Sidang Teleconference Dilaksanakan Untuk Mengatisaipasi Covid-19

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="628" data-original-width="640" height="628" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3eDwX-ESV4ngPfVo8cNuEm6KAvFBhx5A7MjPJG_mxLElFvvMd4r6-zioIM-RKqmzlm7Uuzz3iKqs3ZDRhR_3ChBMUX1b5VtA4HDubDVT-fKP15JpQj0Oz_k1yG2tIiWFOLLl5h-f7neM/s640/Ketua+PN+Surabaya.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Untuk mengantisipasi merebaknya Virus Corona Covid-19 sebagai bencana darurat nasional (non alam) yang hingga saat ini masih melanda Indonesia, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya bersama Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) akan melaksanakan Sidang Teleconference<br /> <br /> Hal itu disampaikan Ketua PN Surabaya, Nursyam, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi.co pada Kamis, 26 Maret 2020.<br /> <br /> “Ada. Insya Allah, Rabu depan ada sidang,” kata Sursyam, SH., MH<br /> <br /> Nursyam, SH., MH mengatakan, bahwa Sidang Teleconference dilaksanakan untuk mengantisipasi merebaknya Covid-19, sehingga para saksi tidak perlu hadir ke Pengadilan Tipikor<br /> <br /> “Untuk mengantisipasi. Jadi kalau Sidang Teleconference, para saksi tidak perlu harus hadir ke Tipikor. Kalau Jaksa dan penasehat Hukumnya tetap hadir. Saksi tetap di sumpah dan dapat di dengar keterangannya dalam ruang sidang. Dalam persidangan itu ada Jaksa dibawah pengawasan Ketua PN (Pengadilan Negeri.red) setempat atas penunjukan KPT (Ketua Pengadilan Tiggi),” ujar Nursyam.<br /> <br /> Baca berita sebelumnya : Sidang Teleconference Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi - http://www.beritakorupsi.co/2020/02/sidang-teleconference-terobosan-baru.html<br /> <br /> Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya - http://www.beritakorupsi.co/2020/02/kajati-jatim-sidang-teleconference.html</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Apa yang disampaikan Ketua PN Surabaya juga diakui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Ka Kejati Jatim), Dr. Muhammad Dofir, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi.co, pada Kamis, 26 Maret 2020</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dr. M. Dofir mengatakan, sudah memerintahkan Aspidum (Asisten Pidana Umum) Kejati Jatim supaya memerintahkan semua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se- Jawa Timur untuk segera berkordinasi dengan Kepala Rutan /Lapas dan Ketua PN untuk melaksanakan E-Sidang dengan Aplikasi Zoom sebagai tindak lanjut arahan dari JA (Jaksa Agung), sebagai antisipasi menyebarnya Covid-19</div> <div style="text-align: justify;"> “E-Sidang sudah dilakukan di Kejari Sidoarjo, Trenggalek dan Malang. Sudah saya perintahkan melalui Aspidum (Asisten Pidana Umum),” kata Dr. M. Dofir<br /> <br /> Menjawab pertanyaan beritakorupsi.co, Ka Kejati Jatim, Dr. M. Dofoor menjelaskan, bahwa E-Sidang tidak hanya dalam Perkara Tindak Pidana Umum (TPU), melainkan juga untuk perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK). Dan bagaimana pelaksanaan, diseraahkan ke pihak Pengadilan Negeri.<br /> <br /> “Termasuk Perkara Korupsi. Namun bagaimana pelaksanaannya, kita serahkan ke Pengadilan Negeri. Kita  sudah siap melaksanakannya,” ujar Dr. M. Dofir. (Jen)</div>

News Tipikor Sidang Teleconference Dilaksanakan Untuk Mengatisaipasi Covid-19

BERITA KORUPSI .CO - Untuk mengantisipasi merebaknya Virus Corona Covid-19 sebagai bencana darurat nasional (non alam) yang hingga saa...

»

Kajati Jatim, Dr. M. Dofir, SH., MH : E-Sidang Sudah Dilaksanakan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfEWNoM0djpg93GBodxGY3osUJwBcTFvFP_I8pvj-n8wqgCU57Ok1NGAPlP8SLPpORvDvggMnJCnKWdhnVN2jImwdDZj5bssxg3IFlNI7x3Dc13IEQYrwbcb0ZZ0bOQWkNZNW2j_6poeY/s1600/IMG20191231085703.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="551" data-original-width="630" height="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfEWNoM0djpg93GBodxGY3osUJwBcTFvFP_I8pvj-n8wqgCU57Ok1NGAPlP8SLPpORvDvggMnJCnKWdhnVN2jImwdDZj5bssxg3IFlNI7x3Dc13IEQYrwbcb0ZZ0bOQWkNZNW2j_6poeY/s640/IMG20191231085703.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Andai saja Indonesia tidak mengalami bencana nasional Virus Corona Covid-19, sidang Teleconference dalam perkara Tindak Pidaan Korupsi yang digagas oleh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kajati Jatim) yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum), Dr. Sunarta, S.H., M.H bersama Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya, Nursyam, SH., MH tidak akan terlaksana<br /> <br /> Namun melihat situasi dan kondisi (sikon) Indonsesia yang hingga detik ini masih mengkawatirkan, serta mengantisipasi terjadinya penyebaran Virus yang mematikan itu, akhirnya Sidang Teleconference (E-Sidang) pun dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur bersama Pengadilan Negeri yang ada di Jawa Timur untuk perkara Tindak Pidana Umum (TPU) termasuk perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya<br /> <br /> Baca berita sebelumnya : Sidang Teleconference Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi - http://www.beritakorupsi.co/2020/02/sidang-teleconference-terobosan-baru.html<br /> <br /> Kajati Jatim : Sidang Teleconference Belum Ada Payung Hukumnya - http://www.beritakorupsi.co/2020/02/kajati-jatim-sidang-teleconference.html<br /> <br /> Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Ka Kejati Jatim), Dr. Muhammad Dofir, SH., MH kepada beritakorupsi.co, pada Kamis, 26 Maret 2020.<br /> <br /> Dr. M. Dofir mengatakan, sudah memerintahkan Aspidum (Asisten Pidana Umum) Kejati Jatim supaya memerintahkan semua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se- Jawa Timur untuk segera berkordinasi dengan Kepala Rutan /Lapas dan Ketua PN untuk melaksanakan E-Sidang dengan Aplikasi Zoom sebagai tindak lanjut arahan dari JA (Jaksa Agung), sebagai antisipasi menyebarnya Covid-19<br /> <br /> “E Sidang sudah dilakukan di Kejari Sidoarjo, Trenggalek dan Malang. Sudah saya perintahkan melalui Aspidum (Asisten Pidana Umum),” kata Dr. M. Dofir<br /> <br /> Menjawab pertanyaan beritakorupsi.co, Ka Kejati Jatim, Dr. M. Dofoor menjelaskan, bahwa E-Sidang tidak hanya dalam Perkara Tindak Pidana Umum (TPU), melainkan juga untuk perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK). Dan bagaimana pelaksanaan, diseraahkan ke pihak Pengadilan Negeri.<br /> <br /> “Termasuk Perkara Korupsi. Namun bagaimana pelaksanaannya, kita serahkan ke Pengadilan Negeri. Kita  sudah siap melaksanakannya,” ujar Dr. M. Dofir. <br /> <br /> Hal itu juga disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya, Nursyam, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi.co, pada Kamis, 26 Maret 2020<br /> <br /> “Ada. Insya Allah, Rabu depan ada sidang,” kata Sursyam, SH., MH<br /> <br /> Nursyam, SH., MH mengatakan, bahwa Sidang Teleconference dilaksanakan untuk mengantisipasi merebaknya Covid-19, sehingga para saksi tidak perlu hadir ke Pengadilan Tipikor<br /> <br /> “Untuk mengantisipasi. Jadi kalau Sidang Teleconference, para saksi tidak perlu harus hadir ke Tipikor. Kalau Jaksa dan penasehat Hukumnya tetap hadir. Saksi tetap di sumpah dan dapat di dengar keterangannya dalam ruang sidang. Dalam persidangan itu ada Jaksa dibawah pengawasan Ketua PN (Pengadilan Negeri.red) setempat atas penunjukan KPT (Ketua Pengadilan Tiggi),” ujar Nursyam. (Jen)</div>

News Pidana Tipikor Kajati Jatim, Dr. M. Dofir, SH., MH : E-Sidang Sudah Dilaksanakan

BERITA KORUPSI .CO – Andai saja Indonesia tidak mengalami bencana nasional Virus Corona Covid-19, sidang Teleconference dalam perkara ...

»

Anggota Komisi III DPR RI F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH : Pemerintah Meremehkan Penanganan Covid-19 Dan Masih Amatiran

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaWBTDzSKfG4-_AUq7ZTLqKjLLStQ8JzV6ka_nPoy3hXWwlKc4LBNGp_zIyPkJTQ_IXB8ig6Wru0gaw3HI-uiK4cv4adpzuS2K2uiNdJtFf9YQNpU4pS9hPbNj8cRoLyozvfgKuVo8_Pw/s640/corona-virus-1024x576.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Foto : Google)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Virus Corona Covid-19 adalah wabah yang sudah mendunia serta menjadi bencana nasional. Sementara pemerintah dianggap meremehkan Virus yang mematikan itu serta penanganannyapun dianggap amatiran. Hal itu dikatakan Anggota Komisi III DP RI dari F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi melalui telepon, Senin, 23 Maret 2020.<br /> <br /> “Saya menganggap bahwa pemerintah sejak awal bukan terlambat tetapi meremehkan, dan bahkan masyarakat kita juga meremehkan. Kalau kita baca dari komentar-komentarnya, banyak mengatakan bahwa bangsa kita kebal terhadap Corona dan segala macam. Kita menganggap bahwa pemerintah sejak awal meremehkan. Bahkan pada saat saya menanyakan Ke Menkum Ham, bahwa ada turis-turis dari Cina tidak bisa kembali, di mana tempatnya,  apakah sudah dites, itu juga tidak bisa dijawab dengan baik. Artinya apa, pemerintah meremehkan. Apalagi kalau berhubungan dengan permasalahan China, itu pemerintah sudah tidak dapat memberikan penjelasan yang baik,” kata Wihadi Wiyanto, SH., MH melalui sambungan telePhon, Senin, 23 Maret 2020.<br /> <br /> “Mengatasi situasi ini, harus menjauhkan dari permasalahan perpolitikan. Yang sekarang ini kita menghadapi adalah bencana, jangan mencemooh misalnya seperti Gubernur DKI yang istilahnya Dia sudah mengantisipasi dengan segala macam tapi dianggap lebay. Yang meremehkan itu bukan hanya masyarakat tetapi pemerintah yang penanganannya masih amatiran,” lanjut Wihadi Wiyanto, SH., MH<br /> <br /> Angota DPR RI ini mengungkapkan ketidak puasannya atas penjelasan pihak pemerintah, terkait beberapa orang WNA sebagai TKA yang berada di Kendari, Sulawesi Utara yang belum memiliki surat keterangan bebas Virus Corona. Sehingga Ia menganggap bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah masih amatiran.<br /> <br /> Namun Ia juga mengakui, bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak pemerintah saat ini sudaah mulai membaik. Dan Ia pun berharap, peran serta dari masyarakat bersama-sama dengan pemerintah untuk mengatasinya.<br /> <br /> “Contohnya kemarin di Kendari, ada turis masuk sebanyak 49 orang TKA (tenaga kerja asing) yang belum dikarantina, belum ada surat bebas dari virus Corona. Ini salah satunya pemerintah masih amatiran menangani, dan meremehkan. Tetapi saya berharap, masyarakat juga ada kesadarannya dalam hal ini. Langkah-langkah ini sudah mulai membaik,” tuturnya<br /> <br /> Menurut Wihadi Wiyanto, SH., MH, bahwa situasi yang sudah terjadi sekarang ini, dimana pemerintah dikatakan mau tak mau harus melakukan tindakan pencegahan agar tidak semakin meluas Cocid-19, serta mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah terkait langkah-langkah pencegahan dengan melarang kegiatan yang mengundang kerumunan massa<br /> <br /> “Saya melihat, pemerintah menghadapinya dalam situasi seperti ini, mau tidak mau memang harus melakukan pencegahan dulu untuk tidak semakin meluas, kesadaran masyarakat juga  diperlukan. Jadi himbauan ini memang diperlukan supaya masyarakat tidak melakukan kegiatan atau berkumpul, tapi kan ini masih ada yang berkumpul, masih ada yang ke resepsi perkawinan, masih ada yang kumpul-kumpul di pinggir jalan, warung kopi. ,”<br /> <br /> Anggota DPR RI ini mengatakan, bahwa penangan Covid-19 masih dianggap parsial. Harusnya pemerintah melakukan semi Lockdown untuk meminimalisasi aktifitas masyarakat yang kemudian dapat melakukan rapid test, dan bila perlu melakukan Lockdown karena permasalahan Covid-19 adalah mudahnya penularan, sekalipun angka kematian masih dianggap rendah.<br /> <br /> “Parsial dalam pengertian, daerah yang wabah Coronanya tinggi, itu yang menjadi sebagai acuan untuk rapid test. Dengan kondisi seperti ini, kita harus cek siapa saja, dimana saja daerah  itu dikejar untuk dilakukan tes rapid. Tidak semuanya yang harus dilakukan test rapid karena  itu biayanya sangat mahal, anggaran kita tidak memungkinkan untuk itu, kita belum siap untuk melakukan. Kalau dengan semi Lockdown, orang yang berkeliaran itu bisa dilakukan tes rapid,  tapi kalau tidak ada kata-kata semi Lockdown, semuanya bebas seakan-akan biasa kita melakukan test rapid. Bagaimana melakukan test rapid segitu banyaknya, atau kalau nggak Lockdown sekalian lalu orang yang berkeliaran di lakukan test rapid. Selain itu juga perlu peran dari masyarakat, karena ini memang kita tidak menakut-nakuti tapi kita harus waspada. dari kematian memang kita melihat tidak terlalu tinggi tetapi permasalahannya gampang menular,” ujarnya. (Jen)</div>

News Pemerintahan Regional Anggota Komisi III DPR RI F-Gerindra, Wihadi Wiyanto, SH., MH : Pemerintah Meremehkan Penanganan Covid-19 Dan Masih Amatiran

(Foto : Google) BERITA KORUPSI .CO – Virus Corona Covid-19 adalah wabah yang sudah mendunia serta menjadi bencana nasional. Sementara...

»

Akibat Virus Corona, PN Surabaya Batasi Pengunjung Sidang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="774" data-original-width="1032" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzLhKgGJ-mvRgCi41IpzD1QieHpuFC3O3hsDNqqkVokCbMaxUXVSGPuFlSRD_SfxfYPJV_wEjAhqqA_ZpZK1PG-sK7zMkN6fwZukfJKd7YE5yjjZam7c0X7TyGbHFbVXYEskhnHWajNSg/s640/PN.jpeg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Wakli Ketua DPRD Surabaya dari F-Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si :  Metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis</b></span><br /> <span style="color: red;"></span><br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b>Virus Corona Covid-19, tak mengenal batas usia, negara, jabatan, profesi atau Partai Politik (Parpol) mana saja bisa terserang Virus yang mematikan itu, dimana korbannya yang semakin hari semakin menigkat, sehingga BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memutuskan untuk memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah bencana (non alam)  penyakit akibat virus Corona Covid-19 di Indonesia<br /> <br /> Sementara penanganan yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal lebih fokus memberi anjuran kepada masyarakat agar membatasi untuk bepergian, berkumpul serta melaksanakan kegiatan termasuk siswa belajar dari rumah. <br /> <br /> Selain itu, masyarakat dianjurkan menjadi tim kesehatan sendiri dengan cara melakukan tes kesehatannya melalui Applikasi Online, untuk dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, dan bila terindikasi terjangkit Covid-19 barulah ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<br /> <br /> Untuk meminimalisasi merebaknya Covid-19 dikalangan masyarakat, pemerintah melalui masing-masing pimpinan lembaga/instasi membuat kebiijakan atau tindakan, salah satunya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai tempat masyarakat mencari keadilan hukum.<br /> <br /> Tindakan yang dilakukan oleh pihak PN Surabaya , selain penyemportan Disinfektan di seluruh titik bangunan juga membatasi pengunjung sidang yang diberlakukan sejak hari ini, Senin, 23 Maret 2020<br /> <br /> “Mulai besok (hari ini) dibuat larangan pengunjung sidang, kecuali pihak penggugat, tergugat, terdakwa, Jaksa, Advokat dan Wartawan serta yang berurusan dengan  PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” kata Ketua PN Surabaya, Nursyam, SH, MH<br /> <br /> Hal itu dilakukan demi penyelamatan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara yang hingga saat ini belum dapat dipastikan samapai kapan kebijan tersebut diberlakukan.<br /> <br /> Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si mengatakan, bahwa metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis.<br /> <br /> “Jadi kaitan dengan pandemi Virus Corona ini, kita sadar betul bahwa metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilakukan oleh pemerintaah secara menyeluruh, karena ini sudah tingkat patologis. Yang harus kita lakukan bersama-sama dengan perintah di Surabaya adalah dengan maksud supaya tidak menjadi komparasi. Kita meminta kepada masyarakat untuk bangkit kesadarannya, jaga kebersihan, kesehatan serta meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara mengkonsumsi suplemen tambahan seperti vitamin C, A dan E,” kata Drs.A.H.Thony, M.Si saat dihubungi beritakorupsi.co, Senin, 23 Maret 2020<br /> <br /> Yang kedua, lanjut Drs.A.H.Thony, M.Si,  masyarkat supaya melakukan tradisi bersih lingkungan. Yang ketiga, pemerintah bersama pihak-pihak yang berkompeten melakukan penyemprotan Disinfektan di berapa tempat dalam rangka untuk mengantisipasi,  dalam hal mana ada orang yang kemudian sudah terjangkit dan meninggalkan jejak virus-virus pada tempat-tempat yang terbuka sehingga menggiatkan melakukan penyemprotan<br /> <br /> “Penyemprotan ini juga perlu dipahami, jangan seolah-olah gampang yang kemudian melakukan begitu saja seperti penyemprotan biasa, padahal ini tidak. Karena ada beberapa tahapan yang harus dipahami. Yang pertama adalah, apa yang akan disemprotkan, ini harus jelas. Jangan hanya menyemprotkan sesuatu yang sebetulnya tidak memiliki korelasi terhadap upaya pemberantasan, tidak memiliki dampak terhadap pembunuhan bakteri dan virus. Dan kemudian kepatuhan terhadap penggunaan takaran. Itu perlu dikaji betul dan dipahami betul,  kadang-kadang orang sembrono di dalam membuat komposisi yang tidak sesuai, yang hasilnya berbanding ringan. Artinya, 1 liter obatnya dicampur dengan 1 liter air. Ini harus ditaati betul,  produsen sudah menghitung tingkat kadar efek dari obat tersebut.Yang kedua, jangan terlalu over kalau terlalu over dikawatirkan tidak aman bagi kesehatan masyarakat, makanan juga terhadap lingkungan karena komposisinya terlalu berat ukurannya jadi harus pas betul,” beber Wakil DPRD Surabaya ini.<br /> <br /> Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra ini juga mewanti-wanti pelaksanaan penyemprotan Disinfektan yang menggunakan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengadaan alat-alat maupun bahan obat-obatan. <br /> <br /> “Yang terjadi di lapangan kadang-kadang seperti itu. Kadang mencampur sendiri-sendiri tidak sesuai dengan takaran atau hasil dari laboratorium yang dibuat oleh produsen. Sehingga tidak banyak manfaat. Kuatirnya justru virusnya semakin kebal yang bisa menambah masalah baru. Sehingga apa yang dilaakukan itu menjadi sia-sia,” ujarnya<br /> <br /> Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini mengatakan, “bahwa yang lebih penting lagi adalah waktu karena kita berpacu dengan waktu 14 hari. Waktu adalah sebagai barometer harus betul-betul dimanfaatkan, apa dan bagaimana di hari pertama, hari kedua apa dan seterusnya. Dengan begitu, kalau kita berpikir secara komprehensif kita akan bisa menangani dan menghadapi dengan tenang”.<br /> <br /> Anehnya, Wakil Ketua DPRD Subaya ini tak dapat memberikan jaminan secara nyata saat ditanya lebih lanjut terkait anjuran dari pemerintah agar masyarakat selalu menjaga ksehatan dengan cara mengkonsumsi suplemen tambahan berupa Vit-C, A dan E dan melakukan tes kesehatan sendiri melalui Applikasi Online, sementara kejadian sekarang bukan bencana perseorangan melainkan bencana nasional bahkan Dunia.<br /> <br /> “Justru masyarakat tidak cukup hanya itu, karena ini sudah bencana nasional kemudian hanya disuruh melakukan tes, tidak cukup itu. Jadi ini sudah pandemik, artinya ini sudah menjadi wabah nasional. Kesiapan dan kesigapan kita harus lebih, jadi tidak hanya sekedar mengobati orang yang terinfeksi, yang terindikasi. Jangan sistem menunggu bola, tapi harus agresif melakukan perlawanan terhadap pandemik yang sekarang ini terjadi,” ujarnya. (Jen)</div>

News Pemerintahan Regional Tipikor Akibat Virus Corona, PN Surabaya Batasi Pengunjung Sidang

Wakli Ketua DPRD Surabaya dari F-Gerindra, Drs.A.H.Thony, M.Si :  Metode proses pencegahan maupun pun proses pengobatan harusnya dilaku...

»

Lurah Korupsi Rp89 Juta Divonis 4 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDpLa0TdFr8w3rdqM2-RAvNSwnGCnvQ_T89L1ZoV_mb_CRCly609bFxxfUMXyF7zCDCfw0kmjdXFFNC_BBJ-KSrGciXvExZ-fyRh_52J9i0vgk_55XGF94TArQzT_Gozv9PsIzajjtORc/s640/IMG20200220123922.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terdakwa yang Korupsi puluhan juta, hukumannya sama dengan terdakwa yang Korupsi ratusan juta bahkan milliaran rupiah#</span></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Jumlah kerugian negara dalam kasus perkara Korupsi memang tidak ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai patokan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap para terdakwa. Sehingga terdakwa yang didakwa telah merugikan keuangan negara yang besarnya hanya puluhan juta, dijatuhi hukuman (divonis) yang sama dengan terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara ratusan juta rupiah bahkan milliaran rupiah oleh Majelis Hakim.<br /><br />Seperti dalam perkara Korupsi penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dengan kerugian negera sebesar  Rp1.450.830.489,5, terdakwanya dihukum (divonis) selama 4 tahun penjara.<br /><br />Dalam sidang kali ini (Kamis, 19 Maret 2020), adalah Kasus Korupsi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD), Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo seluas 24 Hektar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp504.800.000, terdakwa juga dihukum 4 tahun penjara dengan terdakwa Uni Suryo<br /><br />Dalam kasus ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Uni Suryo, SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo selaku Lurah Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo terbukti secara bersama-sama dan berlanjut melakukan Tindak Pidana Korupsi penggunaan anggaran Belanja Langsung untuk Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran (TA) 2013 sebesar Rp152.124.934 dan TA 2014 Rp189.638.438 yang merugikan keuagan negara sebesar Rp89.752.737 Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />Hal itu diucapkan Majelis Hakim dalam putusannya yang dibacakan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Kamis, 19 Maret 2020) dengan Ketua Majeis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta Panitra Pengganti (PP) Romaui Ritonga yang dihadiri Tim JPU Reza Aditya Wardhana dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo serta Penasehat Hukum terdakwa<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, dari realisasi belanja barang tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp131.794.952 terdapat pengadaan barang dan jasa fiktif senilai Rp68.516.038. Dan dari jumlah dana belanja pegawai tahun 2013 dan 2014 sejumlah Rp63.108.000 terdapat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp21.236.000. Sehingga terdapat kerugian keuangan negara daalam hal ini Kabupaten Situbondo sebesar Rp89.752.737 Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />Sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya diri terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo atau orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp89.752.737 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi<br /><br />Mejelis Hakim mengatakan, oleh karena terdakwa tebukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa haruslah dijatuhui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp89.752.737  <br /><br />Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa, dan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa<br /><br />“Mengadili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwakan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4  (empat) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tesebut tidak dibayar maka diganti dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;<br /><br />3 (tiga). Menghukum terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp89.752.737 dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual/lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,”  ucap Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU masih pikir-pikir. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa ini, lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU, </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1wzVBo7Sr2LG3t1BsjB1mlHPqHV-fiHUAk2a7nvPN48ZCpDpONjy3gVxeliXr6WaJR5sKHyEQhhVJG8Mk-iF0d_C1gn9aOUySlWeADCUNadd6pBzShAK2WMavTF1u7VI5uTJE-q6f5b4/s640/IMG20200220123850.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno Kusumo Wijoyo selaku Lurah Patokan,  Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo masa jabatan 8 Maret 2013 s/d 27 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 821.2/2159/431304/2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural bersama-sama dengan Saksi  Bambang Wahyudi,S.Sos. (Dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo (telah meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian No.474.3/838/430.12 11.3/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Kusnaidi  selaku Kepala Desa Kembang Bondowoso).<br /><br />Dalam kurun waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setiduk-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Satabondo Jalan Mawar Mulyautama, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo atau sctidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.<br /><br />Bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.<br /><br />Dimana terdakwa selaku Lurah Patokan Kabupaten Situbondo masa jabatan 8 Maret 2013 s/d 27 Juni 2014 bersama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan, yaitu Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo untuk menyerahkan uang pencairan anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 untuk dikelola Terdakwa sendiri dengan alasan keamanan<br /><br />Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp89.752.737 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018 yang dilakukan terdakwa bersama saksi Alm. Bambang Wahyudi dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran Kelurahan Patokan, Kabupaten Situbondo dalam tahun 2013 mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp152.124.934 yang bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan dalam pasal 9 Ayat (1) huruf a, bahwa keuangan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo yang dialokasikan kepada perangkat daerah, dengan peruntukan sebagaimana berikut:<br /><br />Tahun 2013 ; Program pelayanan administrasi perkantoran,; Penyediaan jasa surat menyurat Rp2.100.000,; Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Rp5.798.484,; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Rp250.000,; Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp15.050 000,; Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp5.000.000,; Penyediaan alat tulis kantor Rp6.500.000,; Penyewaan barang cetakan dan penggandaan Rp4.999.950,; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp4.000.000,; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp1.980.000,; Penyediaan makanan dan minuman Rp4.464.000,; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah Rp5.040.000,<br /><br />Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp8.428.000,; Pengadaan peralatan gedung kantor Rp37.572.000,; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp3.478.000,; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp2.000.000,; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp5.000.000,<br /><br />Program peningkatan disiplin aparatur : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp2.500.000,; Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Rp2.500.000,; Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp2.500.000,; Penyusunan RKA dan DPA Rp2.500.000,</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfkWng8LWCJEUsUlNqlHwMRPoqWN69_RfwsSjZwUdPJ6sdrIRz8YXFJvlpquJFbftztQZjNF-JDURpSHOrS1dWUa3mrQWSA7X2RzGPLlRJBfQCXs3kVY-Dew94jqsCyfCwZ05hKP-JmmQ/s640/IMG20200220124958.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Program pengembangan data/informasi/statistic daerah : Penyusunan dan pengumpulan data statistic daerah Rp2.500.000,; Program penerapan pemerintah yang baik : Musrenbang Rp4.474.500,; Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.990.000,; Peringatan hari besar Nusional Rp4.000.000,; Peringatan hari besar keagamaan Rp4.000.000,; Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong Rp4000 000,; Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah : Penyelenggaraan lomba desa Rp4000.000,; Dana Penunjang lembaga pemberdayaan masyarakat Rp3.500.000<br /><br />Proses penyerapan anggaran Belanja Langsung TA 2013 sebesar Rp145.963.494 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 19-04-2013 sebesar Rp10.000.000, menggunakan Uang Persediaan (UP) yang digunakan untuk Belanja lisrik Rp241795,; Belanja surat kabar Rp990.000,; Belanja mamin rapat Rp1.440.000,; Belama mamin tamu Rp792.000,; Belama alat tuiis kantor Rp3.061.000,; Benja alat listrik elektronik Rp. 985.000,. Belama cetak Rp1.601.000,; Pcnggandaan Rp388.000 sesuai dengan SPM No: 1.20.26.1/SPP-UP/0001/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dan SP2D No : 0387/UP/IV/2013 tanggal 15 April 2013.<br /><br />2. Tanggal 2905-2013 Rp. 36 843.794; sebesar Rp. 36.843.794,menggunakan Tambahan Uang (TU), yang digunakan untuk :SPJ GU (Ganti Uang) Rp9.998.794 sesuai dengan SPM No : 120.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Me: 2013 dan SP2D No : 0643/GU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Belanja Jasa kebersihan kanto Rp2.500.500 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMGU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0649/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Perjalanan Dinas dalam daerah Rp2.520.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMGU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0650/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Dana Penunjang LPM Rp3.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0651/TU/V/2013 tanggal 29 Me12013,; Penyusunan RKA dan DPA Rp2500.00 sesuan dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 den SP2D No : 0652/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Musrenbang Rp4.474.500 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0653/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013,; Penyediaan jasa admmistrasi keuangan Rp7.350.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMGU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No: 0654/TU/V/2013 tangga129 Mei 2013,; Bulan bakti gotong royong Rp4.000.000 sesuatu dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-GU/0002/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan SP2D No : 0655/TU/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.<br /><br />3. Tanggal 23-10-2013 sebesar Rp33.152.500 menggvnakan Ganti Uang (GU) dan Uang Persediaan (UP) yang digunakan untuk : Penyusunan laporan capaian kinerja Rp2.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Jan SP2D No : 2022/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pelingatan hari besar keagamaan Rp4.000.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2023/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp2.500.000,sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2024/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.990.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2025/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Ganti uang (GU) Rp7.142.500 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-TU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2042/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Perjalanan dinas dalam daerah Rp2.520.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 aan SP2D No : 2018/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Penyelenggaraan lomba desa Rp4.000.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2019/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pengadaan pakaian dinas Rp2.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM-TU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2020/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013,; Pelingatan hari besar Nasional Rp4.000.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMTU/0014/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan SP2D No : 2021/TU/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.<br /><br />Pada tanggal 9 Desember 2013 (langsung ke rekening penyedia barang) : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp8.407.300 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMLS/0018/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 dan SP2D No : S734/LS/Xll/2013 tanggal 09 Desemher 2013,; Pengadaan peralatan gedung kantor Rp3.756.3000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPMLS/0019/Xll/2013 tanggal 05 Desember 2013 dan SP2D No : S733/LS/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013.<br /><br />4. Tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp9.997.000, menggunakan Ganti Uang (GU) sesuai dengan SPM No 1.20.26.1/ SPM-GU/004/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 dan SP2D No : 3239/GU/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013. Dan 5. Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp9.999.000 menggunakan Ganti Uang (GU) sesuai dengan SPM No : 1.20 2.6.1/SPM-GU/0005/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan SP2D No : 3262/GU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.<br /><br />Dalam tiap-tiap pencairan tahun anggaran 2013, dana tersebut masuk melalui rekening Giro Kelurahan Patokan Situbondo No.Rek: 0291012281 an. Bambang Wahyudi (Almarhum) selaku Bendahara pengeluaran Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo, lalu uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan alasan keamanan karena rumah/tempat tinggal saksi Alm. Bambang Wahyudi di Bondowoso<br /><br />Setiap kali pencairan yang jumlahnya sebesar Rp99.0922.940 langsung diserahkan kepada terdakwa Uni Suryo dengan rincian : Tanggal 19 April 2013 Rp10.000.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah UP (uang persediaan),; Tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp30.843.794 dengan Jenis SPM/SP2D adalah TU (tambahan uang),; Tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp33.152.500 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU (ganti uang),; Tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp9.997.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU,; Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp9.999.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDpLa0TdFr8w3rdqM2-RAvNSwnGCnvQ_T89L1ZoV_mb_CRCly609bFxxfUMXyF7zCDCfw0kmjdXFFNC_BBJ-KSrGciXvExZ-fyRh_52J9i0vgk_55XGF94TArQzT_Gozv9PsIzajjtORc/s640/IMG20200220123922.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setiap pencairan Anggaran Belanja Langsung TA 2013, Terdakwa langsung meminta kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo. Sehingga untuk pelaksana kegiatan, masing-masing Kepala Seksi (Kasi) Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo yang seharusnya meminta anggaran kegiatan kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi namun karena setiap pencairan anggaran tersebut langsung dikuasai oleh terdakwa, sehingga masing-masing seksi (para Kasi di Kelurahan Patokan) tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana DPA SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo tahun 2013.<br /><br />Terdakwa selaku Lurah Kelurahan Patokan, Kecamatann Situbondo, Kabupaten Situbondo meminta saksi Alm. Bambang Wahyudi untak membuat SPJ Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan DPA SKPD Kelurahan, Kecamatann Situbondo, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013.<br /><br />Namun kenyataannya, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana rincian penggunaannya dalam pengajuan anggaran dan realisasi tahun 2013.<br /><br />Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013 untuk Kelurahan Patokan berdasarkan Pencairan SPM/SP2D sebesar Rp145.963.494, sedangkan Laporan Realisasi Anggarannya (LRA) Rp144.960.944 sehingga terdapat pengembalian ke Kas daerah sebesar Rp1.002.550 dengan rincian ; 1. Sisa Uang persediaan (UP) sebesar Rp2.550  (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah),; 2. Sisa Tambahan uang persediaan (TU) untuk pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).<br /><br />Berdasarkan SPJ yang benar, penyerapan Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan tahun 2013 sebesar Rp97.239.694 dan berdasarkan SPJ yang tidak benar yang dibuat oleh Saksi saksi Alm. Bambang Wahyudi atas perintah Terdakwa sebesar Rp47.721.250<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi terhadap Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013 menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp47.721.250<br /><br />Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo TA  2014 mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp189.638.438 yang bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo yang peruntukannya sebagai berikut:<br /><br />Tahun 2014, Program pelayanan administrasi perkantoran ; Penyediaan jasa surat menyurat Rp1.500.000,; Pcnyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Rp5.798.488,; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp250.000,; Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp15050000,; Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp5.000.000,; Penyediaan alat tulis kantor Rp6.500.000,; Penyediaan barang cetakan dann penggandaan Rp5.000.000,; Penyedi Jan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp3.000.000,; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp2.000.000,; Penyediaan makanan dan minuman Rp4.410.000,; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah Rp5.040.000,;<br /><br />Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sebelum perubahan ; Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp20.450.000,Pengadaan peralatan gedung kantor Rp46.450.000,; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp3.500.000,; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp4.000.000,; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp5.000.000<br /><br />Setelah perubahan : Pengadaan kendaraan dinas/uperasmnal Rp25.450.000,; Pengadaan peralatan gedung kantor Rp58.950.000,; Pemehharaan rutin/berkala gedung kantor Rp3.500.000,; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp4.000.000,; Pemehharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp5.000.000,<br /><br />Program peningkatan disiplin aparatur : Pengadaanpakaian dinas beserta perlengkapannya Rp1.950.000. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar reallsasi kinerja SKPD Rp2.500.000,; Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp2.500.000,; Penyusunan RKA dan DPA Rp2.500.000. Program penerapan pemerintah yang baik : Musrenbang Rp3.990.950,; Peringatan hari besar keagamaan Rp. 3.980.000,; Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.996.000,; Peringatan HUT Proklamasi kemerdekaan RI Rp3.905.500,</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfkWng8LWCJEUsUlNqlHwMRPoqWN69_RfwsSjZwUdPJ6sdrIRz8YXFJvlpquJFbftztQZjNF-JDURpSHOrS1dWUa3mrQWSA7X2RzGPLlRJBfQCXs3kVY-Dew94jqsCyfCwZ05hKP-JmmQ/s640/IMG20200220124958.jpg" width="640" /> Program pengembangan data/informasi/statistic daerah : Penyusunan dan pengumpulan data dan statistic daerah Rp2.500.000. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial : Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong Rp3.999.900. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah desa : Penyelenggaraan lomba desa Rp3.983.000,; Dana penunjang lembaga pemberdayaan masyarakat Rp3.384.600,<br /><br />Proses penyerapan anggaran Belanja Langsung yang dikelola oleh Kelurahan Patokan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp154.248.408 adalah sebagai berikut:<br /><br />1. Tanggal 16-05-2014 sebesar Rp10.000.000 menggunakan Uang Persediaan (UP) yang digunakan sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/UP/0001/V/2014 tanggal 6 Mei 21014 dan SP2D No : 0688/UP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014,;<br /><br />2. Tanggal 28-05-2014 sebesar Rp26.271.850 menggunakan Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) yang digunakan untuk : Pengadaan pakaian dinas Rp1.800.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0003/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0814/TU/V/2014tangga126 Me12014. Pembinaan organisasi kemasyarakatan Rp3.996.000; sesuai dengan SPM No 120.263/SPM/TU/0005/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0815/TU/V/2014 tangga126 Mei 2014,; Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong Rp3.999.900 sesuai dengan SPM No 1.2026.1/SPM/TU/0002/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0817/TU/V/2014 tangga1 26 Mei 2014,; Musrenbang Rp3.990.950  sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0001/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0821/TU/V/2014 tanggal 26 Mei 2014,; Ganti Uang (GU) Rp9.985.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/GU/0001/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No: 0798/GU/V/2014 tanggal 26 Mei 2014,; Penyusunan RKA DPA Rp2.500.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0004/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan SP2D No : 0816/TU/V/2014 tangga126 Me12014.<br /><br />Tanggal 27 luni 2014 sebesar Rp14999600 (langsung ke rekening penyedia barang) yang digunakan untuk ; Pengadaan lampu box Rp14.999.600 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/LS/0008/VI/2014 tanggal 24 ]uni 2014 dan SP2D No : 1096/LS/V1/2014tanggalz7 Juni 2014,<br /><br />Tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp30970500 (langsung ke rekening penyedia barang) yang digunakan untuk : Belanja modal pengadaan AC Rp4.471.500,; Belanja modal pengadaan computer PC Rp16.181.000,; Belanja pengadaan computer Notebook Rp6.336.000,; Belanja modal pengadaan dispenser Rp3.982.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/LS/0013/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan SP2D No : 2147. LS VII /2014 tangga1 22 Juli 2014 Sebagaimana dokumen kontrak Nomor : 027/B.011/PP.KEL/431.510.9.1/2014 tanggal 26 Juni 2014.<br /><br />3. Tanggal 22 Juli 2014 sebesal Rp9.193.308; menggunakan Ganti Uang (GU) yang digunakan untuk : Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Ro750.000,; Belanja air Rp72.500,; Belanja listrik Rp390.808.000,; Belanja pemeliharaan gedung Rp1.750.000,; Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp2.520.000,; Jasa servis Rp600.000,; Belanja penggantian suku cadang Rp600.000,; Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp210.000,; Belanja perawatan computer Rp600.000,; Belanja perawatan AC/Kipas Angin Rp600.000,; Belanja perawatan printer Rp900.000,; Belanja perawatan mesin tik Rp2.000.000 sesuai SPM No 1.20.26.1/SPM/GU/0003/VII/2014 tanggal 16 juli 2014 dan SP2D No : sesuai Aeggan SPM No : 1.20.26.1/SPM/GU/0003/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014<br /><br />4. Tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp23.891.000 menggunakan Tambahan Uang (TU) yang digunakan untuk ; Admistrasi keuangan Rp9.450.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0009/VII/2014 tanggal 16 juli 2014 dan SP2D No : 1615/TU/VII/2014 tanggal 241uli 2014,; Penyediaan makanan dan minuman Rp2.572.500 sesuai dengan SPM No : 120.261/SPM/TU/0010/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan SP2D No : 1611/TU/VlI/2014 tanggal 24 Juli 2014,; Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Rp3.905.500sesuai dengan SPM No : 1.2020.1/SPM/TU/0007/VII/2014 tanggal 16 ]uli 2014 dan SP2D No : 1614/TU/Vll/2014 tanggal 24 Juli2014,; Penyelenggaraan lomba desa Rp3.983.000 sesuai dengan SPM No :120.261/SPM/TU/0008/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan SP2D No : 1612/TU/VII/2014 tanggal 24 Juli 014,; Peringatan hari besar keagamaan Rp3.980.000 sesuai dengan SPM No : 1.20.26.1/SPM/TU/0006/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan SP2D No : 1613/TU/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBe0bp-jlEPmhauL30N2xAzhF_KegcfevThfzZ_0VH0hFDdEujmMFsVEIOySnYJ-A5NynqQ5ggWfZb4oJWmOdXlUM2wlxblZ8MQpK0RrrzzO4qzR7gaZvMepUjwSNvHOGJyZqHGxAQmUw/s640/IMG20200220123934.jpg" width="640" /> 5. Tanggal 27 Nopember 2014 sebesar Rp27.214.100 menggunakan Ganti Uang (GU) yang digunakan untuk : Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp1.252.500,; Belania alat tulis kantor Rp1.630.000,; Belanja cetak Rp820.000,; Belama penggandaan Rp519.000,; Belanja alat listrik dan elektronik Rp1.040.000,; Belanja surat kabar Rp600.000,; Belanja pemeliharaan gedung Rp875.500,; Belanja jasa servis Rp200.000,;Belanja penggantian suku cadang Rp300.000,; Belania bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp. 175.000,Belama perawatan komputer Rp. 300.000,; Belanja perawatan AC/Kipas angina Rp100.000,; Belanja peralatan printer Rp300.000,; Belanja perawatan mesin tik Rp100.000,; Belania makanan dan minuman Rp1.837.500,; Dana penunjang lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rp3.384.600,; Penyusunan pelaporan akhir tahun Rp2.500.000,; Perjalanan dinas dalam daerah Rp2.520.000,; Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp2.500.000,; Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp5.600.000<br /><br />Tiap-tiap pencairan anggaran TA 2014, dana tersebut masuk melalui ke rekening Giro Kelurahan Patokan Situbondo No. Rek : 0291012281 an.Bambang Wahyudi (Almarhum)  selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo, lalu uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan alasan keamanan karena rumah/tempat tinggal saksi Alm. Bambang Wahyudi di Bondowoso, sehingga setiap kali pencairan langsung diserahkan kepada terdakwa Uni Suryo dengan rincian: Tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp10.000.000 dengan Jenis SPM/SP2D adalah UP dan Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp15.771.850 dengan Jenis SPM/SP2D adalah GU/TU<br /><br />Setiap pencairan Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014, terdakwa langsung meminta kenada saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo, sehingga untuk pelaksana kegiatan yaitu masing-masing Kepala Seksi (Kasi) Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo yang seharusnya meminta anggaran kegiatan kepada saksi Alm. Bambang Wahyudi.<br /><br />Namun karena setiap kali pencairan anggaran tersebut langsung dikuasai oleh terdakwa,  sehingga mengakibatkan masing-masing seksi (para Kasi di Kelurahan Patokan) tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana DPA SKPD Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo tahun 2014<br /><br />Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patokan tahun 2014 adalah sebesar Rp189.638.438, namun yang terserap berdasarkan pencairan SPM/ SP2D sebesar Rp154.905.458, dan sisa uang kas yang dikembalikan atau tidak terserap sebesar Rp657.050 dikembalikan ke Kas Daerah lain berdasarkan SPJ yang benar sejumlah Rp111.241.458. Sehingga saksi Alm. Bambang Wahyudi membuat SPJ tidak benar atas perintah Terdakwa sejumlah Rp43.006.950<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi terhadap Anggaran Belanja Langsung Kelurahan Patoka Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp43.006.950<br /><br />Pengelolaan keuangan dana belanja langsung periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 seharusnya saksi Alm. Bambang Wahyudi selaku Bendahara yang mengelola seluruh keuangan Anggaran Belanja Langsung, namun pada kenyataanya terdakwa yang mengelola keuangan tersebut dengan alasan keamanan. Sehingga apabila uang sudah cair langsung diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa.<br /><br />Perbuatan terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno bersama-sama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: bagian ketiga , Asas Umum Pegeiolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 : (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<br /><br />(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. bagian keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dansah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.<br /><br />Penyebab adanya Kerugian Negara tersebut di karenakan adanya penyimpangan meliputi: 1. Pengeluaran belanja barang dan jasa kantor terdiri atas pengeluaran untuk belanja makanan minuman, Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan (foto copy), jasa service/pemeiiharaan alat kantor, dan keperluan listrik kantor yang tidak benar (fiktif).<br /><br />“Dari realisasi belanja barang tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp131.794.952 terdapat pengadaan barang dan jasa fiktif senilai Rp68.516.038”<br /><br />2. Pertanggungjawaban belanja pegawai yang tidak benar. Meskipun banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan di Kelurahan Patokan, bukti -bukti dibuat oleh Bendahara untuk mendukung pertanggungiawaban keuangan. Bukti-bukti tersebut meliputi pembayaran honor pelaksana kegiatan musrenbang, bulan bakti gotong royong, pembinaan organisasi kemasyarakatan, perayan hari besar nasional dan hari besar keagamaan, serta uang lembur penyusunan laporan kegiatan.<br /><br />“Dari jumlah dana belanja pegawai tahun 2013 dan 2014 sejumlah Rp63.108.000 terdapat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp21.236.000”<br /><br />Akibat perbuatan tersebut telah memperkaya diri terdakwa Uni Suryo,SE.,MM. Bin R.Ng. Kosno atau orang lain yaitu saksi Alm. Bambang Wahyudi S.Sos (berkas terpisah) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp89.752.737 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebut Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-575/PW13/S/2018 tanggal 1 Agustus 2018<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Alm. Bambang Wahyudi (Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (Jen)</div> <br />

News Tipikor Lurah Korupsi Rp89 Juta Divonis 4 Thn Penjara

#Terdakwa yang Korupsi puluhan juta, hukumannya sama dengan terdakwa yang Korupsi ratusan juta bahkan milliaran rupiah#   BERITA KORU...

»

Kades dan Sekdes Divonis 4 Thn Penjara Karena TerbuktiKorupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvVoNkPgAcPVNYkaIy62to2NczLp1ot2cyKQRwdbwv85DJVcOFYQaloQzX2wkbUYPnEs9oAys0G810a98nfNAC-rwMByJCEOVtirnsljstQwlGPAg5qunJM-nDzD0X0u21kKBo6Olg4p4/s640/IMG20200305130202_1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITAK<span style="color: red;">ORUPSI</span>.CO –</b></span> Kamis, 19 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) dengan pidana pejara masing-masing selama 4 tahun terhadap terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan, selaku Kepala Desa (Kades) Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin (perkara terpisah) selaku Sekretaris Desa (Sekdes) karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 24 Hektar sejak tahun 2002 - 2012 yang merugikan keuangan negara cq. Desa Sumberejo sebesar Rp504.800.000 berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019.<br /><br />Selain hukuman badan (penjara), Majelis Hakim juga menghukum kedua terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta dihukum pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp429.800.000 untuk terdakwa Hobburridho dan terdakwa Abdul Ghaffar Samin sebesar Rp75.670.000 dengaan subsidair pidana penjara selama 1 tahun.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Hobburridho dan terdakwa Abdul Ghaffar dengan didampingi masing-masing Penasehat Hukumnya, tertuang dalam surat putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Agus Yunianto dan Sangadi serta Panitra Pengganti (PP) Matheus D.S diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang juga dihadiri Tim JPU Reza Aditya Wardhana dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada saat terdakwa menyewakan tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar kepada saksi H. Alwadi dan saksi H. Syamsiyadi, tidak ada persetujuan dari BPD. <br /><br />Namun pada kenyataannya, hanya dibuatkan surat kuasa untuk menyewakan tanah kas desa Sumberejo, yang seolah-olah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo. Padahal Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tidak pernah membentuk Panitia lelang untuk pelaksaan persewaan tanah kas desa. Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar ke rekening kas desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Setiap masa sewa berakhir, terdakwa selaku Kepala Desa Sumberejo dan Adb. Gafur Samin selaku Sekdes Desa Sumberejo tidak membuat serah terima atau pengembalian secara lisan maupun tertulis dari setiap penyewa Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo, melainkan tanah kas desa tersebut hanya dibiarkan dan selanjutnya pihak penyewa yang baru, langsung mengerjakan<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Hobburridho (dan terdakwa Abdul Ghaffar) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi<br /><br />Mejelis Hakim mengatakan, oleh karena terdakwa tebukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa haruslah dijatuhui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp429.800.000 untuk terdakwa Hobburridho dan sebesar Rp75.670.000 untuk terdakwa Abdul Ghaffar Samin <br /><br />Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa, dan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa<br /><br />“Mengadili : 1 (satu). Menyatakan terdakwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan (dan terdakwa Abdul Ghaffar Samin Bin Samin) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwakan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi ;<br /><br />2 (dua). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan (dan terdakwa Abdul Ghaffar Samin Bin Samin) tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4  (empat) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tesebut tidak dibayar maka diganti dengan subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;<br /><br />3 (tiga). Menghukum terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan  untuk membayar uang pengganti sebesar Rp429.800.000, dan menghukum terdakwa Abdul Ghaffar Samin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp75.670.000 dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual/lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,”  ucap Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU masih pikir-pikir. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa ini, lebih ringan 2 tahun dari tuntutan JPU, yaitu masing-masing selama 6 tahun.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">   <b> Surat Dakwaan maun Tuntutan JPU</b></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbwiarbFs6rOzVkEdWRemNIcBARGWo3u36b61AMVDjsKkITcNV1dyK30wut0Owa4e9MpsoPRrvQb2lZQ-MTnx1FbPckV5tTC7VA_yhlS43TPsAZtBUGaV4-SLsl7TLFVef-MGgYSqLAbk/s640/IMG20191121132623.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara kurun waktu pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kepala Desa Sumberejo Kp. Krajan Rt. 02 Rw. 06 Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu menyewakan Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo dari tahun 2002 sampai dengan 2012 secara melawan hukum yaitu tidak menyetorkan ke Rekening Kas Desa dari hasil sewa TKD Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo<br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Thn 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa sebesar Rp429.800..000 (Empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah, atau orang lain yaitu saksi Abd. Gafar Samin sebesar Rp75.670.000 (Tujuh puluh lima juta enaam ratus tujuh puluh ribu rupiah).<br /><br />Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian sebesar Rp505.470.000 (Lima ratus lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana terancuntum dalam laporan perhitungan kerugian negera dari Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor. X700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Sumber pendapatan Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo adalah berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Sewa Tanah Kas Desa (TKD), retribusi pasar, ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa) dan BHP (Bagi Hasil Pajak).<br /><br />Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo memiliki TKD seluas 7 Hektar, terletak di Dusun Krajan, Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorelo Selatan Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 7.700 M2 terletak di Dusun Karangrejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo,  seluas 4.000 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 5.000 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 7.350 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, 7.540 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 3.580 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, seluas 1.920 M2 terletak di Dusun Bendera Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo. Dengan luas tom! kurang lebih sekitar 34,7 Hektar.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNwpfcU4uQu4lntW0tpxwkYhWSjXCTH35MarjC2wCRYQhtk8RorOGb0EohPbkD8PMn9YkKwywuKmnwY1nxmelWvD8Y1YOg17kQ2grsIWSgdbKCwmxtKP3dzMuXKe1K1CrkqeSXuTmfgJU/s640/IMG20200305125522.jpg" width="640" /></div> Awalnya sekitar Tahun 2011, saksi H. Alwadi memerintahkan saksi Hariyanto selaku orang kepercayaan saksi H. Alwadi untuk melakukan kesepakatan dengan Terdakwa H. H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan untuk menyewa TKD seluas 31 Hektar dengan rincian : 7 Hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo dan 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, dengan masa sewa sejak musim tanam 2001 s/d 2013.<br /><br />Selanjutnya disepakati pada musim tanam 2002/2003 sampai dengan musim tanam 2012/2013, terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyewakan TKD seluas 31 hektar secara langsung kepada saksi H. Alwadi, yaitu seluas 7 hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo disewa sejak musim tanam 2001/2002 sampai dengan musim tanam 2008/ 2009 dan musim tanam 2012/2013. Sedangkan untuk tanah seluas 24 Hektar terletak di Dusun Krajan dan di Dusun Sukorejo Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo disewakan sejak musim tanam 2001/ 2002 s/d musim tanam 2012/2013.<br /><br />Pada musim tanam Tahun 2011/2012, telah terjadi kesepakatan sewa tanah antara terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dengan saksi H. Alwadi sebesar  Rp88.800.000 untuk luas tanah 24 hektar. Kemudian pada musim tanam tahun 2012 s/d 2013 sebesar Rp91.200.000 untuk luas tanah 24 hektar. Namun tidak jadi karena TKD tersebut oleh terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan akan di kelola oleh H. Syamsiyadi, sehingga uang yang masuk di kembalikan secara bertahap.<br /><br />Pada sekitar bulan Juni 2011, terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin melakukan pengelolaan kekayaan desa dengan menyewakan TKD yang berada di Dusun Krajan dan Dusun Sukorejo Selatan Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan luas 24 hektar kepada saksi H. Syamsiyadi, namun untuk segala urusan sewa menyewa TKD tersebut, saksi H.Syamsiyadi menyerahkan kepada saksi Moh. Ihsan. <br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menjelaskan kepada H. Syamsiyadi, bahwa TKD dimaksud baru dapat dimanfaatkan oleh saksi H. Syamsiyadi pada masa tanam tahun 2013, karena untuk masa tanam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 masih disewa oleh saksi H. Alwadi<br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan  mengembalikan uang sewa kepada saksi H. Alwadi sebesar Rp66.000.000 untuk musim tanam tahun 2012 s/d 2013. Namun oleh terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan belum sepenuhnya dikembalikan.<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyewakan tanah kas desa Sumberejo kepada saksi H. Syamsiyadi melalui perantara saksi Moh. Ihsan dengan luas 31 hektar dengan rincian :<br /><br />1. Pertama seluas 24 hektar terletak di Dusun Krajan dan Dusun Sukorejo Selatan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo yang sepakat disewa pada tanggal 20 Juni 2011 [dibuatkan perjanjian sewa tangal 18 Agustus 2011) disewa sebesar Rp174.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama 2 tahun untuk masa tanam tahun 2013/2014 dan 2014/2015<br /><br />2. Kedua seluas 7 hektar terletak di Dusun Krajan Ds. Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo yang sepakat disewa pada tanggal 02 Oktober 2011 disewa sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) selama 4 tahun untuk masa tanam tahun 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017.<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tidak pernah melakukan transaksi sewa secara langsung dengan saksi H. Syamsiyadi karena untuk kesepakatan sewa langsung diserahkan kepada saksi Moh. Ihsan, sehingga dalam proses transaksi sewa tersebut, saksi Moh. Ihsan yang menjadi penghubung antara saksi H. Syamsyadi selaku penyewa, dan terdakwa H. H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku yang menyewakan.<br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan menerima uang sewa tanah kas desa Desa Sumberejo dengan luas 24 Hektar sebesar Rp107.4.000.000 (seratus tujuh empat juta rupiah) dari saksi Moh. Ihsan secara bertahap dengan rincian;  Pertama,  uang muka (DP) sewa sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas permintaan terdakwa, da oleh saksi Moh. Ihsan diserahkan kepada saksi Suhartatik selaku Kaur Keuangan Desa Sumberejo, yang disaksikan oleh saksi Abd. Gafur Samin selaku Sekretaris Desa Sumberejo.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwYfAlPVmAasGBMKa9517cpXILtrhk2CFRYtHZGc729MRbfSuYw2BqTcd61OGft3acSFWLg9NFd9SMo6pGG-WdzFaJcJeGtGKeel0v3momB9GSfsZGPIcB04ZLDehKVs8O4f6cOUe8gdk/s640/IMG20200305125550.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun uang sebesar sebesar Rp15.000;000 (lima belas juta rupiah) kembali diminta oleh terdakwa, sedangkan untuk pelunasan sebesar Rp159.800.000 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) langsung diterima terdakwa dari saksi Moh. Ihsa.<br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan memerintahkan saksi Suhartatik agar membuat kwitansi pelunasan sewa tanah kas desa (TKD) dengan menulis nilai sejumlah Rp174.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), dimana nominal jumlah uang tersebut (Rp15.000.000 ditambah Rp 159.800.000), selain itu terdakwa memerintahkan saksi Suhartatik agar dalam kwitansi tersebut seolah-olah pihak yang menerima sisa pembayaran sewa tanah kas desa (TKD) sejumlah Rp107.4.800.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah saksi Suhartatik sendiri.<br /><br />Padahal saksi Suhartatik tidak pernah menerima uang sejumlah Rp159.800.000 tersebut dan yang sebenarnya menerima uang adalah terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama-sama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin, dan uang tersebut tidak disetorkan ke rekening Kas Desa<br /><br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan bersama dengan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menggunakan sewa tanah kas desa (TKD) sejumlah Rp174.800.000 tersebut tanpa persetujuan dari BPD, yaitu dipergunakan terdakwa sebesar Rp15 juta,; Untuk tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2011 sebesar Rp45 juta untuk  sebanyak 15 (lima belas) orang yang masingmasing menerima sejumlah Rp3 juta.<br /><br />Tunjangan/honor anggota BPD tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian ;1 (satu) orang Ketua menerima uang sebesar Rp1 juta,; 1 (satu) orang WakilKetua menerima uang sebesar Rp800 ribu, dan 9 (sembilan) anggota menerima uang masing-maslng sejumlah Rp700 ribu. Sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah)<br /><br />Tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2012 sebanyak 15 orang yang masing-masing menerima sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp15.000.000. Tunjangan/honor anggota BPD tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian 1 (satu) orang Ketua menerima uang sebesar Rp1 juta, 1 (satu) orang Wakil Ketua menerima uang sejumlah Rp800 ribu dan  9 (sembilan) anggota menerima uang masing-masing sejumlah Rp700 ribi. Sehingga total uang yang dikeluarkan adalah Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah)<br /><br />Sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dipinjam untuk keperluan pribadi saksi Abd. Gafur Samin, dan sisanya sebesar Rp43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratur ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya rehab plafon Kantor Balai Desa, membangun MCK, rehab ruang BPD, LPM dan PKK.<br /><br />Namun terhadap pelaksanaan kegiatan ini tidak ada bukti pengeluaran yang lengkap dan sah,  serta untuk pembayaran Tunjangan/honor Perangkat Desa tahun 2013 sebanyak 14 orang yang masing-masing menerima sejumlah Rp2 juta dan 2 orang menerima masing-masing sejumlah Rp1 juta.<br />Selanjutnya terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar dan Samin Bin Samin menerima uang sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo dengan luas 7 Hektar sebesar sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) dari saksi H. Syamsiyadi melalui saksi Moh. Ihsan yang diterima oleh terdakwa secara bertahap dengan rincian, pertama untuk uang muka (DP) sebesar Rp10 juta dan sebesar Rp80 juta diterima langsung oleh terdakwa melalui saksi Moh. Ihsan di kantor Desa Sumberejo disaksikan oleh saksi Abd. Gafur. Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa dari saksi Moh. Ihsan.  <br /><br />Terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan menggunakan uang sewa tanah kas desa sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) diantaranya sebesar Rp80 juta digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sebesar Rp32 juta digunakan untuk kegiatan Desa berupa kerja bakti, kegiatan hari besar keagaamaan dan kegiatan hari besar Nasional ditahun 2011 dan tahun 2012, namun terhadap pelaksanaan kegiatan ini tidak ada bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.<br /><br />Pada bulan Juni tahun 2012, terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan meminta saksi Moh. Ihsan untuk menyampaikan kepada saksi H. Syamsiyadi agar memperpanjang sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo seluas 24 hektar selama 2 (dua) tahun lagi (musim tanam 2015/2016 s.d musim tanam 2016/2017).<br /><br />Atas permintaan Terdakwa, H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku Kepala Desa Sumberejo, saksi Moh. Ihsan menyampaikannya kepada saksi H. Syamsiyadi dan pada saat itu H. Syamsiyadi sepakat untuk memperpanjang lagi masa sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo luas 24 hektar selama 2 tahun lagi dengan uang sewa sebesar Rp4.250.000  (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar dengan jumlah total uang sewa sebesar Rp204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah), dimana dalam penentuan uang sewa tersebut tanpa terlebih dahulu dibuat Surat Keputusan Kepala Desa maupun adanya persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="567" data-original-width="1006" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh59TqpsIkwsG5rEZA_M0FeIUjgH9d7iSuXhPINbhZHu1sAgGXsYtXiHrt8RIdZcQ5FS3dL_5ERUKmmLnJd8M4MctIjvpC9_WT3gul2USkzjXRt-wiHt5UuplTowRY14NOxQZPWLT_gnZM/s640/IMG20200305125514.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas kesepakatan tersebut, terdakwa menerima uang muka (DP) sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari saksi H. Syamsiyadi melalui saksi Moh. Ihsan.<br /><br />Sekira 2 (dua) bulan kemudian, Terdakwa memerintahkan saksi Moh. Ihsan untuk meminta uang sebesar Rp60 juta kepada saksi H. Syamsiyadi yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sewa tanah kas desa (TKD) kepada saksi H. Alwadi sebesar Rp60 juta. Atas permintaan terdakwa bersama dengan saksi Abd. Gafur Samin selaku Sekretaris Desa Sumberejo menjelaskan Permintaan dari Terdakwa kepada Saksi H. Syamsiyadi, hingga akhirnya saksi H. Syamsiyadi menyetujui.<br /><br />Kemudian saksi Moh. Ihsan menerima uang sebesar Rp60 juta dari saksi H. Syamsiyadi. Setelah itu Saksi Moh. Ihsan menyerahkan uang sebesar Rp60 juta kepada terdakwa melalui saksi Abdl. Gafur Samin. Selain itu saksi H. Syamsiyadi menitipkan uang sebesar Rp50 juta kepada saksi Abd. Gafur Samin untuk diserahkan kepada terdakwa terkait dengan sewa pengelolaan tanah seluas 2 (dua) hektar. Bahwa oleh terdakwa langsung diserahkan kepada Ketua BPD (alm. A. Ahmad Mursalim).<br /><br />Sedangkan untuk uang sebesar Rp60 juta rencananya akan dibayarkan langsung kepada saksi H. Alwadi untuk pengembalian uang sewa tanah yang terletak di Kampung Sukorejo dengan luas 7 (tujuh) hektar. Namun karena pada saat itu terdakwa ada keperiuan, akhirnya uang sebesar Rp60 juta tersebut digunakan terdakwa H. Hbburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan untuk keperluan pribadinya<br /><br />Pada saat terdakwa menyewakan tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar kepada saksi H. Alwadi dan saksi H. Syamsiyadi tidak ada persetujuan dari BPD. Sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 4 tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.<br /><br />Namun pada kenyataannya, hanya dibuatkan surat kuasa untuk menyewakan tanah kas desa Sumberejo, yang seolah-olah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo. Padahal Ketua BPD dan perangkat Desa Sumberejo tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut<br /><br />Bahwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tidak pernah membentuk Panitia lelang untuk pelaksaan persewaan tanah kas desa, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2012 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa. Pada pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa, ”untuk persewaan tanah kas desa, Kepala Desa dan BPD wajib membentuk panitia lelang yanga ditetapkan dengan Peraturan Desa”<br /><br />Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil sewa tanah kas desa (TKD) Desa Sumberejo Kec. Banyuputih Kab. Situbondo seluas 31 hektar ke rekening kas desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />Setiap masa sewa berakhir, terdakwa selaku Kepala Desa Sumberejo dan saksi Adb. Gafur Samin selaku Sekdes Desa Sumberejo tidak membuat serah terima atau pengembalian secara lisan maupun tertulis dari setiap penyewa Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo, melainkan tanah kas desa tersebut hanya dibiarkan dan selanjutnya pihak penyewa yang baru, langsung mengerjakan<br /><br />Mekanisme sewa Tanah Kas Desa (TKD) sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagaimana peraturan-peraturan yang ada :<br /><br />1. Mekanisme pengelolaan Tanah kas desa tahun 2011 diatur dalam pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Kekayaan Desa adalah pemanfatan kekeyaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar : Menguntungkan desa; Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijz0V_SCDwuHa5t9gXuQdSJTV-iGQW9wp7dkNjyTdM9KTzanfgO3Afg2krIhnoWAY619bYYnRzuqNInw-IBCNB1l2CNwoBTl43tXX0kHusaCd0rIsYqGV9yM-psBd9k9l5oR658Lvd6ek/s1600/1.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> 2. Mekanisme pengelolaan tanah kas desa tahun 2012 dan 2013 mendasari Perbup Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa diatur dalam pasal 18 yaitu : penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD; Panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang dari LPMD sebagai Ketua, Sekretn's desa sebagai sekretaris, 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa sebagai anggota dan 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai anggota Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan lelang persewaan tanah kas desa di muka umum dengan ketentuan : a. mengutamakan calon penyewa dari masyarakat desa setempat,; b. harga sewa sesuai dengan dan / atau lebih tinggi dari harga umum. 0. hasil persewaan dimasukkan dan dikelola dalam APBDesa,; d. lama persewaan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan mekanisme pengelolaan tanah kas desa tahun 2014. 2015, 2016 dan 2017<br /><br />Mendasari Perbup Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa diatur dalam pasal 18 yaitu untuk pelaksanaan persewaan tanah kas desa. kepala desa dan BPD wajib membentuk panitia lelang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa,; f. Pengelolaan tanah kas desa dapat disewakan kepada pihak lain apabila masyarakat desa setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a tidak memenuhi ketentuan, dengan syarat harus memperoleh izin dari Bupati setelah dievaluasi Camat setempat; g. Bahwa tujuan hasil pengelolaan tanah kas desa dimasukkan ke APBDesa sebagaimana pasal 4 Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa adalah :<br /><br />Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai; Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa; Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.<br /><br />3. Pasal 14 Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa bahwa : Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 merupakan penerimaan / pendapatan desa; Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.<br /><br />4. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa, untuk pedapatan asli desa yaitu tanah kas desa diatur dalam pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) yaitu : Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa; Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer dan Pendapatan Lain-Lain.<br /><br />5. Pasal 18 Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa bahwa hasil pemanfaatan sebagaimana pasal 12, pasal 14 dan pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening desa, berdasarkan penjelasan peraturan tersebut diatas maka semua pendapatan desa baik yang berasal dari pengelolaan tanah kas desa atau asset desa wajib dimasukkan ke APBDesa dan dikelola dengan rekening desa, dan tujuan dimasukkan hasil pengelolaan tanah kas desa ke APBDesa adalah untuk menunjang pendapatan desa yang menguntungkan desa dan dikelola berdasarkan rekening desa,hasil pengeolaan tanah kas desa wajib dimasukkan kedalam APBDesa sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan juga pasal 18 ayat (3) huruf c Perbup Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa:<br /><br />6. bahwa tidak diperbolehkan Tanah Kas Desa (TKD) disewakan pada tahun 2011 untuk musim tanam 2013, karena hasil sewa TKD yang didapatkan dari proses sewa harus masuk didalam struktur APBDesa dalam 1 tahun Anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa dijelaskan : pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 ]anuari sampai dengan tanggal 31 desember begitu juga diatur dalam pasal 9 ayat (1) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa,</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="721" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL-6gkcNuLxdpDzvE-MiDCzX9SbA7Fob2XJP9wdqRBQKcj4S6uYL8TvRdfupzEVHTRyXx3z1i1_DSbctGsygES-Z6Vmg_vmcJQFs9ZQyMzVAYe_dYDpoTgG0LO_8VQeLFQDF5uVD_hCTg/s1600/2.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Hasil pengelolaan keuangan desa tidak diperbolehkan digunakan untuk kepetingan pribadi sebagaimana pasal 10 ayat (1) huruf a Permendagri nomor 4 tahun 2007, bahwa pemanfaatan kekayaan deSa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar menguntungkan desa dan juga diatur dalam pasal 9 ayat (1) Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yaitu Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dalam artian bahwa setiap pegeluaran harus berdasarkan APBDesa (sesuai degan yang dianggarkan pada APBDesa) dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dan juga diatur dalam pasal 12 ayat (2) permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.<br /><br />Jadi keuangan desa yang sudah masuk dalam APBDesa penggunaannya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa, bahwa pengelolaan tanah kas desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya semua berada dalam tanggungjawab kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.<br /><br />Pada bulan Mei 2013, terdakwa terdakwa H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Sumberejo karena akan mengikuti pemilihan calon legislatif di DPRD Kab. Situbondo.<br /><br />Pada tanggal 24 Juli 2013, saksi Abd. Gafur amin yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa Sumberejo diangkat menjadi Penjabat (Pj) Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo menggantikan Terdakwa<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa terdakwa H. Hoburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan selaku Kepala Desa Sumberejo (dan Abdul Ghaffar Samin Bin Samin) dalam melakukan kegiatan pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2012 memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp429.800.000 (Empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/001.KH/431.306/2019 tanggal 08 April 2019 diperoleh hasil kerugian keuangan negara sebesar Rp505.470.000 (lima ratus lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ketika Kepala Desa Sumberejo dijabat oleh H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan dan saksi Abdul Ghaffar Samin Bin Samin selaku Sekretaris Desa.<br /><br />Perbuatan Terdakwa oleh H. Hobburridho, SH Alias H. Ubur Bin Muh. Ikhrom Dahlan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Kades dan Sekdes Divonis 4 Thn Penjara Karena TerbuktiKorupsi

BERITAK ORUPSI .CO – Kamis, 19 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) dengan pidana pejara ...

»

Ketua DPRD Tulungagung dan Dua Penyuap Bupati Sidoarjo Segera Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="465" data-original-width="700" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_dC4WIrUnrdtyUmLLTjD17rNdbnthXA0dDboHwm1ZkA5t26Em67dpAlz4FEOOPGBP3mjnM16_mAsKncQfmjLAiK0N6FJ_bpJoaEf0u49BIqUM2PRRW6CT1q-VMlDermJwxt3FuXtd_tI/s640/w.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Sidang perkara Korupsi suap APBD Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 dengan tersangka Supriyono selaku Ketua DPRD, dan Dua tersangka lainnya yaitu Totok Sumedi serta Ibnu Gofur selaku penyaup Bupati Sidoarjo, Saiful Illah yang tertangkap tangan KPK pada awal Januari 2020, tak lama lagi akan di adili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur yang tinggal menunggu penetapan  Jadwal Sidang <br /><br />Sebab berkas perkara ke tiga tersangka Korupsi terbut sudah di limpahkan JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Rabu, 18 Maret 2020. Hal itu seperti yang disampaikan Herry selaku Staf Pengadilan Tipikor Surabaya maupun Panmud (Panitra Pengganti) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Tipikor Surabaya, Akhmad Nur.<br /><br />“Ada tiga berkas perkara yang dilmpah hari ini, lebih jelasnya langsung ke Pak Nur aja,” kata Herry.<br /><br />Sementara Akhmad Nur selaku Panmud Tipikor mengatakan, berkas perkara yang dilimpah KPK adalah atas nama tesangka/terdakwa Totok Sumedi dan Ibnu Gofur serta Supriyono. Jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menyidangkan menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan,” kata Nur<br /><br />Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik KPK tekait dugaan suap yang diterimanya dalam pembahasan RABPD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran (TA) 2015, TA 2016, TA 2017 dan TA 2018 yang terungkap dalam persidangan kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadapa Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, pada Juni 2018<br /><br />Supriyono pun dijerat sebagai tersangka Korupsi menerima hadiah atau janji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a atau menerima suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apakah hanya Supriyono yang akan terseret ? Bisa jadi akan ada terseret beberapa pihak yang terlibat<br /><br />Pasal 12 berbunyi :  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />Huruf a berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /><br />Dan Pasal 12 B ayat (1) berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :<br /><br />Sementara untuk Totok Sumedi dan Ibnu Gofur, akan diadili sebagai terdakwa pemberi suap kepada Siful Illah selaku Bupati Sidoarjo yang sama-sama tertangkap tangan KPK pada awal Januari 2020.<br /><br />Kdua tersangka ini dijerat dalam pasal 5 ayat (1)  huruf b atau pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br /><br />Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />Huruf b berbunyi : memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<br /><br />Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,<br />atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Kasus inipun akan menarik perhatian masyarakat Jawa Timur Khususnya Kabupaten Tulungagung dan Sidoarjo. (Jen) </div>

News Tipikor Ketua DPRD Tulungagung dan Dua Penyuap Bupati Sidoarjo Segera Diadili

BERITA KORUPSI .CO – Sidang perkara Korupsi suap APBD Tulungagung TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 dengan tersangka Supriyono selaku Ketua...

»