Terbukti Korupsi Flotting Dock Rp61 M, Pengusaha Singapur Divonis 16 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIhTnqxY4vARf2jRBWs00NhpWWdn-sjGZazQKqC8V5kV77xTcUoqiafN0u6HJjCCH-LXnrnvx_fOZGLu1W0lYMDY4sNpZOxTpdylNpQoL-Lay_jFWwekL4jonDYdXwbQ9bdqZWk2LzL-g/s1600/Atonius.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="667" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIhTnqxY4vARf2jRBWs00NhpWWdn-sjGZazQKqC8V5kV77xTcUoqiafN0u6HJjCCH-LXnrnvx_fOZGLu1W0lYMDY4sNpZOxTpdylNpQoL-Lay_jFWwekL4jonDYdXwbQ9bdqZWk2LzL-g/s640/Atonius.png" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Rabu, 14 Agustus 2019,  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro, warga 458 Hougang Avene 10 Singapore (530458) dan juga warga Koplek Permata Medltrania Ruby Garden I No. 18 Rt. 003 / Rw. 009 Kelurahan Ulujami  Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara senilai USD4,500,000 Dolar AS atau sebesar Rp61.342.000.000 (enam puluh satu miliyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) pada tahun 2014 - 2016 lalu dalam kasus perkara Pengadaan Floating Dock 8500 TLC di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) yang lebih dikenal dengan sebutan PT Dok Surabaya, dan di hukum dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, pidana denda sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta di hukum juga untuk mengembalikan uang yang menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp61.342.000.000 atau dipenjara selama 8 (delapan) tahun, kalau harta bendanya yang dirampas oleh Jaksa dan dilelang tidak mencukupi, bila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Antonius Aris Saputro tertuang dalam surat putusan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gedearthana serta 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Kusdrawanto yang dibacakan  diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juadan, Sidaorjo Jawa Timur dalam agenda sidang putusan yang dihadiri Tim JPU Arif Usman dari Kajari Surabaya dan Penasehat Hukum terdakwa, Boby Wijayanarko dkk<br /><br />Baik JPU maupun Majelis Hakim sama-sama menyatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Dari seluruh pertimbangan Majelis Hakim, tak satu kalimatpun yang meringankan perbuatan terdakwa terkait pengadaan Flotting Dock 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 oleh PT DPS, kecuali lamanya tuntutan pidana dari JPU. <br /><br />Tuntutan JPU terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 18 tahun dendan sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp61.342.000.000 subsidair 9 tahun dan 6 bulan. Sedangkan putusan Majelis menjadi 16 penjara denda sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang yang menjadi sebesar Rp61.342.000.000 subsidair 8 (delapan) tahun penjara.<br /><br />Pertimbangan Majelis Hakim sama dengan tuntuntan JPU terkait satus perusahaan A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura sebagai penjual atau penyedia barang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun tak menjelaskan secara rinci, apakah ketentuan yang berlaku di Indonesia atau di negara Singapur. <br /><br />Keran perusahaan A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd dianggap tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero), karena perusahaan A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 dan bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /><br />Begitu juga dengan harga Floting Dock yang dianggap di mark up, sesuai fakta di persidangan dari keterangan ahli mantan penjabat Dirjen Perhubungan yang dihadirkan oleh terdakwa mengatatakan, bahwa harga Flotting Dock bekas bisa lebih mahal dari yang baru, karena barangnya jarang namun pembelinya banyak.<br /><br />JPU maupun Majelis Hakim juga tidak menjelaskan secara rinci harga Flotting Dock bekas dengan yang baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun di Singapur atau di Rusia. Sebab Flotting Dock yang menjadi “biang kerok” dalam kasus ini adalah berada di Rusia namun tidak dihadirkan sebag saksi.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg73Yq5rXO-5V-B2_ZXMU1qxLm23x39ohD0h-U7F-F8KvW4kIABu5u28LKOiOzcdQ22yQpvspgRIXZp3GOww0mkVez0x7Jp8RdH5K8ndEELaR10s4JKA61Uc6vThSi6_706mWkfXJp2c1g/s1600/IMG20190731151501.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="322" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg73Yq5rXO-5V-B2_ZXMU1qxLm23x39ohD0h-U7F-F8KvW4kIABu5u28LKOiOzcdQ22yQpvspgRIXZp3GOww0mkVez0x7Jp8RdH5K8ndEELaR10s4JKA61Uc6vThSi6_706mWkfXJp2c1g/s640/IMG20190731151501.jpg" width="514" /></a></div> Sementara yang terungkap di persidangan bahwa harga Flotting Dock bukan ditentntukan oleh terdakwa, melainkan antara Andre Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACTN Singapura di Wilayah Indonesia dengan Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero).<br /><br />Terkait tuntutan JPU dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Floting Dock yang hingga saat ini belum diterima oleh PT DPS, karena kapal yang menyangkut barang (Flotting Dock) dari Rusia ke Indonesia mengalami musibah tenggelamnya di laun China. Yang menurut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, seharusnya dapat diselesaikan melalui Hukum Arbitrase (Internasional) sebelum ke Hukum di Indineisa yaitu Undang-undang Tindak Pidana Korupi.<br /><br />Terkaitkaiy uang diterima oleh beberapa Direksi PT DPS diantaranya Diana Rosa, Penta, I Wayan Yoga sebagai akomondasi perjalanan dari Indonesia ke Singapur dan Rusua, dan uang senilai USD75.000 Dolar AS yang masuk kerekening PT DPS, bukan dari terdakwa melainkan dari Andre Siwu. Bahkan hal itu tanpa sepengetahuan dari terdakwa sendiri. Hal ini seperti yang terungkap di persidangan. Namun hal ini dianggap menjadi tanggung jawab terdakwa.<br /><br />Itulah sebabnya terdakwa mengatakan kepada Majelis Hakim pada saat pembelaannya, “Hukum saya seberat-beratnya atas kesalahan yang saya lakukan, tapi jangan hukum saya atas kesalahan yang tidak saya lakukan”. Namun apapun yang diungkapkan terdakwa dalam persidangan, sepertinya tidaklah berarti.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />“Mengadili ; Mentakan terdakwa Antonius Aris Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer ; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 16 tahun dan pidan denda sebesar Rp1 miliyar. Dengan ketentuan, bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp61.342.000.000 dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa akan menyita harta bendanya dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti penjara selama 8 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Atas putusan tersebut, terdakwa maupun JPU Arif Usman sama-sama mengatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir,” kata terdakwa dengan wajah sedih yang tidak dapat disembunyikan.<br /><br />“Satupun fakta persidangan dan pembelaan serta apa yang dijelaskan terdakwa secara jujur tidak ada dalam pertimbangan Hakim,” kata Boby usai persidangan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvkjdhrus5qg4oTMBd0KRU4ypVhYMnBEs1PltS-E3IDiwDYRacKlcMJOaYn7OdlYRvby0Ph4xmertoTGjI1ESedTzsPbiDUqLN4to4EZJEGAkExj6idxWqNJWgOcqyWR5_dEmyARZfEz4/s1600/IMG20190814133228.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="665" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvkjdhrus5qg4oTMBd0KRU4ypVhYMnBEs1PltS-E3IDiwDYRacKlcMJOaYn7OdlYRvby0Ph4xmertoTGjI1ESedTzsPbiDUqLN4to4EZJEGAkExj6idxWqNJWgOcqyWR5_dEmyARZfEz4/s640/IMG20190814133228.jpg" width="640" /></a></div> Sementara dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan, bahwa pengadaan Flotting Dock didahului dengan adanya pertemuan antara terdakwa Antonius Aris Saputro, Adri Siwu selaku Marketing Representative sebagai perwakilan ACTN Singapura di Wilayah Indonesia dengan Riry Syeried Jetta, I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan PT. DPS<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Antonius Aris Saputro menerima dokumen Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan Floating Dock PT. DPS (persero) yang dikirim melalui email Ina Rahmawati dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak.<br /><br />Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura melakukan kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur PT DPS (persero), meskipun ACTN Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS (persero) karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia,; 3. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas sehlngga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, dan harga. <br /><br />Perusahaan ACTN Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero) Sementara Itu, penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7,486,174.00 adalah kesepakatan Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACTN Singapura di Wilayah Indonesia dalam pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang mana terhadap harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up. <br /><br />Terdakwa Antonius Aris Saputro dan Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACT N Singapura di Wilayah Indonesia membuat dokumen penawaran Floating Dock Shanghai, Floating Dock Batam dan Floating Dock Singapura darl beberapa perusahaan yang dikirim melalui email kepada PT. DPS (persero) ke email Ina Rahmawati pada tanggal 26 Maret 2015 untuk melengkapi Administrasi dokumen pengadaan barang dan jasa agar seolah-olah proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan. <br /><br />Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Slngapura pada tanggal 28 Maret 2016 membuat dan mengirimkan dokumen penawaran Floating Dock 8.500 TLC yang diberi tanggal 28 November 2014, kepada PT. DPS (persero), padahal berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 telah ditandatangani kontrak Jual beli Floating Dock 8.500 TLC antara terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura sebagai Penjual atau penyedia barang, sedangkan Riry Syeried Jetta Selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebagai Pembeli atau pengguna barang. <br /><br />Floating Dock 8.500 TLC yang menjadi objek jual beli antara terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) telah melampaui batas maksimal umur kapal, yakni lebih dari 20 tahun dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi atau menyediakan Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1,000,000.00 dan USD 3,500,000.00 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tldak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampal berakhirnya masa berlaku jaminan. <br /><br />Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei Floating Dock oleh PT DPS bersumber dari terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura dan Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACT N Singapura di Wilayah Indonesia, PT DPS memperoleh pinjaman tanpa bunga sebesar USD75,000.00 dari Adri Siwu dengan mentransfer dana sebesar Rp132.000.000 kepada Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS (persero).<br /><br />Kemudian Adri Siwu mentransfer dana sebesar Rp136.000.000 kepada Diana Rosa Sekretaris Perusahaan PT DPS (persero) tahun 2015 untuk biaya perjalanan penarikan Floating Dock di Rusia dan pengeluaran PT DPS lainnya.<br /><br />Tindakan tersebut Bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas,; 2. Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN,; 3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013,; 4, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. <br /><br />Sehinga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro (Direktur A&C Trading Network Pte.Ltd Singapura) atau suatu korporasi yaitu A&C Trading Network Pte.Ltd Singapura (disingkat ACTN) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp63.342.000.000,00 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 14.076,00/USD) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9-yW_1ng_VxUuueisP5kGlyPduEk-tfPEX5NS66BFPDMZVEBhbCgJwvBri7wCoOZRO32A70UgN9f95QF-cCXIFhQDXjXuRlTMLfMQF9YTc9efCzpACI8iXRIiNZyxI2Nj_oMCpPNZhPM/s1600/IMG20190814133226.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="486" height="492" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9-yW_1ng_VxUuueisP5kGlyPduEk-tfPEX5NS66BFPDMZVEBhbCgJwvBri7wCoOZRO32A70UgN9f95QF-cCXIFhQDXjXuRlTMLfMQF9YTc9efCzpACI8iXRIiNZyxI2Nj_oMCpPNZhPM/s640/IMG20190814133226.jpg" width="640" /></a></div> Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dengan cara-cara sebagai berikut : bahwa A&C Trading Network Pte Ltd, Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawati tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, yang mana pada tahun 2014 s/d 2016 terdakwa Antonius Aris Saputro sebagai Direktur Perusahaan sedangkan Adri Siwu sebagai Marketing Representative untuk wilayah Indonesia.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-161/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014, Riry Syerled Jetta mendudukli jabatan sebagai Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) menggantikan Tjahjono Roesdianto, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-113/MBU/06/2016 tanggal 13 Junl 2016, Riry Syeried Jetta sudah tidak menjabat lagi sebagai Dirut PT. DPS (persero). <br /><br />Bahwa Riry Syerled Jetta selaku Dlrektur Utama PT. DPS (persero) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Suratnya nomor. 14/2607-9/DS/I/M-1 tanggal 03 September 2014 perihal Perubahan RKAP 2014, mengusulkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2014. <br /><br />Dalam usulan perubahan RKAP 2014, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :  “Terkait dengan rencana perbaikan dan penanggulangan yang ada, dari evaluasi terhadap RKAP 2014 yang telah disahkan, i memerlukan adanya revisi. Beberapa hal yang menjadi catatan pokok dalam perubahan adalah besaran jumlah investasi dan sumber perencanaan, yaitu untuk bisa terselesaikan di tahun 2014 dengan pijakan dan dasar pelaksanaan: a. Sumber pendanaan menggunakan Instrumen leasing yang, sebelumnya telah kami bicarakan dengan pihak lembaga keuangan,; b. Semua pengadaan yang bersifat baru akan melalui tender,; c. Semua pengadaan yang bersifat barang bukan baru (bekas) akan dilakukan dengan perbandingan barang tersedla dengan didamping! slsl hukum dengan Kejaksaan Agung dan penilaian barang menggunakan Iembaga penilai independen. <br /><br />Untuk melaksanakan program tersebut, Direktur Utama Membentuk Komite Investasi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 243/Kpts/DS/ 9/I/2014 tanggal 19 September 2014, namun setelah dibentuk, Komite Investasi tidak dilibatkan dalam proses pengadaan Floating Dock bekas. <br /><br />Pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama memerintahkan Direktur Operasional saksi I Wayan Yoga bersama dengan saksi Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk ke Singapura dengan tujuan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda, Dalam kesempatan tersebut saksi Ina Rahmawati beserta saksl I Wayan Yoga oleh Riry Syerled Jetta dikenalkan dengan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, Singapura serta menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura lnl adalah vendor yang berpengalaman di PT DKB, dan punya Akses ke Rusia. <br /><br />Pada tanggal 13 November 2014 Riry Syerled Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revlsl RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC setelah selesai kemudian disampaikan ke Ina Rahmawatl, namun pada tanggal 28 November 2014 Riry Syerled Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floatlng Dock 13000 TLC, menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC, kemudian Slamet Riyadi membuat Estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifikasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh darl Riry Syerled Jetta. <br /><br />Setelah selesai dibuatkan Revisi RAB untuk Floatlng Dock 8500 TLC, selanjutnya Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk menglirimkan Revlsi RAB tersebut melalui emal ke terdakwa Antonlus Aris Saputro, pada tanggal 13 November 2014. <br /><br />Pada bulan Desember 2014, Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/l/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dltandatanganl oleh Antonlus Arls Saputro selaku Dlrektur telah menghubungi lr. Muktl Wlbowo selaku Dlrektur Utama PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknls Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusla, dan menyampalkan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero). <br /><br />Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian lr. Mukti Wlbowo, Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Singapura Wllayah Indonesia dan darl PT. DPS (persero) yang mana saat Itu ery Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk melakukan pertemuan dl Jakarta membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi tekns Floatlng Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia, Setelah beberapa kall pertemuan akhimya dlsepakatli nilail pekerjaan Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksl kondlsi teknls Floatlng Dock 8,500 dl Khabarovks Rusla (Dokumen Reflsl Penawaran PT. KAR dlklrlm vla emall ke Ina Rahmawatl tanggal 12 Desember 2014 ).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpmIA_ob4BP7_qiUX9BEZbueS0lc58B9sIkabUnybr9wWOVnbkFbNATfzOsFPidCD2uGACCJSJK6SxMx3x5qBWmLS1pDtaewbDIqliiyRR9ZAo-ncep4B-wfyZmBfmEPqGRWtP_Z7V5kk/s1600/IMG20190814133230.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="665" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpmIA_ob4BP7_qiUX9BEZbueS0lc58B9sIkabUnybr9wWOVnbkFbNATfzOsFPidCD2uGACCJSJK6SxMx3x5qBWmLS1pDtaewbDIqliiyRR9ZAo-ncep4B-wfyZmBfmEPqGRWtP_Z7V5kk/s640/IMG20190814133230.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 15 Desember 2014 dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS (persero) dengan PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR (Mukti Wibowo selaku Direktur Utama) dengan nilai Rp 99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahll / Surveyor Ir. Muktl Wlbowo menggunakan jasa sdr. Donlarsal Nurdln yang sebelumnya sudah dlberlkan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan dl survey tersebut. <br /><br />Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014 Ina Rahmawati dan Slamet Rlyadl diperintah oleh Riry Syerled Jetta selaku Dirut untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada dl galangan kapal di Rusla, mereka sepakat dengan Surveyor Donlarsal Nurdln dan plhak A&C Tradlng Network Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, saat berada dl bandara bertemu dengan terdakwa Antonlus Arls Saputro , Lucky Oerlan Melwan dan Donlarsal Nurdln. <br /><br />Bahwa untuk blaya Akumudasl serta Operaslonal ditanggung oleh A&C Tradlng Network selaln ltu Ina Rahmawatl dan Slamet Rlyadl maslng-maslng dlberl uang saku oleh Adrl Slwu selaku Marketing Representative A&C Tradlng Network Pte, Ltd Slngapura WIlayah lndonesla senllal USD 1.000. Pada saat menerima uang dariAdri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada ery Syerled Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan. <br /><br />Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock kemudian dlantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K. <br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS (persero) dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000,tidak termasuk pajak, <br /><br />Bahwa hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tertang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD 4.450.000,(Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014). <br /><br />Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasi| penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4,450,000.00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia. <br /><br />Data-data pendukung penilaian menunjukan haI-hal sebagai berikut : 1) Data pembanding yang digunakan : a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada dl galangan Kroasla dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusla dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000.00; dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000, data sumber pembanding dlperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai. <br /><br />Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal 6 Agustus 2015. Berdasarkan data iklan dalam website www.shlpseller.net diketahui bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015. Detail spesiFIkasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut: 1. Model : COmposite Construction,;  2. Year : 1973,;  3. Length : 140 m,; 4. Condition : Good,;  5. DWT : 8500 <br /><br />Berdasarkan dokumen kontrak asuransl Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) diketahui bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD 1,25 juta. <br /><br />Berdasarkan dokumen customs declaration Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar RUB 11 juta atau ekuivalen USD 176,781.52 (kurs RUB 62,22 per U501).<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVhx7OwlirDlZbv8mZEJy_9GOCSok7zewXbjfLH9lJV9LLhZIGGZ1B6BKiBG9rf13Lr-fd3aEVbmH4uvdR6E7GDW5bp9Q1t-4Z9CKOLehwaJb_liexdRzWdOmOQvDnXQT3SqNEIa67c-g/s1600/Pada+saat+sidang+Tuntutan%252C+Rabu%252C+31+Juli+2019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVhx7OwlirDlZbv8mZEJy_9GOCSok7zewXbjfLH9lJV9LLhZIGGZ1B6BKiBG9rf13Lr-fd3aEVbmH4uvdR6E7GDW5bp9Q1t-4Z9CKOLehwaJb_liexdRzWdOmOQvDnXQT3SqNEIa67c-g/s640/Pada+saat+sidang+Tuntutan%252C+Rabu%252C+31+Juli+2019.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pada saat sidang Tuntutan, Rabu, 31 Juli 2019</td></tr> </tbody></table> Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Heating Dock 9-K dari KJPP iskandar dan Rekan, pihak PT. DPS (persero) baru membayar Rp. 20.000.000,dari nilai kontrak kerja sebesar Rp. S4.000.000,dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AUXll/2014 tanggai 30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan “laporan penilaian ini tidak sah jlka tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi Imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.' (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak). <br /><br />Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leasslng dari Lembaga Keuangan, namun tidak teriaksana, selanjutnya ery Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Moda! Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS (persero) terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan.<br /><br />Selanjutnya Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut, kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P, selanjutnya Pemerintang menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 200.000.000.000,(dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. <br /><br />Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi. Dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.<br /><br />Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati, namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, namun terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya : <br /><br />1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS ddahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Slngapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock.<br /><br />2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Arls Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock. <br /><br />3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang diblayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Tradlng network Pte Ltd, Singapura. <br /><br />4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat Itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014) <br /><br />5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdcWPXY2SnIW5ABKeipUdjnftqcyDqSaa_gw3cZxDXmDmsNFZwSwYInVICPlveyPaidi8RrkGhAitVkW5DTUlSa76k3R8hO-JCLHazl_hi4KK6rKViTjAgvORds5AHBPv_kDjYWWotE6U/s1600/IMG20190731143740.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="365" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdcWPXY2SnIW5ABKeipUdjnftqcyDqSaa_gw3cZxDXmDmsNFZwSwYInVICPlveyPaidi8RrkGhAitVkW5DTUlSa76k3R8hO-JCLHazl_hi4KK6rKViTjAgvORds5AHBPv_kDjYWWotE6U/s400/IMG20190731143740.jpg" width="305" /></a></div> Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komlte Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber darl PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk ( tgl. 3 Maret 2015 ). <br /><br />Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan) <br /><br />Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000<br /><br />Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, ternyata tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd. <br /><br />Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /><br />Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh ery Syeried Jetta ; Penta Perawat! ; Diana Rosa. <br /><br />Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesua! ketentuan, pihak-plhak terkait kemudlan diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain : 1. Eery Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ;<br /><br />2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati ' <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAbUUfnELDCuvc2WOKoWY0Fe10Knq1AwByI0XMfpb0A-iN-Ii1UcDjyOgjOuJrs7B92TWmAfgldato0XRAIJ_r0moaSG_RdKakCIJY5vX5BA4-tlrmOxmx5-MDGktyOkYQJ3UkCCCpTo/s1600/IMG20190731151536.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcAbUUfnELDCuvc2WOKoWY0Fe10Knq1AwByI0XMfpb0A-iN-Ii1UcDjyOgjOuJrs7B92TWmAfgldato0XRAIJ_r0moaSG_RdKakCIJY5vX5BA4-tlrmOxmx5-MDGktyOkYQJ3UkCCCpTo/s1600/IMG20190731151536.jpg" /></a></div> 3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta. <br /><br />4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. <br /><br />Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. <br /><br />Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut : <br /><br />1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi.<br /><br />Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015). <br /><br />Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /><br /> Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.<br /><br />Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /><br />Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. <br /><br />Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. <br /><br />Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. <br /><br />Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015. <br /><br />Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. <br /><br />Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan.<br /><br />Perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <br /><br />Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfC3-UfyE5j8ZFon1Yfd3WAPFMtNDboIeymBEMbK3V2wZgP0G6X-JVw1Tvnw7REmuIhfOkijxh8kD8FWMeMXtx3W6eW2jfTkAWtHBZDy7389jchPWFszIGqPfulxhIlb6luGIVZrMX9-Q/s1600/IMG20190731143759.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="347" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfC3-UfyE5j8ZFon1Yfd3WAPFMtNDboIeymBEMbK3V2wZgP0G6X-JVw1Tvnw7REmuIhfOkijxh8kD8FWMeMXtx3W6eW2jfTkAWtHBZDy7389jchPWFszIGqPfulxhIlb6luGIVZrMX9-Q/s400/IMG20190731143759.jpg" width="345" /></a></div>  1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP. <br /><br />2. Siamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian : <br /><br />Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). <br /><br />Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian. <br /><br />Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD 4,500,000 ekuivalen Rp61.342.000.000 yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. (Jen/Rd/T1m)

News Tipikor Terbukti Korupsi Flotting Dock Rp61 M, Pengusaha Singapur Divonis 16 Thn Penjara

berita korupsi .co - Rabu, 14 Agustus 2019,  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro, ...

»

Terbukti Menyuap DPRD Malang, Mantan Sekda Cipto Wiyono Divonis 3 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJHJXOj3rNqJGMMdutBXNPwfCXOkZ9g_ZSBJe_34PnCKfbEA1ze4-2SKCk5Tq0OGemea6zfGShGvgbAdNA_BloicNDdcV88BofzLNwwgvNuiicz_5At8HmsL5qIw08FRgSwVgp9Za9jws/s1600/IMG20190611120109.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJHJXOj3rNqJGMMdutBXNPwfCXOkZ9g_ZSBJe_34PnCKfbEA1ze4-2SKCk5Tq0OGemea6zfGShGvgbAdNA_BloicNDdcV88BofzLNwwgvNuiicz_5At8HmsL5qIw08FRgSwVgp9Za9jws/s640/IMG20190611120109.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b><u>JPU KPK Arif Suhermanto :</u></b> Kami akan tetap mendalami setiap peran masing-masing tapi dalam skala prioritas, yang mana lebih didahulukan</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Selasa, 13 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim H. Hisbullah Idris, SH., M.H dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) menyatakan bahwa terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si selaku mantan Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Malang, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap memberikan sejumlah uang kepada DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019  yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyard dengan istilah dan rinciannya yaitu uang “Pokir” sebesar Rp900 juta dalam  pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang pembahasannya pada sekitar Juni - Juli 2015, dan istilah “1%” dari total anggaran APBD TA 2015 atau sejumlah Rp5.5 miliyar dengan rincian dari SKPD sebanyak Rp1.7 miliyar sedangkan Rp3.8 miliyar adalah duit pribadi Wali Kota Moch. Anton untuk pembahasan APBD (murni)  Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang pembahasannya pada sekitar Oktober 2014 serta istilah uang “sampah” sebesar Rp300 juta dalam Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang Kota Malang, sehingga terdakwa Cipto Wiyono pun divonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sama dengan tuntutan JPU KPK.<br /><br />Selain hukuman badan alias penjara, terdakwa juga di hukum untuk membayar denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, dan di hukum pula untuk mengembalikan uang yang dinikmati oleh terdakwa sebanyak Rp550 juta subsidair 2 bulan penjara serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.<br /><br />Vonis pidana penjara terhadap terdakwa Cipto Wiyono dibacakan Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidaorjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan yang dihadiri JPU KPK Arif Suhermanto dan Tim Penasehat Hukum terdakwa, Aris Yudianto, Dr. Nurbaedah, Suryo W dan Irfan,<br /><br />Cipto Wiyono, menjadi salah satu “pemeran utama” dalam kasus Tindak Pidana Korupsi suap kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 melalui Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 hingga menyeret 41 dari total 45 orang anggota DPRD, dan  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Perumahan Rakyat (PUPPR), Jarot Edy Sulistyono serta Wali Kota Malang Moh. Anton. <br /><br />Sebab Cipto Wiyono bersama Teddy Soejadi Sumama yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabis) PUPPR Kota Malang, berperan sebagai pelaksana untuk mencari dan memberikan  sejumlah uang kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjumlah 45 orang melalui Ketua DPRD untuk memuluskan pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 dan pembahasan Perubahan APBD TA 2015 serta Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang.<br /><br />Cipto Wiyono ternyata licik juga, dan ibarat orang menyelam sambil minum air. Sebab, Cipto Wiyono tidak hanya memberikan uang suap kepada DPRD Kota Malang, melainkan juga ikut menikmati.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzXTN5QGFNCDz6T3Sf-f96kDTPEaxyHlld2L5Xrgyht96PLZg_eJrOaAgF4aEP5V88PTfw9OSh7Knmr1Yb03xhCBbRIaSdU5cVtPgjGVikAVHUSuvrexpvNpuAJEvYKzP2DktHJihYtp0/s1600/IMG20190611115948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="598" data-original-width="1024" height="372" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzXTN5QGFNCDz6T3Sf-f96kDTPEaxyHlld2L5Xrgyht96PLZg_eJrOaAgF4aEP5V88PTfw9OSh7Knmr1Yb03xhCBbRIaSdU5cVtPgjGVikAVHUSuvrexpvNpuAJEvYKzP2DktHJihYtp0/s640/IMG20190611115948.jpg" width="640" /></a></div> Bayangkan, uang sebanyak Rp900 juta yang berhasil dikumpulkan Teddy dari 45 pengusaha Kontraktor di lingkungan Dinas PU Kota Malang atas perintah Cipto, di mana uang itu sejatinya akan diserahkan sebagai uang “Pokir” atau pokok-pokok pikiran kepada Dewan untuk memuluskan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang, ternyata Cipto Wiyono ikut juga menimkmatinya sebesar Rp200 juta. Sehingga yang diserahkan Teddy ke Ketua DPRD adalah sebesar Rp700 juta.<br /><br />Selain itu, Cipto Wiyono juga kebagian duit uang “haram” sebesar Rp350 juta pada saat pembahasan APBD (murni). Karena untuk memuluskan pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 yang pembahasannya pada sekitar Oktober - Nopember 2014, Pekot Malang memberikan uang “pelicin” kepada DPRD sebesar Rp5.5 miliyar atau 1 persen dari total anggaran APBD Kota Malang. Sehingga total uang yang dinikmati Cito Wiyono adalah sebesar Rp550 juta.<br /><br />Anehnya, dalam perisidangan, terdakwa Cipto sempat menyangkal bahwa dirinya tidak menerima duit alias “uang Pokir” sebesar Rp200 juta pada saat pembahasan perubahan APBD Kota Malang TA 2015. Namun terdakwa akhirnya mengakui setelah JPU KPK Arif Suhermanto menunjukkan bukti dalam persidangan saat itu dengan agenda pemeriksaan atau mendengarkan keterangan dari terdakwa. Dan terdakwa juga mengakui telah mengembalikan ke negara melalui KPK sebesar Rp350 juta. Dan yang belum dikembalikan terdakwa adalah sejumlah Rp200 juta.<br /><br />Dalam Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang Kota Malang, DPRD juga menerima uang sebesar Rp300 juta dari pengusaha Daniel. Sehingga total uang suap yang diberikan Pemkot Malang ke Dewan totalnya sebesar adalah Rp6.5 miliyar.<br /><br />Namnun apakah kasus ini sudah berakhir dengan divonisnya terdakwa Cipto? Bagaimana dengan Tedy Sujadi Soemama yang berperan langsung mengumpulkan duit sebanyak Rp900 juta dari 45 Kontraktor di lingkunagan Dinas PU ? Bagaimana pula dengan 3 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang salah satunya adalah Subur Triyono yang hingga saat ini belum di proses ? Lalu bagaimana dengan Daniel, yang memberikan uang sebesar Rp300 juta terkait pembahasan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang Kota Malang ?, belum lagi para Kepala Dinas yang memberikan uang sebesar Rp1.7 miliyar dalam pembahasan APBD murni ? termasuk dalam kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang terkait penganggaran proyek Jembatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2015, yang menyeret anak salah satu pejabat Kejaksaan Agung (alm), yang sudah divonis 2 tahun penjara ? Apakah perbuatan mereka-mereka ini sesuai dengan aturan perundang-ungan yang berlaku ?<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi menjelaskan, bahwa semua  fakta yang terungkap dalam persidangan dan akan tetap mendalami semua peran masing-masing serta dalam skala prioritas yang mana lebih didahulukan<br /><br />“Kami akan tetap mendalami setiap peran masing-masing tapi dalam skala prioritas, yang mana lebih didahulukan,” kata JPU KPK Arif Suheranto seusai persidangan, Selasa, 13 Agustus 2019<br /><br />Sebelumnya, JPU KPK Ahmad Burhanudin juga mengatakan, bahwa semua fakta persidangan akan kita laporkan ke penyidik maupun ke Pimpinann KPK. Terkait pengembangan dalam kasus ini, JPU KPK Ahmad Burhanudin mengatakan, tergantung pimpinan KPK, dan bagaimana putusan Majelis Hakim.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJT0pjNHrzMACd50xK0pMFDPbIB0jAkecC_sX5zcW2gC258VPzzY4lPFB6A20GmO8OZiWfx9HiIYvyLYUHmnT54IGwUiHtScTrbpSUVALuY9hoRRj1LlFmi7ftUImG-JmD_oTRfr0cgbo/s1600/IMG20190716121956.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJT0pjNHrzMACd50xK0pMFDPbIB0jAkecC_sX5zcW2gC258VPzzY4lPFB6A20GmO8OZiWfx9HiIYvyLYUHmnT54IGwUiHtScTrbpSUVALuY9hoRRj1LlFmi7ftUImG-JmD_oTRfr0cgbo/s640/IMG20190716121956.jpg" width="640" /></a></div> Sementara terdakwa baru mengakui salah setelah dirinya dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim. “Ibarat nasi suah jadi bubur, hukuman tinggal dijalani”. <br /><br />“Saya memang salah,” kata terdakwa sebelum meninggalkan raung sidang<br /><br />Namun apa yang dijelaskan JPU KPK ini akan ditunggu masyarakat umum Khususnya Jawa Timur. Karena yang ditangani KPK di Jawa Timur bukan hanya Kota Malang, melainkan di 7 Kabupaten/Kota termasuk Komis B DPRB Jatim dan 5 SKPD sebagai mitra yang hingga saat ini belum tuntas. Lalu sampai kapan KPK akan menuntaskan kasus perkara Korupsi di Jawa Timur ?<br /><br />Sementara dalam surat putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Cipto Wiyono dianggap bersalah sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kata Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priortas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015. <br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015 sebelum dimulainya rapat paripuma dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, tetdakwa Cipto Wiyono, Walikota Malang Moch Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, melakukan pertamuan dengan Pimpinan DPRD Kota  Malang Moch Arief chaksono, H.M. Zainuddin AS, Wiwik Hendri Astuti, Rahayu Sugiati dan para Katua Fraksi DPRD Kota Malang yaitu Suprapto. Sahrawi. Mohan Katelu, Salamet, Ya’qud Ananda Gudban, Hari Subiantono, Sukarno dan Hery Pudji Utami benempat di ruangan Katua DPRD Kota Malang. <br /><br />Pada penemuan tersebut, Moch Arif Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang meminta kepada Walikota Malang Moch Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah “uang pokir" kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan Iancar, tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. <br /><br />“Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi, dengan meminta terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si untuk menyiapkan “uang pokir" dimaksud dan terdakwa lr. Cipto WiYonm M.Si menyanggupinya,” kata Majelis Hakim.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, Moch Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch Anton secara berdua saja agar Moch Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD, dan Moch Anton menyanggupinya. Selanjutnya Moch Arief Wicaksono dan para ketua Fraksi menyampaikan infonnasi tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, dan seluruh anggota DPRD Kota Malang menyetujuinya. <br /><br />Atas permintaan Moch Anton, selanjutnya terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si meminta Jarot Edy Sulistiyono memerintahkan Tedy Sujadi Soemama selaku Kepala Bidang Perurnahan dan Tata Ruang pada Dinas PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Tedy Sujadi Soemama menghadap, terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si meminta Tedy Sujadi Soemama agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), yang mana uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Moch Arief Wicaksono, dan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si. <br /><br />“Kemuidan Tedy Sujadi Soemama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono dan diperintahkan untuk melaksanakannya setelah uang tersebut terkumpul sebesar sembilan ratus juta rupiah,” kata Majelis Hakim kemudian.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW7sZu69qKH9Myu546Wbgf7cLp2fjRGRn3D07o2j2iHp4sk2iPTGWB_UAvOaGvjinBQpCzdYmP7jsrelHWqgvGvdy2ymFxukpgaPfhcsVc1Qj4vVdcXBKWW4eVyRs-DmPlGf6x8W_XZyI/s1600/IMG20190709145205.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW7sZu69qKH9Myu546Wbgf7cLp2fjRGRn3D07o2j2iHp4sk2iPTGWB_UAvOaGvjinBQpCzdYmP7jsrelHWqgvGvdy2ymFxukpgaPfhcsVc1Qj4vVdcXBKWW4eVyRs-DmPlGf6x8W_XZyI/s640/IMG20190709145205.jpg" width="640" /></a></div> Majelis Hakim menjelaskan, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Tedy Sujadi Soemama menyerahkan “uang pokir" kepada Jarot Edy Sulistiyono di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No.1 Kota Malang. Selanjutnya Jarot Edy Sulistiono melaporkan kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si. <br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch Arief Wicaksono menghubungi Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si dan meminta realisasi “uang pokir" untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy Sulistiyono. <br /><br />Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch Arief Wicaksono menanyakun kemana penyerahan “uang pokit” sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian oleh Moch Arief Wicaksono meminta agar "uang pokir" diserahkan di rumah dinasnya jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, dengan  tedebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan uang sebesar Rp600.000.000 (enam ratusjuta rupiah) untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang dibungkus tersendiri. <br /><br />“Kemudian pada pukul 14.24 WIB, Moch Arief Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto, bahwa “uang pokir" dari Moch Anton akan segera diterima,” ucap Majelis Hakim menirukan  <br /><br />“Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WlB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Tedy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Moch Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si.,” ujar Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang terbungkus dalam kardus kepada Moch Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si di rumah dinasnya namun Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si tidak ada sehingga Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si yang berada dirumah dinas. Setelah mendapat laporan penyerahan “uang pokir”. Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si melaporkannya kepada Moch Anton. <br /><br />Setelah menerima uang tersebut, Moch Atief Wicaksono mengambil sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dibagikan Moch Arief Wicaksono untuk para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan kepada anggota DPRD Kota Malang lainnya masing-masing sebesar Rp12.500.000 (dua belasjuta Iima ratus ribu rupiah). <br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan APBD-P TA 2015 yang berjalan dengan lancar, dan hasilnya menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD TA 2015, lalu dituangkan dalam Kaputusan DPRD Kota Malang Nomor : 188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang  APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. <br /><br /><b>II. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2015.</b> <br /><br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada tanggal 4 Nopember 2014, dilaksnakan Rapat Paripuma DPRD Kota Malang tentang Peraturan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2015. <br /><br />Untuk memperlancar pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2015, Moch Anton dengan didampingi Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menyampaikan kepada para Kepala Dinas/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Lurah/Kepala Desa untuk melakukan pemotongan uang 1% dana pembangunan APBD Kota Malang dari masing-masing SKPD untuk diberikan kepada anggota DPRD Kota Malang. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNLucOXzyLc4xtGLeGvvmi0VpqFg52ZeX-sK2ha9YFzep3kyJaBV96ZNNafLIUddUF7_bUzG4AezeNKBh9XIpdvWtm2eDgcBHM8WkdPHoGedlJ_YTY0tMJyihuPcOXx4tzjjoYBT-0Syk/s1600/IMG20190813102151.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="750" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNLucOXzyLc4xtGLeGvvmi0VpqFg52ZeX-sK2ha9YFzep3kyJaBV96ZNNafLIUddUF7_bUzG4AezeNKBh9XIpdvWtm2eDgcBHM8WkdPHoGedlJ_YTY0tMJyihuPcOXx4tzjjoYBT-0Syk/s1600/IMG20190813102151.jpg" /></a></div> Beberapa hari kemudian, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si mengumpulkan uang dari para Kepala SKPD sebanyak sebesar Rp1.700.000.000 (satu miliyar tujuh mtus juta rupiah), dan Rp3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dari Moch Anton sebagai tambahan.   Sehingga total duit yang terkumpul sebesar Rp5.500.000.000 (lima milyar Ilma ratus juta rupiah). <br /><br />Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Moch Arief Wicaksono di rumah pribadinya di Jalan Vinolia No. 21 Kota Malang. Kemudian Moch Atief Wicaksono membagikan uang tersebut kepada unsur pimpinan, Ketua Fraksi, Ketua Komisi masing-masing Rp125.000.000 (seratus dua puluh lime juta rupiah), dan untuk anggota Fraksi Rp100.000.000  (seratus juta rupiah) <br /><br />Kemudian Moch Arief Wicaksono meminta agar anggota DPRD jangan terlalu kritis dalam pembahasan APBD Murni Kota Malang tahun 2015 dengan mengatakan 'Jangan kritis-kritislah’. Setelah menyerahkan uang kepada Moch Arief Wicaksono, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si melaporkan kepada Moch Anton. <br /><br />Setelah penerimaan uang tersebut, pembahasan APBD Murni 2015 berjalan lancar dan hasilnya,  DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi APBD TA 2015, lalu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor : 188.4/79/35.73.201/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Persetujuan Penetapan kesepakatan bersama antara Dewan perwakilan rakyat Daerah Kota Malang dengan pemerintah Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. <br /><br />Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si pada saat mengumpulkan uang dari para kepala SKPD,  mengambil bagian untuk kepentingan Pribadi sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus Iima puluh juta rupiah). <br /><br />III.  Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. <br /><br />Pada tanggal 10 Juli 2015, Pemerintah Kota mengajukan surat Nomor 510.12/1531/35.73.123l2015 perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Proses Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Malang berupa Tanah yang Difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang Berlokasi di Supit Urang (pengeloaan sampah). <br /><br />Pada saat pengajuan surat tersebut, Mach Arief Wicaksono meminta uang kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si agar pembahasan Proses Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Malang berupa Tanah yang Difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang Berlokasi di Supit Urang bisa berjalan lancer dengan mengatakan, 'Masa gak ada, teman teman nanyakan, walaupun kecil’. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menghubungi Wasto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dan menyampaikan permohonan dari Moch Arief  Wicaksono. <br /><br />Kemudian Wasto mengenalkan Terdakwa Ir. Clpto Wiyono. M.Si dengan pengusaha calon pengelola sampah yaitu Daniel. Selanjutnya Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menyampaikan permintaan uang oleh Moch Arief Wicaksono kepada Daniel agar pembahasan pengelolaan sampah bisa berjalan lancar. <br /><br />Pada tanggal 13 Juli 2015, Daniel menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di ruang kerja Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si (ruang sekda Kota Malang). <br /><br />Beberapa saat kemudian Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si mengundang Moch Arief Wicaksono keruangannya, dan memberikan uang tersebut. Selanjutnya Moch Arief Wicaksno dengan dibantu Tri Yudiani membagikan uang tersebut kepada Pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp10.000.000 (sepuluh jute rupiah), dan anggota masing-masing sebesar Rp5.000.000 (Iima juta rupiah). Setelah pemberian uang tersebut, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si melaporkan kepada Moch Anton. <br /><br />Setelah pemberian uang tersebut, proses investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang berjalan lancar dan diberikan persetujuan melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/46/35.73.200/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang persetujuan terhadap permohonan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhlr (TPA) Supit Urang. <br /><br />Bahwa atas uang-uang yang yang dikumpulkan, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si mendapatkan sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan yang sudah dikembalikan kepada Negara melalui KPK pada tanggal 14 Mei 2019 dan tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus Iima puluh juta rupiah). <br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Cipto Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />“Mengadili ; Satu (1), Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ; Dua (2), Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama tiga (3) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; Tiga (3), Menghukum terdawa untuk membayar uang pengganti sebesar lima ratus lima puluh juta rupiah (Rp550 juta) dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bilamana terdakwa tidak membayar sebagaiaman uang pengganti tersebut maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa dan dilelang sebagai uang pengganti. Bila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama dua (2) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim di akhir surat putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya maupun JPU KPK mengatakan pikir-pikir. (Jen/Rd/T1m)<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNVvGs1Wwv_yy-O6lDdIAPjncJcqRQUSTtQbKSBDpUc5YuWOD5jQygQ_-DyJomU6QuyfCtAE6HVafcwgIK3wjnp9_kvbR_zw7dHiyfd60gttKh8MPaQRtHnNHcDlrWL68QFd8aIEpEeQs/s1600/2019-08-13-19-17-02-53.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1442" data-original-width="876" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNVvGs1Wwv_yy-O6lDdIAPjncJcqRQUSTtQbKSBDpUc5YuWOD5jQygQ_-DyJomU6QuyfCtAE6HVafcwgIK3wjnp9_kvbR_zw7dHiyfd60gttKh8MPaQRtHnNHcDlrWL68QFd8aIEpEeQs/s640/2019-08-13-19-17-02-53.jpg" width="388" /></a></div>

News Tipikor Terbukti Menyuap DPRD Malang, Mantan Sekda Cipto Wiyono Divonis 3 Tahun Penjara

JPU KPK Arif Suhermanto : Kami akan tetap mendalami setiap peran masing-masing tapi dalam skala prioritas, yang mana lebih didahulukan ...

»

Terbukti Korupsi Rp6.5 M, Dirut PT Jamkrida Divonis 7 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuBxi159bAlx78cI0BeOixXG0rLdK5WlH5HPrSGt6N5L22sZVdp2lZrYopOKL6c_d_Zz0I0a-c-Us57PdBxw4XFhTyhd8OeFT02AQVkuTUXW3juh35eeSfgj8G25LeNv92OToLr-3tQQY/s1600/IMG20190708113516.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1065" data-original-width="1600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuBxi159bAlx78cI0BeOixXG0rLdK5WlH5HPrSGt6N5L22sZVdp2lZrYopOKL6c_d_Zz0I0a-c-Us57PdBxw4XFhTyhd8OeFT02AQVkuTUXW3juh35eeSfgj8G25LeNv92OToLr-3tQQY/s640/IMG20190708113516.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><b>Dari kiri, Terdakwa Achmad Nur Chasan, SE, Direktur Utama PT  Jamkrida Jatim dan Bugi Sukswantoro (Direktur Keuangan)</b></span></td></tr> </tbody></table> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co - </b></span>Achmad Nur Chasan, SE selaku Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (PT. Jamkrida Jatim) sebuah perusahaan milik Pemerintah Daerah Jawa Timur (BUMD) dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Pengelolaan uang perusahaan sejak 2015 hingga 2017 sebesar Rp6.547.243.815 (enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) berdasarkan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-03/Hkt.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta di hukum juga untuk mengembalikan sejumlah uang yang menjadi kerugian keuangan negara atau dipenjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, kalau harta bendanya yang dirampas oleh Jaksa dan dilelang tidak mencukupi, bila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.<br /> <br /> Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Achmad Nur Chasan dibacakan Majelis Hakim diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Jawa Timur yang diketuai Hakim Rochmat bersama 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu M. Mahin dan Emma Ellyani dengan dihadiri Penasehat Hukum terdakwa serta Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gunawan dkk dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim), pada Senin, 12 Agustus  2019<br /> <br /> Selain terdakwa Achmad Nur Chasan, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Bugi Sukswantoro (berkas terpisah) selaku Direktur Keuangan PT Jamkrida Jatim terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, namun tidak menikmati uang perusahaan, sehingga terdakwa tidak di hukum untuk membaya uang pengganti. <br /> <br /> Hukuman terdakwa Bugi Sukswantoro lebih ringan dari terdakwa Achmad Nur Chasan, yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan.  <br /> <br /> Hukuman pidana penjara yang jatuhkan Majelis Hakim terhadap kedua terdakwa ini lebih ringan dari tuntutan JPU. Dalam tuntutan JPU, terdakwa Achmad Nur Chasan dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp5000 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp6.547.243.815 atau dipenjara selama 4 (empat) tahun.<br /> <br /> Sedangkan tuntutan JPU terhadap terdakwa Bugi Sukswantoro adalah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp5000 juta subsidair 3 (tiga) bulan.<br /> <br /> Baik JPU maupun Majelis Hakim sama-sama menyatakan, bahwa kedua terdakwa terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) hurut b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /> <br /> Dalam surat putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Drs. Bugi Sukawantoro selaku Direktur Keuangan PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (PT. Jamkrida Jatim) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Jamkrida Jatim yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 11 tanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Dian Selviyana Kusnarini, bersama-sama dengan Achmad Nur Chasan, SE selaku Direktur Utama pada PT. Jamkrida Jatim (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan April Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Jamkrida Jatim Jalan Brigjend. Katamso No. 121 Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah melakukan : 1. Pengajuan pembayaran klaim tidak sesuai dengan ketentuan yang ada,; 2. Penempatan deposito di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Syariah Jabal Nur oleh PT. Jamkridan Jatim,; 3. Pembayaran penebusan aset (servikat rumah) milik Dony (Dirut BPR Syariah Jabal Nur) di Sidoarjo yang dijaminkan di Koperasi Syariah Baitul Maal Wattawil Bangil oleh PT. Jamkridan Jatim.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsnK2Ya6x-Eaoo1A5C7awAaX1GGkP-Ufdd7Ai7QuXfD3Yobi1Rvyj9OhkgczKGv1nlIh8nL_6UnGJp8wOVziM0mQRQtCy7VBUVLYCNpDAYBzKvV7DqDbs6fN1iBEjiqMlfkVAPzjhc7_s/s1600/IMG20190708113732.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="927" data-original-width="1600" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsnK2Ya6x-Eaoo1A5C7awAaX1GGkP-Ufdd7Ai7QuXfD3Yobi1Rvyj9OhkgczKGv1nlIh8nL_6UnGJp8wOVziM0mQRQtCy7VBUVLYCNpDAYBzKvV7DqDbs6fN1iBEjiqMlfkVAPzjhc7_s/s640/IMG20190708113732.jpg" width="640" /></a></div> Hal tersebut, lanjut Majelis Hakim, telah bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. Jamkrida Jatim Nomor : 018/Per-Dir/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Manual Sistem Akuntansi PT. Jamkrida Jatim dan Himpunan Ketentuan Operasional Buku/BAB V Sistem dan Prosedur huruf b, Prosedur Investasi dan huruf d. Prosedur Pembayaran Klaim, serta BAB lV Perlakuan Akuntansi huruf f. Pembayaran dan penanggungjawaban Kas Sementara, sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Achmad Nur Chasan sebesar Rp6.547.243.815 (enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan/Penyalahgunaan dalam Pengelolaan Keuangan pada PT. Jamkridan Jatim Tahun 2015 - 2017 oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-03/Hkt.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, dengan cara-cara sebagai berikut : <br /> <br /> Bahwa PT. Jamkrida Jatim merupakan BUMD milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur bergerak di Bidang Keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 4 Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya dituangkan dalam Akta Pendirian PT. Jamkrida Jatim tanggal 17 Nopember 2009, dengan modal awal tersetor sebesar Rp50. 000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) terdiri dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar 99 % atau sama dengan Rp49.500.000.000 (Empat puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah); Koperasi Pegawai Negeri Propinsi Jawa Timur sebesar 1 % atau sama dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /> <br /> Bahwa terdakwa Bugi Sukawantoro selaku Direktur Keuangan PT. Jamkrida Jatim bersama-sama dengan Achmad Nur Chasan selaku Direktur Utama PT. Jamkrida Jatim dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan PT. Jamkrida Jatim bertentangan dengan ketentuan yaitu : <br /> <br /> 1. Bahwa untuk pengajuan pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada berawal dari terdakwa Bugi Sukawantoro didatangi di ruang kerjanya oleh Achmad Nur Chasan dan menyampaikan bahwa Achmad Nur Chasan memerlukan uang untuk kepentingan pribadi, selanjutnya terdakwa Bugi Sukawantoro menyetujui atas permintaan Achmad Nur Chasan dengan menggunakan uang PT. Jamkrida Jatim dari pembayaran klaim, selanjutnya terdakwa Bugi Sukawantoro memanggil Neny Anggraeni selaku Staf Bagian Keuangan PT. Jamkrida Jatim dan menanyakan ketersediaan uang yang ada di brankas PT. Jamkrida Jatim  apabila ada uang di brankas, maka Neny Anggraeni menyerahkan uang tunai yang ada di brankas kepada Achmad Nur Chasan atas persetujuan terdakwa Bugi Sukawantoro, namun apabila tidak ada uang di brankas maka untuk mendapatkan uarg sesuai permintaan Achmad Nur Chasan lalu terdakwa Bugi Sukawantoro memerintahkan Neny Anggraeni untuk mengajukan pembayaran klaim yang rilainya tidak sesuai dengan pengajuan klaim yang sebenarnya atas persetujuan dari Achmad Nur Chasan bersama terdakwa Bugi Sukawantoro.<br /> <br /> Setelah uang pengajuan klaim cair, Neny Anggraeni membayarkan sebagian uang kepada pemohon klaim yang sebenarnya, dan selebihnya diserahkan kepada Achmad Nur Chasan dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dilakukan kurang lebih sebanyak 46 (empat puluh enam) kali dengan total sejumlah Rp6.035.243.315<br /> <br /> “Jumlah keseluruhan pembayaran klaim yang tidak sesuai peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan Achmad Nur Chasan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp6.035.243.815 (enam milyar tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah),” kata Majelis Hakim<br /> <br /> Majelis Hakim menyebutan, pengajuan klaim yang tidak sesuai peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan Achmad Nur Chasan yang diajukan oleh Neny Anggraeni atas permintaan Achmad Nur Chasan bersama terdakwa Bugi Sukswantoro, bertentangan dengan Peraturan Direksi PT Jamkrida Jatim Nomor : 018/Per.Dir/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Manual Sistem Akuntansi PT Jamkrida Jatim dan Himpunan Ketentuan Operasional Buku /BAB V Sistem dan Prosedur huruf d. Prosedur Pembayaran Klaim, yang menyebutkan bahwa prosedur pembayaran klaim yaitu bagian Klaim dan Subrogasi menerima berkas-berkas pengajuan klaim yang dilampiri kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama antara Bank dengan perusahaan. setelah diperiksa kebenaran, kelengkapan, keabsahan dan dilakukan analisa kemudian dibahas dalam komite Klaim. <br /> <br /> Komite Klaim meneliti seluruh berkas tersebut dan selanjutnya memutuskan klaim dengan menerbitkan surat pemberitahuan keputusan klaim (SPKK) atas dasar SPKK bagian klaim dan subrogasi membuat memo klaim (MK) yang akan diserahkan kepada kasir/bagian keuangan dan perencanaan untuk proses pembayaran klaim. Bagian kasir / bagian keuangan dan perencanaan membuat cek / bilyet giro sesuai dengan jumlah yang tertera pada MK, dan seluruh dokumen diserahkan kepada Staf Akuntansi bagian keuangan dan perencanaan. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPGULPZz7hZjxNmWbY-IfMtJYTuYeGOu0hdaS-UksVtlnZnMuGwpgfs0SiID-9azBcNWrktWX4XBRtMF4T3Q4zymowFH6D6coe3mvjrxTuRuegzp6geGp01tcbZ11imsaVXMWlq984yYc/s1600/IMG20190422130530.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPGULPZz7hZjxNmWbY-IfMtJYTuYeGOu0hdaS-UksVtlnZnMuGwpgfs0SiID-9azBcNWrktWX4XBRtMF4T3Q4zymowFH6D6coe3mvjrxTuRuegzp6geGp01tcbZ11imsaVXMWlq984yYc/s640/IMG20190422130530.jpg" width="640" /></a></div> Staf akuntansi bagian keuangan dan perencanaan membuat bukti pembukuan rangkap 2 setelah meneliti SPKK, MK dan Cek / BG kemudian diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan perencanaan dan Direktur Keuangan. Selanjutnya Direktur Keuangan menandatangani Cek dan bukti pembukuan di kolom tanda “Disetujui” sebagai tanda telah memeriksa debet / kredit uraian dan angka-angka pada bukti pembukuan Seluruh berkas, kemudian diserahkan ke Kasir bagian keuangan dan perencanaan. <br /> <br /> Bagian Kasir / Bagian keuangan dan perencanaan selanjutnya menyerahkan Cek I Bilyet Giro kepada Bank pemberi kredit dan menerima bukti pembayaran (Nota Bank), dan Kasir/ Bagian Keuangan dan Prencanaan menyerahkan nota Bank, SPKK lembar 2, bukti pembukuan lembar 1 kepada Staf/ Pelaksana akuntansi SPKK lembar 3 dan BP lembar 2 diserahkan ke bagian Klaim dan Subrogasi, dan SPKK lembar 4 untuk arsip. <br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan bukti pembukuan lembar 2 bagian klaim dan subrogasi membuat daftar keragaan penjaminan kredit. selanjutnya bukti pembukuan tersebut disimpan untuk diarsip. <br /> <br /> 2. Bahwa untuk penempatan investasi PT. Jamkrida Jatim berupa deposito di BPR Syariah Jabal Nur berawal dari Bambang (Staf Ahli Klaim PT. Jamkrida Jatim), selanjutnya atas persetujuan Achmad Nur Chasan selaku Direktur Utama, lalu terdakwa Bugi Sukswantoro selaku Direktur Keuangan memerintahkan Neny Anggraneni selaku Bendahara untuk melakukan pencairan uang dengan menggunakan cek nomor : EA 466850 tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani oleh Achmad Nur Chasan selaku dan terdakwa Bugi Sukswantoro tanpa disertai bukti pendukung. <br /> <br /> “Setelah uang cair sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya Neny Anggraeni menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Dony (Dirut BPR Syariah Jabal Nur) di Bank Jatim. Bahwa sampai saat ini, terhadap penempatan investasi di BPR Syariah Jabal Nur berupa deposito PT. Jamkrida Jatim tidak pernah menerima sertifikat deposito (bilyet) dari BPR Syariah Jabal Nur,” ujar Majelis Hakim lbih lanjut <br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa prosedur investasi (Deposito) pembayaran Klaim berpedoman pada Himpunan Ketentuan Operasional Buku ! PT. Penjaminan Kredit daerah Jawa Timur, Lampiran Peraturan Direksi Nomor : 018/Per-Dir/lll/2010 tanggal 25 Maret 2010, tentang Manual Sistem Akuntasnsi PT. Jamkrida Jatim. pada Bab V, Sistem dan Prosedur huruf b. Prosedur Investasi, adalah sebagai berikut : <br /> <br /> 1. Staf Bagian Keuangan dan Perencanaan melakukan Analisa atas dana yang belum dimanfaatkan dan dana yang akan segera jatuh tempo. Analisa penempatan dana dalam bentuk memorandum mengusulkan penempatan dalam bentuk deposito, reksadana, dan obligasi yang memberi keuntungan yang paling besar buat perusahaan. <br /> <br /> 2. Hasil Analisa itu diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan perencanaan untuk dipelajari dan selanjutnya diparaf dan/atau ditandatangani untuk mendapat persetujuan Direktur Keuangan dan/atau ditandatangani untuk mendapat persetujuan Direktur Keuangan dan/atau Direktur Utama sesuai dengan batas kewewenangannya. 3. Direktur Keuangan/Direktur Utama mempelajari memorandum tersebut dan memberikan persetujuan atas usulan investasi tersebut dan diserahkan kembali kepada Kepala Bagian Keuangan dan perencanaan. <br /> <br /> 4. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan meneruskan kepada staf Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk melaksanakan penempatan dana pada Bankllnstansi yang telah disetujui. 5. Bukti pendukung penempatan dana Inota bank dan memorandum penempatan dana diserahkan ke Staf Akuntansi Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk di bukukan. 6. Bagian Akuntansi membuat bukti pembukuan rangkap 2 dan diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk disetujui. <br /> <br /> 7. Bagian pendukung dan bukti pembukuan lembar 1 yang telah disetujui dibukukan selanjutnya diarsipkan sesuai nomor urut, dan bukti pembukuan lembar 2 diserahkan kepada Staf Bagian Keuangan dan Perencanaan. 8. Staf Bagian Keuangan dan Perencanaan membuat laporan penempatan dana dan mengarsipkan bukti pembukuan lembar 2. <br /> <br /> Terhadap penempatan investasi PT. Jamkrida Jatim berupa deposito di BPR Syariah Jabal Nur bertentangan dengan Himpunan Ketentuan Operasional Buku PT. Penjaminan Kredit daerah Jawa Timur, Lampiran Peraturan Direksi Nomor : 018/Per.Dir/III/2010 tanggal 25 Maret 2010, tentang Manual Sistem Akuntasnsi PT. Jamkrida Jatm. pada Bab V, Sistem dan Prosedur huruf b. Prosedur Investasi. <br /> <br /> Dalam hal pembayaran penebusan aset (sertifikat rumah) milik Dony (Dirut BPRSyariah Jabal Nur) di Sidoarjo yang dijaminkan di Koperasi Syariah Baitu Maal Wattawr Bangil oleh Dony tahun 2018 sebesar Rp212.000.000 (dua ratus dua belas Juta rupiah), berawal dari perintah Achmad Nur Chasan untuk menebus serfikat tersebut yang diambilkan seolah-olah dari kas sementara dengan cara Neny Anggraeni mengaiukan cek kepada Achmad Nur Chasan dan terdakwa sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus iuta rupiah), selanjutnya Achmad Nur Chasan, dan terdakwa Bugi Sukawantoro menandatangani cek tersebut, dan kemudian uang tunai sebesar Rp12.000.000  (dua belas juta rupiah) diambilkan oleh Neny Anggraeni dari Brankas PT. Jamkrida Jatim, padahal sampai saat ini penebusan atas aset tersebut tidak tercatat sebagai aset di PT. Jamkrida Jatim<br /> <br /> Pembayaran penebusan asset (sertifikat rumah) milik Dony di Sidoarjo yang dijaminkan di Koperasi Syariah BMT Bangil oleh PT. Jamkrida Jatim, bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. Jamkrida Jatim Nomor : 018/Per-Dir/1ll/2010tanggal 25 Maret 2010 tentang Manual Sistem Akuntansi PT . Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur dan Himpunan Ketentuan Operasional Buku 1 BAB V Sistem dan Prosedur huruf 1. Pembayaran dan penanggungjawaban Kas Sementara sebagai benkut: 1. Unit kerja yang membutuhkan mengisi formulir memo permintaan kas sementara (MPKS) rangkap 1. <br /> <br /> Kemuidan memintakan tanda tangan Kepala Bagian Satuan sebagai atasan unit kerja yang membutuhkan dan menyerahkan MPKS kepada Kabag Keuangan & Perencanaan (Direktur Keuangan). Kabag Keuangan & Perencanaan (Direktur Keuangan) memeriksa dan menandatangani MPKS sesuai dengan batas kewenangannya, kemudian diserahkan ke kasir. Kasir menerima MPKS yang sudah diotorisasi pejabat yang berwenang dan memeriksa keabsahan tanda tangan/parat tersebut. Kasir meminta tanda tangan penerima pada MPKS kemudian menyerahkan uang kepada penerima. Selanjutnya mengarsipkan MPKS sesuai nomor urut Unit kerja yang membutuhkan, mengumpulkan dokumen pendukung atas penggunaan uang, dan dokumen pendukung tersebut kemudian diserahkan kepada kasir. <br /> <br /> Kasir membandingkan bukti-bukti pengeluaran dengan MPKS dan membayar kekurangan uang jika MPKS lebih kecil dari bukti pengeluaran, dan meminta sisa uang ketika MPKS lebih besar dari bukti pengeluaran, MPKS kemudian diserahkan kepada unit kerja yang bersangkutan. Kasir kemudian menyerahkan bukti pengeluaran ke Bagian Akuntansi. <br /> <br /> Bagian Akuntansi memeriksa kebenaran bukti pengeluaran dan membuat Bukti Pembukuan (BP) rangkap 2 serta membubuhkan tanda tangan pada kolom dibuat di formulir bukti pembukuan,  kemudian BP diserahkan kepada Kabag Keuangan &Perencanaan/Direktur Keuangan. <br /> <br /> 9. Bagian akuntansi membukukan transaksi dan mengarsip bukti-bukti pengeluaran kas setelah BP ditandatangani Kabag Keuangan Perencanaan dan Direktur Keuangan. <br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Achmad Nur Chasan bersama-sama dengan Bugi Sukswantoro dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan PT Jamkrida Jatim yang tidak sesuai dengan ketentuan telah memperkaya orang lain yaitu Achmad Nur Chasan yag dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp6.547.243.815 (Enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima balas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewenga dan penyalahgunaan Dalam Pengeluaran  Keuangan pada PT Jamkrida Jatim Tahun 2015 - 2017 oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-03/Hkt.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa terdakwa Achmad Nur Chasan (dan Drs. Bugi Sukswantoro) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) hurut b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.<br /> <br /> “Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, sehingga haruslah dikesampingkan. Dan terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya,” kata Majelis Hakim <br /> <br /> “Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Achmad Nur Chasan berupa pidana penjara selama tujuh (7) tahun denda sebesar Rp500 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar sebagaiaman denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama tiga (3) bulan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah (Rp6.547.243.815). Bilamana terdakwa tidak mbayar sebagaimana uang pengganti tersebut dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa akan menyita harta bendanya dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti penjara selama tahun dan enam bulan (3.6 tahun),” ucap Ktua Majelis Hakim Rochmad.<br /> <br /> Kemudian Majelis Hakim melanjutkan membacakan surat putusanya (Vonis) terhadap terdakwa Bugi Sukswantoro yang di hukum pidana penjara selama empat (4) tahun dendan sebesar dua ratus juta  rupiah (Rp200.000.000) atau kurang selama 2 bulan.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. (Jen/Rd/T1m)<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbRclNQQJHSW5061WIVIVaMgs-FF5H2-NHPN_iXqbNsyrDIfd0i_elpjvdUe9vIrG62c4839xbObZMjs7VovY2DJgoHBSLdHeuKN2yI3rIECyTtrfErEQF9oWz4P8BXSUjwVidsJrmInI/s1600/Tulungagung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1128" data-original-width="1600" height="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbRclNQQJHSW5061WIVIVaMgs-FF5H2-NHPN_iXqbNsyrDIfd0i_elpjvdUe9vIrG62c4839xbObZMjs7VovY2DJgoHBSLdHeuKN2yI3rIECyTtrfErEQF9oWz4P8BXSUjwVidsJrmInI/s640/Tulungagung.jpg" width="640" /></a></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Rp6.5 M, Dirut PT Jamkrida Divonis 7 Thn Penjara

Dari kiri, Terdakwa Achmad Nur Chasan, SE, Direktur Utama PT  Jamkrida Jatim dan Bugi Sukswantoro (Direktur Keuangan) berita koruspi .c...

»