ABO, beberapa hari kemudian (masih sekitar akhir bulan Desember 2020) atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2020 Saksi AKH MAID RIFA'I menelepon Terdakwa hingga pada akhirnya Saksi AKHMAD RIFA'I berhasil menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Selatan Gg. 5 No. 9 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Purutrejo,  Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan:<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp1UVsXKtE8klef_4T78AfkZBi_hJLm4KaIe133mSpSggrdgFc13p3l3ygcJry1ftd10BmiyoJYStuLevCR_ugh-rwqng33KnMjIPJ-fwd6rnQ6LrjrGruH-chmFALzn1CAfHa-ZacTpU/s640/IMG20210927161944-Terdakwa+Munif.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="640" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp1UVsXKtE8klef_4T78AfkZBi_hJLm4KaIe133mSpSggrdgFc13p3l3ygcJry1ftd10BmiyoJYStuLevCR_ugh-rwqng33KnMjIPJ-fwd6rnQ6LrjrGruH-chmFALzn1CAfHa-ZacTpU/w640-h576/IMG20210927161944-Terdakwa+Munif.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pertemuan tersebut, Saksi AKHMAD RIFA'I langsung menyerahkan bungkusan tas plastik (kresek) warna hitam kepada Terdakwa dengan menyampaikan bahwa barang tersebut merupakan titipan dari Saksi NURDIN, S.Pd. bin M.AMIN ABO.<br /><br />Pada saat itu juga Terdakwa langsung menerima penyerahan barang sesuatu dari Saksi AKHMAD RIFA'I, lalu Terdakwa meletakkannya di atas lemari yang berada di ruang tengah rumahnya tanpa membuka isi dari bungkusan, karena saat itu Terdakwa akan pergi menghadiri kegiatan di kantor PC NU Kota Pasuruan.<br /><br />Kemudian, pada sore harinya Terdakwa langsung mengambil kembali bungkusan tas plastik (kresek) warna hitam yang diletakkannya di atas lemari, dan ketika Terdakwa membuka isi dari bungkusan tersebut ternyata di dalamnya berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah),<br /><br />Setelah mengetahui isi barang sesuatu yang diterima dari Saksi AKHMAD RIFA'I berupa uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), saat itu juga Terdakwa langsung ingat bahwasanya uang tersebut merupakan barang sesuatu yang pernah dijanjikan oleh Saksi NURDIN, S Pd. bm M.AMIN ABO yang diperoleh dari hasil pemotongan dana BOP dari para lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmihyah (MDT) di Kota Pasuruan sebagai penerima bantuan,<br /><br />Setelah Terdakwa diminta keterangan oleh pihak penyelidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukkan bagi Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam di Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020, kemudian pada keesokan harinya, yaitu Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa langsung menghubungi Saksi AKHMAD RIFA'I dan meminta kepada Saksi AKHMAD RIFA'I untuk datang ke rumah Terdakwa.<br /><br />Sesampainya Saksi AKHMAD RIFA'I di rumah Terdakwa, saat itu juga Terdakwa langsung mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000 (ma belas juta rupiah) kepada Saksi AKHMAD RIFA'I untuk diserahkan kembali kepada Saksi NURDIN, S.Pd. bin M.AMIN ABO.<br /><br />Namun ketika Saksi AKHMAD RIFA'I menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi NURDIN, S.Pd. bin M AMIN ABO, ternyata Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO menolak pemberian uang tersebut dengan mengatakan “UDAHLAH TERIMA SAJA, ITU DARI SAYA, MASA HARUS SAYA BAWA LAGI, SUDAH SERAHKAN”,<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2021, Saksi AKHMAD RIFA'I berkonsultasi kepada Saksi H. ACHMAD ANSHORI, S.H., M.H., selaku advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdiatult Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan karena merasa khawatir atas kejadian yang dialaminya tersebut,<br /><br />Dan pada waktu itu Sakss H. ACHMAD ANSHORI, SH, MH, memberikan saran agar uang sebesar Rp15.000 000 (lima belas juta rupiah) tersebut dapat dititipkan melalui Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) Kota Pasuruan untuk diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan atau pihak berwajib apabila sewaktu-waktu/dikemudian hari diperlukan dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 25 Pebruari 2021,<br /><br />Dan pada tanggal 15 Juni 2021, penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan telah melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp15 000 000 (lima belas juta rupiah) untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi,<br /><br />Setelah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerran Agama RI telah memberikan sosialisasi program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Kepala Kantor Kementenan Agama Provinsi Se-Indonesia Cq. Kepala Bidang PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Seksi PD PONTREN/PAKIS/PENDIS/TOS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Zoom Meeting “Sinergi dan Optimalisasi Program bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam”.<br /><br />Hngga kemudian Terdakwa menerima informasi/laporan dari Saksi AHMAD MARZUQI terkait adanya dugaan pungutan atau pemotongan dana BOP yang dilakukan oleh Saksi NURDIN, S.Pd. bin M. AMIN ABO kepada para Pimpinan Lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmiriyah (MDT) di Kota Pasuruan yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan ternyata Terdakwa selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama tidak pernah melakukan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan guna meminimalisir atau mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan BOP tahap I di Kota Pasuruan.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMK-gG-AQUDdKP5WDFjsrG8YG55muxjGmN6KguAIEZ6HpTUe5VEhktlSqjltJyZ4c_7h6yQZmO_-4tu9eUjRzhl1X7ApT5P_2LKsL2OmchUt3S3lAf9csWKcwS1LP09SEBqj8TR_mLCAs/s640/IMG20210927161415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMK-gG-AQUDdKP5WDFjsrG8YG55muxjGmN6KguAIEZ6HpTUe5VEhktlSqjltJyZ4c_7h6yQZmO_-4tu9eUjRzhl1X7ApT5P_2LKsL2OmchUt3S3lAf9csWKcwS1LP09SEBqj8TR_mLCAs/w640-h288/IMG20210927161415.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Huruf f Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, yang menyebutkan sebagai berikut :<br /><br />Pasal 7: Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementernan Agama dalam wilayah KabupatenKota berdasarkan kebyakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Pasal 8 Huruf f: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi ”pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program”.<br /><br />Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi program dan petunjuk teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam tahap I kepada para lembaga kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Pasuruan yang telah ditetapkan sebaga penerima bantuan,<br /><br />Dan Terdakwa tidak pernah melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada tahap I di Kota Pasuruan. Disamping itu, Terdakwa juga tidak pernah melakukan koordinasi dengan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang secara keseluruhan upaya-upaya tersebut setidak-tidaknya dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan BOP di Kota Pasuruan dengan cara mensosialisasikan agar Pimpinan Lembaga sebagai Penerima BOP dapat menerima bantuan tersebut secara utuh tanpa potongan dari pihak manapun.<br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan tugas dan tanggungjawab Kankemenag sebagaimana diatur dalam dalam BAB IV huruf c Surat Keputusan Nomor: 1248 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 tanggal 03 Juni 2020, yang kemudian dilakukan perubahan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5134 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1248 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan sebagai berikut :<br /><br />1. Mengajukan usulan data calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam melalui Kanwil Kemenag: 2. Melakukan verifikasi data usulan calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam: 3. Melakukan sowainan progam dan petunjuk teka BOP Pemeran. dan BOP Pendidikan Keagarnaan Islam kepada peneruaa bantuna,; 4, Mamuntau dan mengevaluan pelakonnasn BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan, dan 5. Melakukan koordinasi dengan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.<br /><br />Setelah Terdakwa didatangi Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO dan dijanjikan akan diberi barang sesuatu yang menurut Saksi NURIDIN, S.Pd bm M. AMIN ABO merupakan hasil dengan Forum Koordinasi Diniyah Takmiriyah (FKDT) Kota Pasuruan, pada waktu itu Terdakwa tidak pernah melarang Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO agar tidak melakukan Pungutan dana BOP kepada para penerima bantuan.<br /><br />Melainkan di kemudian hari Terdakwa telah Menerima pemberian sejumlah uang dari Saksi  NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang sudah sepatutnya diduga uang terebut merugakan hasil pungutan yang dilakukan Saksi NURDININ, S.Pd bin  M. AMIN ABO (Alm) dari para penerima BOP di Kota Pasuruan.<br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengindahkan cariy warning (peringatan dini) atas  pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren yang telah dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI sebagaimana dalam Surat Nomor B-808/J/JPS.00/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang kemudian telah ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Se-Jawa Timur melalui Surat Nomor: B-4527/Kw.13.3.3/PP.007/09/2020 tanggal 16 September 2020, yang pada pokoknya menyamparkan hal-hai sebaga berikut; <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL3kokqc1KRsErs865KOM7x3eaNjPGq1taUMtOmNRkU7ruITLqhKUqqZ1iUC6PuO76ZIOhEi54yqR1FSUdAoqkQlJN5goFWyfyYCxzwrviHLxP2zgadFSRRK4ypjXWgJRKZQPutDGi6Z0/s1067/Plt+Kemenag+Kota+Pasuruan+Dr+Drs+Munif%252C+S+Ag+I.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL3kokqc1KRsErs865KOM7x3eaNjPGq1taUMtOmNRkU7ruITLqhKUqqZ1iUC6PuO76ZIOhEi54yqR1FSUdAoqkQlJN5goFWyfyYCxzwrviHLxP2zgadFSRRK4ypjXWgJRKZQPutDGi6Z0/w640-h360/Plt+Kemenag+Kota+Pasuruan+Dr+Drs+Munif%252C+S+Ag+I.jpg" width="640" /></a></div>1). Polaksanaan bantuan agar tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,; 2). Pelaksanaan bantuan agar memperhatikan prinsip efektif, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dongan memperhatikan rasa koadelan dan kepatutan,; <br /><br />3). Pelaksanaan bantuan agar selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi diantaranya; a. Tidak melakukan persekongkolan, b. Tidak mengandung unsur penyuapan, c. Tidak mengandung unsur gratifikasi, d. Tidak mengandung benturan kepentingan, e. Tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau mal-administrasi, f. Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan  kondisi darurat, g. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi<br /><br />4. Pengelolaan bantuan agar didasari itikad baik dan kehati-hatian, bebas dari intervensi  pihak manapun, serta tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat manfaat,<br /><br />Perbuatan Terdakwa telah memperkaya dirii sendiri, Saksi NURDIN, S.Pd bin M. AMIN ABO dan Sdr RINAWAN HERASMAWANTO, ST.A, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu piah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Ponyaluran Bantuan Operamonai Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Yang Diperuntukkan Bagi Madrasah Diniyah Takmiriyah (MDT) se-Kota Pasuruan di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Juli 2021 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kata Pasuruan<br /><br />Perbuatan Terdakwa Dr. Drs MUNIF, M.Ag sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Junckto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div>

News Opini Tipikor Plt. Kemenag Kota Pasuruan DR. Drs. Munif, S.Ag.I di Vonis 1 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Rp15 Juta

#Terdakwa Dr. Drs. Munif, S.Ag.I selaku Plt. Kemenag Kota Pasuruan Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang sebesar Rp15 juta ...

»