BERITAKORUPSI.CO

Mejelis Hakim Tipikor Surabaya Menolak Eksepsi PH Terdakwa Pengusaha Singapur

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1p9JlturN6bYT5tH3V61R8dIygBYHDbeRjvR1jf_Bxd196wRcluWsVlOOFZW8Vc4Hbo_BPhl6DEr3mqWAA3XK7vFe44v4pMryA94_y9gocgmlm5HU3d_8a3utsSevQrYWH_YOdqn_r98/s1600/IMG_20190410_212122.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1166" data-original-width="877" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1p9JlturN6bYT5tH3V61R8dIygBYHDbeRjvR1jf_Bxd196wRcluWsVlOOFZW8Vc4Hbo_BPhl6DEr3mqWAA3XK7vFe44v4pMryA94_y9gocgmlm5HU3d_8a3utsSevQrYWH_YOdqn_r98/s1600/IMG_20190410_212122.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Terdakwa Antonius Aris Saputro</td></tr>
</tbody></table>
 
#JPU : Berkas perkara tahap Dua tersangka Riry Syerled Jetta (Dirut PT Dok dan Perkapan Surabaya) akan segera dilipahkan dari Penyidik ke JPU# 
 
 
beritakorupsi.co - Harapan terdakwa Antonius Aris Saputro (WNI), selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura untuk bebas dari balik jeruji besi alias penjara karena terseret dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63 miliyar di perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Indonesia untuk sementara kandas, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menolak Eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum (PH) terdakwa atas surat dakwaan JPU Kejakasaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim), pada Rabu, 8 Mei 2019. 
 
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Kusdrawanto mengatakan, tidak sependapat dan menolak Keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan, bahwa Pengadilam Tipikor Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara atas nama terdakwa Antonius Aris Saputro dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973, yang ternyata tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero), karena perusahaan A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006, bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7.486.170 
 
“Menolah Keberatan Penasehat Hukum terdakwa, dan memerintahkan saudara Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti dalam persidangan,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda. 
 
“Suadara Jaksa, sudah siap saksi hari ini?,” tanya Ketua Majelis Hakim kepada JPU, yang dijawab oleh salah seorang Tim JPU Wiwid dari Kejari Surabaya, “Belum” dan memohon untuk din=beri waktu sepekan. 
 
“Belum Yang Mulia, mohon waktu seminggu,” jawab JPU Wiwid memohon, yang dikabukan oleh Majelis Hakim. 
 
Seusai persidangan. JPU Wiwid menyampaikan kepada media ini, bahwa berkas perkara tersangka Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama (Dirut) PT DPS (Dok dan Perkapan Surabaya) akan segera dilipahkan tahap 2 (dua). 
 
“Tahap dua berkas perkara  Riry (Riry Syerled Jetta) akan segera dilimpah,” kata JPU Wiwid. 
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura, bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta  selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PT. DPS persero) berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor SK-161/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan Juni 2016 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. DPS Persero Jalan Tanjung Perak Barat Nomor 433-435 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-undang R1 Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili ini. 
 
JPU mengatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputra selaku Direktur ACTN, adalah sebagai orang yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan Pidana secara melawan hukum dalam kegiatan pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 yang bertindak sebagai penjual atau penyedia barang yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku karena terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura sebagai Penyedia barang /penjual, telah bersekongkol untuk melakukan tindakan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dengan Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sekaligus sebagai pengguna barang / pembeli Pengadaan Floating Dock (FD) 8.500 TLC pada PT DPS yang didahului dengan adanya pertemuan antara terdakwa Antonius Aris Saputro, Adri Siwu selaku Marketing Representative sebagai perwakilan ACTN Singapura di Wilayah Indonesia dengan Riry Syeried Jetta, I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan PT. DPS 
 
Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Antonius Aris Saputro menerima dokumen Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan Floating Dock PT. DPS (persero) yang dikirim melalui email Ina Rahmawati dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBsPN5EQvY25tTee2oDecrNN6axuPsF6qxsu0dSbJWCKYASDL2nNyRIzPeZ35BB518d1HvW1FVdBaTTw3A0aLUQOhIwuMc9_JulCX7A_LBpkIvdnxK_7io7qrsEO1SYwmcgiMcNHDZNls/s1600/IMG20190410104713.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBsPN5EQvY25tTee2oDecrNN6axuPsF6qxsu0dSbJWCKYASDL2nNyRIzPeZ35BB518d1HvW1FVdBaTTw3A0aLUQOhIwuMc9_JulCX7A_LBpkIvdnxK_7io7qrsEO1SYwmcgiMcNHDZNls/s640/IMG20190410104713.jpg" width="640" /></a></div>
Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura melakukan kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur PT DPS (persero), meskipun ACTN Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS (persero) karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia,; 3. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas sehlngga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, dan harga. 
 
Perusahaan ACTN Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero) Sementara Itu, penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7,486,174.00 adalah kesepakatan Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACTN Singapura di Wilayah Indonesia dalam pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang mana terhadap harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up. 
 
JPU mengatakan, bahwa terdakwa Antonius Aris Saputro dan Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACT N Singapura di Wilayah Indonesia membuat dokumen penawaran Floating Dock Shanghai, Floating Dock Batam dan Floating Dock Singapura darl beberapa perusahaan yang dikirim melalui email kepada PT. DPS (persero) ke email Ina Rahmawati pada tanggal 26 Maret 2015 untuk melengkapi Administrasi dokumen pengadaan barang dan jasa agar seolah-olah proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan. 
 
Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Slngapura pada tanggal 28 Maret 2016 membuat dan mengirimkan dokumen penawaran Floating Dock 8.500 TLC yang diberi tanggal 28 November 2014, kepada PT. DPS (persero), padahal berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 telah ditandatangani kontrak Jual beli Floating Dock 8.500 TLC antara terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura sebagai Penjual atau penyedia barang, sedangkan Riry Syeried Jetta Selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebagai Pembeli atau pengguna barang. 
 
Floating Dock 8.500 TLC yang menjadi objek jual beli antara terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) telah melampaui batas maksimal umur kapal, yakni lebih dari 20 tahun dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi atau menyediakan Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1,000,000.00 dan USD 3,500,000.00 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tldak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampal berakhirnya masa berlaku jaminan. 
 
Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei Floating Dock oleh PT DPS bersumber dari terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura dan Adri Siwu selaku Marketing Representative untuk perwakilan ACT N Singapura di Wilayah Indonesia, PT DPS memperoleh pinjaman tanpa bunga sebesar USD75,000.00 dari Adri Siwu dengan mentransfer dana sebesar Rp132.000.000 kepada Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS (persero). 
 
Kemudian Adri Siwu mentransfer dana sebesar Rp136.000.000 kepada Diana Rosa Sekretaris Perusahaan PT DPS (persero) tahun 2015 untuk biaya perjalanan penarikan Floating Dock di Rusia dan pengeluaran PT DPS lainnya. 
 
Tindakan tersebut Bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas,; 2. Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN,; 3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013,; 4, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. 
 
Sehinga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro (Direktur A&C Trading Network Pte.Ltd Singapura) atau suatu korporasi yaitu A&C Trading Network Pte.Ltd Singapura (disingkat ACTN) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp63.342.000.000,00 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 14.076,00/USD) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR9WSPsKLBmquuHXsM4QHzju-SvsPWyi5oxUZ505-sxcem-uNgJEJp1e9ESHLr3uGvRoG0Gz41TWw2_XPN6Gh6_PYTNM3DkBWfsC5Wl_QWKVmWIZRIjzcjfMmkyzqzkIWJI5xL7Vbe3bk/s1600/IMG20190410104107.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR9WSPsKLBmquuHXsM4QHzju-SvsPWyi5oxUZ505-sxcem-uNgJEJp1e9ESHLr3uGvRoG0Gz41TWw2_XPN6Gh6_PYTNM3DkBWfsC5Wl_QWKVmWIZRIjzcjfMmkyzqzkIWJI5xL7Vbe3bk/s640/IMG20190410104107.jpg" width="640" /></a></div>
JPU membeberkan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dengan cara-cara sebagai berikut : bahwa A&C Trading Network Pte Ltd, Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawati tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, yang mana pada tahun 2014 s/d 2016 terdakwa Antonius Aris Saputro sebagai Direktur Perusahaan sedangkan Adri Siwu sebagai Marketing Representative untuk wilayah Indonesia. 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-161/MBU/2014 tanggal 21 Juli 2014, Riry Syerled Jetta mendudukli jabatan sebagai Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) menggantikan Tjahjono Roesdianto, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK-113/MBU/06/2016 tanggal 13 Junl 2016, Riry Syeried Jetta sudah tidak menjabat lagi sebagai Dirut PT. DPS (persero). 
 
Bahwa Riry Syerled Jetta selaku Dlrektur Utama PT. DPS (persero) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Suratnya nomor. 14/2607-9/DS/I/M-1 tanggal 03 September 2014 perihal Perubahan RKAP 2014, mengusulkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2014. 
 
Dalam usulan perubahan RKAP 2014, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :  “Terkait dengan rencana perbaikan dan penanggulangan yang ada, dari evaluasi terhadap RKAP 2014 yang telah disahkan, i memerlukan adanya revisi. Beberapa hal yang menjadi catatan pokok dalam perubahan adalah besaran jumlah investasi dan sumber perencanaan, yaitu untuk bisa terselesaikan di tahun 2014 dengan pijakan dan dasar pelaksanaan: a. Sumber pendanaan menggunakan Instrumen leasing yang, sebelumnya telah kami bicarakan dengan pihak lembaga keuangan,; b. Semua pengadaan yang bersifat baru akan melalui tender,; c. Semua pengadaan yang bersifat barang bukan baru (bekas) akan dilakukan dengan perbandingan barang tersedla dengan didamping! slsl hukum dengan Kejaksaan Agung dan penilaian barang menggunakan Iembaga penilai independen. 
 
Untuk melaksanakan program tersebut, Direktur Utama Membentuk Komite Investasi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 243/Kpts/DS/ 9/I/2014 tanggal 19 September 2014, namun setelah dibentuk, Komite Investasi tidak dilibatkan dalam proses pengadaan Floating Dock bekas. 
 
Pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama memerintahkan Direktur Operasional saksi I Wayan Yoga bersama dengan saksi Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk ke Singapura dengan tujuan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda, Dalam kesempatan tersebut saksi Ina Rahmawati beserta saksl I Wayan Yoga oleh Riry Syerled Jetta dikenalkan dengan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, Singapura serta menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura lnl adalah vendor yang berpengalaman di PT DKB, dan punya Akses ke Rusia. 
 
Pada tanggal 13 November 2014 Riry Syerled Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revlsl RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC setelah selesai kemudian disampaikan ke Ina Rahmawatl, namun pada tanggal 28 November 2014 Riry Syerled Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floatlng Dock 13000 TLC, menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC, kemudian Slamet Riyadi membuat Estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifikasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh darl Riry Syerled Jetta. 
 
Setelah selesai dibuatkan Revisi RAB untuk Floatlng Dock 8500 TLC, selanjutnya Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk menglirimkan Revlsi RAB tersebut melalui emal ke terdakwa Antonlus Aris Saputro, pada tanggal 13 November 2014. 
 
Pada bulan Desember 2014, Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/l/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dltandatanganl oleh Antonlus Arls Saputro selaku Dlrektur telah menghubungi lr. Muktl Wlbowo selaku Dlrektur Utama PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknls Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusla, dan menyampalkan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero). 
 
Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian lr. Mukti Wlbowo, Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Singapura Wllayah Indonesia dan darl PT. DPS (persero) yang mana saat Itu ery Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk melakukan pertemuan dl Jakarta membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi tekns Floatlng Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia, Setelah beberapa kall pertemuan akhimya dlsepakatli nilail pekerjaan Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksl kondlsi teknls Floatlng Dock 8,500 dl Khabarovks Rusla (Dokumen Reflsl Penawaran PT. KAR dlklrlm vla emall ke Ina Rahmawatl tanggal 12 Desember 2014 ). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWfLu9KmcUKkvwVREHyCRgU8PvzoNsxR9lFWaw0ShQY9XUQ3b9GQziAkenPt4g3jao_353MzV4mOG54Y-1P-NBKvlFqOVOYmW0LOLJAzZMqLPyThBmkZN4x7HEFIE7vLx3RPg0-zY-3z4/s1600/IMG20190410104654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWfLu9KmcUKkvwVREHyCRgU8PvzoNsxR9lFWaw0ShQY9XUQ3b9GQziAkenPt4g3jao_353MzV4mOG54Y-1P-NBKvlFqOVOYmW0LOLJAzZMqLPyThBmkZN4x7HEFIE7vLx3RPg0-zY-3z4/s640/IMG20190410104654.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 15 Desember 2014 dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS (persero) dengan PT. Karya Amal Reka atau PT. KAR (Mukti Wibowo selaku Direktur Utama) dengan nilai Rp 99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahll / Surveyor Ir. Muktl Wlbowo menggunakan jasa sdr. Donlarsal Nurdln yang sebelumnya sudah dlberlkan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan dl survey tersebut. 
 
Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014 Ina Rahmawati dan Slamet Rlyadl diperintah oleh Riry Syerled Jetta selaku Dirut untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada dl galangan kapal di Rusla, mereka sepakat dengan Surveyor Donlarsal Nurdln dan plhak A&C Tradlng Network Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, saat berada dl bandara bertemu dengan terdakwa Antonlus Arls Saputro , Lucky Oerlan Melwan dan Donlarsal Nurdln. 
 
Bahwa untuk blaya Akumudasl serta Operaslonal ditanggung oleh A&C Tradlng Network selaln ltu Ina Rahmawatl dan Slamet Rlyadl maslng-maslng dlberl uang saku oleh Adrl Slwu selaku Marketing Representative A&C Tradlng Network Pte, Ltd Slngapura WIlayah lndonesla senllal USD 1.000. Pada saat menerima uang dariAdri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada ery Syerled Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan. 
 
Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock kemudian dlantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K. 
 
Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS (persero) dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000,tidak termasuk pajak, 
 
Bahwa hasil Penilaian dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tertang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD 4.450.000,(Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs dollar tanggal 18 Desember 2014). 
 
Bahwa KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasi| penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah USD 4,450,000.00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia. 
 
Data-data pendukung penilaian menunjukan haI-hal sebagai berikut : 1) Data pembanding yang digunakan : a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada dl galangan Kroasla dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000.00,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusla dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000.00; dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000, data sumber pembanding dlperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai. 
 
Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal 6 Agustus 2015. Berdasarkan data iklan dalam website www.shlpseller.net diketahui bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015. Detail spesiFIkasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut: 1. Model : COmposite Construction,;  2. Year : 1973,;  3. Length : 140 m,; 4. Condition : Good,;  5. DWT : 8500 
 
Berdasarkan dokumen kontrak asuransl Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) diketahui bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD 1,25 juta. 
 
Berdasarkan dokumen customs declaration Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar RUB 11 juta atau ekuivalen USD 176,781.52 (kurs RUB 62,22 per U501). 
 
Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Heating Dock 9-K dari 
KJPP iskandar dan Rekan, pihak PT. DPS (persero) baru membayar Rp. 
20.000.000,dari nilai kontrak kerja sebesar Rp. S4.000.000,dan 
berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AUXll/2014 tanggai 30
 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan “laporan penilaian ini tidak sah
 jlka tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak 
dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi 
Imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.' (dokumen sebagai lampiran 
kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak). 
 
Kegiatan
 pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan 
Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut semula akan dibiayai dengan 
menggunakan Instrumen leasslng dari Lembaga Keuangan, namun tidak 
teriaksana, selanjutnya ery Syeried Jetta mengajukan permohonan 
Penyertaan Moda! Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain
 akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC 
tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS (persero) 
terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan
 bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana 
Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan. 
 
Selanjutnya 
Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan 
komisaris, ery Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) 
membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan 
penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 
dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan 
dana PNM tersebut, kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang 
besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P, selanjutnya Pemerintang 
menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang 
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan 
Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp. 
200.000.000.000,(dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. 
 
Berdasarkan 
Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang 
Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya 
Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan 
Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan 
pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara 
Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan 
nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian 
langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi. 
 
“Namun
 kenyataanya dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC 
Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd 
tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas,” ucap JPU dalam 
surat dakwaannya. 
 
JPU mengatakan, pada tanggal 3 Maret 2015, 
Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber
 dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 
096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. 
DPS Persero  Penta Parawati, namun berdasarkan keterangan dari beberapa 
saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, tidak 
pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock 
Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite 
Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, namun terdakwa 
bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan
 terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya : 
 
1.
 Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS ddahulu pada saat Riry 
Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina 
Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk 
melakukan rapat di Slngapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan 
tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina 
Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN 
Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama 
ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan 
dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik 
dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan 
Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock. 
 
2. Riry 
Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku 
sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan 
terdakwa Antonius Arls Saputro selaku Direktur A&C Trading network, 
Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan 
Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock. 
 
3. Riry Syerled Jetta 
memerintahkan Ina Rahmawatl dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey 
Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada 
tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang diblayai oleh terdakwa Antonlus 
Aris Saputro selaku Direktur A&C Tradlng network Pte Ltd, Singapura.
 
 
4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat Itu
 menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja 
dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja 
dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014)  
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiddW3j7vslwIBaf-h0pHGZzGkgiLWpurNQRmH4vM_-S8z7O6BtPL-2QyWkvlQLoeDVoIEPPiBK3Q7O0smJ3xC_Ldiap6gnIH3fwmGfsCIIPuJwe2U_3xt8NkWF_gfX5G5oZtx_Gdcv960/s1600/IMG20190410102123.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiddW3j7vslwIBaf-h0pHGZzGkgiLWpurNQRmH4vM_-S8z7O6BtPL-2QyWkvlQLoeDVoIEPPiBK3Q7O0smJ3xC_Ldiap6gnIH3fwmGfsCIIPuJwe2U_3xt8NkWF_gfX5G5oZtx_Gdcv960/s640/IMG20190410102123.jpg" width="640" /></a></div>
5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura. 
 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komlte Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber darl PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk ( tgl. 3 Maret 2015 ). 
 
Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan) 
 
Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000 
 
Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, ternyata tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd. 
 
Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. 
 
Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh ery Syeried Jetta ; Penta Perawat! ; Diana Rosa. 
 
Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesua! ketentuan, pihak-plhak terkait kemudlan diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain : 1. Eery Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ; 
2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati ' 
 
3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta. 
 
4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. 
 
Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. 
 
Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut : 
 
1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi. 
 
Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015). 
 
Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170. 
 
 Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan. 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. 
 
Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. 
 
Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. 
 
Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. 
 
Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015. 
 
Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. 
 
“Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan,” kata JPU 
 
JPU mengatakan, perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;  
 
 1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP. 
 
2. Siamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian : 
 
Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). 
 
Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian. 
 
Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000. 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD 4,500,000.00 ekuivalen Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076,00/USD) yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. 
 
Atas perbuatannya, terdakwa Antonius Aris Saputro terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1 ) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Rd1/*)

News Tipikor Mejelis Hakim Tipikor Surabaya Menolak Eksepsi PH Terdakwa Pengusaha Singapur

Terdakwa Antonius Aris Saputro #JPU : Berkas perkara tahap Dua tersangka Riry Syerled Jetta (Dirut PT Dok dan Perkapan Surabaya) akan ...

5 Dari 6 Anggota DPRD Surabaya Hadir Sebagai Saksi, Akanakah menjadi tersangka ?

12.51 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
#Kelima anggota DPRD Surabaya ini mengakui, menerima proposal pengajuan pencairan dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) dari pihak Ketiga, yang seharusnya langsung dari lembaga RT/RW di Dapil (Daerah Pemilihan)-nya masing-masing selaku lembaga penerima# 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeh95oRDp3fko-3hzwb8EDnM6hH98ZSn1OJnqdQR2y-iJc8yRNnDY6gUmmYHoPDu71mhb3O8WTOMygt4r5-sdzlO__UgEYxNebsnOfqk79aPyqqxlDJz_glwnZZjkgJLiCmdHtiST1fHY/s1600/IMG20190506160246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeh95oRDp3fko-3hzwb8EDnM6hH98ZSn1OJnqdQR2y-iJc8yRNnDY6gUmmYHoPDu71mhb3O8WTOMygt4r5-sdzlO__UgEYxNebsnOfqk79aPyqqxlDJz_glwnZZjkgJLiCmdHtiST1fHY/s640/IMG20190506160246.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasi Intel (kiri) dan Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Senin, 6 Mei 2019, Tim JPU Kejari Tanjung Perak yang terdiri dari Kasi Pidsus, Kasi Intel, Kasi BB dan Muhammad Fadil menghadirkan 5 (lima) dari 6 (enm) anggota DPRD Surabaya sebagai saksi untuk terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, di sidang perkara Korupsi Dana hibah  Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 - 2019 dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)  yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya TA 2016, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018. Ke-5 anggota Dewan yang dihadirkan Tim JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya  ini adalah Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochma, Dini Rijanti dan Saiful Aidy. Sedangkan Sugito yang juga anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 tidak hadir. Sidang yang berkangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur (Senin, 6 Mei 2019) adalah mendengarkan keterangan ke- 5 anggota DPRD Surabaya ini dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmat dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani, sementara terdakwa Agus Setiawan Jong didampingi Tim Penasehat Hukumnya Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio yang berkantor di jalan Kartini Surabaya. Apakah dari kehadiran anggota DPRD Surabaya ini sebagai saksi dalam kasus Korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018 akan menjadi tersangka ??? Sebab dihadirkannya anggota Dewan yang terhormat ini dalam perkara kasus Korupsi Dana Jasmas yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar ini adalah, karena Dana Jasmas itu milik masing-masing ke- 5 anggota DPRD Surabaya ini yang akan disalurkan ke Konstituwen atau di Daerah Pemilihannya pada saat maju sebagai Caleg (Calon Legislatif pada tahun 2014 lalu). Dalam surat dakwaan JPU dijelakan, bahwa anggota DPRD Surabaya H. Darmawan memiliki dana Jasmas sebesar Rp3 miliyar yang akan disalurkan di Dapil (Daerah Pemilihan) 4 yang meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal. Sedangkan Ratih Reinowati akan menyalurkan dana Jasmas miliknya sebesar Rp2 miliyar di Dapil 4, yaitu Kecamatan Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal. Kemudian anggota DPRD Surabaya Binti Rochman akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil 3, yaitu Kecamatan Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo. Syaiful Aidi akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil 2, meliputi Kecamatan Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan.  Begitu juga dengan anggota Dewan Dini Rinjanti akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil 1, yaitu Kecamatan Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan dan Kecamatan Bubutan. Serta anggota Dewan Sugito akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil 1 meliputi Kecamatan Simokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6-qgVhjy9J0Yx7KIZGMVMwTCf3wcNGCRXH9GO95p7L4CFcjUDyTE5Pfz8od1PmJhth_ehdF3pA-RdYHOBPO4qwjNhsb6B4iN2Wk0A_ykIlH2oRcv9G-7EKTHIe5zxKGSOQOe3K4lNf1M/s1600/PhotoGrid_1557152562569.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6-qgVhjy9J0Yx7KIZGMVMwTCf3wcNGCRXH9GO95p7L4CFcjUDyTE5Pfz8od1PmJhth_ehdF3pA-RdYHOBPO4qwjNhsb6B4iN2Wk0A_ykIlH2oRcv9G-7EKTHIe5zxKGSOQOe3K4lNf1M/s640/PhotoGrid_1557152562569.jpg" width="640" /></a></div>
Penyaluran dana Jasmas itu, terlebih dahulu anggota DPRD memberikan informasi ke lembaga (RT/RW)  di Daerah Pemilihannya masing-masing, kemudian setiap lembaga RT/RW membuat proposal dan menyerahkannya kembali ke setiap DPRD sesuai dengan Dapilnya, lalu DPRD menyerahkan ke Pemkot Surabaya untuk mendapat persetujuan dari Wali Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, JPU juga menjelaskan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red), telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016. Sementara fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi Santi Diana Rahmawati (karyawan lepas PT Sang Surya Dwi Sejati) dan Dea Winnie (Staf PT Sang Surya Dwi Sejati milik terdakwa Agus Setiawan Jong) menjelaskan, bahwa apa yang dilakukan oleh Santi untuk mencari lembaga RT/RW adalah atas perintah terdakwa. Dan kemudian Proposal itu diserahkan kepada Dea untuk direvisi terkait bulan dan tanggal. Setelah direvisi, kemudian poropsal itu diserahkan Dea ke anggota DRPD Surabaya melalui Agus, Staf di DPRD. Apa yang dijelaskan Dea, juga diakui oleh Agus pada sidang berikutnya. Menurut Agus, proposal itu diserahkan ke Sekretaris Dewan atas perintah anggota DPRD. Dan kemudian menurut Sekwan, dilanjutkan ke Pemkot Surabaya. Dari pengukan pejabat Pemkot pada sidang sebelumnya juga mengakui, setelah proposal itu masuk ke Pemkot lalu dilakukan Verifikasi oleh Verifikator. Namun para pejabat Pemkot Surabaya yang dihadirkan sebagai saksi juga tak mengetahui, apakah proposal dibuat oleh RT/RW, tak diketahuinya. Menurut saksi, hanya melakukan Verifikasi dan pengawasa. Anehnya, andai saja ada pengawasan maupun pendampingan terhadap penggunaan dana Jasmas oleh para penerima dana yaitu RT/RW, bisa jadi perkara ini tak akan masuk ke Pengadilan Tipior Surabaya. Seingga Ketua Majelis Hakim mengatakan saat itu, bahwa pemberi dana Jasmas itu harusnya bertanggung Jawa. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXusMWzfIpJ7q4lZxzYxMOq0OJg9w0BslQIraMC8j6cULTeHqF8U2DTOyMqFHi1mZc-2phhPMOm8BCHwq-3whc3KZ9d7EIxxIwqcVAQ8ZNtLG2Gas5m3uYAWZcYCrH4MHpdBikJbHPuBg/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXusMWzfIpJ7q4lZxzYxMOq0OJg9w0BslQIraMC8j6cULTeHqF8U2DTOyMqFHi1mZc-2phhPMOm8BCHwq-3whc3KZ9d7EIxxIwqcVAQ8ZNtLG2Gas5m3uYAWZcYCrH4MHpdBikJbHPuBg/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a></div>
Semenatar dalam sidang yang berlangsung (Senin, 6 Mei 2019) ke- 5 anggota DPRD Surabaya ini mengakui, bahwa proposal yang diterimanya bukan dari lembaga RT/RW melainkan dari pihak ketiga yaitu terdakwa melalui tim marketing terdakwa yaitu Santi Diana Rahmawati dan Dea Winnie. Yang lebih anehnya lagi, bahwa penerimaan proposal oleh anggota DPRD Surabaya ini bukan langsung dari lembaga RT/RW, melainkan dari pihak ketiga yang tidak ada korelasinya. Tidak hanya itu. para anggota Dewan ini juga tidak mengetahui maupun tidak menerima laporan terkait cair tidaknya dana Jasmas oleh Pemkot Surabaya ke setiap Dapil masing-masing anggota Dewan berdasarkan proposal yang ada. Sehingga faktanya yang terungkap dalam persidangan, bahwa ada lembaga Rt/RW yang bukan dari Konstituwen anggota DPRD ini juga menerima dana. “Proposal itu saya terima dari Dea dan Santi. Dea itu orangnya Pak Agus (Agus Setiawan Jong),” kata Darmawan kepada Majelis Hakim yang di “Ia” kan saksi lainnya. Dari penjelasan Darmawan ini, kemudian JPU kembali menanyakan siapa Agus Setiawan Jong dan apa kerjanya. “Apakah terdakwa ini Ketua TR/RW ?,” tanya JPU, yang dijawab saksi Darwan “Bukan”. Darmawan menjelaskan, awalnya terdakwa Agus Setiawan Jong datang ke kantor DPRD Surabaya menemui saksi, yang saat itu terdakwa, menurut Darmawan, menawarkan Sound Systim. Dan kemudian Darmanwan menyarkan untuk langsnung ke RT/RW. Darmawan mengakui, beberapa hari kemudian, Dea Winnie datang menemuinya dengan membawa beberapa proposal dan menyerahkannya ke Darmawan. Ada juga proposal yang diserhakan Dea Winnie ke Darmawan melalui Stafnya, yaitu Agus. “Ada yang melalui Staf yang ada di Dewan, namanya Agus,” jawab Darmawan. Pengakuan Darmawan yang menerima Proposal dari terdakwa melalui Dea Winnie juga diakui oleh saksi lainnya. Namun proposal itu tidak seluruhnya diperiksa, apakah proposal itu seluruhnya dari Dapil masing-masing anggota Dewan itu atau tidak, juga tidak diketahui. Sementara Saiful Aidy menjelaskan, bahwa awalnya dirinya tidak mengenal Dea atau terdakwa. Yang dikenal saksi Saiful Aidy adalah Gun. Menurut anggota Dewan yang terhormat ini, Gun yang dikenalnya itu menawarkan jasa untuk membantu membuat proposal dan kemudian memperkenalkan terdakwa. “Yang saya kenal adalah Gun. Gun ini memperkenalkan Pak Agus (Agus Setiawan Jong),” kata Saiful Aidy. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-h5VEl9uaJSjt4MqYCcZhNAKw2KErzWD9SL2QTi61xwMuWGsxAUCFXthMQ86QqwWFXLaiUQqfHfF3C7vOZLKJ8iz1k48XWc2gd7tlIsEDQj8JJo4zehBVoc5q6mP3r59omkXrbgjuZ0Q/s1600/IMG20190422145628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-h5VEl9uaJSjt4MqYCcZhNAKw2KErzWD9SL2QTi61xwMuWGsxAUCFXthMQ86QqwWFXLaiUQqfHfF3C7vOZLKJ8iz1k48XWc2gd7tlIsEDQj8JJo4zehBVoc5q6mP3r59omkXrbgjuZ0Q/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></a></div>
Saiful Aidy menjelaskan, bahwa ada beberapa lembaga RT/RW yang Dia tidak kenal tapi dana Jasmas cair, dan yang dikenalnya justru tidak cair namun masih di Dapilnya. Menurut Saiful, dirinya pernah mengajukan ke Bapeko Surabaya agar pencairan dana Jasmas itu dihentikan. Namun menurut Bapeko, lanjut Saifu Aidy, yang bisa mengajukan adalah lembaga yang membuat proposal. Yang konyolnya adalah, anggota DPRD ini menjawab “tidak ada”, atas pertanyaan JPU terkait ada tidaknya Korelasi para saksi menerima proposal dari terdakwa maupun dari orang-orangnya terdakwa seperti Dea Winnie dan Santi Diana Rahmawati. “Tidak ada. Proposal dari RT/RW ke Dewan,” jawab Darmawan. Saat JPU maupun Majelis Hakim menanyakan terkait ada tidaknya para anggota Dewan yang terhormat ini menerima sesuatu dari terdakwa, para anggota Legislator ini menjawab kompak “tidak ada”. Pada hal saksi sebelumnya mengatakan, bahwa anggota Dewan menerima bingkisan namun tak dijelaskan memang, anggota Dewan siapa. “Apakah saksi pernah memberikan sesuatu terhadap terdakwa, atau membayar utang kepada terdakwa?,” tanya JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak. “Tidak ada,” jawab para saksi kompak. Kelima anggota DPRD ini memang tidak mengakui, namun dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa anggota Dewan ini menerima fee masing-masing sebesar 17% dari dana Jasmas yang dimilikinya. Dari jawaban para anggota DPRD Surabaya ini yang mengatakan tidak menerima sesuatu dari terdakwa, mengingatkan jawaban yang sama dari 40 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus Korupsi Suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015. Bahkan salah seorang anggota DPRD Kota Malang yang saat ini sudah berstatus terpidana yaitu Yaqud Ananda Gudban meletakkan Al’guran di atas kepalanya dan mengatakan “Berani menerima Azab kalau dirinya tidak menerima”. Namun konyolnya, putusan Majelis Hakim yang memvonis dirinya dengan piadana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan diterimanya. Apakah hal ini akan terjadi bagi anggota DPRD Surabaya ini, mengingat dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red), telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016. Anehnya, menurut Dimas selaku Kasi Pidsus Surabaya tak “berani” menjamin ada tidaknya kelanjutan dari kasus Tindak Pidana Korupsi yang  dibawanya ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili karena telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018. “Saya tidak bisa menjamin ada tidaknya kelanjutan dari kasus ini, kita lihat dulu nanti,” kata Dimas menjawab pertanyaan wartawan media ini seusai persidangan. (Rd1/*)

News Tipikor 5 Dari 6 Anggota DPRD Surabaya Hadir Sebagai Saksi, Akanakah menjadi tersangka ?

#Kelima anggota DPRD Surabaya ini mengakui, menerima proposal pengajuan pencairan dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) dari pihak Ke...

5 Anggota DPRD Surabaya Akui Terima Proposal Dari Pihak Ketiga

12.43 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGDk7xLGoSd018QM58k4XG7LdFPa5idHdNSjq4AYQQSYizFp_OMiaGl-uqWSO8dWapXdowGV_lbWYVKDlaGzWiyRQkrBmYd1LS4ZTV4ExuaURvjvn0IjUncZBGPIh8JZjx2vYi4BXhm-s/s1600/IMG_20190506_211219.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="276" data-original-width="170" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGDk7xLGoSd018QM58k4XG7LdFPa5idHdNSjq4AYQQSYizFp_OMiaGl-uqWSO8dWapXdowGV_lbWYVKDlaGzWiyRQkrBmYd1LS4ZTV4ExuaURvjvn0IjUncZBGPIh8JZjx2vYi4BXhm-s/s640/IMG_20190506_211219.jpg" width="391" /></a></div>
#Proposal Pengajuan Dana Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Harusnya diterima langsung oleh anggota DPRD dari Lembaga RT/RW kemudian diteruskan ke Pemkot Surabaya bukan dari pihak Ketiga#    
 
 
beritakorupsi.co - Senin, 6 Mei 2019, Tim JPU Kejari Tanjung Perak menghadirkan 5 (lima) dari 6 (enm) anggota DPRD Surabaya sebagai saksi untuk terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, di sidang perkara Korupsi Dana hibah  Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 - 2019 dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)  yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya TA 2016, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018. Ke-5 anggota Dewan yang terhormat yang dihadirkan Tim JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya  yang terdiri dari Kasi Pidsus, Kasi Intel, Kasi BB dan Muhammad Fadil adalah Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochma, Dini Rijanti dan Saiful Aidy. Sedangkan Sugito yang juga anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 tidak hadir. Sidang yang berkangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur (Senin, 6 Mei 2019) adalah mendengarkan keterangan ke- 5 anggota DPRD Surabaya ini dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmat dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani, sementara terdakwa Agus Setiawan Jong didampingi Tim Penasehat Hukumnya Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio yang berkantor di jalan Kartini Surabaya. Dihadirkannya anggota Dewan yang terhormat ini dalam perkara kasus Korupsi Dana Jasmas yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar ini adalah, karena Dana Jasmas itu adalah milik masing-masing ke- 5 anggota DPRD Surabaya ini yang akan disalurkan ke Konstituwen atau di Daerah Pemilihannya pada saat maju sebagai Caleg (Calon Legislatif pada tahun 2014 lalu). Dalam surat dakwaan JPU dijelakan, bahwa anggota DPRD Surabaya H. Darmawan memiliki dana Jasmas sebesar Rp3 miliyar yang akan disalurkan di Dapil (Daerah Pemilihan) 4 yang meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal. Sedangkan Ratih Reinowati akan menyalurkan dana Jasmas miliknya sebesar Rp2 miliyar di Dapil 4, yaitu Kecamatan Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal. Kemudian anggota DPRD Surabaya Binti Rochman akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil 3, yaitu Kecamatan Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdeRUXQ6lmI_QNaR7mFfCcWcZfeQyDptPdZrWa-XTOAEyphkBb9wH1qetdJbOm1FpJ5HdUYXvzoO5vEjhLIvWkYXJDJN6SyV1x2c9Q1rSqRXXW5WB49bXs3lZTsaH9PMG7JdbOyISd-wI/s1600/PhotoGrid_1557152562569.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdeRUXQ6lmI_QNaR7mFfCcWcZfeQyDptPdZrWa-XTOAEyphkBb9wH1qetdJbOm1FpJ5HdUYXvzoO5vEjhLIvWkYXJDJN6SyV1x2c9Q1rSqRXXW5WB49bXs3lZTsaH9PMG7JdbOyISd-wI/s640/PhotoGrid_1557152562569.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Syaiful Aidi akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil 2, meliputi Kecamatan Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan.  Begitu juga dengan anggota Dewan Dini Rinjanti akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil 1, yaitu Kecamatan Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan dan Kecamatan Bubutan. Serta anggota Dewan Sugito akan menyalurkan dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar di Dapil 1 meliputi Kecamatan Simokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng.  
 
Penyaluran dana Jasmas itu, terlebih dahulu anggota DPRD memberikan informasi ke lembaga (RT/RW)  di Daerah Pemilihannya masing-masing, kemudian setiap lembaga RT/RW membuat proposal dan menyerahkannya kembali ke setiap DPRD sesuai dengan Dapilnya, lalu DPRD menyerahkan ke Pemkot Surabaya untuk mendapat persetujuan dari Wali Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ternyata yang terjadi adalah, Proposal itu bukan diterima oleh ke- 5 anggota DPRD Surabaya ini dari masing-masing lembaga RT/RW, melainkan dari pihak ketiga, yaitu terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati yang melibatkan tim Marketingnya, diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut dan Dea Winnie (Staf PT. Sang Surya Dwi Sejati milik terdakwa). Hal itu diakui oleh anggota DPRD ini dihadapan Majelis Hakim. “Proposal itu saya terima dari Dea dan Santi. Dea itu orangnya Pak Agus (Agus Setiawan Jong),” kata Darmawan kepada Majelis Hakim yang di “Ia” kan saksi lainnya. Dari penjelasan Darmawan ini, kemudian JPU kembali menanyakan siapa Agus Setiawan Jong dan apa kerjanya. “Apakah terdakwa ini Ketua TR/RW ?,” tanya JPU, yang dijawab saksi Darwan “Bukan”. Darmawan menjelaskan, awalnya terdakwa Agus Setiawan Jong datang ke kantor DPRD Surabaya menemui saksi, yang saat itu terdakwa, menurut Darmawan, menawarkan Sound Systim. Dan kemudian Darmanwan menyarkan untuk langsnung ke RT/RW. Darmawan mengakui, beberapa hari kemudian, Dea Winnie datang menemuinya dengan membawa beberapa proposal dan menyerahkannya ke Darmawan. Ada juga proposal yang diserhakan Dea Winnie ke Darmawan melalui Stafnya, yaitu Agus. “Ada yang melalui Staf yang ada di Dewan, namanya Agus,” jawab Darmawan. Pengakuan Darmawan yang menerima Proposal dari terdakwa melalui Dea Winnie juga diakui oleh saksi lainnya. Namun proposal itu tidak seluruhnya diperiksa, apakah proposal itu seluruhnya dari Dapil masing-masing anggota Dewan itu atau tidak, juga tidak diketahui. Sementara Saiful Aidy menjelaskan, bahwa awalnya dirinya tidak mengenal Dea atau terdakwa. Yang dikenal saksi Saiful Aidy adalah Gun. Menurut anggota Dewan yang terhormat ini, Gun yang dikenalnya itu menawarkan jasa untuk membantu membuat proposal dan kemudian memperkenalkan terdakwa. “Yang saya kenal adalah Gun. Gun ini memperkenalkan Pak Agus (Agus Setiawan Jong),” kata Saiful Aidy. Saiful Aidy menjelaskan, bahwa ada beberapa lembaga RT/RW yang Dia tidak kenal tapi dana Jasmas cair, dan yang dikenalnya justru tidak cair namun masih di Dapilnya. Menurut Saiful, dirinya pernah mengajukan ke Bapeko Surabaya agar pencairan dana Jasmas itu dihentikan. Namun menurut Bapeko, lanjut Saifu Aidy, yang bisa mengajukan adalah lembaga yang membuat proposal. 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOWMFoQ9BYKtuMw8P3u4JwfL25-bRHQsnlgaUljM7aclZR6Oo-NvnAE7ejna0-r6few8U8FiU5rN2HUToqgFeV31Bov-6yFSJGhUUKLQ2Jog5Z1m5MRp9_cmFKJJxGVTcUviQaLHamqzY/s1600/IMG20190506155311.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOWMFoQ9BYKtuMw8P3u4JwfL25-bRHQsnlgaUljM7aclZR6Oo-NvnAE7ejna0-r6few8U8FiU5rN2HUToqgFeV31Bov-6yFSJGhUUKLQ2Jog5Z1m5MRp9_cmFKJJxGVTcUviQaLHamqzY/s640/IMG20190506155311.jpg" width="640" /></a></div>
 
Yang konyolnya adalah, anggota DPRD ini menjawab “tidak ada”, atas pertanyaan JPU terkait ada tidaknya Korelasi para saksi menerima proposal dari terdakwa maupun dari orang-orangnya terdakwa seperti Dea Winnie dan Santi Diana Rahmawati. “Tidak ada. Proposal dari RT/RW ke Dewan,” jawab Darmawan. Saat JPU maupun Majelis Hakim menanyakan terkait ada tidaknya para anggota Dewan yang terhormat ini menerima sesuatu dari terdakwa, para anggota Legislator ini menjawab kompak “tidak ada”. Pada hal saksi sebelumnya mengatakan, bahwa anggota Dewan menerima bingkisan namun tak dijelaskan memang, anggota Dewan siapa. “Apakah saksi pernah memberikan sesuatu terhadap terdakwa, atau membayar utang kepada terdakwa?,” tanya JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak. “Tidak ada,” jawab para saksi kompak. Kelima anggota DPRD ini memang tidak mengakui, namun dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa anggota Dewan ini menerima fee masing-masing sebesar 17% dari dana Jasmas yang dimilikinya. Dari jawaban para anggota DPRD Surabaya ini yang mengatakan tidak menerima sesuatu dari terdakwa, mengingatkan jawaban yang sama dari 40 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus Korupsi Suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015. Bahkan salah seorang anggota DPRD Kota Malang yang saat ini sudah berstatus terpidana yaitu Yaqud Ananda Gudban meletakkan Al’guran di atas kepalanya dan mengatakan “Berani menerima Azab kalau dirinya tidak menerima”. Namun konyolnya, putusan Majelis Hakim yang memvonis dirinya dengan piadana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan diterimanya. Apakah hal ini akan terjadi bagi anggota DPRD Surabaya ini, mengingat dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red), telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016. Anehnya, menurut Dimas selaku Kasi Pidsus Surabaya tak “berani” menjamin ada tidaknya kelanjutan dari kasus Tindak Pidana Korupsi yang  dibawanya ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili karena telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018. “Saya tidak bisa menjamin ada tidaknya kelanjutan dari kasus ini, kita lihat dulu nanti,” kata Dimas menjawab pertanyaan wartawan media ini seusai persidangan. Lebih lanjut dijelaskan dalam surat dakwaan JPU, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong, pada bulan Maret 2015 menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati untuk membicarakan mengenai Pekerjaan Dana Hibah Jasmas. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RWk sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWoqUztBJOO0KBKxvQKQX6XmcpBLU7a04-L4qGZyqWTkXnq2J65iSrWIO9WVw1GKBDcpYQLpTWKnRpDqw2EScFA7fATp4PWQqXVpTRGyna0UgCeSS3MYMDJura37QuODQnxgy2cMDNtI8/s1600/IMG_20190506_211401.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="643" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWoqUztBJOO0KBKxvQKQX6XmcpBLU7a04-L4qGZyqWTkXnq2J65iSrWIO9WVw1GKBDcpYQLpTWKnRpDqw2EScFA7fATp4PWQqXVpTRGyna0UgCeSS3MYMDJura37QuODQnxgy2cMDNtI8/s640/IMG_20190506_211401.jpg" width="574" /></a></div>
Setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut. JPU mengungkapkan, bahwa dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah. Selain itu, lanjut JPU, terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah. JPU menjelaskan, selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar..  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTNnN2p1QEolO1xH7K9ZW4_aqfvmpjgFCQrRxgUI6C3M000ZTgsbpO_KDSkHOcrJdhOy8NExkThtur-bmtXG9ZWs-GRhzjHLTQLoBdtzQPT_ijA7JftS61lSoC4jnY8gvPQncjDhRrMoI/s1600/IMG_20190506_211025.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="483" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTNnN2p1QEolO1xH7K9ZW4_aqfvmpjgFCQrRxgUI6C3M000ZTgsbpO_KDSkHOcrJdhOy8NExkThtur-bmtXG9ZWs-GRhzjHLTQLoBdtzQPT_ijA7JftS61lSoC4jnY8gvPQncjDhRrMoI/s400/IMG_20190506_211025.jpg" width="270" /></a></div>
 
Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya pada bulan Juni 2015. terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya; JPU menyatakan, sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi, Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya. Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW, JPU mengatakan, selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan. JPU kembali mengatakan, terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB-P2SO3so8UGCh8_s2LZZA_8YuBuqzcuTq4i7brVS4HZa3OU3zcVJihAPNYUFkGeNPX4O2IL2TArQLv1u31CgnA1gpl__F1I47Fo1s0u7FsAyBfA6NY8hDVB8SC2PNF_J_7O6r-VS7DE/s1600/IMG_20190506_211505.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="282" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB-P2SO3so8UGCh8_s2LZZA_8YuBuqzcuTq4i7brVS4HZa3OU3zcVJihAPNYUFkGeNPX4O2IL2TArQLv1u31CgnA1gpl__F1I47Fo1s0u7FsAyBfA6NY8hDVB8SC2PNF_J_7O6r-VS7DE/s640/IMG_20190506_211505.jpg" width="332" /></a></div>
Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. JPU juga mengungkapkan, selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. JPU menjelaskan, bahwa proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan. Menurut JPU, bahwa jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma. Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. JPU mengatakan, bahwa proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya.   
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhdS-n-8pmKg9965PAH1_Hll5gJ_jbY1eGyRbEnd2pnste8tY30H2CeLjwP9F6Kni8_2TvepF0N_ISOn7nRGPaDzrHCMVn1EtOl_aBFeEFWhfVUo852bonlup7EC7BbhyAE-3XAfx1rLQ/s1600/IMG_20190506_211622.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="233" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhdS-n-8pmKg9965PAH1_Hll5gJ_jbY1eGyRbEnd2pnste8tY30H2CeLjwP9F6Kni8_2TvepF0N_ISOn7nRGPaDzrHCMVn1EtOl_aBFeEFWhfVUo852bonlup7EC7BbhyAE-3XAfx1rLQ/s640/IMG_20190506_211622.jpg" width="497" /></a></div>
JPU menjelaskan, mulanya proposaI-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya. JPU mengatakan, bahwa pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. JPU mengatakan, bahwa setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito. JPU menjelaskan, bahwa setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. JPU mengungkapkan, pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah). JPU menjelaskan, setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016. JPU mengatakan, bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen). Atas perbuatannya, terdakwa Agus Setiawan Jong terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor 5 Anggota DPRD Surabaya Akui Terima Proposal Dari Pihak Ketiga

#Proposal Pengajuan Dana Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Harusnya diterima langsung oleh anggota DPRD dari Lembaga RT/RW kemudian di...

PH Terdakwa Eko Purnomo Kepala SMPN 2 Tulungagung Menyampaikan Eksepsinya

12.34 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz2ovOikZlgMS9Rvl7TGpR1_mFdZo2XerASUcjwcby_e805hyphenhyphenZBn_msHzfmmZAmDcpzFqbcTgEhQBr9As9lCi3nJZagDqS-fd_uFufl4M0LI_FAexBA5HywNTI3yYlN85dqH-W_hAiFoo/s1600/Dr.+Eddy+IMG_20190507_121921.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="679" data-original-width="828" height="524" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz2ovOikZlgMS9Rvl7TGpR1_mFdZo2XerASUcjwcby_e805hyphenhyphenZBn_msHzfmmZAmDcpzFqbcTgEhQBr9As9lCi3nJZagDqS-fd_uFufl4M0LI_FAexBA5HywNTI3yYlN85dqH-W_hAiFoo/s640/Dr.+Eddy+IMG_20190507_121921.jpg" width="640" /></a></div>
#Terdakwa Eko Purnomo selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung diadili dalam kasus Korupsi Pungutan Liar (Pungli) yang tertangkap Tangan oleh Polres Tulungagung pada Juni 2017, dalam jilid II# beritakorupsi.co - Pada Senin, 6 Mei 2019, Dr. Eddy Suwito dkk, selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Eko Purnomo Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung, menyampaikan Eksepsinya atau keberatannya atas surat dakwaan JPU Kejari Tululungung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pungutan liar (Pungli) yang tertangkap tangan oleh Polres Tulungagung pada Juni 2017 lalu, dengan membacakannya di muka persidangan dihapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai yang diketuai Hakim Rochmat dan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyana yang dihadiri Tim JPU dari Kejari Tulungagung. Terdakwa Eko Purnomo diseret oleh Tim JPU Kejari Tulungagung ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili bersama 2 (dua) terdakwa atau mantan terpidana sebelumnya yaitu Rudy Bastomi selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2017/2018, dan Supratiningsih selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) merangkap sebagai  panitia PPDB yang juga istri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Kedua mantan terpidana itu, tertangkap tangan oleh Tim Polres Tulungagung pada Juni 2017 pada saat melakukan kegiatan penarikan biaya tak resmi dari orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung pada tahun ajaran baru 2017/2018. Penarikan itu untuk memenuhi Meubler di 4 (emapat) kelas baru, karena adanya kelebihan kuota penerimaan siswa/i yang seharusnya sebanyak 360 siswa menjadi 406 siswa, di mana siswa/i tersebut adalah titipan para pejabat di Tulungagung, diantaranya Kepala Dinas pendidikan sebanyak 32 orang, dan sisanya titipan Jaksa, anggota Polisi dan TNI serta pejabat lainnya. Sementara dalam persidangan kali ini, Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Eko Purnomo membacakan Eksepsinya atau keberatannya atas surat dakwaan JPU Kejari Tululungung yang menjerat terdakwa dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Dakwaan JPU terhadap terdakwa Eko Purnomo bukan tidak berasalan, karena berdasarkan fakta dalam persidangan sebelumnya maupun dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menyebutkan adanya keterlibatan terdakwa dalam kegiatan penarikan biaya tak resmi dari orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung, pada hal untuk memenuhi kebutuhan Sekolah seperti Meja dan Bangku bukan tanggung jawab orang tua siswa melainkan pemerintah. Anehnya, dalam Eksepsi atau keberatan dari Tim PH terdakwa Eko Purnomo, yang dibacakan di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim menyatakan, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum juga sama sekali tidak menguraikan unsur-unsurnya dari pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. “Sementara unsur utama dan pertama dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Pertanyaannya, apakah perbuatannya terdakwa terdapat “maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum?”, sedangkan mengenai uang sumbangan yang menjadi pokok dalam permasalahan perkara ini nyata-nyata telah dipergunakan untuk pengadaan meubler SMPN 2 Tulungagung bukan dipergunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri, apalagi terkait pengelolaan atas uang sumbangan pengadaan meubler SMPN 2 Tulungagung dimaksud juga dilakukan langsung oleh Komite Sekolah SMPN 2 Tulungagung sebagaimana bukti surat pemesanan Nomor: 001/KOMITE/VI/2017 tetanggal 3 Juni 2017 (copy terlampir), bukan dilakukan oleh terdakwa,” kata Dr. Eddt Suwito dengan semangat saat membacakan Eksepsinya. Lebih lanjut Dr. Eddy Suwito, yang juga Ketua LBH PBNU Jawa Timur ini menjelaskan, bahwa dalam unsur ini, terdakwa didakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan atas perbuatan Rudy Bastomi yang meminta sumbangan pengadaan meubler dari orang tua calon perserta didik. “Padahal keterangannya saudara Rudy Bastomi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) angka 45 yang bersangkutan dengan tegas menyatakan “Dapat saya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 setelah orang tua calon peserta didik dilakukan wawancara, selanjutnya saya atas nama komite menyampaikan kepada orang tua calon peserta didik tentang program komite sekolah berkaitan dengan sumbangan untuk pengadaan meubler kelas berdasarkan Keputusan Rapat Komite SMPN 2 Tulungagung tanggal 19 Mei 2017 bertempat di ruang Kepala SMPN 2 Tulungagung tentang program komite tahun pelajaran 2017/2018,” kata Dr. Eddy Suwito. Artinya, lanjut Dr. Eddy Suwito, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Rudy Bastomi dalam hal meminta sumbangan terkait pengadaan meubler SMPN 2 Tulungagung tersebut, nyata-nyata  didasarkan atas hasil Keputusan Rapat Rudy Bastomi pada tanggal 19 Mei 2017 sebagaimana Notulen Rapat Komite Sekolah SMPN 2 Tulungagung. Anehnya, dari apa yang disampaikan oleh Tim PH terdakwa ini, menjadi pertanyaan. Apakah kegiatan sekolah seperti Rapat Komite Sekolah SMPN 2 Tulungagung yang dimaksud Tim PH terdakwa tidak diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah ? Selain itu, apakah penerimaan siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang melebihi kuota tidak diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah ?. Sementara dalam fakta persidangan sebelumnya terungkap, bahwa Kepala Sekolah melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung adanya kelebihan siswa 1 (satu) kelas yang sebenarnya ada 4 kelas. Atas keberatan Tim PH terdakwa, JPU menyatalan kepdada Majelis Hakim, akan menanggapinya dalam persidangan, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi waktu sepekan. Permohonan JPU pun dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim. (Rd1/*)

News Tipikor PH Terdakwa Eko Purnomo Kepala SMPN 2 Tulungagung Menyampaikan Eksepsinya

#Terdakwa Eko Purnomo selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung diadili dalam kasus Korupsi Pungutan Liar (Pungli) yang tertangkap Tangan o...

Dituntut 1.6 Tahun, Majelis Hakim Memvonis 4 Tahun Penjara

12.32 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQhf57TKYbR2v7uCs3nNhyD4hz4O_o2y5BOcUd7oozdHmyXXhhlE4jAEHVLS41zo0Ru3se6zSCS1-NSJtpUfCG_YjlwMnsQYpzihjdvXco37oRyJ4qnpck7EgvLuGWMZzhl7pdnR3r9c4/s1600/IMG20190422171059.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="325" data-original-width="577" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQhf57TKYbR2v7uCs3nNhyD4hz4O_o2y5BOcUd7oozdHmyXXhhlE4jAEHVLS41zo0Ru3se6zSCS1-NSJtpUfCG_YjlwMnsQYpzihjdvXco37oRyJ4qnpck7EgvLuGWMZzhl7pdnR3r9c4/s640/IMG20190422171059.jpg" width="640" /></a></div>
#Terdakwa Leonardo Wibowo Soegio adalah terdakwa pengalihan/penjualan tanah aset Pemkot Malang seluas 351 meter persegi di Jl. BS. Riadi, Kelurahan Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang yang bekersama dengan Natalia seorang Notaris# beritakorupsi.co - “Ibarat petir menyambar disiang bolong”. Mungkin itulah yang dirasakan oleh JPU kejari Malang dan Leonadrdo Wibowo Soegio warga Jl. Buring Kelurahan Oro-oro Dowo, Kota Malang di Pengadilan Tipikor Surabaya, saat Majelis Hakim menjatuhkan hukuman (Vonis) selama 4 (emapat) tahun penjara, dari tuntutan JPU yang menuntutnya selama 1 tahun dan 6 bulan dalam kasus perkara Korupsi penjualan aset Pemkot Malang berupa tanah seluas 351 meter persegi di Jl. BS. Riadi, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Klojen, Kota Malang pada tahun 2015, pada Senin, 6 Mei 2019.  Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Leonadrdo Wibowo Soegio dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmat dan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyana muka persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati Sidoarjo Jawa Timur, pada Senin, 6 Mei 2019. Pada sidang sebelumnya, oleh JPU Kejari Malang menyatakan, bahwa terdakwa Leonadrdo Wibowo Soegio dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. Terdakwapun dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Sementara dalam surat putusan Majelis Hakim Nomor 01/Pid.SUS/TPK/2019/PN.SBY menyatakan, bahwa terdakwa Leonadrdo Wibowo Soegio dianggap bersalah karena telah melakukan pengalihan dan penjualan tanah milik Pemerintah Kota Malang seluas 351 meter persegi di Jl. BS. Riadi, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Klojen, Kota Malang pada tahun 2015. Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Leonadrdo Wibowo Soegio  sebagaiamana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana, sehingga terdakwa haruslah dihukum seseuai dengan perbuatannya. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa Leonadrdo Wibowo Soegio untuk membayar denda, namun hukuman pidana tambahan tidak ada lagi keran seluruh sertifikat milik Pemkot Malang itu sudah dikembalikan melalui  kepada JPU. “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Leonadrdo Wibowo Soegio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi ; Menghukum terdakwa Leonadrdo Wibowo Soegio dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar lima puluh juta rupiah. Bimalamana terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti kurungan selama 1 bulan,”  ucap Ketua Majelis Hakim Rochmat. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, JPU maupun terdakwa mengatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir Yang Mulia,” kata JPU Boby. Uai persidangan, JPU mengatakan kepada wartawan media ini, bahwa selain terdakwa dan Natalia (Notaris) yang saat ini masih dalam proses persidangan, Kejari Malang sudah menertapkan Pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Malang sebagai tersangka, namun belum dilakukan penahanan. “Kita masih pikir-pikir dulu atas putusan Majelsi Hakim tadi. Selain terdakwa dan Natalia (Notaris) yang saat ini masih dalam proses persidangan, Kepala BPN sudah tersangka tapi belum kita tahan karena Pilpres (Pemilihan Presiden) kemarin,” kata JPU menjawab pertanyaan wartawan media ini. (Rd1/*)

News Tipikor Dituntut 1.6 Tahun, Majelis Hakim Memvonis 4 Tahun Penjara

#Terdakwa Leonardo Wibowo Soegio adalah terdakwa pengalihan/penjualan tanah aset Pemkot Malang seluas 351 meter persegi di Jl. BS. Riadi, ...

Kadispora Kabupaten Gresik Divonis 1 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp103.360 juta,

12.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcqTMfK7ZJ6Q6elBQHCUEDD5wK7YEFdvU_1f7VKSOd680U5XT1TmOOoK5FXx004IKSjjTLb6FM3aCbL6SYkupJk44P-Tq_aSGhG5Yk2-vKT0V2Z6pK0qjrrr6Ntm0Dtg_K80tsHzIRz_U/s1600/IMG-20190506.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcqTMfK7ZJ6Q6elBQHCUEDD5wK7YEFdvU_1f7VKSOd680U5XT1TmOOoK5FXx004IKSjjTLb6FM3aCbL6SYkupJk44P-Tq_aSGhG5Yk2-vKT0V2Z6pK0qjrrr6Ntm0Dtg_K80tsHzIRz_U/s640/IMG-20190506.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Senin, 6 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suranaya yang diketuai Hakim Rochmat dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoch) menjauhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Jairuddin selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Ka Dispora) Kabupaten Gresik karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Car Free Day, Paskibraka dan  kegiatan Gowes Pesona Nusantra pada tahun 2017 lalu sebesar Rp103.390.811. 
 
Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Jairuddin dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmat dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyana di muka persidangan agenda pembacaan surat putusan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati Sidoarjo Jawa Timur. 
 
Dalam surat putusan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.SUS/TPK/2019/PN.SBY menyatakan, bahwa terdakwa Jairuddin dianggap bersalah karena melakukan pemotongan sebesar 5% dari dana di Dinas yang dipimpinnya yang bersumber dari APBD dalam kegiatan Car Free Day, Paskibraka dan  kegiatan Gowes Pesona Nusantra tahun 2017 lalu hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp103.390.811 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaiamana diatur dan diancam dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi, sehingga terdakwa haruslah dihukum seseuai dengan perbuatannya. 
 
Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda, namun hukuman pidana tambahan tidak ada lagi keran seluruh sertifikat milik Pemkot Malang itu sudah dikembalikan melalui  kepada JPU. 
 
“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Jairuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi ; Menghukum terdakwa Jaituddin dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar lima puluh juta rupiah. Bimalamana terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti kurungan selama 1 bulan ; Menhkum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp103.390.811,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmat. 
 
Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan 6 (enam) bulan dari tuntutan JPU Kejari Gresik yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 taun dan 6 bulan. 
 
Atas putusan tersebut, terdakwa maupun JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir. "Kamim pikir-pikir dulu Yang Mulia," kata JPU. (Rd1/*)

News Tipikor Kadispora Kabupaten Gresik Divonis 1 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp103.360 juta,

berita korupsi .co - Senin, 6 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suranaya yang diketuai Hakim Rochmat dengan dibantu 2 (dua) Haki...

KPK Kembali OTT Oknum Pengadilan

04.18 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyeM0SpAorU6FyVS8S_x9c61QRY1e_81GZzBN_K5CQNTi3S6poSQqQ8j81PedTpDQj5hE0kyPTx98V2I1XSjo6lQDuUIO_a1ZfUcTEuJuCaraE1Vn2L0_uGIexuLVu9SZJSFLEB-EBVDo/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyeM0SpAorU6FyVS8S_x9c61QRY1e_81GZzBN_K5CQNTi3S6poSQqQ8j81PedTpDQj5hE0kyPTx98V2I1XSjo6lQDuUIO_a1ZfUcTEuJuCaraE1Vn2L0_uGIexuLVu9SZJSFLEB-EBVDo/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
ICW : Era Kepemimpinan Hatta Ali terhitung 20 Hakim terjerat Korupsi  
 
Jakarta,
 beritakorupsi.co - Dunia peradilan kembali dirundung awan gelap. Satu 
orang Hakim serta pihak swasta dan juga seorang pengacara ditetapkan 
sebagai  tersangka  oleh  KPK  karena diduga terlibat praktik korupsi di
 lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan (4 Mei 2019). Pihak-pihak 
 yang terjaring operasi tangkap tangan itu diduga terkait  dengan  upaya
 memenangkan sebuah perkara yang sedang disidangkan  pada  pengadilan  
tersebut.  Tentu  ini  semaki  menguatkan kesimpulan bahwa ada persoalan
 serius dalam konteks  pengawasan  di  lingkungan Mahkamah Agung. Hal 
ini disampaikan oleh ICW (Indonesia Corruption Watch) dalam Press 
rilisnya, Sabtu, 4 Mei 2019. Lebih lanjut dijelaskan, peristiwa 
tertangkapnya Hakim karena rasuah bukan kali pertama  terjadi. ICW 
mencatat pada era kepemimpinan HattaAli, Ketua Mahkamah Agung, 
setidaknya sudah ada 20 orang Hakim yang terlibat praktik korupsi. Padahal di lain hal regulasi yang mengatur pengawasan pada lingkungan MA telah tertuang secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung No 8 Tahun2018. Untuk itu maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa implentasi dari regulasi tersebut telah gagal dijalankan
 di lingkup pengadilan. Kejadian ini harusnya menjadi bahan refleksi 
yang serius bagi dua institusi pengawas hakim, yakni Badan Pengawas MA 
dan Komisi Yudisial. Tertangakpnya Hakim karena tersangkut kasus korupsi
 mengkonfirmasi sistem pengawasan yang belum berjalan secara optimal. 
Kedepan dua lembaga tersebut penting untuk merumuskan ulang grand design
 pengawasan, bahkan jika diperlukan dapat melibatkan KPK sebagai pihak 
eksternal. Sebelumnya ICW sempat memetakan pola korupsi yang 
terjadidi sektor pengadilan, Setidaknya ada 3 (tiga) tahapan. Pertama, 
saat mendaftarkan perkara. Yang dilakukan dalam tahapan ini adalah dalam
 bentuk permintaan uang jasa. Ini dimaksudkan agar salah satu pihak 
mendapatkan nomor perkara lebih awal lalu oknum di pengadilan mengiming-imingi dapat mengatur perkara tersebut. Kedua, tahap sebelum persidangan. Korupsi pada tahap ini adalah untuk menentukan Majelis Hakim
 yang dikenal dapat mengatur putusan. Ketiga, saat persidangan. Modus 
ini yang paling sering dilakukan, caranya dengan menyuap para Hakim agar
 putusannya menguntungkan salah satu pihak. Gambaran pola tersebut patut
 untuk dijadikan perhatian bersama agar kedepan tidak ada lagi pihak yang menambah catatan kelam dunia pengadilan Indonesia. Seorang Hakim yang terlibat kasus korupsi sebenarnya tidakhanya bersinggungan pada regulasi hukum
 saja, akan tetapi juga melanggar kode etik. Jelas disebutkan pada Pasal
 12 huruf c UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa 
seorang Hakim yang  menerima  hadiah atau  janji  untuk  mempengaruhi 
sebuah  putusan  diancam  dengan  pidana  maksimal  20 tahun dandenda 
paling banyak Rp 1 milyar. Selain itu Keputusan Bersama Ketua  MA  dan  
Ketua KY  tentang  Kode  Etik  dan  Pedoman Perilaku Hakim  telah  
menegaskan  bahwa  Hakim tidak bolehmeminta atau menerima pemberian atau
 fasilitas dari advokat atatu pun pihak yang sedang diadili. Terakhir
 yang patut menjadi sorotan juga adalah terkait dengan tingkat  
kepercayaan  publik  pada lembaga  pengadilan. Sudahbarang  tentu 
dengan  penindakan  yang  dilakukan  KPK  terhadap oknum  Hakim  di  
Pengadilan  Negeri  Balikpapan,  akan  semakin meruntuhkan  citra  
pengadilan  di  mata  masyarakat.  Sebelumnya hal ini terbukti  dengan  
rilis  survei  yang  dikeluarkann oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI)  
pada tahun 2018  lalu  yang  menempatkan  sektor pengadilan pada tiga 
urutan terbawahdalam lembaga rawan terjadi korupsi. Atas kejadian ini maka Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut: 1.
 Hatta Ali mengundurkan diri sebagai Ketua MahkamahAgung karena dinilai 
telah gagal untuk menciptakanlingkungan pengadilan yang bersih dan bebas
 dari praktikkorupsi; 2. Badan Pengawas Mahkamah Agung melibatkan 
KomisiYudisial serta Komisi Pemberantasan Korupsi untukpembenahan 
lingkungan pengadilan agar terbebas daripraktik korupsi; Jakarta, 4 Mei 2019. (*) Sumber : Kurnia Ramadhana  dan Wana Alamsyah dari  Indonesia Corruption Watch (ICW)

News Tipikor KPK Kembali OTT Oknum Pengadilan

ICW : Era Kepemimpinan Hatta Ali terhitung 20 Hakim terjerat Korupsi Jakarta, berita korupsi .co - Dunia peradilan kembali dirundung...

BERITAKORUPSI.CO

Mejelis Hakim Tipikor Surabaya Menolak Eksepsi PH Terdakwa Pengusaha Singapur

5 Dari 6 Anggota DPRD Surabaya Hadir Sebagai Saksi, Akanakah menjadi tersangka ?

5 Anggota DPRD Surabaya Akui Terima Proposal Dari Pihak Ketiga

PH Terdakwa Eko Purnomo Kepala SMPN 2 Tulungagung Menyampaikan Eksepsinya

Dituntut 1.6 Tahun, Majelis Hakim Memvonis 4 Tahun Penjara

Kadispora Kabupaten Gresik Divonis 1 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp103.360 juta,

KPK Kembali OTT Oknum Pengadilan

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI