“Jalan Kelam” Pemberantasan Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh57-LeWYyiYhyphenhyphentoiRBC0-g3t0yFnleOa8fo8IphayZE2Wnm1hxRoy5M6JyOC41k0eMl7ugwepSeg8s2zA1rNdeNYqIYlXf6T7Izw0GDZ1SD4S04CAk3FpsYu2jLwQMvrnTDJ3dTAbsGi8/s1600/mail.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="1600" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh57-LeWYyiYhyphenhyphentoiRBC0-g3t0yFnleOa8fo8IphayZE2Wnm1hxRoy5M6JyOC41k0eMl7ugwepSeg8s2zA1rNdeNYqIYlXf6T7Izw0GDZ1SD4S04CAk3FpsYu2jLwQMvrnTDJ3dTAbsGi8/s640/mail.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#Catatan Indonesia Corruption Watch Pengesahan Revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002#</span><br /> <br /> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Pemberantasan korupsi kian terancam. Pada pekan lalu DPR bersama dengan pemerintah telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal yang pasti, keseluruhan poin dalam UU tersebut akan melemahkan KPK dan menjadi titik mundur pemberantasan korupsi di Indonesia. <br /><br />Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) revisi UU KPK bukan barang baru. Sejak 2010 lalu,  DPR dan pemerintah saling bergantian mengusulkan perubahan, mulai dari pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kerugian negara yang bisa diusut KPK, eksistensi waktu kelembagaan, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sampai pada pengaturan penyadapan. Narasi penguatan yang selama ini disebutkan oleh DPR ataupun pemerintah hanya sekadar halusinasi belaka. <br /><br /><b>Berikut poin-poin krusial dalam revisi UU KPK yang dikhawatirkan memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi, diantaranya ; </b><br /><b>1. KPK Tidak Lagi Lembaga Negara Independen </b><br />Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. <br /><br />Penjelasan: Aturan ini bertabrakan dengan empat putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus, yakni tahun 2006, 2007, 2010, dan 2011. Pada putusan tersebut menegaskan bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK sebelumnya. <br /><br /><b>2. Pembentukan Dewan Pengawas </b><br />Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas a) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; <br /><br />Penjelasan: Konsep lembaga negara independen pada dasarnya tidak mengenal kelembagaan pengawas, namun yang dijadikan fokus adalah membangun sistem pengawasan. Jadi, secara konsep teori logika DPR dan pemerintah keliru. KPK sendiri selama ini telah diawasi oleh publik, dalam hal keuangan mekanisme audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, kinerja melalui DPR dengan forum Rapat Dengar Pendapat, dan lembaga anti rasuah itu secara berkala melaporkan kinerja kepada Presiden. Khusus langkah penindakan, KPK bertanggung jawab pada institusi kekuasaan kehakiman.<br /><br /><b>3. Kewenangan Berlebih Dewan Pengawas </b><br />Pasal 37 B ayat (1) huruf b: Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; <br /><br />Penjelasan: Kewenangan pro justicia seperti itu semestinya tidak diberikan pada organ khusus yang semestinya bekerja pada tataran pengawasan administratif. Sekalipun Dewan Pengawas tidak dibutuhkan KPK saat ini, namun dengan kewenangan besar seperti itu terlihat pembentuk UU tidak memahami bahwa dalam regulasi KUHAP hanya institusi Pengadilan yang berwenang mengeluarkan izin. Sedangkan Dewan Pengawas sendiri bukan bagian dari penegak hukum. <br /><br /><b>4. Dewan Pengawas Campur Tangan Eksekutif </b><br />Pasal 37 E ayat (1): Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia; <br /><br />Penjelasan: Pengangkatan Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Presiden dikhawatirkan melunturkan sikap independensi penegakan hukum di KPK. Sebab, kewenangan yang diperoleh oleh Dewan Pengawas amat besar, hingga pada izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. <br /><br /><b>5. KPK Tidak Bisa Membuka Kantor Perwakilan </b><br />Pasal 19 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia; <br /><br />Penjelasan: Pasal ini jelas menghilangkan kewenangan KPK untuk membuka kantor perwakilan di daerah provinsi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) UU KPK sebelumnya. Mengingat maraknya kejahatan korupsi pada tingkat provinsi ataupun level kota harusnya opsi KPK dapat membuka kantor perwakilan tetap dimasukkan. <br /><br /><b>6. Kaum Muda Tidak Bisa Menjadi Pimpinan KPK </b><br />Pasal 29 huruf e: Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; <br /><br />Penjelasan: Tidak ada argumentasi logis yang membenarkan Pasal ini. Sebab dalam aturan sebelumnya Pimpinan KPK dapat berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun. Tentu ini akan berdampak akan hilangnya kesempatan kaum muda yang ingin mendaftar sebagai Pimpinan KPK; <br /><br /><b>7. KPK Dapat Menghentikan Penanganan Perkara </b><br />Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; <br /><br />Penjelasan: Dengan adanya Pasal ini mengartikan bahwa KPK sewaktu-waktu dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tentu poin ini akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010 yang secara tegas melarang KPK untuk mengeluarkan SP3. <br /><br />Ini semata-mata agar KPK lebih berhati-hati sebelum menentukan sebuah perkara masuk pada ranah penyidikan. Jika pun setelah masuk ranah penyidikan namun bukti yang ditemukan dinyatakan tidak cukup maka perintah putusan MK perkara itu tetap harus dilimpahkan ke persidangan dan terdakwa harus dituntut lepas atau bebas. <br /><br /><b>8. Perkara Besar Dengan Tingkat Kerumitan Tertentu Berpotensi Dihentikan </b><br />Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; <br /><br />Penjelasan: Dengan adanya batasan waktu penyidikan ataupun penuntutan hanya 2 (dua) tahun maka akan menyulitkan KPK membongkar kasus-kasus besar yang tergolong rumit dibuktikan. Contoh, perkara korupsi KTP-EL saja memakan waktu 2 tahun untuk memperoleh penghitungan kerugian negara. Lagi pun pada dasarnya setiap perkara memiliki kerumitan pengungkapan yang berbeda-beda, jadi tidak tepat jika harus dibatasi waktu tertentu. <br /><br /><b>9. Menggerus Kewenangan Pimpinan KPK </b><br />Pasal 21 ayat (4) sebagaimana diatur dalam UU KPK sebelumnya dihapus. Isinya: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyidik dan penuntut umum;<br /><br /><b>10. Pegawai KPK Akan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara </b><br />Pasal 1 angka 6, Pasal 24 ayat (2): Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara; <br /><br />Penjelasan: Selama ini tidak seluruh pegawai KPK termasuk dalam Aparatur Sipil Negara. Sebab terdapat pegawai tetap KPK dan pegawai tidak tetap. Tentu atas kondisi seperti ini diperlukan penyesuaian kondisi yang cukup panjang. <br /><br />Selain itu, poin pentingnya adalah dalam konsep lembaga negara independen salah satu cirinya adalah kemandirian dalam sumber daya manusia. Tentu jika disamakan status kepegawaian akan menghilangkan status lembaga negara independen. <br /><br /><b>11. Hilangnya Independensi KPK Dalam Perekrutan Penyelidik </b><br />Pasal 43, Pasal 43 A: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi; Persyaratan menjadi Penyelidik diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan; <br /><br />Penjelasan: Dengan adanya aturan ini menghilangkan independensi KPK dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sebab, meskipun dibuka kesempatan dari instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK namun dalam ayat selanjutnya mengharuskan adanya kerjasama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi penyelidik. <br /><br /><b>12. Menghilangkan Kewenangan KPK Mengangkat Penyidik Independen </b><br />Pasal 45, Pasal 45 A: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyeleidik Komisi Pemberantasan Korupsi; <br /><br />Penjelasan: Aturan ini menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang telah memberikan kewenangan pada KPK untuk merekrut penyidik di luar dari institusi Kepolisian ataupun Kejaksaan. <br /><br />Secara spesifik, MK menyebutkan bahwa praktik merekrut penyidik independen merupakan sebuah keniscayaan karena hal yang sama juga dilakukan oleh ICAC Hongkong dan CPIB Singapura. Lain hal dari itu penting untuk mencegah adanya loyalitas ganda ketika penyidik yang berasal dari insitusi lain bekerja di KPK. <br /><br /><b>13. Kewenangan Penyadapan KPK Terganggu </b><br />Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1): Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan; <br /><br />Penjelasan: Instrumen penyadapan merupakan salah satu alat bagi KPK untuk membongkar praktik kejahatan korupsi, utamanya pada tangkap tangan selama ini. Data<br /><br />KPK menyebutkan, bahwa sejauh ini KPK telah melakukan tangkap tangan sebanyak 123 kali dengan jumlah tersangka 432 orang. Poin pentingnya, sejak KPK berdiri hingga saat ini belum ada satupun terdakwa yang pada awalnya terjaring tangkap tangan divonis bebas oleh Pengadilan. Ini mengartikan bukti yang dihadirkan KPK ke persidangan telah teruji secara hukum. Selain itu aturan ini terlalu birokratis, karena menambah jenjang baru pemberian izin sadap, yakni Dewan Pengawas. <br /><br /><b>14. Penuntutan KPK Harus Berkoordinasi Dengan Kejaksaan Agung </b><br />Pasal 12 A: Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; <br /><br />Penjelasan: Jika ditelisik lebih jauh ketentuan ini maka institusi yang dimaksud untuk melaksanakan koordinasi bersama dengan KPK adalah Kejaksaan. KPK pada dasarnya adalah institusi penegak hukum yang menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Tentu jika harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan dipastikan mengganggu ritme kerja KPK yang selama ini dikenal cepat dalam penuntasan sebuah perkara. <br /><br /><b>15. Hilangnya Kewenangan KPK Pada Tingkat Penyelidikan dan Penuntutan </b><br />Pasal 12 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri,; b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa,; c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait <br /><br />d. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa <br /><br />e. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri, dan f. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, oenahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani <br /><br />Penjelasan: Perubahan ini tentu akan berdampak buruk bagi penegakan hukum di KPK. Bagaimanapun dalam undang-undang sebelumnya dengan kewenangan KPK yang luas pada tingkat penyelidikan sampai pada penuntutan terbukti mempermudah dan memaksimalkan kerja KPK dalam hal pengumpulan barang bukti yang nanti muaranya ada pada melancarkan proses penanganan perkara tersebut dan pembuktian kesalahan terdakwa di muka persidangan. <br /><br />Jakarta, 24 September 2019 <br />Indonesia Corruption Watch

News Pemerintahan Pidana Tipikor “Jalan Kelam” Pemberantasan Korupsi

#Catatan Indonesia Corruption Watch Pengesahan Revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002# Jakarta, berita korupsi .co - Pemberantasan koru...

»

Empat Terdakwa Korupsi Pembangunan SMPN 2 Sampang Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHW0VEqriRHX0DBcs43dVQO1uCUQltdLbbJlJJOHMk35Kz_nJpzLn2jeMvNKS9-XjCObQCfyR5PQ0hcbr2isUKCMcJIBBdhfBs-saBwJ3wtB2vEFpqxLkInEDzCBADVftyS5YGCFdSyyk/s1600/IMG20190924110724.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="376" data-original-width="836" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHW0VEqriRHX0DBcs43dVQO1uCUQltdLbbJlJJOHMk35Kz_nJpzLn2jeMvNKS9-XjCObQCfyR5PQ0hcbr2isUKCMcJIBBdhfBs-saBwJ3wtB2vEFpqxLkInEDzCBADVftyS5YGCFdSyyk/s640/IMG20190924110724.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Empat terdakwa kasus perkara Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang dengan anggaran sebesar  sebesarRp135 juta yang bersumber dari APBD Kabuoaten Sampang TA 2016 dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp134,8 juta diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur Pada Selasa, 24 September 2019.<br /><br />Keempat terdakwa itu yakni Didik Hariyanto Bin Hasan Basri selaku Direktur CV Bina Consultant (terdakwa I) dan Sofyan Bin H. Hafid selaku terdakwa II (dan terdakwa Mastur Kiranda dan Noriman, dalam perkara terpisah) dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya dari LBH YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia).<br /><br />Keempat terdakwa ini adalah lanjutan dari perkara sebelumnya dengan terdakwa Abd. Aziz yang meminjamkan bendara (CV) nya kepada Mastur Kiranda dengan imbalan (fee) sebesar Rp2.5 juta untuk mendapatkan proyek pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang dengan anggaran dari APBD Kabupaten Sampang TA 2016 sebesar Rp135 juta dengan penawaran senilai Rp134,8 juta.<br /><br />Namun kemudian oleh Mastur Kiranda justru menjual pekerjaan itu kepada Noriman sebesar Rp25 juta. Sementara Didik Hariyanto Bin Hasan Basri selaku Direktur CV Bina Consultant juga tidak melakukan pengawasan melainkan memerintahkan Sofyan Bin H. Hafid, dan Sofyan pun juga sama dengan bosnya Didik Hariyanto.<br /><br /> Akibatnya, pekerjaan itu pun roboh sekaligus menghantarkan Abd. Aziz, Didik Hariyanto, Sofyan, Mastur Kiranda dan Noriman masuk penjara hingga saat ini diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<br /><br />Sementara dua tersangka lainnya yaitu M. Jupri Riyadi selaku PPK (yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang pada saat proyek menjabat selaku Kepala Bidang) dan tersangka Akh. Roji’un selaku PPTK yang tak lama lagi akan menyusul untuk diadili juga.  <br /><br />“Masih ada dua tersangka yaitu PPK (pejabat pembuat komitmen) Jupri Riyadi. Dia sekarang sebagai Kepala Dinas Pendidikan tapi pada saat pekerjaan ini, dia menjabat sebagai Kabid (Kepala Bidang) dan PPTK Akh. Roji’un. Terdakwa ini didakwa dalam 3 Pasal yaitu Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 ,” kata JPU kepada beritakorupsi.co<br /><br />Sementara dalam sidang yang berlangsung di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Edi Sutomo dan Moch. Hasan dari Kejari Sampang dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKNU8TqP3At3GPovJHlF7EOsncf99Ofr6y8je2OzECh9aaVxeZkmuAsfkiMqcnrUt7fG4WyT2ZXoJ-Odlp_0HiimDYbpBOFSDbVV9N9ydBNxK3wQRdYdf7uL3wRKGYFQqn-7ZoOOQs5g4/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKNU8TqP3At3GPovJHlF7EOsncf99Ofr6y8je2OzECh9aaVxeZkmuAsfkiMqcnrUt7fG4WyT2ZXoJ-Odlp_0HiimDYbpBOFSDbVV9N9ydBNxK3wQRdYdf7uL3wRKGYFQqn-7ZoOOQs5g4/s640/1.png" width="640" /></a></div> Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa Terdakwa I Didik Hariyanto Bin Hasan Basri selaku Direktur CV Bina Consultant bersama-sama dengan Terdakwa II Sofyan Bin H. Hafid (terdakwa Mastur Kiranda dan Noriman, dalam perkara terpisah), antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidak tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Sekolah SMPN 2 Ketapang Desa Ketapang Barat Kec.Ketapang Kab.Sampang Madura Jawa Timur atau setidak tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mendapat anggaran Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.03.5.2 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp135.000.000,(seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang. Bahwa setelah Dokumen Penganggaran Dinas Pendidikan Kab. Sampang di sahkan oleh Tim Anggaran dengan persetujuan DPRD Kab. Sampang, kemudian semua kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Sampang dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui website LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Kab. Sampang. Untuk selanjutnya dengan adanya penayangan RUP semua penyedia jasa konsultan di Kab. Sampang mengetahui tentang adanya kegiatan perencanaan dan pengawasan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang. Kemudian dari penayangan itu penyedia jasa konsultan memasukkan profil company (perkenalan) melalui Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Sampang yang kemudian oleh sekretariat di Disposisikan ke bidang kebijakan dan pembiayaan Disdik (Dinas Pendidikan) Kab. Sampang, Sehingga kemudian oleh PPTK  Akh. Roji'un (tersangka dalam berkas perkara terplsah/splitsing) profil yang masuk dari masing-masing penyedia Jasa konsultan di inventarisir.<br /><br />Setelah diinventarisir kemudian PPK membuat surat kepada pejabat pengadaan yakni Sri Warsono untuk diadakan pengadaan langsung (PL) pada perencanaan dan pengawasan kegiatan RKB SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang TA. 2016 terhadap CV. Bina Consultant. <br /><br /> Atas dasar surat dari PPK, kemudian Pejabat Pengadaan mengundang Direktur CV. Bina Consultant dalam hal ini Terdakwa I Didik Hariyanto untuk memasukkan dokumen tahap pra kualifikasi dengan melampirkan dokumen-dokumen kelengkapannya antara lain : SUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konsultansi; NPWP Perusahaan; Laporan Pajak; TDP (Tanda Daftar <br />Perusahaan); Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi; SBU (Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan). <br /><br />Setelah memenuhi pra kualifikasi, kemudian dilakukan penawaran harga terhadap perencanaan dan pengawasan untuk selanjutnya Pejabat Pengadaan melaksanakan evaluasi harga saat itu penawaran CV. Bina Consultant memenuhi syarat penawaran dimana harga tersebut msih dibawah Harga Perkiraan Sendiri/HPS). <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyoZJ13OwhpR-P-5UBfKQdOCh65eAnSfZ8SCk72wOS4h-tJagly9EcW0UF9zLVZOwZ0fdAAVQ_RfXJ7QhyTferbtLV6vViGDhc9im2coMU9IldlCnQ639CZce4ih5I_OpJyC9_hymwbgA/s1600/IMG20190924110818.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyoZJ13OwhpR-P-5UBfKQdOCh65eAnSfZ8SCk72wOS4h-tJagly9EcW0UF9zLVZOwZ0fdAAVQ_RfXJ7QhyTferbtLV6vViGDhc9im2coMU9IldlCnQ639CZce4ih5I_OpJyC9_hymwbgA/s640/IMG20190924110818.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya Pejabat Pengadaan mengundang kembali CV. Bina Consultant untuk dilakukan negosiasi harga, setelah tahap negosiasi selesai. Kemudian Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan. Kemudian pejabat pengadaan membuat surat penetapan CV. Bina Consultant sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan yang ditujukan kepada PPK sebagaimana kontrak Perencanaan Nomor:425/01-16.03. PRC.SMPN/KONTRAK /|V/434.101/2016 Tanggal 27 April 2016 dan Pengawasan Nomor :425/16.03 /02.pwsvii/ 16.03/iII/2016 Tanggal 25 Agustus 2016. <br /><br />Setelah RKA (rencana kegiatan anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Sampang disahkan, semua kegiatan tersebut yang dituangkan dalam RUP (rencana Umum Pengadaan), selanjutnya dengan adanya RUP, semua rekanan yang ada di Kab. Sampang, mengetahui tentang adanya kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang baik fisik maupun non fisik.<br /><br />Kemuidian Mastur Kiranda meminjam CV. Amor Palapa kepada Abd. Aziz dan memasukkan Proposal/Profile company melalui PPK yakni, lalu diserahkan ke PPTK yakni Akh .Rojiun untuk di proses. Dan setelah beberapa waktu kemudidian, PPK menyurati Pejabat Pengadaan untuk dilakukan pengadaan Langsung (PL) atas semua proposal yang masuk (dimana yang tertera pada halaman 27 pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :425 /16.03 /KONTRAK/434.101/VIll/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 tentang Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, CV. Amor Palapa dengan direktur Abd. Azis ditunjuk dan memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 , karena sudah melewati tahapan evaluasi kualifikasi dan penawaran harga. <br /><br />Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 425 /16.03/65/ SPMK / 434 . 101/VHI/ 2015 tanggal 25 Agustus 2016 dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 dimana ketentuan pengerjaan selama 100 (Seratus) hari Kalender dengan spesifikasi teknis sebagai berikut: <br /><br />Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut tidak dikerjakan oleh Abd. Azis selaku Direktur CV. Amor Palapa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing), melainkan dalam pelaksanaan proses tahapan Pengadaan Langsung (PL) perusahaan CV. Amor Palapa dipinjam oleh Mastur Kiranda dengan memberikan Fee kepada Abd. Aziz selaku Direktur CV. Amor Palapa sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar dapat mengerjakan Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, namun kemudian Mastur Kiranda menjual/dialukan  pekerjaan tersebut kepada saksi Noriman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). <br /><br />Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Ketapang Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang Kab. Sampang , tidak sah/tidak sesuai dengan kontrak dikarenakan Noriman tidak memegang atau tidak mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sudah sepakati oleh kedua belah pihak yaitu PPK dengan Abd. Azis selaku Direktur CV. Amor Palapa,  sehingga dapat dipastikan kualitas bangunan tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak. <br /><br />Bahwa Terdakwa I Didik Hariyanto Bin Hasan Basri selaku Direktur CV.Bina Konsultan tidak melaksanakan tugas dan Fungsinya dengan benar atau tidak mengawasi langsung secara rutin ke lokasi pada saat pelaksanaan proyek pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang, dan hanya memerintahkan terdakwa II Sofyan Bin H.Hafid.<br /><br />Sedangkan terdakwa II tidak secara rutin mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut dengan benar sehingga pekerjaan tersebut Roboh. Hal ini disebabkan karena pekerjaan bagian-bagian fisik, seperti pegerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan kusen pintu dan jendela tidak dikerjakan secara benar sesuai dengan RAB. Sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (Rusak) dan akhirnya bangunan tersebut Roboh.  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUeQFhZsnkzBKK0-hGRnUgojHtG5gP8Xn1k5tGhUxpIeEbkY7WwaFVdDlWOw8_xG_-aIpkyH5FwXqNDSP37ngpwn-8Fv1im38GOUIu49SFv3NPrhN_fCTbGJrgAwzc-x51tee8Cpbdi1U/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUeQFhZsnkzBKK0-hGRnUgojHtG5gP8Xn1k5tGhUxpIeEbkY7WwaFVdDlWOw8_xG_-aIpkyH5FwXqNDSP37ngpwn-8Fv1im38GOUIu49SFv3NPrhN_fCTbGJrgAwzc-x51tee8Cpbdi1U/s640/2.png" width="640" /></a></div> Bahwa Terdakwa I Didik Hariyanto Bin Hasan Basri dan Terdakwa II Sofyan Bin H. Hajid tidak pernah jumpa dengan pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang yang sah yakni Abd.Aziz selaku direktur Cv.Amor Palapa.<br /><br />Bahwa Pembayaran pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut <br />dinyatakan 100 persen dengan rincian sebagai berikut:  <br /><br />Pembayaran Tahap I senilai 45 % yakni sebesar Rp60.660.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00599/SPM-LS/1.01.01/l1/2016, Tanggal 08 Nopember 2016 perihal pembayaran Termyn I Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang; <br /><br />Pembayaran Tahap II senilai 50 % yakni sebesar Rp67.400.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00832/SPM-LS/l.01.01/12/2016, Tanggal 06 Desember 2016 perihal pembayaran Termyn II Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2  Ketapang Kab. Sampang. <br /><br />Pembayaran Tahap III senilai 5 % yakni sebesar Rp. 6.740.000 Surat Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00833/SPM-LS/l.Ol.01/l2/2016, Tanggal 06 Desember 20l6 perihal pembayaran Termyn lll Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang. <br /><br />Bahwa proses Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab Sampang tersebut, tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) (Penyedia barang dan jasa (“dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedian barang ataujasa specialist”), dan Ayat (4) berbunyi “Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) penyedia barang atau jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak” Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi H. Ahmad Musyafak, setelah melakukan cek fisik bangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab.Sampang tersebut Roboh, disebabkan karena pekerjaan bagian-bagian fisik, seperti pegerjaan Beton, Pekerjaan Pasangan, Pekerjaan Atap, pekerjaan Kusen pintu dan jendela, tidak dikerjakan secara benar dan tidak dikerjakan sesuai dengan RAB, sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (Rusak) dan akhirnya bangunan tersebut Roboh terjadi kegagalan kontruksi yang mengakibatkan bangunan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yaitu penambahan ruang kelas baru pada SMPN 2 Kec. Ketapang Sampang. <br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang No. X.O43/63/434.100/2018 tanggal 28 September 2018 diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp134.800.000; (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Didik Hariyanto Bin Hasan Basri dan Terdakwa II Sofyan Bin H. Hajid (terdakwa Mastur Kiranda dan Noriman, dalam perkara terpisah) telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp134.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.  <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzsAdNFaPpq0hF0SfoqNkaX64Yuo14HlGSOu2n1y1r6kyHTKwaq2c4uOWdGRDvjYLlFpwel281aETbfFL4CujIRmmn_jUd-7nlSVbnNfDK7cQ4gldB9ETgYQYGlr8GxuliQKJ_ajq4Et4/s1600/IMG20190917111754.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="712" data-original-width="1600" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzsAdNFaPpq0hF0SfoqNkaX64Yuo14HlGSOu2n1y1r6kyHTKwaq2c4uOWdGRDvjYLlFpwel281aETbfFL4CujIRmmn_jUd-7nlSVbnNfDK7cQ4gldB9ETgYQYGlr8GxuliQKJ_ajq4Et4/s640/IMG20190917111754.jpg" width="640" /></a></div> “Perbuatan terdakwa Terdakwa I Didik Hariyanto Bin Hasan Basri dan Terdakwa II Sofyan Bin H. Hajid (terdakwa Mastur Kiranda dan Noriman, dalam perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana,” ucap JPU<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dari LBH. YLKI tidak keberatan sehingga persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi pada sidang pekan depan. (Jen/Rd1)

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Pembangunan SMPN 2 Sampang Diadili

berita korupsi .co - Empat terdakwa kasus perkara Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang dengan ang...

»

Berharap Bebas, Tiga Tersangka ‘Korupsi’ Anggota DPRD Surabaya Tetap Dipenjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlZIRozQqfuEoOv-Bpjj1mbBH1c7ERMP-d66VfcC3RJQ1T-HfmbKYgcb-VfQBhjMtIaPoJk01UuRw8Wagjzrnddnfv2EGLd7teX5NrZgXdAwkdkhO0NFzMVU1p5ZXdmDELUcpU2Bj1V-Q/s1600/Hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlZIRozQqfuEoOv-Bpjj1mbBH1c7ERMP-d66VfcC3RJQ1T-HfmbKYgcb-VfQBhjMtIaPoJk01UuRw8Wagjzrnddnfv2EGLd7teX5NrZgXdAwkdkhO0NFzMVU1p5ZXdmDELUcpU2Bj1V-Q/s640/Hakim.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Bermimpi dan berhayal tentang yang indah boleh-boleh saja karena itu adalah  hak setiap insan manusia. Begitu para tersangka/terdakwa Khususnya yang terjerat kasus perkara Korupsi untuk bisa bebas dari dari jeratan hukum apalagi dari penjara, namun terkabul atau tidak itu adalah kewenangan Majelis Hakim.<br /><br />Seperti yang dialami Ratih Retnowati, Dini Rinjati dan Syaiful Aidy selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang terseret dalam kasus dugaan Korupsi dana jasma tahun 2016  sebesar Rp4.9 M, dan ketiganyapun saat ini mendekan di balik jeruji besi alias dipenjara setelah penyidik Kejari (Kejaksaan Negeri) Tanjung Perak penetapkannya sebagai tersangka bersama 3 (tiga) rekannya sesama anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yakni H. Darmawan, Binti Rochmah dan Sugito.<br /><br />Mendekam dipenjara sudah pasti makan tak enak apa lagi  tidurpun tak nyenyak. Sehingga Ketiga tersangka (Ratih Retnowati, Dini Rinjati dan Syaiful Aidy) berharap bisa bebas dan keluar dari penjara dengan mempraperadilakan Kejari Tanjung Perak ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan alasan bahwa para tersangka tidak menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2016 Bab II, Pasal 2 tentang objek praperadilan dari penyidik Kejari Tanjung Perak di bawah komando Dimaz Atmadi selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidusus) Kejari Tanjung Perak.<br /><br />Pada hal, penetapan tersangka terhadap anggota Dewan yang terhormat ini bukanlah penyidikan atau kasus baru, melainkan pengembangan kasus persidangan terdakwa Agus Setiawan Tjong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, pada Rabu, 31 Juli 2019.<br /><br />Dan itupula sebabnya, Majelis Hakim Praperadilan PN Surabaya dalam pertimbangan  putusan Praperadilan menyatakan, bahwa Majelis Hakim tidak berewenang untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130 Tahun 2015 yang dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 Bab II, Pasal 2 tentang objek praperadilan.<br /><br />Putuasan Praperadilan itu dibacakan oleh Majelis Hakim Tunggal Praperadilan Eko Agus Siswanto dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) Takiyat dalam sidang yang berlangsung di PN Surabaya, pada Senin, 23 September 2019.<br /><br />"Permohonan pemohon tidak dapat diterima dan mengabulkan eksepsi termohon (Kajari Tanjung Perak)," ucap Majelis Hakim praperadilan Eko Agus Siswanto.<br /><br />"Sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan materi gugatan pemohon," lanjut Majelis Hakim Eko Agus Siswanto.<br /><br />Atas putusan tersebut, Bahrul Ulum Selo Pamungkas selaku Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan Ratih Retnowati, Dini Rinjati dan Syaiful Aidy mengatakan, menghormati putusan Majelis Hakim meski semua dalil gugatannya tidak disentuh dalam amar putusan. <br /><br />"Kami selaku Kuasa Hukum pemohon tetap menghormati putusan ini. Gugatan kami bukan ditolak tapi tidak diterima karena alasan Hakim tidak punya kewenangan," ujar Bahrul.<br /><br />Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Dimaz Atmadi mengatakan, dengan bacakannya putusan Praperadilan ini, maka pihaknya akan fokus ke pemeriksaan selanjutnya. <br /><br />"Tentu kami akan mempercepat proses penyidikan perkara ini," kata Dimaz.<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2018, saat penyidik Kejari Tanjung Perak melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penggunaan Dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) yang berasal dari APBD Perubahan Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) milik 6 (enam) anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang akan disalurkan ke Kontitwennya atau daerah pemilahan (Dapil) masing-masing anggota DPRD yaitu Ratih Retnowati, Dini Rinjati, Sayaiful Aidy, H. Darmawan, Binti Rochmah dan Sugito.<br /><br />Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejari Tanjung Perak dengan menggandeng BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) yang tertuang dalam hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Selain itu, penyidik Kejari Tanjung Perak juga menemukan bahwa proposal yang diajukan oleh ratusan lembaga selaku penerima dana Jasmas diduga ada rekayasa yang melibatkan pihak ketiga selaku penyedia barang.<br /><br />Kemudian penyidik Kejari Tanjung Perak pun menetapkan Agus Setiawan Tjong, Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) selaku penyedia barang untuk disalurkan ke ratusan lembaga penerima dana Jasmas yaitu Ketua RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga) di beberapa Kelurahan dan Kecamatan Kota Surabaya.<br /><br />Setelah Agus Setiawan Tjong ditetapkan menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara oleh penyidik Kejari Tanjung Perak, Ia (Agus Setiawan Tjong) pun berusaha untuk bebas dengan mempraperadilkan Kejari Tanjung Perak ke PN Suarabya, namun hasilnya kandas.<br /><br />Walaupun Praperadilannya ditolak, usaha terdakwa Agus Setiawan Tjong untuk bebas tak berhenti sampai di situ. Terdakwa Agus Setiawan Tjong pun menolak surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Tanjung Perak dengan cara menyampaikan Eksepsi (keberatan) ke Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang mengadilinya.<br /><br />Lagi-lagi usaha terdakwapun kandas. Eksepei terdakwa yang disampaikannya ke Majelis Hakim melalui Tim Penasehat Hukumnya pun ditolak, dan persidanganpun berlanjut. Ke-6 anggota Dewan yang terhormat itupun dihadirkan oleh JPU ke Persidangan termasuk 4 pejabat Pemkot Surabaya dan puluhan Ketua RW selaku lembaga penerima dana Jasmas. <br /><br />Dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Tjong terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Tjong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Akibatnya, Agus Setiawan Tjong pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar dan dijatuhui (Vonis) hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan serta di hukum pula untuk mengembalikan kerugian keangan negara.<br /><br />Setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya inilah, penyidik Kejari Tanjung Perak langsung bekerja  cepat. Tak butuh waktu berbulan-bulan bagi penyidik untuk menetapkan 6 (enam) anggota Dewan yang terhormat di Kota Pahlawan ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya tahun 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar sebagai pengembangan dari persidangan terdakwa Agus Setiawan Tjong.<br /><br />Itulah sebabnya, tersangka Ratih Retnowati, Dini Rinjati dan Syaiful Aidy mempraperadilkan Kejari Tanjung Perak dengan harapan bisa bebas, namun sia-sia karena permohonan Praperadilannya tak dikabulkan Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Subaya, pada Senin, 23 Sepetember 2019. (Jen/Rd1)</div>

News Pidana Tipikor Berharap Bebas, Tiga Tersangka ‘Korupsi’ Anggota DPRD Surabaya Tetap Dipenjara

berita korupsi .co - Bermimpi dan berhayal tentang yang indah boleh-boleh saja karena itu adalah  hak setiap insan manusia. Begitu para...

»

ICW Menuntut Agar DPR Segera Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#Revisi UU KPK sarat dugaan konflik kepentingan DPR dan Pemerintah, harus hentikan pembahasan revisi UU KPK!#</span><br /> <br /> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> DPR bersama pemerintah baru saja menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Usulan perubahan ini merupakan inisiatif dari DPR. Diyakini, poin-poin perubahan tersebut akan melumpuhkan KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi.<br /><br />Jika dilihat lebih jauh, DPR seakan mempercepat pengesahan UU ini dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu. Setidaknya Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya dugaan konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan dalam sidang paripurna DPR. Berikut:<br /><br />1. Niat Lama Melemahkan KPK. <br />Dalam catatan ICW isu revisi UU KPK mulai bergulir sejak tahun 2010 silam. Dalam naskah perubahan yang selama ini beredar praktis tidak banyak perubahan, narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong saja. Mulai dari penyadapan atas izin Ketua Pengadilan, pembatasan usia KPK, kewenangan SP3, sampai pembentukan Dewan Pengawas;<br /><br /> 2. Mayoritas Perkara yang Ditangani KPK Melibatkan Aktor Politik<br />Dalam catatan KPK dari rentang waktu 2003-2018 setidaknya 885 orang yang telah diproses hukum. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang berasal dari dimensi politik;<br /><br />3. Anggota DPR Masa Periode 2014-2019 Banyak Terlibat Kasus KorupsiDalam catatan ICW sepanjang lima tahun terakhir setidaknya 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersama Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniwan, pun tak luput dari jerat hukum KPK.;<br /><br />4. Hampir Seluruh Partai Politik di DPR Periode 2014-2019 Sudah Pernah Terjaring KPK<br />Dalam catatan ICW, 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Keseluruhan anggota DPR tersebut pun berasal dari ragam partai politik. Berikut rinciannya:<br /> ⁃ Partai Golkar: 8 orang<br /> ⁃ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 3 orang<br /> ⁃ Partai Amanat Nasional: 3 orang<br /> ⁃ Partai Demokrat: 3 orang<br /> ⁃ Partai Hanura: 2 orang<br /> ⁃ Partai Kebangkitan Bangsa: 1 orang<br /> ⁃ Partai Persatuan Pembangunan: 1 orang<br /> ⁃ Partai Nasdem: 1 orang<br /> ⁃ Partai Keadilan Sejahtera: 1 orang<br /><br />5. Perkara yang Sedang Ditangani oleh KPK Banyak Melibatkan Anggota DPR<br />Publik tentu masih mengingat salah satu kasus korupsi yang secara dimensi kerugian negara besar, serta diduga melibatkan banyak pihak - eksekutif, legislatif, maupun swasta - yakni kasus KTP-Elektronik. Dalam dakwaan Jaksa untuk dua terdakwa, Irman dan Sugiharto, menyebutkan puluhan politisi DPR yang diduga turut serta menerima aliran dana dari proyek yang telah merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun.<br /><br />Atas narasi di atas, maka wajar jika publik sampai pada kesimpulan bahwa DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan. Selain dari waktu pembahasan yang tidak tepat, substansi nya pun menyisakan banyak perdebatan, dan secara kelembagaan KPK memang tidak membutuhkan perubahan UU. <br /><br />Untuk itu maka Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut agar: 1. DPR segera hentikan pembahasan revisi UU KPK. Akan jauh lebih bijaksana jika DPR memfokuskan kerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi. Seperti revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunai;<br /><br /> 2. Seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal isu revisi UU KPK dan melawan berbagai pelemahan pemberantasan korupsi;<br /><br />Jakarta, 15 September 2019<br />Sumber : ICW

News Pemerintahan Regional Tipikor ICW Menuntut Agar DPR Segera Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

#Revisi UU KPK sarat dugaan konflik kepentingan DPR dan Pemerintah, harus hentikan pembahasan revisi UU KPK!# Jakarta, berita korupsi ....

»

Pernyataan Sikap Pusat Kajian Anti Korupsi dan Dones FH UNIB

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2zy05BRRKno3jaH_YIwMEnvS6IIZRPGX2Y_b3zL9nGfixAalkk7gzxgWnu7kgOfLbzslDEHfm0QWDBXXjwmbpEm72UptT44qAc3rRxE7ywXKLMSQlgn0wKM5vgICRKY5SJY3f4jUb4oA/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#Pernyataan sikap Pusat Kajian Anti Korupsi (PEKARO) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menolak dan menentang revisi UU KPK#</span><br /> <br /> <br /> <b>Bengkulu, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> </b>Tantangan memberantas korupsi hari ini tidak lagi hanya mencegah dan menindak perbuatan korupsi, tapi tantangan terbesar hari ini adalah menjaga institusi yang berada di garda terdepan memberantas korupsi dari pelbagai pelemahan-pelemahan. <br /> <br /> Saat ini publik dikejutkan dengan rencana anggota DPR RI yang secara diam-diam akan merevisi kembali UU KPK. UU KPK yang akan diubah berpotensi menimbulkan ancaman dan pelemahan bagi KPK untuk mencegah dan menindak kasus korupsi di Indonesia.<br /> <br /> Itu sebabnya, kami atas nama Pusat Kajian Anti Korupsi (PEKARO) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) hari ini 10 September 2019 menyatakan sikap menentang segala upaya melemahkan dan mereduksi kewenangan KPK dalam menjalankan agenda Pemberantasan Korupsi dan meminta Presiden Joko Widodo menolak usulan revisi UU KPK sebagai bahagian dari Nawa Cita Presiden yaitu Penguatan Kelembagaan KPK dan Pemberantasan Korupsi :<br /> <br /> 1. Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S.<br /> 2. Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H.<br /> 3. Dr. Edra Satmaidi, S.H., M.H.<br /> 4. Dr.Antory Royan Adyan, SH.,M.Hum<br /> 5. Noeke Sri Wardhani SH M. Hum<br /> 6. Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.<br /> 7. Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H.<br /> 8. Ari Wirya Dinata, S.H., M.H. <br /> 9. Arini Azka Mutia, S.H., M.H. <br /> 10. Pipi Susanti, S.H., M.H. <br /> 11. Sonia Ivana Barus, S.H., M.H.<br /> 12. Wulandari, S.H., M.H. <br /> 13. Dimas Dwi Arso, S.H., M.H. <br /> 14. Nurhani Fithriah, S.H., M.H.<br /> 15. Siti Hatikasari, SH.,MH. <br /> 16. Arie Elcaputera, SH MH.<br /> 17. Zico Junius Fernando, S.H., M.H., CIL.<br /> 18. Benget Hasudungan Simatupang, S.H., M.H.Lit. <br /> 19. Asep Suherman, S.H., M.H.<br /> 20. Ari Wirya Dinata, S.H.,M.H<br /> 21. Ahmad Wali, S.H.,M.H.<br /> <br /> Sumber : ICW<br /> Editor    : Redaksi beritakorupsi.co

News Pemerintahan Regional Tipikor Pernyataan Sikap Pusat Kajian Anti Korupsi dan Dones FH UNIB

#Pernyataan sikap Pusat Kajian Anti Korupsi (PEKARO) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menolak dan menentang revisi UU KPK# ...

»

ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;">Jakarta,</span> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Dalam rilise yang disampaikan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kamis, 12 September 2019 menyapaikan, bahwa basa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK yang menyisakan banyak persoalan, kali ini lembaga anti korupsi itu mesti dihadapkan dengan ancaman legislasi oleh DPR, yakni revisi UU KPK.<br /><br />Hal yang patut untuk disesalkan adalah sikap dari Presiden Joko Widodo terkait revisi UU KPK. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada Rabu 11 September 2019 Presiden telah secara resmi mengirimkan surat kepada DPR yang menyebutkan bahwa Presiden sepakat untuk membahas ketentuan revisi UU KPK bersama DPR. Tentu ini menunjukkan ketidakberpihakan Presiden pada penguatan KPK dan pemberantasan korupsi.<br /><br />Setidaknya ada 4 (empat) catatan penting dalam menanggapi persoalan ini. Pertama, Presiden terlihat tergesa-gesa dalam mengirimkan SurPres ke DPR tanpa adanya pertimbangan yang matang. Pasal 49 ayat (2) UU No 12 tahun 2011 secara tegas memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Presiden sebelum menyepakati usulan UU dari DPR. Harusnya waktu itu dapat digunakan oleh Presiden untuk menimbang usulan DPR yang sebenarnya justru melemahlan KPK.<br /><br />Kedua, Presiden abai dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Sudah berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan tokoh yang menentang revisi UU KPK. Bahkan lebih dari 100 guru besar dari berbagai universitas menentang pelemahan KPK dari jalur legislasi ini. Kejadian ini pun seakan mengulang langkah keliru Presiden saat proses pemilihan Pimpinan KPK yang lalu. Harus diingat bahwa Presiden bukan hanya kepala pemerintahan, namun juga kepala negara yang mesti memastikan lembaga negara seperti KPK tidak dilemahkan oleh pihak-pihak manapun.<br /><br />Ketiga, Presiden ingkar janji tentang penguatan KPK dan keberpihakan pada isu anti korupsi. Tegas disebutkan pada poin 4 Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dengan Presiden menyepakati revisi UU KPK usulan dari DPR ini rasanya Nawa Cita Presiden sama sekali tidak terlihat.<br /><br />Keempat, Presiden mengabaikan prosedur formil dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 UU No 12 Tahun 2011 telah mensyaratkan bahwa revisi UU harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, dalam tata tertib Pasal 112 (1) jo Pasal 113 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa rancangan undang-undang sebagaimana disisin berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Jika melihat faktanya, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas.<br /><br />Rasanya masih jelas di ingatan publik sosok dari Presiden Joko Widodo yang sempat menerima Bung Hatta Anti Corruption Award pada tahun 2010 yang lalu. Tentu ekspektasi publik amat besar pada Presiden untuk terus menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. Dengan kejadian seperti ini rasanya wajar jika akhirnya publik meragukan komitmen anti korupsi dari Presiden dan pemerintah. <br /><br />Patut untuk diingat bahwa Joko Widodo terpilih menjadi Presiden karena janji-janji yang telah diutarakan saat kampanye yang lalu sehingga masyarakat memilihnya. Lalu, jika saat ini Presiden tidak menepati janji untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi maka sudah barang tentu barisan pendukung Presiden akan semakin berkurang drastis. Hal ini akan berimplikasi serius pada kepercayaan publik pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. <br /><br />Kritik ini bukan tanpa dasar. Sebab memang keseluruhan Pasal dalam revisi UU KPK justru diprediksi akan melucuti kewenangan lembaga anti korupsi itu. Mulai dari pembentukan Dewan Pengawas yang justru menimbulkan sangkaan akan adanya intervensi dari eksekutif dan legislatif pada penindakan KPK. Lain dari itu terkait penyadapan yang harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Sampai pada kewenangan KPK memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang mana sebenarnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.<br /><br />Lagi pun harusnya Presiden memahami bahwa narasi penguatan KPK yang kerap diutarakan oleh DPR tidak pernah terbukti, dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak digulirkan revisi ini pada tahun 2010 hampir keseluruhan naskah yang beredar selalu diisi oleh pelemahan-pelemahan pada KPK. <br /><br />Untuk itu maka: 1. Presiden dan DPR harus membuka mata, telinga, dan menggunakan hati nurani agar dapat mendengarkan aspirasi masyarakat;<br /><br />2. Masyarakat harus menyerukan penolakan dan bersama-sama merapatkan barisan untuk melawan pelemahan KPK.<br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch<br />Editor : Redaksi beritakorupsi.co

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor ICW : Presiden Joko Widodo Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

Jakarta, berita korupsi .co - Dalam rilise yang disampaikan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kamis, 12 September 2019 menyapaikan, bahw...

»

Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK Periode 2019 – 2023

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRbL10JTANf1XlYF2TttPylpDOXo2e2uL6YcnVF1JqEAn25VS_o7CsfK3cdRqPqVpjlH2AZbFO43NjEEGlKbOhCyQichQYrAw6WgqPRCsrumlvEGL0xtg46A4dzUfvIsFECupcoR2-kA4/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Sebanyak lima orang Capim KPK telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dari pantauan koalisi, aspek integritas dan rekam jejak setiap calon tidak banyak digali lebih jauh oleh anggota Komisi III. Justru yang terjadi hampir semua calon diberikan pertanyaan terkait keberpihakan terhadap revisi UU KPK.<br /><br />Rabu, 11 September 2019 (hari pertama) ada lima calon pimpinan KPK mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi III DPR RI. Mereka terdiri dari Nawawi Pomolango, Sigit Danang Joyo, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, I Nyoman Wara. Dari proses yang berlangsung sejak pukul 10.45 sampai dengan pukul 00.15 wib. Setidaknya ada 5 catatan penting terkait dengan proses fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI.<br /><br />Pertama, sikap terhadap revisi UU KPK. Dalam hal ini Komisi III DPR RI secara konsisten menanyakan keberpihakan setiap capim KPK terhadap revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Setiap Capim KPK dimintai sikapnya poin apa yang disetujui dan tidak terkait dengan revisi UU KPK. Koalisi mencatat bahwa anggota komisi III lebih banyak mengajukan pertanyaan yang seolah mengunci berkaitan dengan sikap setiap calon apakah setuju dengan revisi uu KPK, sementara aspek integritas tidak banyak dielaborasi lebih jauh oleh Komisi III DPR RI kepada masing-masing Capim KPK.<br /><br />Kedua, status kepegawaian yang dikenal di KPK sebagai wadah pegawai KPK. Masih berkaitan dengan revisi UU KPK, sejumlah anggota dewan lebih banyak menanyakan terkait konflik yang terjadi di internal KPK, salah satu yang disorot adalah Wadah Pegawai KPK yang beberapa kali diungkapkan seperti oposisi dalam sebuah pemerintahan.<br /><br />Ketiga, terkait pemahaman independensi lembaga KPK. Dalam hal ini, Komisi III DPR RI banyak menanyakan persoalan independensi secara kelembagaan maupun tindakan KPK. Hal ini disinyalir untuk mengarahkan lembaga KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif.<br /><br />Keempat, kinerja KPK selama ini dinilai buruk atau tidak maksimal. Sejumlah Capim KPK menyampaikan kinerja KPK saat ini biasa-biasa saja, bahkan dinilai buruk dalam konteks penindakan seperti operasi tangkap tangan dan pencegahan. Di samping itu hampir seluruh Capim KPK mengedepankan aspek pencegahan korupsi jika terpilih sebagai pimpinan KPK.<br /><br />Kelima, para Capim KPK minim gagasan anti korupsi. Sebagaian besar Capim KPK dalam proses penindakan dan pencegahan dinilai minim inovasi dan gagasan baru terkait dengan anti korupsi. Seharusnya aspek inilah yang perlu dielaborasi oleh Capim KPK terkait dengan visi dan misi serta trobosan mereka terpilih sebagai pimpinan KPK.<br /><br />Berdasarkan 5 catatan di atas, seharusnya Komisi III DPR RI; memperdalam pertanyaan terkait aspek integritas, rekam jejak, dan gagasan atau visi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dari sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh Komisi III DPR RI dinilai jauh dari semangat anti korupsi dan cenderung berusaha meloloskan kepentingan Komisi III DPR RI untuk merevisi UU KPK.<br /><br /><br />Sumber : Indonesia Corruption Watch<br />Editor : Redaksi beritakorupsi.co

News Pendidikan Regional Tipikor Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK Periode 2019 – 2023

Jakarta, berita korupsi .co - Sebanyak lima orang Capim KPK telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dari pantauan ...

»