Kadinkes Gresik Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi JASPEL Puskesmas Rp2.4 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_VYa-T1SRh7kk47dcMSJfiLjrGoEhoVg_PJw2BYU4LcJ-z1fx7tzzQkVaAdxVqwHML6Go3T3B_e-TTKiPcDzYhswYLhpra-DSc7aC4XOwX1dXhWE2XtnBQCHy80hp0CbKtdE6zZyvYwc/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_VYa-T1SRh7kk47dcMSJfiLjrGoEhoVg_PJw2BYU4LcJ-z1fx7tzzQkVaAdxVqwHML6Go3T3B_e-TTKiPcDzYhswYLhpra-DSc7aC4XOwX1dXhWE2XtnBQCHy80hp0CbKtdE6zZyvYwc/s640/5.png" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: x-large;">-</span></b>  Adakah yang “terselamatkan” dalam kasus Korupsi  </span></span><br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">    Pemotongan jasa pelayanan dana kapitasi BPJS Kesehatan </span></span><br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">    di 32 Puskemas se- Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung  </span></span><br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">    sejak Tahun 2014?</span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;"></span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: x-large;">-</span></b> Dalam surat tuntutan JPU disebutkan : Hasil Pemotongan  </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">   JASPEL Tahun 2016 - 2017 sebesar Rp.2.451.370.985 dibagi- </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">   bagikan ke Wartawan, LSM, Wakil Bupati, Bupati dan Ajudan  </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">   Bupati Gresik</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Rabu, 27 Pebruari 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andrie Dwi Subianto yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik dkk, membacakan surat tuntutannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun terhadap terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam kasus perkara Korupsi pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2017 sebesar Rp.2.451.370.985 (berdasarkan hasil audit Tim Audit Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur), di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Wiwin Arodawanti dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu M. Mahin., SH., MH dan Dr. Lufsiana. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (Penasehat Hukum)-nya, Adi Sutrisno.<br /> <br /> Selain tuntutan pidana badan (penjara), terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa denda sebesar Rp1 miliyar subsider 6 bulan kurangan dan mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan uang hasil pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp.2.451.370.985 atau dipenjara selama 1 tahun.<br /> <br /> Sepanjang sejarah perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, ini baru kali pertama denda dalam tuntutan JPU Kejari Gresik mencapai denda maksimal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Adai saja besaran denda dalam UU Tipikor sebesar Rp1 triliun, mungkin itu juga yang akan dikenakan oleh JPU terhadap terdakwa ini.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa dijerat dalam Pasal  12 huruf f, yang sebelumnya dalam susar dakwaan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 64 ayat (l) KUHP.<br /> <br /> Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /> <br /> huruf f berbunyi : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta,menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;<br /> <br /> Namun dalam kasus ini ada yang menggelitik, yaitu bahwa pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik sudah berlangsung sejak tahun 2014, pada saat dr. Sugeng menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, sedangkan terdakwa menjabat sebagai Sekretaris dan kemudian pada tahun 2016 sebagai Plt (Pelaksana Tugas) setelah dr. Sugeng pensiun. <br /> <br /> Menjelang dr. Sugeng pensiun, sisa pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik sebesar Rp452 juta diserahkan dr. Sugeng ke terdakwa. Lalau berapa total hasil pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh dr. Sugeng sejak 2014 hingga menjelang pensiun ? <br /> <br /> Anehnya, yang dilakukan oleh terdakwa adalah melanjutkan dari Pejabat yang digantikannya yaitu dr. Sugeng. Adakah yang “diselamatkan” dalam kasus ini ?. Yang lebih anehnya lagi adalah, mengapa dr. Sugeng “tak tersenutuh tangan tim Kejaksaan Gresik” dalam kasus ini ?<br /> <br /> Selain itu, dalam surat tuntutan JPU Kejari Gresik yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim sangat jelas disebutkan, bahwa duit dari hasil sisa pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik, mengalir juga ke berbagai pihak, diantaranaya Bupati dan ajudannya, Wakil Bupati, Asisten 1, 2 dan 3 dan pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Menurut terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan, bahwa apa yang dilakukannya adalah melanjutkan perbuatan dari pejabat sebelumnya. Menurut terdakwa, bahwa yang menggagas dilakukannya pemotongan dana Jaspe ini adalah Kepala Dinas Sebelumnya. Hasil pemotongan sebesar 3% dikelola oleh Puskesmas dan Forum Kepala Puskesmas (Forkom) yang diketuai drg. Saifudin Ghozali (Kepala Puskesman Dukun), dan Bendahara dr. Rahayu Agustina (Kepala Puskesmas Metatu) dan dr. Hafida (Kepala Puskesmas Mengganti). Dan itu digunakan untuk jalan-jalan ke Thailand dan Medan. Bukti-bukti akan dilampirkan oleh terdakwa.<br /> <br /> Menurut terdakwa, bahwa uang yang terkumpul dipergunakan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang tidak tercaver (dibiayayi) APBD, diantaranya untuk THR (tunjugan hari raya) tahun 2016 - 2017 sebesar Rp175 juta, Kunjungan pengawasan DPRD ke Puskemas sebar Rp20 juta, Partisipasi Kegiatan Pemkab Gresik tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp200 juta, Tamu Study banding ke Dinas Kesehatan sebesar Rp20 juta, Pengembalian Temuan BPK Terkait Pengadaan Makanan Minuman dinDinas Kesehatan Tahun 2016 sebesar Rp170 juta, Dinkes SAKIP ke Tretes sebesar Rp40 juta, Halal Bihalal tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp20 juta, Hari Kesehatan Nasional (HKN) sebesar Rp50 juta,  HUT RI (Mobil Hias ) sebesar Rp10 juta, konsumsi peserta lomba sebanyak 300 orang sebesar Rp10 juta, pembuatan video sebesar Rp5 juta, transportasi dan akomodasi untuk 2 orang ke Lampung untuk menerima hadiah sebesar Rp10 juta,  transportasi Kader sebesar Rp16 juta, total kegiatan PHBS Rp41 juta. <br /> <br /> Selain itu, terdakwa juga mengungkapkan, bahwa dari dana pemotongan Jaspel BPJS dipergunakan untuk kegiatan UKS SMAN Kedamean Gresik terdiri dari transport dan akomodasi ke Jakarta sebanyak 5 orang (@Rp4 juta) sebesar Rp20 juta, Germas untuk  pemaparan di Jakarta sebanyak 4 Orang (@Rp4 juta) sebesar Rp16 juta, Kabupaten Sehat di Kemendagri Jakarta untuk menerima hadiah sebesar Rp8 juta, dan total biaya Rp85 juta.<br /> <br /> Kemudian untuk Kegiatan LSM, Wartawam dan Security termasuk Iklan ucapan HUT Gresik,  HKN dan HUT Jawa Pos sebesarbRp3 juta, kegiatan LSM sebanyak 6 orang sebesar Rp3 juta, Santunan anak Yatim Piatu dan janda sebanyak 20 orang masing-masing (@Rp300) sebesar Rp6. <br /> <br /> Untuk kegiatan Gathering Batam - Singapura bulan Februari 2016 untuk 110 peserta sebesar Rp345 juta, Gathering ke Jogja Tahun 2017 sebanyak 110 Orang sebesar Rp192 juta, STUBA ke Jakarta Selatan  Tahun 2016 sebanyak 42 Orang sebesar Rp112 juta, STUBA ke Dinkes Padang sebanyak 45 orang sebesar Rp128 juta.<br /> <br /> Kasus Korupsi Pemotongan pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik tidak jauh beda dengan kasus yang terjadi di Disinas Kesehatan Kabupaten Jombang, di mana Kepala Dinasnya ditangkap KPK.<br /> <br /> Tidak hanya di Dinkes Gresik dan Jombang, melainkan di beberapa daerah lainnya, diantaranya Kadinkes Pesisir Barat Provinsi (Lampung), Plt. Kadinkes Jombang (Jatim), Kadinkes Lampung Timur (Lampung) dan Kadinkes Ketapang (Kalbar). Hal ini berdasar temuan ICW.<br /> <br /> Dari temuan ICW terkait kasus serupa, selain Kepala Daerah dan pejabat eselon II dan III Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas juga ikut menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana kapitasi. Terdapat 3 orang kepala puskesmas dan Bendahara Puskesmas yang juga terseret dalam kasus korupsi (modus yang digunakan terdapat dalam tabel) dengan kerugian negara mencapai Rp5,8 miliar dengan jumlah tersangka 14 orang<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkjX5coKO9ZOPba-8ECY9T5eS1e7WTKM0QRSUxqz2uK6mHZEp5CbAy_611g8ew9AQGIot_Qm8xsy7hT_rP49xUCn4pdp4hQAPQFFIl2ULKJg1YlARKPmmtda0STcINPrz73DgX8FZZR-c/s1600/Kapitasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="637" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkjX5coKO9ZOPba-8ECY9T5eS1e7WTKM0QRSUxqz2uK6mHZEp5CbAy_611g8ew9AQGIot_Qm8xsy7hT_rP49xUCn4pdp4hQAPQFFIl2ULKJg1YlARKPmmtda0STcINPrz73DgX8FZZR-c/s640/Kapitasi.jpg" width="636" /></a></div> <br /> Sementara dalam surat tuntutan JPU dikatakan, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, Sabtu tanggal 02 April 2016 serta dilanjutkan pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Gresik, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum yaitu ; <br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan pemotongan terhadap alokasi jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 10 persen di Kabupaten Gresik dengan cara memerintahkan masing-masing Kepala Puskesmas se-Kabupaten Gresik yang berjumlah sebanyak 32 untuk memotong dan menyetor hingga sebesar 10 persen dari jumlah pembayaran alokasi jasa pelayanan dana Kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik untuk setiap bulannya, berdasarkan jumlah peserta masing-masmg Puskesmas.<br /><br />JPU mengatakan, dari hasil pemotongan itu, terdakwa memasukan ke dalam rekening pribadinya yang setiap bulannya  sebesar 10 persen dari masing-masing  sebanyak 32 Puskesmas se-Kabupaten Gresik. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasai 12 ayat (4) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Jo. Pasal 2 huruf d Peraturan…Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Jo. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Opersional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa pada tahun 2014, Pemerintah mulai menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)   Kesehatan, yang memiliki tugas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional, dimana dalam pelaksanaan tugasnya, BPJS Kesehatan memiliki sumber pendapatan dari iuran peserta, investasi dan alokasi dana pemerintah. <br /><br />Salah satu program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan adalah dalam bentuk penyaluran Dana Kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas. Dana kapitasi sendiri merupakan Besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, dimana alokasi peruntukannya jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40%. <br /><br />Menindaklanjuti hal tersebut BPJS Kesehatan Cabang Gresik menyalurkan dana kapitasi kepada seluruh FKTP/Puskesmas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yakni sebanyak 32 (tiga puluh dua) Puskesmas yang tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan se-Kabupaten Gresik dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening JKN masing-masing ke-32 (tiga puluh dua) Puskesmas. <br /><br />Pada tahun anggaran 2016 dan 2017, BPJS Kesehatan Cabang Gresik melakukan pembayaran dana kapitasi kepada 32 (tiga puluh dua) Puskesmas se-Kabupaten Gresik melalui transfer ke rekening bendahara JKN masing-masing Puskesmas, yakni pada tahun 2016 sebesar Rp40.952.674.500, sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp40.855.282.075, dimana sebelum pembayaran tersebut terlebi dahulu dilakukan Perjanjian Kerja sama (PKS) antara BPJS Kesehatan Cabang Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, yaitu pada tahun 2016 dengan nomor PKS: 89/PKSN 11.13/01 l644l.7/03.1/437.52/2016 tanggal 01 Januari 2016 dan pada tahun 2017 Nomor PKS;  10/KTR/Vll-l3/01117445/10.1/437.52/2017 tanggal 5 Januari 2017, embayaran / pengucuran dana kapitasi sejumlah tersebut di atas didasarkan pada database BPJS Kesehatan Cabang Gresik, tentang jumlah peserta JKN pada FKTP Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Gresik periode tahun 2016 dan tahun 2017<br /><br />JPU menyatakan, bahwa dalam pelaksanaannya di tahun 2016 dan 2017, telah terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana kapitasi dimana terdakwa memasukkan ke dalam rekening pribadi terdakwa, dana yang diperoleh dari pemotongan alokasi Jasa pelayanan (Jaspel) Dana Kapitasi setiap bulannya hingga sebesar 10 persen dari masing-masing Puskesmas se-Kabupaten Gresik. <br /><br />Menurut JPU dalam surat tuntutannya, bermula pada tanggal 31 Maret 2016 dalam sebuah rapat terbatas di ruang Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan yang memasuki  masa pensiun yaitu saksi dr. Soegeng Widodo, terdakwa sendiri selaku Sekretaris Dinas yang akan menggantikan dr. Soegeng Widodo,  para Kepala Bidang Dinas Kesehatan diantaranya  Mukhibatul Khusnah, dr. Henny Jasaningsih, Diah Rustiari, Kasubag Keuangan, Titik Rositawati  dan Rumiyati.<br /><br />Dalam rapat tersebut, kanjut JPU, terjadi penyerahan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp454  dari dr. Soegeng Widodo kepada terdakwa yang diketahuinya bahwa dana tersebut merupakan dana sisa kegiatan di masa kepemimpinan saksi dr. Soegeng Widodo selaku Kepala Dinas yang lama, dan disepakati dalam rapat tersebut agar dana sisa tersebut segera diserahkan kepada saksi Eni Wahyuni, S.Km (staf dari Bagian RenGram pada Dinas Kesehatan Kab. Gresik) untuk disimpan dan dicatatkan dalam pembukuan. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgERoF93FSsDD6PMdCvclRgL4Jj4nE6OrHaeY_pXdSmD9ZQCLFvIPOqnzaaOrcGscsF7fF8bn19cvCEs7ZSlsyFy1AVsQ4E8BJuD-EtOu-Q7Q-ebRql2U8tekm_lNNGbHa8YtHXLq8e7jM/s1600/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgERoF93FSsDD6PMdCvclRgL4Jj4nE6OrHaeY_pXdSmD9ZQCLFvIPOqnzaaOrcGscsF7fF8bn19cvCEs7ZSlsyFy1AVsQ4E8BJuD-EtOu-Q7Q-ebRql2U8tekm_lNNGbHa8YtHXLq8e7jM/s640/3.png" width="640" /></a></div> Akan tetapi begitu selesai rapat dan penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak langsung menghubungi Eni Wahyuni, melainkan terdakwa segera menuju Bank Jatim Cabang Gresik lalu membuat akun rekening baru atas nama M.Nurul Dholam, dengan nomor rekening 0277019451, kemudian terdakwa langsung memasukkan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp454 juta. <br /><br />Pada tanggal 01 April 2016 di ruang Kepala Dinas, terdakwa menyerahkan buku rekening tersebut berikut KTP milik terdakwa kepada saksi Eni Wahyuni dan meminta agar Eni Wahyuni supaya mencatatkan setiap kali ada dana setoran dari Puskesmas ke dalam catatan pembukuan serta memasukkan dana dari Puskesmas tersebut ke dalam akun rekening milik terdakwa tersebut. <br /><br />Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, terdakwa mengumpulkan beberapa perwakilan Kepala Puskesmas bertempat di ruang Kepala Dinas yang dihadiri dr.Rahayu Nugrahani,; drg.Syaifudin Ghozali,; dr.Ja'iman,; dr.Daniel Sau,; dr.Rini Sulistyoasih,; dr.Setyo Rini, dan drgHafida. <br /><br />Dalam pertemuan itu, terdakwa menginstruksikan agar seluruh Kepala puskesmas yang hadir untuk menyetorkan hingga 10 persen Jaspel Dana Kapitasi setiap bulan dengan menyampaikan  untuk mempertahankan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas sebelumnya. Selain itu, disampaikan juga bahwa nantinya dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan Dinas yang tidak terakomodir oleh anggaran DIPA APBD. <br /><br />Setelah itu, terdakwa memerintahkan kepada para Kepala Puskesmas yang hadir untuk menyampaikan instruksi tentang setoran 10 persen jaspel tersebut kepada seluruh Kepala Puskesmas yang tidak hadir untuk dilaksanakan, serta mengenai teknis penyetorannya dilakukan dengan cara menyerahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km. Atas instruksi dari terdakwa tersebut, seluruh Keapala Puskesmas sebanyak 32 memerintahkan bendahara JKH Puskesmas agar setiap kali pembayaran, dana kapitasi dari BPJS Kesehatan Cabang Gresik masuk ke rekening JKN Puskesmas tiap bulannya, khusus alokasi Jasa Pelayanan setelah dikurangi pajak supaya  langsung dilakukan pemotongan secara tunai hingga sebesar 10 persen dengan menyetorkannya kepada terdakw melalui Eni Wahyuni, S.Km dari staf Bagian Rengram. <br /><br />Atas perintah tersebut, para bendahara JKP masing-masing Puskesmas pun melaksanakannya dimulai dari pembayaran dana kapitasi per bulan Apri 2016, pemotongan sekaligus penyetoran 10 persen jaspel dilakukan secara tunai diserahkankepada Eni Wahyuni, S.Km untuk dicatatkan,  akan tetapi tidak disertai tanda terima, agar pembayaran dana kapitasi pada bulan April 2016 bisa dilakukan di bulan Mei atau bulan-bulan berikutnya dengan cara dirapel. <br /><br />Selain itu, para bendahara JKN Puskesmas diperintahkan juga agar penyusunan LPJ/SPJ dibuat seolah olah terserap keseluruhan tanpa ada potongan 10 persen jaspel. Begitupun pada bulan-bulan berikutnya yakni Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2016, penyetoran 10 persen Jaspel Dana kapitasi dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti cara sebelumnya. <br /><br />Pada sekitar bulan Januari - Februari 2017, beberapa Kepala Puskesmas mencoba berinisiatif mempelopori rekanrekan lainnya untuk menghentikan praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jasa pelayanan dana kapitasi, dimana terhadap ajakan tersebut mayoritas Kepala Puskesmas langsung berhenti melakukan praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspel Dana Kapitasi pada periode bulan Januari 2017 yang seharusnya disetorkan bulan Februari, namun masih ada beberapa Kepala Puskesmas yang belum tahu akan ajakan tersebut, sehingga masih tetap melakukan pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspe1 Dana Kapitasi kepada petugas di Dinas Kesehatan Kab Gresik. <br /><br />Setelah itu, secara berangsur-angsur Kepala Puskesmas menghentikan praktik tersebut sejak  bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, dan akhirnya praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspe1 Dana Kapitasi benar-benar berhenti dilakukan secara total sejak bulan Juli 2017. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa dalam kurun waktu, antara bulan Maret 2016 - Juni 2017, diketahui terjadi beberapa kali penerimaan dana dari hasil pemotongan Jaspel dana BPJS sebesar 10 persen. Dan dana itu dipergunakan untuk kegiatan Dinas Kesehatan yang tidak tercover (dibiayayi) oleh APBD, serta diberikan juga kepada pada pihak-pihak lain diantaranya, Wakil Bupati Gresik (M. Qosim), Sekertaris Daerah (Djoko S), Asisten I. II dan III Kab Gresik, Kepala BKD Kab Gresik (Nadlin), Kepala DPPKAD (Yethy Suparyatidra), Jajaran staf di DPPKAD, Komisi IV DPRD Kab Gresik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, Sekertaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati dan pihak-pihak lainnya.<br /><br />JPU menjelaskan, dari uraian hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam melakukan pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik sebesar Rp.2.451.370.985, adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 humf  f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 64 ayat (l) KUHP.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQKcnxl6Ia_8aGz4kjr1_Qh4Q4d5MNbYyIHpmyypml-DaZ60F6hnKBnRiuTbVJoHNExivq9WU_uenJzsrN9cyfSd7fWJMxadYqNxtEQn1NvtePxJIJgsaDPHa6swiArv0aAeiyvKh0CG0/s1600/IMG20181113124222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQKcnxl6Ia_8aGz4kjr1_Qh4Q4d5MNbYyIHpmyypml-DaZ60F6hnKBnRiuTbVJoHNExivq9WU_uenJzsrN9cyfSd7fWJMxadYqNxtEQn1NvtePxJIJgsaDPHa6swiArv0aAeiyvKh0CG0/s640/IMG20181113124222.jpg" width="640" /></a></div> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menyatakan terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam  Pasal 12 humf  f Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 64 ayat (l) KUHP ;<br /><br />Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam berupa pidana penjara selama 6  (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1 miliyar subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;<br /><br />Menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp2.451.370.985 dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inckrah). Bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap JPU Andrie Dwi Subianto mengakhiri surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Pensehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaannya) pada sidang pekan depan.<br /><br />Seuasai persidangan, saat wartawan media ini meminta penjelasan dari JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Grsik Andrie Dwi Subianto terkait keterlibatan dr. Sugeng dalam pemotangan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gresik dengan menyerahkan uang sisa sebesar Rp454 juta, tak dapat menjelaskan dengan pasti.<br /><br />Andrie Dwi Subianto menunggu putusan Majelis Hakim apakah ada pihak lain yang disebutkan atau tidak. <br /><br />“Kita tunggu putusan Majelis Hakim,” ucapnyua.<br /><br />Aneh memang, bila dikatakan menunggu putusan Majelis Hakim, apakah ada pihak lain atau tidak. Padahal, Majelis Hakim hanya menyidangkan perkara yang dilimpahkan oleh JPU, ibarat ungkapan “menyidangkan makanan 4 sehat 5 sempurna, atau makan 4 sehat tidak sempurna,”. <br /><br />Sekalipun dalam putusan Majelis Hakim disebutkan, bahwa ada pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam kasus perkara Korupsi tersebut, namun bila Jaksa tidak menindak lanjutinya, apakah Majelis Hakim memiliki kewengan untuk itu ?<br /><br />Seperti kasus Korupsi pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013, dan kasus Korupsi Road Show Kota Batu ke Kalimantan pada tahun 2015. Dalam putusan Majelis Hakim disebutkan, bahwa dua Kepala Daerah itu turut bertanggung jawab. <br /><br />Namun kenyataannya, hingga detik ini, dua kasus itu tak ada kelanjutannya. Eddy Rumpok dipenjarakan bukan karena kasus yang ditangani oleh Kejaksaan, melainkan ditangkap KPK karena menerima suap/gratifikasi. (Rd1)

News Tipikor Kadinkes Gresik Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi JASPEL Puskesmas Rp2.4 M

-   Adakah yang “terselamatkan” dalam kasus Korupsi       Pemotongan jasa pelayanan dana kapitasi BPJS Kesehatan      di 32 Puskemas se-...

»

Wali Kota Pasuruan Setiyono Diadili Karena Terima Suap Proyek Rp2.9 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpos44L6_31yWOKh0capY4PP7T8_Aj6xwV0D9MgGJnQHi39v6B2LWQiUMlllJkWJxfX8y53mpfiG96Vn875rATKjTXDUpqVYlzSvaDzlXPb1RcHGtS1mutLxxh5_EkLFU1BNtVORad7js/s1600/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="638" data-original-width="1045" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpos44L6_31yWOKh0capY4PP7T8_Aj6xwV0D9MgGJnQHi39v6B2LWQiUMlllJkWJxfX8y53mpfiG96Vn875rATKjTXDUpqVYlzSvaDzlXPb1RcHGtS1mutLxxh5_EkLFU1BNtVORad7js/s640/3.png" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Dalam surat Dakwaan PU KPK disebutkan, Setiyono bagi-bagi proyek APBD ke Wartawan, LSM, Wakil Wali Kota, Adik Kandung terdakwa, DPRD, Partai Politik Pengusung dan Tim Sukses terdakwa serta Asosiasi Dinas-Dinas di Kota  Pasuruan sejak Tahun 2016 - 2018# </b></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 25 Pebruari 2019, Tim Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (PU KPK RI) Kiki Ahmad Yani, Ferdian Adi Nugroho, Amir Nurdianto, I Wayan Riana, Taufiq Ibnugroho dan Bayu Satriyo, menyeret Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan peroide 2016 - 2021 kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa kasus Korupsi suap fee proyek APBD Kota Pasuruan sejak 2016 - 2018 sebesar Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang ditangkap KPK bersama pengusaha Kontraktor Muhammad Baqir pada tanggal 3 Oktober 2018.<br /><br />Pada tanggal 3 Oktober 2018, KPK tidak hanya menangkap Wali Kota Pasuruan Setiyono, juga menangkap Muhammad Baqir sebagai pengusaha yang menyuap Setyono melalui Dwi Fitri Nurcahyo (Plh. Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan) dan Wahyu Tri Hardianto. Namun Muhammad Baqir sudah diadili terlebih dahulu dan sudah dituntut pidana penjara selama 2 tahun, saat menunggu Vonis dari Majelis Hakim.<br /><br />Terdakwa Setiyono adalah Kepala Daerah ke- 12 yang diseret KPK ke Pengadilan Tipikor untuk diadili karena menerima suap dari pengusaha Kontraktor di Kota Pasuruan. Terdakwa Setiyono sepertinya melengkapi Jawa Timur sebagai salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia sebagai Provinsi terkorup, di sisi lain, Provinsi Jawa Timur juga banyak menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat.<br /><br />Sejak 2017 hingga 2018, KPK telah memenjarakan 13 dari 38 Kepala Daerah di Jawa Timur karena kasus yang sama, yaitu menerima suap dan ada juga Bupati sebagai penyuap Kepala Kejaksaan Negeri. Dari 13 Kepala Daerah itu, KPK telah menyeret 12 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) termasuk Wali Kota Pasuruan dan 1 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) ke Pengadilan Tipikor untuk diadili atas perbuatan yang memalukan, yakni melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dari beberapa pengusaha kontraktor dan Asosiasi maupun karena karena jual beli jabatan serta penyuapan untuk menghentikan kasus Korupsi penggunaan Dana Desa seperti yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. <br /><br />Ke- 12 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) itu adalah Wali Kota Madiun, Bupati bersama Kajari Pamekasan, Bupati Nganjuk, Wali Kota Batu, Waki Kota Mojokerto, Bupati Jombang, Bupati Mojokerto, Wali Kota Malang, Wali Kota Blitar, Bupati Tulungagung, Wakil Bupati Malang dan Wali Kota Pasuruan. Sedangkan Kepala Daerah ke- 13 yaitu Rendra Kresna masih menunggu jadwal sidang yang tak akan lama lagi. <br /><br />Apakah akan berhenti di Bupati Malang Rendra Kresna sebagai Kepala Daerah yang dipenjarakan KPK karena menerima suap ? Sementara dari kasus Korupsi suap yang menyeret 13 Kepala Daerah di Jawa Timur ini, masih ada beberapa pihak yang terlibat dan belum ditangani KPK. Apakah KPK hanya berhenti di situ saja dan tidak ada pengembangan dari Kasus tersebut ?. Yang jelas, hanya KPK yang dapat menjelaskannya.<br /><br />Yang memalukan dari kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan ini adalah keterlibatan Wartawan dan LSM. Dan tidak hanya dalam kasus ini, namun di beberapa kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung, Bupati Nganjuk, Ketua DPRD Kota Malang, dan beberapa diantaranya ada yang dihadirkan sebagai saksi di muka  persidangan, diantaranya Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang, di mana KPK menhadirkan mantan Wartawan Radar Malang (Jawa Pos Group) yang menerima duit dari Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono dan Eryk Armando Talla. Kemuidan kasus Korupsi suap tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk, KPK juga menghadirkan Wartawan Radar  Nganjuk (Jawa Pos Group) menjadi saksi di persidangan dan sempat diamankan KPK. <br /><br />Sedangkan dalam kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung, KPK tak menghadirkan satupun Wartawan maupun LSM ke persidangan. Ada apa ? Apakah hal itu akan terulang dalam perkara terdakwa Setiyono ?<br /><br />Konyolnya, tak satupun pejabat yang menyebutkannya sebagai “Wartawan Grandong”. Apakah karena mungkin Wartawan seperti ini yang dianggap “Profesional”?<br /><br />Selain itu, keterlibatan Tim sukses dalam kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Kepala Daerah Khususnya di Jawa Timur, ternyata tidak hanya terjadi dalam kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung maupun kasus dugaan korupsi suap Bupati Malang, melainkan terlibat juga dalam kasus Wali Kota Pasuruan Setiyono.<br /><br />Dari surat dakwaan Penuntut Umum KPK menyebutkan, selain ke Wartawan dan LSM, terdakwa Setiyono juga membagi-bagikan proyek APBD ke adik kandungnya, Wakil Wali Kota, DPRD, Tim Sukses dan Partai Pilitik Pengusung pencalonan Setiyono saat Pilwali Kota Pasuruan Tahun 2016, Kontraktor, Asosiasi, Dinas-Dinas dan pihak-pihak lainnya.<br /><br />Sepertinya, KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sudah terjalin antara tim sukses maupun pihak-pihak lain dengan Si Kepala Daerah saat pencalonan sebagai Cawali/Cabup. Hal itu diketahui saat Penuntut Umum KPK membacakan surat dakwaan terhadap Bupati Tulungagung, terdakwa penyuap Bupati Malang termasuk dalam perkara terdakwa Setiyono (Wali Kota Pasuruan).<br /><br />Pada Senin, 25 Pebruari 2019, Persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim PU KPK RI Kiki Ahmad Yani, Ferdian Adi Nugroho, Amir Nurdianto, I Wayan Riana, Taufiq Ibnugroho dan Bayu Satriyo terhadap terdakwa Setiyono dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) Yakni Kusdarwanto dan Bagus Handoko serta  Panitra Pengganti Slamet Suripta, yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />Dalam surat dakwaan PU KPK menyebutkan, bahwa terdakwa Setiyono selaku Walikota Pasuruan Periode Tahun 2016 s/d 2021, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Dwi Fitri Nurcahyo (Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan) dan Wahyu Tri Hardianto selaku pegawai honorer Kelurahan (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar tahun 2016, 2017 dan Agustus  serta Oktober 2018 atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan Jawa Timur atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan menerima beberapakali pemberian uang yang totalnya sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari beberapa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2016,  2017 dan 2018 termasuk yang diterima terdakwa dari Muhammad baqir (sudah divonis 2 tahun penjara) selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijIcBky9koS2kyZjmb67tuXkHhPh83n0yE8ae4AFQ5e1Yqk8HlcVN2VxsaW-iB3y3lI-IhNhN99RH6xSQpFz_yE4QNZ5f7NwJARRWzoKG2hYm2X_u0NO-5J37PobdNVQQn8e0UlcdzAd8/s1600/A.+Setiyono..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijIcBky9koS2kyZjmb67tuXkHhPh83n0yE8ae4AFQ5e1Yqk8HlcVN2VxsaW-iB3y3lI-IhNhN99RH6xSQpFz_yE4QNZ5f7NwJARRWzoKG2hYm2X_u0NO-5J37PobdNVQQn8e0UlcdzAd8/s640/A.+Setiyono..jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">I. Penerimaan Uang “Suap” Sebagai fee Proyek APBD TA 2016 sebesar Rp1.474.441.735</span></span><br /><br /> JPU KPK menjalaskan, bahwa awalnya sekitar bulan Maret atau April 2016, setelah terdakwa Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, terdakwa Setiyono memanggil Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuman serta Tim Sukses terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli untuk membuat plotingan paket pekerjaan dan menentukan pemenang tetang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016. <br /><br />Atas pemintaan terdakwa tersebut. selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli membuat plottingan paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Terdakwa, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya. <br /><br />Setelah plottingan selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dimana terdakwa kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang dikenal terdakwa. Setelah final lalu Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan plottingan itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD di Dinas Kota Pasuruan, dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. <br /><br />“Pada kesempatan itu, terdakwa berkata kepada Dwi Fitri Nurcahyo bahwa “Wali Kota (terdakwa) banyak kebutuhan uang, dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo dapat memahaminya". selanjutnya terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Dwi Fitri Nurcahyo mengenai cara memenangkan perusahaan yang telah di plotting, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli, bahwa terdakwa meminta commitment fee iumbalan sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7.5% (tujuh setengah persen) untuk pekerjaan plengsengan atau saluran air.” kata PU KPK menirukannya <br /><br />Sekitar bulan April 2016, lanjut PU KPK, terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. <br /><br />PU KPK menjelaskan, selepas pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Terdakwa, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan. Pada pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar plottingan pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi, dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan commitment fee imbalan bagi terdakwa sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk plengsengan atau saluran air.<br /><br />Setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar plottingan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat commitment fee/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada terdakwa sebagaimana yang disampaikan Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya. <br /><br />“Bahwa terdakwa Setiyono secara langsung, ada juga memberikan paket pekerjaan tersendiri kepada Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli selaku tim sukses terdakwa pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota Pasuruan,” ujar PU KPK <br /><br />PU KPK mengatakan, sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, terdakwa memanggil Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono (Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan) ke rumah dinas Walikota Pasuruan. Saat bertemu, terdakwa meminta Agus Setiyono untuk membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. <br /><br />“Selanjutnya Agus Setiyono dan Dwi Fitri Nurcahyo yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan, dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan. Untuk paket pekerjaan konsultan, disepakati commitment fee/mbalan untuk terdakwa sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, kemudian terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk menerima uang commitment fee yang dipungut dari pemenang paket pekerjaan konsultan, dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa,” ungkap PU KPK <br /><br />PU KPK menjelaskan, bahwa terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang, agar nanti “manten" alias rekanan/perusahaan yang sudah di plott menjadi pemenang lelang tersebut, bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan terdakwa. <br /><br />“Dalam beberapa pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi “manten” untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo menemui kepala ULP yakni Dedik Usdikari dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Terdakwa,” ungkap PU KPK lagi<br /><br />Sebelum dilaksanakan lelang/tender, ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui Dedik Usdikari, dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai plottingan dari terdakwa. Setelah itu, pada saat pembukaan lelang/tender, Dedik Usdikari menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan, bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan, dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. <br /><br />“Bahkan Dwi Fitri Nurcahyo juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja Pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi “manten” tidak lulus, maka Dwi Fitri Nurcahyo meminta pokja memberikan toleransi,” pungkas PU KPK <br /><br />PU KPK menjelaskan, bahwa setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan commitment fee berupa uang secara langsung kepada terdakwa di rumah dinas Walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui Dwi Fitri Nurcahyo. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho5QRLF7BVaxwpQh_Q8pwE51jJ_bbui6QZMCKc8sXA23mmKDFFBEUa_fI0WOCtssTiUrLfWpmrPI_SIc_HLqOo4rP040sXImHabIJSHFgJrdQdj6nUtSH-16v_X7-jgk4Nej2BkiEd-tc/s1600/C.+Setiyono+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho5QRLF7BVaxwpQh_Q8pwE51jJ_bbui6QZMCKc8sXA23mmKDFFBEUa_fI0WOCtssTiUrLfWpmrPI_SIc_HLqOo4rP040sXImHabIJSHFgJrdQdj6nUtSH-16v_X7-jgk4Nej2BkiEd-tc/s640/C.+Setiyono+dkk.jpg" width="640" /></a></div> Adapun commitment fee yang diterima terdakwa adalah sebagai berikut : <br />a. Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono untuk paket pekerjaan konsultan. <br /><br />b. Rp434.000.000 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Wongso Kusumo, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani dan rakanan lainnya. <br /><br />c. Rp267.441.735 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima terdakwa dari Andi Wiyono untuk 11 (sebelas) paket Pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setyo dan rekanan lainnya. <br /><br />d. Rp229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq dan Sugiono Kartiadi Sudjoyo<br /><br />e. Rp169.000.000,(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria dan rekanan lainnya. <br /><br />f. Rp125.000.000 (seratus dua puluh Iima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Muhammad Yahya untuk 1 (satu) paket pekerjaan. <br /><br />“Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah Rp1.474.441.735 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah),” ungkap PU KPK<br /><br /><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">II. Penerimaan uang “suap” pada Tahun Anggaran 2017</span></b></span><br /><br />Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberkan duit commitmen fee/imbalan proyek yang diterima terdakwa dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2017 sebesar Rp Rp878.801.625<br /><br />PU KPK menjelaskan, pada sekitar awal bulan Januari 2017, terdakwa memutuskan untuk mengganti Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dari Dwi Fitri Nurcahyo kepada Muhammad Agus Fadjar. <br /><br />Setelah mengganti Kepala Dinas PUPR, terdakwa mendapat saran dari Achmad Fadoli, Prawito dan Andi Wiyono untuk pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017,  sebaiknya melibatkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Pasuruan. Atas saran tersebut, terdakwa melakukan pertemuan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo di Rumah Dinas Walikota Pasuruan, saat itu terdakwa meminta mereka berempat untuk membuat plottingan paket pekerjaan yang akan diadakan di tahun anggaran 2017, kemudian terdakwa menugaskan Wongso Kusumo untuk membagikan paket pekerjaan kepada seluruh Asosiasi dengan berkordinasi bersama Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan yang baru. <br /><br />“Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan rekapan paket pekerjaan kegiatan Kota Pasuman TA 2017, baik paket pekerjaan yang akan dilakukan Penunjukan Langsung (PL) maupun Lelang Umum (LU), terdakwa bermaksud untuk mem-plotting seluruh paket pekerjaan tersebut,” kata PU KPK<br /><br />PU KPK menjelaskan, berdasarkan rekapan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan pertemuan di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo untuk mendiskusikan plottingan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut. <br /><br />“Sekitar Mei 2017, plotting-an paket peketjaan Kota Pasuruan TA 2017 yang sudah mencantumkan nama rekanan/penyedia jasa calon pemenang lelang (manten) diberikan terdakwa kepada Mohammad Agus Fadjar untuk dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Wongso Kusumo terkait pembagian ke semua Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan,” ujar PU KPK <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid621oa4TwuSlFAaKGp1irbw6dYFepC5E6CKvLy5l5uNpvZGOM1-ZPhKCCA-gOYbxHUfOXgRWpccty-nc61Xv9n2Tk9JQIlh-IpOtTax3W-q1SUidVtvgWbbRoSbMGfaaC6jd6IGzqkws/s1600/Setiyono%252C+Dwi+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid621oa4TwuSlFAaKGp1irbw6dYFepC5E6CKvLy5l5uNpvZGOM1-ZPhKCCA-gOYbxHUfOXgRWpccty-nc61Xv9n2Tk9JQIlh-IpOtTax3W-q1SUidVtvgWbbRoSbMGfaaC6jd6IGzqkws/s640/Setiyono%252C+Dwi+dkk.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <b>PU KPK membeberkan, bahwa plottingan paket pekerjaan TA 2017 yang dibuat terdakwa tersebut meliputi : </b><br /><br />1. Paket Pekerjaan jatah terdakwa yang akan dibagikan terdakwa kepada rekanan yang dikenalnya,; 2. Paket Pekerjaan jatah Wakil Walikota yang memilih sendiri calon pemenangnya,; 3. Paket Pekerjaan jatah Tim Sukses terdakwa seperti Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono,; 4. Paket Pekerjaan untuk jatah lain-lain adalah pembagian proyek untuk tokoh Partai Politik dan Rim sukses dari Partai Pengusung,; 5. Paket Pekerjaan jatah untuk anggota DPRD, dimana calon pemenangnya dipilih oleh anggota DPRD sendiri,; 6. Paket Pekerjaan jatah untuk 'LSM dan Wartawan, dimana LSM dan wartawan memilih sendiri calon pemenangnya,; 7. Paket Pekerjaan jatah untuk AKLI (Asosiasi Ketenaga Listrikan) memilih sendiri calon pemenangnya,; 8. Paket Pekerjaan jatah untuk Dinas, dimana pemenangnya dipilih sendiri oleh Dinas-dinas,; 9. Paket Pekedaan jatah untuk Partai Politik, dimana calon pemenangnya dipilih oleh partai politik koalisi sandiri, dan 10. Pebagian ke pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bahwa terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan paket pekerjaan yang akan dilelang dengan metode Penunjukan Langsung (PL) kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD/Dinas Kota Pasuruan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perintah terdakwa, dan memerintahkan PPK untuk berhubungan langsung dengan rekanan/penyedia barang dan jasa yang sudah ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan langsung tersebut. <br /><br />“Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Mohammad Agus Fadjar, bahwa untuk paket pekerjaan yang bukan penunjukan langsung untuk teknis pelaksanaannya diserahkan seluruhnya kepada Asosiasi,” kata PU KPK <br /><br />PU KPK mengatakan, mengikuti arahan terdakwa, sebelum dilaksanakan lelang paket pekerjaan Kota Pasuman TA 2017, Wongso Kusumo bersama bersama dengan Sugeng Cahya Fitria dan Muhammad Yahya menemui Mohammad Agus Fadjar di kantor dinas PUPR Kota Pasuruan, dan menyampaikan bahwa Wongso Kusumo bersama rekan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi telah membentuk Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa asosiasi konstruksi Kota Pasuruan), dan Wongso Kusumo ditunjuk menjadi ketuanya. <br /><br />Pembentukan lintas asosiasi ini bertujuan untuk mengakomodir seluruh anggota Asosiasi yang ada di kota Pasuruan agar mendapatkan pekerjaan, saat itu juga Wongso Kusumo menyampaikan bahwa paket pekerjaan yang nantinya akan diberikan kepada Asosiasi akan diatur secara merata ke seluruh anggota Lintas Asosiasi.<br /><br />“Setelah mendengar penjelasan Wongso Kusumo, kemudian Mohammad Agus Fadjar menyerahkan kurang lebih 3 (tiga) lembar kertas yang berisi print out kolom paket pekerjaan, di saat bersamaan Mohammad Agus Fadjar menjelaskan bahwa paket pekerjaan yang diserahkan itu untuk asosiasi dan mempersilahkan Wongso Kusumo untuk  mengaturnya,” ungkap PU KPK <br /><br />"Kemudian masih sekitar bulan Mei 2017, lanjut PU KPK, terdakwa mengadakan rapat dengan seluruh Kepala SKPD/Dinas di Kota Pasuruan yang bertempat di Ruang Untung Suropati Kantor Walikota Pasuruan. Pada kesempatan itu dibahas mengenai kegiatan paket pekerjaan pada TA 2017 yang akan dilaksanakan di lingkungan Kota Pasuruan, dan terdakwa meminta bila ada orang-orang yang mengaku rekanan dan Wali Kota, agar dikonfirmasikan tertebih dahulu kepada terdakwa,” ungkap PU KPK kemudian <br /><br />PU KPK menjelaskan, bahwa terdakwa mendapatkan laporan dari Mohammad Agus Fadjar dan Wongso Kusumo, bahwa paket pekerjaan yang sudah di plotting terdakwa sudah dibagikan kepada masing-masing asosiasi. <br /><br />Bahwa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan TA 2017, selanjutnya memberikan commitment fee berupa uang kepada terdakwa baik secara langsung maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo terlebih dahulu, lalu diberikan kepada Terdakwa. Setiap Wongso Kusumo memberikan commitment fee kepada terdakwa, selalu disampaikan oleh Wongso Kusumo, bahwa “ini titipan dari teman-teman asosiasi”. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHnhlHDDLdFYvFdUe33w7BFmua0iEw6lQXcaOv0P5hcBqQDfm-jOLg1PXxPsLNeegzlElA2SFcv_6c7UpOfVoQcT0uzyhfTSyE3va0IcM-yICLxZs2rPing8csoN01jd93Gnv-K_9I1is/s1600/IMG20190225132333.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHnhlHDDLdFYvFdUe33w7BFmua0iEw6lQXcaOv0P5hcBqQDfm-jOLg1PXxPsLNeegzlElA2SFcv_6c7UpOfVoQcT0uzyhfTSyE3va0IcM-yICLxZs2rPing8csoN01jd93Gnv-K_9I1is/s320/IMG20190225132333.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa commitment fee yang telah diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo, lalu diberikan kepada terdakwa dari pemenang lelang pengadaan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 adalah sebagai berikut ; <br /><br />1. Rp511.000.000 (lima ratus sebelas juta rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 18 (delapan belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Wongso Kusumo, Hariadi Wicaksono, Nurcholis, Muslimin, Doddy Barnowo, Arif Rozak, Muhammat Kahar Muzakir, Muchammad Ali Rifki Amirudin, Hadi Santoso, Bambang Parkesit, Muhammad Arifianto, Suko Setyo Budi dan Ninil Kusumiyati dan rekanan lainnya. <br /><br />2. Rp122.801.625 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dan Andi Wiyono untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 3. Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 4. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 5. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dan  Agus Setiyono untuk 14 (empat belas) paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan. <br /><br />“Bahwa uang yang diterima terdakwa dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuman TA 2017 seluruhnya sejumlah Rp878.801.625 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh Iima rupiah),” ungkap PU KPK<br /><br /><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">Penerimaan uang “suap” pada Tahun Anggaran 2018</span></b></span><br /><br />Kemudian, selain duit commitmen fee/imbalan proyek paket pekerjaan TA 2016 sebesar Rp1.474.441.735 dan TA 2017 sebesar Rp878.801.625, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberkan duit commitmen fee/imbalan proyek yang diterima terdakwa, dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 sebesar Rp614.000.000<br /><br />PU KPK mengatakan, bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, terdakwa kembali meminta Dwi Fitri Nurcahyo bersama Muhammad Agus Fadjar selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (plotting paket pekerjaan) TA 2018. <br /><br />Menindaklanjuti permintaan terdakwa, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa dilakukan pertemuan oleh Muhammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo untuk menyusun draft plotting paket pekerjaan dalam bentuk tabeI/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. <br /><br />Beberapa hari kemudian, draft plotfing paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Muhammad Agus Fadjar kepada Terdakwa di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan Edy Trisulo Yudo, dimana terdakwa banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan tersebut. Pada kesempatan itu Terdakwa juga menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung fee-nya sejumlah 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sejumlah 7% (tujuh persen). Atas revisi Terdakwa selanjutnya Muhammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan plotting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Terdakwa.<br /><br />“Draft final plotting paket pekerjaan, lanjut PU KPK, selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Muhammad Agus Fadjar kepada terdakwa di Rumah Dinas Walikota, print out itu berisi plotting paket pekerjaan untuk: Walikota 1 (Terdakwa),; Walikota 2 (Edy Trisulo Yudo selaku adik Kandung Terdakwa),; Wawali (Raharto Teno Prasetyo),; Wartawan,; Anggota DPRD,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Terdakwa Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus,; Kaji,; Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Terdakwa),; dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Terdakwa,” ungkap PU KPK<br /><br />PU KPK menjelaskan, bahwa saat menyerahkan print out plotting paket pekerjaan, Terdakwa meminta Muhammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang adanya plotting-an paket pekerjaan tersebut. dan arahan itu dipenuhi oleh Muhammad Agus Fadjar dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. <br /><br />Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di plotting adalah Pekerjaan pembangunan PLUT- KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000.00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empatribu rupiah). sesuai plotting yang dibuat Terdakwa untuk pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON” yang dikelola oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. <br /><br />Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). <br /><br />Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu pemsahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belasjuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis, ternyata CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal.<br /><br />Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP, dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap terdakwa untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu terdakwa menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitri Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Wali Kota antara terdakwa bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitri Nurcahyo. <br /><br />“Pada kesempatan itu terdakwa bertanya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab Dwi Fitri Nurcahyo bisa. Kemudian Terdakwa meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 perusahaan,” kata PU KPK menirukan.  <br /><br />Kemudian Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Supaat (almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. saat itu Supaat merekomendasikan CV Mahadir yang dikelola Muhammad Baqir. <br /><br />“Keesokan harinya, Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman yang keduanya mempakan orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Muhammad Baqir melalui telepon yang intinya,  menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu Supaat bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dwi Fitri Nurcahyo menjelaskan, bahwa untuk 'Kanjengnya' atau terdakwa disisihkan 5% (lima persen),” ungkap PU KPK <br /><br />Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Terdakwa selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. <br /><br />Pada tanggal 22 Agustus 2018, Muhammad Baqir menghubungi Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengkonfirmasi paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018 yang intinya, ketika itu Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senilai kurang lebih Rp2,3 milyar serta ada Commitment Fee sejumlah 5% (lima persen) untuk juragan-nya yakni Terdakwa. <br /><br />Saat itu juga Dwi Fitri Nurcahyo menegaskan, bahwa perusahaan yang dibawa Muhammad Baqir (CV Mahadir) menjadi manten (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut dan hal itu disanggupi oleh Muhammad Baqir. Kemudian Muhammad Baqir dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Dwi Fitri Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Muhammad Baqir juga sudah mengetahui telah menjadi "manten" (kandidat pemenang lelang). <br /><br />“Selanjutnya, kepastian Muhammad Baqir menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Dwi Fitri Nurcahyo kepada Wahyu Tri Hardianto, hari itu juga Wahyu Tri Hardianto menelpon Muhammad Baqir dan meminta Muhammad Baqir untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM,” beber PU KPK<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2018 Muhammad Baqir melalui m-banking men-transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Wahyu Tri Hardianto, kemudian uang itu diserahkan kepada Dwi Fitri Nurcahyo untuk diberikan kepada Wakhfudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Wakhfudi Hidayat disarankan oleh Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa untuk membantu Dwi Fitri Nurcahyo. <br /><br />Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan kepada Wakhfudi Hidayat, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo menjadi CV. Mahadir perusahaan milik Muhammad Baqir. Untuk itu, Wakhfudi Hidayat bersama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, kemudian Wakhfudi Hidayat juga membagi uang yang ditenma dari Muhammad Baqir dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. <br /><br />Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Sinar Perdana dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. Mahadhir  dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadhir yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).<br /><br />“Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. Mahadhir diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadhir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Muhammad Baqir dihubungi oleh Supaat  menanyakan commitment fee, dan Muhammad Baqir menyampaikan fee 5% (lima persen) akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018,” pungkas PU KPK<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo96CX30vnyT0GpBm5FixQjwgcuEMW-cMTafyTIN9POE2GXHXfDd0rrJMDrZ44iUIYBkQf3nF_mUQA07p09Wccni4Je9FM3q94-staCkA9iMHZp0nFqtNYT7IMumcfUEe19qX420tVmNw/s1600/IMG20190225133807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo96CX30vnyT0GpBm5FixQjwgcuEMW-cMTafyTIN9POE2GXHXfDd0rrJMDrZ44iUIYBkQf3nF_mUQA07p09Wccni4Je9FM3q94-staCkA9iMHZp0nFqtNYT7IMumcfUEe19qX420tVmNw/s640/IMG20190225133807.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <br /> Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, Muhammad Baqir melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan Nomor Rekening 0891003489 sejumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Muhammad Baqir mengetahui bahwa uang fee itu untuk terdakwa. <br /><br />“Bahwa setelah Muhammad Baqir mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat  memberitahukan ke Wahyu Tri Hardianto yang kemudian disampaikan pula kepada Dwi Fitri Nurcahyo. Mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat, akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras,” ungkap PU KPK<br /><br />“Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Dwi Fitri Nurcahyo menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR defimitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit,” ungkap PU KPK kemudian<br /><br />PU KPK menyatakan, pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadhir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). <br /><br />Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Muhammad Baqir dipegang oleh Novita Sugiastuti selaku istri Supaat, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Sugiastuti, kemudian Novita Sugiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sejumlah Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah), karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. <br /><br />Kemudian Wahyu Tri Hardianto melaporkannya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, lalu Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardianto untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik keponakan terdakwa. <br /><br />Bahwa selain uang dari Muhammad Baqir selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, terdakwa juga beberapa kali menerima commitment fee berupa uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 yang rinciannya adalah sebagai berikut ; <br /><br />1. Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Andi Wiyono untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 2. Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawitno untuk 2 (dua) paket pekerjaan,; 3. Rp15.000.000 (lima belasjuta rupiah) yang diterima terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 1 (satu) paket Pekerjaan yang dikerjakan Sri Wahono,; <br /><br />4. Rp316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu Wongso Kusumo, Bambang Parkesit, Sugeng Cahya Patria, Ninil Kusmiyati, Mohammad Mujib dan Muhammad Arifianto.<br /><br />Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh Terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah Rp614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah). <br /><br />Total Duit “Suap” yang diterima terdakwa Setiyono sejak Thn 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2.967.243.360<br /><br /><br />PU KPK mengungkapkan, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang seluruhnya sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2016, TA 2017 dan TA 2018, telah bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu “setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. <br /><br />PU KPK juga menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir dirubah dengan perubahan Keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”<br /><br />Penuntut Umum KPK pun menjelaskan tentang perbuatan terdakwa selaku orang nomor satu di Kota Pasuruan itu adalah suatu kejahatan Tindak Pidana korupsi yang ancaman hukumannya dengan pidana penjara sebagaiamana diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />“Perbuatan terdakwa Setiyono merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap PU KPK Ferdian Adi Nugroho di akhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan PU KKPK, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak menyampaikan Eksepsi atau keberatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan PU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya yang akan berlangsung pada pekan depan.<br /><br />Dari 106 saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), hanya 40 orang saksi yang akan dihadirkan ke Persidangan. Hal itu dikatakan PU KPK Ferdian Adi Nugroho saat ditanya wartawan media ini. <br /><br />Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah PU KPK akan menghadirkan wartawan dan LSM ke persidangan ?. Menurut PU KPK Ferdian Adi Nugroho, tak dapat menjelaskannya. <br /><br />“Kalau jumlah saksi dalam BAP ada sekitar 106 orang, namun yang dihadirkan hanya 40 orang. Kalau Wartawan dan LSM, saya tidak bisa jelaskan karenanya,” jawab PU KPK Ferdian Adi Nugroho. (Rd1)

News Tipikor Wali Kota Pasuruan Setiyono Diadili Karena Terima Suap Proyek Rp2.9 M

#Dalam surat Dakwaan PU KPK disebutkan, Setiyono bagi-bagi proyek APBD ke Wartawan, LSM, Wakil Wali Kota, Adik Kandung terdakwa, DPRD, Par...

»

Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Diadili Karena Terima Suap Proyek Rp1.106.000.000

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeAV-5iBK_krDsasiE55YSrSx7rCM55acV0-FaP7vWzeU0rrzfkHkWUO0oAqTEF-2bp4fTKPdl23s2r07ocApqYc2Z1_TwMim0Arjphj1IEvJjbV7Tfaiql2o5YuYm1a2MXX4HKg0XLSU/s1600/B.+Dwi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeAV-5iBK_krDsasiE55YSrSx7rCM55acV0-FaP7vWzeU0rrzfkHkWUO0oAqTEF-2bp4fTKPdl23s2r07ocApqYc2Z1_TwMim0Arjphj1IEvJjbV7Tfaiql2o5YuYm1a2MXX4HKg0XLSU/s640/B.+Dwi.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Dalam surat Dakwaan PU KPK disebutkan, Kepala Dinas PUPR Dwi Ftri Nurcahyo atas perintah Wali Kota Setiyono,  membagi-bagi proyek APBD ke Wartawan, LSM, Wakil Wali Kota, Adik Kandung terdakwa, DPRD, Partai Politik Pengusung dan Tim Sukses terdakwa serta Asosiasi juga  Dinas-Dinas di Kota  Pasuruan sejak Tahun 2016 dan 2018# </span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 25 Pebruari 2019, Tim Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (PU KPK RI) Kiki Ahmad Yani, Ferdian Adi Nugroho, Amir Nurdianto, I Wayan Riana, Taufiq Ibnugroho dan Bayu Satriyo, menyeret Dwi Tri Nurcahyo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) bersama Wahyu Tri Hardianto (pegawai honorer Kelurahan) di Kota Pasuruan kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa kasus Korupsi suap fee proyek APBD Kota Pasuruan sejak 2016 dan 2018 sebesar Rp1.528.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ditangkap KPK bersama pengusaha Kontraktor Muhammad Baqir pada tanggal 3 Oktober 2018.<br /> <br /> Pada tanggal 3 Oktober 2018, KPK melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto (satu perkara) dan pengusaha kontraktor Muhammad Baqir bersama Wali Kota Pasuruan (perkara terpisah). Namun Muhammad Baqir sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun. <br /> <br /> Dari surat dakwaan Penuntut Umum KPK yang dibacakan dihadapan Majelis hakim menyebutkan, bahwa terdakwa I membagi-bagikanbagikan paket pekerjaan atas perintah Wali Kota Setiyono kepada Wartawan dan LSM, Wakil Wali Kota, DPRD, Dinas-Dinas, Partai Politik, Tim Sukses Setiyono dan Asosiasi serta pihak-pihak lainnya.  <br /> <br /> Pada Senin, 25 Pebruari 2019, Persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim PU KPK RI Kiki Ahmad Yani, Ferdian Adi Nugroho, Amir Nurdianto, I Wayan Riana, Taufiq Ibnugroho dan Bayu Satriyo terhadap terdakwa terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto (satu perkara) juga terdakwa Setiyono (perkara tersendiri) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) Yakni Kusdarwanto dan Bagus Handoko serta  Panitra Pengganti Slamet Suripta, yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan PU KPK menyebutkan, bahwa terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto bersama-sama dengan Setiyono selaku Walikota Pasuruan Periode Tahun 2016 s/d 2021 (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar tahun 2016 dan 2018, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan Jawa Tumur atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tundak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan, menerima hadiah, yaitu beberapa kali menerima uang yang totalnya sejumiah Rp1.106.000.000 (satu milyar seratus enamjuta rupiah) pada sekitar tahun 2016 dan 2018 dari beberapa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2016  dan 2018 termasuk yang diterima terdakwa dari Muhammad baqir (sudah divonis 2 tahun penjara) selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018.<br /> <br /> Bahwa Terdakwa I selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan sempat digantikan posisinya oleh Mohammad Agus Fadjar sejak bulan Januari 2017, dan terdakwa I menjabat sebagai Staf ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kota Pasuruan. Dan pada tahun 2018,  jabatan Kadis PUPR tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I oleh Walikota Setiyono. <br /> <br /> Bahwa dalam rangka pembangunan Kota Pasuruan, Setiyono selaku Walikota Pasuruan telah menetapkan sejumlah paket pekerjaan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggarannya, kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa ! pada TA 2016 dan TA 2018 ditugaskan oleh Setiyono untuk mengatur pembagian jatah paket pekerjaan dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan tersebut (memplotting paket pekerjaan), pada TA 2018 Terdakwa I melaksanakan tugas dari Setiyono bersama dengan Terdakwa II yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa I. <br /> <br /> PU KPK menjelaskan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa Il mengetahui dari setiap paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan terdapat kewajiban untuk memberikan commitment fee senilai 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yang harus diserahkan oleh pemenang lelang kepada Setiyono. <br /> <br /> Bahwa pada TA 2016, Terdakwa I atas sepengetahuan dan persetujuan Setiyono beberapa kali telah menerima commitment fee berupa uang dari sejumlah pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan, demikian pula pada TA 2018 Terdakwa | bersama dengan Terdakwa II juga beberapa kali menerima dan mengumpulkan uang commitment fee dan' beberapa pemenang lelang paket pekerjaan untuk kemudian diserahkan secara langsung kepada Walikota SETIYONO maupun melalui keponakan Walikota Setiyono yakni Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik. Cara-caracara perbuatan terdakwa I dan terdakwa II adalah sebagai berikut ;<br /> <br /> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">I. Penerimaan Uang “Suap” Sebagai fee Proyek APBD TA 2016 sebesar Rp684.000.000</span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm4LMYTclIWGDQ9qDomglYvXylSP1b-wmCQ-3Fs-7Njp57skXoAg_OYuDZO-b1eGbXirpW-bg8X-oHan2b-ISKsCLBVBHrc_p0_hJ0dW6Zyxbtnw4zt_n_rqwvDNay3UVgNNx9tUZFVv0/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm4LMYTclIWGDQ9qDomglYvXylSP1b-wmCQ-3Fs-7Njp57skXoAg_OYuDZO-b1eGbXirpW-bg8X-oHan2b-ISKsCLBVBHrc_p0_hJ0dW6Zyxbtnw4zt_n_rqwvDNay3UVgNNx9tUZFVv0/s640/2.png" width="640" /></a></div> JPU KPK menjalaskan, bahwa awalnya sekitar bulan Maret atau April 2016, setelah Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, Setiyono memanggil terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuman serta Tim Sukses Setiyono saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Setiyono  meminta terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli untuk membuat plotingan paket pekerjaan dan menentukan pemenang tetang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016.<br /> <br /> “Atas pemintaan Setiyono tersebut, selanjutnya terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli membuat plottingan paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Setiyono, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya,” ungkap PU KPK <br /> <br /> “Setelah plottingan selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Setiyono, dimana Setiyono  kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang dikenanya. Setelah final lalu Setiyono  meminta terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan plottingan itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD di Dinas Kota Pasuruan, dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi,” beber PU KPK lebih lanjut<br /> <br /> PU KPK mengatakan, sekitar bulan April 2016, lanjut PU KPK, Setiyono meminta terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo  untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, Setiyono memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. <br /> <br /> Selepas pertemuan tersebut, terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Setiyono, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan. Pada pertemuan tersebut, terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar plottingan pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi, dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan commitment fee imbalan bagi Setiyono sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk plengsengan atau saluran air.<br /> <br /> PU KPK menjelaskan, setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar plottingan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat commitment fee/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada Setiyono sebagaimana yang disampaikan terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya. <br /> <br /> Bahwa sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, Terdakwa I diminta Setiyono memanggil Agus Setiyono (Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan) ke rumah dinas Walikota Pasuruan, saat bertemu Setiyono meminta Agus Setiyono membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. Selanjutnya terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan, untuk paket pekerjaan konsultan ini disepakati commitment feeAmbaIan untuk Setiyono sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak dan diserahkan melalui terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo<br /> <br /> Bahwa Setiyono beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang agar nanti “manten" (rekanan/perusahaan yang sudah di plott menjadi pemenang lelang) tersebut bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan Setiyono. Dalam beberapa pertemuan tersebut, Setiyono menyampaikan bahwa ULP bertugas untuk membuka akses bagi manten untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhptaEqfzeeTzCEPZNqfRn144KTlPR8GO6aJkZCuYYwtVtb-adrXwUS8QKiEswq6LtT3Jap3s79ODzecoU-Cg1HBnipSk9hSE01h4haBw9aiPbW6jtr0qnZlWqhu42A9bb80pdHxjmIj6A/s1600/13.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhptaEqfzeeTzCEPZNqfRn144KTlPR8GO6aJkZCuYYwtVtb-adrXwUS8QKiEswq6LtT3Jap3s79ODzecoU-Cg1HBnipSk9hSE01h4haBw9aiPbW6jtr0qnZlWqhu42A9bb80pdHxjmIj6A/s640/13.png" width="640" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Selanjutnya terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menemui kepala ULP yakni Dedik Usdikari dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Setiyono. Sebelum dilaksanakan lelangltender ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui Dedik Usdikari dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai plotting-an Setiyono. Setelah itu, pada saat pembukaan lelangltender, Dedik Usdikari menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. Bahkan terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi manten tidak lulus, maka terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo meminta pokja memberikan toleransi. <br /> <br /> PU KPK mengungkapkan, bahwa setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan commitment fee berupa uang secara langsung kepada Setiyono di rumah dinas walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo. Adapun commitment fee yang diberikan melalui terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo adalah sebagai berikut ;  <br /> <br /> a. Rp250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo diterima Setiyono dari Agus Setiyono untuk paket pekerjaan konsultan. <br /> <br /> b. Rp434.000.000,(empat ratus tiga puluh empatjuta rupiah) diterima Setiyono melalui terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Wongso Kusumo, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani dan rakanan lainnya.<br /> <br /> Bahwa uang yang diterima Setiyono dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstmksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 melalui terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo  seluruhnya berjumlah Rp684.000.000 (enam ratus delapan puluh empatjuta rupiah). <br /> <br /> <b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">II. Penerimaan uang “suap” pada Tahun Anggaran 2018 Rp422.000.000</span></span></b><br /> <br /> Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberkan duit commitmen fee/imbalan proyek yang diterima Setiyono dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 melalui terdakwa II Wahyu Tri Hardianto sebesar Rp Rp878.801.625<br /> <br />  Bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, Setiyono kembali meminta terdakwa II Wahyu Tri Hardianto bersama Mohammad Agus Fadjar untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (plotting paket pekerjaan) TA 2018. <br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan Setiyono, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo selaku adik kandung Setiyono dilakukan pertemuan untuk penyusunan draft plotting paket pekerjaan oleh terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Mohammad Agus Fadjar bersama dengan Edy Trisulo Yudo. Draft plotting paket pekerjaan itu dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. <br /> <br /> Beberapa hari kemudian draft p/otting paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Mohammad Agus Fadjar kepada Setiyono di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Terdakwa l dan Edy Trisulo Yudo, dimana Setiyono banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu. Pada kesempatan itu Setiyono juga menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung fee-nya sejumlah 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sejumlah 7% (tujuh persen). Atas revisi Setiyono selanjutnya Mohammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan plotting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Setiyono. <br /> <br /> “Draft final plotting paket pekeijaan selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Mohammad Agus Fadjar kepada Setiyono di Rumah Dinas Walikota, print out itu berisi plotting paket pekerjaan untuk ; Walikota 1 yaitu Setiyono,; Walikota 2 Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Setiyono),; Wakil Wali Kota Raharto Teno Prasetyo,; Wartawan,; Anggota DPRD,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Setiyono ikut Pilkada yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Terdakwa I dan disetujui Setiyono),; dan pihak-pihak lain yang diplotting oleh Walikota Setiyono,” beber PU KPK kemudian<br /> <br /> Bahwa saat menyerahkan print out p/otting paket pekerjaan, Setiyono meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala SKPD/Dinas tentang adanya plotting-an paket pekerjaan tersebut, dan arahan itu dipenuhi oleh Mohammad Agus Fadjar dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD5JMavf94mTE2MX56Lwa4csVLuZDCPtHg1Dr1__hNRkzYzGx2NM70HCeL52L5hW6hizAPRTNpyw85F4_7t-IvYwkPRx_aKdXpxm_BSPPEu3318QAz2-TjLTSIEV0Mz6BEGfIHiKmOUi4/s1600/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD5JMavf94mTE2MX56Lwa4csVLuZDCPtHg1Dr1__hNRkzYzGx2NM70HCeL52L5hW6hizAPRTNpyw85F4_7t-IvYwkPRx_aKdXpxm_BSPPEu3318QAz2-TjLTSIEV0Mz6BEGfIHiKmOUi4/s1600/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di plotting adalah Pekerjaan pembangunan PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai plotting yang dibuat Setiyono untuk pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON” yang dikelola oleh Terdakwa | dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. <br /> <br /> Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). <br /> <br /> Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis temyata CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal. <br /> <br /> Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap Setiyono untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, ketika itu Setiyono menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang walikota antara Setiyono dengan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo, Njoman Swasti dan Siti Amini. <br /> <br /> Pada kesempatan itu, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo ditanya oleh Setiyono apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) han' kalender dan dijawab Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo bisa. oleh karenanya S Setiyono meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan Terdakwa l diminta mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). <br /> <br /> Kemudian Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Supaat (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. saat itu Supaat merekomendasikan CV Mahadhir yang dikelola Muhammad Baqir. Keesokan harinya Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto dan Raby Abdulrochman  yang keduanya merupakan orang kepercayaan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Muhammad Baqir melalui telepon yang intinya menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu Supaat bertanya berapa yang harus disisihkan dan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menjelaskan bahwa untuk “Kanjengnya” atau Setiyono disisihkan 5% (lima persen). <br /> <br /> Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Setiyono selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. <br /> <br /> Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dihubungi Muhammad Baqir  untuk mengkonfirmasi tawaran paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, yang intinya ketika itu Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senila kurang lebih Rp2,3 milyar, dan ada Commitment Fee sejumlah 5% (lima persen) untuk Juragan-nya yakni Setiyono,<br /> <br /> Saat itu juga Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo menegaskan, bahwa perusahaan yang dibawa Muhammad Baqir (CV Mahadhir) menjadi manten (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut,  dan hal itu disanggupi oleh Muhammad Baqir. Kemudian Muhammad Baqir dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu Muhammad Baqir juga sudah mengetahui telah menjadi “manten" (kandidat pemenang lelang). <br /> <br /> Selanjutnya kepastian Muhammad Baqir menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo kepada Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto. Hari itu juga Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto menelpon Muhammad Baqir dan meminta Muhammad Baqir untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM. <br /> <br /> Pada tanggal 24 Agustus 2018, Muhammad Baqir men-transfer uang sejumlah Rp20.000.000  (dua puluh juta rupiah) melalui m-banking ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Terdakwa II Wahyu Tri Hardianto, kemudian uang itu diserahkan kepada Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo  untuk diberikan kepada Wakfudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. <br /> <br /> Terdakwa l menyampaikan kepada Wakfudi Hidayat bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. Sinar Perdana milik Wongso Kusumo menjadi perusahaan yang diajukan Muhammad Baqir yaitu CV. Mahadhir, untuk itu Terdakwa I dan Terdakwa ll bersama Wakfudi Hidayat membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, kemudian Wakfudi Hidayat juga membagi uang yang diterima dari Muhammad Baqir dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. <br /> <br /> Pada tanggal 27 Agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekeijaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar ada 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir dan yang memasukkan oenawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu : CV. Sinar Perdana sengan nilai penawaran Rp2.213.496.000,00 (dua miliyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan CV. Mahadhir dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000,00 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadhir yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), sehingga pada tanggal 4 September 2018 CV. Mahadhir diumumkan sebagai pemenang lelang pekeljaan pembangunan PLUT-KUMKM. <br /> <br /> Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadhir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Muhammad Baqir dihubungi oleh Supaat yang menanyakan commitment fee dan Muhammad Baqir menyampaikan fee 5% (lima persen) akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018. <br /> <br /> Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018 Muhammad Baqir melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan nomor 0891003489 sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belasjuta rupiah), Muhammad Baqir mengetahui bahwa uang fee itu untuk Setiyono. <br /> <br /> Bahwa setelah Muhammad Baqir mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat memberitahukan ke Terdakwa II, yang kemudian disampaikan pula kepada Terdakwa I, mengetahui uang fee telah dikirimkan. Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat, akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras. <br /> <br /> Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Terdakwa I menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan karena Mohammad Agus Fajdar selaku Kepala Dinas PUPR definitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit. <br /> <br /> Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadhir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nirai kontrak Rp2.195.833.000<br /> <br /> Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia, dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Muhammad Baqir dipegang oleh Novita Sugiastuti istri Supaat. Lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Sugiastuti, kemudian Novita Sugiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sejumiah Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah) karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. <br /> <br /> Kemudian Terdakwa II melaporkannya kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Terdakwa II untuk kemudian diberikan kepada Setiyono melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik keponakan Setiyono. <br /> <br /> Bahwa selain uang dari Muhammad Baqir selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, Setiyono melalui Terdakwa I bersama Terdakwa II beberapa kali menerima commitment fee berupa uang dari  rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018, yang rinciannya adalah sebagai berikut ;<br /> <br /> Uang sejumlah Rp316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang diterima Setiyono melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu Wongso Kusumo, Bambang Parkesit, Sugeng Cahya Patria, Ninil Kusmiyati, Mohammad Mujib dan Muhammad Arifianto.<br /> <br /> “Bahwa uang yang diterima oleh Setiyono dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 melalui Terdakwa l bersama Terdakwa II seluruhnya berjumlah Rp422.000.000 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah),” pungkas PU KPK<br /> <br /> Penuntu Umum KPK mengatakan, bhwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo bersama sama Setiyono telah menerima total uang seluruhnya sejumlah Rp1.106.000.000 (satu milyar seratus enam juta rupiah) dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2016 dan tahun 2018.<br /> <br /> Sedangkan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo bersama Setiyono menerima uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2018 sejumlah Rp422.000.000 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah). Sehingga total keseluruhan sejumlah Rp1.528.000.000 (satu miliyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) <br /> <br /> PU KPK mengungkapkan, bahwa perbuatan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto bersama-sama Setiyono, menerima uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2016 dan TA 2018 telah telah bertentangan dengan kewajiban Setiyono selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu “setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. <br /> <br /> PU KPK juga menyebutkan, bahwa perbuatan Setiyono bertentangan juga dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir dirubah dengan perubahan Keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”<br /> <br /> Penuntut Umum KPK pun menjelaskan tentang perbuatan Terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto bersama-sama Setiyono selaku orang nomor satu di Kota Pasuruan itu adalah suatu kejahatan Tindak Pidana korupsi yang ancaman hukumannya dengan pidana penjara sebagaiamana diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo dan terdakwa II Wahyu Tri Hardianto merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap PU KPK Ferdian Adi Nugroho di akhir surat dakwaannya.<br /> <br /> Atas surat dakwaan PU KKPK, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak menyampaikan Eksepsi atau keberatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan PU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya yang akan berlangsung pada pekan depan.<br /> <br /> Dari 106 saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), hanya 40 orang saksi yang akan dihadirkan ke Persidangan. Hal itu dikatakan PU KPK Ferdian Adi Nugroho saat ditanya wartawan media ini. <br /> <br /> Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah PU KPK akan menghadirkan wartawan dan LSM ke persidangan ?. Menurut PU KPK Ferdian Adi Nugroho, tak dapat menjelaskannya. <br /> <br /> “Kalau jumlah saksi dalam BAP ada sekitar 106 orang, namun yang dihadirkan hanya 40 orang. Kalau Wartawan dan LSM, saya tidak bisa jelaskan karenanya,” jawab PU KPK Ferdian Adi Nugroho. (Rd1)

News Tipikor Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Diadili Karena Terima Suap Proyek Rp1.106.000.000

#Dalam surat Dakwaan PU KPK disebutkan, Kepala Dinas PUPR Dwi Ftri Nurcahyo atas perintah Wali Kota Setiyono,  membagi-bagi proyek APBD ke...

»