BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi Dana Bansos APBD Kab. Jember Rp38 M Kesalahan Proses Penganggaran

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwLtpdz5DvfXg6SsQ-DYyie-dBckmm-T2KiEK6-VBmphogys7cyta5TKxuGB6lD2TKm6HcdYgEc1XVEgphQT5Fv8JlTt369OkUw8a29n9x1ZmVIr4JJR_tM_bE_ybqZzmsimA2FfU6gd4/s1600/IMG20181214112339.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwLtpdz5DvfXg6SsQ-DYyie-dBckmm-T2KiEK6-VBmphogys7cyta5TKxuGB6lD2TKm6HcdYgEc1XVEgphQT5Fv8JlTt369OkUw8a29n9x1ZmVIr4JJR_tM_bE_ybqZzmsimA2FfU6gd4/s640/IMG20181214112339.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Ita dan Sugiarto</td></tr>
</tbody></table>
beritkorupsi.co - Kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 21015, ibarat gedung yang roboh karena pembangunan pondasi yang tidak sesuai, namun yang dipermasalahkan adalah bangunan yang roboh sementara pondasinya tidak. Begitu juga dengan pencairan dana Bansos sebesar Rp38.500.000.000 (tigapuluh delapan miliyar limaratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 21015 sejumlah Rp206.111.625.480. Dalam surat dakwaan JPU Kejari Jember disebutkan, bahwa kerugian negara dalam kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember berdasarkan hasil laporan Perhitungan Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018 adalah sebesar Rp Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dinikmati oleh Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD (sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun)., yang menurut ahli dari BPKP saat dipersiangan dengan terdakwa Thoif Zamroni adalah bagian dari Rp1 miliyar. Anenhya, yang diseret ke Pengadilan Tipikor adalah Sugiarto selaku Sekda sekaligus (eksofficio)  sebagai Ketua Tim Anggaran, dan Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKAD (Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah) yang juga sebagai wakil ketua Tim anggaran  sekailgus Pengguna Anggaran dana Bansos Kabupaten Jember. Yang lebih anehnya lagi, penyidik Kejaksaan maupun JPU sepertinya hanya mempermasalahkan pencairan dana Bansos oleh BPKAD ke penerima. Pada hal, pencairan dana Bansos itu ke Kelompok tani selaku penerima adalah berdasarkan pengajuan dari setiap SKPD (Kepala Dinas) sekaligus selaku Ferivikator. Artinya, pencairan dana Bansos ke penerima adalah berdasarkan usulan para Kepala Dinas selaku Ferovikator, bukan di BPKAD selaku Pengguna Anggaran (PA). Melainkan permasalahan sudah sejak awal pembahasan anggaran APBD. Hal itu jelas diuraikan JPU dalam surat dakwaannya. 
 
Sebab dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa Dra. Ita Poeri Andayani
 selaku Kepala BPKA sekaligus Pengguna Anggaran untuk pencairan bantuan 
hibah mengetahui, kalau proses penganggaran bantuan hibah yang diajukan 
oleh DPRD Kabupaten jember melalui unsur Pimpinannya tersebut tidak 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Dra. Ita Poeri Andayani 
masih tetap memproses dan menyetujui agar permohonan hibah tersebut 
dapat dicairkan. Nah, andai saja para Kepala Dinas tidak 
mengajukan permohonan usulan itu ke BPKAD, mungkinkah terdakwa selalu 
Kepala SKPD akan mencairkan dana Bansos ?. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6nFFsHKRMB5XD29c9rR2HGygWjksuISilys0TW9gVteicj0mj4n1twGwz6-Y8fIWL_KXFjMROcWgOTuWYAG6_yiWoVmZ9Rg5YeRDQNNM3zjyjOzhoQi-XAaZ0yOLV658L3Khqxt26PuM/s1600/IMG20181207140309.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6nFFsHKRMB5XD29c9rR2HGygWjksuISilys0TW9gVteicj0mj4n1twGwz6-Y8fIWL_KXFjMROcWgOTuWYAG6_yiWoVmZ9Rg5YeRDQNNM3zjyjOzhoQi-XAaZ0yOLV658L3Khqxt26PuM/s640/IMG20181207140309.jpg" width="640" /></a></div>
Pada hal menurut Sugiarto dihadapan Majelis Hakim pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni, maupun sebagai terdakwa mengatakan, bahwa pencairan dana Bansos tidak sesuai dengan prosedur. Menurut Sugiarto, karena APBD sudah baru ada permintaan secara lisan oleh DPRD, lalu permintaan Dewan itu disampaikan Sekda ke Bupati yang kemudian disetujui oleh Bupati. “APBD sudah disahkan. Ada permintaan secara lisan dari Dewan ke saya, lalu saya sampaikan ke Bupati. Bupati mengatakan supaya diapresiasi. Saya sampaikan ke Dewan agar dibuatkan suratnya,” kata terdakwa Sugiarto kepada Majelis Hakim menanggapi keterangan saksi pada sidang yang berlangsung, Jum'at, 7 Desember 2018 Kalau proses penganggaran bantuan hibah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten jember tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tetap disetujui oleh Bupati Jember. Apakah persetujuan Bupati itu sesuai dengan aturan ?  Bagaimana pula dengan anggota DPRD yang menerima dana Bansos itu, di mana Ketua menerima sebesar Rp1 miliyar dan masing-masing anggota sebesar Rp750 juta juga sesuai dengan prosedur, sehingga penyeidik maupun JPU hanya menyeret Ketua DPRD, Sekda dan Kepala BPKAD untuk diadili ? Karena yang dipermasalahkan JPU adalah proses pencairan anggaran yang disetujui oleh terdakwa Ita selaki PA terhadap para Kelompok Tani selaku penerima yang dianggap tidak sesuai arena tidak dilakukan Ferivikasi ke lokasi, maka yang dihadirkan JPU ke persidangan kali ini adalah beberapa Kepala Dinas. Jum'at, 14 Desember 2018, dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah agenda pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang saksi yang dihadirkan JPU kehadapan Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah, untuk di dengar keterangannya dalam kasus perkara Korupsi dana Bansos dengan terdakwa Sugiarto (mantan Sekda) dan Ita Poeri Andayani (selaki Kepala BPKAD) yang didampingi Penasehat Hukumnya M. Nuril. 
 
Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Jember dan Kejati Jatim  adalah 
sebanyak 7 orang dari 12 orang yang dipanggil JPU, diantaranya Ir. 
Mahfudz Afandi   (Kepala Dinas Peternakan), Drs. Imam Bukhori (Kepala 
Dinas Kesra), Drs. Bambang Haryono (Kepala Dinas pendidikan), Drs. 
Widodo Julianto (Kepala Dinas Ekonomi), lr. Merwin Lusiani, (Kepala 
Dinas DPU Cipta Karya), Ir. Mirfano (Dinas Koperasi). Dihadapan 
Majelis Hakim, para saksi ini mengakui, bahwa selaku Kepala Dinas 
sekaligus sebagai Ferivikator tidak melakukan verikasi kelapangan. Namun
 para saksi hanya menandatangani dokumen pengajuan dana Bansos yang 
diusulkan ke BPKAD. Alasan saksi, karena sudah mengantongi SK Bupati 
tentang pencairan dana Basos tersebut. “Memperifikasi berita. 
Sudah ada SK Bupati,” jawab para saksi. Atas jawaban para saksi, Ketua 
Majelis Hakim pun menanyakan, apakah hal itu dibenarkan atau tidak. 
Saksi menjawab, bahwa hal itu tidak sah. “Sudah ada SK sebelumnya. Kalau mau jujur, itu tidak sah,” jawan saksi. M.Nuril,
 selaku Penasehat Hukum ke- 2 terdakwa menanyakan para saksi, terkait 
pencairan anggaran oleh terdakwa Ita Poeri Andayani. “Andaikan 
tidak ada usulan dari SKPD, apakah terdakwa akan tetap mengeluarkan 
angar itu?,” tanya Nuril. Menur terdakwa, tidak akan akan dicairkan. 
 
Selain itu, Nuril juga menanyakan para saksi, apakah saksi selaku 
Ferivikator melakukan verikasi kelapangan ?. Menurut para saksi ini, 
tidak melakukan pengecekan ke lokasi melainkan hanya melalukan ferikasi 
data. Saksi juga menjelaskan, bawa tidak semua usulan itu dicairkan oleh
 terdakwa karen persyaratan dokumen tidak layak. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLYaLcXRRzIEP3-ljpCXMt3brV0Vkzun-mSdkDUEOIBW1gOMNKqDLeB2ltpY-rtHH002ymayAJAoVawqKu2pl3hamF22iZH8lrLkQSSpUXuLVxtoVAi0zsOkHtSvqiJ3YUH3I5WTpD0kU/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLYaLcXRRzIEP3-ljpCXMt3brV0Vkzun-mSdkDUEOIBW1gOMNKqDLeB2ltpY-rtHH002ymayAJAoVawqKu2pl3hamF22iZH8lrLkQSSpUXuLVxtoVAi0zsOkHtSvqiJ3YUH3I5WTpD0kU/s640/1.png" width="640" /></a></div>
Bahwa dengan adanya Penetapan alokasi anggaran belanja hibah TA 2015 oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten jember bersama dengan Badan Anggaran Kabupaten Jember yang tidak melalui mekanisme atau tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, dan Peraturan tentang Belanja hibah lainnya, berdampak pada proses pencairan dan penggunaan belanja hibah TA 2015 yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukannya. Bahwa dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal antara lain, ada yang menaikkan harga dan ada pula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti dukung penggunaan bantuan juga direkayasa,; Ada potongan harga terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya masing-masing sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Indra Prasetya, yang kemudian uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada H.M. Thof Zamroni  sebagaimana perjanjian awal antara H.M. Thof Zamroni  dengan Indra Prasetya. Karena pemanfatanya tidak tepat sasaran, berpengaruh juga terhadap pembuatan laporan penanggungjawaban, yang mana seharusnya dibuat dan menjadi kewajiban oleh kelompok, namun dalam pelaksanaannya yang membuat LPJ adalah Subairi selaku Koordinator dan dibantu oleh Mokhtar Sami'an dengan merekayasa bukti pembelian 
 
Delain itu, ada juga penerima hibah yang tidak membuat laporan 
penanggungjawaban, dan ketika dilakukan pengecekan ke lokasi temyata 
kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui H.M. 
Thoif Zamroni sudah tidak ada lagi. Sehingga bantuannya juga 
tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan 
sebagaimana tercantum dalam proposal maupun Laporan Pertanggung 
jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama ke ompok 
tidak lagi dinikmati oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena
 memang kelompoknya tidak ada; Pada Juli 2015, dilakukan 
perubahan APBD Kab. Jember termasuk dana hibah yang pengusulannya 
melalui DPRD Jember yang dalam pengusulan dana hibah, perubahan tersebut
 prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Ada penambahan anggaran 
untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khusus untuk 
H.M. Thoif Zamroni yang awalnya  sebesar Rp1.000.000.000 untuk 40 
kelompok  menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian 
sebagai berikut : Dinas peternakan ada tambahan sebanyak 4 kelompok (Rp 
320.000.000),; Bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok (Rp125.000.000),; 
Bagian Ekonomi ada tambahan 1 kelompok (Rp50.000.000) Bahwa 
pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan 2 
kali, pertama pada bulan Agustus 2015 (8 kelompok pada dinas peternakan)
 dan terakhir pada bulan Desember 2015 (16 kelompok pada Dinas 
Peternakan, 1 kelompok pada Bagian Perekonomian, 28 kelompok pada Bagian
 Kesra, 1 kelompok pada Dinas Pertanian, dan 1 kelompok pada Dinas 
Pendidikan). Sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh H 
Thoif Zamroni yang dicairkan sebanyak 52 kelompok. Khusus peternakan 
yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok dengan jumlah sebesar 
Rp665.000.000 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah). 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus 
Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala 
BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. 
Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang
 juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama 
dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto 
(masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 
2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan
 dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNahWC01Yn4aWprlWFbE_Wxiu-AIN9GA3vD5VnhELTP16HBa9ytPQdclAh6yHYdmBB4NMIlxORv4AEzWV3SBDNS3AeYUNr4AQdOAl4Efzj4CoBcxe7iW7FRnKiUXPV8oMXDmQcBnd1zXc/s1600/IMG20181214110323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNahWC01Yn4aWprlWFbE_Wxiu-AIN9GA3vD5VnhELTP16HBa9ytPQdclAh6yHYdmBB4NMIlxORv4AEzWV3SBDNS3AeYUNr4AQdOAl4Efzj4CoBcxe7iW7FRnKiUXPV8oMXDmQcBnd1zXc/s640/IMG20181214110323.jpg" width="640" /></a></div>
Pada hal mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyaiurannya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai pemntukkannya, hingga menyebabkan bertambahnya kekayaan H.M. Thoif Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puiuh juta rupiah) serta memperkaya pula orang lain yakni orang-orang dekat maupun kelompok yang diusulkan oleh H.M. Thoif Zamroni untuk mendapatkan bantuan hibah hingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Perhitungan Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018. Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, terdakwa telah mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos)/hibah dan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dimana penyalurannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak tepat sasaran. Karena para kelompok ternak yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan hibah serta memberikan aliran dana, adalah perorangan yang mengatasnamakan sebagai kelompok maupun perkumpulan keluarga, yang dibuat seolah-olah sebagai satu kelompok melalui Satuan Kerja Dinas Peternakan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 400 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Selain itu, mekanisme pengusulan maupun pencairan kepada kelompok-kelompok penerima dana hibah APBD/P Tahun Anggaran (TA) 2015 tanpa melalui proses ferivikasi, serta tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD  sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2012, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/4627/5] tanggal 18 Agustus 2015, Peraturan DPRD Kabupaten Jember 24 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember No. 46 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jember.  
 
Sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yaitu memperkaya diri  Thoif  Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puluh 
juta rupiah yang termasuk dari kerugian negara sebesar Rp 1 miliyar 
berdasarkan audit BPKP Jatim) sebagaimana telah dikembalikan oleh Thoif 
Zamroni dalam perkara terpisah yang sudah putus serta berkekuatan hukum 
tetap. Sealin itu, juga memperkaya rang lain, yakni Subairi,; 
Muhtar dan Indra Prsetya (terpidana dalam perkara lain) masing-masing 
selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran bantuan hibah,;
 Abd. Jalal (Ketua Kelompok ternak bebek Abadi),; Makhuf Baikuni selaku 
Ketua Kelompok Bintang Jaya,; Nafhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Agung 
Jaya),; Amar Suselo (Ketua Kelompok Ternak Maju),; Ika Puspita Dewi 
selaku Bendahara Kelompok Temak Ayam Maju,; Helmi Rutaib (Ketua Kelompok
 Temak Kambing Mayang Jaya),; Heri (Ketua Kelompok Fajar),; As’yari 
(Ketua Kelompok Ternak kambing Sentosa),; Iskandar  (Ketua Kelompok 
ternak ayam perkasa),; Yasin (Ketua Kelompok Trnak Sidodadi),; Qusyairi 
(Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya),; Jumari (Ketua Kelompok Temak 
Ikan Nila Jaya),; Khoirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo),; 
Purwanto (Ketua Kelompok Temak Kambing Garahan Jaya), Beni Afwan Da'i 
Roby (Ketua Kelompok Ternak Bebek Mayang Saqri),; Nosaman (Ketua 
Kelompok Ternak Sapi Majujaya), Watib As’ari (penerima bantuan untuk 
Kelompok Ternak Sapi Baru Makmur dan Maju Jaya),; Agus Noval dan Mukhtar
 Sami’an  masing-masing selaku Sekretaris dan Bendahara Kelompok Ternak 
Sapi Bimasakti,; Aang  (Ketua Kelompok Temak Sapi Barokah Jaya). Juga
 pengurus /Ketua Pengurus Mushola atau TPQ, diantaranya Faridatul Janah 
(Ketua Pengurus Mushola AL Husni Desa Mayang),; M. Andi Suhaimy, selaku 
Ketua TPQ Raudlatul Mutaabbidln Desa Mayang,; Nurhasip selaku Imam 
Mushola NURUL JADID Desa Tegalgusi,; Deni Islami selaku Ketua Mushola 
Dzikrul Muchlishm,; Sahri selaku Ketua Pengurus Mushola Al-hidayah,; Eko
 Basori selaku Pengurus Mushalla Al-Fatah.;  Nur Ahmad Fainur selaku 
Pengurus Musholla ASSA'ADAH,; Jazuli selaku Bendahara Mushola Alhuda,; 
Mahfud Baikuni selaku Ketua Pengurus Mushola Al Hikmah,; Isbad 
Ubaidillah selaku Penanggungjawan Mushola Assaidnah,; Bahrullah selaku 
penanggungjawab  Mushola AL Mubarok,; Faliq Dairobi selaku Pengurus 
Mushola Al Hikmah,; Bahroni bis Penjesit selaku Pengurus Mushollah,; Nur
 Hasanah Habisyi selaku Ketua Panitia Mushola Al Husni dan Wina pengurus
 Mushola Al Ikhlas,; Sa’adah  selaku Ketua Panitia Musholla ASSA'ADAH,: 
As’ari  selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; Ismail selaku Pengurus 
Mushola Ar Rahman 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQy7Y2ES4bm-QJ5DrMJ_6TWunWKmMf1mBO7K2Pa-vcrEuE3XvpD4QxIeUuGN6-IfXrBKhyphenhyphenNYJ4EZouZJBf97T1UQ4Hy2qmaXdW_-yFtqGLPWiHY2A5QFWlqqZIqUZnJ5Z2fdtzIgF7etQ/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQy7Y2ES4bm-QJ5DrMJ_6TWunWKmMf1mBO7K2Pa-vcrEuE3XvpD4QxIeUuGN6-IfXrBKhyphenhyphenNYJ4EZouZJBf97T1UQ4Hy2qmaXdW_-yFtqGLPWiHY2A5QFWlqqZIqUZnJ5Z2fdtzIgF7etQ/s640/2.png" width="640" /></a></div>
Bahwa sehubungan dengan mekanisme dan tata cara pengalokasian bantuan hibah / bantuan sosial diatur dalam Peraturan Permendagri tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang pada pokoknya adalah pemohon bantuan mengajukan Surat permohonan bantuan belanja hibah / bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan ke panitia Daerah. Setelah pemohonan/usulan/proposal tertuils dari pemohon baik dari anggota (Individu, keluarga  dan/atau masyarakat) maupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) diterima, selanjutnya Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposis| dan/atau penunjukan melalui keputusan Kepala Daerah) untuk dilakukan evaluasi usulan / permohonan tersebut. Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait dapat membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi akan mengevaiuasi syarat pemberian bantuan hibah / bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial atau hibah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melaiul TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. Rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan T4PD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS anggaran. Bahwa penganggaran bantuan hibah / bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nantl diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. Setelah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan hibah I bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Seianjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar dalam RAPBD. Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosuai, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD) meliputi; Individu dan/atau keluarga,; masyarakat dan lembaga non pemerintahan. Pada hal nama, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  Untuk penandatangan NPHD ini, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima, maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Apakah besaran hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap,  tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah Itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD Bahwa pada tahun 2015, Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp206.111.625.480 (dua ratus enam mliyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah ), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014. Bahwa dari Dana hibah sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA 2015 senilai Rp206.111.625.480, merupakan permintaan dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui 14 (empat belas) SKPD Kab. Jember antara lain ; 1. Bagian Kesra (Kepala Dinas, Drs. Imam Bukhori) Rp8.426500000,; 2. Bagian Ekonomi (Kepala Dinas, Drs. Widodo) Rp7.530.000.000,; 3. Kanpora (Drs. Suparno) Rp665.000.000,; 4. DPU Bina (Kepala Dinas, Marga Ir. Rasyid Zakaria) Rp2.337500300,; 5. DPU Cipta Karya (Kepala Dinas, lr. Merwin) Rp2.091.900000,; 6. Dinas Sosial (Kepala Dinas, Drs. Heru) Rp60.000.000,; 7. Pariwisata (Drs. Arif Cahyono) Rp195.000.000,; 8. Dinas Peternakan (Kepala Dinas, Ir. Mahfudz Afandi) Rp23.563.000.000,; 9. Dinas Pertanian (Kepala Dinas, lr. Hari Wijayadi)  Rp2.202.000000,; 10. Dinas pendidikan (Kepala Dinas, Drs. Bambang) Rp1.477.000.000,; l1. Dinas Koperasi (Kepala Dinas, Ir. Erfano) Rp710.000.000,; 12. Kantor perpustakaan (Kepala Dinas, Drs. Suparno) Rp50.000.000,; 13. Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Dr. Bambang) Rp30.000.000, dan 14. Disperindag (Kepala Dinas, Drs. Ahmad Sudlon Rp150.000.000. Bahwa  Thoif Zamroni sebagai Anggota sekaligus Ketua DPRD serta Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos/hibah yang selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan, Thoif Zamroni menunjuk Subairi dan Mokhtar Sami’an yang kemudian oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an ditmdaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyetorkannya kepada Thoif Zamroni. Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan, yang menentukan adalah Thoif Zamroni, selain Itu juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui Thoif Zamroni dengan ketentuan, apabila cair sebagian akan dipotong untuknya.  Bahwa kelompok ternak yang diusulkan melalui Thoif Zamroni adalah Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok dengan jumlag sebesar Rp835.000.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa kelompok ternak maupun penerima hibah dari Satker Kesra dan Bagian Ekonomi yang pengusulannya melalui Thoif Zamroni adalah simpatisan Thoif Zamroni pada pemilihan legislatif tahun 2014, dan baru membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan dana hibah. Selain Itu, kelompok tersebut bukan peternak, bukan pengurus masjid / mushola atau mempunyai  usaha sebagaimana pada proposal dengan susunan ketua dan bendahara yang mayoritas masih ada hubungan keluarga. Selain Itu terdapat juga beberapa kelompok ternak yang mengajukan bantuan ke Dinas Peternakan, namun kelompok tersebut juga membuat kelompok dengan nama lain yang mengajukan bantuan ke Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember. Faktanya, pengusulan belanja hibah yang dimintakan Kelompok masyarakat dengan permintaan dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua,; Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019) tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Selain itu, tidak ada Surat Keputusan Bupati Jember yang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemenntah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang diamkan kepada Bupati melalui TAPD. Tidak ada pertimbangan dan TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemenntah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hlbah dalam rancangan KUA dan PPAS. Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto dalam rangka pembahasan KUAPPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut. terdakwa Sugiarto  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkan secara lisan kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut diakomudir. Selanjutnya dalam rapat benkutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui dan untuk admlnistrasmya agar disesuaikan. Bahwa meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Bahwa selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. sehingga terbit SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivlkasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD  Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. (Rd1)

News Tipikor Kasus Korupsi Dana Bansos APBD Kab. Jember Rp38 M Kesalahan Proses Penganggaran

Terdakwa Ita dan Sugiarto berit korupsi .co - Kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Je...

Pejabat Tulugagung Mungkin Tak Bisa Tidur Karena “Nyanyian” Yamani dan Hendry Setyawan

11.16 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUNPqsCUbchRBYBLqMaewT9qLzo-8Wg7Qvf3-JBintBqyfra0WTCebr5yMClKrJiPWq1BaxpY4xFg21Hduj_y43MVIbHScu14sMgdUnXE1WE3rUF1EAnMAgjLBF0ODob3shgg2lykbPZE/s1600/Amaning.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="515" data-original-width="920" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUNPqsCUbchRBYBLqMaewT9qLzo-8Wg7Qvf3-JBintBqyfra0WTCebr5yMClKrJiPWq1BaxpY4xFg21Hduj_y43MVIbHScu14sMgdUnXE1WE3rUF1EAnMAgjLBF0ODob3shgg2lykbPZE/s640/Amaning.jpg" width="640" /></a></div>
#Keterangan saksi dalam persidangan Mengungkap pembagian duit “Haram” ke Wakil Bupati, Ketua DPRD, Banggar DPRD, Sekda dan Polres Tulungagung# 
 
beritakorupsi.co - Beberapa pejabat Kabupaten Tulungagung, diantaranya Wakil Bupati yang saat ini menjabat sebagai Plt., Ketua DPRD yang juga Ketua Bandan Anggaran, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BPAKD, dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Tulungagung, mungkin saat ini tak bisa tidur, andai saja hadir mengikuti jalannya persidangan Kasus perkara Korupsi suap terdakwa Syahri Mulyo (Bupati non aktif Tulungagung) yang ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018 lalu, karena “nyanyian” alias keterangan Yamani yang diakui oleh Hendry dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 13 Desember 2018. Yamani dan Hendry Setyawan adalah pejabat di BPKAD (Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagung. Yamani sebagai Kasubag (Kepala Sub bagian) Perencanaan,  sementara Hendry Setyawan adalah Kepala. Kedua pejabat BPKAD Tulungagung ini menjadi saksi kunci dalam kasus suap bosnya (Bupati), yaitu Syahri Mulyo, berdasarkan keterangan beberapa orang saksi selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PU pada persidangan sebelumnya, yang mengatakan bahwa duit yang dikumpulkan dari beberapa kontraktor di Tulungagung sebagai fee sebesar 15 persen atas pekerjaan proyek yang didapatkan para kobtraktor konstruksi dari Bupati melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PU. Dalam surat dakwaan JPU KPK dijelaskan, bahwa total uang suap yang diterima Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp138,4 miliyar yang bersumber dari fee proyek sebesar 15 persen yang diberikannya kepada para kontraktor dan Asosiasi di Kabupaten Tulugagung melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PU. Dan uang fee proyek tersebut dikumpulkan melalui beberapa Kepala Bidang yang ada di Dinas PU diantaranya ; 1. Agung Haryanto selaku Kasubag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikelola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), TA 2016 sebesar Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan TA 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOnvFJh0cvHqN5_Vmn7jXA5K1y6R7ep9rpjcn6KPOBpDI5SLsHgfeHf4F6uef71jwIAoTjHP0q2mSItaqFZWh3pDjeyv7PZOEHw3qs41jtPnpG1QsjfmuB3EIRQO_FZuTL6H6Zi7xns7E/s1600/Amaning..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="521" data-original-width="984" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOnvFJh0cvHqN5_Vmn7jXA5K1y6R7ep9rpjcn6KPOBpDI5SLsHgfeHf4F6uef71jwIAoTjHP0q2mSItaqFZWh3pDjeyv7PZOEHw3qs41jtPnpG1QsjfmuB3EIRQO_FZuTL6H6Zi7xns7E/s640/Amaning..jpg" width="640" /></a></div>
2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR. pada TA 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). 4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan para Kepala Bidang ini juga sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim. Dalam kasus ini, Yamani dan Hendry Setyawan sebagai pejabat BPKAD Kabupaten Tulungagung ini menjadi saksi kunci atas kasus suap majikannya yakni Syahri Mulyo yang tertangkap tangan KPK bersama Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Mengapa menjadi saksi kunci ? Karena keterangan beberapa Kepala Bidang di Dinas PU yang menjadi pengepul uang fee proyek tersebut, di  antaranya Sukarji menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang dikumpulkannya disetorkan karena ada kewajiban ke BPKAD melalui Yamani. Selain dari keterangan saksi selaku Kabid di Dinas PU, dalam surat dakwaan JPU KPK juga dijelaskan bahwa uang tersebut secara bertahap sejak awal tahun 2014 hingga 2018 diserahkan langsung oleh Sutrisno kepada Syahri Mulyo juga melalui Hendry Setyawan dan Yamani. Selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plaoing) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan, dari Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dr. Eko Sugiono sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht3lXE1pGa5XPy1hedEi2_-qWfjqR1t9vsoR1_KF62MmEKZA3QkrcrU_V52ulm1ZNImfvrsOU9l60hHibwEBxJngwMtqbXHDCoB6ZTXFttwWjOKq-bsAA1tbXpB1JQFeOAmsG1mGhjNyc/s1600/IMG20181213174432.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="976" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht3lXE1pGa5XPy1hedEi2_-qWfjqR1t9vsoR1_KF62MmEKZA3QkrcrU_V52ulm1ZNImfvrsOU9l60hHibwEBxJngwMtqbXHDCoB6ZTXFttwWjOKq-bsAA1tbXpB1JQFeOAmsG1mGhjNyc/s640/IMG20181213174432.jpg" width="640" /></a></div>
Dan dakwaan JPU KPK juga menjelaskan, bahwa uang suap fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung yang diterima terdakwa Syahri Mulyo, dibagi-bagikan, ada yang rutin setiap tahun ada pula yang bulanan sejak sejak 2014 - 2018 melalui anakbuahnya. Para pejabat yang menerima kucuran duit “panas” dalam surat dakwaan JPU KPK diantaranya 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 5. Aparat Penegak Hukum, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Wartawan sebesar Rp2.222 miliyar. Sedangkan pada sidang sebelumnya, duit “haram” itu juga mengucur ke pejabat Pemrov Jatim yaitu Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur melalui Wawan salah satu Pengurus Asosiasi di Tulungagung. Nah…! Untuk mengetahui kebenaran kucuran duit “haram” itu, Tim JPU KPK Mufti Irawan dkk pun menghadirkan Yamani ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 13 Desember 2018) dalam persidangan yang diketuai Hakim Agus Hamzah., SH., MH untuk di dengar keterangannya. Sidang yang berlangsung pada Kamis, 13 Desember 2018, Selain Yamani, Tim JPU KPK juga menghadirkan 5 (lima) saksi lainnya, yaitu Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kab. Tulungagung), Indra Fauzi (Sekda Kab. Tulungagung), Maryani (Kepala Dinas Perhubungan), Wiwik Setyawati (Kabid Ciptakarya), dan Soni (swasta) dengan didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, diantaranya Andy Firasadi untuk terdakwa Syahri Mulyo, dan Leonardus Sagala dkk untuk PH terdakwa Sutrisnno. Dihadapan Majelis Hakim yang di ketuai  Agus Hamzah, Tim JPU KPK Mufti Irawan menanyakan keterangan Yamani dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang dijelaskan pada saat dipeyidik KPK pada Agustus 2018. Dalam BAP Yamani dijelaskan, bahwa uang yang diterimanya dari Dinas PU diberikannya secara langsung maupun melalui Hendry setyawan ke Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Ketua Banggar DPRD, Aparat Penegak Hukum termasuk ke Hendry Setiawan sendiri juga menikmatinya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOEi2QhowN98J4AN8slbB79fsjXafyFf9CEfbAkRid7wAyjWOZ_0PGnLUFQ8DFZXOc2Q3aqJSJcMeaBv-u7z8QAvHxsUaBLcpgMtMX3hqjZ8fY19Jy4Vr09NbOxN2Rm-ZqnmsGWsT3QKM/s1600/Amaning1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="933" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOEi2QhowN98J4AN8slbB79fsjXafyFf9CEfbAkRid7wAyjWOZ_0PGnLUFQ8DFZXOc2Q3aqJSJcMeaBv-u7z8QAvHxsUaBLcpgMtMX3hqjZ8fY19Jy4Vr09NbOxN2Rm-ZqnmsGWsT3QKM/s640/Amaning1.jpg" width="640" /></a></div>
Saksi Yamani membebenarkan semua pertanyaan JPU KPK Mufti Irawan. Yamani menjelaskan,  bahwa dirinya telah menyerahkan sejumlah duit “haram” itu yang totalnya ratusan juta perbulan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 ke pejabat Tulungagung diantaranya Maryoto Birowo (Wakil Bupati), Supriyono (Ketua DPRD), Indra Fauzai (Sekda), Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung dan Andik dari Polres Tulungagung melalui Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Hendry Setiyawan. Yamani mengatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dirinya memberikan uang ke Aparat Penegak Hukum Polres Tulungagung yakni Andik yang sering datang ke kantor BPAD, dan ada juga yang diantarkan langsung oleh saksi bersama dengan Hendry Setiawan. Yamani menambahkan, bahwa setoran ke Paolres sebesar Rp125 juta per bulan. “Itu ke Polres, Andik. Sering datang ke kantor meminta dokumen. Kalau ke Aparat penegak hukum, itu pertahun dan setiap bulan R125 juta. Saya pernah mengantar ke Polres sama Pak Hendty. Uang saya serahkan ke Pak Hendry,” kata Yamani terus terang, Kamis, 13 Desember 2018. Keterangan saksi Yamani ini sama dengan isi dakwaan JPU KPK yang menjelaskan, bahwa pada tahun 2016, jumlah uang yang serahkan ke Aparat Penegak Hukum sebesar Rp1.1 miliyar lebih. Pada saat JPU KPK menanyakan saksi Yamani terkait sisa uang, Yamani mengakui sudah dikembalikannya ke KPK pada Agustus 2018. Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah pun menanyakan saksi Yamani terkait rincian yang dibuatnya dalam secarik kertas yang dibacakannya dalam persidangan. “Darimana saudara bisa menjelaskan itu, kapan saudara mebuat itu, apakah ada catatan resmi penerimaan uang ?,” tanya Ketua Majelis. Yang dijawab oleh saksi, bahwa catatan itu dibuat pada saat dipenyidik KPK dari apa yang diingatnya terkait aliran uang yang diberikannya ke Aparat Pengak Huku, Ketua DPRD, Sekda, Kepala BPAKD. “Di Jakarta Bapak, bulanAgustus 2018. Perkiraan saja Bapak, tidak ada catatan resmi Bapak,” jawab saksi Yamani. Yamani juga mengatakan, bahwa uang yang diserahkannya ke Ketua DPRD juga pertahun, yang menurut saksi diberikannya di awal tahun pada bulan Pebruari. Yamani menjelaskan atas pertanyaan JPU KPK Mufti Irawan, bahwa pada saat ketuk palu atau pengesahan anggaran APBD Kabupaten Tulungagung, saksi Yamani juga sering diatangi untuk meminta duit, namun saksi Yamani lupa sejak kapan. “Ke DPRD pertahun Bapak. Ya, pernah didatangi, saya lupa,” jawab saksi kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK. Apa yang dijelaskan Yamani tak dibantah oleh Hendry Setyawan. Hendry Setuyawan meng-Ya-kan saat Ketua Majelis Hakim menanyakan saksi Hendry Setyawan atas penjelasan Yamani. Selain itu, Hendry juga mengakui, setelah pelantikan Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung periode 2013 - 2018 pada tanggal 24 April 2013, Sutrisno bersama-sama dengan Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung dan Hendy Setyawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung menemui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur. “Untuk apa menemui Kepala Bapeda. Apakah benar kalau terdakwa (Syahri Mulyo) mengatakan, “Sudah ya, pintu sudah saya buka. Nanti untuk tindak Ianjutnya silahkan urus bersama-sama dengan Bappeda”, tanya JPU KPK Mufti Irawan. “Untuk mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung,” jawab saksi Hendry Setyawan. Namun saksi menjawab tidak atau apa yang disampaikan oleh terdakwa Syahri Mulyo terhadap Sutrisno, karena menurut saksi, pada saat pulang menggunakan kendaraan sendiri. Sementara keterangan Indra Fauzai selaku Sekda tak jujur saat ditanya tentang uang yang diterimya. Namun dari cara pebat penting di Kabupaten Tulungagung ini menjawab pertanyaan JPU KPK maupun Majelis Hakim terlihat tidak tenang. “Tidak ada, tapi kalau saya disuruh untuk mengembalikan akan saya kembalikan” jawab saksi Indra Fauzi. Dari keterangan Indra Fauzi juga terubgkap, bahwa setoran ke Aparat Penegak Hukum adalah inisiatifnya, karena terdakwa Syahri Mulyo meminta agar dihentikan. Hal itu terungkap dari BAP Indra saat di penyidik KPK yang dibacakan oleh Penasehat Hukum terdakwa Syahrli Mulyo. Yang lebih konyol lagi adalah keterangan Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan. Maryani ternya juga ikut menikmati uang “panas” dari proyek dari anggaran yang dikelolanya. Dari keterangannya mengungkapkan, bahwa dirinya menikmati sebesar Rp22 juta, sedangkan yang disetorkannya ke Bupati sebesar Rp30 juta. “Saudara jujur. Dari uang yang saudara setorkan ke Bupati, berapa untuk saudara ?,” tanya JPU KPK Mufti Irawan. “Sekitar 22 juta,” jawab Maryani. Namun saat ditanya kemudian, saksi menjawab sekitar 24 juta. “Apakah saudara (Hendry Setiawan, Indra Fauzi dan Maryani) bersedia mengembalikan itu?,” jawab JPU KPK Mufti Irawan kemudian. Namun jawaban para saksi ini sepertinya tidak tegas menjawab apakan akan mengembalikan. Sedangkan Indra Fauzi tetap tidak mengakui kalau dirinya menerima uang suap beberapakali dari fee proyek. Namun Indra Fauzi megatakan akan mengembalikan. Dari beberapa kali persidangan yang berlangsung termasuk hari ini (Kamis, 13 Desember 2018)  fakta yang terungkap adalah, bahwa BPKAD dan Sekda telah mengakui menerima uang aliran uang dari Dinas PUPR. Adanya peran Asosiasi/Kontraktor yakni Anjar Andrihartono, Wawan, Endro Basuki, Santoso sebagai koordinator 15 Asosiasi di Tulungagung. Selain itu, terungkap pula bahwa Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung mengurus bantuan Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015. Belum lagi terkuaknya di persidangan, bahwa adanya permainan antara Bapeda dengan DPRD Tulungagung terkait dana Aspirasi yang nilainya sekitar Rp70 miliyar. Hal itu saat Penasehat Hukum terdakwa Sutrisno, Leonardus Sagala menanyakan Kepala Bapeda terkait pelaksanaan dana Aspirasi Dewan. Menurut Hendry Setiawan, bahwa dana Aspirasi itu ada di Bapeda. Keterangan Sono selaku kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek ABPD di Tulungagung tak mengakui kalau dirinya telah memberikan sejumlah uang sebagai fee kepada Bupati. Pada hal, dari keterangan beberapa saksi selaku pengurus Asosiasi di Tungagung menjelaskan kepada Majelis Hakim dalam persidangan, bahwa ada fee dari setiap proyek yang dikerjakan oleh kontraktor. Sesuasi persidangan. Terkait setoran ke Aparat Penegak Hukum di Tulungagung, Kepada wartawan media ini terdakwa Syahri Mulyo mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetaui hal itu. Alasannya, karena dirinya baru menjadi menjabat Birokrat. “Saya tidak tau kalau itu ada. Saya kan bari di Birokrat. Ya mereka (saksi-saksi) yang atau. sudah dengar sendiri kan selama persidangan,” jawab terdakwa. (Rd1)

News Tipikor Pejabat Tulugagung Mungkin Tak Bisa Tidur Karena “Nyanyian” Yamani dan Hendry Setyawan

#Keterangan saksi dalam persidangan Mengungkap pembagian duit “Haram” ke Wakil Bupati, Ketua DPRD, Banggar DPRD, Sekda dan Polres Tulungag...

Hakim PN Surabaya, Pembacaan dan Penandatanganan Ikrar Bersama

07.36 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJX3zdcj40xV5yriaeJMS_EkNbcHkUIsHVUBZdJT0w-i_GYNa0w1g2waEdzR9PyIvx6T4Oyq6J9ze_VcEy89NLMcnd_QsY9cp-8QzPF9W3_S3YJGW7OHSZua_Vh-N-iM2mIAryJHoVA2g/s1600/PN+Surabaya.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1008" height="185" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJX3zdcj40xV5yriaeJMS_EkNbcHkUIsHVUBZdJT0w-i_GYNa0w1g2waEdzR9PyIvx6T4Oyq6J9ze_VcEy89NLMcnd_QsY9cp-8QzPF9W3_S3YJGW7OHSZua_Vh-N-iM2mIAryJHoVA2g/s320/PN+Surabaya.gif" width="320" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kamis, 13 Desember 20018, Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Pegawai maupun karyawan honorer di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, melaksanakan Pembinaan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menyatakan ikrar bersama Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yang berlangsung di ruang rapat lantai 6 Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya Jalan Raya Arjuna No. 16 - 18 Surabaya. Nursyam., SH., M.Hum selaku Wakil Ketua, menggantikan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya, Sujatmiko., SH., MH, dalam sambutannya menegaskan, bahwa pembacaan ikrar bersama Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukan semata-mata ucapan biasa, melainkan harus lahir dari pikiran dan hati nurani seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional maupun karyawan honorer di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya. “Pembacaan ikrar hari ini, untuk mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional maupun karyawan honorer di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, untuk selalu menjaga wibawa pengadilan dan meningkatkan kedisiplinan   sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya,” ucap Nursyam. Wakil Ketua PN Surabaya Nursyam menambahkan, bahwa maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu upaya untuk memberikan jaminan kepada masyarakat,  bahwa seluruh Hakim dan pejabat lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya tidak akan melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan, dan martabat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. “Hakim tidak hanya memeriksa perkara dan saksi-saksi di persidangan, tetapi harus tetap menjaga kedisiplinan walau tidak ada sidang, wajib tetap masuk,” lanjuta Nursyam. Setelah pembacaan ikrar dan kata sambutan oleh Wakil Ketua PN Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan ikrar bersamapun yang di mulai dari Wakil Ketua PN Surabaya Nursyam, Panita Drs. Djamaluddin. SH., M.hum, Sekretaris dan diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional serta seluruh Pegawai maupun karyawan honorer. Sesuai acara pembacaan dan penandatanganan ikarar bersama, kepada wartawan media ini, Nursyam mengatakan, bahwa pembacaan dan penandatanganan ikrar bersama memang perlu dilakukan setiap tahun untuk selalu menjaga wibaya dan mengingatkan kedisiplinan kerja. “Acara seperti ini memang perlu dilaksanakan paling tidak sekali setahun. Selama ini, Hakim maupun pegawai lainnya masih tergolong kondusif dan tidak ada hal-hal lain yang bersifat negatif,” ucap Nursyam diruang kerjanya. (Rd1)

News Pendidikan Regional Tipikor Hakim PN Surabaya, Pembacaan dan Penandatanganan Ikrar Bersama

berita korupsi .co - Kamis, 13 Desember 20018, Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Pegaw...

Pemotongan Dana Kapitasi Dilakukan Oleh Kepala Puskesmas Kab. Gresik

03.40 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2ZAY_yKBz89-bjXaeH958u0mas_ZgYQ3xjst-8TzSRw7WOa2jyU9LJZFvW99zGIeUc0jII9Pf-3X8XmF_S1k0wwIY08KBXJ5pTZrDyTjr5CZI0210GU7o555e5-5cRKE5NvXvSt0EHbA/s1600/IMG20181211133215.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2ZAY_yKBz89-bjXaeH958u0mas_ZgYQ3xjst-8TzSRw7WOa2jyU9LJZFvW99zGIeUc0jII9Pf-3X8XmF_S1k0wwIY08KBXJ5pTZrDyTjr5CZI0210GU7o555e5-5cRKE5NvXvSt0EHbA/s640/IMG20181211133215.jpg" width="640" /></a></div>
#Dakwaan Jaksa, bahwa yang melakukan Pemotongan Jasa Pelayanan (Jaspel) adalah terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik# 
 
beritakorupsi.co - “Sekali mandi haruslah basah, sekali menegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi haruslah tuntas dan terang benderang”. Kalimat tersebut sepertinya tidak sesuai  dengan peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia, yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Sebab, penegakan hukum dalam beberapa kasus perkara Korupsi yang terungkap dalam persidangan Khususnya di Pengadilan Tipikor Surabaya menjadi pertanyaan publik, diantaranya Kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim pada Maret tahun lalu. Dalam fakta persidangan terungkap, bahwa duit ratusan juta yang diterima oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim (keduanya berstatus terpidana) dari 9 SKPD atau Kepala Dinas di Jawa Timur sudah dibagikan ke seluruh anggota Komis B. Duit itu sebagai imbalan agar Komisi B DPRD Jatim tidak menggunakan fungsi kewenangannya dalam pengawasan anggaran dan kinerja para Kepala Dinas sebagai mitra kerjanya. Karena hingga saat ini, tak satupun anggota Komisi B DPRD Jatim yang diproses hukum oleh KPK. Begitu juga dengan kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua dan 2 (dua) Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto pada Maret tahun lalu. Dalam kasus ini juga terungkap di persidangan bahwa semua anggota DPRD Kota Mojokerto kebagian duit “haram” terkait pembahasan anggaran APBD/P Kota Mojokerto. Yang ini juga sama, bahwa tak satupun anggota DPRD Kota Mojkerto yang diproses hukum oleh lembaga anti rasuah itu. Belum lagi kasus TPPU (tindak pidana pencucian uang dengan tersangkayang juga terpidana Taufiqurrahman yang ditangani KPK, serta kasus dugaan Korupsi sebesar Rp85 miliyar terkait pembangunan Rumah Sakit Unair Surabaya yang menelan anggaran senilai Rp300 miliyar yang ditangani KPK, dan telah menetapkan “FAS” mantan Rektor Unair periode 2006-2015 menjadi tersangka pada Juni tahun 2016, yang hingga saat ini belum ada kelanjutannya. Tak ketinggalan pula di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menangani kasus Korupsi dana Bansos Rp38 miliyar yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp200 miliyar lebih serta Kasus Korupsi dana P2SEM Tahun 2008 sebesar Rp277 miliyar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2008. Belum lagi kasus Korupsi pembangunan gedung Kampus UIN Malang , di mana mantan rektornya sudah ditetapkan menjadi tersangka pada tahun 2014 dan hingga saat ini belum juga ada kelanjutannya. Lalu sebagai tindak lanjut dari hari peringatan Anti Korupsi yang beberapa hari lalu di peringati di mana ? 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMVjwBk6xw9cj6YsEJrpBlJiqpLVO-LiDZt7NmzaotGx0pv9SicsBdr_vOzkHnvCUsvvZcLFUHDiRMObQsvLzEgGaYLjxS-VNu7IXYR8TRFJQCqRDeW7CkwZ7ilVtNTSPy6GrbAUZsOck/s1600/Terdakwa+dr.+H.M.+Nurul+Dholam+bersama+Penasehat+Hukumnya%252C+Adi+Sutrisno.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMVjwBk6xw9cj6YsEJrpBlJiqpLVO-LiDZt7NmzaotGx0pv9SicsBdr_vOzkHnvCUsvvZcLFUHDiRMObQsvLzEgGaYLjxS-VNu7IXYR8TRFJQCqRDeW7CkwZ7ilVtNTSPy6GrbAUZsOck/s1600/Terdakwa+dr.+H.M.+Nurul+Dholam+bersama+Penasehat+Hukumnya%252C+Adi+Sutrisno.jpg" /></a></div>
Sementara dalam kasus perkara Korupsi pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Puskesmas Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2017 sebesar Rp2,4 miliyar berdasarkan hasil auditor Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga menjadi pertanyaan. Sebab dalam surat dakwaan JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik mengatakan, bahwa terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam menduduki jabatan sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 1 April 2016 yang kemudian dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresi sejak tanggal 30 Desember 2016 melakukan pemotongan terhadap Jaspel dana kapitasi Puskesmas Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2017 sebesar Rp.2.451.370.985 Sementara fakta dalam persidangan yang terungkap (Selasa, 11 Desember 2018), bahwa yang melakukan pemotongan Jaspel dana kapitasi itu adalah para Kepala Puskesmas dan Bendahara JKN (Jaminan Kesehatan Nsional) Puskesmas di Kabupaten Gresik yang besarnya antara puluhan hingga ratusan juta per tahun atas perintah secara lisan oleh terdakwa. Artinya, yang melakukan pemotongan dengan memerintahkan untuk melakukan pemotongan adalah dua kata kerja yang berbeda. Andai saja kasus ini adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, di mana ada yang menyuruh/memerintah dan ada yang melakukan yang kemudian hasil curiannya itu dijual kepada orang laing, bisa jadi semuanya akan terseret termasuk si pembeli barang curian itu dengan tuduhan sebagai penadah. Fakta lainnya yang terungkap yaitu, bahwa pemotongan Jaspel dana kapitasi di 43 Puskesmas Kabupaten Gresik itu ternyata sudah berlangsung sebelum terdakwa menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada tanggal 30 Desember 2016 menggantikan dr. Sugeng Widodo. Anehnya, dalam surat dakwaan JPU Kejari Gresik mengatakan bahwa terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam melakukan pemotongan Jaspel dana kapitasi sejak tahun 2016 - 2017. Selain itu disebutkan pula dalam surat dakwaan JPU, bahwa ada penyerahan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp454 juta  dari dr. Soegeng Widodo kepada terdakwa. Bahwa dana tersebut merupakan dana sisa kegiatan dimasa kepemimpinan dr. Soegeng Widodo selaku Kepala Dinas yang lama, dan disepakati dalam rapat (tanggal 31 Maret 2016), agar dana sisa tersebut segera diserahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km selaku staf Bagian Ren Gram di  Dinas Kesehatan Kab. Gresik untuk disimpan dan dicatatkan dalam pembukuan. Yang lebih anehnya lagi, JPU Kejari Grerik hanya mengusut Jaspel dana Kapitasi tahun 2016 - 2017 dengan menyeret dr. H.M. Nurul Dholam ke pengadilan Tipikor untuk diadili, sementara  pemotongan Jaspel dana Kapitasi tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya tidak diminta pertanggungjawajaban ?. Tidak hanya itu. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pun tidak “segarang” mengadili perkara Korupsi lainnya saat meminta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan. Tak heran, saksi-saksi pun sambil tersenyum atau tertawa sambil menjawab pertanyaan Majelis Hakim. Tak ada diantara saksi yang merasa bersalah melakukan pemotangan Jaspel dana Kapitasi itu karena atas perintah. Selasa, 11 Desember 2018, dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 21 orang yang dihadirkan Tim JPU Andrie Dwi Subianto, Alifin Nurahmana Wanda dkk, dari Kejari Gresik dipimpin Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu M. Mahin., SH., MH dan Dr. Lufsiana. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Adi Sutrisno. Saksi yang dihadirkan JPU adalah Kepala Puskesmas, dan Bendahara JKN Puskemas di Kabupaten Gresik itu, diantaranaya Cahyono, Kepala Puskesmas Mengganti,; Setyorini, Kepala Puskesmas Rangkah,; Yan Susanti, Kepala Puskesmas Sedayu,; Masvia Bendahara JKN Puskesmas Kedamaian,; Wiwik Susanti Kepala Puskesmas Ujung Pangka,; Masvia, Bendahara Puskesmas Ujung Pangkah,; Sonny, Kepala Puskesmas Benjeng,; Susi Sri Asri, Bendahara JKN Puskesmas Benjeng,; Hilda besty, Kepala Puskesmas Kedamaian,; Sinta Puspita Sari, Kepala Puskesmas Sedayu,; Erni Rahayu, Bendahara JKN Puskesmas Sedayu,; Titikaryadiponigoro, mantan Kepala Puskesmas Bunga,;  Mafuroh, Bendahara JKN Puskesmas Bunga,; Lestari sudaryanti, Kepala Puskesmas Cermai,; Farida rohmah, Bendahar JKN Puskesmas Cermai,; Rini Aulistyoasih, Puskesmas Balong Panggang,; Aryatiningsih, Bendaha JKN Puskesmas Balongoangang,; Anik Lutfiah, Kepala Puskesmas Sukomulyo Gresik,; Ratna Fajarini, Bendahara JKN Sukomulyo Gresik,; Achmat safi'i, Kepla Puskesmas Alun-alun, dan Diana Mei Hearawati, Bendahara JKN Puskesmas Alun-alun. Para saksi yang berprofesi sebagai dokter ini ibarat kelompok paduan sura saat menjawab pertanyaan JPU terkait pemotongan Jaspel dana Kapitasi yang dilakukan oleh terdakwa. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3Nk1F_xhHTrKNloRVWGLXvPJsD0wFS0labhl7oM617xVLeUaR7EI0CL_twt_wNZw-GohPPQDsKxe3KsYJKkkZ2MsitGmrfCr59P-8AAz8T0-ODOgHsrynAiyUe3lA8HZLJVx5qZEVQEo/s1600/IMG20181211135212.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="555" data-original-width="985" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3Nk1F_xhHTrKNloRVWGLXvPJsD0wFS0labhl7oM617xVLeUaR7EI0CL_twt_wNZw-GohPPQDsKxe3KsYJKkkZ2MsitGmrfCr59P-8AAz8T0-ODOgHsrynAiyUe3lA8HZLJVx5qZEVQEo/s640/IMG20181211135212.jpg" width="640" /></a></div>
“Ada..Dana Kapitasi” jawab para saksi Karena suara para saksi terdengar seperti kelompok paduan suara, Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Wiwin Arodawanti pun langsung mengambil alih pertanyaan JPU. Pertanyaan Ketua dan anggota Majelis Hakim terhadap para saksi seputar besarnya pemotongan Jasa Pelayanan dana Kapitasi, yang melakukan pemotongan dan diserahkan kepada siapa serta berlangsungnya pemotongan sejak kapan. Menurut para saksi, bahwa yang melakukan pemotongan Jaspel dana Kapitasi itu adalah Kepala Puskesmas dan Bendahara atas perintah terdakwa. Pemotongan Jaspel dana Kapitasi itu sejak tahun 2016 hingga 2017 yang besarnya 10 persen juga atas perintah terdakwa terdakwa secara lisan pada saat rapat yang tanpa undangan resmi dan tidak ada absensi atau daftar hadir. Duit dari dari hasil pemotongan Jaspel dana Kapitasi itu tidak disetorkan kepada terdakwa, melainkan ke Diana dan Erni “Sejak tahun 2016 - 2017, besarnya 10 persen atas perintah terdakwa. Disetorkan ke Diana tahun 2016, tahun 2017 disetorkan ke Erni,” jawab para saksi ini. “Tahun 2016, saya menyetor sebesar sembilanpuluh juta, ke Diana dan tahun 2017 ke Erni,” jawan saksi lainnya. Saat Ketua Majelis Hakim menanyakan para saksi, “mengapa disetorkan ke Diana dan Erni, siapa yang menyuruh,”tanya Ketua Majelis Hakim. Namun para saksi terdiam sejenak, baru kemudian menjawab, “atas perintah terdakwa,” Sementara pengakuan dr.Soni selaku Kepala Puskesmas Benjeng mengakatakan, bahwa pemotongan itu sudah ada pada tahun 2015 sejak dirinya menjadi Kepala Puskesmas Benjeng. Hal itu diungkapkan penyutik orang sakit ini atas pertanyaan anggota Majelis Hakim M. Mahin. “Tahun 2015 sudah ada,” tanya dr. Soni. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaD2XwHiqC3wOjW26_RXLhGJSn4xs9tTgzIPga3C0Ah-CEPmHVBMlMs4jQ7AKbvsc-L84_S3UVcWPsiis2FaD60LITGDPcRLY1B9EGsN3RkCVpA0IG0YyAyHPnkU42korSLJFQl198sjU/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaD2XwHiqC3wOjW26_RXLhGJSn4xs9tTgzIPga3C0Ah-CEPmHVBMlMs4jQ7AKbvsc-L84_S3UVcWPsiis2FaD60LITGDPcRLY1B9EGsN3RkCVpA0IG0YyAyHPnkU42korSLJFQl198sjU/s640/3.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
Atas pertanyaan anggota Majelis Hakim M. Mahin pun membuat para saksi 
sedikit terdiam, yang ssebelumnya sambil senyum-senyum dan ada pula yang
 bisik-bisik, walau Hakim M. Mahin tak banyak menggali keterangan dari 
saksi-saksi terkait pemotongan dana Kapitasi sebelum tahun 2016. Namun
 anggota Majelis Hakim M. Mahin pun menanyakan JPU, apakah dr. Sugeng 
Widodo, Diana dan Erni akan dihadirkan sebagai saksi. Menurut JPU, 
ketiga nama penting itu dalam kasus ini akan dihadirkan sebagai saksi. Selanjutnya,
 Adi Sutrisno selaku Penasehat Hukum terdakwa juga menanyakan kepada 
para saksi, apakah sudah ada pemotongan Jaspel dana Kapitasi tahun 
sebelumnya (sebelum tahin 2016). Para saksi pun mengakui bahwa sudah ada
 sebelum tahun 2016. Pada hal, para saksi sebelumnya atas pertamyaan JPU
 mengatakan bahwa pemotongan itu sejak tahun 2016 - 2017. Adakah 
pihak-pihak lain yang mengarahkan para saksi untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam persidangan, sehingga jawab dari
 para saksi terkesan tidak terbuka ? Seperti yang diberitakan 
sebelumnya. Pada tanggal 31 Maret 2016 dalam sebuah rapat terbatas di 
ruang Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Kepala Dinas 
Kesehatan yang memasuki  masa pensiun yaitu saksi dr. Soegeng Widodo, 
terdakwa sendiri selaku Sekretaris Dinas yang akan menggantikan dr. 
Soegeng Widodo,  para Kepala Bidang Dinas Kesehatan diantaranya  
Mukhibatul Khusnah, dr. Henny Jasaningsih, Diah Rustiari, Kasubag 
Keuangan, Titik Rositawati  dan Kasi RenGram serta Rumiyati. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimuRyUbE5SvCOsPEAeH7UrrFpdT2leq-QrCpCadDqQAxDRx4_tETQya8RNAjxsIxFotFKaO9-ZRk1Hu9YNp9gbNZqkJeu1vL1L3aJRcRDgV0Ng1QyaUW7I62HyBjtyFDFWVYy-lsOYS-o/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimuRyUbE5SvCOsPEAeH7UrrFpdT2leq-QrCpCadDqQAxDRx4_tETQya8RNAjxsIxFotFKaO9-ZRk1Hu9YNp9gbNZqkJeu1vL1L3aJRcRDgV0Ng1QyaUW7I62HyBjtyFDFWVYy-lsOYS-o/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam rapat tersebut, kanjut JPU, terjadi penyerahan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp454  dari dr. Soegeng Widodo kepada terdakwa yang diketahuinya bahwa dana tersebut merupakan dana sisa kegiatan di masa kepemimpinan saksi dr. Soegeng Widodo selaku Kepala Dinas yang lama, dan disepakati dalam rapat tersebut agar dana sisa tersebut segera diserahkan kepada saksi Eni Wahyuni, S.Km (staf dari Bagian RenGram pada Dinas Kesehatan Kab. Gresik) untuk disimpan dan dicatatkan dalam pembukuan. Akan tetapi begitu selesai rapat dan penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak langsung menghubungi saksi Eni Wahyuni, S.Km melainkan terdakwa segera menuju Bank Jatim Cabang Gresik lalu membuat akun rekening baru atas nama M.Nurul Dholam, dengan nomor rekening 0277019451, kemudian terdakwa langsung memasukkan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp.454 juta. Pada tanggal 01 April 2016 di ruang Kepala Dinas, terdakwa menyerahkan buku rekening tersebut berikut KTP milik terdakwa kepada saksi Eni Wahyuni dan meminta agar Eni Wahyuni supaya mencatatkan setiap kali ada dana setoran dari Puskesmas ke dalam catatan pembukuan serta memasukkan dana dari Puskesmas tersebut ke dalam akun rekening milik terdakwa tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, terdakwa mengumpulkan beberapa perwakilan Kepala Puskesmas bertempat di ruang Kepala Dinas yang dihadiri dr.Rahayu Nugrahani,; drg.Syaifudin Ghozali,; dr.Ja'iman,; dr.Daniel Sau,; dr.Rini Sulistyoasih,; dr.Setyo Rini, dan drgHafida. Dalam pertemuan itu, terdakwa menginstruksikan agar seluruh Kepala puskesmas yang hadir untuk menyetorkan hingga 10 persen Jaspel Dana Kapitasi setiap bulan dengan menyampaikan  untuk mempertahankan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas sebelumnya. Selain itu, disampaikan juga bahwa nantinya dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan Dinas yang tidak terakomodir oleh anggaran DIPA APBD. Setelah itu, terdakwa memerintahkan kepada para Kepala Puskesmas yang hadir untuk menyampaikan instruksi tentang setoran 10 persen jaspel tersebut kepada seluruh Kepala Puskesmas yang tidak hadir untuk dilaksanakan, serta mengenai teknis penyetorannya dilakukan dengan cara menyerahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km. Atas instruksi dari terdakwa tersebut, seluruh Keapala Puskesmas sebanyak 32 memerintahkan bendahara JKH Puskesmas agar setiap kali pembayaran, dana kapitasi dari BPJS Kesehatan Cabang Gresik masuk ke rekening JKN Puskesmas tiap bulannya, khusus alokasi Jasa Pelayanan setelah dikurangi pajak supaya  langsung dilakukan pemotongan secara tunai hingga sebesar 10 persen dengan menyetorkannya kepada terdakw melalui Eni Wahyuni, S.Km dari staf Bagian Rengram. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKFM1cSDHeAnehKFG9580BiD70r3U-0wpEqT4-kB1xauBgKm74t7Xzp_iZASw4hIRm1IJ-RF_OOE2edIKBBdPCEFNpn11DCFLJTZs9jm0RaVJ9Eu_G09ptUecEcFEw0vDtD5BPNMKCTv8/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKFM1cSDHeAnehKFG9580BiD70r3U-0wpEqT4-kB1xauBgKm74t7Xzp_iZASw4hIRm1IJ-RF_OOE2edIKBBdPCEFNpn11DCFLJTZs9jm0RaVJ9Eu_G09ptUecEcFEw0vDtD5BPNMKCTv8/s640/4.jpg" width="640" /></a></div>
Atas perintah tersebut, para bendahara JKP masing-masing Puskesmas pun melaksanakannya dimulai dari pembayaran dana kapitasi per bulan Apri 2016, pemotongan sekaligus penyetoran 10 persen jaspel dilakukan secara tunai diserahkankepada Eni Wahyuni, S.Km untuk dicatatkan,  akan tetapi tidak disertai tanda terima, agar pembayaran dana kapitasi pada bulan April 2016 bisa dilakukan di bulan Mei atau bulan-bulan berikutnya dengan cara dirapel. Selain itu, para bendahara JKN Puskesmas diperintahkan juga agar penyusunan LPJ/SPJ dibuat seolah olah terserap keseluruhan tanpa ada potongan 10 persen jaspel. Begitupun pada bulan-bulan berikutnya yakni Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2016, penyetoran 10 persen Jaspel Dana kapitasi dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti cara sebelumnya. Pada sekitar bulan Januari - Februari 2017, beberapa Kepala Puskesmas mencoba berinisiatif mempelopori rekanrekan lainnya untuk menghentikan praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jasa pelayanan dana kapitasi, dimana terhadap ajakan tersebut mayoritas Kepala Puskesmas langsung berhenti melakukan praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspel Dana Kapitasi pada periode bulan Januari 2017 yang seharusnya disetorkan bulan Februari, namun masih ada beberapa Kepala Puskesmas yang belum tahu akan ajakan tersebut, sehingga masih tetap melakukan pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspe1 Dana Kapitasi kepada petugas di Dinas Kesehatan Kab Gresik. Setelah itu, secara berangsur-angsur Kepala Puskesmas menghentikan praktik tersebut sejak  bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, dan akhirnya praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspe1 Dana Kapitasi benar-benar berhenti dilakukan secara total sejak bulan Juli 2017. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisI3IYOQpYrO7RPB7uothru1Mv-9rg5j9IUdAobi1SJ9DfYQxyuspQfZqKWqcv3hyH9R3CnWPjiAWew4XFu6X_5SkrSoFUeGboF9FxPLc_nlrWSqchnUfgWoH1U25y67c5i47lIgWoKqE/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisI3IYOQpYrO7RPB7uothru1Mv-9rg5j9IUdAobi1SJ9DfYQxyuspQfZqKWqcv3hyH9R3CnWPjiAWew4XFu6X_5SkrSoFUeGboF9FxPLc_nlrWSqchnUfgWoH1U25y67c5i47lIgWoKqE/s640/2.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa dalam kurun waktu, antara bulan Maret 2016 - Juni 2017, diketahui terjadi beberapa kali penerimaan dana dari hasil pemotongan sebesar 10 persen alokasi jasa pelayanan dari 32 Puskesmas se-Kabupaten Gresik oleh terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa memerintahkan para Kepala Puskesmas untuk dilakukannya pemotongan terhadap alokasi jasa pelayanan dana kapitasi hingga 10 persen yang disetorkan dan dimasukkan ke dalam rekening pribadi terdakwa, telah mengakibatkan penggunaan dana kapitasi yang sesuai dengan peruntukan. Sehingga program Pemerintah cq BPJ S Kesehatan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.451.370.985 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)  berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Auditor Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur nomor: R-01/Hkt.3/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan. Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat Pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3 atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 64 ayat (l) KUHP. (Rd1)

News Tipikor Pemotongan Dana Kapitasi Dilakukan Oleh Kepala Puskesmas Kab. Gresik

#Dakwaan Jaksa, bahwa yang melakukan Pemotongan Jasa Pelayanan (Jaspel) adalah terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehata...

Terima Duit Rp20 Juta Divonis 2 Tahun Penjara

07.39 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOJOZy97aT1I3ljW0UEy0hFzcxoTLEy4B5v8B5jjXgRjtFKGWPDH9YKwrdbGJD-SjFpk9mMKeNxsDtRyPHpVyxNAOrdmCuAR0FcwZkoxFVTd03hxYN2me4E9133J8g4npP-4gLk1wcE_k/s1600/IMG20181210180856.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="796" height="616" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOJOZy97aT1I3ljW0UEy0hFzcxoTLEy4B5v8B5jjXgRjtFKGWPDH9YKwrdbGJD-SjFpk9mMKeNxsDtRyPHpVyxNAOrdmCuAR0FcwZkoxFVTd03hxYN2me4E9133J8g4npP-4gLk1wcE_k/s640/IMG20181210180856.jpg" width="640" /></a></div>
#Kepala Desa yang menerima uang suap Rp20 juta divonis 2 tahun, Wali Kota yang menerima Mobil mewah seharga Rp1.6 M di hukum 3 tahun# 
 
beritakorupsi.co - Aneh tapi nyata ! Barangkali kata ini yang tepat bagi terdakwa kasus Korupsi suap menerima duit puluhan juta, namun di hukum lebih berat dari terdakwa yang menerima suap berupa mobil mewah yang harganya miliyaran. Yaitu terdakwa Bitono bin Supardi, selaku Kepala Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang terseret dalam kasus Korupsi suap karena menerima uang sebesar Rp20 juta dari Mukhamad Bakir, dari hasil penjualan sebidang tanah seharga Rp200 juta, divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim, dari 4 (empat) tahun tuntutan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan, pada sidang yang berlangsung diruang sidang Sari Pengadilan Tipkor Surabaya, Senin, 10 Desember 2018. Sementara terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu, Malang, Jawa Timur yang ditangkap KPK pada tanggal 16 Septemberi 2017 lalu, hanya di hukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun (Jumat, 27 April 2018), dari 8 (delapan) tahun tuntutan JPU KPK, karena menerima uang sebesar Rp350 juta, dan 1 (satu) unit mobil mewah merek Toyota New Alphard Type 3.5 Q A/T tahun 2016 seharga Rp1.6 miliyar dari Fhilipus Djab. Kedua kasus ini boleh dibilang sama tapi tak serupa. Yaitu sama-sama terseret dalam kasus Korupsi Suap. Yang menjadikan tak serupa adalah, terdakwa Eddy Rumpoko selaku penerima suap dari Fhilipus Djab. Sehingga keduanya sama-sama ditangkap KPK. Sementara terdakwa Bitono bin Supardi yang ditangkap anggota Polres Pasuruan karena penerima suap berupa uang sebesar Rp20 juta, tetapi Mukhamad Bakir selaku pemberi “aman sentosa”. Kasus perkara Korupsi suap karena menerima duit dengan terdakwa tunggal, tidak hanya kali ini aja yang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Masih ada beberapa perkara Korupsi serupa, yaitu hanya penerima saja yang ditangkap Polisi lalu diseret JPU untuk diadili dihadapan Majelis Hakim. Namun entah dari saiapa terdakwa menerima. Pada hal dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 Undang-undang Tipikor sangat jelas mengatur tentang ancaman hukuman hukuman bagi sipemberi.  Pada Senin, 10 Desember 2018, dalam sidang yang berlangsung adalah pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketaui Rochmat., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota selaku Hakim Ad Hoc yaitu Samhadi., SH., MH dan M. Mahin., SH., MH, yang dihadiri oleh JPU Joni Eko dari Kejari Kabupaten Pasuruan dan Sahlan., SH serta Achmad Zaini., SH selaku Pensehat Hukum terdakwa. Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa dianggap bersalah melanggar Pasal 11 Undang-undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT5TzeUHMsrqCj4OpTL-GXNXGuZUs9kLxWa7Z9Yx1nfmcDIaLCju7XSd1nUGdI1r5LyD0OkO1PdGRFu4jSNEGf56xqGTrCisWvTTffOe2BUlS9hMgMwVujx_Ymul85QP_L-1BM5487FGc/s1600/IMG20181210181730.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="441" data-original-width="875" height="322" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT5TzeUHMsrqCj4OpTL-GXNXGuZUs9kLxWa7Z9Yx1nfmcDIaLCju7XSd1nUGdI1r5LyD0OkO1PdGRFu4jSNEGf56xqGTrCisWvTTffOe2BUlS9hMgMwVujx_Ymul85QP_L-1BM5487FGc/s640/IMG20181210181730.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara Pasal yang dikenakan penyidik Polres Pasuruan dan juga dalam dakwaan JPU, terdakwa dijerat melanggar “pemaksaan atau menerima” yaitu Pasal (Primair) 12 huruf e atau (Subsidair) Pasal 11 Undang-undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): Huruf e : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Entah memaksa bagaimana si pelaku terhadap seseorang hingga menyerahkan sejumlah uangnya lalu tertangkap tangan oleh Tim Saber Pungli. Apakah kerena berteriak hingga terdengar petugas lalu ditangkap, atau karena memang “sengaja sipemberi menjebak” si pelaku supaya ditangkap ? atau karena ada laporan dari si pemberi, lalu Tim Saber Pungli sudah siap uantuk melakukan penangkapan, sehingga si pemberi bebas? Namun dalam persidangan, Pasal pemaksaan ini tidak bisa dibuktikan JPU, sehingga dalam surat tuntutannya dikenakan Pasal “menerima” yakni Pasal 11 yang berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Terdakwapun dituntut pidana penjara selama 4 tahun karena menerima duit sebesar Rp20 juta. Dalam Pasal ini (Pasal 11), bila ada penerima sudah pasti ada pemberi. Anehnya, sipemberi hadiah atau janji yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sepertinya “tak berlaku” dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Saber Pungli berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Pasal 5 (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: Huruf a berbunyi : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Majelis Hakim mengatakan, bahwa berawal dari transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sumberejo  RT.01 RW.07 Desa Lebakmjo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, dengan luas tanah + 850 m3, antara pihak penjual yakni Mukhamad Bakir berdasarkan surat kuasa menjual, tanggal 18 Dmmbcr 2017 dengan Ponadi selaku pembeli,dengan harga yang disepakati sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 06.00 Wib, saksi Mukhamad Bakir menelepon terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Lebakrejo, karena obyek tanah yang dijual berada di wilayah Desa Lebakrejo. Lalu saksi Mukhamad Bakir menyampaikan kepada terdakwa, akan melakukan pengurusan akta jual beli dengan obyek tanah dan bangunan yang berada di wilayah Desa Lebakrcjo dcngan harga jual sebesar Rp200 juta. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7MjRsSa1GYYmkCp3Na47k5ts1-5oPT1yR3faeuv_ctBE57MNGrAK9YnCqW2sRpdS4DtSxjtY-eV1VPSb1_4k4Xnfz2S0ze9daSJ5JZEMx8zY1MkZQJeYuoSmu4R1T6JbN1mygW5DZ1WE/s1600/IMG20181210180854.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="875" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7MjRsSa1GYYmkCp3Na47k5ts1-5oPT1yR3faeuv_ctBE57MNGrAK9YnCqW2sRpdS4DtSxjtY-eV1VPSb1_4k4Xnfz2S0ze9daSJ5JZEMx8zY1MkZQJeYuoSmu4R1T6JbN1mygW5DZ1WE/s640/IMG20181210180854.jpg" width="640" /></a></div>
Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Mukhamad Bakir, meminta untuk persenan (komisi) sebasar l0 persen dari harga jual beli yaitu sebesar Rp20 juta, dan biaya pengurusan Akta Jual Beli sebesar Rp5 juta. Sehingga total uang yang diminta terdakwa sebesar Rp25 juta. Dan apabila tidak menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa, maka Akta Jual Beli tersebut tidak akan diurus/diptom oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya Mukhamad Bakir menyampaikan kepada Ponidi selaku pembeli, bahwa terdakwa meminta untuk persenan (komisi) sebesar 10 %  dari harga jual beli sebesar Rp20 juta, maka Ponidi mengusahakan uang yang diminta oleh terdakwa. Majelis Hakim menjelaskan, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah saksi Ponidi, dilakukan pembayaran atas jual beli tanah dan bangunan secara tunai sebesar Rp200 juta kepada  Mukhamad Bakir selaku penjual. Lalu Ponadi dan saksi Mukhamad Bakir menyampaikan kepada terdakwa akan menyerahkan uang untuk pengurusan jual beli sebesar Rp20 juta dan sebesar Rp5 juta setelah akta jual beli tersebut jadi. Kemudian terdakwa meminta agar bertemu di halaman depan toko Alfamart di Jalan Raya Surabaya - Malang Desa Kertosari Kecamtan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Bahwa berdasarkan infomasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa bebakrejo yang sering melakukan pungutan liar/meminta uang diluar ketentuan kepada atatau yang akan mengurus surat berkaitan dengan tanah, maka Kukuh Yudha Setiawan., SH, dan Hermanto., SH bersama tim Polres Pasuruan melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin, 21 Mei 2018 sekira jam 14.20 Wib, terdakwa datang dan duduk di halaman depan toko Alfamatt di Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, lalu tidak berselang lama, datang 2 (dua) orang 1aki-laki yaitu Mukhamad Bakir dan Ponidi yang langsung menghampiri terdakwa di depan toko Alfamart tersebut, selanjutnya ponidi  mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna kuning dan mengeluarkan sejumlah uang dalam keadaan terbendel, dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Saat uang tersebut dihitung oleh terdakwa, Kukuh Yudha, dan Hermanto beserta tim yang telah  melakukan penyelidikan sebelumnya melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20 juta, dalam pecahan Rp100 ribu dan pecahan Rp50 ribu, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dan bangunan seharga Rp200 juta, .000.000,(dua ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil ukur bangunan tanggal 21 Mei 2018, 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga atas nama pembeli yaitu Ponidi, yang kesemuanya dimasukkan dalam 1 (satu) buah tas kain warna kuning bertuliskan pantai photo, dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Lebakrejo tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan akta jual beli tanah, dan permintaan komisi sebesar 10 % dari harga jual tanah sebesar Rp20 juta. Majelis Hakim mengenyampingkan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan, bahwa uang yang diminta oleh terdakwa sebesar 10% dari hasil jual beli tanah antara Mukhamad Bakir (penjual) dengan Pitono selaku pembeli adalah sesuai aturan yang berlaku, yang akan digunakan terdakwa untuk membayar PPH, BPHTB, Pendafran SHM baru, Bea Materai, Saksi, PPAT dan lain-lain, sudah sah dan benar secara hukum. Dan oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960/UUPA menjelaskan; Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan Pendaftaran Sehingga Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Bitono bin Supardi selaku Kepala Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Dalam putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Bitono bin Supardi terbukti secara sah menurut hukum melanggal Pasal 11 Undang-undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Mengadili : Menghukum terdakwa Bitono bin Supardi dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan langsung kepada Majelis Hakim, pikir-pikir. Hal yang sama juga dikatakan JPU Joni Edi. Kepada media ini sesuai persidangan, JPU Joni Edi mengatakan masih ada waktu 7 (tujuh) hari untuk pikir. JPU Joni Edi menambahkan, bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim sama dengan tuntutan JPU. “Kita masih pikir-pikir, masih ada waktu tujuh hari. Kalau pertimbangan Majelis Hakim sama dengan tuntutan atas perbuatan terdakwa, hanya penjatuhan hukum aja yang beda,” ujar JPU Joni. Terpisah. Salah seorang Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, masih perlu berunding dengan keluarga terdakwa, apakah menerima atau banding atas putusan Majelis Hakim. “Kita perlu berunding dulu dengan pihak keluarga,” kata Sahlan. (Rd1)

Terima Duit Rp20 Juta Divonis 2 Tahun Penjara

#Kepala Desa yang menerima uang suap Rp20 juta divonis 2 tahun, Wali Kota yang menerima Mobil mewah seharga Rp1.6 M di hukum 3 tahun# be...

Editorial

12.35 beritakorupsi 0

Hari Anti Korupsi, Hanya Peringatan atau Menjadikan Cermin ? Oleh Jentar Sitinjak (Pemimpin Redaksi)  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqajP2ElFamYVSjHJO4rWmS52YqTwEqSh54emyDwZ1yeZu2ZquelQnUKYnNx-AjDTRYgqndAvQ8C8FZ_7MCM9DYRSPFJ2WUADP5ozHXGRhknOY2fQRUtpx4aLCVqS_2Ow80WoIvtlw6Ao/s1600/Hari+Anti+Kotupsi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqajP2ElFamYVSjHJO4rWmS52YqTwEqSh54emyDwZ1yeZu2ZquelQnUKYnNx-AjDTRYgqndAvQ8C8FZ_7MCM9DYRSPFJ2WUADP5ozHXGRhknOY2fQRUtpx4aLCVqS_2Ow80WoIvtlw6Ao/s640/Hari+Anti+Kotupsi.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Setiap tanggal 9 Desember, diperingati sebagai Hari Anti Korupsi se-Dunia (Internasional) berdasarkan Konvensi PBB  di Meksiko, pada tanggal 31 Oktober 2003, kemudian melalui Resolusi 54/4 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), mulai diberlakukan pada tanngal 9 Desember 2005. Peringatan Hari Anti Korupsi di Indonesia, diperingati Khususnya oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan dan diberbagai tempat. Yang menjadi pertanyaan, apakah Hari Anti Korupsi hanya sebagai peringatan dengan berbagai kegiatan, atau menjadikannya sebagai cermin untuk melihat dengan jelas di mana akar penyebab Korupsi itu ? Bila Hari Anti Korupsi diperingati hanya suatu ajang kegiatan belaka, tak ubahnya seseorang memakai topeng untuk menutupi siapa dirinya yang sesungguhnya. Orang tak akan mengenalnya memang, tetapi melihatnya dengan penampilan yang gagah perkasa. Namun bila Hari Anti Korupsi dijadikan sebagai cermin, maka akan tampak siapa dirinya, bagaimana penampilannya. Sebeb cermin digunakan orang untuk melihat baian mana dari tubunh atau dirinya yang perlu dirapikan agar tidak menjadi bahan perbincangan orang-orang disekitarnya. Sebab menjelang Hari Anti Korupsi, tak sedikit wajah-wajah orang bermunculan di layar Televisi maupun diberbagai media cetak, termasuk diberbagai kegiatan sebagai pembicara yang ber-thema-kan “memperingati Hari Anti Korupsi”, yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat penggiat anti Korupsi maupun yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Yang dibahas memang sangat menarik perhatian pulik, diantaranya pendidikan tentang pencegahan Korupsi, sebab para pembicara sudah pasti memiliki segudang ilmu pengetahuan tentang Korupsi. Sehingga tak sulit baginya  untuk menjelaskan bagaimana menjelaskan tentang praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penindakan hukum yang dilakukan oleh APH (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK). Namun siapa yang menjelaskan, di mana dan dari mana akar atau pangkal timbulnya kasus Korupsi itu ?. Ibarat memadamkan api yang melalap sebuah bagunan, yang dicari petugas pemadam kebakaran untuk diatasi terlebih dahulu adalah sumber apinya, agar lebih mudah untuk memadamkan kobaran api agar tidak mejalar ke bangunan-bangunan lainnya, dengan keikutsertaan masyarakat sekitar. Begitu juga dengan kasus Korupsi yang menjadi musuh kita bersama. Karena kasus Korupsi adalah suatu tindak pidana kejahatan yang luar biasa dan terencana tanpa meninggalkan luka atau bekas, tetapi dapat memporak porandakan perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat secara perlahan-lahan namun pasti. Sementara kasus Koruspi di negeri ini ibarat rumput Ilalang, di mana akarnya sudah menjalar kemana-mana yang akan merusak tanaman disekitarnya. Begitu juga dengan kasus Korupsi yang tidak hanya di Kota besar melainkan sudah merambah ke Desa-desa di 34 provinsi di negeri tercinta ini. Praktek-praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) justru sudah. Fenomena korupsi di negeri ini ibarat penyakit kanker yang mulai menggerogoti dan menjalar ke seluruh  sendi-sendi kehidupan bangsa. Korupsi mulai terjadi disemua lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta Lembaga Bisnis. Pelaku Korupsi pun tidak hanya dari kalangan Menteri, Gubernur, Wali Kota/Bupati (baik yang masih aktif atau mencalonkan kembali), DPR/D, Hakim, Jaksa, Polisi, Lurah?Kepala Desa, Pengusaha, Pengacara namun juga Kelompok Tani (Poktan). Sementara LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) dan oknum Wartawan mulai menghiasi sidang perkara Korupsi walau sebagai saksi seperti yang terjadi Pengadilan Tipikor Surabaya. Tapi anehnya, pelaku tindak pidana kejahatan yang luar biasa ini justru pelakunya adalah orang-orang pintar dengan pendidikan yang cukup tinggi dari lulusan Perguruan Tinggi terkenal pula. Namun kemudian orang pintar tersebut malahan berubah menjadi orang jahat, maling, menindas kaum lemah, menghilangkan lawan-lawannya yang dianggap membahayakan kedudukan,  pangkat dan jabatannya, yang seharusnya mereka berdiri paling depan untuk menolong dan memimpin negara ini agar lebih maju dan bersih dari praktek-praktek KKN (Kolusi, Korupsi Nepotisme). Yang lebih anehnya lagi, yang tertangkap tangan oleh lembaga anti rasuah pun adalah orang-orang terhormat dengan jabatan terhormat pula, seperti Lurah/Kepala Desa, Bupati/Wali Kota, DPR/D, Kepala Kejaksaan Negeri, Gubernur hingga Menteri yang mengaku orang-orang yang beragama dan taat beribadah. Tetapi ironisnya, tindakan yang dilakukannya justru sangat mempermalukan dan merugikan dirinya sendiri dan bisa jadi berimbas pada keluarganya. Parahnya lagi, tindakan kejahatan yang luar bisa itu dilakukan bersama dengan kroni-kroninya yang disebut terhormat. Lebih ironisnya lagi, ketika mereka tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum, seolah bersikap tenang dan gentlemen serta kesatria, bak pahlawan ditangkap musuh sambil melempar senyum lebar kepada masyarakat yang meneteskan keringatnya untuk menggajinya seolah-olaholah tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Akibatnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh APH ibarat memetik buah anggur yang tumbuh di tanah yang subur. Pelaku-pelaku Korupsi suap yang tertangkap tangan oleh KPK hampir setiap bulan ada baik pejabat selaku penerima maupun pengusaha selaku pemberi. Akan tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh Kepolisian yang hanya melakukan tangkap tangan terhadap pegawai atau pejabat setingkat Kepala Desa karena menerima (uang), sementara sipemberi aman-aman saja. Undang-undang yang dikenakan oleh KPK maupun Kepolisian sama, yaitu UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Belum lagi proses penegakan hukumnya pun ada yang cepat dan ada pula yang lama. Bahkan status tersangka yang ditetapkan terhadap seseorang oleh APH, lebih dari setahun belum belum juga disidangkan. Belum lagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Korupsi  itu, sepertinya ada tebang pilih yang dilakukan oleh APH. Justru para pengendara kendaraan Khususnya sepeda motor dianggap lebih berbahaya dari para pelaku Korupsi. Akibatnya, pengendara kendaraan roda dua itupun dianggap melanggar UU Lalu lintas bila tidak membayar pajak tahunan dan tidak mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendapatan Daerah (Provinsi). Lalu apakah Hari Anti Korupsi hanya sebagai peringatan rutin setiap tahun, atau menjadikan Hari Anti Korupsi itu sebagai cermin untuk dapat melihat, memperbaiki dari APHnya lebih dahulu ? Setiap tahun, masyarakat hanya disuguhi oleh APH Khususnya Kejaksaan dan Kepolisian tentang jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkannya dari perkara Korupsi. Namun masyarakat tidak diberikan informasi yang sesungguhnya berapa anggaran yang digunakan untuk menangani 1 (satu) perkara, dan berapa anggaran pertahunnya yang dihabiskan untuk menangani kasus Korupsi. Apakah sebanding, bila perkara Korupsi yang tangani dengan nilai kerugian negara sebesar Rp50 juta dengan anggaran yang dipergunakan? Melihat kasus Korupsi yang semakin tahun semakin bertambah, Pemerintah memang tidak  tinggal diam begitu saja. Presiden RI Ir. Joko Widodo, berupaya keras untuk memberantas praktek-praktek korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh oknum-oknum pejabat maupun pengusaha yang “bermoral rusak” hanya demi kepentingan pribadinya. Salah satu bentuk upaya tegas yang dilakukan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang disebut Satgas Saber Pungli. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden, keberadaan KPK, dan Stagas Saber Pungli, sepertinya tidak membuat rasa takut para oknum pejabat yang bermoral rusak karena masih melakukan Korupsi dengan berbagai cara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau Kroni-kroninya. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan rakyat adalah mencari dari mana dan di mana  akar Korupsi itu, bukan dengan membentuk lembaga-lembaga atau Undang-undang tentang pemberantasan Korupsi. Sisitim pendidikan sebagai pundasi yang melahirkan generasi-generasi pemimpin bangsa, harus dirubah secara total. Guru/dosen agar tidak hanya sebagai pengajar ilmu pengetahuan melainkan sebagai pendidik yang juga  mengajarkan tentang nilai-nilai budipekerti. Sehingga generasi-generasi yang dilahirkan oleh Perguruan Tinggi, tidak hanya pintar tentang ilmu dunia. Pemberantasan Korupsi harus di mulai dari dunia pendidikan mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi sebagai pundasi generasi  pemimpin bangsa.</div>

Opini Editorial

Hari Anti Korupsi, Hanya Peringatan atau Menjadikan Cermin ? Oleh Jentar Sitinjak (Pemimpin Redaksi) S etiap tanggal 9 Desember, diper...

BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi Dana Bansos APBD Kab. Jember Rp38 M Kesalahan Proses Penganggaran

Pejabat Tulugagung Mungkin Tak Bisa Tidur Karena “Nyanyian” Yamani dan Hendry Setyawan

Hakim PN Surabaya, Pembacaan dan Penandatanganan Ikrar Bersama

Pemotongan Dana Kapitasi Dilakukan Oleh Kepala Puskesmas Kab. Gresik

Terima Duit Rp20 Juta Divonis 2 Tahun Penjara

Editorial

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI