Ketua Majelis Hakim Perintahkan Terdakwa dan Korban Membuat Postingan Di FB, “Saya Sudah Tidak Ada Masalah...”

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEishpPvD2Am_Okp-gwDq00EJuxIJMDG21BrPGuAJ5vHUkqr5VDOp5e3hw9nT4OyHDfxSX1u1V9XD2iG5fUJ_qxb09T8pH6tzDlJsD1sCV52URmAxO_4LNrRJMZrg1_ZnJCJmeAb4s5yLeY/s1081/IMG20200908115231.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1081" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEishpPvD2Am_Okp-gwDq00EJuxIJMDG21BrPGuAJ5vHUkqr5VDOp5e3hw9nT4OyHDfxSX1u1V9XD2iG5fUJ_qxb09T8pH6tzDlJsD1sCV52URmAxO_4LNrRJMZrg1_ZnJCJmeAb4s5yLeY/w640-h360/IMG20200908115231.jpg" width="640" /></a></div>                   Terdakwa Linda (kanan) dan korban Simone Christine Polhutri (kiri)<br /><p></p><p><span style="font-size: large;">#JPU Eddy Arta Wijaya, SH dari Kejati Bali, Tak Mau menjawab saat ditanya wartawan seusai persidangan dengan alasan “takut salah”#</span><br /></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b> <i>Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang kemerdekaan warga negara untuk berpendapat, baik lisan (berbicara langsung) maupun dalam bentuk tulisan, dan Panca Sila sebagai dasar hukum di negeri ini telah mengatur tentang musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan<br /><br />Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi : ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’<br /><br />Dan Pasal 28F UUD 1945 berbunyi ; ‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia’<br /><br />Serta Sila ke- 4 Panca Sila berbunyi, ‘Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan’. Pengamalan dari Sila ke- 4 Panca Sila pada butir ke- 4 berbunyi, ‘Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan’.</i><br /><br />Barangkali inilah yang dilaksanakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, I Wayan Sukradana, SH., MH dalam sidang perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan Nomor Perkara : 623/Pid.Sus/2020/PN Dps, pada Selasa, 8 September 2020<br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPG_KcuPjN5gjUsKMYW-2XeIHvYYCjovX7i84xGNpE-KfSCghE8YDMbUhC5lddbYio4uw-nSEZrbcCfKxi0bEQaqSUOCLA-Rbb7SepARYURzODNXdTVOeZNC_HCK6EszaEMf0w7B6qgBo/s1081/IMG20200908115243.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1081" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPG_KcuPjN5gjUsKMYW-2XeIHvYYCjovX7i84xGNpE-KfSCghE8YDMbUhC5lddbYio4uw-nSEZrbcCfKxi0bEQaqSUOCLA-Rbb7SepARYURzODNXdTVOeZNC_HCK6EszaEMf0w7B6qgBo/w640-h360/IMG20200908115243.jpg" width="640" /></a></div><p style="text-align: justify;">Terdakwa dalam perkara ini adalah Linda Fitria Paruntu, sedangkan korbannya (pelapor) yakni Simone Christine Polhutri. Kedua wanita ini sudah sama-sama kenal, walau tidak begitu akrab. Karena keduanya (Linda dan Simone) mempunyai anak yang sama-sama bersekolah di sekolah yang sama, yaitu Sekolah Dasar Kristen (SDK) Tunas Kasih<br /><br />Anak-anak sama-sama bersekolah di Sekolah Dasar Kristen Tunas Kasih, namun kedua orang tuanya sedang mencari “kasih” alias keadilan melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali, yang bermula dari Medsos (Media Sosial) pada tanggal 14 Mei 2019<br /><br />Linda terjerat hukum, karena laporan Simone Christine Polhutri ke Polda Bali pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor Laporan : LP/413/X/2019/Bali/SPK, dengan tuduhan diduga melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik Simone, karena Linda membuat kalimat dengan menandai (tag) nama Simone dan membagikannya  yang bertujuan untuk mengkalrifikasi status Facebook Simone pada tanggal 14 Mei 2019, terkait kalimat yang dibuat Simone di status Facebooknya sendiri <br /><br />Kalimat yang dibuat Simone Christine Polhutri di status Facebooknya sendiri pada tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 5.33 PM yang berbunyi, “Orang kalo kanyanya nanggung kasian ya norak maksimal...casing doang kliatanya orkay taunya kartu kredit banyak, utang smua... diburger king belanja ga sbrapa mau bayar pake kaertu kredit ternyata deline semua....terpaksa SOS talipun suaminya minta pertolongan..ngakak guling2, ribut protes sini ujung-ujung2nya duit kalo ga bisa bayar ngaku aja....gaya selangit maksa ternyata... hare gene masih ada model kamseupay”<br /><br />Kemudian pada tanggal yang sama (14 Mei 2019) sekitar pukul pukul 11.03 PM, Linda Fitria Paruntu membuat kalimat di status Facebooknya yang tujuannya untuk menglarifikasi Simone yang bunyi, “Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai bambah uang dapur....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya beneran kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang”</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXySo32rMIftb1ISYjMJpmaCZgxU_lAswyO8VZM0IBw9H-z3_VCbvKa0aFkW5RNjKsFymhUrBZuJ9xoIDVd-wlJXPUKpbzEwSzSLsSCMoNE9VEMQw_L0aZPFPs5c3_aZQRWsd5rvTfUFk/s1073/IMG_20200908_140121.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="1073" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXySo32rMIftb1ISYjMJpmaCZgxU_lAswyO8VZM0IBw9H-z3_VCbvKa0aFkW5RNjKsFymhUrBZuJ9xoIDVd-wlJXPUKpbzEwSzSLsSCMoNE9VEMQw_L0aZPFPs5c3_aZQRWsd5rvTfUFk/w640-h426/IMG_20200908_140121.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Akbatnya, penyidik Polda Bali dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menjerat Linda, melakukan tindak pidana dugaan ‘penghinaan atau pencemaran nama baik’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) junkto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undanng Hukum Pidana (KUHP)<br /><br />Persidangan yang berlangsung dalam 2 (dua) session adalah agenda mendengarkan keterangan Ahli Bahasa Indonesia yang dihadirkan Tim Pensehat Hukum Terdakwa sekaligus agenda pemeriksaan terdakwa dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sukradana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota serta Panitra Pengganti.<br /><br />Disela-sela pemeriksaan terdakwa Linda, Ketua Majelis Hakim I Wayan Sukradana, SH., MH meminta korban Simone Christine Polhutri masuk ruang sidang dan duduk disamping kiri terdakwa.<br /><br />Ketua Majelis Hakim berharap, agar perkaraTindak Pidana “penghinaan atau pencemaran nama baik” berakhir samapai “disini” (maksudnya di PN Denpasar) dan meminta kepada keduanya (korban dan terdakwa) sama-sama saling memaafkan serta memerintahkan kepada terdakwa Linda maupun korban Simone untuk membuat atau memposting distatus Facebook masing-masing dengan kalimat, “Saya sudah tidak ada masalah lagi dengan Simone (di status Facebook Linda)” dan ” “Saya sudah tidak ada masalah lagi dengan Linda (di status Facebook Simone). Dan bukti itu agar diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhARSYaPSO_czU_l9BBQNslPimnVqed-aElp-OJTNeM4qAzQZ84PYEAXQ0raXmpxfg1sD7qElfflyqDOrxUWVcoKqcwYj7IpM1f_ugwJF1-mmgPcVENZcb3yN6fCornBZ6L7cH0nhHlgq0/s1080/IMG_20200908_140102.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="1080" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhARSYaPSO_czU_l9BBQNslPimnVqed-aElp-OJTNeM4qAzQZ84PYEAXQ0raXmpxfg1sD7qElfflyqDOrxUWVcoKqcwYj7IpM1f_ugwJF1-mmgPcVENZcb3yN6fCornBZ6L7cH0nhHlgq0/w640-h424/IMG_20200908_140102.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah pemeriksaan terdakwa selesai, kini terdakwa menunggu sidang pembacaan surat tuntutan dari JPU. Namun, untuk agenda pembacaan surat tuntutan, JPU membutuhkan waktu selama 2 (dua) pekan. <br /><br />“Tanggal dua dua” jawab JPU Eddy Arta Wijaya, SH saat ditanya Ketua Majelis Hakim<br /><br />Beberapa menit seusai persidangan, saat beritakorupsi.co menemui JPU Eddy Arta Wijaya, SH dari Kejati Bali di ruang persidangan untuk meminta komentarnya terkait persidangan, justru tak mau menjawab dengan alasan ‘takut salah’ dan meminta agar beritakorupsi.co bertanya kepada Kasi Penkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum.Red)<br /><br />“Maaf, saya tidak berani, takut salah. Silahkan ke Kasi Penkum. Saya takut salah,” kata JPU Eddy. (Jen)<br /></div>

News Pidana Ketua Majelis Hakim Perintahkan Terdakwa dan Korban Membuat Postingan Di FB, “Saya Sudah Tidak Ada Masalah...”

                   Terdakwa Linda (kanan) dan korban Simone Christine Polhutri (kiri) #JPU Eddy Arta Wijaya, SH dari Kejati Bali, Tak Mau me...

»

Ahli Bahasa Indonesia, Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd : “Kaya” Yang Artinya Seperti Menggunakan “K”, “Monyet” Adalah Kata Kiasan

<p></p><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOBpuF84oNWW4YVtu7x9LrCASW2RitJ9wYdaWMOuHiohMWtpnGAkVT36_BLxpB7wb63CmwU53-iEaCOTcyolWWzzVJiLSXkoZDPadRyjiAaXtByNaoSKtI_kBq_p-IfDeWvAI_qmNlkBk/s1081/IMG20200908111727.jpg"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1081" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOBpuF84oNWW4YVtu7x9LrCASW2RitJ9wYdaWMOuHiohMWtpnGAkVT36_BLxpB7wb63CmwU53-iEaCOTcyolWWzzVJiLSXkoZDPadRyjiAaXtByNaoSKtI_kBq_p-IfDeWvAI_qmNlkBk/w640-h360/IMG20200908111727.jpg" width="640" /></a></div>                                        Ahli Bahasa, Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd<br /><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">#Persidangan dihadiri Simone Christine Polhutri (korban) dengan “pengawalan beberapa anggota TNI berpakaian Loreng”#</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Selasa, 8 September 2020, Sidang lanjutan perkara pidana “Penghinaan atau Pencemaran nama baik” Simone Christine Polhutri (sebagai pelapor) dengan terdakwa Linda Fitria Paruntu kembali digelar di ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Jalan P.B. Sudirman No.1 Denpasar, Bali<br /><br />Persidangan yang berlangsung dalam 2 (dua) session adalah agenda mendengarkan keterangan Ahli Bahasa Indonesia yang dihadirkan Tim Pensehat Hukum Terdakwa seklaigus agenda pemeriksaan terdakwa dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sukradana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota serta Panitra Pengganti. <br /><br />Persidangan juga dihadiri Simone Christine Polhutri selaku korban (pelapor) dengan “pengawalan beberapa anggota TNI berpakaian Loreng”<br /><br />Antara Linda dan Simone sudah sama-sama kenal, walau tidak begitu akrab. Karena keduaanya (Linda dan Simone) mempunyai anak yang sama-sama bersekolah di sekolah yang sama, yaitu Sekolah Dasar Kristen (SDK) Tunas Kasih<br /><br />Terdakwa Linda, didakwa melakukan tindak pidana dugaan “penghinaan atau pencemaran nama baik". Oleh penyidik Polda Bali dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, menjerat terdakwa Linda dengan pasal berlapis yaitu pasal 27 ayat (3) junkto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undanng Hukum Pidana (KUHP)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjddRkIgUhzI8dHhhzZXqCIAVNxWBlHmYBrlebP9-hzVSYzcbHxTArJ2XuNzYw8vdc2eVdOpJrC7NYdaf563s_wEL8LfLWSpygfWYeyCIWTCsJOFKaF4wEUvz0rzgu5k-yuKrDZB4RwslE/s1200/Linda.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjddRkIgUhzI8dHhhzZXqCIAVNxWBlHmYBrlebP9-hzVSYzcbHxTArJ2XuNzYw8vdc2eVdOpJrC7NYdaf563s_wEL8LfLWSpygfWYeyCIWTCsJOFKaF4wEUvz0rzgu5k-yuKrDZB4RwslE/s16000/Linda.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;">Linda terjerat hukum, karena laporan Simone Christine Polhutri ke Polda Bali pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor Laporan : LP/413/X/2019/Bali/SPK, dengan tuduhan diduga melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik Simone, karena Linda membuat status di facebooknya dengan menandai (tag) lalu membagikannya (sheer) yang bertujuan untuk mengkalrifikasi status Facebook Simone pada tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 5:33 PM, terkait kalimat yang dibuatnya (Simone)  yang berbunyi,<br /><br />“Orang kalo kayanya nanggung kasian ya norak maksimal...casing doang kliatanya orkay taunya kartu kredit banyak, utang smua... diburger king belanja ga sbrapa mau bayar pake kartu kredit ternyata decline semua....terpaksa SOS talipun suaminya minta pertolongan..ngakak guling2, ribut protes sana protes sini ujung-ujung2nya duit kalo ga bisa bayar ngaku aja....gaya selangit maksa ternyata... hare gene masih ada model kamseupay”<br /><br />Sedangkan kalimat yang dibuat Linda pada tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 11.03 PM adalah berbunyi, “Hati2 omongin orang dibelakang bu... Simone Christine Lahunditan monggo buktikan sini jangan omongin orang dibelakangg...kartu kredit dipake utk promo2 bukan utk dipakai nambah uang dapur....kyknya perlu tunjukin Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran kenyataannya yaa siriik tanda tak mampu Mana laporannyaa sya tungguy jangan omong doangg manaa pengacara manaa manaa? Sya berani tag anda biar ngk fitnah dimna2 bukann berani bicara dibelakang”<br /><br />Anehnya, yang dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik adalah bagian dari kalimat yang berbunyi, “............Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya beneran..........”. Kata “kaya monyet” diartikan “seperti monyet”.<br /><br />Yang menjadi permasalahan dalam proses hukum yang menjerat Linda dalam UU ITE oleh penyidik Polda Bali, dan dalam surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali adalah kata “kaya” yang ditulis Linda di facebook miliknya, diartikan “kaya” sama dengan “seperti”.<br /><br />JPU Kejati Bali dalam surat dakwaannya Nomor Reg.Perk.PDM-445/DENPA.KTB/06/2020 menyatkan, bahwa dengan hal tersebut sehingga menyebabkan saksi korban Simone Christine Polhutri dan keluarganya merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan terdakwa tidak benar, apalagi menyamakan dengan “monyet”<br /></div><p></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPDRa7NYH5x_xmJ6PDL-Ix3omAhjFVWm3ujJTi0IewFTIjJbuY2PjzUfWiHkMLrTMPC-rnHvAj-R6eF1UY-qBwcE8A0J-3rkaKRbPyZaKyTjWIEEac_RKznOtTF8dLo7wuIBhR1YVvK0U/s1081/IMG20200908110451.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1081" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPDRa7NYH5x_xmJ6PDL-Ix3omAhjFVWm3ujJTi0IewFTIjJbuY2PjzUfWiHkMLrTMPC-rnHvAj-R6eF1UY-qBwcE8A0J-3rkaKRbPyZaKyTjWIEEac_RKznOtTF8dLo7wuIBhR1YVvK0U/w640-h360/IMG20200908110451.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Ahli Bahasa Indonesia, Guru Besar Fakultas Bahasa dan Seni dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali, Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd, kepada Majelis Hakim dalam persidangan menjelaskan, bahwa kalimat yang dibuat oleh terdakwa Linda bukanlah penghinaan melainkan klarifikasi.<br /><br />“Itu klarifikasi bukan penghinaan,” kata Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd menjelaskan kepada Majelis Hakim atas pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa<br /><br />Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd menjelaskan, terdakwa Linda meminta kepada Simone untuk menunjukan “Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya beneran”. Kata “monyet” pada kalimat “Mana orang kaya monyet dan mana orang kaya beneran” adalah kiasan<br /><br />“Terdakwa Linda meminta kepada Simone untuk menunjukan. Kata “monyet” adalah kiasan.” Kata Guru Besar Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd<br /><br />Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd juga menjelaskan, bahwa kalimat atau kata-kata di Group WhastApp orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih dan Facebook yang dibuat Simone adalah berkaitan.<br /><br />Hal itu dijelaskan Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd atas pertanyaan Tim Penasehata Hukum terdakwa, terkait kalimat atau kata-kata yang dibuat Simone di Group WhastApp orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 dengan membacakan dan menunjukan kepada Majelis Hakim<br /><br />Bahkan, Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd juga mengatakan, bahwa kalimat yang dibuat oleh Simone di Group WhastApp orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih ada “Ancaman”.<br /><br />“Berkaitan. Dan disitu ada ancaman,” kata Guru Besar Undiksha ini.<br /><br />Kalimat yang dibuat Simone di Group WhastApp orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019, bermula dari klarifikasi beberapa orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih termasuk terdakwa Linda dan suaminya, terkait “musibah” yang terjadi saat kegiatan Outing (perpisahan) siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih di Pantai Penida Water Sprot dengan menggunakan Kano pada tanggal 11 Mei 2019<br /><br />Sementara pertanyaan JPU Eddy Arta Wijaya, SH dari Kejati Bali kepada Ahli, juga terkait tujuan terdakwa menulis kalimat yang diposting di Facebook. Dan menurut Ahli, bahwa itu adalah untuk menanyakan Simon <p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaQx_jQw7udRCkEtong1cPdgUaJPHtuGd6ciAi0t2LwZ7iNRdHTltKqrMX2TiYe_r9btIf8QcaHqV4_4kCsARtre3aNDebwxfWqCJaf9y5RwlAd6vtPU7BHZvGRk333MJn558XidZ3aAg/s1081/IMG20200908104041.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1081" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaQx_jQw7udRCkEtong1cPdgUaJPHtuGd6ciAi0t2LwZ7iNRdHTltKqrMX2TiYe_r9btIf8QcaHqV4_4kCsARtre3aNDebwxfWqCJaf9y5RwlAd6vtPU7BHZvGRk333MJn558XidZ3aAg/w640-h360/IMG20200908104041.jpg" width="640" /></a></div><p>Beberapa kutipan percakan antara terdakwa dan suaminya dengan Simon melalui Group WhastApp orang tua siswa Kelas VI SDK Tunas Kasih pada tanggal 12 Mei 2019 yang dipertanyakan Tim Penasehat Hukum terdakwa, maupun yang disampaikan terdakwa kepada beritakorupsi.co adalah;</p><p>Suami terdakwa          : “Ini papahnya Laura, mengenai kejadiaan di outing. Water sport di bali kalau  <span>    </span>                                      dipikir  memaang biasanya ada unsur bahayany....                                </p><p>Simone, Pukul 08.41 Wita     : “Ini sudah tuduhan ada false dan misleading....saya akan urusa....</p><p>Simone, Pukul 08.42 Wita     : Saya tersinggung berat dengan tuduhan ini... saya akan lapor polisi</p><p>Suami terdakwa, Pukul 09.14 Wita : Silahkan lapor kalau keberatan dengan komentar saya, saya        <span>    </span>                                                          tunggu. Yg saya complain adalah tidak adanya peringatan resiko <span>    </span>                                                          yang memang sudah terjai dan mempertanyakan apa motivasinya<br />Simone, Pukul 09.16 Wita        : Keteledoran u hadir dirrapat hanya krn tidur dgn enteng jawab <span>    </span>                                                    ketiduran skrg mau nyalahin panitia? Hehehe mau ngadep mana lo <span>    </span><span>    </span><span>    </span>                                                komplein???? Ini aja dah bukti Parah</p><p>Terdakwa, Pukul 09.58 Wita     : Bu kamu tuh parah, itu urusan aku hadir ngk mau hadir, krna sya <span>    </span>                                                    sdh percayakan k skolah dn panitia utk keputusannya, dgn syarat <span>    </span>                                                    amann tentram dan nyaman, kenyataannya sperti ini, sya di kasih <span>    </span>                                                    tau amann kok vilannyaa baguss bangeett ternyata kamar anak2 <span>    </span>                                                    yang kasian kamarnya hotel anak laki2 hehehehe maaf standart sya <span>    </span>                                                    ngk sperti standart loe Bu</p><p>Simone, Pukul 10.09 Wita        : Simone, Pukul 10.09 : Hehehe kalo mau jd orkay beneran rubah deh <span>    </span>                                                   sikap parahnya...fada Alasan</p><p>Terdakwa, Pukul 10.09             : Yg rubah anda bukan saya</p><p>Terdakwa, Pukul 10.09             : Apa hubungannya sma orkay? Anda sirik y</p><p>Simone, Pukul 10.09                : Sudah percayakan kog komplen? Katanya komplen ke panitia? WHO <span>    </span>                                                   D HELL ARE YOU?</p><p>Simone, Pukul 10.10                : Haha sirik? Hahaha kesian <br /></p><p>Simone, Pukul 10.10 : Lo blm lagir gue dah main dimonaco </p><p>Terdakwa, Pukul 10.10 : Aneh baca baik2diatas sya komplain krna terjadi sesuatu yg dijaminkan ke qta <span>    </span>                                    baca dgn teliti</p><p>Terdakwa, Pukul 10.16 : yg saya sampaikan adalah concem dan pertanyaan bukan pendapat akhir, yang <span>    </span>                                    harusnya dijawab dgn penjelasan. Tapi kalau dijawab balik dgn ancaman ya <span>    </span>                                       jadi lucu dan ngga ada komen lagi mengenai jati diri anda yg sudah dibuka <span>    </span>                                       sendiri.</p><p>Simone, Pukul 10.16   : Komplen tidak adanya peringatan?????? Emang semuanya dukun????? <span>    </span>                                      Kenapa ga ikut waktu inspeksi? Mempertanyakan Motovasi???? <span>    </span>                                      Sementara dengan entengnya bilang LUPA, TELAT BANGUN??? <span>    </span>                                      mempertanyakan motivasi pada panitia yg kerja dipikir kita mau main <span>    </span>                                      uang ya hahahahaha sernentara anda GA hadir rapat karen LUIPA <span>    </span>                                      DAN TELAT BANGUN? Rapatnya bukan cuma SEKALI....<span></span>mempercayakan <span>    </span>                                      pada skolah dan panitia? Trus komplen??? Hahahahahahahaha diatas ngomong <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span>                   apa dibawah ngomong apa bolak balik kaya strikaan... yg ada Panitia yg <span>    </span>                                      harusnya rnempertanyakan motivasi anda bertanya.... </p><p>Simone, Pukul 10.18 Wita        : Siapa kamu Suruh2 saya baca baik2??????? Nanti itu tugas lawyer dan <span>    </span>                                                 petugas yg akan baca baik2 pasal2 apa yg cuco</p><p>“Ini kan tidak ada kaitannya dengan pribadi-pribadi. Tapi Bu Simone justru menyerang pribadi saya lewat chat Group orang tua siswa. Di Group WA itu ada beberapa orang tua siswa yang komplain atas kejadian saat Outing tanggal 11 Mei 2019, karena ada anak-anak yang hampir tenggelam menggunakan Kano, tapi Bu Simone malah menyerang pribadi saya dan mensher chat pribadi saya dengan Bu Nana di Group WA orang tua siswa dan mempermalukan saya. Salahkah saya bertanya atau mengkonfirmasi?,” kata Linda dengan nada bertanya seusai persidangan.</p><p>Sebelumnya, Ahli Hukum Pidana yang juga Dosen Fakultas Hukum Pascasarjasa Universitas Jayabaya Jakarta, Billy Matindas yang juga dihadirkan Tim Penasehat Hukm terdakwa ke persidangan saat dihubungi beritakorupsi.co melalui Telepon Selulernya mengatakan, bahwa apa yang dibuat oleh terdakwa adalah mengklarifikasi karena ada reaksi ada aksi. Tidak mungkin ada reaksi kalau tidak ada aksi.</p><p>“Tidak ada unsur pidana dari kalimat yang dibuat oleh terdakwa. Terdakwa mau mengklarifikasi atau bertanya, “mana orang kaya monyet dan mana orang kaya benaran”. Itu adalah reaksi karena ada aksi, dan tidak mungkin ada reaksi kalau tidak ada aksi,” kata Billy melalui sambungan teleponnya, Selasa, 18 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB (*/Jen).</p><p></p>

News Pidana Ahli Bahasa Indonesia, Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd : “Kaya” Yang Artinya Seperti Menggunakan “K”, “Monyet” Adalah Kata Kiasan

                                        Ahli Bahasa, Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd #Persidangan dihadiri Simone Christine Polhutri (korba...

»

Zaenal Abidin, Kadis PU Kab. Mojkerto Dituntut 5 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Rp1.270 M

<p style="text-align: justify;"></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMyGCM5_WEQ1YoQlriDGxSae61CGB9KUVoKcE1roo8-UMYZyDbSwSLeEf22T_Rkbe5Tjxa3sL9c6RBd4kC6xwgAefZFzwib6vGNJLxFas6_op_H6_wj1Gl5w7FPpNWV-IJYyuBRsu3qlA/s1079/IMG20200730131224_1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="351" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMyGCM5_WEQ1YoQlriDGxSae61CGB9KUVoKcE1roo8-UMYZyDbSwSLeEf22T_Rkbe5Tjxa3sL9c6RBd4kC6xwgAefZFzwib6vGNJLxFas6_op_H6_wj1Gl5w7FPpNWV-IJYyuBRsu3qlA/w625-h351/IMG20200730131224_1.jpg" width="625" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">#Bagaiamana nasib Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Mantan Bupati Mojokerto), terpidana Hedrawan Maruszma ("anak Alm. Mantan Jamwas Kejagung RI") dan Eryk Armando Talla serta pihak pihak lain, akankah terseret sebagai tersangka baru dalam kasus ini?#</span><br /><br /><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI.CO –</span></span></b> Terdakwa Zaenal Abidin, selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Bina Marga  (PU-BM) Kabupaten Mojokerto dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebanyak Rp300 juta subsidair 3 bullan kurungan serta membayar Uang Pengganti (UP) sejumlah Rp1.270.000.000 (satu milliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebesar Rp4.020.000.000 (empat milliar dua puluh juta rupiah) pada tahun 2015 – 2016 dari pengusaha kontraktor, Hedrawan Maruszma<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mufti Nur Irawan dkk, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Kamis, 03 September 2020) dihadapan Majelis Hakim dengan Ketua Majelis Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Andriano, SH., MH dan John Desta, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wantiyah, SH. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya yang terdiri dari Ben Hardjon, Nanik Nurhayati dan M. Tahir.<br /><br />“Pada bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016, terdakwa Zaenal Abidin menerima uang dari Hedrawan Maruszma melalui Ridwan Arif Abdullah (orang kepercayaan Terdakwa) yang totalnya sejumlah Rp1.270.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah),” kata JPU KPK <br /><br />JPU KPK Mufti Nur Irawan pun merinci uang yang diterima oleh terdakwa, yaitu Pada 16 September 2015,  Terdakwa menerima uang dari Hedrawan Maruszma melalui Nisham Fikriyoso dan Duvadilan Ridwan Sembodo sejumlah Rp120.000.000 di Hotel B-Fashion Jakarta Barat.<br /><br />Kemudian pada bulan November 2015, Terdakwa menerima uang dari Hedrawan Maruszma sejumlah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dl kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto. <br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr></tbody></table><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfl8xpKhJ7NfmkqUiEoVv4hsufKAkltOPZjejh0OI4RBo-NdKqsZwpxYLMICN_YIkvZu8V5v4DNwOWtOdJN_GGnjKs9dcBzGzFn3laAqJISJ5EdDQLpspNkyV3TER7QIU2ndS74XLqfsk/s814/1.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="814" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfl8xpKhJ7NfmkqUiEoVv4hsufKAkltOPZjejh0OI4RBo-NdKqsZwpxYLMICN_YIkvZu8V5v4DNwOWtOdJN_GGnjKs9dcBzGzFn3laAqJISJ5EdDQLpspNkyV3TER7QIU2ndS74XLqfsk/w625-h444/1.jpeg" width="625" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dan pada bulan Desember 2015, terdakwa Zaenal Abidin menerima uang dari Hedrawan Maruszma melalui Ridwan Arif Abdullah (orang kepercayaan Terdakwa) sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di halaman parkir belakang kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto<br /><br />Pada bulan Januari 2016, Terdakwa menerima cek sejumlah Rp250.000.000 dari Hedrawan Maruszma di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto.<br /><br />JPU KPK Mufti Nur Irawan mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Zaenal Abidin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana<br /><br />Sebelum JPU KPK sampai pada tuntutan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.<br /><br />Yang memberatkan yaitu bahwa terdakwa tidak mendukung progra pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, terdakwa menyalahgunakan jabatan yang diberikan kepadanya. Sementara yang meringankan, JPU KPK mengatakan bahwa terdakwa belum pernah dihukum<br /><br />“Menuntut : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Zaenal Abidin  terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama Lima  (5) tahun dan pidana denda sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga (3) bulan. Dan menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar satu milliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah (Rp1.270.000.000) selambat-lambalnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,” ucap JPU KPK Mufti Nur Irawan diakhir tuntuatnnya<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicv-2MsnJeYVI1ocsCYr-OcIBakPEb6XhjJcuraLQ10cLd0uV8eLXTMX9r3q-ac2zLeK3CQhJEFcSW30l7m3_BoUWABLg1P6jQoJHn_12LudgztaKkAvXbcX0-3d2HbWNlZqyspSQlcv8/s640/IMG20200730143415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="498" data-original-width="640" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicv-2MsnJeYVI1ocsCYr-OcIBakPEb6XhjJcuraLQ10cLd0uV8eLXTMX9r3q-ac2zLeK3CQhJEFcSW30l7m3_BoUWABLg1P6jQoJHn_12LudgztaKkAvXbcX0-3d2HbWNlZqyspSQlcv8/w625-h486/IMG20200730143415.jpg" width="625" /></a></div>Atas tuntutan JPU KPK, Majelis Hakim memberikan waktu terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan. “Saudara punya hak untuk menyampaikan pembelaan sendiri atau melalui penasehat hukum saudara,” perintah Ketua Majelis Hakim<br /><div style="text-align: justify;"><br />Seusai persidangan, Penasehat Hukum terdakwa mengatakan sangat menghormati tuntutan JPU KPK. “Kita hormati. Kita hargai Tuntutan  JPU KPK,” kata Penasehat Hukum terdakwa<br /><br />Kasus ini masih meninggalkan “misteri”. Sebab, KPK hanya menyeret terdakwa Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas PUBM. Pada  hal dalam fakta persidangan terungkap, adanya keterilibatan berbagai pihak. Diantaranya Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati, Hendrawan Maruzman, Eryk Armando Talla dan pihak-pihak lainnya.<br /><br />Selain itu, uang “haram” sebagai fee proyek yang mengalirpun bukan hanya kepada terdakwa melainkan kepada Mustofa Kamal Pasa. Dan ada juga yang mengalir ke Kejaksaan Negeri. <br /><br />Pertanyaanpun muncul, bagaimana nasib pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini? Apakah KPK yang dijuluki sebagai lembaga super body akan menyeret tersangka baru ? Atau hanya mengadili Zaenal Abidin?<br /><br />Baimana pula, uang yang mengalir ke Kejaksaan seperti yang terungkap dalam persidangan? Apakah KPK menganggap, bahwa itu hanya keterangan saksi dalam persidangan walaupun ada skema pembagian fee proyek yang ditunjukan KPK dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2020 ?<br /><br />Atau kasus Korupsi Gratifikasi yang menyeret terdakwa Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas PU-BM Kab. Mojokerto hanya menambah jumlah daftar kasus perkara Korupsi yang belum tuntas ditangani KPK di Jawa Timur sejak tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 ?<br /><br />Salahkah jika masyarakat menuding KPK tidak lagi “sekuat KPK yang dulu”? Dan mencurigai adanya kepentingan politik ? Atau KPK akan tetap sebegai garda terdepan untuk memberantas Korupsi seperti namanya untuk menyeret orang-orang yang terlibat Korupsi tanpa pandang bulu?<br /><br />Kasus perkara Korupsi yang belum tuntas ditangani KPK di Jawa Timur sejak 2017 hingga saat ini diantaranya Kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua Komis B DPRD bersama 2 Kepala Dinas Pemprov Jatim, yaitu Kepala Dinas Peterenakan dan Kepala Dinas Pertanian<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvHpa8vciNJuIIjZ-TxlgeRh1EXjKq2zNYs9lO97WOaf_88RD0JzMTtDW5i0R04UVQGmEVN1li9xFSQgfxJdWbdpVEdRM4jYFyIn9vfBtzN17mIoZk1pRmGEIILQMiYl_rM2InEgpivKM/s1079/IMG20200806141155.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="351" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvHpa8vciNJuIIjZ-TxlgeRh1EXjKq2zNYs9lO97WOaf_88RD0JzMTtDW5i0R04UVQGmEVN1li9xFSQgfxJdWbdpVEdRM4jYFyIn9vfBtzN17mIoZk1pRmGEIILQMiYl_rM2InEgpivKM/w625-h351/IMG20200806141155.jpg" width="625" /></a></div><div style="text-align: justify;">Padahal fakta yang terungkap dalam persidangan, 9 dari 10 Kepala Dinas termasuk Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan telah memberikan uang suap kepada Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019. Anehnya, KPK kemudian hanya menyeret 2 Kepala Dinas setelah 1 tahun berlalu (2018) yaitu Kepala  Disperidang dan Kepala Dinas Koperasi. Lalu Lima Kepala Dinas ?<br /><br />Selain itu, kasus suap Ketua DPRD Kota Malang terkait proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2015 yang menyeret Hedrawan Maruszma, anak “alm. Mantan Jamwas Kejagung yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun?; Kasus Korupsi suap pembahasan APBD Kota Malang; Kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua DPRD Mojokerto; Kasus TPPU Bupati Nganjuk Taufiqu Rahman; Kasus Koruspsi suap Bupati Jombang (Nyono); Kasus Korupsi suap Bupati Malang Rendra Kresna; Kasus Korupsi suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa; Lalu bagaimana dengan kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Sidoarjo yang saat ini masih diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya ?<br /><br />Apakah KPK akan menuntaskan kasus perkara Korupsi di Jawa Timur atau akan melupakannya karena saat ini Indonesia dialnda Pandemi Covid-19?<br /><br />Terseretnya Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  (DPUBM) Kabupaten Mojokerto adalah bermula pada saat Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2018, karena Mustofa Kamal Pasa menerima uang sauap sebesar Rp2.7 milliar terkait pemeberian 11 Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh Onggo Wijaya pada tahun 2015<br /><br />Dalam perijinan Tower ini, selain Mustofa Kamal Pash, KPK menetapkan 5 terasangka (terpidana) yaitu 1. Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo,; 2. Ockyanto  dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group,; 3. Nabiel Titawano selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group,; 4. Ahmad Suhawi dan ke 5. Achmad Subhan (mantan Wakil Bupati Malang).<br /><br />Ke 6 orang ini (Mustofa Kamal Pash, Onggo Wijaya, Ockyanto, Nabiel Titawano, Ahmad Suhawi dan Achmad Subhan) sudah divonis pidana penjara pada tahun 2018 dan saat ini berstatus terpidana.<br /><br />Sekalipun Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto sudah divonis piadana penajara dalam kasus Korupsi suap pemberian ijinan Tower, saat ini Mustofa Kamal Pasa berstatus tersangka dalam perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang ditangani KPK<br /><br />Tapi anehnya, hingga saat ini KPK tak menuntaskan kasus Korupsi pemberian ijin tower ini, karena beberapa orang  yang diduga terlibat didalamnya belum juga diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili.<br /><br />Dalam kasus perkara Korupsi Gratifikasi yang menyeret Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas PU-BM Kab. Mojokerto juga mneyeret Mustofa Kamal Pasa. Karena uang gratifikasi bukan hanya dinikmati oleh terdakwa Zaenal, melainkan Mustofa Kamal Pasa sebesar Rp2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQnvm-kMhaYjdwddw-GK5F7F96WhPjKa2StXHL6bjVggjkJhn7ukDfL3QB6v6V9pPI44cH4U-7PLI3ylw8M7TFzXsLseDCjQJhppCBKnYw5sELpyBMY8ZEbRUxY0GTk2uQeAXB8IV8FTY/s1079/IMG20200730133735.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="351" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQnvm-kMhaYjdwddw-GK5F7F96WhPjKa2StXHL6bjVggjkJhn7ukDfL3QB6v6V9pPI44cH4U-7PLI3ylw8M7TFzXsLseDCjQJhppCBKnYw5sELpyBMY8ZEbRUxY0GTk2uQeAXB8IV8FTY/w625-h351/IMG20200730133735.jpg" width="625" /></a>Uang suap yang totalnya sebesar Rp4.020.000.000 (empat milyar dua puluhjuta rupiah) ini adalah dari Hedrawan Maruszma anak “alm. Mantan Jaksa Agung Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI”. Pemberian uang suap oleh Hedrawan Maruszma terhadap terdakwa Zaenal Abidin dan Mustofa Kamal Pasa, terkait proyek APBD Kab. Mojokerto yang dikerjakan Hedrawan Maruszma.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Selain itu, beberapa nama yang terlibat dalam kasus ini juga disebutkan dalam surat dakawaan JPPU KPK, diantaranya Eryk Aramdo Talla, Ridwan Arif Abdullah, Fikriyoso, Ramadhani Kusuma Akbar, Luthfi Arief Muaqiem, Samsul Arif (pegawai CV. Musika), Nisham Fikriyoso dan Chandri<br /><br />JPU KPK menjelaskan mengatakan, bahwa Terdakwa Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga  (DPUBM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 s/d 2016 bersama dengan Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 s/d 2015 dan periode 2016-2021.<br /><br />Pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Hotel 8 FASHION Taman Anggrek Jakarta Barat. Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto, Kantor Bupati Mojokerto, di sekitar KFC dekat dealer Ford Surabaya, Pendopo Kabupaten Mojokerto, Restaurant Club House Taman Dayu Golf and Resort di Pandaan Kabupaten Pasuruan. Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi yaitu berupa uang tunai seluruhnya sejumlah Rp4.020.000.000 (empat milyar dua puluhjuta rupiah) dengan rincian yaitu ;<br /><br />Diterima terdakwa Zaenal Abidin sejumlah Rp1.270.000.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluhjuta rupiah), dan diterima oleh Mustofa Kamal Pasa sejumlah Rp2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)<br /><br />Bahwa penerimaan uang tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 sd 2016, dan berhubungan dengan jabatan Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 s/d 2015 dan periode 2016-2021 serta berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa Zaenal Abidin dan Mustofa Kamal Pasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 tahun 2010 dan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8sIqJTqg2H4fl-VT6J0mJIDljjuyfHq64tBgpUDdmw8oAH0hAZAeLB5OgxIPrQ09u39vrxswFbXC2fMpf1Iq_nCh_GzP_tiiSlQCdddf4iRfm6_d6hmp1Tx5fOClCTCKNHeLE_W6HOiY/s451/IMG20180518135754_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="451" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8sIqJTqg2H4fl-VT6J0mJIDljjuyfHq64tBgpUDdmw8oAH0hAZAeLB5OgxIPrQ09u39vrxswFbXC2fMpf1Iq_nCh_GzP_tiiSlQCdddf4iRfm6_d6hmp1Tx5fOClCTCKNHeLE_W6HOiY/w625-h500/IMG20180518135754_1.jpg" width="625" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tahun 2011, Terdakwa diangkat oleh Mustofa Kamal Pasasebagai Kepala Dinas PUBM dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor. 821 .2/3625/HK/41 6-208/2011 tanggal 4 Nopember 2011.<br /><br />Pada sekira awal Desember 2013, Hedrawan Maruszma menemui Terdakwa di Surabaya Town Square, dimana dalam pertemuan tersebut Hedrawan Maruszma menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa Hedrawan Maruszma mempunyai  keinginan untuk mengerjakan proyek di Kabupaten Mojokerto, atas penyampaian tersebut, Terdakwa mengatakan akan menunggu petunjuk dari Mustofa Kamal Pasaterlebih dahulu.<br /><br />Pada awal bulan Oktober 2014, Hedrawan Maruszma bertemu dengan Eryk Armando Talla, guna membicarakan proses pemenangan lelang pekerjaan dan pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan oleh Hedrawan Maruszma    .<br /><br />Sekitar awal tahun 2015, Hedrawan Maruszma mendapat Informasi dari Eryk Armando Talla, bahwa Mustofa Kamal Pasamengumpulkan semua pengusaha yang akan mengerjakan proyek Dinas PU Binamarga Mojokerto di Pacet dan pada pertemuan itu disepakati komitmen fee sebesar 12,5 %.<br /><br />Pada tanggal 2 April 2015 sore hari, dilakukan pertemuan di Pendopo Bupati Mojokerto antara Mustofa Kamal Pasa, Hedrawan Maruszma, dan Nisham Fikriyoso, dimana dalam pertemuan tersebut Mustofa Kamal Pasamenyampaikan kepada Hedrawan Maruszma, bahwa untuk mendapatkan 2 (dua) proyek yaitu Ngranggon Kutorejo dan Kedungsari Kemlagi, harus menyerahkan fee di awal sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah) atau setara dengan 17% dari nilai pekerjaan setelah PPN dan PPh. <br /><br />Selanjutnya Mustofa Kamal Pasamengeluarkan selembar kertas berisi tabel daftar proyek yang sudah di tulis nama-nama pengusaha yang akan memenangkan paket pekerjaan termasuk Hedrawan Maruszma, dan menunjukkan pekerjaan yang akan dimenangkan oleh Hedrawan Maruszma. Kemudian untuk memenangkan Hedrawan Maruszma, Mustofa Kamal Pasamenghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa mengawal proyek di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, atas perintah Hedrawan Maruszma    pada tanggal 3 April 2018, Nisham Fikriyoso menemui Terdakwa di ruang kenanya, dan membicarakan mengenai tindaklanjut dari pertemuan dengan Mustofa Kamal Pasa.<br /><br />Selanjutnya, Terdakwa memanggil Puguh Hari Setiawan selaku pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mojokerto dan PNS Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto.<br /><br />Saat itu Terdakwa menyampaikan agar teknis pemenangannya dikoordinasikan dengan Puguh Hari Setiawan. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, Puguh Hari Setiawan mengeluarkan selembar kertas daftar proyek yang berisi tabel proyek yang sudah ditulis nama-nama pengusaha yang akan memenangkan paket pekerjaan termasuk Hedrawan Maruszma, kemudian Puguh Hari Setiawan memperlihatkan daftar proyek tersebut kepada Terdakwa.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYoXIsm6UFvJVpl4M6OWa03K1_42IfCk78u4A-p8-i5l1OEHXInXJeUNtKgCjKKcTswn3tuLzrgEsUcID3rVg63I43eejDk4rASW3zKrqnfWwYqPQHG58pqQrZsRTny31IqlVSc3ycoFY/s640/IMG20190321122115.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="351" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYoXIsm6UFvJVpl4M6OWa03K1_42IfCk78u4A-p8-i5l1OEHXInXJeUNtKgCjKKcTswn3tuLzrgEsUcID3rVg63I43eejDk4rASW3zKrqnfWwYqPQHG58pqQrZsRTny31IqlVSc3ycoFY/w625-h351/IMG20190321122115.jpg" width="625" /></a></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Hedrawan Maruszma mengikuti proses pelelangan yang dilakukan secara proforma dengan meminjam perusahaan yang terafiliasi dengan Eryk Armando Talla. Dan pada akhirnya, atas persetujuan Terdakwa, Hedrawan Maruszma    memenangkan 6 (enam) paket pekerjaan yaitu ;<br /><br />1. Peningkatan Jalan Ngranggan – Kuterojo Tahp II, dikerjakan oleh PT Antigo Agung Pemenang dengan nilai penawaran Rp8.079.341.000,; <br />2. Peningkatan Jalan Kedungsari-Kemlagi, dikerjakan oleh PT Antigo Agung Pemenang dengan nilai penawaran Rp9.181.754.754,; <br />3. Peningkatan Randegan–Benjeng, dikerjakan ole PT Antigo Agung Pemenang dengan nilai penawaran Rp6.996.566.000,; <br />4. Peningkatan Jalan Pohjejer – Tumbuk, dikerjakan oleh PT Dwi Mulai Jaya dengan nilai penawaran Rp7.755.386.000,; <br />5. Peningkatan  Lakandowo -  Randegan, dengan nilai penawaran Rp6.243.381.000, dan <br />6. Peningkatan Jalan Banjar Agung – Sooko, dikerjakan oleh PT Dwi Mulai Jaya dengan nilai penawaran Rp5.217.350.000<br /><br />Setelah Hedrawan Maruszma memenangkan proyek tersebut, terdakwa Zaenal Abidin menerima uang sejumlah Rp1.270.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;<br /><br />- Pada 16 September 2015 Terdakwa menerima uang dari Hedrawan Maruszma melalui Nisham Fikriyoso dan Duvadilan Ridwan Sembodo sejumlah Rp120.000.000 di Hotel B-Fashion Jakarta Barat.<br /><br />- Pada bulan November 2015, Terdakwa menerima uang dari Hedrawan Maruszma sejumlah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dl kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto.<br /><br />- Pada bulan Desember 2015, terdakwa Zaenal Abidin menerima uang dari Hedrawan Maruszma melalui Ridwan Arif Abdullah (orang kepercayaan Terdakwa) sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di halaman parkir belakang kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto<br /><br />- Pada bulan Januari 2016, Terdakwa menerima cek sejumlah Rp250.000.000 dari Hedrawan Maruszma di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto. Selain Terdakwa, Mustofa Kamal Pasa juga menerima uang dari Hedrawan Maruszma yaitu:<br /><br />- Pada tanggal 7 April 2015, Mustofa Kamal Pasa menerima uang sejumlah Rp500.000.000 yang diserahkan oleh Hedrawan Maruszma, Nisham Fikriyoso dan Ramadhani Kusuma Akbar di sekitar KFC dekat dealer Ford Surabaya.<br /><br />- Pada tanggal 15 April 2015, Mustofa Kamal Pasa menerima uang sejumlah Rp500.000.000 melalui Luthfi Arief Muaqiem (ajudan Bupati) yang diserahkan oleh Ramadhani Kusuma Akbar di Pendopo Bupati Mojokerto.<br /><br />- Pada bulan Agustus 2015, Mustofa Kamal Pasa menerima cek dari CV Thalita Berkarya sejumlah Rp2.000.000.000 melalui Samsul Arif (pegawai CV. Musika) di Restaurant Club House, Taman Dayu Golf and Resort di Pandaan Kabupaten Pasuruan yang dicairkan tanggal 17 September 2015 sejumlah Rp1.000.000.000<br /><br />- Pada tanggal 27 November 2015, Mustofa Kamal Pasa didepan sebuah cafe di Surabaya menerima uang sejumlah Rp250.000.000 dari Nisham Fikriyoso<br /><br />- Pada sekira pertengahan tahun 2016, Mustofa Kamal Pasa menerima sejumlah Rp500.000.000 yang diserahkan oleh Chandri di Pendopo Bupati Mojokerto.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWz558N3UDmmJzSTrP8LY5jGB5OuUU9Od4vgK5gVex7a3WUmeNJ01h6Rlp5cYgMMQpkxthz0s44_2G_q0OcybYxp0Dji8jFpUDtAN3zlxmFeXL1R9TohS9h0JFRUBe_O0Op-g7s8DHtzI/s1079/IMG20200827140900.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="351" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWz558N3UDmmJzSTrP8LY5jGB5OuUU9Od4vgK5gVex7a3WUmeNJ01h6Rlp5cYgMMQpkxthz0s44_2G_q0OcybYxp0Dji8jFpUDtAN3zlxmFeXL1R9TohS9h0JFRUBe_O0Op-g7s8DHtzI/w625-h351/IMG20200827140900.jpg" width="625" /></a></div>Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp4.020.000.000 (empat miliar dua puluh juta rupiah), Terdakwa dan Mustofa Kamal Pasa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sampai Surat Dakwaan atas nama terdakwa Zaenal Abidin,  dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alasan hak yang sah menurut hukum.<br /><br />Perbuatan Terdakwa dan Mustofa Kamal Pasa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sejumlah Rp4.020.000.000,00 (empat miliar dua puluh juta rupiah), haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan beriawanan dengan kewajiban serta tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto dan berhubungan dengan jabatan Mustofa Kamal Pasa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Mojokerto, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam :<br /><br />a. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.<br /><br />b. Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />c. Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Zaenal Abidin, Kadis PU Kab. Mojkerto Dituntut 5 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Rp1.270 M

#Bagaiamana nasib Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Mantan Bupati Mojokerto), terpidana Hedrawan Maruszma ("anak Alm. Mantan Jamwas Kejagun...

»

Sekretaris dan Kasubag Umum PN Trenggalek Diadili Di Pengadilan Tipikor Surabaya

<p><span style="font-size: large;"><b></b></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUd5bK9TL3aRPbmHWFDy4GDcrVcJ-HG-PVFCOuGG4I-SNcXQ9eQ1aCHVYiPNThleDT2GV12bfQgwYLZpb8fqnDnWMSmdJ7Eu5G9xI5zP8EoKqxDDYh7RYGHgRPNmKBsBfTmZY0LJUMwjg/s1755/uang.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1755" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUd5bK9TL3aRPbmHWFDy4GDcrVcJ-HG-PVFCOuGG4I-SNcXQ9eQ1aCHVYiPNThleDT2GV12bfQgwYLZpb8fqnDnWMSmdJ7Eu5G9xI5zP8EoKqxDDYh7RYGHgRPNmKBsBfTmZY0LJUMwjg/w625-h366/uang.jpg" width="625" /></a></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Ada ungkapan yang sering diucapkan oleh masyarakat, yaitu Jeruk makan Jeruk”. Dan kalimat inilah yang mungkin tepat saat ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur yang sedang menyidangkan perkara Korupsi yang terdakwanya adalah pejabat Pengadil orang-orang yang melanggar Hukum<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Kedua Pejabat pengadil itu adalah Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek. Dan Satunya menjabat selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek, yakni Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm)<br /><br />Kasus ini sedikit menggelitik sekaligus sangat menarik. Karena terdakwanya adalah pejabat Pengadilan Negeri, dan kerugian keuangan negara yang diduga dilakukan ke- 2 terdakwa adalah sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) <br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menariknya adalah bukan masalah jumlah kerugian negara. Tetapi perbuatan hukum yang didakwakan oleh JPU kepada kedua terdakwa, yaitu dugaan Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 serta Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum 'Rakyat' Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2018 - 2019. <br /><br />“Sidang berikutnya adalah menghadirkan saksi-saksi. Jumlah saksi yang akan kita hairkan sebanyak 11 orang. Kalau Ketua Pengadilan harusnya saksi tapi nggak tau bisa hadir atau nggak karena sudah pindah ke Palembang,” ucap JPU Rendy kepada beritakorupsi.co, Rabu, 02 September 2020<br /><br />Rabu, 02 September 2020, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rendy Bahar Putra, SH dkk dari Kejari Kabupaten Trenggalek, membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm), dan Riawan, SH., MH Bin Arianto ((Alm), masing-masing perkara terpisah) yang berada di Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Trenggalek melalui Sidang idio Conference (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />Persidangan diketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH., MH dan I Wayan Soedarsana, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm), selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Trenggalek yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37/SEK/Peng 06.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 bersama-sama dengan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto ((Alm) dilakukan penuntutan secara terpisah)<br /><br />Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 ,dan tanggal 22 Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Jalan Dewi Sartika No 1 Kel. Ngantru. Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. <br /><br />Bahwa mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengaduan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019,  dan anggaran Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) di Pengadilan Negen Trenggalek tahun 2018 – 2019 yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. <br /><br />Bahwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).<br /><br />Berdasarkan pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provmsu Jatim Melly Indra Putrn. SE., M. Ak CfrA, kerugian keuangan negara sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum 'Rakyat' Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2018 - 2019. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br /><br />Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat mata anggaran untuk Pos Bantuan Hukum dengan jumlah masing-masmg tahun anggaran sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empatjuta rupiah)<br /><br />Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum, dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum<br /><br />Untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum<br /><br />Demi kelancaran penyerapan anggaran, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran <br /><br />Prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah : 1. Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat" Trenggalek yang d|tandatangan| oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat" Trenggalek <br /><br />2. Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitera dengan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek; 3. Ketua/anggota LBH “Rakyat" Trenggalek mengisi absen sesual dengan perjanjian; 4. Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan<br /><br />Karena selama tahun 2018 dan 2019 tidak ada penandatangan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat" Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015 - 2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek. <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara  Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat“ Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : W14-U28/12/UlVl 02/1/2018 Nomor : 6/LBHR/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor W-14-U28/6/UM 02/1/2019 Nomor : 3/LBH R/l/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negen Trenggalek Agus Ariyanto, SH dengan NIP 19651012 199603 1001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro, Anggota Muhammad Tribusono, SH dan Patna Sunu, SH sekaligus menandatanganan sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut. <br /><br />“Padahal saksi Agus Ariyanto, SH, saksi Drs. Pujiandi, SH., MH, Anggota Muhammad Tribusono, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut”<br /><br />Setelah dokumen pencairan lengkap, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) mengajukannya pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) dan disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di tahun 2018, dan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019    <br /><br />Dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018 – 2019, semuanya melalui saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) bukan melalui saksi Sukarno, SH Bin Saidi selaku Bendahara Pengeluaran<br /><br />Selanjutnya oleh saksu Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) diserahkan pada saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro yang kemudian oleh saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro diberikan kembali kepada saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) dengan Jumlah besaran yang bervariasi<br /><br />Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik lndonesna Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesua Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. <br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp24.000.000 x 2 = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) <br /><br />Selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /><br />Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan   <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat berupa ; a. Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.553.8000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Slamat Firmansyah,; <br />b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV Nusantara Agung; <br /><br />c. Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019; d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %); e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 Nomor: 000030; dan f. Bukti setoran pajak; <br /><br />Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp38.538.000 yang dibayarkan pada saksi Slamat Firmansyah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV.Nusantara Agung, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL…03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi Slamaet Firmasyah dan CV Nusantara Agung yang dipalsu oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm)<br /><br />Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi Gatot Paramujianto, SH dan saksi Kusno, SH (juga dipalsu oleh Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm))<br /><br />Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahstik No Lab : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Sibiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., MM., M.Si dan L.E. Dhana A, S.Farm. M.Farm., Aptmasing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan ;<br /><br />a. Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama Slamaet Firmasyah yang terdapat pada barang bukti nomor . 085/2020/DTF sampai dengan Nomor . O88/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunya bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama Slamaet Firmasyah sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandmg tersedia <br /><br />b. Tanda tangan buku (QT-2) atas nama Gatot Paramujianto, SH yang terdapat pada barang bukti Nomo : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT2) atas nama Gatot Paramujianto, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />c. Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO. SH yang terdapat pada barang bukt| nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spunous Signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembandmg (KT3) atas nama KUSNO SH sebaga|mana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />Setelah saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan, lalu diajukan pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />“Sehingga dana cair sejumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2019,” <br /><br />Anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadlian Negen Trenggalek tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada UndangUndang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan <br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndoneS|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdakwa CHRISNA NUR SETYAWANr SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saka RIAWAN. SH. MH Bin ARlANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Repubhk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Republik lndone3|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara <br /><br />Karena dana jumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya, sehingga negara dirugikan sebesar Rp38. 538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Atas perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan<br /><br />Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putn, SE, Mak. CfrA, <br /><br />Hal itu diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan deak Pidana Korupsi  Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengaduan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadlian Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Rakyat" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadlian Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 20182019 <br /><br />Perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bm OENTORO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1 ) atau Subsidar pasal 3 lebih subsidair pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)<br /></div><p></p>

News Tipikor Sekretaris dan Kasubag Umum PN Trenggalek Diadili Di Pengadilan Tipikor Surabaya

BERITA KORUPSI .CO – Ada ungkapan yang sering diucapkan oleh masyarakat, yaitu Jeruk makan Jeruk”. Dan kalimat inilah yang mungkin tepat sa...

»

Adakah Yang “Diselamatkan” Dalam Perkara Dugaan Korupsi Rp1.3 M Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember ?

<p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGyu55d7V3GvNZKgd32Cz3Vqq9QOdZ0S3Urh32cvw1KT66JPqquGhgNJqn5djhqbZ-PyISS6_RRXn44GR1mQU6fRkPLjO3pfd4p2x6GD3n65WLj4RbSb5SeBkkihXmYY_muSy5YwKEdSE/s1006/IMG20200901110613.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGyu55d7V3GvNZKgd32Cz3Vqq9QOdZ0S3Urh32cvw1KT66JPqquGhgNJqn5djhqbZ-PyISS6_RRXn44GR1mQU6fRkPLjO3pfd4p2x6GD3n65WLj4RbSb5SeBkkihXmYY_muSy5YwKEdSE/s640/IMG20200901110613.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;">#Empat terdakwa Dituntut berbeda, antara 4.6 hingga 7 tahun penjara. Lalu Bagaimana Agus Salim (Direktur PT. Ditaputri Waranawa), Sakti Hadi, Badrussalam alias Kebet, Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam ?#</span><br /><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Adakah yang “diselamatkan” dalam perkara dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Mangisan Kab. Jember tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.3 M?. <br /><br />Pertanyaan inilah yang masih menggelitik dalam kasus perkara dugaan Korupsi pembanungan Pasar Manggisan Tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 (delapan puluh milliar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Jember TA 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71 (satu milian tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh Lima ribu empat ratus tujuh puluh Lima rupiah koma tujuh puluh satu sen) berdasarkan Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020<br /><br />Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan Agus Salim selaku Direktur PT. Ditaputri Waranawa, Sakti Hadi, Badrusalam alias Kebet, Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam ? Mengapa penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember tidak “meneyeretnya” bersama 4 (empat) terdakwa ?<br /><br />Atau karena penyidik menganggap bahwa mereka (Agus Salim, Sakti Hadi, Badrussalam alias Kebet, Arjali, Davin Andi Negoro dan Sikam) tidak terlibat dalam proyek Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember tahun 2018?<br /><br />Lalu siapa saksi yang dalam Perlingungan LPSK (Lembaga Perlindungan Korban dan Saki)? Mengapa saksi itu harus meminta perlindungan ke LPSK? Adakah yang meneror atau mengancam keselamatannya?<br /><br />Sementara, 4 (Empat) terdakwa, yakni Anas Ma'ruf A.P, M.Si,; Edi Shandi Abdur Rahman, SE,; Irawan Sugeng Alias Pak Dodik dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md sudah dituntut dengan pidana penjara yang berbeda dan pasal yang berbeda pula<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKXrHWeGqSTD-rdR0EfZXJi2BAxPXCYEVpi-l9VdSXhxAY3vr8WCec4CN995KiCyXAjXtNYZ03JbtXIEjiBeA3AMc9O-tlqzk2JAXWu7WonipU_fu1FNkxenBDqQM2oG2r-5ZCCUOZcME/s1079/IMG20200602100421.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKXrHWeGqSTD-rdR0EfZXJi2BAxPXCYEVpi-l9VdSXhxAY3vr8WCec4CN995KiCyXAjXtNYZ03JbtXIEjiBeA3AMc9O-tlqzk2JAXWu7WonipU_fu1FNkxenBDqQM2oG2r-5ZCCUOZcME/s640/IMG20200602100421.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Untuk Anas Ma'ruf A.P, M.Si selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) sekaligus sebagai PA (Pengguna Anggaran) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, yang dituntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp100 juta, subsider pidana 3 (tiga) bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti.<br /><br />Terdakwa Anas Ma'ruf A.P, M.Si dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan d1tambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Dan Tiga terdakwa lainnya dituntut dengan pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan, yaitu terdakwa Edi Shandi Abdur Rahman, SE selaku Pelaksana pekerjaan fisik Pasar Manggisan,; Terdakwa Irawan Sugeng Alias Pak Dodik selaku Direktur PT Maksi Solusi Enjienering dan Terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)<br /><br />Selain tuntutan pidana pokok dan denda, Ketiga Terdakwa pun dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang besarnya berbeda, antara lain untuk terdakwa Edi Shandi Abdur Rahman, SE sebesar Rp1,181 miliar.  Sedangkan  untuk terdakwa Irawan Sugeng Alias Pak Dodik dan Terdakwa M. Fariz Nurhidayat, A.Md sebesar Rp 90 juta tanggung secara tanggung renteng subsidair pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.<br /><br />Ketiga terdakwa ini dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001  Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Anehnya, JPU Kejari Kab. Jember membeberkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember tahun 2018 yang menelan anggaran sebesar Rp80.014.300.000 yang bersumber dari DAU APBD Kab. Jember TA 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.322.825.475,71 berdasarkan audit BPKP  Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg6TM-OuZ8lOwfqHGpSs7XVjbdrPZs1zWnKgn3I2JE0nkzf4K4kNXbCTk55emf5rdVrb1bsIQiu1csJLKTrJ1O6kdjxbZbw-WP7r02oVoQ2MTKAQinCpxX6SmZKS1ss69W5YkPmX8SQfM/s1079/IMG20200602100450+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg6TM-OuZ8lOwfqHGpSs7XVjbdrPZs1zWnKgn3I2JE0nkzf4K4kNXbCTk55emf5rdVrb1bsIQiu1csJLKTrJ1O6kdjxbZbw-WP7r02oVoQ2MTKAQinCpxX6SmZKS1ss69W5YkPmX8SQfM/s640/IMG20200602100450+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Yaitu mulai dari penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Penyusunan HPS buan dilakukan oleh terdakwa selaku PPK berdasaran SK PA (Surat Keputusan Pengguna Anggaran) No. 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018, melainkan oleh Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md atas permintaan terdakwa selaku PPK dan PA (Pengguna Anggaran) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan SK Bupati No. 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari  2018<br /><br />Permintaan terdakwa untuk membuat HPS kepada Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik  dan M. Fariz Nurhidayat, A.Md melalui Eko Wahyu Septanto selaku PPTK<br /><br />Selain itu saksi Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik bersama-sama dengan M. Fariz Nurhidayat, A.Md membuat dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Engineering Estimate (EE) dan Gambar dengan menggunakan perusahaan CV. Menara Cipta Graha dan menandatangani dokumen penawaran tersebut seolah-olah yang menandatangani adalah saksi Pudjo Santoso <br /><br />Kemudian M. Fariz Nurhidayat, A.Md menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada Eko Wahyu Septanto selaku PPTK. Lalu Eko Wahyu Septanto membuat dokumen kelengkapan pengadaan berupa pengadaan langsung seolah-olah ada pengadaan dengan pemenang CV. Menara ipta Graha dengan nilai penawaran Rp98.700.000<br /><br />Sedangkan untuk pengawasan, M. Fariz Nurhidayat, A.Md menggunakan perusahaan CV. Mukti Design Consultant yang prosesnya juga dilakukan sama seperti perencanaan dengan penawaran senilai Rp97.250.000<br /><br />Selanjutnya terdakwa selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK/62.e.DAG/331/2918 tanggal 12 Juli 2618 untuk konsultan perencana dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender. Sedangkan untuk pengawasan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 927/SPK/62.F.DAG/331/2018 tanggal 12 Oktober 2918 dengan masa pelaksanaan 81 hari kalender. <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSziXhlK2nKmMAUaobec7TuyTUnAvNJHAZ55LGecevz_qViC1LjZ2bX0hKv9CBI2phKWw63LOA9JbcX1GK1unbK387moJ0t2F8AiSChlMATxLZuU9EjotOpFWRgG8QysuWK1zHEzEOrB0/s1079/IMG20200630121901.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSziXhlK2nKmMAUaobec7TuyTUnAvNJHAZ55LGecevz_qViC1LjZ2bX0hKv9CBI2phKWw63LOA9JbcX1GK1unbK387moJ0t2F8AiSChlMATxLZuU9EjotOpFWRgG8QysuWK1zHEzEOrB0/s640/IMG20200630121901.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminjam perusahaan PT. Ditaputri Waranawa kepada Agus Salim selaku Direktur untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember setelah mengetahui ULP (Unit Layanan Pengadaan) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2618 <br /><br />Sementara Edi Shandi Abdur Rahman, SE dengan Agus Salim adalah hubungan saudara. Dan Edi Shandi Abdur Rahman, SE bukan sebagai direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan PT. Ditaputri Waranawa. <br /><br />Selanjutnya Edi Shandi Abdur Rahman, SE memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggisan dengan nilai penawaran Rp7.839.276.843,34 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) <br /><br />Dan PT. Ditaputri Naranawa ditetapkan sebagai pemenang lelang, yang kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara terdakwa selaku PPK dengan Agus Salim selaku direktur utama PT. Ditaputri Waranawa dengan Nomor : 927/SPMK/94f.PDN/35.331/2918 tanggal 12 Oktober 2918. <br /><br />Dihari yang sama, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2918, terdakwa selaku PPK mengeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 927/SPMK/95f.PDN/35.331/2918 pertanggal 12 Oktober 2919 dengan masa penyelesaian 81 (delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018<br /><br />Setelah dikeluarkannya SPMK, kemudian terdakwa selaku PPK bersama dengan PT. Ditaputri Waranawa, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK, dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgebTFwqPvruk2LJ2GcJlUeES0uQXmdy9Kgf1x8QTK3XIiutbVTsIEecmEVy48e9BFF3f8vpr-5rQVjxV07n22Vl4cRlBgUUyIGwSqPZcKRHuJ36NyqRN4mqT9nvkDwAR-M7X7j_qcUBns/s1166/IMG20200602100433.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgebTFwqPvruk2LJ2GcJlUeES0uQXmdy9Kgf1x8QTK3XIiutbVTsIEecmEVy48e9BFF3f8vpr-5rQVjxV07n22Vl4cRlBgUUyIGwSqPZcKRHuJ36NyqRN4mqT9nvkDwAR-M7X7j_qcUBns/s640/IMG20200602100433.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Setelah terdakwa selaku PPK mengeluarkan SPMK, seharusnya PT. Ditaputri Waranawa langsung melaksanakan pekerjaan, namun PT. Ditaputri Waranawa tidak melakukannya. Sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2918 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13.219%.<br /><br />Dalam pelaksanaannya, Edi Shandi Abdur Rahman, SE merekrut Hadi Sakti sebagai orang yang mengerjaan pekerjaan fisik Pasar Manggisan. Lalu saksi Edi Shandi Abdur Rahman, SE meminta kepada saksi Agus Salim selaku direktur utama PT. Ditaputri Waranawa agar memberikan kuasa direktur kepada saksi Hadi Sakti untuk mengerjakan Pasar Manggisan dengan alasan, karena saksi Edi Shandi Abdur Rahman, SE yang melakukan penawaran. <br /><br />Selain itu saksi Edi Shandi Abdur Rahman, SE berjanji kepada saksi Agus Salim akan memberikan fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak. Sehingga kemudian saksi Agus Salim memberikan surat kuasa direktur kepada saksi Hadi Sakti sebagaimana surat kuasa direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018. Selain itu karena Edi Shandi Abdur Rahman, SE tidak mempunyai modal. Kemudian Edi Shandi Abdur Rahman, SE mengajak Badrussalam alias Kebet untuk memberikan pinjaman modal dalam mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan. <br /><br />Selanjutnya, untuk pekerjaan fisik di lapangan, Edi Shandi Abdur Rahman, SE tidak mengerjakan sendiri melainkan mensubkontrakkan pekerjaan pasar Manggisan kepada Arjali berupa pekerjaan pembongkaran pasar lama, Pembuangan material, pekerjaan 36 unit ruko (diluar kilometer listrik dan lampu), pekerjaan footplat dan sloof lapak. <br /><br />Sedaangkan untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan, M. Fariiz Nurhidayat, A.Md menyuruh Davin Adi Negoro untuk mengawasi dan membuat laporan kemajuan pekerjaan,  sedangkan tandatangan Sikam dalam laporan pengawasan dilakukan oleh Edi Shandi Abdur Rahman, SE yang seolah-olah Sikam yang menandatangani laporan tersebut. <br /><br />Pada tanggal 3 Desember 2918, saksi Hadi Sakti selaku kuasa Direktur mengajukan pencairan uang muka senilai Rp1.567.855.368,67 untuk pergunakan dengan rincian ; Pasir pasang Rp30.078.464,76; Pasir beton Rp35.296.113,15; Batu belah Rp35.556.852,15; Semen Rp153.435.119; Bata merah Rp2.289.090,90; Besi beton Rp328.266.600; Baja IWF Rp339.940.060; Penutup atap PVC Rp314.865.608,58; Atap PVC Rp227.719.138,66; Pipa PVC Rp100.418.972,43 </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQuHEhIZwtZLIJPz4tRfncJAI4jGT-iLDSyGd0JMq8x1WSwocGail7k-yKmNNVL909ZOghSrPQwfcIfFYnfd0PjfpY92QFN5gwz-3FWWDW6pbCKOQXZxBExSJpXkQNG9YzOWZGXjVWE8o/s1079/IMG20200714114113.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQuHEhIZwtZLIJPz4tRfncJAI4jGT-iLDSyGd0JMq8x1WSwocGail7k-yKmNNVL909ZOghSrPQwfcIfFYnfd0PjfpY92QFN5gwz-3FWWDW6pbCKOQXZxBExSJpXkQNG9YzOWZGXjVWE8o/s640/IMG20200714114113.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sehingga pada tanggal 5 Desember 2018, uang muka tersebut diterima dan masuk ke rekening saksi HadiSakti atau PT. Ditaputri Waranawa pada rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram Nomor 76.691.2799 sebagaimana SPM Nomor 60251/SPM-LS/3.06.01.01/2918 tanggal 3 Desember 2618 dan SP2D Nomor 13276/SP20-LS/3.96.91.91/2018. <br /><br />Namun faktanya, setelah uang diterima oleh PT. Ditaputri Waranawa, ternyata tidak digunakan sebagaimana pengajuannya. Sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan yang sampai minggu ke- 8 atau tanggu 2 Desember 2018, progres pekerjaan baru mencapai 12.950%, yang seharusnya sudah mencapai progres 62,120%. Sehingga ada deviasi atau keterlambatan pekerjaan sebesar -49.170% dari jadwal pelaksanaan. <br /><br />Ketika terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak, terdakwa selaku PPK tidak melakukan rapat pembuktian (Show Case Meeting/SCM) dengan pihak PT. Ditaputri Waranawa. Dan pada saat ada keterlambatan pekerjaan, terdakwa selaku PPK juga tidak melakukan atau memberikan peringatan/teguran terhadap PT. Ditaputri Waranawa. <br /><br />Sampai akhir masa pekerjaan tanggal 31 Desember 2018, PT. Ditaputri Waranawa berdasarkan laporan dari Davin Adi Negoro, hanya menyelesaikan progres pekerjaan 55.462%. <br /><br />Pada tanggal 31 Desember 2018, terdakwa selaku PPK, tanpa melakukan pemeriksaan atau opname fisik dan hanya berdasarkan laporan pengawasan yang dibuat oleh Davin Adi Negoro yang bukan konsultan pengawas, melakukan pencairan anggaran dengan membayarkan uang sejumlah Rp2.562.573.367,04 sebagaimana SPM Nomor 00349/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D Nomor 17992/SP2D-LS/3.06.91.91/2018 masuk ke rekening Hadi Sakti atau PT. Ditaputri Waranawa pada rekening BNI 46 Cabang Mataram Nomor 76.691.2799<br /><br />Padahal progres fisik tidak seperti dalam laporan pengawasan karena ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan seperti pekerjaan tapak.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7pMnvPNywszywel1cGBoOt63RYc0doTGMp-iRczB-oRW5PjzItnjYIc6lBR0H3M9waYWo49ruo3085vLEYFF65g2SCD3uT_sMtWnFnJ7v5Jr8MMD-1UN_oybI-KpVO9lgh6-JYY1G_7Q/s1079/IMG20200630121800.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7pMnvPNywszywel1cGBoOt63RYc0doTGMp-iRczB-oRW5PjzItnjYIc6lBR0H3M9waYWo49ruo3085vLEYFF65g2SCD3uT_sMtWnFnJ7v5Jr8MMD-1UN_oybI-KpVO9lgh6-JYY1G_7Q/s640/IMG20200630121800.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi Fakultas Teknik Universitas Jember,  ditemukan penyimpangan selisih volume pekerjaan yang sudah dibayarkan tetapi tidak dikerjakan berdasarkan selisih dari bobot hasil pemeriksaan 64,78% dan dokumen kotrak 55,48% <br /><br />Setelah uang diterima oleh Hadi Sakti, kemudian uang tersebut oleh Hadi Sakti bersama Edi Shandy Abdur Rahman, SE dan Badrussalam alias Kebet tidak dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan fisik pasar Manggisan, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Edi Shandy Abdur Rahman, SE, Hadi Sakti, saksi Agus Salim diluar pekerjaan fisik pasar Manggisan serta untuk keuntungan Badrussalam alias Kebet yang sudah memberikan pinjaman modal. <br /><br />Dan terdakwa selaku PPK juga telah membayarkan pekerjaan perencanaan dan pekerjaan pengawasan sebesar 190% sebagaimana SPM-LS Nomor : 00214 tanggal 15 Nopember 2018, SP2D Nomor: 12078 tanggal 16 Nopember 2618 senilai Rp98.700.000 untuk konsultan perencana<br /><br />Sedangkan pembayaran konsultan pengawas berdasarkan SPM-LS Nomor: 99359 tanggal 31 Desember 2918, SP2D Nomor :17819 tanggal 31 Desember 2918 senilai Rp97.250.690 <br /><br />Setelah pembayaran kegiatan perencanaan dan pengawasan dilakukan dan masuk ke masing-masing, Pudjo Santoso selaku Direktur CV. Menara Cipta Graha dan Sikam selaku direktur CV. Mukti Design Consultant, kemudian Pudjo Santoso mengambil fee 8% sejumlah Rp7.000.000, sedangkan saksi Sikam mengambil sejumlah Rp6.700.000 <br /><br />Lalu sisanya dari perencanaan dan pengawasan pekerjaan masing-masing sekitar Rp70.000.000 diserahkan kepada saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md dalam bentuk cek. Selanjutnya saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md mencairkan dan menampungnya dalam rekening miliknya sendiri dengan nomor 1430017048974 bank Mandiri bersama dengan pembayaran perencanaan dan pengawasan pekerjaan pasar lainnya, yaitu puskesmas, RTH dan gedung kantor kecamatan. <br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1WEZ81FuUSVp6LgkhOo2Au9jJEgfLcEuNoX2mMa-gLyPdhzlZ0X23mtzzQJ1ePOb3_IMm489nu25oEUyON6_6cU-Jv57L4_T5KDSXPOAPLjVNd5_W8ADvsGyvR8xDOJ0DlHFHHnA3z-0/s1166/IMG20200602100721.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1WEZ81FuUSVp6LgkhOo2Au9jJEgfLcEuNoX2mMa-gLyPdhzlZ0X23mtzzQJ1ePOb3_IMm489nu25oEUyON6_6cU-Jv57L4_T5KDSXPOAPLjVNd5_W8ADvsGyvR8xDOJ0DlHFHHnA3z-0/s640/IMG20200602100721.jpg" width="640" /></a>Lalu saksi M. Fariz Nurhidayat, A.Md mentransfer ke rekening BNI 46 cabang Jakarta Nomor 0218429954 milik Irawan Sugeng Widodo alias Pak Dodik secara bertahap dengan rincian : a. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 29 Nopember 2018 senilai Rp813.650.000. b. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp. 923.600.000. c. Slip setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 14 Januari 2019 senilai Rp. 1.256.000.000 <br /><br />Karena pekerjaan fisik pasar Manggisan tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana kontrak, kemudian dilakukan addendum perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran 2018 berupa pemberian kesempatan selama 50 hari sampai 19 Pebruari 2019,  namun hal tersebut dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat ketentuan proses addendum pemberian kesempatan yaitu :<br />- Pihak atau orang yang mengajukan addendum adalah saksi HadiSakti yang bukan wakil sah dari PT. Ditaputri Naranawa sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). <br /><br />- Tidak adanya penelitian yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPK terhadap pekerjaan penyedia karena sebelumnya tidak dilakukan rapat pembuktian atau show case meeting terhadap keterlambatan pekerjaan penyedia. <br /><br />- Penandatanganan addendum tidak sesuai dengan tanggal dan tempat yang tertera dalam dokumen addendum, dalam dokumen addendum dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan penandatanganan di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember<br /><br />Namun faktanya, penandatanganan addendum dilakukan terpisah, yaitu terdakwa di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, sedangkan saksi Agus Salim menandatangani addendum di Jakarta yang dilakukan pada akhir Januari 2019. <br /><br />Sehingga atas dasar addendum tersebut, Edi Shandy Abdur Rahman, SE melanjutkan pekerjaan fisik pasar Manggisan hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Jember melakukan penyegelan sekitar bulan Juni 2019 karena tidak ada pemutusan kontrak oleh terdakwa selaku PPK. Pada saat penyegelan pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut, masih belum selesai pekerjaannya sesuai kontrak. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Adakah Yang “Diselamatkan” Dalam Perkara Dugaan Korupsi Rp1.3 M Pembangunan Pasar Manggisan Kab. Jember ?

#Empat terdakwa Dituntut berbeda, antara 4.6 hingga 7 tahun penjara. Lalu Bagaimana Agus Salim (Direktur PT. Ditaputri Waranawa), Sakti Hadi...

»