BERITAKORUPSI.CO

Terbukti Menyuap DPRD Malang, Mantan Sekda Cipto Wiyono Divonis 3 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJHJXOj3rNqJGMMdutBXNPwfCXOkZ9g_ZSBJe_34PnCKfbEA1ze4-2SKCk5Tq0OGemea6zfGShGvgbAdNA_BloicNDdcV88BofzLNwwgvNuiicz_5At8HmsL5qIw08FRgSwVgp9Za9jws/s1600/IMG20190611120109.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJHJXOj3rNqJGMMdutBXNPwfCXOkZ9g_ZSBJe_34PnCKfbEA1ze4-2SKCk5Tq0OGemea6zfGShGvgbAdNA_BloicNDdcV88BofzLNwwgvNuiicz_5At8HmsL5qIw08FRgSwVgp9Za9jws/s640/IMG20190611120109.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK Arif Suhermanto : Kami akan tetap mendalami setiap peran masing-masing tapi dalam skala prioritas, yang mana lebih didahulukan 
 
beritakorupsi.co - Selasa, 13 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim H. Hisbullah Idris, SH., M.H dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) menyatakan bahwa terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si selaku mantan Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Malang, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap memberikan sejumlah uang kepada DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019  yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyard dengan istilah dan rinciannya yaitu uang “Pokir” sebesar Rp900 juta dalam  pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang pembahasannya pada sekitar Juni - Juli 2015, dan istilah “1%” dari total anggaran APBD TA 2015 atau sejumlah Rp5.5 miliyar dengan rincian dari SKPD sebanyak Rp1.7 miliyar sedangkan Rp3.8 miliyar adalah duit pribadi Wali Kota Moch. Anton untuk pembahasan APBD (murni)  Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang pembahasannya pada sekitar Oktober 2014 serta istilah uang “sampah” sebesar Rp300 juta dalam Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang Kota Malang, sehingga terdakwa Cipto Wiyono pun divonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sama dengan tuntutan JPU KPK. Selain hukuman badan alias penjara, terdakwa juga di hukum untuk membayar denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, dan di hukum pula untuk mengembalikan uang yang dinikmati oleh terdakwa sebanyak Rp550 juta subsidair 2 bulan penjara serta pencabutan hak politik selama 2 tahun. Vonis pidana penjara terhadap terdakwa Cipto Wiyono dibacakan Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidaorjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan yang dihadiri JPU KPK Arif Suhermanto dan Tim Penasehat Hukum terdakwa, Aris Yudianto, Dr. Nurbaedah, Suryo W dan Irfan, Cipto Wiyono, menjadi salah satu “pemeran utama” dalam kasus Tindak Pidana Korupsi suap kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 melalui Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 hingga menyeret 41 dari total 45 orang anggota DPRD, dan  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Perumahan Rakyat (PUPPR), Jarot Edy Sulistyono serta Wali Kota Malang Moh. Anton. Sebab Cipto Wiyono bersama Teddy Soejadi Sumama yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabis) PUPPR Kota Malang, berperan sebagai pelaksana untuk mencari dan memberikan  sejumlah uang kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjumlah 45 orang melalui Ketua DPRD untuk memuluskan pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 dan pembahasan Perubahan APBD TA 2015 serta Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. Cipto Wiyono ternyata licik juga, dan ibarat orang menyelam sambil minum air. Sebab, Cipto Wiyono tidak hanya memberikan uang suap kepada DPRD Kota Malang, melainkan juga ikut menikmati. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzXTN5QGFNCDz6T3Sf-f96kDTPEaxyHlld2L5Xrgyht96PLZg_eJrOaAgF4aEP5V88PTfw9OSh7Knmr1Yb03xhCBbRIaSdU5cVtPgjGVikAVHUSuvrexpvNpuAJEvYKzP2DktHJihYtp0/s1600/IMG20190611115948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="598" data-original-width="1024" height="372" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzXTN5QGFNCDz6T3Sf-f96kDTPEaxyHlld2L5Xrgyht96PLZg_eJrOaAgF4aEP5V88PTfw9OSh7Knmr1Yb03xhCBbRIaSdU5cVtPgjGVikAVHUSuvrexpvNpuAJEvYKzP2DktHJihYtp0/s640/IMG20190611115948.jpg" width="640" /></a></div>
Bayangkan, uang sebanyak Rp900 juta yang berhasil dikumpulkan Teddy dari 45 pengusaha Kontraktor di lingkungan Dinas PU Kota Malang atas perintah Cipto, di mana uang itu sejatinya akan diserahkan sebagai uang “Pokir” atau pokok-pokok pikiran kepada Dewan untuk memuluskan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang, ternyata Cipto Wiyono ikut juga menimkmatinya sebesar Rp200 juta. Sehingga yang diserahkan Teddy ke Ketua DPRD adalah sebesar Rp700 juta. Selain itu, Cipto Wiyono juga kebagian duit uang “haram” sebesar Rp350 juta pada saat pembahasan APBD (murni). Karena untuk memuluskan pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 yang pembahasannya pada sekitar Oktober - Nopember 2014, Pekot Malang memberikan uang “pelicin” kepada DPRD sebesar Rp5.5 miliyar atau 1 persen dari total anggaran APBD Kota Malang. Sehingga total uang yang dinikmati Cito Wiyono adalah sebesar Rp550 juta. Anehnya, dalam perisidangan, terdakwa Cipto sempat menyangkal bahwa dirinya tidak menerima duit alias “uang Pokir” sebesar Rp200 juta pada saat pembahasan perubahan APBD Kota Malang TA 2015. Namun terdakwa akhirnya mengakui setelah JPU KPK Arif Suhermanto menunjukkan bukti dalam persidangan saat itu dengan agenda pemeriksaan atau mendengarkan keterangan dari terdakwa. Dan terdakwa juga mengakui telah mengembalikan ke negara melalui KPK sebesar Rp350 juta. Dan yang belum dikembalikan terdakwa adalah sejumlah Rp200 juta. Dalam Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang Kota Malang, DPRD juga menerima uang sebesar Rp300 juta dari pengusaha Daniel. Sehingga total uang suap yang diberikan Pemkot Malang ke Dewan totalnya sebesar adalah Rp6.5 miliyar. Namnun apakah kasus ini sudah berakhir dengan divonisnya terdakwa Cipto? Bagaimana dengan Tedy Sujadi Soemama yang berperan langsung mengumpulkan duit sebanyak Rp900 juta dari 45 Kontraktor di lingkunagan Dinas PU ? Bagaimana pula dengan 3 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang salah satunya adalah Subur Triyono yang hingga saat ini belum di proses ? Lalu bagaimana dengan Daniel, yang memberikan uang sebesar Rp300 juta terkait pembahasan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang Kota Malang ?, belum lagi para Kepala Dinas yang memberikan uang sebesar Rp1.7 miliyar dalam pembahasan APBD murni ? termasuk dalam kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang terkait penganggaran proyek Jembatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2015, yang menyeret anak salah satu pejabat Kejaksaan Agung (alm), yang sudah divonis 2 tahun penjara ? Apakah perbuatan mereka-mereka ini sesuai dengan aturan perundang-ungan yang berlaku ? Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi menjelaskan, bahwa semua  fakta yang terungkap dalam persidangan dan akan tetap mendalami semua peran masing-masing serta dalam skala prioritas yang mana lebih didahulukan “Kami akan tetap mendalami setiap peran masing-masing tapi dalam skala prioritas, yang mana lebih didahulukan,” kata JPU KPK Arif Suheranto seusai persidangan, Selasa, 13 Agustus 2019 Sebelumnya, JPU KPK Ahmad Burhanudin juga mengatakan, bahwa semua fakta persidangan akan kita laporkan ke penyidik maupun ke Pimpinann KPK. Terkait pengembangan dalam kasus ini, JPU KPK Ahmad Burhanudin mengatakan, tergantung pimpinan KPK, dan bagaimana putusan Majelis Hakim. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJT0pjNHrzMACd50xK0pMFDPbIB0jAkecC_sX5zcW2gC258VPzzY4lPFB6A20GmO8OZiWfx9HiIYvyLYUHmnT54IGwUiHtScTrbpSUVALuY9hoRRj1LlFmi7ftUImG-JmD_oTRfr0cgbo/s1600/IMG20190716121956.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJT0pjNHrzMACd50xK0pMFDPbIB0jAkecC_sX5zcW2gC258VPzzY4lPFB6A20GmO8OZiWfx9HiIYvyLYUHmnT54IGwUiHtScTrbpSUVALuY9hoRRj1LlFmi7ftUImG-JmD_oTRfr0cgbo/s640/IMG20190716121956.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara terdakwa baru mengakui salah setelah dirinya dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim. “Ibarat nasi suah jadi bubur, hukuman tinggal dijalani”. “Saya memang salah,” kata terdakwa sebelum meninggalkan raung sidang Namun apa yang dijelaskan JPU KPK ini akan ditunggu masyarakat umum Khususnya Jawa Timur. Karena yang ditangani KPK di Jawa Timur bukan hanya Kota Malang, melainkan di 7 Kabupaten/Kota termasuk Komis B DPRB Jatim dan 5 SKPD sebagai mitra yang hingga saat ini belum tuntas. Lalu sampai kapan KPK akan menuntaskan kasus perkara Korupsi di Jawa Timur ? Sementara dalam surat putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Cipto Wiyono dianggap bersalah sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kata Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priortas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015. Pada tanggal 6 Juli 2015 sebelum dimulainya rapat paripuma dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, tetdakwa Cipto Wiyono, Walikota Malang Moch Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, melakukan pertamuan dengan Pimpinan DPRD Kota  Malang Moch Arief chaksono, H.M. Zainuddin AS, Wiwik Hendri Astuti, Rahayu Sugiati dan para Katua Fraksi DPRD Kota Malang yaitu Suprapto. Sahrawi. Mohan Katelu, Salamet, Ya’qud Ananda Gudban, Hari Subiantono, Sukarno dan Hery Pudji Utami benempat di ruangan Katua DPRD Kota Malang. Pada penemuan tersebut, Moch Arif Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang meminta kepada Walikota Malang Moch Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah “uang pokir" kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan Iancar, tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. “Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi, dengan meminta terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si untuk menyiapkan “uang pokir" dimaksud dan terdakwa lr. Cipto WiYonm M.Si menyanggupinya,” kata Majelis Hakim. Setelah pertemuan tersebut, Moch Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch Anton secara berdua saja agar Moch Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD, dan Moch Anton menyanggupinya. Selanjutnya Moch Arief Wicaksono dan para ketua Fraksi menyampaikan infonnasi tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, dan seluruh anggota DPRD Kota Malang menyetujuinya. Atas permintaan Moch Anton, selanjutnya terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si meminta Jarot Edy Sulistiyono memerintahkan Tedy Sujadi Soemama selaku Kepala Bidang Perurnahan dan Tata Ruang pada Dinas PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Tedy Sujadi Soemama menghadap, terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si meminta Tedy Sujadi Soemama agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), yang mana uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Moch Arief Wicaksono, dan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si. “Kemuidan Tedy Sujadi Soemama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono dan diperintahkan untuk melaksanakannya setelah uang tersebut terkumpul sebesar sembilan ratus juta rupiah,” kata Majelis Hakim kemudian. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW7sZu69qKH9Myu546Wbgf7cLp2fjRGRn3D07o2j2iHp4sk2iPTGWB_UAvOaGvjinBQpCzdYmP7jsrelHWqgvGvdy2ymFxukpgaPfhcsVc1Qj4vVdcXBKWW4eVyRs-DmPlGf6x8W_XZyI/s1600/IMG20190709145205.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW7sZu69qKH9Myu546Wbgf7cLp2fjRGRn3D07o2j2iHp4sk2iPTGWB_UAvOaGvjinBQpCzdYmP7jsrelHWqgvGvdy2ymFxukpgaPfhcsVc1Qj4vVdcXBKWW4eVyRs-DmPlGf6x8W_XZyI/s640/IMG20190709145205.jpg" width="640" /></a></div>
Majelis Hakim menjelaskan, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Tedy Sujadi Soemama menyerahkan “uang pokir" kepada Jarot Edy Sulistiyono di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No.1 Kota Malang. Selanjutnya Jarot Edy Sulistiono melaporkan kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch Arief Wicaksono menghubungi Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si dan meminta realisasi “uang pokir" untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch Arief Wicaksono menanyakun kemana penyerahan “uang pokit” sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian oleh Moch Arief Wicaksono meminta agar "uang pokir" diserahkan di rumah dinasnya jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, dengan  tedebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan uang sebesar Rp600.000.000 (enam ratusjuta rupiah) untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang dibungkus tersendiri. “Kemudian pada pukul 14.24 WIB, Moch Arief Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto, bahwa “uang pokir" dari Moch Anton akan segera diterima,” ucap Majelis Hakim menirukan  “Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WlB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Tedy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Moch Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si.,” ujar Majelis Hakim Majelis Hakim mengatakan, kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang terbungkus dalam kardus kepada Moch Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si di rumah dinasnya namun Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si tidak ada sehingga Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si yang berada dirumah dinas. Setelah mendapat laporan penyerahan “uang pokir”. Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si melaporkannya kepada Moch Anton. Setelah menerima uang tersebut, Moch Atief Wicaksono mengambil sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dibagikan Moch Arief Wicaksono untuk para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan kepada anggota DPRD Kota Malang lainnya masing-masing sebesar Rp12.500.000 (dua belasjuta Iima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan APBD-P TA 2015 yang berjalan dengan lancar, dan hasilnya menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD TA 2015, lalu dituangkan dalam Kaputusan DPRD Kota Malang Nomor : 188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang  APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. II. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Majelis Hakim mengatakan, pada tanggal 4 Nopember 2014, dilaksnakan Rapat Paripuma DPRD Kota Malang tentang Peraturan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2015. Untuk memperlancar pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2015, Moch Anton dengan didampingi Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menyampaikan kepada para Kepala Dinas/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Lurah/Kepala Desa untuk melakukan pemotongan uang 1% dana pembangunan APBD Kota Malang dari masing-masing SKPD untuk diberikan kepada anggota DPRD Kota Malang. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNLucOXzyLc4xtGLeGvvmi0VpqFg52ZeX-sK2ha9YFzep3kyJaBV96ZNNafLIUddUF7_bUzG4AezeNKBh9XIpdvWtm2eDgcBHM8WkdPHoGedlJ_YTY0tMJyihuPcOXx4tzjjoYBT-0Syk/s1600/IMG20190813102151.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="750" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNLucOXzyLc4xtGLeGvvmi0VpqFg52ZeX-sK2ha9YFzep3kyJaBV96ZNNafLIUddUF7_bUzG4AezeNKBh9XIpdvWtm2eDgcBHM8WkdPHoGedlJ_YTY0tMJyihuPcOXx4tzjjoYBT-0Syk/s1600/IMG20190813102151.jpg" /></a></div>
Beberapa hari kemudian, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si mengumpulkan uang dari para Kepala SKPD sebanyak sebesar Rp1.700.000.000 (satu miliyar tujuh mtus juta rupiah), dan Rp3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dari Moch Anton sebagai tambahan.   Sehingga total duit yang terkumpul sebesar Rp5.500.000.000 (lima milyar Ilma ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Moch Arief Wicaksono di rumah pribadinya di Jalan Vinolia No. 21 Kota Malang. Kemudian Moch Atief Wicaksono membagikan uang tersebut kepada unsur pimpinan, Ketua Fraksi, Ketua Komisi masing-masing Rp125.000.000 (seratus dua puluh lime juta rupiah), dan untuk anggota Fraksi Rp100.000.000  (seratus juta rupiah) Kemudian Moch Arief Wicaksono meminta agar anggota DPRD jangan terlalu kritis dalam pembahasan APBD Murni Kota Malang tahun 2015 dengan mengatakan 'Jangan kritis-kritislah’. Setelah menyerahkan uang kepada Moch Arief Wicaksono, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si melaporkan kepada Moch Anton. Setelah penerimaan uang tersebut, pembahasan APBD Murni 2015 berjalan lancar dan hasilnya,  DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi APBD TA 2015, lalu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor : 188.4/79/35.73.201/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Persetujuan Penetapan kesepakatan bersama antara Dewan perwakilan rakyat Daerah Kota Malang dengan pemerintah Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si pada saat mengumpulkan uang dari para kepala SKPD,  mengambil bagian untuk kepentingan Pribadi sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus Iima puluh juta rupiah). III.  Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. Pada tanggal 10 Juli 2015, Pemerintah Kota mengajukan surat Nomor 510.12/1531/35.73.123l2015 perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Proses Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Malang berupa Tanah yang Difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang Berlokasi di Supit Urang (pengeloaan sampah). Pada saat pengajuan surat tersebut, Mach Arief Wicaksono meminta uang kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si agar pembahasan Proses Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Malang berupa Tanah yang Difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang Berlokasi di Supit Urang bisa berjalan lancer dengan mengatakan, 'Masa gak ada, teman teman nanyakan, walaupun kecil’. Selanjutnya Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menghubungi Wasto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dan menyampaikan permohonan dari Moch Arief  Wicaksono. Kemudian Wasto mengenalkan Terdakwa Ir. Clpto Wiyono. M.Si dengan pengusaha calon pengelola sampah yaitu Daniel. Selanjutnya Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si menyampaikan permintaan uang oleh Moch Arief Wicaksono kepada Daniel agar pembahasan pengelolaan sampah bisa berjalan lancar. Pada tanggal 13 Juli 2015, Daniel menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di ruang kerja Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si (ruang sekda Kota Malang). Beberapa saat kemudian Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si mengundang Moch Arief Wicaksono keruangannya, dan memberikan uang tersebut. Selanjutnya Moch Arief Wicaksno dengan dibantu Tri Yudiani membagikan uang tersebut kepada Pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp10.000.000 (sepuluh jute rupiah), dan anggota masing-masing sebesar Rp5.000.000 (Iima juta rupiah). Setelah pemberian uang tersebut, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono. M.Si melaporkan kepada Moch Anton. Setelah pemberian uang tersebut, proses investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang berjalan lancar dan diberikan persetujuan melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/46/35.73.200/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang persetujuan terhadap permohonan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhlr (TPA) Supit Urang. Bahwa atas uang-uang yang yang dikumpulkan, Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si mendapatkan sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan yang sudah dikembalikan kepada Negara melalui KPK pada tanggal 14 Mei 2019 dan tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus Iima puluh juta rupiah). Sehingga Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Cipto Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. “Mengadili ; Satu (1), Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ; Dua (2), Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama tiga (3) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; Tiga (3), Menghukum terdawa untuk membayar uang pengganti sebesar lima ratus lima puluh juta rupiah (Rp550 juta) dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bilamana terdakwa tidak membayar sebagaiaman uang pengganti tersebut maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa dan dilelang sebagai uang pengganti. Bila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama dua (2) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim di akhir surat putusannya. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya maupun JPU KPK mengatakan pikir-pikir. (Jen/Rd/T1m) 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNVvGs1Wwv_yy-O6lDdIAPjncJcqRQUSTtQbKSBDpUc5YuWOD5jQygQ_-DyJomU6QuyfCtAE6HVafcwgIK3wjnp9_kvbR_zw7dHiyfd60gttKh8MPaQRtHnNHcDlrWL68QFd8aIEpEeQs/s1600/2019-08-13-19-17-02-53.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1442" data-original-width="876" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNVvGs1Wwv_yy-O6lDdIAPjncJcqRQUSTtQbKSBDpUc5YuWOD5jQygQ_-DyJomU6QuyfCtAE6HVafcwgIK3wjnp9_kvbR_zw7dHiyfd60gttKh8MPaQRtHnNHcDlrWL68QFd8aIEpEeQs/s640/2019-08-13-19-17-02-53.jpg" width="388" /></a></div>

News Tipikor Terbukti Menyuap DPRD Malang, Mantan Sekda Cipto Wiyono Divonis 3 Tahun Penjara

JPU KPK Arif Suhermanto : Kami akan tetap mendalami setiap peran masing-masing tapi dalam skala prioritas, yang mana lebih didahulukan ...

Terbukti Korupsi Rp6.5 M, Dirut PT Jamkrida Divonis 7 Thn Penjara

07.15 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuBxi159bAlx78cI0BeOixXG0rLdK5WlH5HPrSGt6N5L22sZVdp2lZrYopOKL6c_d_Zz0I0a-c-Us57PdBxw4XFhTyhd8OeFT02AQVkuTUXW3juh35eeSfgj8G25LeNv92OToLr-3tQQY/s1600/IMG20190708113516.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1065" data-original-width="1600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuBxi159bAlx78cI0BeOixXG0rLdK5WlH5HPrSGt6N5L22sZVdp2lZrYopOKL6c_d_Zz0I0a-c-Us57PdBxw4XFhTyhd8OeFT02AQVkuTUXW3juh35eeSfgj8G25LeNv92OToLr-3tQQY/s640/IMG20190708113516.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, Terdakwa Achmad Nur Chasan, SE, Direktur Utama PT  Jamkrida Jatim dan Bugi Sukswantoro (Direktur Keuangan)</td></tr>
</tbody></table>
 
beritakoruspi.co - Achmad Nur Chasan, SE selaku Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (PT. Jamkrida Jatim) sebuah perusahaan milik Pemerintah Daerah Jawa Timur (BUMD) dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Pengelolaan uang perusahaan sejak 2015 hingga 2017 sebesar Rp6.547.243.815 (enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) berdasarkan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-03/Hkt.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta di hukum juga untuk mengembalikan sejumlah uang yang menjadi kerugian keuangan negara atau dipenjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, kalau harta bendanya yang dirampas oleh Jaksa dan dilelang tidak mencukupi, bila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 
 
Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Achmad Nur Chasan dibacakan Majelis Hakim diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Jawa Timur yang diketuai Hakim Rochmat bersama 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu M. Mahin dan Emma Ellyani dengan dihadiri Penasehat Hukum terdakwa serta Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gunawan dkk dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim), pada Senin, 12 Agustus  2019 
 
Selain terdakwa Achmad Nur Chasan, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Bugi Sukswantoro (berkas terpisah) selaku Direktur Keuangan PT Jamkrida Jatim terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, namun tidak menikmati uang perusahaan, sehingga terdakwa tidak di hukum untuk membaya uang pengganti. 
 
Hukuman terdakwa Bugi Sukswantoro lebih ringan dari terdakwa Achmad Nur Chasan, yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan.  
 
Hukuman pidana penjara yang jatuhkan Majelis Hakim terhadap kedua terdakwa ini lebih ringan dari tuntutan JPU. Dalam tuntutan JPU, terdakwa Achmad Nur Chasan dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp5000 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp6.547.243.815 atau dipenjara selama 4 (empat) tahun. 
 
Sedangkan tuntutan JPU terhadap terdakwa Bugi Sukswantoro adalah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp5000 juta subsidair 3 (tiga) bulan. 
 
Baik JPU maupun Majelis Hakim sama-sama menyatakan, bahwa kedua terdakwa terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) hurut b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana 
 
Dalam surat putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Drs. Bugi Sukawantoro selaku Direktur Keuangan PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (PT. Jamkrida Jatim) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Jamkrida Jatim yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 11 tanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Dian Selviyana Kusnarini, bersama-sama dengan Achmad Nur Chasan, SE selaku Direktur Utama pada PT. Jamkrida Jatim (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan April Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Jamkrida Jatim Jalan Brigjend. Katamso No. 121 Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah melakukan : 1. Pengajuan pembayaran klaim tidak sesuai dengan ketentuan yang ada,; 2. Penempatan deposito di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Syariah Jabal Nur oleh PT. Jamkridan Jatim,; 3. Pembayaran penebusan aset (servikat rumah) milik Dony (Dirut BPR Syariah Jabal Nur) di Sidoarjo yang dijaminkan di Koperasi Syariah Baitul Maal Wattawil Bangil oleh PT. Jamkridan Jatim. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsnK2Ya6x-Eaoo1A5C7awAaX1GGkP-Ufdd7Ai7QuXfD3Yobi1Rvyj9OhkgczKGv1nlIh8nL_6UnGJp8wOVziM0mQRQtCy7VBUVLYCNpDAYBzKvV7DqDbs6fN1iBEjiqMlfkVAPzjhc7_s/s1600/IMG20190708113732.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="927" data-original-width="1600" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsnK2Ya6x-Eaoo1A5C7awAaX1GGkP-Ufdd7Ai7QuXfD3Yobi1Rvyj9OhkgczKGv1nlIh8nL_6UnGJp8wOVziM0mQRQtCy7VBUVLYCNpDAYBzKvV7DqDbs6fN1iBEjiqMlfkVAPzjhc7_s/s640/IMG20190708113732.jpg" width="640" /></a></div>
Hal tersebut, lanjut Majelis Hakim, telah bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. Jamkrida Jatim Nomor : 018/Per-Dir/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Manual Sistem Akuntansi PT. Jamkrida Jatim dan Himpunan Ketentuan Operasional Buku/BAB V Sistem dan Prosedur huruf b, Prosedur Investasi dan huruf d. Prosedur Pembayaran Klaim, serta BAB lV Perlakuan Akuntansi huruf f. Pembayaran dan penanggungjawaban Kas Sementara, sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Achmad Nur Chasan sebesar Rp6.547.243.815 (enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan/Penyalahgunaan dalam Pengelolaan Keuangan pada PT. Jamkridan Jatim Tahun 2015 - 2017 oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-03/Hkt.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, dengan cara-cara sebagai berikut : 
 
Bahwa PT. Jamkrida Jatim merupakan BUMD milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur bergerak di Bidang Keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 4 Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya dituangkan dalam Akta Pendirian PT. Jamkrida Jatim tanggal 17 Nopember 2009, dengan modal awal tersetor sebesar Rp50. 000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) terdiri dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar 99 % atau sama dengan Rp49.500.000.000 (Empat puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah); Koperasi Pegawai Negeri Propinsi Jawa Timur sebesar 1 % atau sama dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 
 
Bahwa terdakwa Bugi Sukawantoro selaku Direktur Keuangan PT. Jamkrida Jatim bersama-sama dengan Achmad Nur Chasan selaku Direktur Utama PT. Jamkrida Jatim dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan PT. Jamkrida Jatim bertentangan dengan ketentuan yaitu : 
 
1. Bahwa untuk pengajuan pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada berawal dari terdakwa Bugi Sukawantoro didatangi di ruang kerjanya oleh Achmad Nur Chasan dan menyampaikan bahwa Achmad Nur Chasan memerlukan uang untuk kepentingan pribadi, selanjutnya terdakwa Bugi Sukawantoro menyetujui atas permintaan Achmad Nur Chasan dengan menggunakan uang PT. Jamkrida Jatim dari pembayaran klaim, selanjutnya terdakwa Bugi Sukawantoro memanggil Neny Anggraeni selaku Staf Bagian Keuangan PT. Jamkrida Jatim dan menanyakan ketersediaan uang yang ada di brankas PT. Jamkrida Jatim  apabila ada uang di brankas, maka Neny Anggraeni menyerahkan uang tunai yang ada di brankas kepada Achmad Nur Chasan atas persetujuan terdakwa Bugi Sukawantoro, namun apabila tidak ada uang di brankas maka untuk mendapatkan uarg sesuai permintaan Achmad Nur Chasan lalu terdakwa Bugi Sukawantoro memerintahkan Neny Anggraeni untuk mengajukan pembayaran klaim yang rilainya tidak sesuai dengan pengajuan klaim yang sebenarnya atas persetujuan dari Achmad Nur Chasan bersama terdakwa Bugi Sukawantoro. 
 
Setelah uang pengajuan klaim cair, Neny Anggraeni membayarkan sebagian uang kepada pemohon klaim yang sebenarnya, dan selebihnya diserahkan kepada Achmad Nur Chasan dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dilakukan kurang lebih sebanyak 46 (empat puluh enam) kali dengan total sejumlah Rp6.035.243.315 
 
“Jumlah keseluruhan pembayaran klaim yang tidak sesuai peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan Achmad Nur Chasan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp6.035.243.815 (enam milyar tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah),” kata Majelis Hakim 
 
Majelis Hakim menyebutan, pengajuan klaim yang tidak sesuai peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan Achmad Nur Chasan yang diajukan oleh Neny Anggraeni atas permintaan Achmad Nur Chasan bersama terdakwa Bugi Sukswantoro, bertentangan dengan Peraturan Direksi PT Jamkrida Jatim Nomor : 018/Per.Dir/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Manual Sistem Akuntansi PT Jamkrida Jatim dan Himpunan Ketentuan Operasional Buku /BAB V Sistem dan Prosedur huruf d. Prosedur Pembayaran Klaim, yang menyebutkan bahwa prosedur pembayaran klaim yaitu bagian Klaim dan Subrogasi menerima berkas-berkas pengajuan klaim yang dilampiri kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama antara Bank dengan perusahaan. setelah diperiksa kebenaran, kelengkapan, keabsahan dan dilakukan analisa kemudian dibahas dalam komite Klaim. 
 
Komite Klaim meneliti seluruh berkas tersebut dan selanjutnya memutuskan klaim dengan menerbitkan surat pemberitahuan keputusan klaim (SPKK) atas dasar SPKK bagian klaim dan subrogasi membuat memo klaim (MK) yang akan diserahkan kepada kasir/bagian keuangan dan perencanaan untuk proses pembayaran klaim. Bagian kasir / bagian keuangan dan perencanaan membuat cek / bilyet giro sesuai dengan jumlah yang tertera pada MK, dan seluruh dokumen diserahkan kepada Staf Akuntansi bagian keuangan dan perencanaan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPGULPZz7hZjxNmWbY-IfMtJYTuYeGOu0hdaS-UksVtlnZnMuGwpgfs0SiID-9azBcNWrktWX4XBRtMF4T3Q4zymowFH6D6coe3mvjrxTuRuegzp6geGp01tcbZ11imsaVXMWlq984yYc/s1600/IMG20190422130530.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPGULPZz7hZjxNmWbY-IfMtJYTuYeGOu0hdaS-UksVtlnZnMuGwpgfs0SiID-9azBcNWrktWX4XBRtMF4T3Q4zymowFH6D6coe3mvjrxTuRuegzp6geGp01tcbZ11imsaVXMWlq984yYc/s640/IMG20190422130530.jpg" width="640" /></a></div>
Staf akuntansi bagian keuangan dan perencanaan membuat bukti pembukuan rangkap 2 setelah meneliti SPKK, MK dan Cek / BG kemudian diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan perencanaan dan Direktur Keuangan. Selanjutnya Direktur Keuangan menandatangani Cek dan bukti pembukuan di kolom tanda “Disetujui” sebagai tanda telah memeriksa debet / kredit uraian dan angka-angka pada bukti pembukuan Seluruh berkas, kemudian diserahkan ke Kasir bagian keuangan dan perencanaan. 
 
Bagian Kasir / Bagian keuangan dan perencanaan selanjutnya menyerahkan Cek I Bilyet Giro kepada Bank pemberi kredit dan menerima bukti pembayaran (Nota Bank), dan Kasir/ Bagian Keuangan dan Prencanaan menyerahkan nota Bank, SPKK lembar 2, bukti pembukuan lembar 1 kepada Staf/ Pelaksana akuntansi SPKK lembar 3 dan BP lembar 2 diserahkan ke bagian Klaim dan Subrogasi, dan SPKK lembar 4 untuk arsip. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan bukti pembukuan lembar 2 bagian klaim dan subrogasi membuat daftar keragaan penjaminan kredit. selanjutnya bukti pembukuan tersebut disimpan untuk diarsip. 
 
2. Bahwa untuk penempatan investasi PT. Jamkrida Jatim berupa deposito di BPR Syariah Jabal Nur berawal dari Bambang (Staf Ahli Klaim PT. Jamkrida Jatim), selanjutnya atas persetujuan Achmad Nur Chasan selaku Direktur Utama, lalu terdakwa Bugi Sukswantoro selaku Direktur Keuangan memerintahkan Neny Anggraneni selaku Bendahara untuk melakukan pencairan uang dengan menggunakan cek nomor : EA 466850 tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani oleh Achmad Nur Chasan selaku dan terdakwa Bugi Sukswantoro tanpa disertai bukti pendukung. 
 
“Setelah uang cair sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya Neny Anggraeni menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Dony (Dirut BPR Syariah Jabal Nur) di Bank Jatim. Bahwa sampai saat ini, terhadap penempatan investasi di BPR Syariah Jabal Nur berupa deposito PT. Jamkrida Jatim tidak pernah menerima sertifikat deposito (bilyet) dari BPR Syariah Jabal Nur,” ujar Majelis Hakim lbih lanjut 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa prosedur investasi (Deposito) pembayaran Klaim berpedoman pada Himpunan Ketentuan Operasional Buku ! PT. Penjaminan Kredit daerah Jawa Timur, Lampiran Peraturan Direksi Nomor : 018/Per-Dir/lll/2010 tanggal 25 Maret 2010, tentang Manual Sistem Akuntasnsi PT. Jamkrida Jatim. pada Bab V, Sistem dan Prosedur huruf b. Prosedur Investasi, adalah sebagai berikut : 
 
1. Staf Bagian Keuangan dan Perencanaan melakukan Analisa atas dana yang belum dimanfaatkan dan dana yang akan segera jatuh tempo. Analisa penempatan dana dalam bentuk memorandum mengusulkan penempatan dalam bentuk deposito, reksadana, dan obligasi yang memberi keuntungan yang paling besar buat perusahaan. 
 
2. Hasil Analisa itu diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan perencanaan untuk dipelajari dan selanjutnya diparaf dan/atau ditandatangani untuk mendapat persetujuan Direktur Keuangan dan/atau ditandatangani untuk mendapat persetujuan Direktur Keuangan dan/atau Direktur Utama sesuai dengan batas kewewenangannya. 3. Direktur Keuangan/Direktur Utama mempelajari memorandum tersebut dan memberikan persetujuan atas usulan investasi tersebut dan diserahkan kembali kepada Kepala Bagian Keuangan dan perencanaan. 
 
4. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan meneruskan kepada staf Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk melaksanakan penempatan dana pada Bankllnstansi yang telah disetujui. 5. Bukti pendukung penempatan dana Inota bank dan memorandum penempatan dana diserahkan ke Staf Akuntansi Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk di bukukan. 6. Bagian Akuntansi membuat bukti pembukuan rangkap 2 dan diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk disetujui. 
 
7. Bagian pendukung dan bukti pembukuan lembar 1 yang telah disetujui dibukukan selanjutnya diarsipkan sesuai nomor urut, dan bukti pembukuan lembar 2 diserahkan kepada Staf Bagian Keuangan dan Perencanaan. 8. Staf Bagian Keuangan dan Perencanaan membuat laporan penempatan dana dan mengarsipkan bukti pembukuan lembar 2. 
 
Terhadap penempatan investasi PT. Jamkrida Jatim berupa deposito di BPR Syariah Jabal Nur bertentangan dengan Himpunan Ketentuan Operasional Buku PT. Penjaminan Kredit daerah Jawa Timur, Lampiran Peraturan Direksi Nomor : 018/Per.Dir/III/2010 tanggal 25 Maret 2010, tentang Manual Sistem Akuntasnsi PT. Jamkrida Jatm. pada Bab V, Sistem dan Prosedur huruf b. Prosedur Investasi. 
 
Dalam hal pembayaran penebusan aset (sertifikat rumah) milik Dony (Dirut BPRSyariah Jabal Nur) di Sidoarjo yang dijaminkan di Koperasi Syariah Baitu Maal Wattawr Bangil oleh Dony tahun 2018 sebesar Rp212.000.000 (dua ratus dua belas Juta rupiah), berawal dari perintah Achmad Nur Chasan untuk menebus serfikat tersebut yang diambilkan seolah-olah dari kas sementara dengan cara Neny Anggraeni mengaiukan cek kepada Achmad Nur Chasan dan terdakwa sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus iuta rupiah), selanjutnya Achmad Nur Chasan, dan terdakwa Bugi Sukawantoro menandatangani cek tersebut, dan kemudian uang tunai sebesar Rp12.000.000  (dua belas juta rupiah) diambilkan oleh Neny Anggraeni dari Brankas PT. Jamkrida Jatim, padahal sampai saat ini penebusan atas aset tersebut tidak tercatat sebagai aset di PT. Jamkrida Jatim 
 
Pembayaran penebusan asset (sertifikat rumah) milik Dony di Sidoarjo yang dijaminkan di Koperasi Syariah BMT Bangil oleh PT. Jamkrida Jatim, bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. Jamkrida Jatim Nomor : 018/Per-Dir/1ll/2010tanggal 25 Maret 2010 tentang Manual Sistem Akuntansi PT . Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur dan Himpunan Ketentuan Operasional Buku 1 BAB V Sistem dan Prosedur huruf 1. Pembayaran dan penanggungjawaban Kas Sementara sebagai benkut: 1. Unit kerja yang membutuhkan mengisi formulir memo permintaan kas sementara (MPKS) rangkap 1. 
 
Kemuidan memintakan tanda tangan Kepala Bagian Satuan sebagai atasan unit kerja yang membutuhkan dan menyerahkan MPKS kepada Kabag Keuangan & Perencanaan (Direktur Keuangan). Kabag Keuangan & Perencanaan (Direktur Keuangan) memeriksa dan menandatangani MPKS sesuai dengan batas kewenangannya, kemudian diserahkan ke kasir. Kasir menerima MPKS yang sudah diotorisasi pejabat yang berwenang dan memeriksa keabsahan tanda tangan/parat tersebut. Kasir meminta tanda tangan penerima pada MPKS kemudian menyerahkan uang kepada penerima. Selanjutnya mengarsipkan MPKS sesuai nomor urut Unit kerja yang membutuhkan, mengumpulkan dokumen pendukung atas penggunaan uang, dan dokumen pendukung tersebut kemudian diserahkan kepada kasir. 
 
Kasir membandingkan bukti-bukti pengeluaran dengan MPKS dan membayar kekurangan uang jika MPKS lebih kecil dari bukti pengeluaran, dan meminta sisa uang ketika MPKS lebih besar dari bukti pengeluaran, MPKS kemudian diserahkan kepada unit kerja yang bersangkutan. Kasir kemudian menyerahkan bukti pengeluaran ke Bagian Akuntansi. 
 
Bagian Akuntansi memeriksa kebenaran bukti pengeluaran dan membuat Bukti Pembukuan (BP) rangkap 2 serta membubuhkan tanda tangan pada kolom dibuat di formulir bukti pembukuan,  kemudian BP diserahkan kepada Kabag Keuangan &Perencanaan/Direktur Keuangan. 
 
9. Bagian akuntansi membukukan transaksi dan mengarsip bukti-bukti pengeluaran kas setelah BP ditandatangani Kabag Keuangan Perencanaan dan Direktur Keuangan. 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Achmad Nur Chasan bersama-sama dengan Bugi Sukswantoro dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan PT Jamkrida Jatim yang tidak sesuai dengan ketentuan telah memperkaya orang lain yaitu Achmad Nur Chasan yag dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp6.547.243.815 (Enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima balas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewenga dan penyalahgunaan Dalam Pengeluaran  Keuangan pada PT Jamkrida Jatim Tahun 2015 - 2017 oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-03/Hkt.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa terdakwa Achmad Nur Chasan (dan Drs. Bugi Sukswantoro) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) hurut b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 
 
“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, sehingga haruslah dikesampingkan. Dan terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya,” kata Majelis Hakim 
 
“Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Achmad Nur Chasan berupa pidana penjara selama tujuh (7) tahun denda sebesar Rp500 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar sebagaiaman denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama tiga (3) bulan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah (Rp6.547.243.815). Bilamana terdakwa tidak mbayar sebagaimana uang pengganti tersebut dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa akan menyita harta bendanya dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti penjara selama tahun dan enam bulan (3.6 tahun),” ucap Ktua Majelis Hakim Rochmad. 
 
Kemudian Majelis Hakim melanjutkan membacakan surat putusanya (Vonis) terhadap terdakwa Bugi Sukswantoro yang di hukum pidana penjara selama empat (4) tahun dendan sebesar dua ratus juta  rupiah (Rp200.000.000) atau kurang selama 2 bulan. 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. (Jen/Rd/T1m) 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbRclNQQJHSW5061WIVIVaMgs-FF5H2-NHPN_iXqbNsyrDIfd0i_elpjvdUe9vIrG62c4839xbObZMjs7VovY2DJgoHBSLdHeuKN2yI3rIECyTtrfErEQF9oWz4P8BXSUjwVidsJrmInI/s1600/Tulungagung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1128" data-original-width="1600" height="450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbRclNQQJHSW5061WIVIVaMgs-FF5H2-NHPN_iXqbNsyrDIfd0i_elpjvdUe9vIrG62c4839xbObZMjs7VovY2DJgoHBSLdHeuKN2yI3rIECyTtrfErEQF9oWz4P8BXSUjwVidsJrmInI/s640/Tulungagung.jpg" width="640" /></a></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Rp6.5 M, Dirut PT Jamkrida Divonis 7 Thn Penjara

Dari kiri, Terdakwa Achmad Nur Chasan, SE, Direktur Utama PT Jamkrida Jatim dan Bugi Sukswantoro (Direktur Keuangan) berita koruspi .c...

Mahasiswa UMM Malang Olah Limbah Plastik Menjadi Paving Block

07.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU1yrFvx-QhqxHskWcz51oQRR4XnYLqk624xTXQtSIAEjmyG2fGm3TUIZT19GhMsz_tK7maYiG0IBYblSWKlOhTlvS1mDa-1r5MlqMcK6zX6Vu5oPArmkbp9m-vT8tgM-fwyg3uFhXXTE/s1600/IMG-20190817.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU1yrFvx-QhqxHskWcz51oQRR4XnYLqk624xTXQtSIAEjmyG2fGm3TUIZT19GhMsz_tK7maYiG0IBYblSWKlOhTlvS1mDa-1r5MlqMcK6zX6Vu5oPArmkbp9m-vT8tgM-fwyg3uFhXXTE/s640/IMG-20190817.jpg" width="640" /></a></div>
 
Malang, beritakorupsi.co - Limbah plastik adalah salah probelem yang sangat sulit diurai secara alamiah, karena telah banyak menimbulkan masalah di sejumlah daerah di Indonesia. Namun saat ini, sekelompok Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jawa Timur, berhasil mengolah limbah plastik tersebut menjadi paving block atau conblock. Pengolahan limbah plastik itu dilakukan para mahasiswa yang sedang melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kelompok 49 Divisi Ekonomi di Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Jawa Timur. Kegiatan pengolahan plastik tersebut dilakukan para mahasiswa bersama dengan masyarakat dan aparat desa, Jum'at 9 Agustus 2019 malam. "Banyaknya limbah sampah plastik yang berserkan di lingkungan Desa Kemiri ini dapat merusak ekosistem lingkungan desa. Itulah alasan utama mahasiswa KKN 49 UMM untuk mencetuskan program unggulan mengolah limbah sampah plastik menjadi sebuah inovasi paving block," ujar Arief Elfandi selaku Ketua Divisi Ekonomi KKN 49 UMM Mahasiswa yang mengambil jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UMM ini menambahkan, selain sebagai solusi alternatif pengurai limbah plastik, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat desa, serta menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kemiri. Di tempat yang sama, mahasiswa KKN 49 UMM Divisi Ekonomi, Adil Abdul Hakim menambahkan, untuk memproduksi 1 buah paving block, diperlukan 1 kg sampah plastik yang dicampur dengan 1 kg pasir, lalu dicampur oli bekas. "Masak oli bekas hingga mendidih, kemudian masukkan limbah sampah plastik ke dalam tungku berisi oli panas. Kemudian, jika sudah mencair keseluruhan plastik, masukkan pasir lalu aduk hingga menyatu," ujar Adil Abdul Hakim. Selanjutlanya, lanjut mahasiswa Fakultas Teknik Informatika UMM inni, masukkan campuran plastik dan oli bekas tersebut ke dalam cetakan paving block. "Kami sangat senang karena bisa berbagi teknik pengolahan paving blok ini, apalagi kami juga mendapat dukungan antusias dari para Ketua RT dan Ketua RW Desa Kemiri, para perangkat desa Kemiri, pejabat TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terakhir), DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kepanjen Malang, serta dosen pembimbing Ibu Ririn," papar Adil Abdul Hakim lagi. Sementara itu, Kepala Desa Kemiri, Wijiati mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada para mahasiswa KKN 49 UMM, karena telah memaparkan inovasi pengolahan limbah plastik dan oli bekas kepada para perangkat desa. "Saya sangat senang dan berterima dengan adanya ide inovasi pengolahan sampah plastik menjadi paving block ini, yang mana sampah merupakan PR bagi kita semua. Dan saya berharap ke depan sampah ini bisa menjadi sampah berkah atau pun sampah rupiah yang dapat menambah penghasilan bagi masyarakat Desa Kemiri, untuk pemasaranya mungkin nanti akan di bantu oleh BUMDES," ujar Wijiati. (*)

Pendidikan Mahasiswa UMM Malang Olah Limbah Plastik Menjadi Paving Block

Malang, berita korupsi .co - Limbah plastik adalah salah probelem yang sangat sulit diurai secara alamiah, karena telah banyak menimbul...

dr. Esti Handayani, Terdakwa Korupsi Pemotongan Dana Kapitasi Divonis Bebas

05.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnDEUrneICSpkaO4GAf0SgxYINqudoNAKW_sb8_SpWlhypgQm8R0S3cPJwhz_L0fbUD5AUejJobAri9xn8REfBPGZgpPnXo7hzdPXQ_UeiHp3jY7RvqNcRbb4gE2qeYSP2vbnmLk8ADhA/s1600/PhotoGrid_1565466432891.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnDEUrneICSpkaO4GAf0SgxYINqudoNAKW_sb8_SpWlhypgQm8R0S3cPJwhz_L0fbUD5AUejJobAri9xn8REfBPGZgpPnXo7hzdPXQ_UeiHp3jY7RvqNcRbb4gE2qeYSP2vbnmLk8ADhA/s640/PhotoGrid_1565466432891.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Jum'at, 9 Agustus 2019 adalah hari bersejarah sekaligus hari yang paling membahagiakan bagi dr. Esti Handayani selaku Kepala Puskesmas Porong Kabupaten Sidarjo yang sempat menyandang “gelar” sebagai terdakwa Korupsi. 
 
Selain bagi dr. Esti, kebahagiaan termasuk dirasakan keluarga besarnya, yang mungkin terkena imbas dari pemberitaan di beberapa media cetak maupun elektronik, pada saat Tim Saber Pungli Poda Jatim menangkap dr. Esti pada hari Senin, 17 September 2018 lalu, karena dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi potongan dana kapitasi sebesar 15 persen dari Jasa Pelayanan (Jaspel) di Puskesmas yang dipimpinnya (dr.Esti). 
 
Saat itu (Senin, 17 September 2018), petugas Tim Saber Pungli Polda Jatim menangkap dr. Esti selaku Kepala Puskesmas bersama Mulai selaku staf Tata Usaha (TU), bendahara internal, dan koordinator dengan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar  Rp 58,5 juta. 
 
Anehnya, dr. Esti dirangkap Tim Saber Pungli Polda Jatim pada tanggal 17 September 2018 lalu, namun baru disidangkan hampir setahun kemudian (Juni 2019) dan tidak dilakukan penahanan dalam Rutan (Rumah Tahanan Negara) melainkan hanya tahanan Kota. 
 
dr. Esti dituduh telah melakukan pemotongan dana kapitasi sebesar 15 persen dari Jasa Pelayanan (Jaspel), dan dari pemotongan itu kemudian dibagikan kepada 89 karyawan di Puskesmas yang dipimpinnya. 
 
dr. Esti pun dijerat Pasal “Pemaksaan” yaitu dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal “Menerima” yakni Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Pasal 12 berbunyi :  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 
 
huruf e Pasal 12 berbunyi :  pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; 
 
Sedangkan Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; 
 
Dari catatan maupun pengatamatan beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor Surabaya, beberapa terdakwa yang tertangkap tangan Tim Saber Pungli, Kedua Pasal ini selalu dikenakan oleh penyidik maupun JPU untuk menjerat terdakwa. 
 
Anehnya, selama persidangan JPU tak dapat membuktikan bagaimana si terdakwa melakukan pemaksaan kepada pihak-pihka lain agar bersedia untuk memberikan sesuatu ataupun membayar sesuatu berupa duit. 
 
Anehnya lagi adalah, dalam tuntutan JPU maupun Putusan (Vonis) Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa terdakwa dianggap bersalah karena menerima duit suap sebagai Korupsi sebagaiaman diatur dan diancam dalam Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi. 
 
Yang lebih anehnya lagi selama ini, yaitu bahwa JPU maupun Majelis Hakim tidak pernah menjelaskan bahkan tidak menjerat si pemberi uang suap terhadap terdakwa yang dianggap sebagai Korupsi. Justru si pemberi uang suap itu tetap menjadi “miteri” dalam kasus Operasi Tangkap Tangan Tim Saber Pungli. 
 
Kalau memang yang memberikan duit itu adalah keluarga atau orang tua terdakwa sebagai warisan ataupun untuk membantu perekonomian si terdakwa, apakah itu dianggap uang Korupsi ? Dan mengapa si pemberi uang Korupsi itu tidak ada satu pun yang diseret sebagai tersangka/terdakwa ? 
 
Apakah memang Kepres (Kepetusan Presiden) Nomor 87 tahun 2016 tentang Sapu Bersi Pungutan Liar hanya bagi sipenerima, sementara si pemberi diselamatkan ?. Lalu bagaimana dengan Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi bagi si pemberi itu ? 
 
Pasal 13 berbunyi ; setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 
 
Itulah bedanya Tim Saber Pungli dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap pejabat atau PNS (ANS) yang kedapatan menerima duit suap. Yang ditangkap Tim Saber Pungli hanya si penerima, sedangkan yang ditangkap KPK tidak hanya si penerima, melainkan si pemberi dan dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk si penerima dijerat dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU yang sama. 
 
Karena penyidik Polda Jatim maupun JPU Kejari Sidoarjo menganggap bahwa dr. Esti bersalah melakukan pemotongan dana Kapitasi sebesar 15 persen dari Jaspel Puskesmas Porong, Dia pun dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrvpkdsZO9jYVTVKjUT7w9KKmPwflc1tbs3-vGvI25qit2ilQenhmvnFuPL0CLdz6YHMbPK_EoeVryv5HwrsT9sv1viCGOsPw2VBxN9AHz-hTey-0B2hOTAPzyQmPlC41_FcbOiWz8bSs/s1600/IMG20190809152457.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrvpkdsZO9jYVTVKjUT7w9KKmPwflc1tbs3-vGvI25qit2ilQenhmvnFuPL0CLdz6YHMbPK_EoeVryv5HwrsT9sv1viCGOsPw2VBxN9AHz-hTey-0B2hOTAPzyQmPlC41_FcbOiWz8bSs/s640/IMG20190809152457.jpg" width="640" /></a></div>
 Namun dalam perka dr. Esti kali ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya benar-benar sangat jeli dalam menyidangkan perkara ini, bukan sekedar mengadili namun berdasarkan fakta yang terungkap selama  dalam persidangan dengan berdasarkan keadilan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa. 
 
Majelis Hakim mengatakan sesuai fakta yang terungkap dalam 
persidangan, bahwa terdakwa dr. Esti Handayani selaku Kepala Puskesmas 
Porong Kabupaten Sidarjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana diatur dan diancam
 dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia 
(UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa berdasarkan fakta yang tang terungkap dalam 
persidangan, bahwa uang dari pemotongan dana Kapitasi Jaspel Pukesmas 
Porong adalah hasil kesepakatan semua pegawai dan bukan keputusan 
terdakwa sendiri. 
 
Selain itu, uang hasil pemotongan tersebut 
diberikan kepada pegawai honor Puskesmas Porong yang turut membantu 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bahkan terdakwa sendiri bersama 
pegawai Puskesmas Porong sama-sama memberikan bantuan atau pengumpulan 
duit dari hasil pemotongan itu untuk honor pegawai honorer di Puskesmas 
Porong. 
 
Sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang laing, 
atau menerima sebagaimana dakwaan JPU tidak terbukti. Apa yang 
disebutkan Majelis Hakim dalam putusannya bukan tidak beralasan. Sebab 
uang yang terkumpul dari pegawai termasuk dari terdakwa sendiri bukan 
diberikan kepada pegawai apalagi tidak dinikmati oleh terdakwa, 
melainkan diberikan kepada Honorer Puskesmas Porong yang turut membantu 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena tidak termasuk dalam 
anggaran Puskesmas Porong yang berasal dari APBD/APBN. 
 
Apakah tindakan terdakwa melakukan hal itu dianggap sebagai tindak Pidana Korupsi melakukan pemotongan atau menerima ? 
 
Sehingga
 Tiga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sependapat dalam 
putusannya untuk membebaskan dr. Esti Handayani selaku Kepala Puskesmas 
Porong Kabupaten Sidarjo sebagai terdakwa dalam perkara Nomor : 
39/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY Kasus Tindak Pidana Korupsi potongan dana 
kapitasi sebesar 15 persen dari Jasa Pelayanan (Jaspel) yang tertangkap 
tangan Tim Saber Pungli Poda Jatim pada Senin, 17 September 2018 lalu. 
 
Vonis
 Bebas terhadap dr. Esti ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai 
Hakim I Wayan Sosisawan, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota 
(Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana, SH., MH dan John Desta, SH serta Panitra 
Pengganti (PP) Slamet Suripta, SH., MH diruang sidang Cakra Pengadilan 
Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur dengan di hari 
JPU serta Tim Penasehat Hukum terdakwa. 
 
Majelis Hakim mengatakan,
 karena terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan primer 
(Pasal 12 huruf e) maupun dakwaan Subsidair (Pasal 11) Jaksa Penuntut 
umum, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Karena 
terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka terdakwa haruslah 
dibebaskan dari Tahanan Kota serta hak-haknya dipulihkan. 
 
“Mengadili
 : Satu (1), menyatakan terdakwa dr.Esti Handayani tidak terbukti secara
 sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
 dalam dakwaan Primer maupun Subsidair : Dua (2), membebaskan terdakwa 
dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum : Tiga (3), menetapkan terdakwa 
segera dibebaskan dari Tahanan Kota : Empat (4), memulihkan dan 
mengembalikan hak-hak terdakwa serta martabatnya : Lima (5), menetapkan 
barang bukti Nomor urut satu (1) sampai dengan Nomor dua (2) sebagaimana
 tertuang dalam putusan ini dikembalikan dari mana asalnya, barang bukti
 omor tiga (3) sampai dengan Tujuh belas (17) dikembalikan pada yang 
berhak yakni Pukesmas Porong : Enam (6), membebankan biaya perkara pada 
negara,” ucap Ketua Majelis Hamim. 
 
Seusai persidangan, tim 
Penasehat Hukum terdakwa, Serbabagus mengatakan, bahwa sebagian yang 
jadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim sudah masukan pada Nota 
pembelaan. 
Srbabagus menambahkan, bahwa unsur pemaksaan atau menerima dalam surat dakwaan Jaksa tidak terbukti dalam persidangan. 
 
"Tidak
 terbukti unsur pemaksaan maupun menerima sesuatu. Bahwa terdakwa 
sendiri ikut memberikan iuran. Uang itu diberikan untuk pegawai honorer 
Puskesmas Porong yang ikur membantu pelayanan," ucap Serbabagus. 
 
Agus
 Happy Fajariyanto yang juga Tim Penasehat terkwa sependapat dengan apa 
yang dikatakan rekannya Serbabagus. Agus hanya menambahkan, bahwa  hasil
 putusan sudah sesuai fakta-fakta persidangan yang terungkap, bahwa 
unsur-unsur yang di pasal 12 huruf e dan pasal 11 tidak ada yang 
terpenuhi, sehingga hakim membebaskan. 
 
"Fakta persidangan terungkap, bahwa unsur pasal 12 huruf e atau  pasal 11 tidak ada yang terpenuhi,”  kata Agus. 
 
Terpisah.
 dr. Esti saat ditemui berikaorupsi.co mengatakn, bahwa putusan Hakim 
membuatnya merasa bahagia. Dan Ia mengatakan, bahwa kedalian ternyata 
masih ada. 
 
"Saya sangat bahagia, ternya masih ada keadilan," ucap
 dr. Esti sambil mngusap keuda kelopak matanya yang dipenuhi air bening 
sejak dalam persidangan berlangung. 
 
Berbeda dengan JPU yang tidak
 memberikan komentar sama sekali, karen langsung buru-buru meninggalkan 
gedung Pengadilan Tipikor Surabaya. (Jen/Rd/T1m)

News Tipikor dr. Esti Handayani, Terdakwa Korupsi Pemotongan Dana Kapitasi Divonis Bebas

berita korupsi .co - Jum'at, 9 Agustus 2019 adalah hari bersejarah sekaligus hari yang paling membahagiakan bagi dr. Esti Handayani ...

Ada Fakta Baru Yang Terungkap Di Sidang Perkara Korupsi RKA Inspektorat Kab.Bojonegoro

11.03 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgta7neDdmeT7VVQ69Yd-3aJPgEiz-q14bmzY_G95t9RPRn_K0T-5-D9v4poCli7do4MC57PDn6zpwdUaw716_hS2uzL35kgLA3l3ordpitjZddBnyHHknf9l1k-SeUyMT5k6EFQYiqvpM/s1600/IMG20190808154440.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgta7neDdmeT7VVQ69Yd-3aJPgEiz-q14bmzY_G95t9RPRn_K0T-5-D9v4poCli7do4MC57PDn6zpwdUaw716_hS2uzL35kgLA3l3ordpitjZddBnyHHknf9l1k-SeUyMT5k6EFQYiqvpM/s640/IMG20190808154440.jpg" width="640" /></a></div>
Terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA : Hasil audit BPK RI Tahun 2015 - 2017 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). PBKP melakukan audit untuk tahun aggaran 2016 ada penyimpangan tapi putusan Hakim PTUN tidak ada kerugian negara. Kemudian penyidik meminta BPK RI untuk mengaudit tahun anggaran 2017 katanya ada penyimpangan. Dua kali di audit lembaga yang sama hasilnya beda. Aneh kan ! 
 
 
beritakorupsi.co - Kamis, 7 Agustus 2019, adalah sidang pertama kalinya Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejari Bojonegoro menghadirkan saksi di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015, 2016 dan tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau memperkaya orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil penghitungan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018. 
 
Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo (Kamis, 7 Agustus 29019) dalah agenda mendengarkan saksi yang dihadirkan JPU Prya Agung Jatmiko dkk dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Bojonegoro untuk terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya Bayu Wibisono dkk dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Agus 
 
Ada 3 (tiga) saksi yang dihadirkan JPU, diantranaya adalah Nurhalim, mantan Sekretaris Inspektorat sekaligus selaku KPA (Kuasa Pengguna Angagaran) dan Horis Setiawan (Kasubag sekaligus PPTK/Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) serta Widya (Kasubag Keuangan). Namun yang di dengar keterangannya dipersidangan kali ini hanya Nurhalim. Sedangkan 2 saksi lainnya dilanjutkan pada sidang yang akan datang. 
 
Dari keterangan saksi Nurhalim inilah terungkap, bahwa penyusunan RKA Inspektorat Kabupatena Bojonegoro TA 2015 ternyata sudah selesai dibuat oleh Kepala Inspketorat sebelumnya bersama saksi selaku Sekretaris yang juga KPA pada Agustus 2015 sebelum terdakwa menjabat sebagai Kepala Inspektorat pada Oktober 2015. Hal inipun diakui oleh saksi atas penejalan terdakwa. 
 
“Tahun 2015 sudah selesai dibuat sebelum saya masuk, yang membuat adalah Kepala Inspekorat sebelumnya bersama KPA. Saya dilantik pada Oktober 2015, dan penyusunan sudah selesai dibuat pada Agustus 2015. Saya hanya membuat SK-nya,” kata terdakwa menjelaskan kepada Majelis Hakim yang di “Ia” kan oleh saksi. 
 
Ketua Majelis Hakim pun menanyakan hal itu beberapa kali kepada saksi, karena jawaban saksi terkesan hendak mengalihkan, namun kemudian diakui juga. 
 
“Ia Pak, saya siap disalahkan kalau salah,” kata saksi sambil menundukkan kepala. Saksi saat ditnya Ketua Majelis Hakim terkait penyusunan RKA, saksi berkali-kali mengatakan, akan disampaikan oleh PPTK. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYakiiM5GKZ8T7z9bzi2jQTryo9BWe8d2dmOW5wH8i0IbA7YIEkATZ4UOimCfg-4E52MCx7goilOSZcJvbIAxQ8E9-s-mqyJeiJCUjv1XqznWSsYvjTj7UU-80I5T3JxIl3WJcDTfuOWg/s1600/IMG20190808172847.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYakiiM5GKZ8T7z9bzi2jQTryo9BWe8d2dmOW5wH8i0IbA7YIEkATZ4UOimCfg-4E52MCx7goilOSZcJvbIAxQ8E9-s-mqyJeiJCUjv1XqznWSsYvjTj7UU-80I5T3JxIl3WJcDTfuOWg/s640/IMG20190808172847.jpg" width="640" /></a></div>
Anehnya, dalam dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa telah melakukan penyimpangan mengenai penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA (Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang tidak di dukung dengan analisis satuan biaya dan tidak mengacu pada standar biaya umum dan Pembayaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan yang seluruhnya dilaksanakan (dibayarkan oleh Inspektur selaku KPA) meskipun waktunya bersamaan dengan tugas pengawasan / pemeriksaan dan perjalanan dinas. 
 
Selain itu, dari keterangan saksi ini juga semakin terang bagaimana rangkaian penyusunan RKA, ternyata tidak hanya dibuat oleh terdakwa sendiri, namun melibatkan berbagai pihak dan melalui tahapan, yaitu diawali dengan Musrenbang (Muatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan), dimana masing–masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) mengalokasikan anggaran untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah. 
 
Selanjutnya alokasi tersebut dibuatkan RKA awal untuk dibahas dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kemudian Hasil pembahasan RKA awal dikompilasi oleh Bapedda untuk penyusunan KUA dan PPAS. 
 
Setelah KUA dan PPAS dibahas dan disetujui bersama antara Pemkab dengan DPRD, kemudian SKPD menyusun RKA dengan berpedoman kepada Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA, setelah SKPD menyusun RKA kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan TAPD, pembahasan dilakukan bersama–sama dengan masing–masing kepala SKPD. Selain pembahasan oleh TAPD, Inspektorat juga melakukan reviu (RKA -SKPD) 
 
SKPD dalam  menyusun RKA-SKPD berdasarkan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKP terkait dengan besaran untuk masing-masing jenis belanja didasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU) dan SSH (harga bahan dan upah) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun kemudian dilakukan penelaahan dan review RKA-SKPD oleh Inspektorat. 
 
Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tidak melakukan Reviw sebelum diusung ke Banggar (Badan Anggaran) DPRD Bojonegoro ? Apakah Banggar DPRD Bojonegoro juga tidak melakukan review terhadap RKA Inspektorat sebelum dibahas disidang Paripurna DPRD bersama Pemda ? Apakah Gubernur Jatim tidak melakukan Reviw pada saat diserahkan sebelum disahkan dari RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) menjadi menjadi ABPD Kabupaten Bojonegoro ? 
 
Apakah penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA (Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang disampaikan oleh terdakwa kepada TAPD langsung disahkan begitu saja menjadi anggaran Inspektorat dalam APBD Kabupaten Bojonegoro ? 
 
Apakah penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 hanya menjadi tanggung jawab terdakwa, atau menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan maupun yang mensahkan ? 
 
Dalam dakwaan JPU juga dikatakan, bahwa penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 yang tidak di dukung dengan analisis satuan biaya dan tidak mengacu pada standar biaya umum dan Pembayaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan yang seluruhnya dilaksanakan (dibayarkan oleh Inspektur selaku KPA) meskipun waktunya bersamaan dengan tugas pengawasan / pemeriksaan dan perjalanan dinas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah,; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standart Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar Biaya Umum di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSk8kRGlS91t0bmd6a9SWmmM9y245RtFlyfLV_SomYbv3wK6ji5NJkp07yRcKDBhCUp-jhwsani_peHBJS9HkdvVLQ-sGBM_7VhdhqejhXhy-F_68AlBS-uff7WL0hDOcmohBRlLAn2TM/s1600/IMG20190711135128.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSk8kRGlS91t0bmd6a9SWmmM9y245RtFlyfLV_SomYbv3wK6ji5NJkp07yRcKDBhCUp-jhwsani_peHBJS9HkdvVLQ-sGBM_7VhdhqejhXhy-F_68AlBS-uff7WL0hDOcmohBRlLAn2TM/s640/IMG20190711135128.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara terdakwa menjelaskan kepada Majelis Hakim, sesuai Peraturan Gubernur, Inspektorat diperbolehkan menetapkan anggaran sendiri. 
 
Terdakwa juga menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait surat dakwaan JPU yang mengatakan, bahwa Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA (tahun anggaran) 2015 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak 5.151 (lima ribu seratus lima puluh satu) hari. Dan Tahun 2016, terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 7.446 hari serta pada tahun 2017, terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 4.799 hari. 
 
Menurut terdakwa, bahwa jumlah kelebihan hari pengawasan tersebut, diperoleh dengan mengkonversi penugasan sistem paket kedalam sistem harian atau mengggunakan uang SPPD. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pasal 33 ayat ( 1) menyatakan, bahwa Ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas tidak berlaku untuk pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat, untuk itu diberikan biaya khusus pemeriksaan/pengawasan. 
 
Anehnya lagi, terkait kerugian keuangan negara dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa juga menggelitik. Sebab JPU mengatakan, akibat dari perbuatan terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro, telah memperkaya diri sendiri  atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.714.067.500 atau orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar RP528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) sesuai perhitungan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 
 
Berapa sesungguhnya kerugian keuangan negara dari hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 dalam kasus ini ? Apakah Rp1.714.067.500 (Satu miliard tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah atau Rp1.185.977.500 atau Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah)? 
 
Kalau JPU mengatakan bahwa terdakwa telah memperkaya orang lain sebesar Rp1.185.977.500, siapa orang lain yang dimaksud? Mengapa dalam dakwaan JPU tidak menyebutkan pihak-pihak yang menerima aliran duit itu sebagai orang yang turut serta menjadi tersangka/terdakwa bersama redakwa sendiri yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana ? 
 
Pasal 55 Ayat (1) KUHP berbunyi: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. 
 
Sementara dalam persidangan terungkap, bahwa saksi Nurhalim selaku Sekretaris Inspekorat sekaligus selaku KPA salah satu pihak yang menerima dan telah mengembalikannya. Alasannya karena patuh pada BPK RI, sekalipun duit itu diakuinya sebagai haknya atas tugas yang dilakukannya. Hal itu dikatakan saksi menjawab pertanyaan terdakwa. 
 
“Ia, itu hak saya. Saya patuh pada BPK,” jawab saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan terdakwa. (Jen)

News Tipikor Ada Fakta Baru Yang Terungkap Di Sidang Perkara Korupsi RKA Inspektorat Kab.Bojonegoro

Terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA : Hasil audit BPK RI Tahun 2015 - 2017 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). PBKP melakukan audit unt...

Terdakwa Korupsi Plt.Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik Menunggu Tuntutan

11.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJJky9yElOL46fmGQp1cM1BH3p6X4B_QYJMbD0UmPjDkg-bQG2H9zD2771KNXA1cqrufhiV96iWM_U6r1fBq3uyobgyHiNuVRR-4DvYqWgu27TwUS2wLEM_1fLm7FxDBmSHortWjbauK0/s1600/Gresik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJJky9yElOL46fmGQp1cM1BH3p6X4B_QYJMbD0UmPjDkg-bQG2H9zD2771KNXA1cqrufhiV96iWM_U6r1fBq3uyobgyHiNuVRR-4DvYqWgu27TwUS2wLEM_1fLm7FxDBmSHortWjbauK0/s640/Gresik.jpg" width="640" /></a></div>
Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto : Yang bilang berhenti kasus ini siapa ?. Kami menunggu putusan Hakim untuk mempermudah penyidikan baru, gitu aja. 
 
 
beritakorupsi.co - Sidang perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik oleh BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019, dengan terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik yang tertangkap tangan penyidik Kejari Gresik pada tanggal 14 Januari 2019 dengan barang buki berupa uang sebanyak Rp531.623.000 (yang disita dari tangan terdakwaR p374.186.000 dan dari brankas Bendahara BPPKAD sejumlah Rp157.437.000) tinggal menunggu tuntutan pidana penjara dari JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Gresik. Sebab rangkaian persidangan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa sendiri telah selesai Namun pertanyaannya, apakah kasus pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik ini hanya berakhir dengan M. Mukhtar sebagai terdakwa ? Lalu bagaimana dengan Andhi Hendro Wijaya selaku mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik, yang mengetahui serta menyetujui dilakukannya pemotongan itu, serta ikut pula mendsitribusikan/membagikan uang dari hasil pemotongan kepejabat Kabupaten Gresik ? Apakah mengetahui, menyetujui dan membagikan uang hasil pemotongan oleh Andhi Hendro Wijaya dianggap Kejari Gresik sudah sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku, dan hanya M. Muhktar yang dianggap bersalah karena melakukan pemotongan ? Bagaimana pula dengan beberapa pejabat Kabupetan Gresik diantaranya Bupati, Wakil Bupati, Kabag Hukum Asisten 1, 2 dan 3, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, Supir, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya yang ikut menikmati duit itu seperti yang disebutkan dalam dakwaan JPU juga sesuai hukum yang berlau, dan hanya Muhktar yang dianggap salah ? Lalu bagaimana dengan KUHP Pasal 55 ayat (1) ? Pasal 55 Ayat (1) KUHP berbunyi: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Namun menurut Andrie Dwi Subianto selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Gresik mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa kasus pemotongan Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik tidak berhenti hanya di Muhktar selaku terdakwa. Namun pihaknya (JPU) perlu menunggu putusan Majelis Hakim untuk mempermudah penyidikan baru. “Yang bilang berhenti kasus ini siapa ?. Kami menunggu putusan Hakim untuk mempermudah penyidikan baru, gitu aja. Silahkan bicara apapun boleh, tetapi kewenangan bukan di tangan mereka melainkan di tangan kita (Kejari Gresik),” kata Andrie, Kamis, 7 Agustus 2019. Sebelumnya, Andrie Dwi Subianto juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, namun tak menjelaskan lebih rinci siapa yang akan dibidiknya. Pun demikian, Andrie menambahkan, JPU akan menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor nantinya. “Belum ada penyidikan baru, tapi kemungkinan ada tersangka baru. Kita lihat nanti juga putusan Hakim,” kata Andrie Dwi Subianto (Selasa, 16 Juli 2019) Selain itu, Andrie mengatakan, bahwa Andhi Hendro Wijaya selaku mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik turut bertanggung jawab. “Dia (Andhi Hendro Wijaya) turut bertaggugjawab,” ucap Andrie (Kamis, 13 Juni 2019)  Pernyataan yang disampaikan Kasi Pidsus Kejari Gresik ini pun akan ditunggu oleh masyarakat Jawa Timur Khususnya  Kbaputen Gresik, agar Kejari Gresik tak dituding “ada udang dibalik batu” dalam penanganan kasus Korupsi di wilayah hukum Kejari Gresik seperti kasus perkara Tindak Pidana Korupsi sebelumnya, yaitu pemotongan Dana Kapitasi Jaspel (Jasa Pelayanan) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada tahun 2017 dan 2018 yang menyeret Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dr. H.M. Nurul Dholam sebagai terdakwa (sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor). Pada hal, dr. Sugeng selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupatena Gresik sebelum dr. H.M. Nurul Dholam, juga telah melakukan hal yang sama. Bahkan sisa uang dari hasil pemotongan dana Kapitasi Jaspel Dinas Kesehatan Kab. Gersik sebesar Rp451 juta diserahkan dr. Sugeng kepada dr. H.M. Nurul Dholam saat dr. Sugeng menjelang pensiun. Uang hasil pemotongan dana Kapitasi itu, juga mengalir ke pejabat-pejabat dan LSM di Kabupaten Gresik. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicHSEFQYKDh5V8OOYZad9O0VcVFqgrAEmVU48E9mZRWKC6t2rY7UMiMbWvJTBpBh0rivockbAfmLA3TJmrEcPrLp4gqrAmJ4bMYy7OhwSMiqkKLLpu2xCMsEHrNTKuxnXPmJ9F9n6QkI4/s1600/IMG20190502115715.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="303" data-original-width="640" height="303" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicHSEFQYKDh5V8OOYZad9O0VcVFqgrAEmVU48E9mZRWKC6t2rY7UMiMbWvJTBpBh0rivockbAfmLA3TJmrEcPrLp4gqrAmJ4bMYy7OhwSMiqkKLLpu2xCMsEHrNTKuxnXPmJ9F9n6QkI4/s640/IMG20190502115715.jpg" width="640" /></a></div>
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono (Skretaris BPPKAD) dan para kapala Bidang (Kabid) antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra. Selanjutnya, Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221, yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan. Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemotongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat.  Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh93g02MdE-QLR3Hf3XtHpe3G0FQouKRoycBYECV_TP6woz63Jryiu301PuLUzybJI0MeA_9FvNfLcO0zs1vwuMOWY9n-Ni2gRLL4hZIQDsUVB5_6WzDWcHB_rko2-KX6eEiuhS4yVzOQs/s1600/IMG20190502120321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh93g02MdE-QLR3Hf3XtHpe3G0FQouKRoycBYECV_TP6woz63Jryiu301PuLUzybJI0MeA_9FvNfLcO0zs1vwuMOWY9n-Ni2gRLL4hZIQDsUVB5_6WzDWcHB_rko2-KX6eEiuhS4yVzOQs/s1600/IMG20190502120321.jpg" /></a></div>
Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri. Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8NrZggA2IVZ1UHxhq7hvgozZMjRgzbV67MWsA_ZA3k3ig17un2on5R2Y9USfnxKnkKgWV1SJupFs3Aqu7B-tojMvjoJkoyanXnq0WozvwFpgbMii7pe5b0l3HVCGqW6dTz-YbOS8vgtk/s1600/IMG20190502123250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="575" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8NrZggA2IVZ1UHxhq7hvgozZMjRgzbV67MWsA_ZA3k3ig17un2on5R2Y9USfnxKnkKgWV1SJupFs3Aqu7B-tojMvjoJkoyanXnq0WozvwFpgbMii7pe5b0l3HVCGqW6dTz-YbOS8vgtk/s640/IMG20190502123250.jpg" width="594" /></a></div>
Dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU.  JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Atas perbuatannya, terdakwa terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Plt.Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik Menunggu Tuntutan

Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto : Yang bilang berhenti kasus ini siapa ?. Kami menunggu putusan Hakim untuk mempermudah pe...

Kepala Negara Harus Turut Andil Dalam Seleksi BPK

09.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtjNUpngZLNSRYc1_stE2AtCDKLJP2boQXiQzoGi_UwHsLRDMgoD9BfhVysoRVefw6aXpj-2JKFgl0WUYSsG4MJTi1YxUSCA9s6jzzvLPfj6HUtQeQaqzRUbMhi2Er8zDaR_NzGb7W4t0/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtjNUpngZLNSRYc1_stE2AtCDKLJP2boQXiQzoGi_UwHsLRDMgoD9BfhVysoRVefw6aXpj-2JKFgl0WUYSsG4MJTi1YxUSCA9s6jzzvLPfj6HUtQeQaqzRUbMhi2Er8zDaR_NzGb7W4t0/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terakhir dilakukan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait suap hasil laporan pemeriksaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, seharusnya menjadi perhatian pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Hal ini disapaikan oleh Koalisi Masyarakat Spil Selamatkan BPK yang terdiri dari ICW, Seknas Fitra, Medialink, TII, IBC, IPC, JariUngu, CITA dalam siaran Persnya di Jakrta, 8 Agustus 2019 BPK sebagai lembaga strategis yang memiliki wewenang besar dalam memeriksa penggunaan keuangan negara, akan sangat bersinggungan dengan seluruh lembaga negara pengguna anggaran. Dibutuhkan orang-orang yang berintegritas, profesional, dan tidak terafiliasi politik dalam memimpin sebuah lembaga powerfull. Hal ini sesuai dengan Visi Indonesia poin lima (5) yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 14 Juli 2019 di Sentul. Poin kelima ini berbunyi: “Kita harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.” Visi ini dapat tercapai, dan APBN pun bermanfaat maksimal bagi rakyat jika didapatkan orang- orang berkualitas yang mau menjaga dan mengawasi penggunaan keuangan negara. Mendapatkan figur harapan publik ini tentu seharusnya diawali dengan proses yang benar dan transparan. Kondisi pemadaman listrik massal di ibukota dan beberapa wilayah Jawa menjadi salah satu contoh pembelajaran pentingnya peran BPK dalam porsi mengaudit dan mengawasi tata kelola sebuah lembaga yang langsung bersinggungan dengan pelayanan publik. Dalam pantauan ICW, ada 8 (delapan) kasus dugaan suap yang melibatkan auditor atau staf BPK sepanjang 2004 - 2017. Adapun 3 kasus pelanggaran kode etik BPK dilakukan oleh Ali Masykur Musa (anggota BPK) pada tahun 2014, Efdinal (Kepala BPK Perwakilan Jakarta dan Auditor) pada tahun 2015, dan Harry Azhar (Ketua dan Anggota BPK) pada tahun 2016. Kondisi ini dapat terus berulang jika kualitas dan integritas anggota BPK tidak diperbaiki dan disaring sejak awal seleksi. Fitra juga mengkaji kinerja BPK berdasarkan IHPS II 2018. Tingkat penyelesaian ganti kerugian negara selama periode 2005 - 2018 menunjukkan ada ganti kerugian negara dengan angsuran senilai Rp231,23 miliar (8%), pelunasan senilai Rp872,18 miliar (31%), dan penghapusan senilai Rp77,05 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp1,62 triliun (58%). Artinya terdapat lebih 50% kerugian negara yang belum mendapatkan ganti rugi dari auditee. Selain itu, hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2018 menyatakan bahwa BPK telah menyampaikan 512.112 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa senilai Rp280,34 triliun. Jika diperinci rekomendasi belum sesuai rekomendasi sebanyak 97.853 (19,1%) senilai Rp94,81 triliun dan rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 23.383 (4,6%) senilai Rp19,89 triliun. Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2018 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp85,82 triliun. Dari total potensi kerugian negara Rp280 triliun baru Rp85 triliun yang berhasil disetorkan ke kas negara. Hal ini menunjukkan adanya persoalan daya dorong BPK yang belum maksimal dalam mendorong auditee untuk merespon rekomendasi BPK. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 ayat (1) dan (2), secara substansi berisi pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan pejabat terkait wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Kemudian, apabila pejabat terkait tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Akan tetapi,  sejauh ini tidak ada sanksi yang diberikan jika rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti. Adapun pendaftaran seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang seharusnya dimulai 15 Mei 2019 menjadi awal masalah transparansi dalam proses seleksi oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Setelah tertunda selama sebulan, seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019 - 2024 dibuka pada 17 Juni 2019. Hanya dibuka selama 2 minggu, didapatkan 64 orang yang mendaftar sebagai calon anggota BPK. Setelah dua orang mengundurkan diri, DPR melakukan seleksi administrasi dan makalah hingga didapat 32 nama calon anggota BPK yang akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Mekanisme ini tidak sesuai dengan pasal 14 UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK yang mana seharusnya 62 nama pendaftar diserahkan ke DPD. Selain melanggar UU BPK, DPR seharusnya lebih melibatkan perwakilan daerah dalam proses seleksi yang direpresentasikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui DPD sehingga masukan DPD tidak boleh dianggap sepele. Sesuai dengan amanat UU BPK, DPR memang diberikan wewenang dalam melakukan seleksi. Berbeda dengan pemilihan pejabat publik lainnya di tingkat komisi, seperti KPU, KPK, KPPU, Komnas HAM, dan sebagainya, untuk pemilihan calon anggota BPK tidak menggunakan mekanisme panitia seleksi (pansel) yang dibentuk Presiden. Dalam pemilihan calon anggota BPK, sejak proses awal hingga menentukan anggota terpilih,  seluruhnya wewenang DPR dengan memperhatikan masukan dari DPD. Kewenangan yang besar ini sangat potensial melahirkan penyimpangan jika proses seleksi tidak dilakukan secara transparan dan minim akuntabilitas. Gejala ini telah tampak dari komposisi 32 nama yang lolos seleksi administrasi dan makalah menurut tim kecil Komisi XI, yang terdiri dari 8 politisi caleg gagal Pemilihan Legislatif, 2 anggota BPK, 3 petinggi perusahaan, dan malah menggugurkan 30 calon dari kalangan akademisi, swasta, auditor, dan akuntan publik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Koalisi Selamatkan BPK menuntut agar: 1. Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara memiliki perhatian khusus pada seleksi calon anggota BPK demi mendapatkan anggota BPK yang berkualitas. 2. Komisi XI mengulang proses seleksi calon anggota BPK dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel, salah satunya dengan membentuk panitia seleksi (pansel). 3. Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan publik harus dibuka seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap proses seleksi. KPK dapat mengawasi sehingga tidak terjadi transaksi suap dan money politic, serta publik dapat memberikan masukan mengenai latar belakang pendaftar sehingga mencegah orang- orang bermasalah dan mempunyai atensi pribadi menempati posisi strategis dalam BPK. Jakarta, 8 Agustus 2019, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan BPK (ICW, Seknas Fitra, Medialink, TII, IBC, IPC, JariUngu, CITA). (ICW/Red)

Pemerintahan Regional Kepala Negara Harus Turut Andil Dalam Seleksi BPK

Jakarta, berita korupsi .co - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terakhir dilakukan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terka...

BERITAKORUPSI.CO

Terbukti Menyuap DPRD Malang, Mantan Sekda Cipto Wiyono Divonis 3 Tahun Penjara

Terbukti Korupsi Rp6.5 M, Dirut PT Jamkrida Divonis 7 Thn Penjara

Mahasiswa UMM Malang Olah Limbah Plastik Menjadi Paving Block

dr. Esti Handayani, Terdakwa Korupsi Pemotongan Dana Kapitasi Divonis Bebas

Ada Fakta Baru Yang Terungkap Di Sidang Perkara Korupsi RKA Inspektorat Kab.Bojonegoro

Terdakwa Korupsi Plt.Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik Menunggu Tuntutan

Kepala Negara Harus Turut Andil Dalam Seleksi BPK

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI