5 Pejabat PT Dok Sebagai Saksi Disidang Korupsi PT Rp63 Miliyar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisJC4kqtHO9XIJeSw5RxwrgF-2KzjJv1ju5dkV74H4MT6rDHiaKUt3mPqiVulImnv_WwUcCVC0WUzeB8vdQJx8TJj7w75ZUFLR63CqWNnvRkIKTLL8r6jRwKVSr4vfa4dhRK_yr3CHODk/s1600/IMG20190515143908.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="476" data-original-width="765" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisJC4kqtHO9XIJeSw5RxwrgF-2KzjJv1ju5dkV74H4MT6rDHiaKUt3mPqiVulImnv_WwUcCVC0WUzeB8vdQJx8TJj7w75ZUFLR63CqWNnvRkIKTLL8r6jRwKVSr4vfa4dhRK_yr3CHODk/s640/IMG20190515143908.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;">#Majelsi Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan Slamet Riyadi pada sidang berikutnya#</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <br /> <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> Rabu, 15 Mei 2019, Tim JPU Trimo, Lily Lindawati dkk dari Kejati Jatim menghadirkan 5 (lima) pejabat PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau yang dikenal dengan sebutan PT Dok Surabaya sebagai saksi untuk terdakwa Antonius Aris Saputro (WNI), selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura dalam kasus perkara Korupsi pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 yang merugikan keuangan negarasejumlah USD 4,500,000.00 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00/USD) berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /> <br /> Ke- 5 saksi dimaksud ialah Agung Heri Cahyono (Pjs.  SM Keuangan PT DPS), Anton Wahyuono (Pjs. Manager Pengadaan PT PADA), Anang Setiawan (Supervisor Engginering PT PDS), Lusyana (Staf Pembiayaan PT PDS) dan Yudi Punggih Hindarto (SM Pemasaran PT PDS).<br /> <br /> Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Kusdrawanto, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.<br /> <br /> Kehadiran saksi sebagai pejabat Perusahaan plat merah ini, terkait dengan pengadaan Floating Dock PT DPS pada tahun 2015 lalu, yang dalam dakwaan Jaksa disebutkan, Direktur Utama Membentuk Komite Investasi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 243/Kpts/DS/ 9/I/2014 tanggal 19 September 2014, dan SK (Surat Keputusan) Direksi Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati, namun Komite Investasi tersebut tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015, karena sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock tersebut.<br /> <br /> Namun dari keterangan saksi Yudi Punggih Hindarto kepada Majelis Hakim dalam persidangan (Rabu, 15 Mei 2019) mengatakan, bahwa mereka (saksi) bukan Komite Investasi tahun 2015, sehingga tidak melihat Dokumen penawaran dari terdakwa dalam kegiatan pengadaan Floating Dock tersebut, melainkan Slamet Riyadi sebagai Ketua.<br /> <br /> “Kami tidak melihat dokumen penawaran dari terdakwa, karena sudah ada sebelumnya. Kami bukan Komite Investasi tahun 2015, tapi Slamet Riyadi sebagai Ketua,” kata saksi Yudi Punggih Hindarto menjawab pertanyaan Majelis Hakim<br /> <br /> Mendengar jawaban saksi, Majelis Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan si Slamet pada sidang berikutnya.<br /> <br /> “Tolong ya, untuk sidang berikutnya Slamet dihadirkan,” perintah Majelis Hakim Kusdarwanto.<br /> <br /> Tentang Slamet Riyadi disebutkan dalam surat dakwaan JPU adalah orang yang membuat Revisi RAB (Rncana Anggaran Biaya) terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC atas perintah Dirut PT DPS Riry Syeried Jetta. Dan hasil revisi itu kemudian disampaikan ke Ina Rahmawati. Namun pada tanggal 28 November 2014 Riry Syeried Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floating Dock 13000 TLC, menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC. Kemudian Slamet Riyadi membuat Estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifikasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh dari Riry Syeried Jetta. <br /> <br /> Selain itu disebutkan pula, bahwa Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi menerima duit untuk biaya Akomudasi serta Operasional dari pihak A&C Trading Network, atas persetujuan Dirut DPS Rirry Syeried Jetta setelah menerima laporan dengan alasan tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan (PT DPS). <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHjQQo6zebGt1PA0BQHvC8I5lPW_kl-7SPkUjM3oer6MPLH1PcusBPwHrEH8ElgaIOxvbQ7a4G5ipP-8D6VD14BGgev-oy6U_P4zVKesZY8JKuCfr107mNSGHEHtNrcZABSS2_Dzm53q0/s1600/IMG20190515141533.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="768" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHjQQo6zebGt1PA0BQHvC8I5lPW_kl-7SPkUjM3oer6MPLH1PcusBPwHrEH8ElgaIOxvbQ7a4G5ipP-8D6VD14BGgev-oy6U_P4zVKesZY8JKuCfr107mNSGHEHtNrcZABSS2_Dzm53q0/s640/IMG20190515141533.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura, bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta  selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PT. DPS persero) berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor SK-161/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan Juni 2016 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. DPS Persero Jalan Tanjung Perak Barat Nomor 433-435 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-undang R1 Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili ;</div> <br /> Terdakwa Antonius Aris Saputra selaku Direktur ACTN, adalah sebagai orang yang melakukan, turut melakukan perbuatan Pidana secara melawan hukum dalam kegiatan pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 yang bertindak sebagai penjual atau penyedia barang yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku karena terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura sebagai Penyedia barang /penjual, telah bersekongkol untuk melakukan tindakan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dengan Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sekaligus sebagai pengguna barang / pembeli Pengadaan Floating Dock (FD) 8.500 TLC pada PT DPS yang didahului dengan adanya pertemuan antara terdakwa Antonius Aris Saputro, Adri Siwu selaku Marketing Representative sebagai perwakilan ACTN Singapura di Wilayah Indonesia dengan Riry Syeried Jetta, I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan PT. DPS<br /> <br /> Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Suratnya Nomor. 14/2607-9/DS/I/M-1 tanggal 03 September 2014 perihal Perubahan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) tahun 2014, mengusulkan untuk dilakukan Perubahan.<br /> <br /> Dalam usulan perubahan RKAP 2014 antara lain, terkait dengan rencana perbaikan dan penanggulangan yang ada, dari evaluasi terhadap RKAP 2014 yang telah disahkan memerlukan adanya revisi. Beberapa hal yang menjadi catatan pokok dalam perubahan adalah besaran jumlah investasi dan sumber perencanaan, yaitu untuk bisa terselesaikan di tahun 2014 dengan pijakan dan dasar pelaksanaan : a. Sumber pendanaan menggunakan Instrumen leasing yang, sebelumnya telah kami bicarakan dengan pihak lembaga keuangan,; b. Semua pengadaan yang bersifat baru akan melalui tender,; c. Semua pengadaan yang bersifat barang bukan baru (bekas) akan dilakukan dengan perbandingan barang yang tersedia dengan didampingi sisi hukum Kejaksaan Agung dan penilaian barang menggunakan lembaga penilai independen. <br /> <br /> Untuk melaksanakan program tersebut, Direktur Utama Membentuk Komite Investasi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 243/Kpts/DS/ 9/I/2014 tanggal 19 September 2014, namun setelah dibentuk, Komite Investasi tidak dilibatkan dalam proses pengadaan Floating Dock. <br /> <br /> Pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama memerintahkan Direktur Operasional I Wayan Yoga bersama dengan saksi Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk ke Singapura dengan tujuan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda. Dalam kesempatan tersebut Ina Rahmawati beserta I Wayan Yoga, oleh Riry Syerled Jetta dikenalkan dengan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, Singapura serta menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura ini adalah vendor yang berpengalaman di PT DPS, dan punya Akses ke Rusia. <br /> <br /> Pada tanggal 13 November 2014, Riry Syeried Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revisi RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC. Setelah selesai kemudian disampaikan ke Ina Rahmawati, namun pada tanggal 28 November 2014 Riry Syeried Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floating Dock 13000 TLC, menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC. Kemudian Slamet Riyadi membuat Estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifikasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh dari Riry Syeried Jetta. <br /> <br /> Pada tanggal 13 November 2014, Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Revisi RAB tersebut melalui email ke terdakwa Antonius Aris Saputro setelah selesai dibuatkan Revisi RAB untuk Floatlng Dock 8500 TLC.<br /> <br /> Pada bulan Desember 2014, Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura untuk Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/l/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur telah menghubungi lr. Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR untuk menawarkan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero). <br /> <br /> Setelah komunikasi melalui telephon, kemudian lr. Mukti Wibowo, Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Singapura Wilayah Indonesia, dan dari PT. DPS (persero) yang mana saat Itu Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk melakukan pertemuan di Jakarta membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floatlng Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia. Setelah beberapa kali pertemuan, akhimya disepakati nilai pekerjaan sebesar Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia (Dokumen Reflsi Penawaran PT. KAR dikirim via email ke Ina Rahmawati tanggal 12 Desember 2014 ). <br /> <br /> Pada tanggal 15 Desember 2014, dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS (persero) dengan PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR (Mukti Wibowo selaku Direktur Utama) dengan nilai Rp99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor Ir. Mukti Wibowo menggunakan jasa Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut. <br /> <br /> Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi diperintah oleh Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada di galangan kapal di Rusia, mereka sepakat dengan Surveyor Doniarsal Nurdin dan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, saat berada di bandara bertemu dengan terdakwa Antonius Aris Saputro , Lucky Oerlan Melwan dan Doniarsal Nurdin. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimvRNCVe638N_URaHhWoI89GcNsxkYANIPXL8HB4sixHvJida5a0g2qrxe7L70IZteVNb42NVr1AUmXL00AvxaMscRSPVQ4b3c9aOSbsQManbYdyOeBROEIM2sAwbHh5qFLnhqJp_83oI/s1600/IMG20190515145326.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="417" data-original-width="660" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimvRNCVe638N_URaHhWoI89GcNsxkYANIPXL8HB4sixHvJida5a0g2qrxe7L70IZteVNb42NVr1AUmXL00AvxaMscRSPVQ4b3c9aOSbsQManbYdyOeBROEIM2sAwbHh5qFLnhqJp_83oI/s640/IMG20190515145326.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa untuk biaya Akomudasi serta Operasional ditanggung oleh A&C Trading Network, selain itu Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi masing-masing diberi uang saku oleh Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapur Wilayah Indonesia senilai USD 1.000. Pada saat menerima uang dari Adri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada Rirry Syeried Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan. <br /> <br /> Pada tanggal 18 Desember 2014, saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock kemudian diantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K. <br /> <br /> Pada tanggal 24 Desember 2014, dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS (persero) dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000,tidak termasuk pajak. <br /> <br /> Bahwa hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tentang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD 4.450.000 (Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (dengan kurs dollar tanggal 18 Desember 2014). <br /> <br /> Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4,450,000.00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia. <br /> <br /> Data-data pendukung penilaian menunjukan bahwadData pembanding yang digunakan : a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada dl galangan Kroasla dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusla dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000.00; dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000, data sumber pembanding diperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai. <br /> <br /> Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal 6 Agustus 2015, berdasarkan data iklan dalam website www.shlpseller.net diketahui bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015. Detail spesiFIkasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut: 1. Model : COmposite Construction,;  2. Year : 1973,;  3. Length : 140 m,; 4. Condition : Good,;  5. DWT : 8500, berdasarkan dokumen kontrak asuransi Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) diketahui bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD 1,25 juta. <br /> <br /> Berdasarkan dokumen customs declaration Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui, bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar RUB 11 juta atau ekuivalen USD 176,781.52 (kurs RUB 62,22 per U501).<br /> <br /> Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Heating Dock 9-K dari KJPP, Iskandar dan Rekan, pihak PT. DPS (persero) baru membayar Rp20.000.000 dari nilai kontrak kerja sebesar Rp84.000.000, dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AUXll/2014 tanggai 30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan “laporan penilaian ini tidak sah jika tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi Imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak). <br /> <br /> Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leassing dari Lembaga Keuangan, namun tidak terlaksana, selanjutnya Riry Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS (persero) terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan.<br /> <br /> Selanjutnya Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, ery Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut, kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P, selanjutnya Pemerintang menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 200.000.000.000,(dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. <br /> <br /> Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi.<br /> <br /> “Namun kenyataanya dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas,” ucap JPU dalam surat dakwaannya.<br /> <br /> JPU mengatakan, pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati, namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, namun terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya : <br /> <br /> 1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS ddahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Slngapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlgV8vU3-gfc4MWuY_4AzV214UDF3HLK2JXWwz8z3Q3W6l8NqSIo5guhHFZa8oVoHLRDdbYqtMHllQWCXAJqvWFHAM-zQP9-sd6bP7GrhiGyCmuFtqCliLs8rxQyzDWmTL5IGg9SqwrZc/s1600/IMG20190515145454_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlgV8vU3-gfc4MWuY_4AzV214UDF3HLK2JXWwz8z3Q3W6l8NqSIo5guhHFZa8oVoHLRDdbYqtMHllQWCXAJqvWFHAM-zQP9-sd6bP7GrhiGyCmuFtqCliLs8rxQyzDWmTL5IGg9SqwrZc/s640/IMG20190515145454_1.jpg" width="640" /></a></div> 2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Arls Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock. <br /> <br /> 3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang diblayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Tradlng network Pte Ltd, Singapura. <br /> <br /> 4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat Itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014)  <br /> <br /> 5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura. <br /> <br /> Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komlte Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber darl PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk ( tgl. 3 Maret 2015 ). <br /> <br /> Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan) <br /> <br /> Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000<br /> <br /> Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, ternyata tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd. <br /> <br /> Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /> <br /> Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh ery Syeried Jetta ; Penta Perawat! ; Diana Rosa. <br /> <br /> Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesua! ketentuan, pihak-plhak terkait kemudlan diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain : 1. Eery Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ;<br /> 2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati.<br /> <br /> 3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta. <br /> <br /> 4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. <br /> <br /> Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiazkfanvxWyxp-1Ah9KJXEFJA0oXtVm1I7ZVasT_QVKrucNphrmIPR2c7zx5-QNdHpaX9dcO24bOAuP-RWwd-Jau2mowjtNg77k996YezFQ2YG1kUE2QDVcDYRNYjff-CMShq6AI_CR8w/s1600/IMG_20190410_212122.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1166" data-original-width="877" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiazkfanvxWyxp-1Ah9KJXEFJA0oXtVm1I7ZVasT_QVKrucNphrmIPR2c7zx5-QNdHpaX9dcO24bOAuP-RWwd-Jau2mowjtNg77k996YezFQ2YG1kUE2QDVcDYRNYjff-CMShq6AI_CR8w/s640/IMG_20190410_212122.jpg" width="480" /></a></div> Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut : <br /> <br /> 1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi.<br /> <br /> Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015). <br /> <br /> Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /> <br />  Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.<br /> <br /> Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /> <br /> Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. <br /> <br /> Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. <br /> <br /> Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. <br /> <br /> Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015. <br /> <br /> Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. <br /> <br /> “Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan,” kata JPU<br /> <br /> JPU mengatakan, perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <br /> <br /> Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;  <br /> <br />  1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP. <br /> <br /> 2. Slamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian : <br /> <br /> Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). <br /> <br /> Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian. <br /> <br /> Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00/USD) yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa Antonius Aris Saputro terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1 ) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Rd1/*)

News Tipikor 5 Pejabat PT Dok Sebagai Saksi Disidang Korupsi PT Rp63 Miliyar

#Majelsi Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan Slamet Riyadi pada sidang berikutnya# berita korupsi .co - Rabu, 15 Mei 2019, Ti...

»

Kepala Desa Sobron Kab. Nganjuk Diadili Dalam Kasus Dugaan Korupsi DD Rp334 juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgITTVaukRbJDfFPhJJNEe03_SASX_-jIFyKXmPozLMX-3KSViMmm9r6HnPgKba-mhx-TSv2wT0iQYxwlDQU_e1ZZy-kaqH6CjibLpVWrhGKcSEJxz5B_WThBNdYeOk0CTbZ4lVxqCBLqI/s1600/IMG20190515110251.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="624" data-original-width="768" height="520" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgITTVaukRbJDfFPhJJNEe03_SASX_-jIFyKXmPozLMX-3KSViMmm9r6HnPgKba-mhx-TSv2wT0iQYxwlDQU_e1ZZy-kaqH6CjibLpVWrhGKcSEJxz5B_WThBNdYeOk0CTbZ4lVxqCBLqI/s640/IMG20190515110251.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </span>Tak sedikit Kepala Desa di Jawa Timur maupun di provinsi lainnya yang terseret dalam pusaran kasus Perkara Korupsi akibat penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Dan itupula yang dialami oleh Hartono selaku Kepala Desa Sombron, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, saat menggunakan DD sejak tahun 2015, 2016 dan 2017. hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp334.626.932,26.<br /><br />Akibatnya, Hartono pun diseret oleh JPU Eko Baroto, SH., MH, yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam penggunaan Dana Desa yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara c/q Desa Sobron Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sebesar Rp334.626.932,26.<br /><br />Menurut Eko Baroto, bahwa penggunaan DD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sobron, dilaksanakan sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan (PK) sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 141/411.304/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Desa, Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, Evaluasi Keuangan Desa dan Pemberian Insentif Prestasi Kerja, bahwa pengadaan barang dan jasa di Desa dilakukan secara Swakelola dan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).<br /><br />“Kegatan pembangunan fisik Desa Sobron dilaksanakan sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Pelaksana Kegauatan,” kata Eko Baroto.<br /><br />Eko menjelaskan, seharusnya terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik di Desa Sobron, harus berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dan Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 141/411.304/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Desa.<br /><br />“Kerugian  keuangan negara sebesar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah sekian (Rp334.626.932,26). Terdakwa dijerat Pasal dua ayat satu atau Pasal tiga Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,” kata Eko Baroto menjelaskan, Rabu, 15 Mei 2019.<br /><br />Rabu, 15 Mei 2018, JPU Eko Baroto yang juga Kasi Pidsus Kejari Nganjuk, membacakan surat dakwaannya diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yang dihadiri penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />Dalam surat dakwaannya, JPU Eko Baroto membeberkan perbuatan terdakwa Hartono selaku Kepala Desa, bermula pada sekitar bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Pemerintah Desa Sombron Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan melawan hukum secara berlanjut, yaitu dengan secara membuat pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan bahan material untuk pekerjaan pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan jumlah volume barang maupun nilai pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan karena tidak  memasukan uang sewa tanah kas desa/bengkok mantan perangkat Desa Sombron ke Kas Desa Sombron. <br /><br />JPU Eko menjelaskan, perbuatan terdakwa Hartono bertentangan dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang menentukan : “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.<br /> <br /> Pasal 2 ayat (1 dan 2) Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan ; (1). Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2). Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 24 ayat (1 dan 3) Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menentukan : (1) "semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melelaui rekening kas desa". (3) “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”. <br /><br />Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu pasal 2 ayat (1) yang menentukan : “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran", Pasal 2 ayat (6) :  “Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.” Pasal 30 ayat (2) Keuangan Desa yang menentukan: “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.<br /><br />Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, pada Bab II Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola huruf A, Ketentuan Umum angaka 1 menyatakan : “Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan penanggungjawaban hasil pekerjaan.” Dan pada Bab IV, Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima. Huruf 8 Pembayaran angka 1. yang menyatakan: Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melelui penyedia Barang/Jasa dilakukan dengen  ketentuan, Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC6aiTBE85QizqylMJLM6la-_J-yv-sHLQeqe8R9r00qL6O9dX-o-l_Bx-Yv_Oo8cEGaJZSwgyjnFi8-CWftWB6_VSfuuQ3Lt1TWhZRE0_Yk4vzECiytEPxleLDI_bXp57uJNJn4zS-D4/s1600/Screenshot_2019-05-16-11-13-50-67.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC6aiTBE85QizqylMJLM6la-_J-yv-sHLQeqe8R9r00qL6O9dX-o-l_Bx-Yv_Oo8cEGaJZSwgyjnFi8-CWftWB6_VSfuuQ3Lt1TWhZRE0_Yk4vzECiytEPxleLDI_bXp57uJNJn4zS-D4/s640/Screenshot_2019-05-16-11-13-50-67.png" width="640" /></a></div> JPU Eko menjelaskan, bahwa terdakwa Hartono melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa Hartono sendiri sebesar Rp334.626.932,26 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah koma dua puluh enam sen) yang menjadi kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Bahwa pada tahun 2013, Desa Sombron Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk memiliki tanah kas desa berupa tanah bengkok untuk perangkat desa yaitu Carik (Sekretaris) Desa Sombron yang tidak ada pejabatnya. Oleh karena itu, hasil pengelolaan tanah bengkok tersebut seharusnya masuk ke dalam kas desa dan menjadi Penghasilan Asli Desa (PAD) Sombron, namun oleh terdakwa Hartonojustru menyewakan tanah bengkok Carik tersebut kepada Sudiro sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).<br /><br />“Dan uang hasil sewan tanah bengkok tersebut tidak dimasukan ke dalam Kas Desa sebagai PADA Sombron, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, menimbulkan terjadinya kerugian keuangan Desa Sobron sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah),” kata JPU Eko<br /><br />Pada sekitar bulan April Tahun 2015, Pemerintah Desa Sombron Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk merencanakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dengan menggunakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari  APBN senilai Rp273.559.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).<br /><br />Kemudiah terdakwa Hartono selaku Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sombron, menentukan mata anggaran masing-masing kegiatan belanja barang/jasa ke dalam Peraturan Desa Sombron Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sombron Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Desa Sombron Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 02 Nopember 2015 tentang Perubahan APBDes Sombron Tahun Anggaran 2015 dengan jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa seluruhnya sebesar Rp271.620.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), diantaranya untuk kegiatan belanja barang/jasa sebagai berikut: <br /><br />Untuk kegiatan pengelolaan kegiatan dari dana Pembiayaan, penyertaan modal ke BUMDES sebesar Rp16.801.000, Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Permukiman (Jalan Desa) sebesar Rp121.127.000, Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Taman Desa (Pembuatan Gapura) Rp133.692.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Mei 2015, Dana Desa Tahap I (satu) sejumlah Rp109.423.600 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) disalurkan ke dalam rekening Kas Desa Sombron. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2015, terdakwa meminta Toipur selaku Bendahara Desa untuk pergi bersama-sama mencairkan Dana Desa di Bank Jatim Cabang Pembantu Berbek dan mencairkan seluruh Dana Desa Tahap I sejumlah Rp109.423.600, dan uang tersebut dibawa pulang ke rumah Toipur.<br /><br />Kemudian pada tanggal 29 Mei 2015, tanpa disertai dengan bukti-bukti nota belanja bahan material bangunan, dan upah kerja dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik, terdakwa Hartono selaku Kepala Desa Sombron langsung meminta seluruh uang DD Tahap I sejumlah Rp.109.423 kepada Bendahara Desa Sobron, Toipur dengan menandatangani Kwitansi yang menyatakan bahwa terdakwa Hartono telah menerima uang “pengambilan Dana DD" sebanyak Rp.109.423.600.<br /><br />Ternyata terdakwa Hartono tidak mengembalikan DD tahap I kepada Mulyono selaku pelaksana Kegiatan (PK) pembangunan fisik baik pada pekerjaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Permukiman (Jalan Desa) maupun pada Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa (Gapuro Desa)hingga DD tahap ke II cair sejumlah Rp109.423.600 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2015.<br /><br />Pada tanggal 04 September 2015, terdakwa meminta Toipur untuk bersama-sama mencairkan Dana Desa Tahap II di Bank Jatim Cabang Pembantu Berbek sejumlah Rp109.423.600, dan terdakwa meminta seluruh DD tahap ke II kepada Toipur dengan menandatangani bukti kwitansi menerima DD. Sehingga jumlah uang DD tahap I dan ke II dikuasai terdakwa Hartono selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Sombron sebesar Rp218.847.200.<br /><br />Pada tanggal 16 September 2015, terdakwa Hartono mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa berupa Gapuro Desa dengan melakukan belanja material bangunan sendiri ke Toko Bangunan "Putra Mandiri Jaya" di Desa Sombron, dengan memilih tukang bangunan sendiri tanpa melibatkan Mulyono selaku Pelaksana Kegiatan (PK) bidang pembangunan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa dan Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 141/411.304/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Desa, Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, Evaluasi Keuangan Desa dan Pemberian Insentif Prestasi Kerja, bahwa pengadaan barang dan jasa di Desa dilakukan secara Swakelola dan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan penanggungjawaban hasil pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). <br /><br />Dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Gapura Desa yang pagu anggarannya sebesar  Rp133.629.000, ternyata terdakwa telah merubah volume dan jenis pekerjaan atap Gapuro menyimpang dari Rekapitulasi Kuantitas dan Harga (RKH) yang telah dibuat dan ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 04 Mei 2015, dari semula Gapura Desa direncanakan memiliki Atap yang terbuat dari bahan Kayu dan Genteng menjadi tanpa atap.<br /><br /> Selain itu terdakwa juga mengurangi volume bahan bangunan di beberapa jenis pekerjaan, namun di dalam surat penanggungjawaban pelaksanaan pekerjaannya, rerdakwa meminta Plt. Sekretaris Desa Sombron, Eko Wijianto supaya membuat laporan penanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan dengan jumlah nilai dan volume pekerjaan yang termuat dalam Rekapitulasi Kuantitas dan Harga (RKH).<br /> <br /> Oleh karenanya terdakwa meminta Eko Wijianto membuatan penanggungjawaban pekerjaan dengan mencari nota belanja kosong dan meminjam stempel toko bahan bangunan untuk digunakan membuat nota sebagai bukti belanja barang dan pembayaran upah kerja pembangunan Gapuro Desa yang seolah-olah jumlah volume bahan bangunan, jenis pekerjaan dan harga bangunan dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gapuro Desa menghabiskan biaya yang  sama dengan pagu anggaran yang termuat dalam APBDesa Sombron dan RKH, yaitu sebesar Rp133.692.000, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan penghitungan volume pekerjaan oleh Tim Pemeriksa Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik APBDes Tahun Anggaran 2013, 2015, 2016 dan 2017 Desa Sombron Kec. Loceret Kabupaten Nganjuk Nomor : 900/16439/411.312/2018 tanggal 17 Desember 2018, ternyata jumlah total biaya pembangunan Gapura Desa Sombron Tahun Anggaran 2015 hanya menghabiskan biaya sebesar Rp97.933.389,62. <br /><br />“Sehingga pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gapura Desa yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan terjadinya selisih kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp35.758.610,38,’ ucap JPU<br /><br />Bahwa Terdakwa yang seharusnya mengembalikan uang kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp35.758.610,38 ke Kas Pemerintah Desa Sombron, namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kelebihan tersebut, dan justrudigunakan oleh terdakwa sendiri, sehingga perbuatan terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Gapuro Desa Sombron telah merugikan keuangan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Desa Sombron sebesar Rp35.758.610,38.<br /><br />Pada sekitar bulan September 2015, tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat dan meminta persetujuan BPD Desa Sombron serta tidak tersedia mata anggaran yang ditetapkan untuk kegiatan belanja mobil di dalam APBDesa Sombron Tahun Anggaran 2015, terdakwa melakukan pembelian mobil melalui makelar di Nganjuk berupa 1 (satu) unit Mobil Grand Livina Tahun 2010 senilai Rp110.000.000 milik Sigit Wijatmiko yang beralamatkan di Jakarta, dengan biaya untuk membayar pembelian tersebut, terlebih dahulu Terdakwa menggunakan uang hasil dari menyewakan tanah kas desa bekas bengkok Kamituwo Dusun Klampisan kepada Rajyo pada tahun 2015 sebesar Rp30.000.000.<br /><br />Dan sisa untuk pembayaran pelunasan mobil tersebut, diambilkan oleh terdakwa dari uang hasil menyewakan tanah kas desa bengkok jatah Terdakwa sebagai Kepala Desa Sombron seluas sekitar 5,5 Hektar kepada Sudiro yang beralamat di Desa Kaliboto Kec. Tarokan Kab. Kediri pada tahun 2015, dengan waktu sewa selama setahun seharga Rp80.000.000. <br /><br />Pada tanggal 6 November 2015, terdakwa mengambil uang kas desa sebesar Rp100 juta yang dibawa oleh Bendaha Desa, Toipur, dari hasil menyewakan kas desa Sombron yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa pada Tahun 2015. Dan terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000 dari hasil menyewakan tanah kas desa bekas bengkok Kamituwo Klampisan ke Kas Desa Sombron pada tahun 2015, namun terdakwa tetap gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Desa Sombron sebesar Rpa30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />Perbuatan Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan Gapuro Desa Tahun 2015 yang tidak mengembalikan uang kelebihan sebesar Rp35.7586610,38, dan tidak menyetorkan uang hasil menyewakan tanah kas desa bekas bengkok Kamituwo Klampisan pada tahun 2015 ke Kas Desa Sombron sebesar Rp30.5000.000, telah menyebabkan kerugian keuangan Desa Sombron sebesar Rp65.758.610,38.<br /><br />Pada sekitar awal tahun 2016, setelah terdakwa melakukan konsultasi dengan Hesti selaku Bagian Hukum Pemkab Nganjuk yang menanyakan cara memasukan kegiatan belanja barang dan Jasa sebesar pagu anggaran atas pembelian mobil yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 ke dalam APBDesa Sombron tahun anggaran 2016, terdakwa lalu meminta Plt. Sekdes Eko Wijianto dan Operator Silokdes, Naning Wulandari supaya memasukan dulu pembelian mobil ke dalam APBDesa Tahun 2016 sejumlah 1 (satu) unit kendaraan senilai Rp70.000, dan kemudian dimasukan lagi ke dalam APBDesa tahun 2017 sejumlah 1 (satu) unit kendaraan senilai Rp40.000.000.<br /><br />“Pada tahun 2016, Pemerintah Desa Sombron Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp613.958.000, APBD Kab. Nganjuk berupa dana anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp302.703.674,” kata JPU<br /><br />Pada tahun 2015, sebelum waktu melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan fisik Tahun 2016, terdakwa terlebih dahulu tanpa melalui lelang, kembali menyewakan tanah kas desa bekas bengkok Kamituwo Dusun Klampisan sebesar Rp30.000.000, kepada Rajyo yang beralamat di Desa Kenep Kec. Loceret Kab. Nganjuk, dan uang hasil penyewaan tersebut tidak disetorkan ke rekening Kas Desa Sombron, melainkan digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa, padahal uang hasil dari menyewakan tanah kas desa seharusnya masuk ke rekening Kas Desa Sombron sebagai PADA sebagai hasil usaha desa.<br /><br />“Sehingga mengakbatkan kerugian keuangan kas Desa Sombron sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),” kata JPU Eko <br /><br />Pada sekitar bulan April Tahun 2016, terdakwa Hartono selaku Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sombron Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk menyusun dana anggaran DD dan ADD untuk kegiatan belanja barang dan jasa Pemerintah Desa Sombron selama Tahun 2016 ke dalam Peraturan Desa Sombron Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Sombron Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Desa Sombron Nomor Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 02 Nopember 2016 tentang Perubahan APB Des Sombron Tahun Anggaran 2016, dan dari anggaran DD sebesar Rp613.958.000 yang dianggarkan oleh terdakwa untuk belanja kegiatan pembangunan fisik sebesar Rp503.910.385, yaitu untuk anggaran Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian (Jalan Usaha Tani) dengan nama dan jumlah nilai kegiatan antara lain untuk ; 1. kegiatan Pembangunan Jembatan Panjang 5X1,5M sebesar Rp19.203.200,; 2.Kegiatan Pembangunan Plat Deker 5 Lokasi Dusun Klampisan sebesar Rp41.374.700,; 3. Kegiatan Tanggul Penahan Tanah (TPT) 50M2 sebesar Rp64.670.500,; 4. Kegiatan Tanggul Penahan Tanah (TPT) 94M2 sebesar Rp116.716.800,-; 5. Kegiatan Tanggul Penahan Tanah (TPT) 175M2 sebesar Rp103.193.710,-; 6. Kegiatan Pembangunan Jembatan Panjang 5X2M sebesar Rp25;350.675,-: 7. Kegiatan Pembangunan Makadam Dusun Klampisan 450mX3m sebesar Rp133.400.800.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh27BEFmjAS_k3il-X0oCLqkf6UxTXM-j2-coSEhFZQS8vyoKf0ADEI51lzHUzIOg4zURm3-wQlEZ8ZIZ49GT6HBYYH28yodGtCu14n7Xs3RKwo8JxlSTjtKJNcRKY_Xah7O66kujclPBs/s1600/IMG20190515110251_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="614" data-original-width="768" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh27BEFmjAS_k3il-X0oCLqkf6UxTXM-j2-coSEhFZQS8vyoKf0ADEI51lzHUzIOg4zURm3-wQlEZ8ZIZ49GT6HBYYH28yodGtCu14n7Xs3RKwo8JxlSTjtKJNcRKY_Xah7O66kujclPBs/s640/IMG20190515110251_1.jpg" width="640" /></a></div> Dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp302.703.674, terdakwa menganggarkan untuk belanja kegiatan pembangunan fisik sebesar Rp32.055.050 yaitu untuk Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Lainnya dengan nama dan jumlah nilai kegiatan antara lain ;  1. Kegiatan Pembangunan Drainase P67 RT.01 RW.01 Dusun Sombron sebesar Rp8.396.850,;  2. Kegiatan Pembangunan Cungkup Makam Desa Sombron sebesar Rp23.658.200.<br /><br />“Pada bulan Mei 2016, setelah uang DD Tahap I dan ADD Tahap I masuk ke dalam Kas Desa Sombron, terdakwa kemudian meminta Bendahara Desa Sombron Toipur untuk menarik uang DD sebesar Rp368.374.800 dan uang ADD sebesar Rp122.982.763 di Bank Jatim Cabang Pembantu Berbek Nganjuk,” ungkap JPU<br /><br />Pada tanggal 26 Mei 2016 terdakwa meminta seluruh uang DD dan ADD Tahap I sebanyak Rp491.357.53 tersebut kepada Toipur Bendahara Desa secara tunai dengan menandatangani Kwitansi penerimaan uang DD I sebesar Rp368.374.800, ADD I Rp122.982.763, sehingga totalnya  sebanyak Rp491.357.563 tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), terdakwa mengelola sendiri uang kas desa tersebut dengan membelikan barang dan material bahan-bahan bangunan keperluan pekerjaan pembangunan fisik Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian (Jalan Usaha Tani) dan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Lainnya pada anggaran kegiatan Tahun 2016. <br /><br />Pada tanggal 01 Juni 2016, terdakwa sebagai Kepala Desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Sombron yang menguasai uang DD dan ADD Tahap I sebesar Rp491.357.563, mulai melaksanakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian (Jalan Usaha Tani) dan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Lainnya dengan melakukan belanja material bangunan sendiri salah satunya ke Toko Bangunan ”Putra Mandiri Jaya” di Desa Sombron Kec. Loceret Kab. Nganjuk, serta terdakwa sendiri juga yang memilih dan mempekerjakan tukang bangunan tanpa melibatkan Mulyono selaku Pelaksana Kegiatan (PK) bidang pembangunan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik, sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 141/411.304/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Desa, Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, Evaluasi Keuangan Desa dan Pemberian Insentif Prestasi Kerja, bahwa pengadaan barang dan jasa di Desa dilakukan secara Swakelola dan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).<br /><br />Selanjutnya terdakwa Hartono melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan pekerjaan pembangunan fisik Tahun 2016 tersebut, pertama-tama terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing pekerjaan pembangunan fisik yang nilai (harga) satuan barang dan bahan material bangunannya mengambil harga satuan dari Peraturan Bupati Nganjuk tentang Standar Harga Barang Kabupaten Nganjuk, dan Terdakwa dalam membuat RAB tidak pernah meminta persetujuan dari Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan dan Kasi Pembangunan pada Pemerintah Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada kegiatan pengadaan dan pekerjaan pembangunan fisik Tahun 2016, dengan meminta Eko Wijianto selaku Plt. Sekretaris Desa Sombron untuk membuat laporan penanggungjawaban yang seolah-olah Pelaskana Kegiatan (PK) dilakukan oleh Mulyono yang membeli serta melaksanakan pengadaan barang dan pekerjaan pembangunan fisik Desa Sombron Tahun 2016. Padahal sebenarnya dilakukan oleh terdakwa sendiri.<br /><br />Bahwa setelah terdakwa selesai melaksanakan pekerjaan pembangunan flSik pada tahun anggaran 2016, lalu Terdakwa meminta Eko Wijianto untuk membuat dan menyusun laporan penanggungjawaban biaya pelaksanaan pekerjaan yang menyesuaikan dengan jumlah pagu anggaran masing-masing kegiatan pembangunan flsik yang disediakan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016, dan untuk itu terdakwa meminta Eko Wijianto untuk mencari nota kosong lalu menuliskan jenis dan harga barang pada nota kosong tersebut yang seolah-olah Toko penyedia barang/bahan material bangunan telah menjual barang/bahan material bangunan kepada Pemerintah Desa Sombron dengan jumlah dan harga barang/ bahan material /bangunan yang sesuai dengan yang tercantum dalam RAB pekerjaan pembangunan fisik ataupun dalam APBDesa Sombron Tahun 2016.<br /><br />Padahal kenyataannya harga barang/bahan material pada nota dan kwitansi tersebut tidak sesuai dengan jumlah dan harga barang/material bahan bangunan yang sebenarnya dijual oleh toko penyedia barang/material bahan bangunan kepada Pemerintah Desa Sombron, yang sebenarnrnya bahwa harga barang lebih murah daripada harga yang diminta terdakwa untuk dicantumkan dalam nota/ kwitansi pembelian barang/ bahan bangunan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan, yang diketahui dari hasil  pemeriksaan dan penghitungan volume pekerjaan oleh Tim Pemeriksa Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik APBDes Tahun Anggaran 2013, 2015. 2016 dan 2017 Desa Sombron Kec. Loceret Kabupaten Nganjuk Nomor: 900/16439/ 411.312/2018 tanggal 17 Desember 2018. <br /><br />Ternyata jumlah total biaya dari beberapa pelaksanaan pembangunan pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2016, jumlah nilai pekerjaan bangunannya menghabiskan biaya yang lebih sedikit daripada biaya yang dibayarkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dalam melaksanakan beberapa kegiatan pekerjaan pembangunan fiSlk pada tahun anggaran Tahun 2016 dengan menggunakan anggaran DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 telah menimbulkan selisih kelebihan bayar yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp89.202.921,88, yang seharusnya dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Desa Sombron, namun digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik Tahun 2016 dengan dengan anggaran sebesar Rp89.202.921,88, dan tidak menyetorkan uang hasil menyewakan tanah kas desa bekas bengkok Kamituwo Klampisan pada tahun 2016 ke Kas Desa Sombron sebesar Rp30.000.000 telah menyebabkan kerugian keuangan Desa Sombron pada Tahun Anggaran 2016 jumlah seluruhnya sebesar Rp119.202.921,88,” ucap JPU Eko Baroto<br /><br />Selanjutnya, pada tahun 2017 Pemerintah Desa Sombron Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk kembali menerima DD yang bersumber dari APBN sebesar Rp777.261.000. Pada sekitar bulan April Tahun 2017, terdakwa Hartono selaku Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sombron Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk menyusun peruntukan penggunaan dana anggaran DD untuk kegiatan belanja barang dan jasa Pemerintah Desa Sombron selama Tahun 2017 ke dalam Peraturan Desa Sombron Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Sombron Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Desa Sombron Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APB Des) Sombron Tahun Anggaran 2017.<br /><br />Dari anggaran DD sebesar Rp777.261.000 yang dianggarkan oleh terdakwa untuk belanja kegiatan pembangunan fisik sebesar Rp555.134.834 antara lain untuk anggaran sebagai berikut : Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Permukiman (Jalan Desa), berupa Pembangunan Pelebaran Jalan Aspal P:780m, sebesar Rp160.631.840, Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian (JalanUsaha Tani), sebesar Rp289.135.484, yang dibagi ke dalam 3 (tiga) macam kegiatan. yaitu: Pembangunan Penahan Badan Jalan P:246m, sebesar Rp140.492.424, Pembangunan Penahan Badan Jalan P:222,5m, sebesar Rp103.378.260, Pembangunan Pintu Air/JLIG (8 Unit) sebesar Rp41.664.8000, Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Lingkungan Lainnya sebesar Rp83.553.760 yang dibagi menjadi 4 (empat) macam kegiatan yaitu: Pembangunan Drainase P:28,5m sebesar Rp.18.992.700, Pembangunan Drainase P:40m sebesar Rp.7.168.350 danPembangunan Gorong-gorong Kotak P:9m sebesar Rp31.469.560 serta Pembangunan Pagar Makam sebesar Rp.25.896.150. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa, berupa pembangunan Paving Polindes sebesar Rp21.813.750.<br /><br />Bahwa setelah uang DD masuk ke dalam Kas Desa Sombron pada sekitar bulan Mei 2017,  Terdakwa kemudian meminta Bendahara Desa Sombron Toipur untuk menarik uang DD di Bank Jatim Cabang Pembantu Berbek Nganjuk, dan uang tersebut langsung diminta oleh terdakwa. Tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Terdakwa mengelola sendiri uang DD tersebut dengan membelikan barang dan material bahan-bahan bangunan keperluan pekerjaan pembangunan fisik Tahun 2017. <br /><br />Pada tanggal 12 Juni 2017, terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik dengan melakukan belanja material bangunan sendiri ke salah satu Toko Bangunan "Putra Mandiri Jaya" di Desa Sombron Kec. Loceret Kab. Nganjuk, dan mempekerjakan tukang bangunan tanpa melibatkan Mulyono selaku Pelaksana Kegiatan (PK) bidang pembangunan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik sesuai peraturan yang berlaku.<br /><br />Setelah Terdakwa selesai melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik pada tahun anggaran 2017, lalu Terdakwa meminta Eko Wijianto untuk membuat dan menyusun laporan penanggungjawaban biaya pelaksanaan pekerjaan yang menyesuaikan dengan jumlah pagu anggaran masing-masing kegiatan pembangunan fisik yang disediakan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017, dan meminta Eko Wijianto untuk mencari nota kosong lalu menuliskan jenis dan harga barang pada nota kosong tersebut yang seolah-olah Toko penyedia barang/bahan material bangunan telah menjual barang/bahan material bangunan kepada Pemerintah Desa Sombron dengan jumlah dan harga barang/ bahan material bangunan yang sesuai dengan yang tercantum dalam RAB pekerjaan pembangunan fisik ataupun dalam APBDesa Sombron Tahun 2017 <br /><br />Padahal kenyataannya harga barang/bahan material pada nota dan kwitansi tersebut tidak sesuai dengan jumlah dan harga barang/ material bahan bangunan yang sebenarnya dijual oleh toko penyedia barang/ material bahan bangunan kepada Pemerintah Desa Sombron, karena harga barang yang dijual oleh Toko Penyedia barang sebenarnya lebih murah daripada harga yang diminta Terdakwa untuk dicantumkan dalam nota/ kwitansi pembelian barang/ bahan bangunan pada laporan penanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penghitungan volume pekerjaan oleh Tim Pemeriksa Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik APBDes Tahun Anggaran 2013, 2015, 2016 dan 2017 Desa Sombron Kec. Loceret Kabupaten Nganjuk Nomor: 900/16439/411.312/2018 tanggal 17 Desember 2018.<br /><br /> Ternyata jumlah total biaya dari beberapa pelaksanaan pembangunan pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2017, lebih sedikit dari pada biaya yang dibayarkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dalam melaksanakan beberapa kegiatan pekerjaan pembangunan fisik pada tahun anggaran Tahun 2017 dengan menggunakan anggaran DD Tahun Anggaran 2017 telah menimbulkan selisih kelebihan bayar yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp77.665.400. <br /><br />“Sehingga Terdakwa mendapatkan kelebihan pembayaran (selisih kelebihan bayar) sebesar Rp59.035.840,” ujar JPU Eko Baroto<br /><br />Bahwa dari pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan fisik pada Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh terdakwa dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan harga pembelian yang sebenarnya serta menerima pembayaran pekerjaan yang lebih besar daripada realisasi volume pekerjaan sebesar Rp77.665.400, yang seharusnya dikembalikan oleh terdakwa ke Kas Desa Sombron, namun Terdakwa justru menggunakan sedndiri untuk kepentingan pribadi.<br /><br />Pada tahun 2017, terdakwa selaku Kepala Desa Sobron yang belum tersisi, kembali menguasai tanah kas desa bekas bengkok Kamituwo Klampisan untuk kepentingan pribadi bercocok tanam tanpa menyetorkan uang sewanya senilai Rp45.000.000 ke rekening kas Desa Sombron. Padahal seharusnya tanah kas desa bekas bengkok Kamituwo Klampisan dikelola oleh Desa yang hasil usahanya disetorkan ke rekening kas desa Sombron untuk menjadi pendapatan desa. <br /><br />“Sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan hasil pengelolaan tanah kas desa bekas bengkok Kamituwo Klampisan, telah merugikan keuangan kas Desa Sombron sebesar Rp45.000.000,” kata JPU Eko Baroto<br /><br />Dari perbuatan terdakwa yang mengelola sendiri dana kas desa untuk pelaksanan kegiatan pengadaan barang/pekerjaan pembangunan fisik Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang tidak sesuai peraturan yang berlaku, dan tidak menyetorkan uang hasil usaha dari Tanah kas desa bekas bengkok Carik pada Tahun 2013, tanah bekas bengkok Kamituwo Klampisan pada Tahun 2015, 2016 dan 2017 tersebut, maka telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp334.626.932,26  <br /><br />“Perbuatan Terdakwa Hartono diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU Eko Baroto di akhir sura dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Penasehat Hukum terdakwa mmengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan keberatannya pada sidang berikutnya.<br /><br />“Kami akan menyampaikan Pledoi, kami mohon waktu seminggu Yang Mulia,” kata PH terdakwa memohon. <br /><br />“Baik, kalau begitu, sidang kita tunda seminggu dengan agenda pembacaan pledoi dari penasehat hukum terdakwa,” ucap Ketua Majelis Hakim. (Rd1/*).

News Tipikor Kepala Desa Sobron Kab. Nganjuk Diadili Dalam Kasus Dugaan Korupsi DD Rp334 juta

berita korupsi .co - Tak sedikit Kepala Desa di Jawa Timur maupun di provinsi lainnya yang terseret dalam pusaran kasus Perkara Korupsi a...

»

Siapa Tersangka Baru Selaku Penyuap Wali Kota Pasuruan Setiyono?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifkFLtYuXHfwMxYN5IFs_kd6jtp1xG_BTl5Xd06D6gHGBmR3GmunZt93DdwN-AyTpRv4CTDLvmuxxrea7FoUIX5sWCj0U99WkbBf2xPl3Rvj_umxaJUujvTNaMmnmQKRlGBkEH4PljgaQ/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="535" height="446" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifkFLtYuXHfwMxYN5IFs_kd6jtp1xG_BTl5Xd06D6gHGBmR3GmunZt93DdwN-AyTpRv4CTDLvmuxxrea7FoUIX5sWCj0U99WkbBf2xPl3Rvj_umxaJUujvTNaMmnmQKRlGBkEH4PljgaQ/s640/2.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;">JPU KPK Kiki Ahmad Yani : Hingga saat ini belum ada tersangka baru, tapi akan mengungkap uang yang diterima terdakwa Setiyono</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Siapa tersangka baru setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan bahwa terdakwa Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan periode 2016 - 2021 dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima suap berupa fee proyek tahun 2016, 2017 dan 2018 dari Muhammad Baqir dan pihak-pihak lainnya sebesar Rp Rp2.967.243.360 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dan divonis piadana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dan mengembalikan yang dinimati terdakwa Setiyono sebesar Rp2.267.243.360 (dua miliyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) serta pencabutan hak Politik (hak dipilih dan memilih dalam jabatan Publik) selama 3 (lima) tahun, pada Seniin, 13 Mei 2019.<br /> <br /> Karena terdakwa Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan peroide 2016 - 2021, diseret Jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili setelah terlebih dahulu ditangkap Tim penyidik KPK karena menerima uang suap sebesar Rp115 juta (seratus lima belas juta) dari pengusaha kontraktor Muhammad Baqir melalui Dwi Fitri Cahyono selaku Kepala Dinas PUPR Pemkot Pasuruan dan Wahyu Tri Hardiyanto, pegawai honorer Kelurahan sekaligus sebagai orang kepercayaan Kadis PUPR pada tanggal 3 Oktober 2018.<br /> <br /> Yang ditangkap KPK tidak hanya Wali Kota Pasuruan Setiyono, tapi juga mengakap Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh. Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto pegawai Honorer Kelururahan, dan Muhammad Baqir selaku penyuap Wali Kota melalui Dwi Fitri Cahyono dan Wahyu Tri Hardiyanto. <br /> <br /> Muhammad Baqir sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis oleh Majelis Hakim dengan pidana penjata selama 2 tahun, karena terbukti bersalah melakukan tindak Pidana korupsi menyuap Wali Kota Pasuruan dengan memberikan fee proyek APBD tahun 2018 sebesar Rp115 juta. <br /> <br /> Sementara dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK maupun putusan Majelis Hakim (13 Mei 2019) terungkap, bahwa uang suap berupa fee proyek yang diterima terdakwa Setiyono tidak hanya berasal dari terpidana Muhammad Baqir, melainkan ada pihak-pihak lain yang turut memberikan fee proyek tahun 2016 dan 2017. <br /> <br /> Sehingga total uang suap fee proyek yang diterima terdakwa Setiyono yang terungkap dalam persidangan adalah sejumlah Rp3.867.243.360 dengan rincian ; uang yang sudah dikembalikan terdakwa Setiyono melalui KPK sebesar Rp1.6 miliyar, sedangkan yang harus dikembalikan lagi  oleh terdakwa yang termuat dalam putusan Majelis Hakim adalah sebesar Rp2.267.243.360.<br /> <br /> Disis lain, JPU KPK menyebutkan dalam surat dakwaan maupun tuntutan serta fakta persidangan serta dalam putusan Majelis Hakim terungkap, bahwa pihak-phak lain yang terlibat dalam pemberian uang suap sebagai fee proyek terhadap terdakwa Setiyono, diantaranya ialah Wongso Kusumo selaku Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi dan “Trio Kwek-Kwek” yaitu Achmad Fadoli, Andi Wiyono dan Prawito. <br /> <br /> Selain Wongso Kusumo dan “Trio Kwek-Kwek”, masih ada Andi Wiyono, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani, Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setiyono, Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Ainur Rofiq, Sugiono Kartiadi Sudjoyo, Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria, Muhammad Yahya, Roby Abdulrohim, Yus Saptono, M. Muzit, Supono dan rekanan (kontraktor) lainnya yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa Asosiasi Konstruksi), di mana Wongso Kusumo adalah sebagai Ketua, Muhammad Yahya (Bendahara) dan Sugeng Cahya Patria sebagai Sekretaris.<br /> <br /> Pemberian uang oleh para pengusaha kontraktor dan Asosiasi di Kota Pasuruan ini terhadap terdakwa Setiyono, karena mereka telah mendapat proyek pekerjaan sebesar 30% dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Karena pemberian proyek pekerjaan itu tidaklah diberikan secara cuma-cumacuma alias gratis, melainkan ada pemberian fee sebesar 5% dari anggaran proyek pekerjaan saluran, dan 7% dari anggaran proyek pekerjaan jalan dan gedung setelah dikurangi pajak, sekalipun diantara pengusaha kontraktor itu adalah sebagai tim sukses terdakwa pada saat terdakwa mencalonkan diri sebagai Wali Kota Pasurusan pada tahun 2016.<br /> <br /> Uang suap fee proyek itu ada yang disetorkan langsung ke terdakwa Setiyono, ada yang melalui Wongso Kusumo lalu diserhakn ke Wali Kota, dan ada pula yang melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto juga lewat Hendri Prabowo selaku keponakan terdakwa Setiyono. Hendri Prabowo selaku pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pasuruan inilah yang dipercaya terdakwa Setiyono untuk mengelola atau  menerima maupun menyalurkan uang “haram” itu kepihak yang membutuhkan.<br /> <br /> Lalu apakah para kontraktor yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap terdakwa Setiyono akan diseret ke Pengadilan Tipikor  sebagai “tersangka/terdakwa” pemberi suap seperti terpidana Muhammad Baqir ?<br /> <br /> Sementara menurut JPU KPK Kiki Ahmad Yani mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa hingga saat ini KPK memang belum menetapkan tersangka baru dalam kasus Korupsi Suap Wali Kota Pasurusan Setiyono. Namun JPU KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan, akan melaporkannya terlebih dahulu ke Pimpinan KPK sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxNGe2fDGMptJEyW2NxVe7NQLahHN53vm-dE_o43z_4IMTgxad-BLrMJ0XI7aKS6e1Nd1mfXccnAJnEFnD8UH2CVkSgVDuegzjSOCwN9BtrEA1ZFN7w_jq7sftBc290rLLILwYDUiY250/s1600/IMG20190304105742.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxNGe2fDGMptJEyW2NxVe7NQLahHN53vm-dE_o43z_4IMTgxad-BLrMJ0XI7aKS6e1Nd1mfXccnAJnEFnD8UH2CVkSgVDuegzjSOCwN9BtrEA1ZFN7w_jq7sftBc290rLLILwYDUiY250/s640/IMG20190304105742.jpg" width="640" /></a></div> Terkait jumlah uang suap yang diterima terdakwa Setiyono dalam surat tuntutan maupun putusan Majelis Hakim yang ditanyakan beritakorupsi.co, JPU KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan, akan mengungkap dan menyeret orang-orang yang terlibat pemberian uang suap terhadap terdakwa.<br /> <br /> “Hingga saat ini belum ada tersangka baru. Kami akan melaporkannya dulu ke Pimpinan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.Ya, mengenai jumlah uang yang diterima terdakwa akan diungkap,” ujar JPU KPK Kiki.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan yang menerima uang fee proyek APBD Kota Pasuruan tahun 2016, 2017 dan  2018 dari Muhammad Baqir dan pihak-pihak lain adalah dianggap bersalah dan melanggar Pasal 12 huruf b  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.<br /> <br /> Majelis Hakim menolak pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Setiyono yang menyebutkan, bahwa yang diterima terdakwa Setiyono dari Wongso dan lainnya adalah sebagai ucapan terima kasih. <br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Setiyono selaku Walikota Pasuruan Periode Tahun 2016 s/d 2021, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Dwi Fitri Nurcahyo (Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan) dan Wahyu Tri Hardianto (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar tahun 2016, 2017 dan Agustus  serta Oktober 2018 atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan Jawa Timur atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan menerima beberapakali pemberian uang yang totalnya sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari beberapa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2016,  2017 dan 2018 termasuk yang diterima terdakwa dari Muhammad baqir (sudah divonis 2 tahun penjara) selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018<br /> <br /> Majelis Hakim menjalaskan, bahwa sekitar bulan Maret atau April 2016, setelah terdakwa Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, terdakwa Setiyono memanggil Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuman serta Tim Sukses terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli untuk membuat plotingan paket pekerjaan dan menentukan pemenang tetang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016. <br /> <br /> Atas pemintaan terdakwa tersebut. selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli membuat plottingan paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Terdakwa, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya. <br /> <br /> Setelah plottingan selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dimana terdakwa kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang dikenal terdakwa. Setelah final lalu Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan plottingan itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD di Dinas Kota Pasuruan, dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. <br /> <br /> Pada kesempatan itu, terdakwa berkata kepada Dwi Fitri Nurcahyo bahwa “Wali Kota (terdakwa) banyak kebutuhan uang, dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo dapat memahaminya". selanjutnya terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Dwi Fitri Nurcahyo mengenai cara memenangkan perusahaan yang telah di plotting, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli, bahwa terdakwa meminta commitment fee iumbalan sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7.5% (tujuh setengah persen) untuk pekerjaan plengsengan atau saluran air.<br /> <br /> Majelis Hakim mengungkapkan, pada sekitar bulan April 2016, terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. <br /> <br /> Selepas pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Terdakwa, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan. Pada pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar plottingan pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi, dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan commitment fee imbalan bagi terdakwa sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk plengsengan atau saluran air.<br /> <br /> Setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar plottingan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat commitment fee/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada terdakwa sebagaimana yang disampaikan Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya. <br /> <br /> Bahwa terdakwa Setiyono secara langsung, ada juga memberikan paket pekerjaan tersendiri kepada Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli selaku tim sukses terdakwa pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota Pasuruan.<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, terdakwa memanggil Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono (Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan) ke rumah dinas Walikota Pasuruan. Saat bertemu, terdakwa meminta Agus Setiyono untuk membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. <br /> <br /> Selanjutnya Agus Setiyono dan Dwi Fitri Nurcahyo yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan, dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan. Untuk paket pekerjaan konsultan, disepakati commitment fee/mbalan untuk terdakwa sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, kemudian terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk menerima uang commitment fee yang dipungut dari pemenang paket pekerjaan konsultan, dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSOicWB3Ful-_GdBtgmi0LSJfG-XAkSD4j-y9zQp2_agPa7gwpSkpftfFUGhLuJWf6T7_EEAIL0SoTxOeHk4Std0rZsRzqgDl_ey3Br87PpnG8UrjUp7oWZV7CZQfuAcWFcOx70i3cEPg/s1600/Setiyono%252C+Dwi+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSOicWB3Ful-_GdBtgmi0LSJfG-XAkSD4j-y9zQp2_agPa7gwpSkpftfFUGhLuJWf6T7_EEAIL0SoTxOeHk4Std0rZsRzqgDl_ey3Br87PpnG8UrjUp7oWZV7CZQfuAcWFcOx70i3cEPg/s640/Setiyono%252C+Dwi+dkk.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang, agar nanti “manten" alias rekanan/perusahaan yang sudah di plott menjadi pemenang lelang tersebut, bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan terdakwa. </div> <br /> Dalam beberapa pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi “manten” untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo menemui kepala ULP yakni Dedik Usdikari dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Terdakwa.<br /> <br /> Sebelum dilaksanakan lelang/tender, ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui Dedik Usdikari, dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai plottingan dari terdakwa. Setelah itu, pada saat pembukaan lelang/tender, Dedik Usdikari menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan, bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan, dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. <br /> <br /> Bahkan Dwi Fitri Nurcahyo juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja Pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi “manten” tidak lulus, maka Dwi Fitri Nurcahyo meminta pokja memberikan toleransi.<br /> <br /> Setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan commitment fee berupa uang secara langsung kepada terdakwa di rumah dinas Walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui Dwi Fitri Nurcahyo.<br /> <br /> Majelis Hakim mengungkapkan, kommitment fee yang diterima terdakwa adalah sebagai berikut : a. Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono untuk paket pekerjaan konsultan,; b. Rp434.000.000 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Wongso Kusumo, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani dan rakanan lainnya,; c. Rp267.441.735 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima terdakwa dari Andi Wiyono untuk 11 (sebelas) paket Pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setyo dan rekanan lainnya. <br /> <br /> d. Rp229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq dan Sugiono Kartiadi Sudjoyo,; e. Rp169.000.000,(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria dan rekanan lainnya, dan f. Rp125.000.000 (seratus dua puluh Iima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Muhammad Yahya untuk 1 (satu) paket pekerjaan. <br /> <br /> Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah Rp1.474.441.735 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa kommitmen fee/imbalan proyek yang diterima terdakwa dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2017 sebesar Rp Rp878.801.625, dan pada sekitar awal bulan Januari 2017, terdakwa memutuskan untuk mengganti Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dari Dwi Fitri Nurcahyo kepada Muhammad Agus Fadjar. <br /> <br /> Setelah mengganti Kepala Dinas PUPR, terdakwa mendapat saran dari Achmad Fadoli, Prawito dan Andi Wiyono untuk pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017,  sebaiknya melibatkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Pasuruan. Atas saran tersebut, terdakwa melakukan pertemuan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo di Rumah Dinas Walikota Pasuruan, saat itu terdakwa meminta mereka berempat untuk membuat plottingan paket pekerjaan yang akan diadakan di tahun anggaran 2017, kemudian terdakwa menugaskan Wongso Kusumo untuk membagikan paket pekerjaan kepada seluruh Asosiasi dengan berkordinasi bersama Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan yang baru. <br /> <br /> Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan rekapan paket pekerjaan kegiatan Kota Pasuman TA 2017, baik paket pekerjaan yang akan dilakukan Penunjukan Langsung (PL) maupun Lelang Umum (LU), terdakwa bermaksud untuk mem-plotting seluruh paket pekerjaan tersebut.<br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan rekapan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan pertemuan di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo untuk mendiskusikan plottingan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBW9Mw7AZLnkURuYbTQycS9mVK3br50wNELeSaQnVn2E3e4tjzlLocRbD5LiD5IlwdaNossxHbXe1wzo8CGrp3UA0mv0ZzWYxiWIFaiIT2USVNLjTGfkmasxqCRl2YNuQaeBCT5g8txng/s1600/Wali+Kota+1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="607" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBW9Mw7AZLnkURuYbTQycS9mVK3br50wNELeSaQnVn2E3e4tjzlLocRbD5LiD5IlwdaNossxHbXe1wzo8CGrp3UA0mv0ZzWYxiWIFaiIT2USVNLjTGfkmasxqCRl2YNuQaeBCT5g8txng/s640/Wali+Kota+1.png" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Sekitar Mei 2017, plotting-an paket peketjaan Kota Pasuruan TA 2017 yang sudah mencantumkan nama rekanan/penyedia jasa calon pemenang lelang (manten) diberikan terdakwa kepada Mohammad Agus Fadjar untuk dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Wongso Kusumo terkait pembagian ke semua Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan.<br /> <br /> Plottingan paket pekerjaan TA 2017 yang dibuat terdakwa tersebut meliputi : <br /> 1. Paket Pekerjaan jatah terdakwa yang akan dibagikan terdakwa kepada rekanan yang dikenalnya,; 2. Paket Pekerjaan jatah Wakil Walikota yang memilih sendiri calon pemenangnya,; 3. Paket Pekerjaan jatah Tim Sukses terdakwa seperti Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono,; 4. Paket Pekerjaan untuk jatah lain-lain adalah pembagian proyek untuk tokoh Partai Politik dan Rim sukses dari Partai Pengusung,; 5. Paket Pekerjaan jatah untuk anggota DPRD, dimana calon pemenangnya dipilih oleh anggota DPRD sendiri,; 6. Paket Pekerjaan jatah untuk 'LSM dan Wartawan, dimana LSM dan wartawan memilih sendiri calon pemenangnya,; 7. Paket Pekerjaan jatah untuk AKLI (Asosiasi Ketenaga Listrikan) memilih sendiri calon pemenangnya,; 8. Paket Pekerjaan jatah untuk Dinas, dimana pemenangnya dipilih sendiri oleh Dinas-dinas,; 9. Paket Pekedaan jatah untuk Partai Politik, dimana calon pemenangnya dipilih oleh partai politik koalisi sandiri, dan 10. Pebagian ke pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Bahwa terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan paket pekerjaan yang akan dilelang dengan metode Penunjukan Langsung (PL) kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD/Dinas Kota Pasuruan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perintah terdakwa, dan memerintahkan PPK untuk berhubungan langsung dengan rekanan/penyedia barang dan jasa yang sudah ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan langsung tersebut. <br /> <br /> Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Mohammad Agus Fadjar, bahwa untuk paket pekerjaan yang bukan penunjukan langsung untuk teknis pelaksanaannya diserahkan seluruhnya kepada Asosiasi.<br /> <br /> Sebelum dilaksanakan lelang paket pekerjaan Kota Pasuman TA 2017, Wongso Kusumo bersama bersama dengan Sugeng Cahya Fitria dan Muhammad Yahya menemui Mohammad Agus Fadjar di kantor dinas PUPR Kota Pasuruan, dan menyampaikan bahwa Wongso Kusumo bersama rekan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi telah membentuk Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa asosiasi konstruksi Kota Pasuruan), dan Wongso Kusumo ditunjuk menjadi ketuanya. <br /> <br /> Pembentukan lintas asosiasi ini bertujuan untuk mengakomodir seluruh anggota Asosiasi yang ada di kota Pasuruan agar mendapatkan pekerjaan, saat itu juga Wongso Kusumo menyampaikan bahwa paket pekerjaan yang nantinya akan diberikan kepada Asosiasi akan diatur secara merata ke seluruh anggota Lintas Asosiasi.<br /> <br /> Setelah mendengar penjelasan Wongso Kusumo, kemudian Mohammad Agus Fadjar menyerahkan kurang lebih 3 (tiga) lembar kertas yang berisi print out kolom paket pekerjaan, di saat bersamaan Mohammad Agus Fadjar menjelaskan bahwa paket pekerjaan yang diserahkan itu untuk asosiasi dan mempersilahkan Wongso Kusumo untuk  mengaturnya.<br /> <br /> Kemudian masih sekitar bulan Mei 2017, terdakwa mengadakan rapat dengan seluruh Kepala SKPD/Dinas di Kota Pasuruan yang bertempat di Ruang Untung Suropati Kantor Walikota Pasuruan. Pada kesempatan itu dibahas mengenai kegiatan paket pekerjaan pada TA 2017 yang akan dilaksanakan di lingkungan Kota Pasuruan, dan terdakwa meminta bila ada orang-orang yang mengaku rekanan dan Wali Kota, agar dikonfirmasikan tertebih dahulu kepada terdakwa. <br /> <br /> Terdakwa mendapatkan laporan dari Mohammad Agus Fadjar dan Wongso Kusumo, bahwa paket pekerjaan yang sudah di plotting terdakwa, sudah dibagikan kepada masing-masing asosiasi. <br /> <br /> Bahwa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan TA 2017, selanjutnya memberikan commitment fee berupa uang kepada terdakwa baik secara langsung maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo terlebih dahulu, lalu diberikan kepada Terdakwa. Setiap Wongso Kusumo memberikan commitment fee kepada terdakwa, selalu disampaikan oleh Wongso Kusumo, bahwa “ini titipan dari teman-teman asosiasi”. <br /> <br /> Bahwa commitment fee yang telah diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo, lalu diberikan kepada terdakwa dari pemenang lelang pengadaan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 adalah sebagai berikut ; <br /> <br /> 1. Rp511.000.000 (lima ratus sebelas juta rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 18 (delapan belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Wongso Kusumo, Hariadi Wicaksono, Nurcholis, Muslimin, Doddy Barnowo, Arif Rozak, Muhammat Kahar Muzakir, Muchammad Ali Rifki Amirudin, Hadi Santoso, Bambang Parkesit, Muhammad Arifianto, Suko Setyo Budi dan Ninil Kusumiyati dan rekanan lainnya. <br /> <br /> 2. Rp122.801.625 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dan Andi Wiyono untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 3. Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 4. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 5. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dan  Agus Setiyono untuk 14 (empat belas) paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan. <br /> <br /> Bahwa uang yang diterima terdakwa dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuman TA 2017 seluruhnya sejumlah Rp878.801.625 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh Iima rupiah).<br /> <br /> Dari putusan Majelis Hakim juga terungkap, selain Plotting paket pekerjaan 2017, terdakwa juga menerima uang dari plottingan paket pekerjaan TA 2018.<br /> <br /> Bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, terdakwa kembali meminta Dwi Fitri Nurcahyo bersama Muhammad Agus Fadjar selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (plotting paket pekerjaan) TA 2018. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIkvNRcX9VJYeKCiFGhauYtEYm_9lTeoZYEpYQzlITRa2oPfgYKm8GraY1L_IvTTbBXLmTAagm7EB4pwdggBFIM4T1B5N_Hz0CoZwnwmJiAj3OwSta2YN8G1I_VpgTFPoKccrvzD29NAw/s1600/IMG20190325145819.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIkvNRcX9VJYeKCiFGhauYtEYm_9lTeoZYEpYQzlITRa2oPfgYKm8GraY1L_IvTTbBXLmTAagm7EB4pwdggBFIM4T1B5N_Hz0CoZwnwmJiAj3OwSta2YN8G1I_VpgTFPoKccrvzD29NAw/s640/IMG20190325145819.jpg" width="640" /></a></div> Menindaklanjuti permintaan terdakwa, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa dilakukan pertemuan oleh Muhammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo untuk menyusun draft plotting paket pekerjaan dalam bentuk tabeI/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. <br /> <br /> Beberapa hari kemudian, draft plotfing paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Muhammad Agus Fadjar kepada Terdakwa di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan Edy Trisulo Yudo, dimana terdakwa banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan tersebut. Pada kesempatan itu Terdakwa juga menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung fee-nya sejumlah 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sejumlah 7% (tujuh persen). Atas revisi Terdakwa selanjutnya Muhammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan plotting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Terdakwa.<br /> <br /> Draft final plotting paket pekerjaan, lanjut PU KPK, selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Muhammad Agus Fadjar kepada terdakwa di Rumah Dinas Walikota, print out itu berisi plotting paket pekerjaan untuk: Walikota 1 (Terdakwa),; Walikota 2 (Edy Trisulo Yudo selaku adik Kandung Terdakwa),; Wawali (Raharto Teno Prasetyo),; Wartawan,; Anggota DPRD,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Terdakwa Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus,; Kaji,; Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Terdakwa),; dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Terdakwa.<br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, bahwa saat menyerahkan print out plotting paket pekerjaan, Terdakwa meminta Muhammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang adanya plotting-an paket pekerjaan tersebut. dan arahan itu dipenuhi oleh Muhammad Agus Fadjar dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. <br /> <br /> Salah satu paket pekerjaan yang sudah di plotting adalah Pekerjaan pembangunan PLUT- KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000.00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empatribu rupiah). sesuai plotting yang dibuat Terdakwa untuk pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON” yang dikelola oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. <br /> <br /> Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). <br /> <br /> Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu pemsahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belasjuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis, ternyata CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal.<br /> <br /> Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP, dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap terdakwa untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu terdakwa menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitri Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Wali Kota antara terdakwa bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitri Nurcahyo. <br /> <br /> Pada kesempatan itu terdakwa bertanya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab Dwi Fitri Nurcahyo bisa. Kemudian Terdakwa meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 perusahaan.<br /> <br /> Kemudian Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Supaat (almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. saat itu Supaat merekomendasikan CV Mahadir yang dikelola Muhammad Baqir. <br /> <br /> Keesokan harinya, Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman yang keduanya mempakan orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Muhammad Baqir melalui telepon yang intinya,  menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu Supaat bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dwi Fitri Nurcahyo menjelaskan, bahwa untuk 'Kanjengnya' atau terdakwa disisihkan 5% (lima persen).<br /> <br /> Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Terdakwa selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. <br /> <br /> Pada tanggal 22 Agustus 2018, Muhammad Baqir menghubungi Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengkonfirmasi paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018 yang intinya, ketika itu Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senilai kurang lebih Rp2,3 milyar serta ada Commitment Fee sejumlah 5% (lima persen) untuk juragan-nya yakni Terdakwa. <br /> <br /> Saat itu juga Dwi Fitri Nurcahyo menegaskan, bahwa perusahaan yang dibawa Muhammad Baqir (CV Mahadir) menjadi manten (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut dan hal itu disanggupi oleh Muhammad Baqir. Kemudian Muhammad Baqir dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Dwi Fitri Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Muhammad Baqir juga sudah mengetahui telah menjadi "manten" (kandidat pemenang lelang). <br /> <br /> Selanjutnya, kepastian Muhammad Baqir menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Dwi Fitri Nurcahyo kepada Wahyu Tri Hardianto, hari itu juga Wahyu Tri Hardianto menelpon Muhammad Baqir dan meminta Muhammad Baqir untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Agustus 2018 Muhammad Baqir melalui m-banking men-transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Wahyu Tri Hardianto, kemudian uang itu diserahkan kepada Dwi Fitri Nurcahyo untuk diberikan kepada Wakhfudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Wakhfudi Hidayat disarankan oleh Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa untuk membantu Dwi Fitri Nurcahyo. <br /> <br /> Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan kepada Wakhfudi Hidayat, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo menjadi CV. Mahadir perusahaan milik Muhammad Baqir. Untuk itu, Wakhfudi Hidayat bersama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, kemudian Wakhfudi Hidayat juga membagi uang yang ditenma dari Muhammad Baqir dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. <br /> <br /> Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Sinar Perdana dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. Mahadhir  dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadhir yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).<br /> <br /> Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. Mahadhir diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadhir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Muhammad Baqir dihubungi oleh Supaat  menanyakan commitment fee, dan Muhammad Baqir menyampaikan fee 5% (lima persen) akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018.<br /> <br /> Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, Muhammad Baqir melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan Nomor Rekening 0891003489 sejumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Muhammad Baqir mengetahui bahwa uang fee itu untuk terdakwa. <br /> <br /> Bahwa setelah Muhammad Baqir mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat  memberitahukan ke Wahyu Tri Hardianto yang kemudian disampaikan pula kepada Dwi Fitri Nurcahyo. Mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat, akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras.<br /> <br /> Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Dwi Fitri Nurcahyo menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR defimitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit.<br /> <br /> Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadhir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). <br /> <br /> Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Muhammad Baqir dipegang oleh Novita Sugiastuti selaku istri Supaat, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Sugiastuti, kemudian Novita Sugiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sejumlah Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah), karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. <br /> <br /> Kemudian Wahyu Tri Hardianto melaporkannya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, lalu Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardianto untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik keponakan terdakwa. <br /> <br /> Bahwa selain uang dari Muhammad Baqir selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, terdakwa juga beberapa kali menerima commitment fee berupa uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 yang rinciannya adalah sebagai berikut ; <br /> <br /> 1. Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Andi Wiyono untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 2. Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawitno untuk 2 (dua) paket pekerjaan,; 3. Rp15.000.000 (lima belasjuta rupiah) yang diterima terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 1 (satu) paket Pekerjaan yang dikerjakan Sri Wahono,; <br /> <br /> 4. Rp316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu Wongso Kusumo, Bambang Parkesit, Sugeng Cahya Patria, Ninil Kusmiyati, Mohammad Mujib dan Muhammad Arifianto.<br /> <br /> Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh Terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah Rp614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah). Sehingga jumlah uang yang diterima terdakwa Setiyono sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2.967.243.360.<br /> <br /> Majelsi Hakim mengatakan, atas perbuatan terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga hasru dihukum untuk mengembalikan uang yang sama jumlahnya dengan yang diterima oleh terdakwa bersadasrkan Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu sebesar Rp2.967.243.360 dikurangkan dengan uang yang sudah dikembalikan oleh terdakwa melalui KPK sebesar Rp1.6 miliyar (satu milyar enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp2.267.243.360. <br /> <br /> Selain itu, terdakwa juga harus dujatuhui hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik yang diatur dalam peraturan pemerintah sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta dan bukti serta keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.<br /> <br /> “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Setiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b  jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;<br /> <br /> Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setiyono berupa pidana penjara selama 6 (enam)  denda sebesar Rp500 juta subsidiair 4 (empat) bulan kurungan ;<br /> <br /> Menghukum Terdakwa Setiyono untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.267.243.360 (dua miliyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun ;<br /> <br /> Hukuman tambahan terhadap Terdakwa Setiyono berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa  selesai menjalani pidana pokoknya,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan. <br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa maupun JPU KPK sama-sama mengatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir,” jawab JPU KPK Kiki Ahmad Yani. (Rd1/*)

News Tipikor Siapa Tersangka Baru Selaku Penyuap Wali Kota Pasuruan Setiyono?

JPU KPK Kiki Ahmad Yani : Hingga saat ini belum ada tersangka baru, tapi akan mengungkap uang yang diterima terdakwa Setiyono berit...

»