Sekda Kab. Sidoarjo A. Zaini, Semakin Jelas Terlibatan Dalam Skandal Proyek APBD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="900" data-original-width="800" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUYlLZDNgoGYkGcDbtVvHdtO64F38RdXk9cs02i8kMMX8RHBY3FUU-4xO0vvfUXgQYyk_p-6bWStdaVwTVoRRCh2WiMZOd8jvhaZLD9X5A3GfrxRQEWyiophdwdwgDvNgPnVThdRsG-NQ/s640/a...jpg" width="568" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><u><b>JPU KPK Arif Suhermanto :</b></u> Fakta yang terungkap adalah, ada bukti-bukti baik percakapan tanggal 26 Juli 2019 maupun WhastApp yang menunjukan atensi yang bersangkutan (Sekda) pada proyek-proyek yang sedang berjalan termasuk memberikan Not dan rekomondasi</span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Siapa sajakah yang akan terseret dalam kasus perkara Korupsi Suap tangkap tangan KPK pada tanggal 7 Januari 2020 terhadap Bupati Sidoajo Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PU), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Dinas PU) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) termasuk 2 (dua) rekanan (kontraktor) yaitu Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi (sudah berstatus terpidana)?. <br /><br />Apakah KPK akan menyeret Sekda Akhamd Zaini, dan Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan) serta pihak-pihak lainnya dalam perkara ini, sebagaimana pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)dalam dakwaan JPU KPK?<br /><br />Pasal 12 berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br />Huruf b berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan<br />dengan kewajibannya; atau</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="1302" height="490" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOGywg6TOprM6QTaS_nMfXY7n4AZvnTf7xX92O8TrvCv-mRs19sOyuwMw7pxter7tTmcsWsDGvp6w5yQdeRy1g0xZQLqM99MUx1-itAvh6L8XJzXGxNzvyc431ZARBcG3CDLWj_-IZmXg/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pasal 11 berbunyi :  Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. <br /><br />Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 berbunyi : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;<br /><br />Pertanyaan inilah yang mungkin tersirat dari berbagai kalangan masyarakat setelah Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) dan Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PU), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Dinas PU) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo) diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya sejak tanggal 30 Maret 2020</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1201" height="322" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZwG1wX9MUbLn2CGQIfb0Y75lfZi_tMeM-_5k1L8eQFaISoTPC76-UKvnmglMfzlRgDcMyhIX9PX19FDrAi_emdqylJwfACuVFr9dgmKampKWSJbVyBNe-T5js-jOK24E_7YsrONiyQmw/s640/IMG20200713105831.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebab Pokja ULP Kabupaten Sidoarjo ternyata turut menikmati uang suap dari Ibnu Gofur terkait proyek APBD Kab. Sidoarjo yang dikerjakan Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi pada tahun 2019. Walaupun uang yang diterima para Pokja ULP itu akhirnya dikembalikan tetapi setelah KPK melakukan tangkap tangan pada tanggal 7 Januari 2020 terhadap Bupati Saiful Ilah Cs. Hal itu diakui oleh para Pokja ULP saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan<br /><br />Tidak hanya Pokja ULP, tetapi ada beberapa rekanan yang juga terlibat yaitu Dedy Eko Suwandi, Gagah Eko Wibowo. Bahkan ada juga yang memberikaan sejumlah uang kepada terdakwa Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas PU, yakni Priyanto Pratikno alias Entuk bersama-sama dengan Ibnu Gofur. Dan hal itu diakui oleh Entuk di persiadangan saat dihadirkan sebagai saksi<br /><br />Sementara Sekda Kabupaten Sidoarjo Akhmad Zaini justru semakin jelas adanya keterlibatannya dalam skandal proyek APBD di Kabuapeten Sidoarjo. Walaupun pada awalnya, Akhmad Zaini megatakan bahwa dirinya hanya sebagai sekda yang mengatur menagemen. <br /><br />Namun fakta berkata lain yang tak bisa dipungkiri, bahwa bukti-bukti telah terungkap dalam persidangan adanya keterlibatan Akhmad Zaini dalam skandal proyek APBD di Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Tidak hanya dalam skandal proyek, tetapi Akhmad Zaini  bersama para Kepala Dinas juga  terlibat dalam pemberian “gratifikasi” berupa emas batangan bersertifikat seberat 50 gram yang diberikan sebagai hadiha ulang tahun Bupati Siful Ilah pada tahun 2018<br /><br />Sekda Akhmad Zaini sudah dua kali dihadirkan oleh JPU KPK sebagai saksi dipersidangan, yang pertama untuk terdakwa Saiful Ilah (sidang pada tanggal 8 Juli 2020) dan kedua sebagai saksi untuk tiga terdakwa, yaitu Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PU), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Dinas PU) dan Sanadjitu Sangadji selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (persidangan yang berlangsung pada Senin, 13 Juli 2020).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA4ouamHsTBwAZQ3XgBFkjD1nUK2ToHlkKqoGub-__BfBuSuJb2-WiYC2fnqbL7NS2biwCtYgTL1Wpc52GY0j3HKOmplPDhxt-NjDLYvxtqq4SdBI4szSnm5EbOrqcZvugqTBxlqRy1OE/s640/IMG20200713140355.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi,co seusai persidangan menjelaskan, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, ada bukti-bukti baik percakapan tanggal 26 Juli 2019 maupun WhastApp yang menunjukan atensi yang bersangkutan (Sekda) pada proyek-proyek yang sedang berjalan termasuk memberikan Not dan rekomondasi<br /><br />“Ya, kita juga mempertanyakan beberapa bukti chat (Chating) antara Sekda dan Sangadji, yang dalam persidangan (terdakwa) Saiful Ilah juga ditunjukan dalam persidangan, namun hari ini juga diakui dan dibenarkan oleh Sekda maupun Sangadji bahwa ada chat, ada semacam rekomondasi. Walaupun Sekda sendiri mengatakan hanya meneruskan tetapai dalam chat itu ditulis “rekomondasi pak Bupati”. Itu adalah bunyi chatnya dengan lampiran “Not: lelang-lelang apa dengan CV apa yang kemudian dikirim ke Sangadji yang dituliskan keterangan rekomondasi dari Pak Bupati. Menurut Sekda sendiri, tulisan itu dari pengusaha (Imam Sugiri),” kata JPU KPK Arif<br /><br />Beritakorupsi.co menanyakan, apakah dari keterangan Sekda dalam dua kali persidangan, ada keterlibatannya atau paling tidak mengetahui dalam proyek-proyek yang bermasalah?. Dan JPU KPK Arif mengatakan, bahwa Sekda Zaini mengetahui termasuk memberikan Not dan rekomondasi<br /><br />“Kami tidak menyimpulkan kesana tapi dari fakta-fakta yang terungkap, Sekda adalah mengetahui lintasan terkait dengan pengadaan lelang barang/jasadi Pemda Sidoarjo. Yang sebelumnya disampaikan dalam perkara Saiful Ilah, bahwa yang bersangkutan hanya sebagai Sekda. Tapi fakta yang terungkap adalah, ada beberapa lintasan mengenai proyek dia mengevaluasi baik sejak awal maupun hingga akhir dan itu ada bukti-bukti baik percakapan tanggal 26 Juli maupun WhastApp yang menunjukan atensi yang bersangkutan pada proyek-proyek yang sedang berjalan termasuk memberikan Not dan rekomondasi,” ujar JPU KPK Arif<br /><br />Akhmad Zaini Sebagai orang nomor satu dijabatan struktulal Kabupaten Sidoarjo, Akhmad Zaini memegang beberapa jabatan strategis yang dapat menentukan nasib siapa untuk jabatan apa dan di Dinas mana dilingkungan Kapuaten Sidoarjo. Karena Akhamd Zaini adalah Ketua Pansel (Panitia Seleksi) dan Ketua Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrKNbH9RrarbbhtbOZodGjQKfW6THhiBnExwFfOx88UOVhmnT_QOfOARn8EpB13sVdgNzYFxYRxt9LqzzlPm2eKgBtmdC0A1xg3OpGTGyITJESVFL4R8ZPq59mn63v0BUJ6CO97Kir_Ss/s640/IMG20200713140147.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Menanggapi hal itu, JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan sesuai fakta yang terungkap, bahwa siapapun yang diusulkan adala menjadi domainnya Sekda karena memegang jabatan sebagai Ketua Pansel dan Ketua Baperjakat, dan tidak ada yang lain<br /><br />“Siapapun yang diusulkan itu menjadi domainnya Sekda, selaku Ketua Pansel dan juga Ketua Baperjagad ketika itu dari eslon III ke eslon II. Tapi kalau eslon III ke bawah itu menjadi Baperjagad. Tapi pada prinsipnya adalah keterangan dari saksi Sekda, baik Pansel maupun Baperjagad ketuanya dalah Sekda sendiri, dan siapa-siapa yang diusulkan kepada Bupati untuk dipilih itu adalah domiainnya Pansel,” ujar JPU KPK Arif<br /><br />“Tadi sudah jelas disampaikan Sekda, dalam hal pemilihan personilnya itu adalah fist to fist,  itu artinya mejadi kewenangan penuh Pansel yang mana Ketuanya dalah Sekda sendiri termasuk sebaagai Ketua Baperjakat tidak ada yang lain,” pungkasnya<br /><br />Lebih lanjut beritakorupsi.co menanyakan terkait keterangan anak buah Ibnu Gofur, yaitu Sunarti dan Kristin mengenai 1%, 6% dan 30 persen. Uang itu untuk siapa? Apakah untuk terdakwa (Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjitu Sangadji) atau untuk Bupati Saiful Ilah. Apakah itu sudah terealisasi?<br /><br />JPU KPK Arif menjelaskan, dalam perkara Ibnu Gofur yang sudah incrak, uang sebesar 6% dari anggaran proyek sudah terealisasi. Namun menurut JPU KPK Arif, akan ditanyakan lebih lanjut pada saksi berikutnya<br /><br />“Sebagaimana yang terungkap tadi dalam persidangan hari ini, itu ditulis jelas bahwa untuk Dinas 6%. Untuk yang lain tidak dijelaskan. Nanti akan kita tanyakan ke saksi berikutnya. Tapi dalam perkara Ibnu Gofur yang sudah Incrah, itu sudah terealisasi,” ungkapnya</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVf_397id5niUY9WkJV_VNSRH2dLVQLDkfyqkgDRkQiya8K00tpyjiZNvt1E9XMdRnYXR4MdJlbhBlqpWzX7qJg9nP-T7B5cfpUc2y4daZTzb7LSq0IXmPlyZBPBMDd590Oiz5ajDOgvU/s640/IMG20200713140141.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait keterangan saksi Teguh selaku ajudan Bupati Saiful Ilah, yang tidak mengakui bahwa terdakwa Sanadjitu Sangadji telah menyerahkan uang sebanyak Rp200 juta kepada Bupati Saiful Ilah apada tanggal 1 Oktober 2019. <br /><br />Pada hal, jarak antara terdakwa Sanadjitu Sangadji dengan saksi Teguh saat berada di rumah dinas Bupati adalah sekitar 3 meter. Dan terdakwa sendiri mengatakan bahwa Teguh pura-pura tidak tahu.<br /><br />“Pada perinsipnya bahwa timenya sama. Saksi mengakui bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 pada malam hari ada pertemuan Sangadji dengan Bupati. Walaupun awalnya Teguh mencoba tidak mengakui atau lupa, tapi faktanya ketika ditampilkan beberapa buti chat WhastApp maupun yang lainnya antara Teguh dengan Sangadji, akhirnya diakui oleh saksi Teguh bahwa Sangadji bertemu dengan Bupati. Mengenai persoalan lain-lain mengenai penyerahan uangnya saksi mungkin lupa, tapi terdakwa Sangadji mengakui ada penyerahan uang (....beritakorupsi.co bertanya.......jarak terdakwa dengan Teguh sekitar 3 meter?), Ia. Uang itu sebagaimana dalam perkara Ibnu Gofur berasal dari Ibnu Gofur,” kata JPU KPK Arif<br /><br />“Uang itu dari Ibnu Gofur sebesar Rp300 juta, yang Rp200 juta diserahkan kepada Bupati,” tammbahnya<br /><br />Pada tanggal 1 Oktober 2019, Sanadjitu Sangadji menemui Ibnu Gofur di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300 juta. dimana uang tersebut dibagi dua, yaitu untuk terdakwa Sanadjitu Sangadji sebesar Rp100 juta. sedangkan yang Rp200 juta diserahkan Sanadjitu Sangadji kepada Bupati Saiful Ilah<br /><br />Sementara dalam persidangan kali ini, Senin, 13 Juli 2020, JPU KPK Arif Suhermanto, Andhi Kurniawan dan Handry Sulistiawan menghadirkan Sekda Akhmad Zaini dan beberapa saksi lainnya diantaranya, Teguh selaku ajudan Bupati Saiful Ilah dan 2 (dua) anak buah Ibnu Gofur yaitu Siti dan Kristina ke persidangan sebagai saksi untuk 3 (tiga) terdakwa yaitu Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PU), Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Dinas PU) dan Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo)<br /><br />Persidangan yang digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, di Ketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP), sementara Ketiga terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Herber Sihombing dkk dari Jakarta. (Jen)</div>

News Tipikor Sekda Kab. Sidoarjo A. Zaini, Semakin Jelas Terlibatan Dalam Skandal Proyek APBD

JPU KPK Arif Suhermanto : Fakta yang terungkap adalah, ada bukti-bukti baik percakapan tanggal 26 Juli 2019 maupun WhastApp yang menunju...

»

Sekda dan Terdakwa Saiful Ilah (Bupati Sidaorjo) Terlibat Dalam Proyek APBD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZTjGJSA1ajwBxi00aq61_h5CojACGS7jG7KnpfoTbYf6ksZbK_4SBqioW6SIOHY5zAOvikNLCoISMVNWJsEliE40aeGyb543Yn5yGETSE6X7rSWOmENzJ_iHGxq8E_ck__mvzRdqJwYk/s640/IMG20200708140153.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terungkap dalam persidangan, adanya pemberian Emas batangan bersertifikat sebagai tali asih kepada terdakwa Saiful Ilah (Bupati) saat berulang tahun pada tahun 2018 oleh Sekda dan Seluruh Kepala SKPD (OPD) Kabupaten Sidoarjo#</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Keterlibatan terdakwa Saiful Ilah atau yang biasa dipanggil Abah Ipul selaku Bupati Sidoarjo dalam proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo kepada terpidana Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi semakin terang benderang<br /><br />“Sehari selembar benar, setahun selembar kain. Yang artinya, suatu pekerjaan yang dilakukan dengan keyakinan dan kesabaran akan membuahkan hasil yang baik”<br /><br />Peribahasa diatas, barangkali tepat bagi Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (Senin, 30 Maret 2020)  kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi suap tangkap tangan KPK pada Selasa, tangga 7 Januari 2020 semakin terang benderang<br /><br />Sekalipun terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU KPK tidak jelas dan tidak cermat. Juga menyebutkan, bahwa terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo tidak mengetahui, kalau Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi (terpidana dalam kasus yang sama) membawa uang sebesar Rp350 juta saat menemui Bupati Saiful Ilah di Pendopo pada Selasa, 7 Januari 2020</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="900" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2HwEr250GIzyjcxW9CD2rfKARH-5lPbACrRkUg1noIp7-uf9QG6nSPd1-u7-t0Oa3EauxJU_LyS-A_7lrnWvrYzX_lpnGAuxoxdzkYbqFYOmlaxkfsiWC2Wu8yWXzWpVn7AFhreQ9ldY/s640/a.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Percakapan terdakwa Saiful Ilah dengan Ibnu Gofur (terpidana kasus yang sama)</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Uang sebesar Rp350 juta itu adalah dari Ibnu Gofur dan M. Totok untuk diberikan ke Bupati Saiful Ilah sebagai “imbalan” atas proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo yang bersumber dari APBD dengan anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang didapat dan dikerjakan kedua pengusaha kontraktor itu<br /><br />Bahkan terdakwa sendiri mengatakan kepada beritakorupsi.co saat diminta komentarnya seusai menjalani sidang pembacaan dakwaan pada Senin, 30 Maret 2020, tidak pernah menerima apapun dan dari siapun<br /><br />Namun fakta berkata lain. Sebab apa yang disampaikan terdakwa justru bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tim JPU KPK ke persidangan yang semakin mengungkap keterlibatan terdakwa Saiful Ilah dalam proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo yang dikerjakan oleh kontraktor teman terdakwa, yaitu Ibu Gofur.<br /><br />Mengurai fakta yang terungkap pada persidangan Rabu, 1 Juli 2020, bahwa pertemuan padatanggal 30 Juli 2019 dan sebelumnya tanggal 29 Juli 2019 antara Yugo dan Bayu selaku Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan) dengan terdakwa Judi Tetrahastoto selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun pertemuan Pokja ULP dengan Ibnu Gofur karena dilatarbelakangi adanya telepon dari terdakwa Saiful Ilah terkait proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung yang akan dikerjakan Ibnu Gofur</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1000" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE4xWS1JL_gB5_SxUqYNEoj2lUR6WuCOd9YffJCyeCYwWUoB7d7ohO7z6rr7A3VcSCLFU_DPDE9uW7_JT0-7cBK0-uUsAm5x3MFUvY7EKMJr9r7cnMrTwil2Ofl-QnKRUepQ2ymr5nMnc/s640/b.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Percakapan saksi Zaini (Sekda) dengan Sanadjitu Sangadji (terdakwa dalam perkara terpisah)</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian fakta dalam persidangan pada Senin, 6 Juli 2020. Walau sidang persidangan saat itu adalah untuk terdakwa Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa Judi Tetrahastoto (Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo) serta terdakwa Sanadjitu Sangadji (Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo)<br /><br />Namun fakta yang terungkap justru menjelaskan bahwa uang sebesar Rp35 juta yang dibawa Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi adalah untuk terdakwa Saiful Ilah selaku Bupti Sidaorjo<br /><br />Hal itu diungkapkan Priyanto Pratiknyo alias Entuk. Menurut Entuk, dirinya diajak Ibnu Gofur untuk menemui Bupati Saiful Ilah. Dan perjalanan menemui Bupati, Ibnu Gofur memberitahu kalau saat itu membawa uang untuk diberikan ke Bupati. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan memang saat Tim penyidik KPK meringkus Saiful Ilah, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi pada Selasa, 7 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB,  Entuk dan Iwan Setiawan (kakak beradik) bersama 2 Wartawan harian Surabaya juga ikut digelandang ke Mapolda Jatim.<br /><br />Hari ini, Rabu, 8 Juli 2020, fakta dalam persidangan juga semakin terang benderang yang mengungkap adanya keterlibatan terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo dalam proyek pembangunan Jalan Candi – Prasung yang akan dikerjakan Ibnu Gofur<br /><br />Ternyata tidak hanya terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo yang terlibat, melainkan Ahmad Zaini selaku Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Sidoarjo sepertinya turut terlibat.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjae3MkDVHwBdiJiDvmn9MoWq1HN5HBWC2QgDL4ejtHyjzkGdJZs_J_yX5iRobVNG89YwfyzZL5WgMJlcx0z3-UxbJNWNVqJwEVfUQ2IUPuFJDsWmGi6SU6j7hqLif19IZU37rr-cynw7E/s640/IMG20200708141304.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Emas pemberian Sekda dan dan para Kepala Dinas kepada Bupati</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Hal itu terungkap dari percakapan Zaini, terdakwa Saiful Ilah dengan Ibnu Gofur melalui telepon maupun pesan melalui App WhastApp antara Zaini dengan Sangai (terdakwa dalam kasus yang sama dengan perkara terpisah) yang diputar JPU KPK dalam persidangan<br /><br />Sekda Kab. Sidoarjo Ahmad Zaini bersama ajudan terdakwa Saiful Ilah yaitu Novianto dihadirkan ke persidangan oleh Tim JPU KPK Arif Suhermanto, Dody Sukmono, Andhi Kurniawan dan Handry Sulistiawan sebagai saksi untuk terdakwa Saiful Ilah pada Rabu, 8 Juli 2020.<br /><br />Persidangan yang digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo adalah agenda mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Saiful Ilah yang di dampingi tim Penaasehat Hukumnya dari Jakrta (Samsul Hadi dkk) dan dari Surabaya (A. Riyath dkk) dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dan dibantu 2 hakim anggota (Ad Hock), yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Erna Puji L, SH., MH dengan Nomor Perkara 35/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby<br /><br />Dalam persidangan terungkap adanya keterlibatan Zaini, yaitu adanya bukti pesan percakapan WhatApps (WA) yang dikirim saksi Zaini ke Sanadjihitu Sangadji, Kabag ULP Sidoarjo (terkwa dalam kasus yang sama berkas terpisah). Dalam pesan itu tercantum nama perusahaan, nama proyek dan nama pejabat PKK (Pejabat Pembuat Komitmen)<br /><br />Percakapan yang di capture dari ponsel Sanadjihitu Sangadji adalah secarik kertas dalam bentuk Jpg (foto) berisi tulisan tangan yang menyebut CV Tulang Mas ; 1. Peningkatan Jalan serta sejumlah proyek dan menyebutkan juga nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).Bulang – Kembung (P. Yudi Tetra), 2. Avoer Golondoro – Jabon (P. Bambang Catur), 3. Dam Golondro – Jabon (P. Bambang Catur), 4. Pasar Porong (P. Yanuar)</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2jF1cHd4lpu3KvTMlcTsUnHhyphenhyphenZ-ToHUY8AlDwerba5L915OR0Og5zI5NoqT94gQJe75eDjEPE7kKdM1DZmVRIYW0Y0kPSuNA0P_AMuRngupA5wolM1_XkYC1Grw2gRnC1rGs3oZ9L2ho/s640/IMG20200708141803.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dari kiri, saksi Zaini selaku Sekda dan Novianto (ajudan terdakwa)</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> "Ini percakapan pada tanggal 3 Agustus 2019. Maksud rekomendasi dari Pak Bupati ini apa," tanya JPU KPK Arif Suhermanto kepada Zaini<br /><br />Namun Zaini “pura-pura pikun” alias tidak mengakui bahwa yang menulis secarik kertas yang dikirikan ke ponsel Sanadjihitu Sangadji melalui App WhastApp adalah dirinya. Padahal saangat jelas, bahwa bukti itu dikirimkan dari Ponselnya.<br /><br />"PPK dibawah Asisten II, bukan saya. Itu yang menulis bukan saya dan bukan Pak Bupati," jawabnya Zaini untuk mencari selamat <br /><br />JU KPK semakin mengejar tujuan secarik kertas yang dikirim saksi Zaini ke ponsel Sanadjihitu Sangadji. <br /><br />"Rekomendasi itu untuk apa, biar menang. Saudara dapat tulisan dari mana," ucap JPU KPK Arif. Namun menurut saksi Zaini hanya biar ikut saja<br /><br />"Biar ikut saja," jawab Zaini, namun saksi tidak tahu siapa yang memberikannya. Jawaban Zaini sepertinya masih menyimpan misteri. Walau akhirnya Zaini sedikit berterus terang tentang secarik kertas yang berisi nama perusahaan, nama proyek dan nama pejabat PPK yang didapat dari seseorang yang bertamu ke rumah dinas Bupati. Namun lagi-lagi Zaini lupa siapa tamu Bupati yang misterisu itu<br /><br />“Ada orang yang bertamu ke rumah dinas Bupati, saya lupa. Saat itu saya mendengar pembicaraan dengan Bupati mau ikut paket lelang,” jawab Zaini kemudian<br /><br />Mendengar keterangan pejat teras Kab. Sidoarjo ini yang terkesan berbelit-belit seperti “orang yang baru sadar dari pingsan”, JPU KPK Dody berkali-kali mengingatkan agar saksi berkata jujur. <br /><br />"Saudara saksi, jujur saja dari pada nanti kesaksian palsu," kata JPU KPK Dodi mengingatkan Zaini yang menyandang gelar S2 (Strata Dua). Dan setelah diingatkan, Zaini sedikit lebih berterus terang lagi yang mengakui bahwa secarik kertas itu didapat dari Imam Sugiri salah seorang kontraktor<br /><br />"Ya, saya inget, Imam Sugiri, dia rekanan," jawab saksi Zaini</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1165" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN_XJocnxbvZ2Ob5lvSkF3vs2qGN6W12QwlcqRhFTMv5GDGCNWGcG8ZS9JznKCFXAEoz0qTO1Wci06tdvYZ3cMUdVL6hiyqLZm9P9KEEd9TBbusMSiR3ipVpk0rJZVCd4LfLqiCmXJhmc/s640/IMG20200708143833.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sekda Zaini sepertinya sering bermain proyek APBD. Hal itu terungkap dari pembicaraan terdakwa Saiful Ilah dengan Ibnu Gofur yang diperdengarkan JPU KPK dalam persidangan. Dalam pembicaraan tersebut, terdakwa Saiful Ilah mengatakan kepada Ibnu Gofur, agar berhati-hati supaya tidak dimainkan Sekda.<br /><br />Selain itu, ada juga pesan yang dikirimkan Sekda Zaini kepada Bayu (anggota ULP) dan diteruskan kepada Sangaji, yang isinya merekomondasi dua kontraktor dilingkungan Pemda Sidoarjo.<br /><br />“Saudara sering main proyek?,” tanya JPU KPK Dodi, namun dijawab Zaini “tidak pernah”<br /><br />Selain secarik kertas tersebut, JPU KPK juga mencerca beberapa pertanyaan kepada Zaini terkait hubungannya dengan Ibnu Gofur maupun Ibnu Gofur dengan sang Bupati dalam proyek pekerjaan jalan Candi-Prasung yang dimenangkan Ibnu Gopu termasuk pertemuan saksi dengan sang Bupati hingga pagi hari<br /><br />“Saya kenal Ibnu Gofur sejak 2017 karena dikenalkan Sekda sebelumnya. Kalau pertemuan kadang di rumah dinas. Saya kadang sampai pagi,” jawab saksi<br /><br />Mendengar keterangan saksi sampai pagi, JPU KPK Dodi semakin tertarik ingin tahu lebih dalam. “Saudara punya keluarga ? Kok sampai pagi!?,” tanya JPU KPK Dodi, yang dijawab oleh saksi “nonton”<br /><br />“Kadang nonton,” jawab saksi dengan wajah yang terlihat berbeda dari sebelumnya.<br /><br />Dari keterangan saksi Zaini selaku Sekda, ada yang mengejutkan. Yaitu terkait bukti yang ditunjukan JPU KPK berupa emas batangan sebanyak 2 keping yang masing-masing seberat 25 gram.<br /><br />Menurut Zaini, bahwa emas bersertifat tersebut diberikan sebagai tali asih saat terdakwa Saiful Ilah merayakan ulang tahun pada tahun 2018 lalu. Pembelian emas tersebut menurut Zaini, adalah dari hasil urunan atau patungan antara dirinya (saksi Zaini) bersama seluruh Kepala Dinas, yang masing-masing sebesar Rp7.5 juta per orang (Kepala Dinas).<br /><br />“Itu tali asih saat Bupati ulang tahun. Urunan masing-masing tujuh juta lima ratus (Rp7.500.000). Gaji saya dua puluh lima juta (Rp25 juta) dikurangi tujuh juta lima ratus, sisanya yang saya terima dua belas juta lima ratus. Saya yang mewakili menyerahkan,” kata saksi Zaini.<br /><br />Sementara keterangan saksi Novianto selaku ajudan terdakwa Saiful Ilah, tak jauh beda saat dirinya dihadirkan sebagai saksi saat Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi diadili beberapa bulan lalu yang saat ini sudah berstatus terpidana. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRy2k77tvQR6LpvddMXJZKbixBN2RuqvxW-aNIUPYhZJ188E6WevyW0Vz7gsS45MzNyq5yu6dpIWwM2Rwsho23oQTLF1rTcWUcbB5yNiH30cK4cW958p0S6tywOT_WX2elZpZaimiXItE/s1600/IMG20200708135106.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="343" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRy2k77tvQR6LpvddMXJZKbixBN2RuqvxW-aNIUPYhZJ188E6WevyW0Vz7gsS45MzNyq5yu6dpIWwM2Rwsho23oQTLF1rTcWUcbB5yNiH30cK4cW958p0S6tywOT_WX2elZpZaimiXItE/s640/IMG20200708135106.jpg" width="452" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dan BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan yang keduanya juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUBMSDA, SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga sebagai PPK di Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.<br /><br />IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut.<br />Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng. Sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsbqq304wH1QPltKDAi_hUYChpUjRLva70qvbbz3-bick5JGDcomCi6z4kTtefApr2AINz11vCvkegkXFmJ5oKgcrb_zzHTbEXV0EECyUL0QwwDrB_Le0vtfRlyFB24jyL1vgqbIVus0g/s1600/IMG20200708135109.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="475" data-original-width="343" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsbqq304wH1QPltKDAi_hUYChpUjRLva70qvbbz3-bick5JGDcomCi6z4kTtefApr2AINz11vCvkegkXFmJ5oKgcrb_zzHTbEXV0EECyUL0QwwDrB_Le0vtfRlyFB24jyL1vgqbIVus0g/s640/IMG20200708135109.jpg" width="462" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu anggaran senilai Rp22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instentif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.<br /><br />Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoaUJjMl5UB4wdcNSkOA7OxwWNHQFqrvNKMQmCyZWee1qobzGVY1iDOnHrHi47nMKl5NYwkD4QG-q_bNSt4lCoOPBipRKjhUXHiNRKi6BQ4100atcOPc3LCsODuwF8q1zmGJENhbAHesY/s1600/IMG20200708135248.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="471" data-original-width="343" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoaUJjMl5UB4wdcNSkOA7OxwWNHQFqrvNKMQmCyZWee1qobzGVY1iDOnHrHi47nMKl5NYwkD4QG-q_bNSt4lCoOPBipRKjhUXHiNRKi6BQ4100atcOPc3LCsODuwF8q1zmGJENhbAHesY/s640/IMG20200708135248.jpg" width="466" /></a></div> <div style="text-align: justify;">  Pada bulan September 2019, Ibnu Gofur dan M. Totok Sumedi memberikan uang kepada Sangadji sebesar Rp300 juta dengan rincian, uangsebesar Rp100 juta untuk Sangadji dan uang Rp200 juta untuk Bupati Saiful Ilah yang diserahkan di rumah dinas Bupati<br /><br />Januari 2020, pemberian uang tersebut dilakukan beberapakali, yaitu pada tanggal 3 Januari sebesar Rp150 juta, terdakwa memberikan uang kepada Yanuar Santoso. Kemudian pada saat itu juga memberikan uang sebesar Rp225 juta kepada Sunarti selaku Kepala Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo di salah satu Rumah Makan di Sidoarjo. Uang itu berasal dari Ibnu Gofur Rp150 juta, dari Iwan Setiawan sebesar Rp50 juta, dan dari Priyanyo sejumlah Rp25 juta.<br /><br />Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019, Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381. Kemudian tanggal 18 Juli 2019, PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja, namun penetapan pemenang tersebut dilakukan sanggahan oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35.<br /><br />Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJ dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggahan. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.<br /><br />Pada tanggal 23 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (re-tender).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="576" data-original-width="673" height="546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkF_i4dChcFNF5TvOmacbQ8ogNcshep-FrtKfjp6WQl5exdwt4ikH8Vdp2VCbI7QSicMwETn-ncO5UYnu01iI-_rG-v2mHIAh1B15aJ9vAqN0jpvQx9LF_WgItFGzIIyM3jNCA3rtrOHA/s640/IMG20200708141820.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan re-tender, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA se Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di laku Boncafe PTC Surabaya untuk membicarakan masalah sanggah.<br /><br />Selain itu, juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut.<br /><br />Pada tanggal 25 Juli 2019, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan re-tender atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya.<br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.<br /><br />Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI, bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahannya untuk meneruskan sanggahan atau tida<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA untu membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO,  namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya re-tender, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /><br />Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya, IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH untuk meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO, dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang.<br /><br />Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan,”Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes (oh ya sudah, Pak Yudi saya arahkan aja, nanti Pak Gofur ngerti sendiri aja sudah.red).” Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH meminta sejumlah uang dan  IBNU GOPUR menyanggupinya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB6TTJ3GYwA3mEiKLGQ2uJyHLOIBaWK-MD963OhD1Cer-9wzdXxnUlzEDcCKZ7pU_7SDibPr0vogrRsbHd-gPlJF0sFz3kj7fzEwPkbsk2qdv-f8vWQSoGUhabsq4wYtCjTi39Z94cpyk/s1600/IMG20200708141527.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="343" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB6TTJ3GYwA3mEiKLGQ2uJyHLOIBaWK-MD963OhD1Cer-9wzdXxnUlzEDcCKZ7pU_7SDibPr0vogrRsbHd-gPlJF0sFz3kj7fzEwPkbsk2qdv-f8vWQSoGUhabsq4wYtCjTi39Z94cpyk/s640/IMG20200708141527.jpg" width="361" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019, Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO dan meminta untuk mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO untuk tidak melanjutkan sanggahannya.<br /><br />Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja Pengadaan, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pokja.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2019, JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan, agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO, akhirnya pertemuan terjadi pada tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO di Kantor Dinas PUBMSDA, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa GAGAH EKO WIBOWO tidak akan melanjutkan sanggahannya, namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019, IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dan DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI dan membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.<br /><br />Pada pertengahan bulan Agustus 2019, IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat, Kecamatan Wiyung, Surabaya untuk membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR.<br /><br />Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019, dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.<br /><br />Pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec.  Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada “Sidoarjo Satu” yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjT254d5qNYAElUfLeMcNak_L0zu1-N4gm68NvH6j2oCFSYsbjYPEauE3mrtXi9udN6ciJoxFrXaHsFRJ5c7daNOeWpmiC4q96atPMLknt5nYJ5eaxEBxmyhkeAZaFGzrNjFrNuU-BGdc/s640/IMG20200708141304.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pertengahan bulan September 2019, saat SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa SAIFUL ILAH memberitahukan, sedang membutuhkan banyak uang<br /><br />Sehingga pada tanggal 29 September 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR sekaligus memberitahukan permintaan uang dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Atas permintaan itu, IBNU GOPUR menyanggupinya. Untuk itu SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.<br /><br />Atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :<br /><br />1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);<br /><br />2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Battu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).<br /><br />3.  Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen).<br />Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :<br /><br />1. Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).<br /><br />2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).<br /><br />3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung, yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng,; Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo,; Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru dan Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.<br /><br />Atas proyek yang didapatkannya tersebut, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang<br /><br />1. Pada akhir bulan Agustus 2019, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000 yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000, dan sisa uang sebesar Rp10.000.000 disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.<br /><br />2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000 yang terdiri dari Rp100.000.000 untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000 titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000 kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.<br /><br />3. Pada tanggal 23 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000 dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.<br /><br />4. Pada tanggal 31 Oktober 2019, JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di Batching Plant Desa Mlirit, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan “ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri”.<br /><br />Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000 berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.<br /><br />5. Pada tanggal 27 Desember 2019, OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI<br /><br />Sehingga pada tanggal 28 Desember 2019, SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH.<br /><br />Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA. apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan “Ki,,,, Mr G sdh ke big boss ta (Ki...Mr G sudah ke Big Bos ya?)???”.<br /><br />6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari, IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua, dikarenakan proyek  pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari, karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan<br /><br />Sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000 dari IBNU GOPUR.<br /><br />7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari, SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000 yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000 dari M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000  karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.<br /><br />8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000 atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M. TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.<br /><br />9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.00  untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.<br /><br />Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut, diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 atau setidak-tidaknya karena berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang telah dimenangkan dan dikerjakan oleh IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO.<br /><br />Penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;<br /><br />• Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.<br /><br />Perbuatan Terdakwa SAIFUL ILAH dianggap sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jen) </div>

News Tipikor Sekda dan Terdakwa Saiful Ilah (Bupati Sidaorjo) Terlibat Dalam Proyek APBD

#Terungkap dalam persidangan, adanya pemberian Emas batangan bersertifikat sebagai tali asih kepada terdakwa Saiful Ilah (Bupati) saat ...

»

Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Dituntut 8 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="399" data-original-width="900" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjETVMhVA0NhQP_SPMN4ETECES43mX2ooEGzD19-pErMj-im9BZTgNwo5iSvN9eN8K5aELASYXkubYk6a9VWB3xIN_0hg4zS4NK6njJwxS9Y54ke0rs93mOVTgGTXaQpERHLSEJFKdNEu4/s640/b....jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Apakah anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 lainnya termasuk Suharminto adik kandung terdakwa Supriyono akan jadi tersangka berikutnya?#</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Sidang perkara Korupsi Suap pembahasan/pengesahan APBD, APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan fee Pokir yang menyeret Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 tak lama lagi akan berakhir dengan menunggu putusan dari Majelis Hakim setelah JPU KPK membacakan surat tuntutannya kepada terdakwa dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa, 7 Juli 2020<br /> <br /> Berakhir bukan berarti berheti. Karena masih ada yang menggelitik, yaitu anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 lainnya termasuk Suharminto adik kandung terdakwa Supriyono yang disesebut-sebut sebagai “Powerful atau orang yang paling berkuasa” di Kabupatena Tulungagung. Akankah jadi tersangka berikutnya?<br /> <br /> Pasalnya, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, yang menikmati uang suap ketok palu dalam pembahsan/pengesahan APBD, APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 serta fee Pokir (pkok-pokok pikiran) bukan hanya terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD. Melainkan anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 lainnya juga kecipratan lembaran-lembaran rupiah.<br /> <br /> “Ibarat ungkapan. Air mengalir dari atas ke bawah. Sedangkan uang justru sebaliknya, yaitu dari bawah ke atas” <br /> <br /> Bahkan uang suap yang telah dinikmati para anggota Dewan yang terhormat itu, sudah dikembalikan ke kas negara melalui rekening KPK pada saat penyidikan maupun dalam masa persidangan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCdnrutWtfzGtGsho6HKT8GZFN7oI-UrzR8rTz6xcskKcyt7ne1bjrG5oGuwR1KvASHLuOHJ3oQYwY9iEG3NrwaWjnXKc3fVJSpUay67K_Y7oN82mGpG1CJQyp7NSBIm9hRYH5k_sddNQ/s640/4.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga Majelis Hakim mengatakan kepada para anggota Dewan yang terhormat itu saat dihadirkan sebagai saksi, bahwa pengembalian tidak menghilangkan pidana sesuai pasal 4 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br /> <br /> Perkara inipun bisa jadi akan menyeret adinda terdakwa Supriyono, yaitu Suharminto. Kedua kakak beradik ini disebut sebagi “Powerful” Kabupaten Tulungagung. Walau Suharminto tidak dihadirkan sebagai saksi, namun nama “orang yang berkusa” di Kabupaten Tulungagung yang juga sebagai anggota DPRD disebut turut dialiri duit hasil jual beli jabatan beberapa Kepala Sekolah SMPN melalui Mat Yani, orang kepercayaan terdakwa Supriyono.<br /> <br /> Selain menikmati duit hasil beli jabatan Kepala Sekolah SMPN Kab. Tulungagung, dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan, bahwa duit sebesar Rp1.2 milliar yang berasal dari Dinas PU Kabupaten Tulungagung masih dibawa oleh Suharminto.<br /> <br /> Selain para anggota legislator Kab. Tulungagung, masih ada Dua pejabat Pemprov Jatim, yaitu Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana yang saat ini sudah pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala BAPEDA Jatim yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim.<br /> <br /> Kedua pejabat ini saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Supriyono mengakui dihadapan Majelis Hakim, menerima uang suap milliaran terkait pencairan dana Banprov ( Bantuan Provinsi) ke Kabupaten Tulungagung dan daerah lainnya.<br /> <br /> Belum lagi beberapa rekanan (kontraktor) yang juga sebagai pengurus di organisasi pengusaha konstruksi di Kab. Tulungagung diantaranya Ari Kusumawati, yang orang dekat Suhermanto juga terlibat pemberiaan uaang suap yang disebut fee proyek<br /> <br /> Terkait kelanjutan perkara ini, KPK melalui Juru bicaranya Ali Fikri mengatakan kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu, bahwaa KPK memastikan akan melakukan penegembangan untuk menetapkan tersangka baru. <br /> <br /> Namun entah kapan penetapan tersangkanya, hanya KPK yang tau. “Ibarat peribahasa, cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu”.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5DROTo_ykqZhB0lHLnyNCbZjo-e2w3frYvovpCjWXTF-CW3J7-kmsj8ki-97PkPFjILZRMZ_jlXWW4xd0tr1GEmagBfv6T-ieLvNpeo_xNAMVVN8RypyfSlu3FnM4PIxvlrALwJ1iH5M/s640/3.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Anggota Legisator Kab. Tulungagung yang kecipratan aliran ketok palu dan fee Pokir yang sudah mengembalikan, diantaranya Imam Sapingi, Leman DwiPrasetvo, Heru Santoso, Nurhamim, Choirurrohim, Muti'iin, Mashud, Subani Sirab, Sunarko, Riyanah, Asrori, Adrianto, Gunawan, Faruq Tri Fauzi, Widodo Prasetyo, Fendy Yuniar, Imam Koirodin, Sofyan Heryanto, SaifulAnwar, Basroni, Adib Makarim, Susilowati, Sutomo, Imam Kembali, Agus Budiarto, Ahmad Baharudin, Joko Tri Asmoro, Wiwik Triasmoro, Amang Armanto Anggie, Suprapto, . Imam Ngakoib, Makin, Samsul Huda, Sumarno, Agung Darmanto dan Michael Utomo  serta Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) Kab. Tulungagung.<br /> <br /> Sementara dalam persidangan pada Selasa, 7 Juli 2020, Supriyono, selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019, dituntut pidana penjara selama 8 (delan) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti sejumlah Rp4.850.000.000 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun sebagai terdakwa kasus Perkara Korupsi Suap pembahasan/pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 serta fee Pokir (Pokok pokok pikiran)<br /> <br /> Tuntutan pidana penjara terhadap si Supriyono yang dikenal sebagai “Powerful atau orang yang berkuasa” bersama adindanya Suhermanto di Kabupaten Tulungagung, dibacakan oleh JPU KPK Dodi Sukmono bersama Mufti Nur Irawan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juada,Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 7 Jui 2020) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdrawanto, SE., SH., MH dan Sangadi, SH serta Panitra Pengganti (PP) I.G.N. Cemeng, SH., MH. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Anwar Koto dari Jakarta<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK  mengatakan dalam surat tuntutannya sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa uang yang dinikmati terdakwa adalah sebagai uang ketok palu pembahasan/pengesahan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung TA 205, 2016, 2017 dan 2018.<br /> <br /> Selain Itu, JPU KPK juga membeberkan uang sebesar Rp500 juta yang dititipkan terdakwa kepada ajudannya Fendy Kristianto, dan yang tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui rekening KK pada tanggal 18 Mei 2020. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMbDB7TYBQ-81OTnkY-FRmiw-2YcjrhQb9OrPhY1EZOIvVjSHopDTI2xPMjy9Nt3p1k9eadpZRBU9ZNH4YGEgRnfdWLdgHG9acGhhyphenhyphenePwOF7nj-lRP6FUMB6m7dQzdOxB_WlWwosv_5Ng/s640/IMG20200616152816+Sidang+tanggal+16+Juni+2020.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Terdakwa adalah ketua DPRD yang memiliki fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi. Dalam menjalankan fungsi legislasi yang seharusnya dilakukan secara benar, malah justru mengambil manfaat dari proses persetujuannya dengan cara meminta uang ketok palu untuk keuntungan diri Terdakwa sendiri. Selain itu, Terdakwa memanfaatkan fungsi pengawasannya untuk mengambil keuntungan dalam pembahasan penanggungjawaban APBD,” ujar JPU KPK Dodi<br /> <br /> “Uang tersebut adalah uang dari hasil tindak pidana korupsi, yaitu uang terkait ketok palu (pengesahan APBD 2018). Maka sudah sepantasnya uang tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti,” kata JPU KPK Dodi<br /> <br /> Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan maupun dalam surat tuntutan JPU KPK yang menyebutkan, bahwa yang menikmati uang ketok palu pengasahan APBD Kab. Tulungagung bukan hanya terdakwa, melainkan Sekda Indra Fauzi dan sejumlah anggota DPRD Kab. Tulungagung periode 2014 – 2019 lainnya, antara lain; <br /> <br /> 1.    Imam Sapingi Rp 67.5 juta                          20.  Basroni Rp 95 juta<br /> 2.    Leman Dwi Prasetyo Rp 85 juta                   21.  Adib Makarim Rp 230 juta<br /> 3.    Heru Santoso Rp 75 juta                            22.  Susilowati Rp 34 juta<br /> 4.    Nurhamim Rp 46 juta                                 23.  Sutomo Rp 55 juta    <br /> 5.    Choirurrohim Rp 135 juta                            24.  Imam Kembali Rp 130 juta    <br /> 6.    Muti'iin Rp 55 juta                                      25.  Agus Budiarto Rp 270 juta    <br /> 7.    Mashud Rp 14.5 juta                                 26.  Ahmad Baharudin Rp 100 juta    <br /> 8.    Subani Sirab 70.5 juta                               27.   Joko Tri Asmoro Rp 60 juta    <br /> 9.    Sunarko Rp 35 juta                                     28.  Wiwik Triasmoro Rp 5 juta    <br /> 10.   Riyanah Rp 60 juta                                   29.  Amag Armanto Anggito Rp 20 juta<br /> 11.   Asrori Rp 60 juta                                      30.  Suprapto Rp 117 juta<br /> 12.   Adrianto Rp 25 juta                                   31.  Imam Ngakoib Rp 57 juta<br /> 13.   Gunawan Rp 25 juta                                  32.  Makin Rp 35 juta<br /> 14.   Faruq TriFauzi Rp 30 juta                          33.  Marikan Al Gatot Susanto Rp 20 juta<br /> 15.   Widodo Prasetyo Rp 150 juta                    34.  SamsuI Huda Rp 110 juta<br /> 16.   Fendy Yuniar Rp 85 juta                            35.  Sumarno Rp 80 juta<br /> 17.   Imam Koirodin Rp 80 juta                         36.  Agung Darmanto Rp 40 juta<br /> 18.   Sofyan Heryanto Rp 55 juta                      37.  Indra Fauzi (Sekda) Rp 97 juta<br /> 19.   SaifulAnwar Rp 50 juta                             38.  Michael Utomo Rp 5 juta</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiunld-TBfcAbr0jsoWOs6kmshaf_QYdWgoIzgcwSuqs654rxHl4J8nJe1oV9ErfKhCPJcoioQmQJJ4ztplfu1D-Hr2RRCfxdHv2mpoxpDUuUx4xDI8DRh9Cn9SIVOYVZuOeJX1y3nh6Pc/s640/IMG20200421123437+-+Copy.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Uang tersebut diatas adalah uang dari hasil tindak pidana korupsi, yaitu uang ketok palu dan fee pokir. Maka sudah sepantasnya uang tersebut dirampas untuk negara. Dalam masa penyidikan maupun selama persidangan, para nggota DPRD dan pihak lainnya telah mengembalikan uang yang sudah diterimanya terkait ketok palu APBD, APBD Perubahan maupun fee Pokir kepada negara melalui rekening KPK” ungkap JPU KPK Dodi<br /> <br /> Selain itu, JPU KPK Dodi mengatakan, bahwa uang sebesar Rp1,2 milliar yang berasal dari Dinas PU masih dibawa Suharminto, adik dari terdakwa.<br /> <br /> JPU KPK Dodi mengatakan, untuk menghindari negara ini dikelola oleh orang-orang yang menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kolega maupun kelompoknya serta melindungi publik atau masyarakat dari fakta, infomasi, persepsi yang salah tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya, maka perlu kiranya mencabut hak Terdakwa untuk dipilih atau menduduki dalam jabatan publik. <br /> <br /> “Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan, sehingga fungsi hukum sebagai a tool or of social engineering dapat terwulud. Namun pencabutan hak tersebut juga” pungkas JPPU KPK Dodi<br /> <br /> JPU KPK Dodi menjelaskan, berdasarkan uraian dan analisa yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka kami (KPK.Red) selaku Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut: <br /> <br /> 1. Tindak pidana korupsi (menerima suap) secara bersama-sama dan berlanjut. Melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu alternatif Pertama. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="629" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBPN3SbFLdlrIAaRqpR4b_EngdgywBeWVGZK7JgEi83CWjrcjR0qBWK0KLSEebvvRlXE9FpdTwggUsYrtUiZ2VegFKHdXlPk_5nlTr_quwsyW80UKVbY2xu5t6i2gZmOp2ry4I_HX7M10/s640/Sidang+tanggal+12+Juni+2020.jpeg" width="628" /></div> <div style="text-align: justify;"> 2. Beberapa tindak pidana korupsi menerima gratifikasi melanggar ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua<br /> <br /> Sebelum JPU KPK sampai pada tuntutan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. <br /> <br /> Yang memberatkan yaitu, bahwa terdakwa tidak mendukung progra pemerintah daalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, terdakwa menyalahgunakan jabatan yang diberikan kepadanya, terdakwa tidak mengakui perbatannya dan terdakwa belum mengembalikan uang yang diterimanya. Sementara yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum<br /> <br /> “Menuntut : 1 (satu). Menyatakan terdakwa Supriyoono  terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ; <br /> a. Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu alternatif Pertama<br /> <br /> b. Pasal 12 B Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua<br /> <br /> 2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar lima ratus juta rupiah (Rp500.000.000) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfI46x77u_ReR8uSfLZ2J2H9uE-GzVX64SPvZEdfFEoDOXVZD0eG6Jfe_tMlcf7c_KmherBv4O2r-PJpF_CqlEoC5sc7Uh9fZMhn94cCgPdyk747F8nYoO9HB7FHTu5ah56Yf1A9H9XW8/s640/f.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> lambalnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun. <br /> <br /> 4 (empat). Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dan menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono diakhir tuntuatnnya terhadap terdakwa.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU KPK ini, Penasehat Hukum terdakwa, Anwar Koto memohon kepada Majelis Hakim agar diberi waktu dua pekan untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan. Dan permohonan itupun dikabulkan<br /> <br /> Seusai persidangan, Anwar Koto kepada beritakorupsi.co mengatakan, menghormati tuntutan JPU KPK.<br /> <br /> “Kita hormati. Kita hargai Tuntutan  JPU KPK.  Penasehat Hukum akan Counter  di Pleidoi,  pembelaan terdakwa,” kata Anwar Kota<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam dakwaan JPU KPK menjelaskan, bahwa terdakwa Supriyono bersama-sama Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD), sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung di Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, di Pendopo Bupati Tulungagung di Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung,  Kabupaten Tulungagung, dan di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung Jl. RA Kartini No.17, Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut, menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang jumlah keseluruhan sebesaar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut dari Syahri Muyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung</div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD, meminta uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembahasan APBD TA 2015. Atas permintaan tersebut, Hendy Setiawan menyampaikan akan melaporkannya kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiawan untuk memenuhi permintaan terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhklm58UXR0Cr8Eg34zIH-voZlgJUf9bsB_MAOGGbOzHKvNefT8SZHpTagmF79TziiurnB23xANSIw5LrCoPpaR6Bc5skRvjtmVi3qJV29-UKlOu98uye-HAFDy6TdfP2bOgtf7i4s_Ovg/s640/a.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah mendapat persetujuan dari Syahri Mulyo, kemudian Hendry Setiawan menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan meminta agar Terdakwa memperlancar proses pembahasan APBD TA 2015 (2016, 2017 dan APBD 2018)<br /> <br /> Selain pemintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /> <br /> Untuk teknis pemberiannya, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan, Yamin selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Sehingga JPU KPK menjerat perbuatan terdakkwa yang diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun sebagiamana diatur dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 12 huruf B) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /> <br /> Lebih lanjut JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Supriyono selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa keanggotaan 2014 s.d. 2019 bersama-sama dengan pimpinan anggota DPRD lainnya yaitu Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto, pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung di Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, di Pendopo Bupati Tulungagung di Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung,  Kabupaten Tulungagung, dan di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung Jl. RA Kartini No.17, Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesaar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut dari Syahri Muyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung<br /> <br /> Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu bhwa terdakwa Supriyono mengetahui atau patut menduga, bahwa pemberian uang tersebut untuk menggerakkan Terdakwa agar mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, APBD TA 2016, APBD TA 2017 dan  APBD TA 2018.<br /> <br /> Hal itu bertentangan dengan kewajiban terdakwa Supriyono untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pemakilan Daerah, (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /> <br /> Terdakwa Supriyono menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan 2014 -  2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.407/721/011/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Masa Jabatan 2014 s.d. 2019.<br /> <br /> Selaku Ketua DPRD, Terdakwa Suppriyono memiliki fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi. Terdakwa secara ex-ochio juga sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Terdakwa dalam menjalankan fungsinya sebagai Ketua DPRD dan Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung bersama-sama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto secara bertahap menerima sejumlah uang dari Syahri Mulyo melalui Hendry Setiawan yaitu:<br /> <br /> <span style="font-size: x-large;"><b>a. Pengesahan APBD Pemerintah Kabupaten  </b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-large;"><b>   Tulungagung TA 2015.</b></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUO-f-t5HtXwH1SEb5YUaDzSdaDBdN-8nJIf3au1l6rNFPLdJtBe3iZ1zX1rTpgL-3zAf4jSd6BXSFyNpKfnEkxGGZClz1Fq0AH6OyxpcQBSd4p8xJ59NwtFqV6VA2GECuidb4Y9Gf_nI/s640/IMG20200331112032.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada bulan September 2014 Terdakwa bersama Tim Banggar melakukan pembahasan RAPBD TA 2015 dengan TAPD. Dalam pembahasan anggaran tersebut terjadi deadlock sehingga Terdakwa bersama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan pertemuan dengan Maryoto Birowo selaku Wakil Bupati Tulungagung dan Hendry Setiawan serta Sudigdo selaku perwakilan TAPD di Hotel Savana, Kota Malang untuk membahas RAPBD TA 2015.<br /> Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, terdakwa Supriyono bersama pimpinan Banggar lainnya yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto kembali melakukan pertemuan dengan perwakilan TAPD yakni Sudigdo dan Hendy Setiawan di Tulungagung yang menghasilkan kesepakatan, bahwa untuk memperlancar pengesahan APBD TA 2015,  pihak eksekutif harus memberikan uang yang diistilahkan dengan uang ketok palu.<br /> <br /> Masih pada bulan September 2014, Terdakwa menemui Hendy Setiawan dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD meminta uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembahasan APBD TA 2015. Atas permintaan tersebut, Hendy Setiawan menyampaikan akan melaporkannya kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendy Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendy Setiawan untuk memenuhi permintaan terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <br /> Setelah mendapat persetujuan dari Syahri Mulyo, kemudian Hendy Setiawan menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan meminta agar Terdakwa memperlancar proses pembahasan APBD TA 2015.<br /> <br /> Selain pemintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).<br /> <br /> Untuk teknis pemberiannya, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan, Yamin selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya dan TAPD membahas RAPBD TA 2015, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2015.<br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2015, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada sekira bulan November 2014.  Kemudian Sutrisno melalui Sukraji menyerahkan uang sejumlah Rp3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Pada tahun 2014, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2015 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua Banggar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /> <br /> Pada tanggal 29 November 2014, dilaksanakan rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang mengesahkan RAPBD TA 2015 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang APBD TA 2015. Dalam rapat ini, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing Fraksi agar jangan keras-keras dalam mengkritisi kinerja pemerintah daerah.<br /> <br /> Menindak lanjuti kesepakatan sebelumnya, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hnedry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuOZR95YpGPx7400R0PMVuttFvhIuQk9MtzIYeaoWaAH4raoRa71cJM1tECSOWP74xYdJ4-pnHKtYh4QJH6TijHnZk19hm_S_MRqwff09tnCIc-lCCQNSd3cm_Jh94XJtgPuf9SrPdaqg/s1600/Sidang+pada+tanggal+9+Juni+2020.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuOZR95YpGPx7400R0PMVuttFvhIuQk9MtzIYeaoWaAH4raoRa71cJM1tECSOWP74xYdJ4-pnHKtYh4QJH6TijHnZk19hm_S_MRqwff09tnCIc-lCCQNSd3cm_Jh94XJtgPuf9SrPdaqg/s640/Sidang+pada+tanggal+9+Juni+2020.jpeg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">b. Pengesahan APBD TA 2016.</span></span><br /> <br /> Pada bulan September 2015, terdakwa Supriyon bersama Tim Banggar melakukan pembahasan RAPBD TA 2016 dengan TAPD. Untuk memperlancar pembahasan RAPBD tersebut, terdakwa bersama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan pertemuan setengah kamar antara Terdakwa Supriyono, Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto dengan Hendry Setiawan dan Sudigdo. Selanjutnya Terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan untuk meminta uang ketok palu seperti tahun sebelumnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu  miliar rupiah).<br /> <br /> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah hanggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam  Kambali, Hendry Setiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiawan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <br /> Setelah terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya bersama TAPD membahas RAPBD TA 2016, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2016.<br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2016, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisnoo selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir tahun 2015, Sutrisno melalui Sukarji  menyerahkan uang sejumlah Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di 'lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Masih tahun 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2016 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /> <br /> Pada tanggal 30 November 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2016 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015 Tentang APBD TA 2016.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg477PgZHmflukZ3r7LQhqFaNANkVPwQO0C_O6lGnO5i68lYgWhMZhdY3KmilKHMHp3sKzrXqNxCI9aUce7z5pQMFFmX8Ppa1ZNqCuBgOiNPGdj8gOsjYe4T601VZiqyM20CNSso-8Vr8/s640/IMG20200331112032.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">c. Pengesahan APBD TA 2017.</span></span><br /> <br /> Pada sekira Bulan September 2016, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2017 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan dan menyampaikan bahwa untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2017, harus memberikan uang ketok palu kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<br /> <br /> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, HendrySetiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syaahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiwan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian tim Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2017, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2017.<br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2017, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Sutrisno melalui Sukarji menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /> <br /> Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Muyol<br /> <br /> Masih pada sekira tahun 2016, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2017 dari Syahri Mulyo melalui Imam Kambali dengan perincian untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /> <br /> Pada tanggal 25 November 2016, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2017.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="599" data-original-width="640" height="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT-14n8KnruHNrPEgMfOgDvGy2JBctJYSE3l3WfgIfOOp9G1ZydM1qUKN3F4F4C-EY6XwwX5Z2FJdl8Fbc4T1vzk6y8_sHNEn2eD8ryVOdz9W-H8DYxg_b0FgyhvHw2FS1q6dSN8Qur8E/s640/Dewan.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">d. Pengesahan APBD TA 2018.</span></span><br /> <br /> Pada Bulan September 2017, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2018 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Terdakwa menemui HENDRY SETIAWAN menyampaikan bahwa untuk memperlancar APBD TA 2018 harus memberikan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa.<br /> <br /> Selain permintaan uang ketok palu tersebut, Terdakwa dan IMAM KAMBALI, AGUS BUDIARTO dan ADIB MAKARIM meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh IMAM KAMBALI, HENDRY SETIAWAN, YAMANI selaku staf BPKAD dan BUDI FATAHILLAH MANSYUR selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Menindaklanjuti pemintaan Terdakwa, selanjutnya HENDRY SETIAWAN menyampaikan permintaan tersebut kepada SYAHRI MULYO. Atas laporan itu, SYAHRI MULYO memerintahkan HENDRY SETIAWAN untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /> <br /> Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2018, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2018.<br /> <br /> Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2018. HENDRY SETIAWAN meminta sejumlah uang kepada SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2017, SUTRISNO melalui SUKARJI menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada HENDRY SETIAWAN di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Atas penerimaan uang itu, selanjutnya HENDRY SETIAWAN melaporkan kepada SYAHRI MULYO terkait rencana pemberian uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<br /> <br /> Masih pada sekira tahun 2017, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2018 dari SYAHRI MULYO melalui BUDI FATAHILLAH MANSYUR dengan perincian, untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000  (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni IMAM KAMBALI. ADIB MAKARIM, dan AGUS BUDIARTO masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000  (lima juta rupiah).<br /> <br /> Setelah ada kesepakatan pemberian uang ketok palu diatas, maka dilaksanakan rapat paripurna pada tanggal 29 November 2017, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2018<br /> <br /> Pada sekira bulan Juni 2018, HENDRY SETIAWAN memberikan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui BUDI FATAHILAH MANSYUR di kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya atas perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan kepada ajudan Terdakwa. Sedangkan kekuranganya sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) belum sempat diberikan kepada Terdakwa karena SYAHRI MULYO tertangkap tangan oleh KPK.<br /> <br /> Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang secara bertahap dari SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung melalui HENDRY SETIAWAN yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumtah tersebut.<br /> <br /> Bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<br /> <br /> Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 11) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbcQPOCWC2YlkFnJAkk2S046RUmdGkIqo1RBnG_n3RcgkciApqgHP_xOftnFBtL1y8b3Cb2cDMSlvzMwggCO0eEU0NucbR069MM5Tf72-GRtKEoiGaF5sHqZVvxZ9z4uFRiF2ao-0S_7Y/s640/a.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian JPU KPK Mufti Nur Irawan menguraikan perbuatan terdakwa terkait penerimaan uang selain uang ketok palu untuk pengesahan APBD Kabupaten Tulungaguung.<br /> <br /> Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, dengan perincian ;<br /> <br /> Menerima dari MAT YANI sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dari SUTRISNO melalui SUKARJI sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), dari SUHARNO sejumlah Rp100.000.000 (seratus ratusjuta rupiah)<br /> <br /> Penerimaan uang oleh terdakwa berhubungan dengan jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /> <br /> Pada tahun 2013, Terdakwa dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171 .407/1 02/011/2013 tanggal  28 Maret 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Pada tahun 2014, Terdakwa dilantik kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.407/721/011/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Masa Jabatan 2014 - 2019<br /> <br /> Pada tahun 2012, SYAHRI MULYO yang sedang mencalonkan diri menjadi Bupati Tulungagung membuat komitmen dengan Terdakwa, jika SYAHRl MULYO terpilih menjadi Bupati, maka Terdakwa akan dilibatkan dalam proses pelaksanaan anggaran, promosi dan mutasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> Pada tahun 2013, setelah SYAHRI MULYO dilantik menjadi Bupati Tulungagung, Terdakwa meminta SYAHRI MULYO mengangkat SUHARNO yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa untuk dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Setelah SUHARNO menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Terdakwa mengontrol kebijakan Kepala Dinas Pendidikan yang salah satunya adalah pengisian jabatan Kepala Sekolah.<br /> <br /> Masih di tahun 2013, MATYANI selaku Guru SMP Bandung 3 Tulungagung yang juga orang kepercayaan Terdakwa, menghubungi orang-orang yang berminat untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah diantaranya SUPARLAN, KARDIYANTO. SRI WAHYUNI, EFENDI, SYAMSURI, NANANG SUGIARTO dan TARMUJI.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Selanjutnya terhadap calon kepala sekolah tersebut diminta memberikan uang dengan perincian sebagai berikut:</span></span><br /> <br /> a. SUPARLAN sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br /> b. KARDIYANTO sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br /> c. SYAMSURI sejumlah Rp50.000.000 (lima puluhjuta rupiah).<br /> d. SRI WAHYUNI sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah).<br /> e. EFENDI SUMAlNl sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /> f. NANANG SUPRIYANTO sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br /> g. TARMUJI sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Sehingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> Kemudian pada sekira tahun 2013, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, uang sebesar Rp250.000.000 sedangkan sisanya dibawa oleh MATYANI<br /> <br /> Selanjutnya bertempat di Karaoke Dinasty Tulungagung, Terdakwa dua kali melakukan pertemuan dengan MATYANI, SUPARLAN, KARDIYANTO. HARYO DEWANTO. dan SYAMSURI. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa SUPRIYONO berkomitmen akan membantu seluruh Kepala Sekolah yang hadir.<br /> <br /> Antara tahun 2014 – 2015, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa juga menerima uang dari SUHARNO selaku Kepala Dinas Pendidikan sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari fee proyek pada Dinas Pendidikan.<br /> <br /> Pada sekira tahun 2014 - 2018 Terdakwa juga menerima uang di rumahnya dari SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR melalui SUKARJI, Kabid Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung secara bertahap yang seluruh sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari para penyedia barangaasa yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR yaitu:<br /> <br /> 1. Pada sekira tahun 2014, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br /> 2. Pada sekira tahun 2015, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br /> 3. Pada sekira tahun 2016 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br /> 4. Pada sekira tahun 2017 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br /> 5. Pada sekira tahun 2018. menerima uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).<br /> <br /> Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah), terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Padahal penerimaan itu tidak ada atas hak yang sah menurut hukum. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, haruslah dianggap sebagai suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas Terdakwa selaku pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tuiungagung sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam :<br /> <br /> a. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak meiakukan korupsi. kolusi dan nepotisme.<br /> <br /> b. Pasal 5 angka 5 UHGIng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara rang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi. keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.<br /> <br /> Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal pasal 12 huruf a (atau pasal 12 B) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Jen/Pri)</div>

News Tipikor Supriyono, Ketua DPRD Tulungagung Dituntut 8 Thn Penjara

#Apakah anggota DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019 lainnya termasuk Suharminto adik kandung terdakwa Supriyono akan jadi tersangka ber...

»