BERITAKORUPSI.CO

12 Terdakwa Anggota DPRD Kota Malang Divonis 4 Hingga 5 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNgVBt6zu1bcXNDW2vuunMnT9YuLkDdyBxkpgyvv3F8mdnzcl0cKnKBLGlS5yJzM90wcGwM8KUMFll_iOVOsPzGWeLJVNukHt-0p0Ktaub53k5Dt7NmyuwKKp4PLsDPwYOMn3RnXL0lKs/s1600/IMG20190509114401.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNgVBt6zu1bcXNDW2vuunMnT9YuLkDdyBxkpgyvv3F8mdnzcl0cKnKBLGlS5yJzM90wcGwM8KUMFll_iOVOsPzGWeLJVNukHt-0p0Ktaub53k5Dt7NmyuwKKp4PLsDPwYOMn3RnXL0lKs/s640/IMG20190509114401.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
<span style="font-size: large;">#JPU KPK menyatakan menerima putusan Majelis Hakim, kecuali 2 terdakwa mengatakan masih pikir-pikir dalam kasus perkara Korupsi Suap APBD Kota Malang TA 2015#</span></div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 9 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa 12 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dalam Pembahasan APBD (murni) TA 2015 pada Desember 2014 - Pebruari 2015, dan Gratifikasi saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 pada bulan Juni - Juli 2015 dari Wali Kota Malang Moch. Anton (sudah divonis)  melalui Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono (juga sudah divonis), yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar, dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun penjara.<br />
<br />
Ke- 12 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 antara lain <br />
1. Diana Yanti (PDIP),; 2. Sugiarto (PKS),; 3. Heri Susanto (PDIP),; 4. Afdhal Fauzan (HANURA),; 5. Syamsul Fajrih dari PPP (satu berkas),; 6. Ribut Harianto (Fraksi Golkar),; 7. Ghozali (HANURA),; 8. Mohammad Fadli (NASDEM),; 9. Asia Iriani (PPP),; 10. Indra Tjahyono (DMOKRTA),; 11. Een. Ambarsari (GERINDRA) dan 12. Bambang Triyoso (PKS).<br />
<br />
Hukuman pidana penjara terhadap 12 terdakwa dibacakan oleh Majelis Hakim di muka  persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH, dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Samhadi., SH., MH dan Emma Suryani yang dihadiri oleh Tim JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan serta Penasehat Hukum (PH) para terdakwa.<br />
<br />
Dalam persidangan yang berlangsung sebanyak 3 session. Yang pertama dengan terdakwa Ribut Hariyanto dengan Nomor Perkara 03/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY, kemudian session ke II dengan 5 (lima) terdakwa yaitu Diana Yanti, Sugiarto, Heri Susanto, Afdhal Fauzan dan Syamsul Fajrih dengan Nomor Perkara 04PID.SUS/TPK/2019/PN. Dan session ke III sebanyak 6 terdakwa yakni Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een. Ambarsari serta Bambang Triyoso dengan Nomor Perkara 05/PID.SUS/TPK/2019/PN.<br />
<br />
Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Ribut Hariyanto, Diana Yanti, Sugiarto, Heri Susanto, Afdhal Fauzan, Syamsul Fajrih, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een. Ambarsari dan Bambang Triyoso) dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima Suap pada tahun 2014 saat pembahasan APBD Kota Malang (murni) TA 2015 yang besarnya untuk masing-masing anggota Rp100 juta, dan Rp125 juta untuk unsur pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi).<br />
<br />
Selain menerima uang suap, para terdakwa juga dinyatakan terbukti menerima Gratifikasi pada bulan Juni - Juli 2015 berupa uang THR (Tunjangan Hari Raya) dengan istilah “Pokir (pokok-pokok pikiran)” pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang besarnya untuk masing-masing anggota Rp12.5 juta, dan Rp15 juta untuk unsur pimpinan, serta uang “Sampah” sebesar Rp5 juta untuk masing-masing anggota, dan 10 juta rupiah untuk unsur pimpinan.</div>
<div style="text-align: left;">
<br />
          <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">12 aggota DPRD Kota Malang yang divonis dalam jilid IV</span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqmjl1qRgNKMGS7SXei-PeTP-9pDBQuxNYJ3mC9o_zCp5TlDhvv4xY8dXvL_p7vH7-h2QR56TqYt7FHqQeBV1jwiAvtMj7SY9qA16zyH-HwdoZGA6VdYEFByAB7PIR_2FHQNhnD-Xpu9s/s1600/I-+12+Terdakwa+DPRD+Malang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="981" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqmjl1qRgNKMGS7SXei-PeTP-9pDBQuxNYJ3mC9o_zCp5TlDhvv4xY8dXvL_p7vH7-h2QR56TqYt7FHqQeBV1jwiAvtMj7SY9qA16zyH-HwdoZGA6VdYEFByAB7PIR_2FHQNhnD-Xpu9s/s640/I-+12+Terdakwa+DPRD+Malang.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo5Cj4udsXqc2hpMQaGJTAsk-GXiuJWmOjF59iM1o1PI4gOzGCpe8eEB19NVMops-A1RlTqR38kdkrC5nIvC-L57NrxAemVSDWy0gBl1NIZhEqojzzvnqacqsN1a1cwePRwDibtSj790Y/s1600/II-+12+Terdakwa+DPRD+Malang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="724" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo5Cj4udsXqc2hpMQaGJTAsk-GXiuJWmOjF59iM1o1PI4gOzGCpe8eEB19NVMops-A1RlTqR38kdkrC5nIvC-L57NrxAemVSDWy0gBl1NIZhEqojzzvnqacqsN1a1cwePRwDibtSj790Y/s640/II-+12+Terdakwa+DPRD+Malang.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm0Bdvky6KvWLNZlph0Zb15AgI5tIloq6DsWkWGTIFK9K9_gEzQWYdDNPKd6Pu7By7-9MvRzvB0cZqG3d9wKkm6a233nduhi7JKP8qc1IhGRCoZnS5VfWM44O_zIjmlVtlBRLqrVEmfeA/s1600/III-+12+Terdakwa+DPRD+Malang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="779" data-original-width="1600" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm0Bdvky6KvWLNZlph0Zb15AgI5tIloq6DsWkWGTIFK9K9_gEzQWYdDNPKd6Pu7By7-9MvRzvB0cZqG3d9wKkm6a233nduhi7JKP8qc1IhGRCoZnS5VfWM44O_zIjmlVtlBRLqrVEmfeA/s640/III-+12+Terdakwa+DPRD+Malang.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
Sehingga total uang suap dan gratifikasi yang diterima para terdakwa dari Wali Kota Malang Moch. Anton melalui Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono dalam pada saat pembahasan APBD (murni) dan APBD-Perubahan  sebesar Rp117.5 juta.</div>
<div style="text-align: left;">
Perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim, sebagaimana diatur dan  diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B  UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br />
<br />
Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan para terdakwa (Ribut Hariyanto, Diana Yanti, Sugiarto, Heri Susanto, Afdhal Fauzan, Syamsul Fajrih, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een. Ambarsari dan Bambang Triyoso) sependapat dengan Penuntut hukum, dan haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya dan menolak pembelaan yang disampaikan para Penasehat Hukum terdakwa.<br />
<br />
Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para terdakwa tidak hanya pidana badan alias penjara, melainkan pidana denda dan pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti yang besarnya sama dengan yang diterima para terdakwa serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur dalam peraturan pemerintah yang berlaku.<br />
<br />
“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Ribut Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan  diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B  UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ; Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ribut Hariyanto berupa pidana penjara selama 4 (emapt) tahun dan denda sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan kurungan selama 1 bulan ; <br />
<br />
Menghukum terdakwa Ribut Hariyanto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp65 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ; Dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur oleh peraturan yang berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (penjara),” ucap Ketua Majelis Hakim. Atas putusan tersebut, terdakwa maupun JPU KPK sama-sama mengatakan menerima.<br />
<br />
Dalam sidang session ke  II, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Diana Yanti selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp25 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ; </div>
<div style="text-align: left;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6gC_3d4fFkXjcB1Z0vc4hGl5pSh3PpTuCRKd_eqO4BCEhyySR8pZripAG__Aw1bD2VHVe1JpYrivAbd8kxXH0rizS7_1EviN-XypNleR0yZtBbH3ht9D5DtKYdaSLjL3yUokfOQVKsAU/s1600/IMG20190509112857.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6gC_3d4fFkXjcB1Z0vc4hGl5pSh3PpTuCRKd_eqO4BCEhyySR8pZripAG__Aw1bD2VHVe1JpYrivAbd8kxXH0rizS7_1EviN-XypNleR0yZtBbH3ht9D5DtKYdaSLjL3yUokfOQVKsAU/s640/IMG20190509112857.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 Terdakwa Sugiarto divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp117.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ; </div>
<br />
Terdakwa Heri Susanto divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp117.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ; <br />
<br />
Terdakwa Afdhal Fauzan divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan (tanpa membayar uang pengganti, karena sudah dikembalikan oleh terdakwa melalui KPK).<br />
<br />
Terdakwa Syamsul Fajrih divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan,  denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp117.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ; <br />
<br />
Selanjutnya dalam sidang session ke  III, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Imam Ghozali selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp55.6 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ; <br />
<br />
Untuk terdakwa Mohammad Fadli, divonis pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp67.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ; <br />
<br />
Terdakwa Asia Iriani divonis pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp105.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 2  (2) bulan ; <br />
<br />
Selanjutnya terdakwa Indra Tjahyono divonis pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan (tanpa membayar uang pengganti, karena sudah dikembalikan oleh terdakwa melalui KPK).<br />
<br />
Terdakwa Een. Ambarsari divonis pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp117.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ; <br />
<br />
Dan terdakwa Bambang Triyoso divonis pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp55 juta dalam waktu 1 (satu) bulan. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diangti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ; <br />
<div style="text-align: left;">
Dan hukuman tambahan terhadap para terdakwa berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur oleh peraturan yang berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (penjara),” ucap Ketua Majelis Hakim. </div>
<div style="text-align: left;">
<br />
Atas putusan tersebut, 2 terdakwa yang mengatakan pikir-pikir, yaitu Asia Iriani dan Sugiarto. Sedangkan JPU KPK mengatakan menerima.<br />
<br />
“Atas putusan ini, kami menerima Yang Mulia,” jawab JPU KPK Burhanudin atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim.<br />
<br />
Dengan dibacakannya surat putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim terhadap 12 terdakwa ini, berarti 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang dilantik pada tahun 2014 lalu sudah diadili dan dinyatakan terbukti bersalah menerima uang suap dan gratifikasi dalam pembahasan APBD dan APBD-Perubahan Kota Malang TA 2015, dan tak satupun dari para anggota DPRD Kota Malang itu yang mulus meninggalkan kursi empuknya di gedung Dewan karena langsung di PAW (Pergantian Antara Waktu).<br />
<br />
Ke- 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang dinyatakan terbukti bersalah menerima uang suap dan gratifikasi dalam pembahasan APBD dan APBD-Perubahan Kota Malang TA 2015, dantara lain Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC PDIP, divonis terlebih dahulu dalam Jilid I). <br />
<br />
Dalam Jilid II sebanyak 18 terdakwa selaku Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi, yaitu <br />
1. Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6.Tri Yudiani (Fraksi PDIP),; 7. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 8. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 9.  Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 10. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 11. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 12. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar),; 13. Sprapto (Ketua Fraksi PDIP),; 14. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 15. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 16. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 17 H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 18. Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat). </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Ke 18 anggota DPRD Kota Malang yang divonis dalam jilid II</span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk8S6SKf0dFjSKsfrOvRynHhnqLou-HdXByJbsm1oyQ3iGktzDWlOoZo9-MaNwEjmd4yDGzZzr1I8gzU2NWHJCWer9gByAzEGTzKn5Yw4SrblX4Woydpjb7Q6ECQEVjO5Tov-VR2WgK8o/s1600/Nanda.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk8S6SKf0dFjSKsfrOvRynHhnqLou-HdXByJbsm1oyQ3iGktzDWlOoZo9-MaNwEjmd4yDGzZzr1I8gzU2NWHJCWer9gByAzEGTzKn5Yw4SrblX4Woydpjb7Q6ECQEVjO5Tov-VR2WgK8o/s640/Nanda.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4csMzg3NH5mbbSfcdGWhicg-EUn55mxi8IHhD9gWKfSrcvT7Ek_UOpZD70BiRB-8pAexbSkbJJk5z7yrDvvXKfEl8YEwf_WrV2xdOdV4gL5xT6DMCAdv01qwq0aCd8IcvF7AVfwvlahE/s1600/Sulik.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4csMzg3NH5mbbSfcdGWhicg-EUn55mxi8IHhD9gWKfSrcvT7Ek_UOpZD70BiRB-8pAexbSkbJJk5z7yrDvvXKfEl8YEwf_WrV2xdOdV4gL5xT6DMCAdv01qwq0aCd8IcvF7AVfwvlahE/s640/Sulik.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLZ8-Od7XZmtDQJAfMMa0JCUr4grbI-nMHZcQhDeopsGTT7pv9wazO9s-QYrw0_fI6sCL14bnRmed8XdKGNveaydPJmP-BgMntQvFEMXF1n0FxNMhf58HQRBcLjgJpvhT4qdzB1KvXWNM/s1600/C.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLZ8-Od7XZmtDQJAfMMa0JCUr4grbI-nMHZcQhDeopsGTT7pv9wazO9s-QYrw0_fI6sCL14bnRmed8XdKGNveaydPJmP-BgMntQvFEMXF1n0FxNMhf58HQRBcLjgJpvhT4qdzB1KvXWNM/s640/C.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Dalam Jilid III sebanyak 10 terdakwa selaku anggota, diantaranya ; 1. Arief Hermanto (PDIP),; 2. Teguh Mulyono (PDIP),; 3. Mulyanto (PKB),; 4. Choeroel Anwar (GOLKAR),;  5. Suparno (GERINDRA),; 6. Erni Farida (PDIP),; 7. Sony Yudiarto (DEMOKRAT),; 8. Harun Prasojo (PAN),; 9. Teguh Puji Wahyono (GERINDRA) dan 10.  Choirul Amri (PKS). Dan Jilid IV pada sidang hari ini (Kamis, 9 Mei 2019) dengan sebanyak 12 terdakwa (1. Diana Yanti (PDIP),; 2. Sugiarto (PKS),; 3. Heri Susanto (PDIP),; 4. Afdhal Fauzan (HANURA),; 5. Syamsul Fajrih dari PPP (satu berkas),; 6. Ribut Harianto (Fraksi Golkar),; 7. Ghozali (HANURA),; 8. Mohammad Fadli (NASDEM),; 9. Asia Iriani (PPP),; 10. Indra Tjahyono (DMOKRTA),; 11. Een. Ambarsari (GERINDRA) dan 12. Bambang Triyoso dari F-PKS).</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Hukuman (Vonis) pidana terhadap 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 ini sama, yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-samasama dan berlanjut menerima Suap pada tahun 2014 saat pembahasan APBD (murni) TA 2015 yang besarnya masing-masing Rp100 juta untuk anggota, dan Rp125 juta untuk unsur pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a, dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait penerimaan gratifikasi THR (tunjangan hari raya) berupa uang “Pokir” yang masing-masing anggota sebesar Rp12.5 juta, dan unsur pimpinan sebesar Rp15 juta, serta uang “Sampah” sebesar Rp5 juta untuk masing-masing anggota dan 10 juta rupiah untuk unsur pimpinan, pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni - Juli 2015 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Total uang suap yang mengalir dari Pemerintah Kota Malang ke DPRD Kota 
Malang  untuk menggolkan pembahasan APBD dan APBD-Perubahan TA 2015 
sebesar Rp6.5 miliyar. Sehingga dalam kasus ini, Wali Kota Moch. Anton 
pun turut diadili dan dinyatakan bersalah serta dihukuman pidana penjara
 selama 2.6 tahun dengan pencabutan hak Politik selama 3 tahun.</div>
<br />
Andai
 saja KPK tidak menelisik kasus ini, bisa jadi 41 anggota DPRD Kota 
Malang ini akan mengakhiri jabatannya dengan mulus, bahkan ada 
diantaranya yang akan terpilih kembali karena sebagai Caleg (calon 
legislatif) untuk periode 2019 - 2024, begitu juga Yaqud Ananda Gudban 
dan Moh. Anton akan menyaksikan pemugutan suara saat pemilihan Wali Kota
 Malang untuk periode 2018 - 2023 yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 
2018 lalu.<br />
<br />
Ternyata “nikmat membawa sengasara”. Inipula yang 
dialaimi oleh Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jarot Eddy Sulistyono, Wali 
Kota Malang Moch. Anton, dan 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 
2019 yang sama-sama meringkuk dipenjara.<br />
<br />
Sedangkan Cipto Wiyono 
selaku mantan Sekda Kota Malang pada tahun 2015, saat ini sudah 
meringkik ditahanan KPK, dan tak lama lagi akan diadili di Pengadilan 
Tipikor Surabaya. Sementara Teddy Sojadi Oemama yang berperan 
mengumpulkan duit dari 45 kontraktor di Kota Malang kemudian 
menyerahkannya ke Cipto Wiyono sebanyak Rp200 juta, dan ke Moch. Arif 
Wicaksono sejumlah Rp700 juta, hingga saat ini masih “selamat” merayakan
 Hari Raya Idul Firi 2019.<br />
<br />
 <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Ke 10 anggota DPRD Kota Malang yang divonis dalam jilid III</span></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9AMZ2qYKU3LOJETpDZ6ZM8YmpCoeE4a2zJBgohvI33X6O1YeZ36hTbIe02GzUdf23xHmckWeIZgO_mUurGIRwBXI3TTHwYHW_OjaPgbnOwy2YtQ2Zzz5YzgKMcCNL1Hr4KmeT7KrR8is/s1600/A+10+terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="774" data-original-width="982" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9AMZ2qYKU3LOJETpDZ6ZM8YmpCoeE4a2zJBgohvI33X6O1YeZ36hTbIe02GzUdf23xHmckWeIZgO_mUurGIRwBXI3TTHwYHW_OjaPgbnOwy2YtQ2Zzz5YzgKMcCNL1Hr4KmeT7KrR8is/s640/A+10+terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7_8yYQHAvQCvEm2F-llRtWLd1_ZWaMy1qVWlmlozb4z7fG-T0MYyPXpdwtTd1z7A_NyzuxFm6vBIeglA1NnnSVlCpeEKzkm2yH9gL5J0j2Lp8Ae1nkqHxWVZW3Tvi6aSEhNpZYEqgXmY/s1600/B+10+terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="775" data-original-width="982" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7_8yYQHAvQCvEm2F-llRtWLd1_ZWaMy1qVWlmlozb4z7fG-T0MYyPXpdwtTd1z7A_NyzuxFm6vBIeglA1NnnSVlCpeEKzkm2yH9gL5J0j2Lp8Ae1nkqHxWVZW3Tvi6aSEhNpZYEqgXmY/s640/B+10+terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa awal permintaan uang Pokir
 oleh legislator ke eksekutif, berawal pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum
 dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan 
Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap
 Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD 
Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015.<br />
<br />
Pada
 saat itu Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, melakukan 
pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono yang bertempat 
di ruangan Ketua DPRD Kota Malang.<br />
<br />
Pada pertemuan 
tersebut, Moch. Arief Wicaksono meminta kepada Moch. Anton untuk 
memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 
dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar 
pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota
 Malang sehingga dapat disetujui.<br />
<br />
Atas permintaan 
tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk
 menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua 
DPRD, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton 
secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh 
anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya.<br />
<br />
JPU
 KPK menyebutkan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya, hal itu 
disampaikan Moch. Arif Wicaksono kepada seluruh anggota DPRD Kota 
Malang. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk 
memerintahkan Teddy Soejadi Soemama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota 
Malang untuk menemui dirinya. <br />
<br />
Setelah Teddy Soejadi 
Soemama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Soejadi Soemama untuk 
mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPR  
Kota Malang sebesar Rp900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta 
diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan 
kepada Cipto Wiyono. Atas permintaan tersebut, Teddy Soejadi Soemama 
melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk 
melaksanakannya. <br />
<br />
Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 
juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Soejadi Soemama 
menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB
 Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy 
Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. <br />
<br />
Pada 
tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono 
menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota 
DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang 
akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 
WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. 
Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 
juta.<br />
<br />
Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang 
Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang 
dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 
juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta 
dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif 
Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari 
Moch. Anton akan segera diterima.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjltfJWh42ZPU_sEDwO8mPbdp0hvldtkX4FQThYVw30SKBYuUT_ot_VqEX2s1fE-WyQ0tk3WgpA7uA_jmVAH1uvQfaauJUMpoRc59xE_wr8gOShkyi2GFN5JR4e9Shp_kX87_sEPJVh6bQ/s1600/IMG20190509111534.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjltfJWh42ZPU_sEDwO8mPbdp0hvldtkX4FQThYVw30SKBYuUT_ot_VqEX2s1fE-WyQ0tk3WgpA7uA_jmVAH1uvQfaauJUMpoRc59xE_wr8gOShkyi2GFN5JR4e9Shp_kX87_sEPJVh6bQ/s640/IMG20190509111534.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Soejadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas.<br />
<br />
Setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. <br />
<br />
Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang.  (Rd1/*)</div>

News Tipikor 12 Terdakwa Anggota DPRD Kota Malang Divonis 4 Hingga 5 Tahun Penjara

#JPU KPK menyatakan menerima putusan Majelis Hakim, kecuali 2 terdakwa mengatakan masih pikir-pikir dalam kasus perkara Korupsi Suap APBD...

2 Terdakwa Korupsi Koperasi TKM Rp11 M Dituntut Berbeda

01.20 beritakorupsi 1

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfaj_I4lN4qbA6c8ZA3wXl1bUEgFxOCn9NUEY4Zt270u_PZwOqGDgy4LFjO4yNY4BbsYpwEZtR2ug4prowuz3RqPitqm1OAffEQ1sY0tDrqnbPF9BPUmFdriMdFVGv0uPA-z3zmKfYCdE/s1600/IMG20190509161404.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfaj_I4lN4qbA6c8ZA3wXl1bUEgFxOCn9NUEY4Zt270u_PZwOqGDgy4LFjO4yNY4BbsYpwEZtR2ug4prowuz3RqPitqm1OAffEQ1sY0tDrqnbPF9BPUmFdriMdFVGv0uPA-z3zmKfYCdE/s1600/IMG20190509161404.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Choiril Suparjo dan Moslih Tomo (peci putih)</td></tr>
</tbody></table>
<span style="font-size: large;">#Terdakwa Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur Kabupaten Jember menederita penyakit “Menular” sudah sejak lama#</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Choiril Suparjo selaku Ketua dan Moslih Tomo adalah Bendahara Koperasi Tani Katajek Makmur (TKM) Kabaupaten Jember, keduanya sebagai terdakwa dalam kasus penerima biaya maupun pajak hak kelola lahan kebun Ketajek milik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember, salah satu peruhanaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Jember oleh Koperasi Tani Ketajek Makmur sejak tahun 2015 hingga 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp11.302.138.760 (sebelas miliyar tiga ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 9 Mei 2019.<br />
<br />
Surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU dari Kejari Jember di muka Persidangan diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Dede Suryaman dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Suryani, yang dihadiri M. Nuril selaku Penasehat Hukum (PH) kedua terdakwa.<br />
<br />
Terdakwa Choiril Suparjo yang sudah sejak lama menderita penyakit “menular” dituntut pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp11.302.138.760 (sebelas miliyar tiga ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau dipenjara 2 (dua) tahun bila harta benda terdakwa tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti bilamana terdakwa tidak membayar.<br />
<br />
Tuntutan pidana itu mungkin tidak seimbang dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa Choiril Suparjo, namun bila melihat kondisi terdakwa yang sangat memprihatinkan karena penyakit “TBC” yang diderita oleh terdakwa sejak lama, akan lebih berat untuk dirasakan oleh terdakwa sendiri, begitu juga bagi orang-orang di sekitar terdakwa. Dan itulah sebabnya, pihak Kejaksaan Jember yang semepat menahan terdakwa merasa direpotkan dan akhirnya menawarkan kepada keluarga terdakwa untuk pengalihan status tahana Rutan (rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan Kota, yang semula permohonan penangguhan penahanan ditolak oleh Kejaksaan Negeri Jember, seperti yang disapaikan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa, M. Nuril.<br />
<br />
Sedangkan terdakwa Moslih Tomo yang menjabat sebagai Bendahara Koperasi TKM sejak tahun 2018, dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan.<br />
<br />
Kedua terdakwa (Choiril Suparjo dan Moslih Tomo) dijerat dengan Pasal yang berbeda. Terdakwa Choiril Suparjo selaku Ketua Koperasi dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) K UHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br />
<br />
Sedangkan Moslih Tomo dijerat dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) K UHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br />
<br />
Kasus yang menyeret terdakwa Choiril Suparjo dan Moslih Tomo adalah, karena duit yang ditarik dari 668 orang ahli waris pengelola tanah lahan kebun Ketajek tidak disetorkan kepada PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku Perusahaan BUMD Kabupatena Jember sebagai bagi hasil dari pengelolaan lahan tersebut sesuai dengan perjanjian antara pihak koperasi dengan PDP Kahyangan Jember maupun SK Bupati Jember.<br />
<br />
Menurut JPU, penyerahan asset milik PDP Khayangan Jember selanjutnya agar pengelolaan tanaman yang tumbuh di atas tanah kebun Ketajek yang masih berstatus sebagai aset PDP Kahyangan Jember dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember melalui PDP Kahyangan Jember selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Jember, serta memberikan pemasukan kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku penerima hak kelola atas lahan kebun ketajek, serta anggotanya yang terdiri atas 668 orang ahli waris selaku pengelola tanah kejatejk sebagaimana dalam surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/ 161/ 012/ 2013 tanggal 20 Februari 2013 yang diperkuat dengan Putusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/ HGR AGRARIAI XII HMI llI tanggal 17 Desember 1964.<br />
<br />
JPU mengatakan dalam surat tuntutannya, mengingat HGU (Hak Guna Usaha) PDP Kahyangan Jember atas lahan kebun Ketajek sampai dengan tahun 2024, maka selanjutnya dibuat kesepakatan (MoU) dalam pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang menjadi asset  PDP Kahyangan Jember antara pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan Direktur Umum dan Keuangan PDP Kahyangan Jember sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Akta Notaris Nomor 08 tanggal 02 Juni 2014, yang ditandatangani oleh lr. Sujatmiko selaku Dirut PDP Kahyangan Jember sebagai Pihak Pertama, dan Chairil Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur sebagai Pihak Kedua.<br />
<br />
Kerja sama antara PDP Kahyangan Jember dengan Koperasi Ketajek Makmur sesuai MoU tanggal 24 Juli 2014, yaitu kerja sama bagi hasil panen komoditi kopi dan cengkeh yang disepakati sharing profit sebesar 70% bagi PDP, dan 30% bagi koperasi untuk tahun 2014, karena PDP membiayai mulai awal pemeliharaan sampai dengan panen. Kemudian untuk tahun 2015 sampai seterusnya, disepakati sharing profit 30% bagi PDP dan 70% untuk pihak Koperasi, sedangkan untuk tanaman non komoditi sharing profit sebesar 70% bagi PDP dan 30% bagi koperasi.<br />
<br />
JPU mengatakan, terdakwa maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur, sejak menerima hak pengelolaan kebun ketajek, yakni sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah menyerahkan bagi hasil kepada Pihak PDP Kahyangan Jember yang merupakan bagian dari PAD Pemkab Jember, yang seharusnya hal tersebut disikapi oleh Ir. Sujatmiko selaku Mantan Dirut PDP Kahyangan Jember 2011 - 2015 dengan melakukan peringatan/ teguran serta penagihan, namun justru disikapi oleh saksi Ir. Sujatmiko dengan mengeluarkan surat nomor : 01/ 611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 tentang pembetalan MoU Kebun Ketajik yang ditindaklanjuti dengan surat Nomor : 01/ 611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajek yang selanjutnya surat tersebut dipakai sebagai dasar oleh terdakwa maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberikan kontribus kepada PAD Pemkab Jember melalui penyerahan bagi hasil pengelolaan komoditi tanaman di kebun Ketajek hingga saat ini, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan.<br />
<br />
Tanah kebun Ketajek seluas 477,8 ha yang terletak di Desa Pakis dan Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember berdasarkan SK Kepala BPN No. 2/HGUIBPN/2000 tanggal 21 Jaunari 2000, dikuasai oleh PDP Kabupaten Jember yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.<br />
<br />
Selanjutnya berdasarkan SK. DPRD Kab. Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang persetujuan Divestasi dan Penyerahan Tanah Ketajek (hibah) kepada warga melalui Koperasi Ketajek Makmur dan Surat Bupati Jember Nomor 590/130/1.11/2014 perihal penarikan kembali asset Pemkab Jember Kebun Ketajek Tanah Ketajek adalah merupakan aset Pemerintah Kabupaten Jember yang dipisahkan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh PDP Kahyangan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). <br />
<br />
JPU mengatakan, bahwa atas dasar Surat Bupati Jember kepada Ketua DPRD Jember Nomor : 590/691/1.11I2013 tanggal 12 November 2013 tentang permohonan persetujuan pelakanaan Divestasi dan Penyerahan tanah Ketajek (Hibah) kepada warga Ketajek melalui Koperasi Ketajek Makmur. Dan Surat DPRD Jember Nomor : 14 tahun 2013 tentang persetujuan Divestasi dan Penyerahan Tanah Ketajek (hibah) kepada warga Ketajek memlaui Koperasi Ketajek Makmur Ketua Koperasi mengirim surat nomor 01/Kop-1IKM/lV/2014 tanggal 23 April 2014 Pen'hal Permohonan percepatan penyerahan Tanah warga Ketajek atau ahli wan'snya melalui Koperasi Ketajek Makmur, atas permohonan Surat Tersebut pihak PDP Kahyangan Jember membalas dengan surat Nomor : 01/611.21920/7 10/2014 tanggal 29 April 2014. <br />
<br />
JPU menjelaskan, ahwa Koperasi Tani Ketajek Makmur berdiri sejak tanggal 30 November 2011 berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Ketajek Makmur Nomor : 518l1008.BH/XVI.7I410/2011 dan beranggotakan sejumlah nama yang tertuang dalam SK bupati nomor 188.45/161/012/2013 tentang hasil verifikasi pemilik hak tanah ketajek yang berjumlah 668 nama. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perubahan Pengurus Koperasi Tani Ketajek Makmur pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 mengalami perubahan dengan susunan sebagai berikut : Ketua Koperasi : Suparnno,; Wakil Ketua, Sirod,; Sekrestaris, Fahrul Rasid,;  Bendahara, Aritin/Yuyun.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5ROu-vEoJwBwjC4OP58JYyT_VpQoMPqSCBvp3RbuTmhTW7ZUhEnf2zkRTedrTCy87COarsUJHJzfgO-ssR6AEoojm4uXEh7UUqaG-MM2hny-kFaLk1R9SZaSpP3gbpKcnccyz48pnOgY/s1600/IMG20190509161310.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5ROu-vEoJwBwjC4OP58JYyT_VpQoMPqSCBvp3RbuTmhTW7ZUhEnf2zkRTedrTCy87COarsUJHJzfgO-ssR6AEoojm4uXEh7UUqaG-MM2hny-kFaLk1R9SZaSpP3gbpKcnccyz48pnOgY/s640/IMG20190509161310.jpg" width="640" /></a></div>
Serah terima Kebun Ketajek oleh Bupati Jember kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Daerah Nomor : 028/2327/318l2014 tanggal 21 Juli 2014 dengan total nilai asset Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember yang diserahkan sebesar Rp6.868.096.654,62 (enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta Sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah enam puluh dua sen), selanjutnya seluruh asset Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember, pengelolaan kebun ketajek menjadi tangung jawab Koperasi Tani Ketajek Makmur.<br />
<br />
Bahwa setelah penyerahan asset milik PDP Khayangan Jember selanjutnya agar pengelolaan tanaman yang tumbuh di atas tanah kebun ketajek yang masih berstatus sebagai aset dari PDP Kahyangan Jember dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember melalui PDP Kahyangan Jember selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Jember Daerah serta memberikan pemasukan kepada Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku penerima hak kelola atas lahan kebun ketajek serta anggotanya yang terdiri atas 668 orang ahli waris pengelola tanah kejatejk sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/ 161/ 012/ 2013 tanggal 20 Februari 2013 yang diperkuat dengan Putusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/ HGR AGRARIAI XII HMI llI tanggal 17 Desember 1964, dan mengingat HGU PDP Kahyangan Jember atas lahan kebun Ketajek sampai dengan tahun 2024 maka selanjutnya dibuat kesepakatan (MOU) dalam pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang menjadi asset dari PDP Kahyangan Jember antara pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur dengan Direktur Umum dan Keuangan PDP Kahyangan Jember sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Akta Notaris Nomor 08 tanggal 02 Juni 2014, yang ditandatangani oleh lr. SUJATMIKO selaku Dirut PDP Kahyangan Jember sebagai Pihak Pertama, dan Chairil Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur sebagai Pihak Kedua.<br />
<br />
Menindaklanjuti kerja sama antara PDP Kahyangan Jember dengan Koperasi Ketajek Makmur sesuai MoU tanggal 24 Juli 2014, yaitu kerja sama bagi hasil panen komoditi kopi dan cengkeh yang disepakati sharing profit sebesar 70% bagi PDP, dan 30% bagi koperasi untuk tahun 2014, karena PDP membiayai mulai awal pemeliharaan sampai dengan panen. Kemudian untuk tahun 2015 sampai seterusnya, disepakati sharing profit 30% bagi PDP dan 70% untuk pihak Koperasi, sedangkan untuk tanaman non komoditi sharing profit sebesar 70% bagi PDP dan 30% bagi koperasi.<br />
<br />
JPU mengatakan, bahwa terdakwa maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur, sejak menerima hak pengelolaan kebun ketajek, yakni sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah menyerahkan bagi hasil kepada Pihak PDP Kahyangan Jember yang merupakan bagian dari PAD Pemkab Jember, yang sehanrsnya hal tersebut disikapi oleh Ir. Sujatmiko selaku Mantan Dirut PDP Kahyangan Jember 2011 - 2015 dengan melakukan peringatan/ teguran serta penagihan, namun justru disikapi oleh saksi Ir. Sujatmiko dengan mengeluarkan surat nomor : 01/ 611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 tentang pembetalan MoU Kebun Ketajik yang ditindaklanjuti dengan surat Nomor : 01/ 611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajek yang selanjutnya surat tersebut dipakai sebagai dasar oleh terdakwa maupun pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberikan kontribus kepada PAD Pemkab Jember melalui penyerahan bagi hasil pengelolaan komoditi tanaman di kebun ketajek hingga saat ini sebagaimana tertuang dalam kesepakatan.<br />
<br />
Bahwa hasil yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui PDP Kahyangan Jember dari Koperasi tani Ketajek Makmur sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ; 1. Bagi bagi hasil untuk tanaman komoditi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp1.629.262.800,; 2. Sedangkan bagi hasil untuk tanaman non komoditi sebanyak 9376 pohon dengan volume 11.303.748 M3 dengan nilai sebesar Rp24.172.297.000 (sebagai kerugian).<br />
<br />
JPU mengungkapkan, karena sesuai dengan kesepakatan antara PDP Kahyangan dengan Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk tanaman non komoditi sharing profit sebesar 70% untuk pendapatan, dan 30% bagi koperasi, maka yang menjadi hak PDP Kahyangan Jember terkait pengelolaan tanaman non komoditi adalah sebesar 70 % dari Rp24.172.297.000 (dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yakni sejumlah Rp16.921.097.900 (enam belas milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus mpiah). <br />
<br />
“Sehingga total yang menjadi hak PDP Kahyangan dalam pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi di lahan kebun ketajek adalah seiumlah Rp11.302.138.760 (sebelas miliyar tiga ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). <br />
<br />
Bahwa selain mendapatkan hasil dari pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi sebagaimana teruraiu di atas, terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur bersama dengan H. M. Moslih Tomo juga melakukan pungutan secara sepihak kepada warga penerima hak atas pengelolaan lahan ketajek dengan dalih retribusi atas hak garap dan pembayaran pajak tanpa adanya bukti tanda terima, selain itu terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketaiek Makmur telah menyerahkelolakan lahan kebun ketajek kepada pihak ketiga dengan permintaan sejumlah uang, serta pemberian hak kepada pihak ketiga untuk memungut hasil atas tanaman komoditi maupun non komoditi di atas lahan kebun ketajek serta hak untuk menanami lahan kebun ketajek dengan luas dan jangka waktu kelola sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur dengan pihak ketiga dengan dasar perjanjian akta Notaris, yaitu ;<br />
<br />
a. Akte Notaris Nomor 70 tanggal O7 Aptil 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara Choril Suparjo selaku pihak pertama selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Wajihuddin selaku pihak kedua, untuk pengelolaan lahan kebun ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 10 (sepuluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan 05 April 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama  dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSAZPBSKVbX6ddop_yY5bE-to70FL6yjKxOOiwgVa_TIb9G2Dp2-6XqsYwUiuRld1rzcheDhso7RgF52g7UqBgRNLY19O_ze-wwt5o9t5wUH2HvyAxzzTgc8BTJJDLw0HZFF9RBMgI2ZY/s1600/IMG20190509161220.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSAZPBSKVbX6ddop_yY5bE-to70FL6yjKxOOiwgVa_TIb9G2Dp2-6XqsYwUiuRld1rzcheDhso7RgF52g7UqBgRNLY19O_ze-wwt5o9t5wUH2HvyAxzzTgc8BTJJDLw0HZFF9RBMgI2ZY/s640/IMG20190509161220.jpg" width="640" /></a></div>
b. Akta Notaris Nomor 181 tanggal 15 Mei 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketaiek antara Choril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Sugeng Yulianto selaku pihak kedua yakni pengelolaan lahan kebun ketajek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 10 (sepuluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 12 Mei 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua<br />
<br />
c. Akta Notaris Nomor 338 tanggal 23 Maret 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketaiek antara Choril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketaiek makmur dengan HAJI SAMAJI selaku pihak kedua yakni pengelolaan tahan kebun ketaiek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 25 (dua puluh lima) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 23 Maret 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua.<br />
<br />
d. Akta Notaris Nomor 373 tanggal 24 Maret 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Hanafi selaku pihak kedua yakni pengelolaan lahan kebun ketaiek dengan hak untuk menanam pohon sengon sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) pohon per hektar, dengan hak tanam seluas 30 (tiga puluh) hektar selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 23 Maret 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua; <br />
<br />
e. Akta Notaris N0mor 452 tanggal 26 Oktober 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Mohammad Homsin Faqih selaku pihak kedua yakni pengelolaan lahan kebun Bendo 3 dan Kebun Jemkan. Desa Suci dengan hak untuk menanam pohon sengon sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 20 Oktober 2023 dengan persentase bagi hasil sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk pihak pertama dan 60 % (enam puluh persen) untuk pihak kedua; <br />
<br />
f. Akta Notaris Nomor 464 tanggal 30 Oktober 2017 oleh Notaris Achmad Saleh Perihal Perjanjian pengelolaan Lahan Kebun ketajek antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Samaji dan Seleh Laksono masing-masing selaku pihak kedua, yakni pengelolaan lahan kebun Besaran, Desa Pakis, dengan hak untuk menanam pohon sengon sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2023 dengan syarat,  pihak kedua memberikan uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak pertama<br />
<br />
g. Surat Perjanjian di Notaris Achmad Sholeh, SH. Yang beralamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 47 Jember untuk mengelola lahan kosong milik Koperasi Tani Ketajek Makmur untuk ditanami pohon sengon seluas 20 ha yang terletak di Kebon Bendo 3 dan Kebun Jerukan Desa Suci Kabupaten Jember Jawa Timur dengan masa garap selama 6 tahun terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sd. 23 Maret tahun 2023 dengan pembagian pihak pertama 40 % dan pihak kedua 60 %. Dengan jumlah tanaman kurang lebih 1000 pohon I ha, yakni kerja sama antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Jumadik Biantoro.<br />
<br />
h. Akte notaris atas nama Achmad Shaleh, SH Nomor : 49 tanggal 04 April 2017, sebanyak 10 hektar untuk ditanami kayu sengon dengan prosentase bagi hasil sebesar 40% untuk Koperasi Tani Ketajek Makmur dan 60% untuk Eddy Suyanto selaku penggarap atas dasar perjanjian kerja sama antara Choiril Suparjo selaku pihak pertama dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Tani Ketajek makmur dengan Eddy Suyanto. Selain itu, juga memberikan hak garap/kelola atas lahan kebun ketajek yang lebih luas kepada H.M. Mosleh Tomo yang berbeda dengan luas hak kelola pada ahli waris pemegang hak kelola atas lahan kebun ketajek yang lain. <br />
<br />
JPU mengatakan, bahwa perjanjian pengelolaan sebagaimana dimaksud di atas, bertentangan dengan tujuan hibah yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Darah) antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA. DJalal selaku Bupati Jember sebagai pihak kesatu dengan Koperasi Ketajek Makmur yang diwakili oleh Choril Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Nomor 74 tahun 2014 (Nomor 05/BR/KTKM VI/2014} tanggal 24 Juni 2014, serta merupakan bentuk perubahan tujuan hibah yang juga tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) NPHD antara Pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh MZA DJalal selaku Bupati Jember sebagai pihak kesatu dengan Koperasi  Tani Ketajek Makmur yang diwakili oleh Choril Suparjo selaku Ketua Koperasi  Tani Ketajek Makmur sebagai pihak kedua Nomor 74 tahun 2014 (Nomor 05/BR/KTKM VI/2014} tanggal 24 Juni 2014 yang juga dilakukan tanpa seijin pihak PDP Kahyangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Pihak kedua tidak boleh memindahtangankan ataupun melakukan penambahan pada perjanjian kecuali seijin Pihak Kesatu dalam Akta Notaris perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember selaku pihak pertama yang diwakili oleh Sujatmiko selaku Direktur Utama, dan Koperasi Tani Ketajek Makmur Panti Jember selaku pihak kedua yang diwakili oleh Suparjo alias Choril Suparjo selaku Ketua Koperasi tentang pengelolaan kebun ketajek nomor 8 tahun 2014 tanggal 2 Juni 3014 <br />
<br />
Bahwa dalam pengelolaan tanaman komoditi dan komoditi maupun pungutan secara sepihak kepada warga penerima hak atas pengelolaan lahan ketajek dengan dalih retribusi atas hak garap dan pembayaran pajak tanpa adanya bukti tanda terima dilakukan secara aktif oleh saksi H. M. Mosleh Tomo selaku orang kepercayaan terdakwa yang sejak Pebruari 2018 diangkat menjadi bendahara Koperasi Tani Ketajek makmur, disamping menerima uang hasil pengelolaan komoditi maupun non komoditi, saksi H. M. Mosleh Tomo leluasa untuk menentukan harga komoditi dan Koperasi Tani Ketajek makmur karena kedudukannya sebagai pengepul atau pembeli tunggal serta melakukan penarikan biaya pengelolaan lahan kebun ketajek kepada warga selaku ahli waris pengelola lahan kebun ketajek masing-masing sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bukti kuitansi/bukti tanda terima, serta penarikan pajak kepada warga selaku ahli waris pengelola lahan kebun ketajek yang juga tanpa bukti kuitansi/ bukti tanda terima yang jumlahnya berkisar antara Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per orang. <br />
<br />
Agar hasil pengelolaan kebun ketajek tidak dapat diketahui dan dihitung secara pasti,  maka terdakwa maupun Pihak Koperasi tani Ketajek Makmur tidak pernah membuat pembukuan baik terkait asset maupun operasional termasuk pendapatan dari Koperasi tani Ketajek makmur serta tidak pernah dilakukan audit oleh pihak auditor publik selaku auditor eksternal.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCj1lbQvT9FQLZq1H74bIq-vhYXYfriuLPdkSaIOjF93rLgDwHd6xdXoGNOVbpZel4tRR3OQy0Mwb7CfciIDcSGSSfZ8MvJde9Fv_vxCiHawU15qVIaVw7n1JEAmEUqpztOjoKOLV0iLY/s1600/IMG20190509161216.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCj1lbQvT9FQLZq1H74bIq-vhYXYfriuLPdkSaIOjF93rLgDwHd6xdXoGNOVbpZel4tRR3OQy0Mwb7CfciIDcSGSSfZ8MvJde9Fv_vxCiHawU15qVIaVw7n1JEAmEUqpztOjoKOLV0iLY/s640/IMG20190509161216.jpg" width="640" /></a></div>
Selain itu, laporan pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) maupun laporan keuangan kepada Dinas Koperasi Kabupaten Jember dibuat dengan cara dimanipulasi sekedar untuk menunjukkan eksitensi dari Koperasi tani Ketajek Makmur yang dalam kondisi untung karena tidak adanya pembukuan yang mendukung laporan keuangan tersebut, sehingg menyulitkan pihak PDP Kahyangan Jember maupun SKPD terkait selaku pihak yang mewakili Bupati Jember dalam memantau perkembangan keuangan Koperasi, maupun perkembangan lahan ketajek berikut tanaman yang ada di atasnya, padahal telah nyata selama Koperasi Tani Ketajek Makmur mengelola lahan kebun ketajek telah mempunyai pertambahan aset yakni antara lain berupa sepeda motor china seperti KTM sebanyak 9 unit (yang dibeli tahun 2017 sebanyak 11 unit), kendaraan roda empat berupa truk 1 unit, hartop 1 unit, taft kotak 1 unit, taft GT1, katana 1 unit, dan Excavator 1 unit (truk dan excavator dibeli tahun 2017). <br />
<br />
Selain adanya penambahan aset sebagaimana terurai di atas, selama pengelolaan lahan kebun ketajek dari pemanenan tanaman komoditi maupun non komoditi, melalui terdakwa maupun saksi H. M. Mosleh Tomo dalam setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak pemah menjelaskan riil jumlah hasil pengelolaan dalam satu tahun, dan juga tidak pernah membuat atau memerintahkan kepada petugas bagian administrasi untuk membuat pembukuan terkait asset maupun keuangan Koperasi termasuk membuat dan atau memerintahkan untuk membuat laporan keuangan dan asset kepada PDP Kahyangan maupun SKPD terkait selaku pihak yang mewakili Bupati Jember selaku Pihak Pemberi hibah lahan kebun ketajek, yang dalam aktifitas sebagai pengepul atau pembeli tunggal atas komoditi yang ada di lahan kebun ketajek, maka asset H. M. Mosleh Tomo telah nyata bertambah berupa sebuah rumah di dalam lahan kebun ketajek. <br />
<br />
Bahwa penambahan asset Koperasi Tani Ketajek Makmur maupun H. M. Mosleh Tomo sebagaimana terurai di atas adalah wujud dari hasil selama terdakwa bersama dengan H. M. Mosleh Tomo dan Pihak Koperasi Tani Ketaiek Makmur mengelola tanaman komoditi dan non komoditi asset PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di kebun ketajek.<br />
<br />
Bahwa terdakwa bersama dengan H. M. Mosleh Tomo dan Pihak Koperasi Tani Ketaiek Makmur selama mengelola tanaman komoditi dan non komoditi asset milik PDP (Perusahaan Daetah Pemabunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di kebun ketaiek, tidak pernah membuat laporan kepada PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Mitik Daerah) sebagai pemilik asset sebagaimana diatur dalam ketentuan Akta Notaris perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember selaku pihak pertama yang diwakili oleh Sujatmiko selaku Direktur Utama, dan Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku pihak kedua yang diwakili oleh Suparjo alias Choiril Suparjo selaku Ketua, tentang pengelolaan kebun ketajek, Nomor 8 tanggal 2 Juni 2014. <br />
<br />
Bahwa pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang ada di lahan kebun ketajak yang keuangannya diterima oleh terdakwa bersama dengan H. M. Mosleh Tomo maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur salaku koperasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek tanpa disertai dengan pelaksanaan kewajiban untuk menyerahkan bagi hasil sebagaimana diatur dalam UU RI No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 1 angka 1, angka 11, angka 15, dan UU RI No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 1 angka 7 dan angka 11, karena taman komoditi dan non komoditi yang ada di kebun ketajek merupakan asset PDP Kahyangan yang dijadikan peryataan modal PDP Kahyangan Jember kepada Koperasi Tani Kelaiek Makmur, yang seharusnya bagi hasil ditetima oieh PDP Kahyangan selaku Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Pemkab Jember yang jga merupakan keuangan negara. <br />
<br />
JPU mengatakan, bahwa dengan tidak disetorkannya bagi hasil pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi kepada PDP Kahyangan Jember yang keuangannya diterima oleh terdakwa bersama dengan H. M. Mosleh Tomo maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek dengan cara tidak mempedomani aturan sebagaimana tersebut di atas, dan tidak dibuatkan administrasi pembukuan keuangan maupun laporan pengelolaan kepada Pihak PDP Kahyangan Jember selaku pemilik asset dengan dalih menggunakan dasar surat dari  Ir. Sujatmiko yakni surat Nomor : 01/ 611.2/1344/710/2014 Tanggal 25 Juni 2014 pembetulan MoU Kebun Ketajek yang ditindaklanjuti dengan surat nomor : 01/ 611.2/1438/710/2014 Tanggal 08 Juli 2014 perihal pembatalan MoU Ketajek.<br />
<br />
 Sehingga atas perbuatan terdakwa bersama H. M. Mosleh Tomo maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek Makmur selaku korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek telah nyata, selain menguntungkan terdakwa juga Pihak Koperasi Tani Ketajek selaku Korporasi karena adanya pertambahan asset yang tentunya juga menyulitkan pihak PDP Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pemegang HGU atas tanah kebun ketajek sampai dengan tahun 2024 yang merupakan asset dari Pemkab Jember.<br />
<br />
Bahwa selain itu dengan adanya perjanjian pengelolaan lahan kebun ketajek kepada pihak ketiga oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebun ketajek serta adanya pengelolaan lahan kebun ketajek oleh H. M. MOSLIH TOMO dengan jumlah luasan yang berbeda dengan ahli waris pemegang hak yang lainnya menyebabkan hibah lahan kebun ketajek yang sebelumnya merupakan asset yang dipisahkan milik Pemkab Jember yang HGU/ Hak Guna Usahanya berada dalam penguasaan PDP Kahyangan Jember selaku BUMD  menjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan tujuannya.  <br />
<br />
Bahwa selain adanya pengelolaan lahan kebun ketajek yang tidak tepat sasaran serta tidak sesuai peruntukkannya sebagaimana terurai di atas, juga menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara Cq Daerah Pemkab Jember karena pengelolaan tanaman komoditi dan non komoditi yang ada di lahan kebun ketajek yang keuangannya diterima oleh terdakwa, H. M. Mosleh Tomo maupun Pihak Koperasi Tani Ketajek makmur selaku Korporasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Iahan kebun ketajek, tidak disertai dengan penyerahan bagi hasil kepada PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Kahyangan Jember selaku BUMD (Badan Usaha Milik Daera) yakni Pemkab Jember yang pada akhirnya merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember, maka telah nyata menimbulkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemkab Jember sebesar Rp18.550.360.700 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br />
<br />
“Bahwa peebuatan terdakwa Choiril Suparjo bersama H. M. Mosleh Tomo maupun Koperasi Tani Ketajek Makmur telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap JPU<br />
<br />
“Meminta kepada Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ; Menyatakan terdakwa Coiril Suparjo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) K UHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;<br />
<br />
Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp11.302.138.760 (sebelas miliyar tiga ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun,” ucap JPU, dan kemudian melanjutkan surat tuntutannya terhadap terdakwa Mosleh Tomo. <br />
<br />
“Menyatakan terdakwa H.M. Mosleh Tomo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman diatur dan diancam dalam Pasal 3  juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) K UHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan,” ucap JPU di akhir surat tuntutannya.<br />
<br />
Atas tuntutan JPU terhadap ke kedua terdakwa, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui PH terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya pada sidang berikutnya. <br />
<br />
Seusai persidangan, M. Nuril selakau PH terdakwa mengatakan, bahwa JPU dianggap salah menerapkan hukum terhadap terdakwa Mosleh Tomo. Merutnya, Mosleh Tomo baru menjabat Bendahara pada tahun 2018, sedangkan kasus ini terjadi sebelum tahun 2018.<br />
<br />
“Pembelaan dua minggu. JPU JPU dianggap salah menerapkan hukum terhadap terdakwa Mosleh Tomo. Merutnya, Mosleh Tomo baru menjabat Bendahara pada tahun 2018, sedangkan kasus ini terjadi sebelum tahun 2018,” kata M. Nuril. (Rd1/*)

News Tipikor 2 Terdakwa Korupsi Koperasi TKM Rp11 M Dituntut Berbeda

Terdakwa Choiril Suparjo dan Moslih Tomo (peci putih) #Terdakwa Suparjo selaku Ketua Koperasi Tani Ketajek Makmur Kabupaten Jember mened...

Majelis Hakim Menolak Eksepsi Terkait Jabatan Terdakwa Yang Tidak pernah Ada

01.06 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ3w0oL9gFask5M86uKF1JJLpnyQ_pOK07f5DKfqhsYH55yZe7q1kqSfirLWRzAJ27kDF4gUMEysPjZgrIfCuQsmIlg-cBP9Que4-3zK2V03qTPOpUHn_sVYEO81oVGSfsrdwtYrkitxY/s1600/IMG20190509140954.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="582" data-original-width="768" height="484" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ3w0oL9gFask5M86uKF1JJLpnyQ_pOK07f5DKfqhsYH55yZe7q1kqSfirLWRzAJ27kDF4gUMEysPjZgrIfCuQsmIlg-cBP9Que4-3zK2V03qTPOpUHn_sVYEO81oVGSfsrdwtYrkitxY/s640/IMG20190509140954.jpg" width="640" /></a></div>
<i><span style="font-size: large;">"JPU Kejari Gresik membuat Jabatan terdakwa dalam Identitas surat dakwaan sebagai Plt. Kepala BPPKAD yang tidak pernah diemban kecuali sebagai Sekretaris BPPKAD"</span></i><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Keberatan Penasehat Hukum terdakwa  dalam surat Eksepsinya terkait jabatan terdakwa M. Muktar yang disebut oleh  JPU Kejari Grsik dalam Surat  dakwaannya sebagai Plt. Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik yang tidak pernah diembannya, ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suranbaya dalam sidang yang berlangsung diruang sidang Sari Lt. II Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, Kamis, 9 Mei 2019. <br /><br />Sidang yang berlangsung pada Kamis, 9 Mei 2019 dengan agenda Pledoi atau keberatan terdakwa M. Mukhtar maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya, Reza dan Alwi, atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik dalam kasus Perkara Korupsi “OTT” (Operasi Tangkap Tangan) oleh Penyelidik Kejari Grsik pada tanggal 14 Januari 2019 terkait potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2017 - 2018.<br /><br />Selain pembacaan Pledoi dari PH terdakwa, dan dilanjutkan dengan tanggapan JPU Kejari Gresik serta putusan Sela oleh Majelis Hakim yang diketuai Dede Surayaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsaiana dan Emma Suryani.<br /><br />Keberatan PH terdakwa M. Mukhtar dalam Peldoinya, terkait Identitas terdakwa dalam surat dakwaan JPU Kejari Gresik yang dibacakan dalam persidangan pekan lalu tertulis jabatan terdakwa sebagai Plt. Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik tanpa menjelaskan lebih lanjut SK pengangkatan terdakwa sebagai Plt. Kepala BPPKAD oleh Bupati atau atau Gubernur.<br /><br />JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Gresik hanya menjelaskan jabatan terdakwa sebagai Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Gresik Nomor : 821.2/64/437.73/Kep/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan.<br /><br />Namun oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Kasus Tindak Pidana Korupsi potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2017 - 2018 dengan terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Kepala BPPKAD, Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik dianggap sah, karena JPU sudah menandatangani surat dakwaan yang dimaksud dengan menyebutkan tempat kejadian.<br /><br />“Menolak Keberatan Penasehat Hukum terdakwa, dan memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede.<br /><br />“Sudah siap saksi ? berapa saksi yang akan dihadirkan?,” tanya Ketua Majelis Hakim. Yang dijawab JPU akan menghadirkan 13 dari total saksi sebanyak 40 orang.<br /><br />“Tiga belas, jumlah saksi empat puluh,” jawab JPU.<br /><br />“Kalau begitu, kita sidang emapat kali, nanti libur lebaran dua minggu,” ucap Ketua Majelis Hakim, lalu menutup sidang untuk ditunda sepekan mendatang.<br /><br />Di dalam surat dakwaan disebutkan, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Gresik Nomor : 821.2/64/437.73/Kep/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan, terdakwa melakukan pemotongan pemotongan dana insetif Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada tanggal 15 Mei 2018, dan tidak menjelaskan kapan dan SK Bupati Nomor berapa serta tahun berapa pengangkatan terdakwa sebagai Plt. Kepala BPPKAD Kab. Gresik.<br /><br />Pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik pada tahun 2018 - 2019.<br /><br />Pada saat pencairan dana insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak Daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. <br /><br />Anehnya lagi, JPU menyatakan dalam surat dakwaannya, bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya, dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik<br /><br />Pertanyaannya, apakah Plt. Sekretaris BPPKAD lebih berwenang terkait penerimaan, pemotongan dan pengelolaan dana insetif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dan melakukan mutasi terhadap pegawai BPPKAD daripada Kepala BPPKAD ?<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, apa yang dilakukan oleh terdakwa atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala BPPKAD Andhy Hendro Wijaya. Bahkan, duit dari hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah oleh terdakwa M. Mukhtar, Andhy Hendro Wijaya dan Heny Puspitasari selaku Kepala Bidang di BPPKAD kepada Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Selain itu, pada saat petugas Kejari Gresik melakukan “OTT” pada tanggal 14 Januari 2019, petugas Kejari Gresik mengamankan duit dari brankas bendahara BPPKAD Kabupaten Gresik sebesar Rp157.437.000.<br /><br />Pertanyaan selanjutnya, apakah JPU Kejari Gresik akan menghadirkan pejabat Kabupaten Gresik yang dikatan dalam surat dakwaan menerima aliran duit hasil  pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah diantaranya Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya sebagai saksi kepersidangan ?<br /><br />Sementara dalam kasus Korupsi pemotongan dana Kapisatasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada tahun 2016 - 2017 dengan terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebesar Rp.2.451.370.985, di mana JPU menyebutkan bahwa duit itu mengalir ke Bupati Sambari, Wakil Bupati Qosim dan pihak-pihak lainnya, namun orang nomor satu dan dua di Kabupaten Gresik ini tak dihadirkan sebagai saksi.<br /><br />Apalagi mantan Kepala Dinas Kesehatan dr. Sugeng yang sebelumnya telah melakukan pemotangan dana kapitasi sejak 2014, juga tak diminta pertanggungjawaban hukum. Apakah pemotongan dana Kapitasi JKN yang dilakukan oleh dr. Sugeng itu sah, sementar yang dilanjutkan dr. Nurul Dholam melanggar UU Tipikor ? <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP7tWQH0aw_hRp8DW-n5-ySOQKuXPNAjnDKsf1Wf9zPyL3R-BDkpTkvkK6aGYgfmI_fa7feufh1WeP3jZDCXQyH3BC1JaioEzL7K7j9jESqSMzLyhIqSt4-p1_5ptjIqzUkVU6inKd7uE/s1600/IMG20190509140917.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP7tWQH0aw_hRp8DW-n5-ySOQKuXPNAjnDKsf1Wf9zPyL3R-BDkpTkvkK6aGYgfmI_fa7feufh1WeP3jZDCXQyH3BC1JaioEzL7K7j9jESqSMzLyhIqSt4-p1_5ptjIqzUkVU6inKd7uE/s640/IMG20190509140917.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara Pasal yang dikenakan oleh JPU terhadap terdakwa M. Mukhtar adalah Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f  UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Pasal 12 berbunyi :  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):<br /><br />Huruf e berbunyi :  pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; <br /><br />Huruf f berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa M. Mukhtar pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan April 2018 ampai dengan Januari 2019, sertaa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tenantu dalam tahun 2018 dan 2019,  bertempat di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam kedudukannya sebagai Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/64/437.73/Kep/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,  Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada tanggal 15 Mei 2018, telah melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu ; <br /><br />Bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negori / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, untuk  memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa telah menerima sejumlah dana tunai yang diperoleh terdakwa dari setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik dan bersumber dari Potongan dana insentif pungutan pajak daerah triwulanan. <br /><br />Bahwa terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD, padahal kenyataannya dana tersebut sebagian juga dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen), akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). <br /><br />Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD. <br /><br />Padahal patut diduga, dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWaY6jskOvFKQ2WjV3igvfwTm6KqZO8sKQdt90PG2BmaAfKlIqHeJdLwgJodqUjGKrDLZanGhGO9EHOQoAWGovLzuuP4qHHl_dEHuLOEfdWAaDIcs__AUeUBAwamIu-5fRT6QsfmdY1_4/s1600/IMG20190509120050.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="461" data-original-width="768" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWaY6jskOvFKQ2WjV3igvfwTm6KqZO8sKQdt90PG2BmaAfKlIqHeJdLwgJodqUjGKrDLZanGhGO9EHOQoAWGovLzuuP4qHHl_dEHuLOEfdWAaDIcs__AUeUBAwamIu-5fRT6QsfmdY1_4/s640/IMG20190509120050.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <br /><br />Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB.<br /><br /> Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran. <br /><br />Bahwa alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi.<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejulah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa, bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi. <br /><br />Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf. <br /><br />Bahwa untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut.<br /><br />Bahwa pada kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Bahwa pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah  <br />Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut,  <br />dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah <br />Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya <br />menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB.<br /><br />Bahwa besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik,  <br />konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak <br />daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018.<br /><br />Bahwa pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /><br />Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Bahwa untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. <br /><br />Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. <br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemdongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. <br /><br />Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat. <br /><br />Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. <br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri.<br /><br />Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. <br /><br />“Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata JPU <br /><br />Bahwa untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. <br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. <br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. <br /><br />“Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap JPU kemudian <br /><br />Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). <br /><br />“Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah),” kata JPU mengungkapkan.<br /><br />JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /><br />Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. <br /><br />Dimana kemudian basil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. <br /><br />“Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik,” kata JPU <br /><br />“Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. <br /><br />JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.<br /><br />Atasa perbuatannya, terdakwa dijerat dengan acaman pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Majelis Hakim Menolak Eksepsi Terkait Jabatan Terdakwa Yang Tidak pernah Ada

"JPU Kejari Gresik membuat Jabatan terdakwa dalam Identitas surat dakwaan sebagai Plt. Kepala BPPKAD yang tidak pernah diemban kecual...

BERITAKORUPSI.CO

12 Terdakwa Anggota DPRD Kota Malang Divonis 4 Hingga 5 Tahun Penjara

2 Terdakwa Korupsi Koperasi TKM Rp11 M Dituntut Berbeda

Majelis Hakim Menolak Eksepsi Terkait Jabatan Terdakwa Yang Tidak pernah Ada

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI