BERITAKORUPSI.CO

JPU Kejagung RI Tak Siap Bacakan Tuntutan, Sidang Korupsi Pemerasan Tertunda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFFixqr6-XPf2PpYpkId_YNn73D2Rm1encmJ50HxUEmflJpmKiwu1p9ByfNQx6ds9ieXEXfAyYgfpFrk1fPAmXYCbQ1n2sceS5AjTMXrHSwHBhn_-2ipk6TGRVvybDxaY5Wl25G9KfaU/s1600/IMG20190528133629.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="578" data-original-width="353" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFFixqr6-XPf2PpYpkId_YNn73D2Rm1encmJ50HxUEmflJpmKiwu1p9ByfNQx6ds9ieXEXfAyYgfpFrk1fPAmXYCbQ1n2sceS5AjTMXrHSwHBhn_-2ipk6TGRVvybDxaY5Wl25G9KfaU/s1600/IMG20190528133629.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - Alasan belum siap! Kalimat ini sudah tak asing lagi terdengar dari JPU, Penasehat Hukum/Pengacara atau dari Majelis Hakim dalam persidangan baik perkara Perdata atau Pidana Umum maupun Tindak Pidana Korupsi. Dan kalimat belum siap inipulalah yang menjadi alasan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejagung RI (Kejaksaan Agung Republik Indonesia) untuk membacakan surat tuntutannya, hingga sidang perkara Tindak Pidana Korupsi pemerasan sebesar Rp1 miliyar dengan terdakwa terdakwa Retno Tri Utomo, selaku Plt (Pelaksana Tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017 akhirnya tertunda. Hal ini seperti yang disampaikan Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana maupun Penasehat Hukum terdakwa kepada beritakorupsi.co saat ditemui digedung Pengadilan Tipior Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, Selasa, 27 Agustus 2019. “Sidang ditunda, katanya belum siap tuntutannya,” kata Aris Andriana, Selasa, 27 Agustus 2019. Tertundanya persidangan bukan kali ini saja. Menurut terdakwa, sebanyak lima kali sidang tunda karena JPU T.W. Ebrianti Raisi dan Dano dari Kejagung RI tak bisa menghadirkan Dirut PDAM Surabaya sebagai saksi dipersidangan. Sementara dalam catatan Ketua Majelis Hakim, sidang tunda sebanyak enam kali. Retno Tri Utomo “diseret” JPU dari Kejagung RI kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pemerasan dengan cara mengancam dan mengintimidasi Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama yang mengerjakan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017 sebesar Rp1 miliyar. Namun anehnya, JPU dari Kejagung RI ini tak dapat membuktikan dalam persidangan, bagaimana cara terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan mengintimidasi Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama agar menyerahkan uangnya sebesar Rp900 juta dari permintaan sebanyak satu miliyar rupiah, seperti yang dijelakan dalam surat dakwaan JPU. Anehnya lagi, dikatakan melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan mengintimidasi, sementara uang sebanyak Rp900 juta ditransfer oleh Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa sejak tanggal 18 September 2017 hingga 29 Juni 2018. Pekerjaan proyek selesai dikerjakan pada akhir Tahun Anggaran, yaitu Desember 2017. Yang lebih anehnya lagi, JPU tidak menghadirkan wartawan Jawa Pos yang memuat berita pada tanggal 4 September 2018 dengan berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" seperti yang diuaraikan JPU dalam dakwaannya, supaya lebih jelas apakah benar isi beritanya dengan fakta di lapangan. JPU juga menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan menerbitkan Surat Peringatan I (SP 1) Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan SP 2 Nomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018. Sementara yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa SP yang diterbitkan oleh terdakwa setelah pihak Konsultan menerbitkan surat teguran terhadap PT Cipta Wisesa Bersama karena tidak mengerjakan proyek selama 2 bulan setelah penandatanganan Kontrak Kerja. Tiga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara inipun tak percaya begitu saja atas pengkuan terdakwa, bahwa uang sebesar Rp900 juta yang diterima terdakwa dari Candra Arianto melalui transfer selama hampir 1 tahun hanya untuk terdakwa yang dikatakana sebagai biaya operasional yang ikut membantu percepatan pekerjaan. Apakah dakwaan pemerasan yang dilaporkan oleh Candra Arianto ke Kejagung setelah 1 tahun berlalu agar dirinya tak terseret bila disebut sebagai gratifikasi atau suap? Sementara pengaukan terdakwa kepada beritakorupsi.co pada Selasa, 11 Juni 2019, yang mengatakan bahwa pemberian uang oleh Dirut PT CWB, Candra Arianto terhadap terdakwa setelah terdakwa mengeluarkan SP I. Dan menurutnya tidak ada pemaksaan suka sama suka. “Harusnya PT Wisesa Cipta Bersama sudah diputus kontrak. Dua bulan tidak dikerjakan. Dikerjakan setelah ada SP 1 pada September 2017, dan SP2 bulan Oktober, itupun setelah ada surat teguran dari Konsultan. Pekerjaan memang tepat waktu pada Desember 2017, tapi kita banyak membantu supaya selesai tepat waktu. Makanya bisa tepat waktu,” kata terdakwa Retno Tri Utomo sambil menunjukkan dokumen berupa SP (Surat Peringatan). “Apakah memang benar anda meminta uang itu, dan untuk apa?,” tanya beritakorupsi.co kemudian. Dan diakui oleh terdakwa sebagai biaya operasional dan pengamanan pekrjaan. Namun tak dijelaskan lebih lanjut pengamanan untuk siapa. “Ya, tapi tidak memaksa, Dia yang memnemui saya, ada fotonya. Untuk biaya operasional dan pengamana aja,” jawab terdakwa dengan senyum tipis.bahwa uang yang diminta terdakwa 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIhoLnGD1lWl5v_p1zZPQZihV15MraX3Ap0oDLukvyD7Uq9KcutsCoCpZMhefqnBFA5iNb6iCIQ-QS0ZpEJldUVBy5UI59Vuh1zZu0ksChBAOMcl7pTs1ixt0x0k2dWArer2Ugxfhi1u4/s1600/IMG20190528133416.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="622" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIhoLnGD1lWl5v_p1zZPQZihV15MraX3Ap0oDLukvyD7Uq9KcutsCoCpZMhefqnBFA5iNb6iCIQ-QS0ZpEJldUVBy5UI59Vuh1zZu0ksChBAOMcl7pTs1ixt0x0k2dWArer2Ugxfhi1u4/s1600/IMG20190528133416.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Retno Tri Utomo</td></tr>
</tbody></table>
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Retno Tri Utomo selaku Plt (Pelaksana tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya melakukan perbuatan  secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa Candra Arianto yang selaku  Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama selaku pemenang lelang sekaligus pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur untuk memberikan uang sebesar Rp1 miliyar, dan kalau tidak memberikan maka terdakwa akan memperlambat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama Candra Arianto. Perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; Bermula dari adanya lelang pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan nilai anggaran sebesar Rp27.162.729.050 (dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dimana dari hasil lelang tersebut, PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB) dietapkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penunjukan PT WCB sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB Kemudian pada tanggal 29 Juli 2017, terdakwa mengundang Candra Arianto untuk bertemu di Gerai J.CO Delta Plaza Jl. Pemuda Surabaya dengan maksud, bahwa terdakwa akan menawarkan matrial yang diperlukan oleh Candra Arianto dalam proyek dengan harga murah. “Dalam pertemuan antara terdakwa dengan Candra Arianto, tetnyata tidak membahas masalah material, melainkan terdakwa justru meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan jika tidak memberikan uang, terdakwa  mengancam akan menghambat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Candra Arianto,” kata JPU Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017 dilakukan penandatangan kontrak antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang diwakili oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Candra Arianto selaku Direktur Utama PT Cipta Wisesa Utomo dengan Kontrak Nomor BA.P/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. Setelah penandatangan Kontrak tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa kembali mengundang Candra Arianto untuk menemui terdakwa di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. “Dalam pertemuan tersebut, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Candra Arianto dengan alasan untuk pengamanan di Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar JPU Setelah sekian waktu Candra Arianto belum juga memenuhi permintaan terdakwa, sehingga terdakwa kembali memanggil Candra Arianto untuk menemuinya di Kantor PDAM Surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta Candra Arianto untuk menandatangani kwitansi bermaterai dengan maksud seolah-olah Candra Arianto  memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan harus dibayar pada saat uang proyek cair. Namun Candra Arianto menolak permimaan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan merobek kwintasi bermaterai tersebut lalu melemparkannya ke arah Candra Arianto serta menyampaikan ancaman, jika tahun depan PT Cipta Wisesa Utomo tidak boleh Iagi ikut lelang pekerjaan di PDAM, dan PT Cipta Wisesa Utomo akan di black list. “Karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017,” ungkap JPU Selain memberikan Surat Peringatan, terdakwa juga mengintimidasi pekerjaan yang   dilakukan oleh PT. Saburnaya yang merupakan grup perusahaan PT Cipta Wisesa Utomo dengan melakukan tindakan menerbiitkan ; a. Surat Peringatan I Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018,; b. Surat Peringatan lINomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018,; c. Berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" Atas ancaman-ancaman dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan tersebut baik kepada PT Cipta Wisesa Utomo maupun kepada PT Saburnaya, Candra Arianto merasa tidak nyaman dan mengalami tenekan secara psikologis, sehingga kemudian Candra Arianto  menyampaikan hal yang dialaminya kepada Suwartini selaku Kepala Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga merupakan Ibu kandung Candra Arianto, dan meminta untuk mengeluarkan kas perusahaan guna diberikan kepada terdakwa. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1oWCpI3PtpIrkVJJvF_B8sAW61GcxuAKDhk2EE5aIwElwlSjN6COfeta3b_ZRczoaeZeVgzTO14uW6ugt4DRwY6kGLV31rGQwq3Nr2z8cg2K3bbqJh1fWMZ18DOe1eH8HGFShFB4gl5M/s1600/Cndra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1oWCpI3PtpIrkVJJvF_B8sAW61GcxuAKDhk2EE5aIwElwlSjN6COfeta3b_ZRczoaeZeVgzTO14uW6ugt4DRwY6kGLV31rGQwq3Nr2z8cg2K3bbqJh1fWMZ18DOe1eH8HGFShFB4gl5M/s640/Cndra.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Candra Arianto (Dirut PT. Wisesa Cipta Bersama) bersama Ibu dan adiknya</td></tr>
</tbody></table>
Kemuidan secara berturut-turut, Suwartini melalui staf bagian keuangan PT Cipta Wisesa Utomo melakukan penyetoran sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank Mandiri yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut : No.  Tanggal        -            No. rek        -   Atas nama               -  Penyetor/PT.CWB   -   Setoran (Rp) 1. 18 Sep 2017   -   142 0015833220  -   Chandra Agus Adie   -    Aida Fariskhi             100 juta 2.  7 Des 2017    -   1420015833220   -   Chandra Agus Adie   -    Aida Friskhi               150 juta 3. 29 Des 2017   -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari    -     Anef Ar Rachman      150 juta 4. 9 Jan 2018      -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari    -     Arief Ar Rachman      150 juta 5. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -    Aida Fariki                100 juta 6. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan              50 juta 7. 21 Mar 2018  -   1420015833220  -    Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan              50 juta 8. 29 Jun 2018    -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -   Irkham Efendi              100 juta                                                                                                                  Total sebesar Rp900 juta Pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa Retni Tri Utomo mendapatkan rekening atas nama Chandra Agus Adie, dan kemudian terdakwa mengajak Chandra Agus Adie sebagai rekanan Mekanikal Elektrikal di PADAM yang sudah dikenal oleh terdakwa sebelumnya untuk membuka rekening di Bank mandiri Cabang PDAM Surabaya demgan Nomor rekening  1420015833220 3135 dengan setoran awal sebesar Rp500 ribu. Dan buku tabungan serta kartu ATMnya diminta oleh terdakwa untuk selanjutnya menerima transferan uang dari Candra Arianto Kemudian terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri atas nama Winda Oktaniasari yang sudah dikenal oleh terdakwa, karena anak terdakwa diasuh Ibu kandung Winda Oktaniasari. Dan pada bulan Desember 2017, terdakwa mandatangi rumah Winda Oktaniasari di Ketintang 2 Nomor 48 RT 003 RW 001 Kelurahan Wonokromo Surabaya dan meminjam buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000040230782 besertaa ATMnya yang tidak dipergunakan lagi oleh Winda Oktaniasari untuk selanjutnya dipergunakan terdakwa menerima transferan uang dari Candra Arianto. Tindakan terdakwa melakukan intimidasi terhadap Candra Arianto dalam beberapa kali pertemuan, melalui komunikasi telepon dan Whatsapp serta menerbitkan Surat Peringatan I dan II kepada PT Cipta Wisesa Utomo dan PT Saburnaya, tidak berdasarkan syarat pemberian Surat Peringatan I dan II sebagaimana Peratumn Meneri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008  tanggaI 27 Juni 2008 diatur pada humf E : Pengawasan tehadap pelaksanaan Fisik Kontruksi di dalam angka 2 haruf I dan berdasarkan fakta di lapangan, jarak waktu dan hasil progress realisasi masih diatas dari jadwal rencana, sehingga masih wajar dan pekerjaan dari yang dulaksanakan sudah sesuai dengan kontrak dan sampai sekarang sudah bisa digunakan oleh PDAM Kota Surabaya sesuai keterangan Anton Cristiyan sebagai Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas. Peketjaan Pembangunan Jaringan Pipe DN300 dan DN200 di Jalan Rungkut Madya -  Jalan Kenjeran (MERR sisi Timur) tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Cipta Wisesa Utomo,  sehingga belum layak diberikan SP I dan SP II. Hal mana semata-mata hanya merupakan cara  terdakwa untuk menekan Candra Arianto agar merasa takut dan terpaksa bersedia memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta  oleh terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo bertentangan dengan kewajibannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Etika Pengadaan yang berlaku di PDAM Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tanggal 10 Februari 2017 pada Pasal 6 humf 'h' yang menyebutkan, “Ttdak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa. Sehingga perbuatan Terdakwa Retno Tri Utomo sebagaimana diancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHPidana. (Jen/Rd1/T1m)

News Tipikor JPU Kejagung RI Tak Siap Bacakan Tuntutan, Sidang Korupsi Pemerasan Tertunda

berita korupsi .co - Alasan belum siap! Kalimat ini sudah tak asing lagi terdengar dari JPU, Penasehat Hukum/Pengacara atau dari Majelis H...

Kepala SMPN 2 Tulungagung Divonis 1.8 Thn Penjara Karena Korupsi Pungli Sekolah

05.12 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixp-l_qeBKmBppoZXQWnVeYfSL4Tc402MLV5zvwOtM9g_rtoEgQ6EOQb0aJWebLSUHVLBWX_DAx9bSeN6p9pc_Dj9VLlLl0gWN0I09h0MUyXngZpmn0-D9NtO4E6MI9F-brqoA1aRdZ6I/s1600/Terdakwa+Eko+Purnomo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="667" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixp-l_qeBKmBppoZXQWnVeYfSL4Tc402MLV5zvwOtM9g_rtoEgQ6EOQb0aJWebLSUHVLBWX_DAx9bSeN6p9pc_Dj9VLlLl0gWN0I09h0MUyXngZpmn0-D9NtO4E6MI9F-brqoA1aRdZ6I/s640/Terdakwa+Eko+Purnomo.png" width="640" /></a></div>
Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Eddy Suwito, SH., MH : “Kita” banding karena tidak terima putusan, ini namanya putusan melawan hukum, Putusan sesat. 
 
 
beritakorupsi.co - Senin, 26 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan (Vonis) hukuman pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sebear Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan terhadap terdakwa Eko Purnomo selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tulungagung karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang Pungutan Liar (pungli) yang berasal dari orang tua calon Siswa/i baru SMPN 2 Tulungagung pada Juni 2017 tahun atau tahun ajaran baru 2017/2018 
 
Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Eko Purnomo dibacakan di muka persidangan diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, dengan Ketua Majelis Hakim Rochmad bersama 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hcok) yaitu M. Mahin dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) H. Usman, yang dihadiri JPU (Jaksa Penuntut Umum) Sutan sekaligus selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungung, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Dr. Eddy Suwito, SH., MH dkk. 
 
Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Eko Purnomo selaku Kepala SMPN 2 Tulungagung dianggap bersalah dalam penerimaan uang sumbangan dari orang tua calon siswa/i baru yang mendaftar di SMN 2 Tulungagung pada tahun ajaran baru 2017/2018 atau pada Juni 2017. 
 
Menurut Majelis Hakim, penerimaan siswa baru seharusnya tidak melakukan penarikan atau penerimaan suambangan berupa uang dari calon peserta didik baru karena berterantangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru. 
 
Sehingga Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana 
 
Terdakwa Eko Purnomo diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya setelah sebelumnya 2 (dua) guru SMPN 2 Tulungagung diadili pada tahun 2017 dalam kasus yang sama (saat ini sudah berstatus mantan terpidana.red), yaitu Rudy Bastomi selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2017/2018, dan Supratiningsih anggota panitia PPDB. 
 
Keduannya (Rudy Bastomi dan Supratiningsih) juga dijerat dengan Pasal yang sama yaitu Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana 
 
Rudy Bastomi divonis 1 tahun dan 2 bulan dari tuntutan JPU selama 1,8 tahun. Sedangkan Supratiningsih divonis dibahwa UU Tindak Pidana Korupsi yaitu 10 bulan penjara. 
 
 Awalnya pada Juli 2017. Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Polres Tulungagung melakukan Tangkap Tangan terhadap  Rudy Bastomi dan Supratiningsih berikut mengamankan Barang Bukti (BB) berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa/i, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompotensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam, uang sebesar Rp35.500.000 (tiga puluh lima juta lima rtus ribu rupiah) 
 
Majelis Hakim membeberkan kasus Tindak Pidana Korupsi yang menjerat terdakwa Eko Purnomo sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu berawal pada saat dimulainya Tahun Pelajaran Baru 2017/2018. Saat itu, Dinas  Pendidikan Kabupaten Tulungagung menentukan kuota siswa/i untuk SMPN 2 Tulungagung sebanyak 360 siswa/i, namun kenyataannya yang diterima sebanyak 406 orang anak didik. 
 
Karena terjadi kelebihan kuota, ditambah lagi seluruh siswa lama maupun yang baru harus masuk pagi, sementara ruangan dan meja serta bangku belum ada. Sehingga ada kesepakatan antara pihak Komite Sekolah yang anggota Komitenya ada sebahagian merangkap sebagai guru dengan pihak Sekolah melalui rapat Komite untuk menerima sumbangan dari orang tua calon siswa/i yang mendaftar di SMPN 2 Tulungagung untuk memenuhi kebutuhan sekolah berupa Meja dan Bangku. 
 
Pada saat dilakukannya penerimaan siswa/i baru dengan melalui beberapa test, pada saat itulah para orang tua calon siswa/i disodori amplop permintaan sumbangan. Sehingga dari beberapa orang tua calon siswa/i baru, ada yang memberikan uang sebesar Rp1 juta, ada pula yang 4 juta rupiah, sehingga terkumpul sebesar Rp27.5 juta. 
 
Selain itu, Majelis Hakim juga memberkan fakta persidangan, saat terdakwa menghadirkan Ahli Hukum Pidana dan Ahli Hukum Administrasi Negara yang mengatakan, bahwa sekolah diperbolehkan menerima sumbangan dari masyarakat termasuk orang tua calon siswa/i baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2017, sehingga dikatan masuk hukum perdata. 
 
“Terkait keterangan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa, Majelis Hakim menolak dan haruslah dikesampingkan,” ucap anggota Majelis Hakim M. Mahin saat membacakan surat putusan 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikjV3u7pVybugSvmELzXnYYUvk6x5zf0I_eHsCQNHwKwLeggQQ_BPjRvZMdM67bryztGHpSUWv3XPY-7bThbzeI13uLYzoCyOQAvuqEMdFKF1QxmhV_Y5wcjIqt39VOjFXXFd7EUAFMFU/s1600/IMG20190729130647.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="514" height="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikjV3u7pVybugSvmELzXnYYUvk6x5zf0I_eHsCQNHwKwLeggQQ_BPjRvZMdM67bryztGHpSUWv3XPY-7bThbzeI13uLYzoCyOQAvuqEMdFKF1QxmhV_Y5wcjIqt39VOjFXXFd7EUAFMFU/s640/IMG20190729130647.jpg" width="640" /></a></div>
Lagi-lagi kasus inipun menggelitik. Mengapa ? Sebab penyidik Polres dan JPU Kejari Tulungagung maupun Majelis Hakim menjerat terdakwa dengan Pasal “MENERIMA” (Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi), namun tak menjelaskan bahkan tidak menjerat tentang pihak “SI PEMBERI” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi. 
 
Anehnya, tak sedikit Kasus Tangkap Tangan (KTT) Tim Saber Pungli yang dijerat dengan Pasal 11 tentang “MENERIMA…” dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, sementara “SI PEMBERI” yang diatur dan diancam dalam Pasal 13 UU Tidak Pidana Korupsi hingga saat ini tetap menjadi “misterius”. 
 
Sedangkan saat KPK melakukan tangkap tangan dan menjerat pelaku dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupis, sudah dipastikan 100 persen akan mejerat si pemberinya pula dengan Pasal 13 atau Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang yang sama. Sebab, bila ada si penerima sudah dipasti ada pemberinya. Ibarat ungkapan, “ada laut ada ikannya, kecuali dalam Peta/Globe”. 
 
Apakah penerapan hukum Pasal 11 dan Pasal 13 dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi berbeda antara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan Tim Saber Pungli saat melalukan kegiatan Tangkap Tangan atau yang lebih dikenal di kalangan masyarakat OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap pelakunya? 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Eko Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana 
 
“Mengadili : Menyatakan terdakwa Eko Purnomo terbukti bersalah sebagaiaman dalam dakwaan Primair : Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan delapan bulan (1.8 tahun), denda sebesar lima puluhjuta rupiah (Rp50 juta). Dengan ketentuan, bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama dua (2) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Eko Prnomo langsung mengatakan banding setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya, Dr. Eddy Suwito. Sementara JPU Sutan megatakan pikir-pikir, walau putusan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan. 
 
“Kami banding,” kata terdakwa singkat. 
 
Usia persidangan. Dr. Eddy Suwito kepada beritakorupsi.co mengatakan terkait upaya banding ke Pengadilan Tinggi, bahwa putusan Majelis Hakim dianggap sesat dan melanggar Undang-undang. 
 
“Alasan banding ? Karena tidak terima. Ini namanya putusan melanggar Undang-undang, Putusan sesat. Tulis aja,” kata Dr. Eddy Suwito sambil menunggu dokumen banding untuk ditandatangani di lantai 2 gedung Pengadilan Tipikor Surabaya. (Jen/Rd1)

News Tipikor Kepala SMPN 2 Tulungagung Divonis 1.8 Thn Penjara Karena Korupsi Pungli Sekolah

Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Eddy Suwito, SH., MH : “Kita” banding karena tidak terima putusan, ini namanya putusan melawan hukum, Putu...

Hakim PT Menolak Permohonan Terdakwa Setiyono Wali Kota (Non aktif) Pasuruan

05.01 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGoNESgxDgzGGs1Jnzahhj8iJIZCM1DzteM6wmzdx3pqi_FAld3lAd-XNe77F4dRaa5-RfWQVDc1vZ1sdEuDNjpds_7HCGZLRm9DKovwJ6qlTUc4gLpBrvVIvriB-bRGzZsu_Lqb1LhHI/s1600/Wali+Kota+1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="985" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGoNESgxDgzGGs1Jnzahhj8iJIZCM1DzteM6wmzdx3pqi_FAld3lAd-XNe77F4dRaa5-RfWQVDc1vZ1sdEuDNjpds_7HCGZLRm9DKovwJ6qlTUc4gLpBrvVIvriB-bRGzZsu_Lqb1LhHI/s640/Wali+Kota+1.png" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Terdakwa Setiyono selaku  Wali Kota (Non Aktif) Pasuruan yang ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tanggal 3 Oktober 2018 lalu karena menerima uang suap dari fee proyek sejak 2016, 2017 dan 2018, bermaksud mendapatkan hukuman penjara lebih ringan dari Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur setelah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 13 Mei 2019 ternayata sia-sia, sebab Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tak mengabulkannya, justru menambah hukuman penjara. 
 
Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2019/PT.SBY mengubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY terhadap Terdakwa Setiyono. 
 
Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Setiyono selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikamatinya (terdakwa Setiyono) sebesar Rp2.260.493.360 (dua miliyar dua ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) subsidair 1 tahun penajara, serta pencabutan hak politik selama 3 tahun. 
 
Sedangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa Setiyono sebesar Rp500 juta subsidair 6  (enam) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikamatinya (terdakwa Setiyono) sebesar Rp2.260.493.360 (dua miliyar dua ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara, sedangkan pidana pokok (penjara) tetap 6 tahun. 
 
Karena tak ada hukuman yang meringankan, terdakwapun tetap berupaya untuk mendapatkan melalui Hakim Agung di Mahkamah Agung RI di Jakarta melalui upaya hukum Kasasi. Apakah akan berhasil atau sebaliknya ? Tunggu saja ! 
 
Hal itu seperti yang disampaikan Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur kepada beritakorupsi.co saat ditemui diruang kerjanya, pada Senin, 26 Agustus 2019. 
 
“Putusan PT (Pengadilan Tinggi.Red) atas nama terdakwa Setiyono sudah turun. Putusannya mengubah Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya. Dendanya sebesar Rp500 juta subsidair 4 bulan kurang menjadi 6 bulan. Uang pengganti sebesar Rp2.260.493.360 subsidair 1 tahun menjadi 2 tahun. Itu saja, yang lainnya sama. Terdakwa kasasi,” kata Nur. 
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus yang menjerat Setiyono selaku Wali Kota Psuruan berawal pada tanggal 3 Oktober 2018. Saat itu Tim penyidik KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Setyono dan Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh. Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto pegawai Honorer Kelururahan selaku penerima suap dari Muhammad Baqir selaku Direktur CV. Mahadir yang juga turut ditangkap.        
 
Namun anehnya, hingga saat ini KPK belum menyeret pihak-pihak yang turut memberikan uang suap terhadap terdakwa Setiyono sebagai fee proyek, di antara kepada Wongso Kusumo selaku Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi dan “Trio Kwek-Kwek” yaitu Achmad Fadoli, Andi Wiyono dan Prawito. 
 
Kemudian Andi Wiyono, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani, Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setiyono, Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Ainur Rofiq, Sugiono Kartiadi Sudjoyo, Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria, Muhammad Yahya, Roby Abdulrohim, Yus Saptono, M. Muzit, Supono dan rekanan (kontraktor) lainnya yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa Asosiasi Konstruksi), di mana Wongso Kusumo adalah sebagai Ketua, Muhammad Yahya (Bendahara) dan Sugeng Cahya Patria sebagai Sekretaris. 
 
Pada hal dalam surat dakwaan, tuntutan serta fakta yang terungkap dalam persidangan maupun putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa uang suap berupa fee proyek yang diterima terdakwa Setiyono tidak hanya berasal dari terpidana Muhammad Baqir, melainkan ada pihak-pihak lain yang turut memberikan fee proyek tahun 2016 dan 2017. Sehingga total uang suap fee proyek yang diterima terdakwa Setiyono yang terungkap dalam persidangan adalah sejumlah Rp3.867.243.360 dengan rincian ; uang sebesar Rp1.6 miliyar sudah dikembalikan oleh terdakwa melalui KPK, sedangkan yang harus dikembalikan oleh terdakwa dalam putusan Majelis Hakim sebesar Rp2.260.493.360 
 
Pemberian uang oleh para pengusaha kontraktor dan Asosiasi di Kota Pasuruan ini terhadap terdakwa Setiyono, karena mereka telah mendapat proyek pekerjaan 30% dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Proyek pekerjaan itu tidaklah diberikan secara cuma-cuma alias gratis, melainkan ada pemberian fee sebesar 5% dari anggaran proyek pekerjaan saluran, 7% dari anggaran proyek pekerjaan jalan dan gedung setelah dikurangi pajak, sekalipun diantara pengusaha kontraktor itu adalah sebagai tim sukses terdakwa pada saat terdakwa mencalonkan diri sebagai Wali Kota Pasurusan pada tahun 2016. 
 
Uang suap fee proyek itu ada yang disetorkan langsung ke terdakwa Setiyono, ada yang melalui Wongso Kusumo, dan ada pula yang melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto juga lewat keponakan terdakwa, yaitu  Hendri Prabowo selaku pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pasuruan. Dan si Hendri inilah yang dipercaya terdakwa Setiyono untuk mengelola atau  menerima maupun menyalurkan uang “haram” itu kepihak yang membutuhkan. 
 
Lalu apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap terdakwa Setiyono akan diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sebagai pemberi suap terhadap Wali Kota Pasuruan Setiyono ? 
 
Menurut JPU KPK Kiki Ahmad Yani mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka baru dalam kasus Korupsi Suap Wali Kota Pasurusan Setiyono. Namun JPU KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan, akan melaporkannya terlebih dahulu ke Pimpinan KPK sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. 
 
“Hingga saat ini belum ada tersangka baru. Kami akan melaporkannya dulu ke Pimpinan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan,” ujar JPU KPK Kiki. 
 
Terkait jumlah uang suap yang diterima terdakwa Setiyono dalam surat tuntutan maupun putusan Majelis Hakim, JPU KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan kepada beritakorupsi.co, akan mengungkap dan menyeret orang-orang yang terlibat pemberian uang suap terhadap terdakwa. 
 
“Ya, mengenai jumlah uang yang diterima terdakwa akan diungkap,” ujar JPU KPK Kiki Ahmad Yani. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijpHnRvG7P32yFblq70tTnC0QVGM8pyOKoSlkYJYHPAavQcAORYGXIU2Frxk7_Rt7cnA3Fl11oDIWCI3_PzJyQCUjiy4wX1sHvWMpquorK-rgdFwdNgD_skwxjaHVaaiM2OwFgYMU_uq0/s1600/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijpHnRvG7P32yFblq70tTnC0QVGM8pyOKoSlkYJYHPAavQcAORYGXIU2Frxk7_Rt7cnA3Fl11oDIWCI3_PzJyQCUjiy4wX1sHvWMpquorK-rgdFwdNgD_skwxjaHVaaiM2OwFgYMU_uq0/s640/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Setiyono dan terpidana M. Baqir (kanan)</td></tr>
</tbody></table>
Sementara dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan yang menerima uang fee proyek APBD Kota Pasuruan tahun 2016, 2017 dan  2018 dari Muhammad Baqir dan pihak-pihak lain adalah dianggap bersalah dan melanggar Pasal 12 huruf b  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama. 
 
Majelis Hakimpun menolak pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Setiyono yang menyebutkan, bahwa yang diterima terdakwa Setiyono dari Wongso dan lainnya adalah sebagai ucapan terima kasih. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Setiyono selaku Walikota Pasuruan Periode Tahun 2016 s/d 2021, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Dwi Fitri Nurcahyo (Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan) dan Wahyu Tri Hardianto (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar tahun 2016, 2017 dan Agustus  serta Oktober 2018 atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan Jawa Timur atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan menerima beberapakali pemberian uang yang totalnya sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari beberapa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2016,  2017 dan 2018 termasuk yang diterima terdakwa dari Muhammad baqir (sudah divonis 2 tahun penjara) selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018 
 
Majelis Hakim menjalaskan, bahwa sekitar bulan Maret atau April 2016, setelah terdakwa Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, terdakwa Setiyono memanggil Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuman serta Tim Sukses terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli untuk membuat plotingan paket pekerjaan dan menentukan pemenang tetang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016. 
 
Atas pemintaan terdakwa tersebut. selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli membuat plottingan paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Terdakwa, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya. 
 
Setelah plottingan selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dimana terdakwa kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang dikenal terdakwa. Setelah final lalu Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan plottingan itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD di Dinas Kota Pasuruan, dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. 
Pada kesempatan itu, terdakwa berkata kepada Dwi Fitri Nurcahyo bahwa “Wali Kota (terdakwa) banyak kebutuhan uang, dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo dapat memahaminya". selanjutnya terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Dwi Fitri Nurcahyo mengenai cara memenangkan perusahaan yang telah di plotting, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli, bahwa terdakwa meminta commitment fee iumbalan sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7.5% (tujuh setengah persen) untuk pekerjaan plengsengan atau saluran air. 
 
Majelis Hakim mengungkapkan, pada sekitar bulan April 2016, terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. 
 
Selepas pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Terdakwa, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan. Pada pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar plottingan pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi, dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan commitment fee imbalan bagi terdakwa sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk plengsengan atau saluran air. 
 
Setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar plottingan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat commitment fee/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada terdakwa sebagaimana yang disampaikan Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya. 
 
Bahwa terdakwa Setiyono secara langsung, ada juga memberikan paket pekerjaan tersendiri kepada Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli selaku tim sukses terdakwa pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota Pasuruan. 
 
Majelis Hakim mengatakan, sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, terdakwa memanggil Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono (Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan) ke rumah dinas Walikota Pasuruan. Saat bertemu, terdakwa meminta Agus Setiyono untuk membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. 
 
Selanjutnya Agus Setiyono dan Dwi Fitri Nurcahyo yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan, dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan. Untuk paket pekerjaan konsultan, disepakati commitment fee/mbalan untuk terdakwa sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, kemudian terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk menerima uang commitment fee yang dipungut dari pemenang paket pekerjaan konsultan, dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang, agar nanti “manten" alias rekanan/perusahaan yang sudah di plott menjadi pemenang lelang tersebut, bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan terdakwa. 
 
Dalam beberapa pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi “manten” untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo menemui kepala ULP yakni Dedik Usdikari dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Terdakwa. 
 
Sebelum dilaksanakan lelang/tender, ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui Dedik Usdikari, dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai plottingan dari terdakwa. Setelah itu, pada saat pembukaan lelang/tender, Dedik Usdikari menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan, bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan, dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. 
 
Bahkan Dwi Fitri Nurcahyo juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja Pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi “manten” tidak lulus, maka Dwi Fitri Nurcahyo meminta pokja memberikan toleransi. 
Setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan commitment fee berupa uang secara langsung kepada terdakwa di rumah dinas Walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui Dwi Fitri Nurcahyo. 
 
Majelis Hakim mengungkapkan, kommitment fee yang diterima terdakwa adalah sebagai berikut : a. Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono untuk paket pekerjaan konsultan,; b. Rp434.000.000 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Wongso Kusumo, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani dan rakanan lainnya,; c. Rp267.441.735 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima terdakwa dari Andi Wiyono untuk 11 (sebelas) paket Pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setyo dan rekanan lainnya. 
 
d. Rp229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq dan Sugiono Kartiadi Sudjoyo,; e. Rp169.000.000,(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria dan rekanan lainnya, dan f. Rp125.000.000 (seratus dua puluh Iima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Muhammad Yahya untuk 1 (satu) paket pekerjaan. 
 
Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah Rp1.474.441.735 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah). 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa kommitmen fee/imbalan proyek yang diterima terdakwa dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2017 sebesar Rp Rp878.801.625, dan pada sekitar awal bulan Januari 2017, terdakwa memutuskan untuk mengganti Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dari Dwi Fitri Nurcahyo kepada Muhammad Agus Fadjar. 
 
Setelah mengganti Kepala Dinas PUPR, terdakwa mendapat saran dari Achmad Fadoli, Prawito dan Andi Wiyono untuk pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017,  sebaiknya melibatkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Pasuruan. Atas saran tersebut, terdakwa melakukan pertemuan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo di Rumah Dinas Walikota Pasuruan, saat itu terdakwa meminta mereka berempat untuk membuat plottingan paket pekerjaan yang akan diadakan di tahun anggaran 2017, kemudian terdakwa menugaskan Wongso Kusumo untuk membagikan paket pekerjaan kepada seluruh Asosiasi dengan berkordinasi bersama Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan yang baru. 
 
Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan rekapan paket pekerjaan kegiatan Kota Pasuman TA 2017, baik paket pekerjaan yang akan dilakukan Penunjukan Langsung (PL) maupun Lelang Umum (LU), terdakwa bermaksud untuk mem-plotting seluruh paket pekerjaan tersebut. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQz_Qv7o0SGLfs3ekW0QK_dXD6wLcbEKP6c21DgMThP7FLj-MGAgOp1yTVEfO_VEL6ktTSqmNoXj4SlXdNPYGl9g6c-DvE6TAkT6iQ4bg2YX3aWnua1xSnSy01I6D_fCpByNCc92tlbM0/s1600/1558247109550.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="453" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQz_Qv7o0SGLfs3ekW0QK_dXD6wLcbEKP6c21DgMThP7FLj-MGAgOp1yTVEfO_VEL6ktTSqmNoXj4SlXdNPYGl9g6c-DvE6TAkT6iQ4bg2YX3aWnua1xSnSy01I6D_fCpByNCc92tlbM0/s640/1558247109550.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo (Kadis PUPPR) dan terdakwa Wahyu Tri Hardianto (kanan)</td></tr>
</tbody></table>
 Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan rekapan paket pekerjaan Kota 
Pasuruan TA 2017 tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan pertemuan
 di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi 
Wiyono dan Wongso Kusumo untuk mendiskusikan plottingan paket pekerjaan 
Kota Pasuruan TA 2017 tersebut. 
 
Sekitar Mei 2017, plotting-an 
paket peketjaan Kota Pasuruan TA 2017 yang sudah mencantumkan nama 
rekanan/penyedia jasa calon pemenang lelang (manten) diberikan terdakwa 
kepada Mohammad Agus Fadjar untuk dilaksanakan dengan berkoordinasi 
bersama Wongso Kusumo terkait pembagian ke semua Asosiasi Pengusaha Jasa
 Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan. 
 
Plottingan paket pekerjaan TA 2017 yang dibuat terdakwa tersebut meliputi : 
1.
 Paket Pekerjaan jatah terdakwa yang akan dibagikan terdakwa kepada 
rekanan yang dikenalnya,; 2. Paket Pekerjaan jatah Wakil Walikota yang 
memilih sendiri calon pemenangnya,; 3. Paket Pekerjaan jatah Tim Sukses 
terdakwa seperti Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono,; 4. Paket 
Pekerjaan untuk jatah lain-lain adalah pembagian proyek untuk tokoh 
Partai Politik dan Rim sukses dari Partai Pengusung,; 5. Paket Pekerjaan
 jatah untuk anggota DPRD, dimana calon pemenangnya dipilih oleh anggota
 DPRD sendiri,; 6. Paket Pekerjaan jatah untuk 'LSM dan Wartawan, dimana
 LSM dan wartawan memilih sendiri calon pemenangnya,; 7. Paket Pekerjaan
 jatah untuk AKLI (Asosiasi Ketenaga Listrikan) memilih sendiri calon 
pemenangnya,; 8. Paket Pekerjaan jatah untuk Dinas, dimana pemenangnya 
dipilih sendiri oleh Dinas-dinas,; 9. Paket Pekedaan jatah untuk Partai 
Politik, dimana calon pemenangnya dipilih oleh partai politik koalisi 
sandiri, dan 10. Pebagian ke pihak-pihak lainnya. 
 
Bahwa terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan paket pekerjaan yang akan dilelang dengan metode Penunjukan Langsung (PL) kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD/Dinas Kota Pasuruan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perintah terdakwa, dan memerintahkan PPK untuk berhubungan langsung dengan rekanan/penyedia barang dan jasa yang sudah ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan langsung tersebut. 
 
Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Mohammad Agus Fadjar, bahwa untuk paket pekerjaan yang bukan penunjukan langsung untuk teknis pelaksanaannya diserahkan seluruhnya kepada Asosiasi. 
 
Sebelum dilaksanakan lelang paket pekerjaan Kota Pasuman TA 2017, Wongso Kusumo bersama bersama dengan Sugeng Cahya Fitria dan Muhammad Yahya menemui Mohammad Agus Fadjar di kantor dinas PUPR Kota Pasuruan, dan menyampaikan bahwa Wongso Kusumo bersama rekan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi telah membentuk Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa asosiasi konstruksi Kota Pasuruan), dan Wongso Kusumo ditunjuk menjadi ketuanya. 
 
Pembentukan lintas asosiasi ini bertujuan untuk mengakomodir seluruh anggota Asosiasi yang ada di kota Pasuruan agar mendapatkan pekerjaan, saat itu juga Wongso Kusumo menyampaikan bahwa paket pekerjaan yang nantinya akan diberikan kepada Asosiasi akan diatur secara merata ke seluruh anggota Lintas Asosiasi. 
 
Setelah mendengar penjelasan Wongso Kusumo, kemudian Mohammad Agus Fadjar menyerahkan kurang lebih 3 (tiga) lembar kertas yang berisi print out kolom paket pekerjaan, di saat bersamaan Mohammad Agus Fadjar menjelaskan bahwa paket pekerjaan yang diserahkan itu untuk asosiasi dan mempersilahkan Wongso Kusumo untuk  mengaturnya. 
 
Kemudian masih sekitar bulan Mei 2017, terdakwa mengadakan rapat dengan seluruh Kepala SKPD/Dinas di Kota Pasuruan yang bertempat di Ruang Untung Suropati Kantor Walikota Pasuruan. Pada kesempatan itu dibahas mengenai kegiatan paket pekerjaan pada TA 2017 yang akan dilaksanakan di lingkungan Kota Pasuruan, dan terdakwa meminta bila ada orang-orang yang mengaku rekanan dan Wali Kota, agar dikonfirmasikan tertebih dahulu kepada terdakwa. 
 
Terdakwa mendapatkan laporan dari Mohammad Agus Fadjar dan Wongso Kusumo, bahwa paket pekerjaan yang sudah di plotting terdakwa, sudah dibagikan kepada masing-masing asosiasi. 
 
Bahwa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan TA 2017, selanjutnya memberikan commitment fee berupa uang kepada terdakwa baik secara langsung maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo terlebih dahulu, lalu diberikan kepada Terdakwa. Setiap Wongso Kusumo memberikan commitment fee kepada terdakwa, selalu disampaikan oleh Wongso Kusumo, bahwa “ini titipan dari teman-teman asosiasi”. 
 
Bahwa commitment fee yang telah diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo, lalu diberikan kepada terdakwa dari pemenang lelang pengadaan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 adalah sebagai berikut ; 
 
1. Rp511.000.000 (lima ratus sebelas juta rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 18 (delapan belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Wongso Kusumo, Hariadi Wicaksono, Nurcholis, Muslimin, Doddy Barnowo, Arif Rozak, Muhammat Kahar Muzakir, Muchammad Ali Rifki Amirudin, Hadi Santoso, Bambang Parkesit, Muhammad Arifianto, Suko Setyo Budi dan Ninil Kusumiyati dan rekanan lainnya. 
 
2. Rp122.801.625 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dan Andi Wiyono untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 3. Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 4. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 5. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dan  Agus Setiyono untuk 14 (empat belas) paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan. 
 
Bahwa uang yang diterima terdakwa dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuman TA 2017 seluruhnya sejumlah Rp878.801.625 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh Iima rupiah). 
 
Dari putusan Majelis Hakim juga terungkap, selain Plotting paket pekerjaan 2017, terdakwa juga menerima uang dari plottingan paket pekerjaan TA 2018. 
 
Bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, terdakwa kembali meminta Dwi Fitri Nurcahyo bersama Muhammad Agus Fadjar selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (plotting paket pekerjaan) TA 2018. 
 
Menindaklanjuti permintaan terdakwa, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa dilakukan pertemuan oleh Muhammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo untuk menyusun draft plotting paket pekerjaan dalam bentuk tabeI/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. 
 
Beberapa hari kemudian, draft plotfing paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Muhammad Agus Fadjar kepada Terdakwa di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan Edy Trisulo Yudo, dimana terdakwa banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan tersebut. Pada kesempatan itu Terdakwa juga menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung fee-nya sejumlah 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sejumlah 7% (tujuh persen). Atas revisi Terdakwa selanjutnya Muhammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan plotting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Terdakwa. 
 
Draft final plotting paket pekerjaan, lanjut PU KPK, selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Muhammad Agus Fadjar kepada terdakwa di Rumah Dinas Walikota, print out itu berisi plotting paket pekerjaan untuk: Walikota 1 (Terdakwa),; Walikota 2 (Edy Trisulo Yudo selaku adik Kandung Terdakwa),; Wawali (Raharto Teno Prasetyo),; Wartawan,; Anggota DPRD,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Terdakwa Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus,; Kaji,; Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Terdakwa),; dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Terdakwa. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, bahwa saat menyerahkan print out plotting paket pekerjaan, Terdakwa meminta Muhammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang adanya plotting-an paket pekerjaan tersebut. dan arahan itu dipenuhi oleh Muhammad Agus Fadjar dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtEDnsWMwwVwX9YTKkMyLHtRoG-c0LeWzPl_J_Cj9hOrsm6N2loImWmsWqTzrxODn_BvEXTvvtJ-D7cBBbaxu0l6_v1HAH5x9odRx6_dRkgfcz5PwWmCqEjH5I40O7D6XFWoBcur1qyQ/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="535" height="446" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtEDnsWMwwVwX9YTKkMyLHtRoG-c0LeWzPl_J_Cj9hOrsm6N2loImWmsWqTzrxODn_BvEXTvvtJ-D7cBBbaxu0l6_v1HAH5x9odRx6_dRkgfcz5PwWmCqEjH5I40O7D6XFWoBcur1qyQ/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Salah satu paket pekerjaan yang sudah di plotting adalah Pekerjaan pembangunan PLUT- KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000.00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empatribu rupiah). sesuai plotting yang dibuat Terdakwa untuk pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON” yang dikelola oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. 
 
Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanan Pengadaan (BLP). 
 
Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu pemsahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belasjuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis, ternyata CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal. 
 
Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP, dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap terdakwa untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu terdakwa menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitri Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Wali Kota antara terdakwa bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitri Nurcahyo. 
 
Pada kesempatan itu terdakwa bertanya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab Dwi Fitri Nurcahyo bisa. Kemudian Terdakwa meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 perusahaan. 
 
Kemudian Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Supaat (almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. saat itu Supaat merekomendasikan CV Mahadir yang dikelola Muhammad Baqir. 
 
Keesokan harinya, Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman yang keduanya mempakan orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Muhammad Baqir melalui telepon yang intinya,  menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu Supaat bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dwi Fitri Nurcahyo menjelaskan, bahwa untuk 'Kanjengnya' atau terdakwa disisihkan 5% (lima persen). 
 
Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Terdakwa selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. 
 
Pada tanggal 22 Agustus 2018, Muhammad Baqir menghubungi Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengkonfirmasi paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018 yang intinya, ketika itu Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senilai kurang lebih Rp2,3 milyar serta ada Commitment Fee sejumlah 5% (lima persen) untuk juragan-nya yakni Terdakwa. 
 
Saat itu juga Dwi Fitri Nurcahyo menegaskan, bahwa perusahaan yang dibawa Muhammad Baqir (CV Mahadir) menjadi manten (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut dan hal itu disanggupi oleh Muhammad Baqir. Kemudian Muhammad Baqir dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Dwi Fitri Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Muhammad Baqir juga sudah mengetahui telah menjadi "manten" (kandidat pemenang lelang). 
 
Selanjutnya, kepastian Muhammad Baqir menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Dwi Fitri Nurcahyo kepada Wahyu Tri Hardianto, hari itu juga Wahyu Tri Hardianto menelpon Muhammad Baqir dan meminta Muhammad Baqir untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM. 
 
Pada tanggal 24 Agustus 2018 Muhammad Baqir melalui m-banking men-transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Wahyu Tri Hardianto, kemudian uang itu diserahkan kepada Dwi Fitri Nurcahyo untuk diberikan kepada Wakhfudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Wakhfudi Hidayat disarankan oleh Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa untuk membantu Dwi Fitri Nurcahyo. 
 
Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan kepada Wakhfudi Hidayat, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo menjadi CV. Mahadir perusahaan milik Muhammad Baqir. Untuk itu, Wakhfudi Hidayat bersama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, kemudian Wakhfudi Hidayat juga membagi uang yang ditenma dari Muhammad Baqir dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvQxYFcmAg8zPuGVkmftaPVl1eOWVsmH7LNeTcKzLiURmKCLVGPFpz7nJEpTDW6bQcVJ-XjMiVPDVucgpQRrf2gxaApqN8vdNKDRzPB1kkgz-3RXpq7GYiTdYr7kPkY2NC1SZ2mj5A8bY/s1600/IMG20190304105742.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvQxYFcmAg8zPuGVkmftaPVl1eOWVsmH7LNeTcKzLiURmKCLVGPFpz7nJEpTDW6bQcVJ-XjMiVPDVucgpQRrf2gxaApqN8vdNKDRzPB1kkgz-3RXpq7GYiTdYr7kPkY2NC1SZ2mj5A8bY/s640/IMG20190304105742.jpg" width="640" /></a></div>
Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Sinar Perdana dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. Mahadhir  dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadhir yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). 
 
Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. Mahadhir diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadhir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Muhammad Baqir dihubungi oleh Supaat  menanyakan commitment fee, dan Muhammad Baqir menyampaikan fee 5% (lima persen) akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018. 
 
Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, Muhammad Baqir melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan Nomor Rekening 0891003489 sejumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Muhammad Baqir mengetahui bahwa uang fee itu untuk terdakwa. 
 
Bahwa setelah Muhammad Baqir mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat  memberitahukan ke Wahyu Tri Hardianto yang kemudian disampaikan pula kepada Dwi Fitri Nurcahyo. Mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat, akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras. 
 
Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Dwi Fitri Nurcahyo menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR defimitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit. 
 
Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadhir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). 
 
Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Muhammad Baqir dipegang oleh Novita Sugiastuti selaku istri Supaat, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Sugiastuti, kemudian Novita Sugiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sejumlah Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah), karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. 
 
Kemudian Wahyu Tri Hardianto melaporkannya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, lalu Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardianto untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik keponakan terdakwa. 
 
Bahwa selain uang dari Muhammad Baqir selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, terdakwa juga beberapa kali menerima commitment fee berupa uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 yang rinciannya adalah sebagai berikut ; 
 
1. Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Andi Wiyono untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 2. Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawitno untuk 2 (dua) paket pekerjaan,; 3. Rp15.000.000 (lima belasjuta rupiah) yang diterima terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 1 (satu) paket Pekerjaan yang dikerjakan Sri Wahono,; 
 
4. Rp316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu Wongso Kusumo, Bambang Parkesit, Sugeng Cahya Patria, Ninil Kusmiyati, Mohammad Mujib dan Muhammad Arifianto. 
 
Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh Terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah Rp614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah). Sehingga jumlah uang yang diterima terdakwa Setiyono sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2.967.243.360. 
 
Sehingga Majelsi Hakim mengatakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik berupa bukti maupun saksi, bahwa perbuatan terdakwa Setiyono terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama. 
 
Terdakwapun dijatuhui hukuman pidana penjara selama 6 tahun, dan hukuman pidan denda sebesar Rp500 juta serta pidana membayar uang pengganti sejumlah Rp2.967.243.360 begitu juga pidana pencabutan hak politik terdakwa selama 3 tahun. (Jen)

News Tipikor Hakim PT Menolak Permohonan Terdakwa Setiyono Wali Kota (Non aktif) Pasuruan

berita korupsi .co - Terdakwa Setiyono selaku Wali Kota (Non Aktif) Pasuruan yang ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada ta...

Kejari Tanjung Perak Akan Jemput Paksa Tiga Anggota DPRD Surabaya

03.15 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPkkvnV5WhRobVqMajvSEWkb0K97ta27Y2WbrAQyd2SYVsrHvHv3ZhCZA9DZ-BaBnJ0GTBcbkHQnFLbmWhF3mMMspj1GGJjUDHAH1XYhNMyEgIdxhpbjZmRXskCneraXhSa4dF0L9eIgU/s1600/IMG20190819153505.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="577" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPkkvnV5WhRobVqMajvSEWkb0K97ta27Y2WbrAQyd2SYVsrHvHv3ZhCZA9DZ-BaBnJ0GTBcbkHQnFLbmWhF3mMMspj1GGJjUDHAH1XYhNMyEgIdxhpbjZmRXskCneraXhSa4dF0L9eIgU/s1600/IMG20190819153505.jpg" /></a></div>
Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi : Kita akan melakukan penjemputan paksa sebagai tindakan proses hukum, mereka terkesan mengatur kita (Kejari Tanjung Perak) 
 
 
beritakorupsi.o - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak akan melakukan penjemputan paksa terhadap tiga anggota DPRD Kota Surabaya, yakni Dini Rinjanti, Saeful Aidi dan Ratih Retnowati untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)  yang berasal dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016 dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018. Hal itu disapaikan langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi saat ditemui beritakorupsi.co secara khusus diruang kerjanya pada Senin, 19 Agustus 2019 Tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik Kejari Tanjung Perak dalam proses penegakan hukum Khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya, perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama para penggiat anti Korupsi, agar aparat pengakan hukum (APH) tidak dipandang tebang pili (“dipilih untuk ditebang?”) Dalam wawancara singkat beritakorupsi.co dengan Dimaz Atmadi selaku Kasi Pidsus  Kejari Tanjung Perak mengatakan, tindakan terakhir yang akan dilakukan oleh tim penyidik terhadap ketiga anggota DPRD Kota Surabaya ini adalah penjemputan pakas dalam proses hukum. Dimaz menambahkan, sebelumnya tim penyidik Kejari Tanjung Perak telah menetapkan tiga anggota DPRD Kota Surabaya sebagai tersangka, yakni “S” ( Sugito), “D” (H. Darmawan) dan “BR” (Binti Rochmah) sebagai hasil pengembangan dari persidangan kasus yang sama dengan terdakwa Agus Setiawan Tjong, selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang sudah divonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Rabu, 31 Juli 2019 dengan pidana penjara selama 6 tahun, dan saat ini dalam upaya hukum banding. Inilah wawancara singkat beritakorupsi.co (BK) dengan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi (Dimaz pada Senin, 19 Agustus 2019. BK : Terkait pengembangan kasus Korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya, di awal atau dalam surat dakwaan JPU Kejari Tanjung Perak mengatakan, bahwa ada enam orang anggota DPRD Kota Surabaya yang diduga terlibat dalam kasus ini, dan tiga diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Sugito, Darmawan dan Binti Rochmah. Lalu status yang tiga orang lagi bagaimana? Dimaz :  Jadi begini ya. Terima kasih karena rekan-rekan wartawan terus memonitor perkara ini,  dan Kejari Tanjung Perak selalu didukung sepernuhnya dalam penegakan hukum. Perlu  saya sampaikan, bahwa sampai sekarang ini Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah menetapkan tiga orang tersangka yang berasal dari oknum DPRD Kota Surabaya, yaitu S, D dan B. Selanjutnya tim penyidik Kejaksaan Tanjung Perak telah melakukan pemanggilan yang ketiga kalinya kepada Tiga orang anggota DPRD lainnya, tetapi sampai dengan sore ini (pukul 15.00 WIB) belum juga datang. Sekarang ini adalah pemanggilan yang ketiga, hanya saja perlu saya sampaikan, setiap undangan panggilan yang dilakukan oleh tim penyidik selalu dibarengi dengan adanya surat dari tiga orang itu yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat hadir dengan berbagai alasan, terutama alasannya adanya kegiatan yang sudah terjadwal lebih dahulu, itu.  BK : Apakah jadwal yang disebutkan oleh Ketiga Dewan itu mendapat dukungan dari pimpinan DPRD Surabaya, atau hanya alasan mereka untuk tidak memenuhi panggilan penyidik ? Dimaz : Terkait dengan itu subjektif, hanya saja kami tim penyidik juga sudah melakukan kroscek kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Sekwan (Sekretaris Dewan.red) yang mengatakan bahwa Jadwal kunjungan kerja terakhir adalah hari Jum'at kemarin tanggal 16 *16 Agustus 2019) dan sekarang ini tidak ada agenda keluar. Mungkin kalau ada rapat, ia rapat-rapat Komisi atau rapat Internal saja, saya tidak atau. Tapi kami tetap jadwalkan, bahwa  mereka hari Senin (hari ini, 19 Agustus) dipanggil dengan kapasitas sebagai saksi, akan tetapi sampai dengan sore ini mereka belum datang, dan yang datang cuman surat yang isinya mengatakan bahwa mereka tidak bisa hadir karena ada jadwal terlebih dahulu sudah dijadwalkan oleh mereka. Dalam hal ini mereka sudah mengatur jadwal terlebih dahulu, mungkin ada kegiatan, saya tidak tahu. BK : Artinya, isi surat dari ketiga Dewan itu yang mengatakan ada jadwal hari ini, sementara  penjelasan dari Sekwan pada hari Jumat kemarin mengatakan tidak ada kegiatan luar. Berarti tidak singkrin dong. Dimasz : Ia, tidak sinkron. BK : Apakah mungkin hanya alasan mereka dengan cara mengatakan bahwa mereka tidak tidak dapat hadir karena sudah ada kegiatan atau jadwal lainnya? Dimasz : Alasan mereka dengan mengatakan, bahwa mereka tidak dapat hadir karena sudah  adajadw lain, saya tidak tahu. Karena saya pikir, ini tidak logis. Tidak logis dalam artian seperti ini…Pada hari Jum'at, mereka mengatakan tidak bisa hadir, dan meminta waktu. Ketiganya meminta waktu sampai dengan tiga minggu ke depan. Ini berbarengan, dan sekarang juga lagi meminta waktu untuk tidak hadir, dan bersedia hadir tanpa dipanggil. Ini kan jadi aneh. BK : Apakah tidak dijelaskan Kapan kehadiran anggota Dewan itu? Dimaz : Dijelaskan, cuman kan mereka harusnya wajib datang karena dalam proses hukum. BK : Oky. Ketika anda sudah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali, tetapi ketiga anggota Dewan itu tidak memenuhi panggilan. Langkah apa yang akan dilakukan Kejari Tanjung Perak? Dimaz : Kami akan rapat internal dulu, terkait dengan pembahasan ketidak hadiran oleh tiga  orang anggota DPRD ini, bagaimana bentuknya kita tunggu saja, saya pikir juga bukan lagi saatnya. Mereka ini sepertinya ingin mengatur kita BK : Apakah tim penyidi Kejari Tanjung Perak akan melakukan penjemputan paksa? “Ia. Itu adalah salah satu hal yang kami upayakan sebagi tindakan dalam proses hukum. Tapi nanti kami harap, keputusan ini adalah keputusan tim penyidik dan penyidik Kejaksaan Tanjung Perak demi penegakan hukum BK : Ada berapa jumlah saksi yang sudah diperiksa penyidik Kejari Tanjung Perak untuk  ketiga tersangka dan akan menetapkan tiga lagi tersangka berikutnya Dimaz : Sama seperti di awal (maksudnya, saat persidangan terdakwa Agus Setiawan Tjong), hanya saja kan kita harus membagi kembali, ada dua. Kita harus mempercepat proses  pemberkasan penuntutan untuk kita limpahkan ke Pengadilan. Kita juga terkendali dengan masa penahanan BK “ Bagaimana dengan saksi selaku tim yang dibentuk oleh terdakwa Agus Setiawan Tjong, apakah sudah diperiksa oleh penyidik? Dimaz : Ada yang belum, yaitu Rudi Marudut. Kita sudah memanggil beberapa kali, bahkan kita panggil saat persidangan terdakwa Agus Setiawan Tjong tetapi tidak hadir. Harusnya hadirlah sabagi masyarakat yang patuh hukum. BK : Terkait ketidak hadiran Rudi Marudut sebagai saksi, apa yang akan anda lakukan Dimasz : Hehehe…nantilah BK : Oke, terima kasih atas waktu anda yang sudah memberikan penjelasan dalam kasus ini. 
 <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_fFBxmp7fftHnx7TN5ZP0XN4Ky90XObTodVmwxiXZ69jUuhB8o9QGenJWvc55pW673DFtjlAy65wkzxk_rpEfEjlEGKKvuQWkjsoa1tCWyPUTTlsvltrz1zKZygI9TJ5jz05S3ihXgUQ/s1600/IMG20190731145511.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_fFBxmp7fftHnx7TN5ZP0XN4Ky90XObTodVmwxiXZ69jUuhB8o9QGenJWvc55pW673DFtjlAy65wkzxk_rpEfEjlEGKKvuQWkjsoa1tCWyPUTTlsvltrz1zKZygI9TJ5jz05S3ihXgUQ/s640/IMG20190731145511.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Agus Setiawan Tjong, sudah divonis 6 thanu penjara</td></tr>
</tbody></table>
 
Seperti yang diberitkan sebelumnya. Kasus ini berawal pada bulan Maret 2015, di mana terdakwa Agus Setiawan Tjong (sduah divonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 6 tahun) menemui Anggota DPRD Kota Surabaya, yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati   menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RW, sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW). Setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut. Dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah. Terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah. Selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoPrYGYnEMSEKExQu8q1oKqh3N5oQzd5-Z1JxkKR6z5eZXEZMpVjsvOCLnO-sA2mtlBuDEmsC8Quo5mMOMAKaj3u9BcKyhvc9WR5GnDufGzL6f4o4Zuo3C7pIAZMpkJ2gXUixqu9gFQgk/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoPrYGYnEMSEKExQu8q1oKqh3N5oQzd5-Z1JxkKR6z5eZXEZMpVjsvOCLnO-sA2mtlBuDEmsC8Quo5mMOMAKaj3u9BcKyhvc9WR5GnDufGzL6f4o4Zuo3C7pIAZMpkJ2gXUixqu9gFQgk/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota 
Surabaya pada bulan Juni 2015,  terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk 
Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, 
Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua 
Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun 
Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah 
Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD 
Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah 
harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan 
sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota
 Surabaya. Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, 
terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar 
menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan 
diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis 
barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi,
 Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak 
boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang 
jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan 
kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan 
kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya. 
 
Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW. Selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan. Terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel. Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. Selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3reFJBDKQbok_QSr5IfK23Q-Oo0g5ZFAEApXa18Ld9kJ8jfqwHrQyw2nqHi5AQeDOCr6cgPI3q5zode_DxVorC00qalb_n5p_ijJUjOat9v1XMJjQzcMaJSse8TbDbv4fIvnYfVnl79M/s1600/IMG20190422145628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3reFJBDKQbok_QSr5IfK23Q-Oo0g5ZFAEApXa18Ld9kJ8jfqwHrQyw2nqHi5AQeDOCr6cgPI3q5zode_DxVorC00qalb_n5p_ijJUjOat9v1XMJjQzcMaJSse8TbDbv4fIvnYfVnl79M/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  
terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus
 Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan 
Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan 
wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan 
disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan. Jumlah
 dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah 
Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu 
setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal 
dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, 
bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota 
Surabaya. Pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari 
terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh 
Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. 
Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. Untuk Ratih Retnowati
 di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung 
oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di
 Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma. Selanjutnya
 Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan
 diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi 
Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan 
seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah 
proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. Proposal 
permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota 
DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya 
ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke 
Pemerintah Kota Surabaya. 
 
Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTz3UGpKZgdbKJxROFswf75-Hq1Z-CMsyrGIyGvUyDDGtNqE6dTgsh8EOgv1tjCSatMaYtkIr7G8k5uWo_KuXuse878hOncuEUgwESYGefxsYBGSjjBEWrCk3IxGHOYleDnRai_ZF-I-A/s1600/PhotoGrid_1557152562569.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTz3UGpKZgdbKJxROFswf75-Hq1Z-CMsyrGIyGvUyDDGtNqE6dTgsh8EOgv1tjCSatMaYtkIr7G8k5uWo_KuXuse878hOncuEUgwESYGefxsYBGSjjBEWrCk3IxGHOYleDnRai_ZF-I-A/s640/PhotoGrid_1557152562569.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana
 Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua
 puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga 
ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang 
bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. Setelah
 terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan 
telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali 
memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan 
bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang
 Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap
 pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. Bahwa dari seluruh
 proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, 
yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon
 atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 
Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 
Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito. Setelah
 mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah 
masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong
 mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
(NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara 
Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan 
Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima 
Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya 
untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank 
Jatim Penerima Hibah. Pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus 
Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke 
rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus 
Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para 
Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung 
Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama 
Agus Setiawan Jong. 
 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcYTrphLCen4Df11dUV5dYJLvVMyL84yxpZV3otxPF7tr2bnx20DqXVdA1TGuov3zBkByf0IlnCraljCwQ1l3lep1adj3Qb_QjtuxPnInwzzDESXVducQChJs5x-nyfPwh4tXEQGZ9q7Q/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="290" data-original-width="299" height="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcYTrphLCen4Df11dUV5dYJLvVMyL84yxpZV3otxPF7tr2bnx20DqXVdA1TGuov3zBkByf0IlnCraljCwQ1l3lep1adj3Qb_QjtuxPnInwzzDESXVducQChJs5x-nyfPwh4tXEQGZ9q7Q/s640/9.jpg" width="640" /></a></div>
 
Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 
Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 
1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan 
puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah). Setelah 
seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan 
Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk
 mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang 
yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya.  
 
Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016. Bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen). Atas perbuatannya, terdakwa Agus Setiawan Jong diancam pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Kejari Tanjung Perak Akan Jemput Paksa Tiga Anggota DPRD Surabaya

Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi : Kita akan melakukan penjemputan paksa sebagai tindakan proses hukum, mereka terkesan men...

OBRAL REMISI UNTUK KORUPTOR

03.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji8QOaNx-3mQFgX2LRWBHIkxHQ3m3Jhyphenhypheny3pOcSvDLdyaL9ZuRG_qpYsbi-uE3X_hyWk263Z8WyvubjIoP50OTU5rxn-um8WzIFNxwwo2HHUaca-HwxU0JGDG32bqDCe2J3iznhX5B3Id0/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji8QOaNx-3mQFgX2LRWBHIkxHQ3m3Jhyphenhypheny3pOcSvDLdyaL9ZuRG_qpYsbi-uE3X_hyWk263Z8WyvubjIoP50OTU5rxn-um8WzIFNxwwo2HHUaca-HwxU0JGDG32bqDCe2J3iznhX5B3Id0/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
- Lagi, Pemerintah Menunjukkan Ketidak berpihakan pada Pemberantasan Korupsi! - 
 
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Pemberian remisi atau pengurangan hukuman oleh pemerintah pada hari Kemerdekaan Republik Indoensia yang ke- 74 menjadi sorotan ICW. Setidaknya dalam pantauan ICW, terdapat 338 narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi  pada momentum hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 yang lalu. Ironisnya, seluruh masyarakat sedang gegap gempita merayakan ulang tahun Indonesia, namun sayangnya  Kementerian Hukum dan HAM justru memberi keleluasaan kepada narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan pengurangan hukuman Remisi). Mengacu pada regulasi, aturan terkait pemberian remisi telah secara  tegas  disebutkan  dalam Peraturan Pemerintah No99 Tahun 2012. Patut untuk dipahami bahwa pemberian remisi pada  narapidana kasus korupsi berbeda dengan narapidana tindak pidana umum lainnya.  Jika pada tindak pidana umumnya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, namun pada tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 34 A aturan aquo ditambahkan dua poin, yakni bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas  uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Misalnya pada syarat berkelakuan baik, tentu KemenkumHAM harus benar-benar  memperhatikan aspek ini. Jangan sampai justru yang  terlihat oleh publik adanya narapidana kasus korupsi yang diduga sempat mendapatkan fasilitas sel mewah malah diberikan pengurangan hukuman. Tentu hal ini harus dipandang sebagai  pelanggaran prosedur, sehingga yang bersangkutan sepatutnya tidak layak mendapatkan remisi.  Kekhususan remisi pada narapidana tindak pidana korupsi semata-mata  dilaksanakan  karena  kejahatan korupsi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime,  ini mengartikan bahwa perlakuan pada pelaku korupsi tidak bisa disamaratakan seperti tindak pidana lainnya. Jadi, tidak dibenarkan jika adanya pernyataan dari Kemenkum HAM yang menyebutkan pertimbangan pemberian remisi pada narapidana korupsi hanya terbatas pada berkelakuan  baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Terkait dengan itu, maraknya pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi bagaimanapun akan menganggu stabilitas dari pemberian efek jera pada sistem peradilan pidana. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus dimaknai penting sebagai hilir  dari pemberian efek jera, jika masih terus menerus terjadi kelonggaran pada pemberian  remisi maka kinerja dari penegak hukum pada ranah penyelidikan, penyidikan,  danpenunututan serta peran institusi kehakiman pada ranah pemberian hukuman akan menjadi sia-sia saja. Selain itu, hal yang perlu dikritisi adalah keterbukaan informasi pada KemenkumHAM, karena  hingga hari ini tidak ada data yang dipaparkan mengenai total narapidana kasus korupsi yang  mendapatkan remisi. Harusnya ini dijadikan evaluasi, karena bagaimanapun peran masyarakat sebagai control  kebijakan publik dapat berjalan. Jangan sampai ada kesan yang terlihat bahwa Kemenkum HAM seperti menutup-nutupi jumlah sertanarapidana korupsi mana saja yang mendapatkan remisi. Jika dikaitkan dengan pidato kenegaraan Presiden yang menyinggung soal efektivitas penegakan hukum di DPR lalu, harusnya pemberian remisi yang dilakukan tanpa adanyalandasan yang jelas dapat segera dievaluasi oleh pemerintah. Dalam pidato Presiden secara tegas menyebut, bahwa keberhasilan penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Sederhananya, jika sistem pembenahan Lapas belum maksimal bagaimana efektivitas penegakan hukum dapat berjalan? Dan isu ini bukan pada ranah penegak hukum, melainkan pada pemerintah sebagai pemegang otoritaspengelolaan Lapas (Kemenkum HAM). Selain itu, Kemenkum HAM harusnya dapat selaras dengan sikap Presiden pada tahun 2015 lalu yang menyebutkan, bahwa narapidana kasus korupsi seharusnya tidak mendapatkan pengurangan  hukuman. Hal ini penting untuk tetap menjaga komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, maka Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut agar: 1. Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat benar-benar selektif dalam memberikan remisi pada narapidana kasus korupsi serta memperhatikan  ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 99 Tahun2012; 2. Kementerian Hukum dan HAM harus membuka data terkait jumlah dan nama-nama   narapidana korupsi seluruh Indonesia yang mendapatkan remisi pada peringatan Kemerdekaan; Jakarta, 19 Agustus 2019 Indonesia Corruption Watch Sumber :ICW Editor : Jentar

News Regional Tipikor OBRAL REMISI UNTUK KORUPTOR

- Lagi, Pemerintah Menunjukkan Ketidak berpihakan pada Pemberantasan Korupsi! - Jakarta, berita korupsi .co - Pemberian remisi atau p...

Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

14.04 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmAdV3yKvkGNrre_ZCJJAIv3XU2uEhz25JHRbOxXqRj0Oge6H4b1inanG6YeWut8mZRlMKaY2dnK33JBake1PnovQMESWfi30KdZpgp9Kcz39dnORxwb0mFsmH8WiWJl7ep56fK3JoNmI/s1600/IMG_20190726_123457.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1573" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmAdV3yKvkGNrre_ZCJJAIv3XU2uEhz25JHRbOxXqRj0Oge6H4b1inanG6YeWut8mZRlMKaY2dnK33JBake1PnovQMESWfi30KdZpgp9Kcz39dnORxwb0mFsmH8WiWJl7ep56fK3JoNmI/s640/IMG_20190726_123457.jpg" width="628" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Semua manusia pasti akan tua, namun tak semua bisa sebagai orang tua. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH, seorang pengacara wanita di Surabaya yang berstatus single parent sejak ditinggal suaminya karena meninggal beberapa pulu tahun lalu, dan saat ini sukses atau berhasil sebagai Ibu sekaligus sebagai Ayah serta menjadi guru bagi kedua anknya Dio dan Fio yang sejak usia 5 tahun ditinggal anyahnya. 
 
Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH lebih dikenal sebagai pengacara Prodeo alias tidak dibayar oleh masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dalam proses dipenyidikan maupun di Pengadilan sejak puluhan tahun lalu. 
 
Karena seorang pengacara Prodeo, memang yang dibela adalah masyarakat yang terjerat hukum pidana dan sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri, namun tak mampu untuk membayar seorang pengacara. Walau memang pengacara Prodeo itu dibayar oleh negara, tetapi hanya sekedar pengganti biaya tranportasi. Berbeda dengan pengacara Pro Bono alias tidak ada yang membayar sama sekali, namun hampir tak pernah terdengar sepak terjangnya. 
 
Nama Yuliana Heriyanti Ningsih atau yang lebih akrab disapa Yuli, tak asing lagi dikalangan wartawan, terutama lembaga penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Tak hanya Yuli, tetapi termasuk kedua anak laki-laki dan perempuannya, Dio dan Fio yang mengikuti jejak sang bundanya menjadi pengacara. 
 
Wanita yang lahir di Surabaya pada tanggal 26 Juli 1965 ini, adalah lulusan Ubaya (Universitas Surabaya) 1985. Sejak terjun sebagai pengacara pada tahun 1999 silam, kasus yang pertama kali ditanganinya adalah kasus Prodeo, yaitu pembunuhan di Pengadilan Negeri Gresik. Dan hingga saat ini, telah ratusan perkara Prodeo yang ditangani baik Korupsi terutama kriminal (pembunuhan). 
 
“Sejak jadi pengacara, kasus yang pertama kalinya saya tangani adalah kasus pembunuhan di PN Gresik, itu langsung Prodeo. Kalau sampai sekarang sudah banyaklah,” ujarnya saat bincang-bincang dengan beritakorupsi.co di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa waktu lalu. 
 
Yuliana menceritakan awal perjalanan karirnya menjadi pengacara, yang sudah bercita-cita sejak duduk di bangku SMA. 
 
“Saya anak pertama dari Lima bersaudara. Sejak SMA saya sudah bercita-cita ingin menjadi pengacara. Lalu saya kuliah di Ubaya tahun 1985 mengmbil jurusan Fakultas Hukum. Saya telat wisuda karena mengurus rumah tangga, karena saya menikah sebelum wisuda,” tuturnya 
 
Yuli melanjutkan, Kemudian kuliah lagi di UPB dengan jurusan yang sama untuk mengambil S2 (Strata Dua). 
 
“Pertama kali sebagai pengacara, saya gabung di kantor Advokat Achmat Arifin, di Jalan Kerta Jaya, Surabaya tahun 1999 sampai 2000. Itu hanya Satu tahun. Setelah itu, saya mulai jalan sendiri sejak tahun 2001,” lanjut Yuliana mengenang . 
 
Yuliana menceritakan perjalanan hidupnya sebagai pengacara wanita berstatus sigle paret dengan dua anaknya yang masih kecil. Sebagai wanita dan manusi norma, banyak godaan namun tak dihiraukannya. Rasa cinta yang mendalam bagi almarhum suaminya menjadi motivasi untuk membesarkan dan menidik anak-anaknya. 
 
Setiap kali bersidang, Yuliana selalu membawa kedua anaknya ke kantor kepolisian, kejaksaan  amupun Pengadilan hingga kedua anaknya tumbuh besar dengan pendidikan mengikuti jejak sang bundanya. 
 
“Dio dan Fio memang saya arahkan menjadi pengacara, tapi tidak saya paksakan. Saya kan sigle paret, harus bisa berjuang dan berdiri sendiri. Jadi sejak kecil, mereka selalu saya ajak kalu ke Pengadilan. Jadi mereka selalu dengar apa yang saya bicarakan dengan keluarga klien saya. Mungkin karena terbiasa sejak kecil, Dio dan Fio pun menurut,” tambah wanita ber cucu dua ini, dan saat ini minggu cucunya yang ketiga dari Fio yang menikah dengan pria dari kalangan anggota Kepolisian berpangkat perwiara pertama (AKP) dan bertugas di Polrestabes Surabaya. 
 
Sementara Dio bersama istrinya tinggal di Sidoarjo dan membuka kantor sebagai pengara. Selain itu, Dio dipercaya sebagai pengacara di Pemuda Panca Sila Kabupaten Sidiaorjo. 
 
Yulianan tak hanya menceritakan awal perjalanan dirinya menajdi pengacara, tetapi suka dukanya sebagai pengacara Prodeo sejak awal. Menurut Yuliana Heriyanti Ningsih, suka dukanya menagani kasus Prodeo, adalah adanya tuduhan miring dari keluarga korban. 
 
“Tuduhan miring dari keluarga korban itu kadang ada. Kadang kan menurut mereka (keluarga korban.red), seorang pembunuh itu tidak perlu dibela. Tapi kan si pelaku tidak mengerti hukum. Negara atau Pengadilan wajib menyediakan pengaacara untuk mendampinginya selama dipersidangan,” tegas Yuliana. 
 
Dan kepuasannya saat menangani kasus Prodeo, adalah saat dirinya bisa membuktikan di persidangan, mengapa kliennya melakukan tindakan kriminal atau pembunuhan. Dan yang lebih memuaskan lagi, saat kliennya divonis bebas. Uwauuuuu, menyenangkan. terlebih saat dirinya “dibayar” oleh keluarga kliennya dengan kerupuk, bumbu dapur atau makanan warung. 
 
“Sukanya, kalau hukumannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa, rasanya senang. Ada juga yang bebas, karena dalam persidangan bukan si terdakwa palakunya. Pernah dikasih kerupuk, sambal, ada juga makanan karena keluarga terdakwa ada yang usaha warung makanan. Saya senang aja menerimanaya,” kata Yuli sambil senyum. 
 
Ternyata, kasus yang ditangani wanita silgle paret ini bukan hanya kasus pembuhunan saja, tetapi ada juga kasus tindak pidana Korupsi. Disinilah dukanya menjadi seorang pengacara Prodeo karena tak jarang harus pulang malam hari. Karena memang persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terkadang selesainya malam hari tidak seperti di Peradilan umum. Sebab, Pengadilan Tipikor menyidangkan perkara dari 38 Kejaksaan Negeri (Kejari) ditambah sati Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur. 
 
“Kasus yang saya tangani memang rata-rata pembunuhan, tapi ada juga kasus lainnya. Kalau Korupsi sudah sejak awal pengadilan Tipikor ada. Ada yang Prodeo ada juga yang bukan. Terdakwa Korupsi itu kan ada petani, seperti kasus Korupsi Poktan (Kelompok Tani), Pokmas, PNPM. Kamu tahu sendiri kan,” ungkapnya kepada media ini. 
 
Setelah berhasil sebagai orang tua (Ibu sekaligus Ayah) bagi kedua anaknya, Yulina ternyata berhasil juga sebagai guru bagi putra putrinya maupun bagi lulusan Fakultas Hukum yang hendak menjadi pengacara, karena Yuliana mendidirikan sebuah Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (LBH YLKI) di Jalan Legundi Surabaya dengan kantor cabang di Sidaorjo, di mana Dio sebagai Ketua LBH YLKI. 
 
Kesuksesan Yuliana sebagai guru dalam dunia pengacara/Advokad, karena hingga saat ini sudah puluhan orang yang magang di LBH YLKI menjadi pengaca. Yang lebih menariknya adalah, selain pengacara ternyata ada yang menjadi hakim dan jaksa. 
 
“Ada yang menjadi Hakim dan ada juga menjadi Jaksa,” kata Yuliana saat acara Tasyukuran kantol LBH YLKI, Jum'at, 26 Juli 2019 tanpa menyebut nama yang dimaksud (Jentar) 
 
Bio Data : 
Nama Lengkap        : Yuliana Heriyanti Ningsih 
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 26 Juli 1965 
        Anak : Dua (Dio dan Fio) 
        Cucu : Dua 
Pendidikan : SMAN 5 Surabaya 
                  S1 : Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) 
                  S2 : Fakultas Hukum Universitas Putra Buana, Surabaya 
                         dan mendirikan LBH YLKI Tahun 2015

Opini Pendidikan Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

berita korupsi .co - Semua manusia pasti akan tua, namun tak semua bisa sebagai orang tua. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Yulian...

BERITAKORUPSI.CO

JPU Kejagung RI Tak Siap Bacakan Tuntutan, Sidang Korupsi Pemerasan Tertunda

Kepala SMPN 2 Tulungagung Divonis 1.8 Thn Penjara Karena Korupsi Pungli Sekolah

Hakim PT Menolak Permohonan Terdakwa Setiyono Wali Kota (Non aktif) Pasuruan

Kejari Tanjung Perak Akan Jemput Paksa Tiga Anggota DPRD Surabaya

OBRAL REMISI UNTUK KORUPTOR

Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI