BERITAKORUPSI.CO

PH Terdakwa : Kasus Korupsi Pengadaan Floating Dock Terkesan Dipaksakan ke Ranah Pidana

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC1D6pCzTCco1vWs2WB88J0lJGP05lTSrfD02xHLSXLMoDphvVhISCOBVtqzcqH5mLrsReLie6iMvHI1mzj-17oB0Ts_Reu1dixUBC6RNu02Fgi_j8LQ8Iw1MCUTg6X8d7cRq2MyF152c/s1600/IMG20190710153944.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="903" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC1D6pCzTCco1vWs2WB88J0lJGP05lTSrfD02xHLSXLMoDphvVhISCOBVtqzcqH5mLrsReLie6iMvHI1mzj-17oB0Ts_Reu1dixUBC6RNu02Fgi_j8LQ8Iw1MCUTg6X8d7cRq2MyF152c/s1600/IMG20190710153944.jpg" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan kapal floating dock di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) terus berlanjut. Kasus yang menjerat Riry Syeried Jetta, mantan Direktur Utama (Dirut) sebagai terdakwa ini pun dianggap terkesan dipaksakan. Kesan ini lah yang dituangkan Riry dalam eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa. Melalui kuasa hukumnya, Riry menganggap jika kasus yang tengah membelitnya tersebut lebih mengarah pada persoalan perdata dari pada masalah pidana. Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang terungkap dalam sidang (Kamis, 4 Juli 2019) lalu. Seperti diutarakan oleh saksi Agung Herry, SPV Akutansi PT DPS, jika pembayaran dalam transaksi pembelian floating dock yang dilakukan oleh PT DPS dengan PT A&C Trading Network (ACTN) yang dianggapnya tidak pernah ada masalah, karena sudah sesuai dengan standart operasional (SOP) yang berlaku. Sementara itu, saksi Anton Wahyuono, Pjs SPV Pengadaan PT DPS, juga mengakui jika dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan floating dock. Namun, ia mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada MoM (berita acara rapat dengan BPKP) adalah tanda tangannya, yaitu MoM tentang pembahasan pengadaan dan arahan BPKP terhadap floating dock. "Saat dalam proses pengadaan mereka (saksi) ini merupakan tim komite investasi. Sampai sekarang, mereka masih menjadi staff PT DPS," kata Kuasa Hukum Riry Samuel Benyamin Simangunsong dari kantor SBS & Associates (Attorney At Law). Ia menambahkan, dengan fakta persidangan ini maka tercipta lah kesan bahwa dengan dituangkannya Riry sebagai terdakwa ini pun, dianggap dipaksakan. Dalam eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa juga diungkapkan adanya 2 surat keputusan (SK) pengadaan yang mempunyai nomor sama tetapi isinya berbeda. Ia menengarai, bahwa tandatangan mantan Dirut PT. DPS tersebut di scan ulang. "Kita menengarai adanya pencetakan ulang atas kontrak pengadaan tersebut, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Riry. Pembuktian sudah diajukan dalam penanganan perkara. Namun hingga persidangan berjalan belum diketahui pelakunya," tegasnya. Dalam eksepsi juga diungkapkan, terdakwa sebagai direktur utama baru di perseroan, meminta jajaran direksi memperhatikan aspek-aspek lainnya serta ketentuan-ketentuan yang terkait. Termasuk, melakukan berdasarkan kesepahaman yang ada. Sebelumnya ia pernah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, terkait dengan pinjaman untuk dana talangan dari pihak ketiga, dalam pembayaran termin kontrak atas dana PMN yang belum diterima. Bahkan, ia juga pernah meminta pendapat hukum dari Kejati Jatim atas rencana pembelian barang bukan baru. Dengan bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, pihaknya juga mengkaji aturan pengadaan barang dan jasa termasuk penyempurnaan aturan pengadaan barang dan jasa perseroan yang sesuai dengan GCG dan ketentuan yang berlaku, serta pendampingan pada saat proses pengadaan dilakukan. Termasuk meminta terlebih dahulu kepada Komite Investasi untuk menggunakan jasa konsultan penilai (KJPP), untuk menilai kewajaran harga dan konsultan teknik untuk menilai kondisi floating dock tersebut Salah satu alasan yang memperkuat jika kasus yang dianggap telah merugikan negara sebesar Rp 63 miliar tersebut lebih mengarah pada persoalan perdata adalah, adanya kontrak kerjasama antara PT DPS dengan PT A&C Trading Network (ACTN). "Ada dokumen kontrak antara PT DPS dan PT ACTN. Jadi sangat jelas hubungan antara PT. DPS dengan PT. ACTN adalah hubungan keperdataan, yang mana jelas ada aturan-aturan yang harus ditaati sesuai dengan isi perjanjian yang mereka buat. Dan ini jelas diakui jaksa sebagai mana tertuang dalam dakwaannya halaman 3 point 5 jo. hal 13 alinea pertama jo. Hal 21 point 5 jo. Hal 35 alinea 2," tegasnya. Sebagai konsekwensi apabila ada pelanggaran atau sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dijadikan, maka perbuatan itu adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Sehingga menurutnya, perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan bukanlah suatu perbuatan pidana. Apalagi, PT. DPS mengakui keperdataannya dalam perkara perdata No. 1112/Pdt.G/2018/PN.Sby, untuk mengajukan agar diperiksa dan diadili berdasarkan kompetensi absolut melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia, yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdata, maka adanya suatu permohonan perselisihan antara PT ACTN dan PT. DPS kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya dalam perkara nomor 47/ARBN/BANI-SBY/IV/2019. "Jadi, apabila ada suatu perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdatanya atau ada tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan pengadilan," tambahnya. Terkait dengan tudingan adanya gratifikasi yang dilakukan terdakwa dengan saksi Andri Siwu, sebagaimana dalam dakwaan, juga dibantah oleh kuasa hukum. Menurutnya, aliran dana yang ditunjukkan jaksa dalam dakwaan di halaman 3 point 10 jo. halaman 21 point 10, yang menyatakan aliran dana Rp. 132 juta, sebenarnya merupakan transaksi pribadi jual beli 2 buah kendaraan UTV merek Hisun 4x4  800cc dan 500cc milik terdakwa sejak tahun 2014 sebelum menjabat, yang kemudian dijual kepada Adri Siwu. Transaksi itu dilakukan melalui transfer 3 kali ke rekening BRI, BCA, dan Mandiri, untuk membuktikan pertanggungjawaban secara transparan terbuka yang harus dilakukan bukanlah suatu indikasi gratifikasi. Selain itu, transaksi tersebut dianggap tidak ada hubungan hukum dengan proses pengadaan floating dock tersebut. Sebelumnya, mantan Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) Riry Syeried Jetta, ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal floating dock di PT DPS senilai Rp 63 miliar. Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, Riry ditahan karena dianggap melakukan korupsi bersama dengan Antonius Aris Saputra, Dirut  A&C Trading Network (ACTN). "Dirut PT DPS periode 2014-2016 tersebut disangka turut melakukan korupsi bersama tersangka Antonius Aris Saputra (berkas terpisah) selaku Dirut A&C Trading Network (ACTN) yang berkedudukan di Singapura," ujarnya. (Tim)

News Tipikor PH Terdakwa : Kasus Korupsi Pengadaan Floating Dock Terkesan Dipaksakan ke Ranah Pidana

berita korupsi .co - Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan kapal floating dock di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) terus berlanju...

Ledakan Bom Di Tiga Gereja Surabaya Menewaskan 11 Korban Meninggal

15.16 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1PdGrNQTDYcc4r_cZtkEJZ3rXM0xDtQG8L38C_LWGnbXxTq5NJJrpqC4DMTvHVYpHybTgcAXRsodOomGl8GnG5J9EBrrb7sFy4gUJaFP_xrndrggUetgnWuqTAcAIPtefIF3DwD1wyS4/s1600/BOM.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="429" data-original-width="465" height="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1PdGrNQTDYcc4r_cZtkEJZ3rXM0xDtQG8L38C_LWGnbXxTq5NJJrpqC4DMTvHVYpHybTgcAXRsodOomGl8GnG5J9EBrrb7sFy4gUJaFP_xrndrggUetgnWuqTAcAIPtefIF3DwD1wyS4/s640/BOM.jpeg" width="640" /></a></div>
 beritakorupsi.co – Minggu, 13 Mei 2018, warga Surabaya Khususnya jemaat di 3 Gereja berduka, akibat ledakan bom yang terjadi. Akibat ledakan ini, 11 orang meninggal dunia dan 41 orang mengalami luka termasuk 2 anggota Kepolisian. Lokasi pertama terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya Utara Surabaya, dan kedua di Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro 146 Surabaya serta ketiga di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuna Surabaya. Hal itu disampaikan Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol. Frans Barung dalam jumpa persnya, Minggu, 13 Mei 2018. “Untuk sementara ada 11 korban meninggal dan 41 orang luka-luka termasuk 2 anggota Kepolisan. Sekarang dirawat di 3 Rumah sakit,” ucap Kombes Pol Frans. Sementara berdasar informasi, akibat ledakan di GPPS, 5 mobil dan 30 motor terbakar. 2 Mobil pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi, dan saat ini lokasi sudah disterilkan oleh petugas Kepolisian Polda Jatim. Hingga saat ini, Petugas Kepolisian Jawa Timur masih melakukan sterilisasi serta penyelidikan terjadinya aksi teroris di 3 lokasi Gereja di Surabaya umumnya di Jawa Timur untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat.  (Redaksi)

Regional Ledakan Bom Di Tiga Gereja Surabaya Menewaskan 11 Korban Meninggal

berita korupsi .co – Minggu, 13 Mei 2018, warga Surabaya Khususnya jemaat di 3 Gereja berduka, akibat ledakan bom yang terjadi. Akibat l...

Dirut PT SAM Oepoyo Santoso Dituntut 1,6 Thn Penjara

15.12 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVnMvlyotn8MCbX3Ph3ufrkWrh88ev9VKrkBde5S6GiFv4tvEOhfm0-H-YwQtPjArvJsumzZHnUfB9JXiUqH3L3XN0AbB7QXUbbvyt9zKSGqkMI00Omc4j5RKMyD5HB7MixRYTWNZMdPA/s1600/IMG20180511173409.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="184" data-original-width="443" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVnMvlyotn8MCbX3Ph3ufrkWrh88ev9VKrkBde5S6GiFv4tvEOhfm0-H-YwQtPjArvJsumzZHnUfB9JXiUqH3L3XN0AbB7QXUbbvyt9zKSGqkMI00Omc4j5RKMyD5HB7MixRYTWNZMdPA/s640/IMG20180511173409.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Oepoyo Sarjono </td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
#Terkait kasus Korupsi PT PWU sebesar Rp 11.071.914.000 yang melibatkan terdakwa Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana# 
 
 
 
beritakorupsi.co – Jumat, 11 Mei 2018, terdakwa Oepoyo Sarjono selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan oleh tim Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dan Kejari Surabaya, dalam kasus Korupsi jilid II, penjualan asset daerah Pemda Jatim yang dikelola oleh PT  Panca WIra Usaha (PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000. Terdakwa Oepoyo Sarjono selaku pembeli asset PT PWU dijerat pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU Ferry dkk dari Kejari Surabaya di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti, sementara terdakwa Oepoyo Santoso didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Syamsul Huda Yudha, Yudi Rhisnandi, Hawit Guritno dan Gatra Yanda dari Jakarta. Dalam kasus Jilid II ini, Kejati Jatim menetapkan 2 tersangka/terdakwa, yaitu Oepoyo Santoso (Dirut PT SAM) dan Sam Santoso selaku Direktur PT SAM. Oepoyo Santoso dan Sam Santoso  “ditudh” selaku pembeli pembeli Dua asset milik Pemprov. Jatim yang terletak di Kediri dan Tulungagung. Kedua aseet tersebut di kelola dan dijual oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dibawah kepemimpinan terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU yang juga Bos Media Harian Jawa Pos Group serta mantan Menteri BUMN dan sudah di Vonis 2 Tahun Penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya, lalu dibebaskan Hakim Penadilan Tinggi Jatim. Saat ini JPU melakukan upaya hukum Kasasi, dan Wishnu Wardana, selaku Ketua Tim penjualan asset, (di Vonis 3 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya. Namun Hakim PT memberinya “bonus” menjadi 1 tahun sehingga JPU juga melakukan upaya hukum Kasasi). Namun dalam jilid II ini yang diadili hanya Oepyo Santoso, sementara Sam Santoso sipengusaha  Keramik terbesar di Asia, hingga saat ini belum disidangkan sama sekali, dengan alasan bahwa tersangka Sam Santoso sedang terbaring di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Namun JPU maupun Majelis Hakim tidak melakukan upaya lain, seperti cek and ricek ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya untuk melihat Kondisi tersangka agar kasus Koruspi ini lebih terang benderang. Sebab menurut terdakwa Oepoyo Sarjono, bahwa yang lebih berkuasa di PT SAM adalah tersangka Sam Santoso selaku pemilik sham terbesar. Sebab tak sedikit pejabat maupun pengusaha yang berstatus tersangka Korupsi menggunakan “senjata mutahir” yaitu sakit saat dirinya hendak diperiksa atau diadili di Pengadilan Tipikor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara dalam surat tuntutan JPU menyatakan, bahwa penjualan asset PT PWU tidak sesuai dengan prosedur. Hal inipun sesuai dengan putusan Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya dengan terdakwa Dahlan Isakan. Majelis Hakim menyatakan saat itu, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung, seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000, namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri, berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan harga NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. “Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 junckto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana,” ucap JPU “Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk menyatakan terdakwa Oepoyo Sarjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair; Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidan penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 100 juta. Apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 3 bulan; Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp 2.095.457.000 dirampas untuk negara,” ucap JPU diakhir surat tnututannya. Terkait tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim menyarankan agar terdakwa menyampaikan pembelaan (Pledoi)-nya maupun melalui PH terdakwa. PH terdakwa pun memohon kepada Majelis untuk menyampaikan Pledoi pada sidang pekan depan. Kepada media ini, PH terdakwa mengatakan, akan menyampaikan Pledoinya dalam persidangan yang akan datang. Namun saat ditanya, apakah pernah mengajukan kepada Majelis Hakim untuk mengecek kondisi tersangka Sam Santoso ke Rumah Sakit atau menghadirkan dokter yang memeriksa tersaka, sejauh mana kondisi kesehatan tersangka Sam Santoso yang sebenarnya. Namun menurut PH terdakwa, bahwa hal itu akan sia-sia. Menurutnya itu adalah tanggungjawab JPU. Menurut PH terdakwa, kondisi tersangka Sam Santoso dalam keadaan sakit sudah disampaikan oleh PH tersangka dalam persidangan dengan menunjukkan surat keterangan dokter. “Tidak pernah, karena akan sia-sia hanya membuang energy, itu kan hak JPU. Tapi PH tersangka sudah menyampaikan secara langsung dipersidangan. Jadi kalau dokternya dipanggil ia sama aja kan,” kata PH terdakwa. Fakta Persidangan Jilid I Selasa 17 Januari 2017, Lima orang saksi selaku panitia lelang pelepasan asset dihadirkan JPU, diantaranya, M Sulkhan, staf PT PWU; Budi Raharjo, mantan staf keuangan PT PWU dan Emilia Aziz, mantan staf personalia PT PWU yang menjadi Sekretaris Panitia lelang, Johanes Dasikan dan Suhadi. Dalam fakta persidangan saat itu terungkap. Ternyata sudah ada pembayaran sebelum penjualan asset di Tulungangung. Pembayaran pada tanggal 3 Juni 2003, sementara pembukaan dokumen lelang baru pada tanggal 18 Juni 2003. Empat perusahaan sebagai peserta lelang, salah satu diantanya adalah PT Sempulur sekaligus sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 8 milliar. Untuk operasional panitia lelang sebesar Rp 510 juta. Setiap panitia memperoleh honor antara 1 hingga 1,5 juta rupiah, kecuali Emilia Aziz, selaku Sekretaris Panitia lelang memperoleh honor sebesar Rp 5 juta. Emilia Aziz menjelaskan kepada Majelis saat itu, bahwa dirinya menerima dokumen dari terdakwa Wisnu. Sementara menurut terdakwa Wisnu Wardhana, saat ditemui media ini dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor menjelaskan, tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada Emilia. “Nanti pada saatnya, saya akan minta di kroscek dipersidangan. Ke Notaris saya juga tidak tahu, pembayarannya pun sya tidak tahu,” kata Wisnu dari balik jeruji besi. Pada Jumat, 20 Januari 2017, JPU menghadirikan 6 orang saksi ke Persidangan namun yang hadir hanya 4 saksi, diataranya Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; dan Sugeng Hinarjo (sidang terpisah), bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas. Sementara saksi Ir. Sofian Lesmanto termasuk Dr. Sam Santoso, tak tampak di gedung pengadil orang-orang yang diduga merugikan keuangan negara alias Koruptor. Dari keterangan saksi ini hampir sama dengan keterangan sebelumnya, yakni adanya pembayaran sebelum penjualan. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Direktur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru pada tanggal 3 Sepetember 2003. Saat JPU maupun Majelis Hakim melontarkan pertanyaan kepada Suhardi, yang sudah 10 tahun menjabat sebagai Direktur Keuangan ini, “penyakit” lupa tak luput dari ingatannya, karena memang belum ada ahli kesehatan yang menemukannya. Sehingga saksi pun tak bisa menjelaskan Perda No 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD. pada persidangan saat itu ada terungkap, pada saat anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, menanyakkan saksi Suhardi, terkait pembayaran senilai 8 milliar rupiah berupa BG, namun dalam dokumen tercantum sebesar Rp 8,250 M. sehingga ada selisih senilai 250 juta. Inilah yang dipertanyakkan anggota Majelis Hakim kepada saksi. “ Bagaimana pertanggungjawabannya dan bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh angkutan publik. Kalau ini yang audit BPK, inilah temuan,” tanya Hakim Dr. Andriano. “Bagaimana, apakah angkutan publiknya dijadikan saksi ?,” Tanya Hakim angota ini pada JPU saat itu. Tidak hanya itu. JPU juga menanyakkan terkait pengeluarana dana dari PT PWU sebesar 8 juta rupiah untuk pembayaran pajak PBB, pada hal pajak PBB dibayar oleh pembeli. Suhardi hanya menjelaskan seputar adanya hasil RUPS. “Ini kan sudah PT jadi UU PT. Kalau sudah ada persetujuan RUPS, sudah sah. unsur kehati-hatian kita sudah minta persetujuan DPRD, tapi nggak berani, lalu melempar ke Gubernur. Kalau asset itu membebani supaya dijual. DPRD dan Gubernur tidak masuk ke PT. Proses kita lakukan kalau ada RUPS bukan dari Gubernur,” kata Suhardi kepada Majelis. Anehnya, mantan anak buah terdakwa Dahlan Iskan ini semasa di PT PWU, tidak tau SOP penjualan kecuali hanya mendengar. Jawaban lupa sering terucap dari saksi Suhadi. Yang lebih anehnya lagi, saat Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang pengertian disetuji terkait hasil RUPS sesudah ada pembayaran. “Apa pengertian saksi tentang disetuji. Apakah disetuji setelah di jual atau disetujui sebelum penjualan ?,” Tanya Ketua Majelis. “Kalau dijual baru disetujui, itu salah,” kata saksi Suhardi tegas. Selasa, 24 Januari 2017, JPU kembali menghadirkan 4 (Empat) orang saksi diantaranya, M. Mahfud, Kepala Biro Hukum; Emi Risnawati, Kasubag Penghapusan Aset Biro Perlengkapan; Samsudin selaku Kasubag BUMD Biro Perekonomian  (Ketiganya dari Pemrov. Jatim) dan Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang. Ketiga saksi dari Pemrov ini adalah sebagai Tim Restrukturisasi asset sesuai SK yang dibuat oleh PT PWU. Namun dihadapan Majelis Hakim, Ketiga saksi tidak pernah menerima SK yang dimaksud. Ketiga saksi selaku pejabat Pemrov. Jatim ini lebih “diserang penyakit” lupa pula. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa karena ada “tekanan” ? Yang anehnya, M. Mahfud, selaku Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, tidak mengetahui luas asset yang dijual oleh PT PWU. M. Mahfud lebih banyak menjawab tidak tahu. Namun Ia (Mahfud) menjelaskan, bahwa PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999. “PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999,” kata Mahfud. Sementara Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh PT Satya Tama Graha untuk kepentingan Managemen. Dan apa bila dipergunakan oleh pihak lain, harus mendapat persetujuan perusahaan yang dipimpinnya. “Itu hanya untuk Managemen PT PWU,” kata saksi kepada Majelis.  Sementara........... Dalam BAP Sam Santoso, yang dibacakan JPU dalam persidangan saat itu menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan A. Yani Surabaya, kantor Jawa Pos untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung. Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Graha Pena, menyampaikan penawarannya untuk asset di Kediri senilai Rp 17 milliar, dan Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari. Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran asset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli asset telah dilakukan jauh sebelum proses lelang atau penawaran dibuka. Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan, JPU juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit. Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari DPRD Jatim yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA-nya, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. Kasus ini pun masih menggelitik. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor dan menandatangani dokumen namun tidak melaksanakan tugasnya ? Apakah panitia lepas tanggung jawab hukum karena kasus ini sudag diadili ? Dalam Putusan Majelis Hakim Tanggal 21 April 2017 Majelis Hakim menyatakan, bahwa benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya, seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang, pada tanggal 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU tanggal 25 September 2003. Sehingga Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga, dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terkait baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Dan negoisasi kedua, harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. Pada hal, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli, yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual asset milik PT PWU Jatim dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran. Menurut Majelis Hakim bahwa, pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris. Sehingga, 5 Majelis Hakim diataranya, Hakim Tahsin, selaku Ketua Majelis dengan dibantu 4 Hakim anggota antara lain, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, sepakat menyatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU, bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset, adalah perbuatan yang sewenang-wenang, karena jabatan yang melekat pada dirinya. “Mengadili; Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota,” ucap Ketua Majelis.  (Redaksi)

Tipikor Dirut PT SAM Oepoyo Santoso Dituntut 1,6 Thn Penjara

Terdakwa Oepoyo Sarjono #Terkait kasus Korupsi PT PWU sebesar Rp 11.071.914.000 yang melibatkan terdakwa Dahlan Iskan dan Wishnu Ward...

Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK “Memeriksa” dr. Subur Suprojo

15.07 beritakorupsi 0

News Tipikor Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK “Memeriksa” dr. Subur Suprojo

Dokter Subur Suprojo (paling kiri) #Terakit Kasus suap OTT Plt. Kepala Dinas dan Bupati Kesehatan Jombang serta Ijin RSIA Mitra Bunda# ...

JPU KPK Hadirkan Kadis dan Direktur PT FRB Di Sidang Suap OTT Bupati Ngada

15.04 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf7K5Mjx4o3VZIDtk8Q44Wgt0QTJIn2uBc7CBf5QD-YsS-e4jtlh_so05YV4SPgbnHiKtAy0NOrD_q1xlmhuzqDpUEjBCjXzQ4MLacIsa811SQLMOiNtBC1IGADZQdYQv6lbXI4uN2wrE/s1600/Foto+atas+searah+jarum+Jam%252C+Raymondus+Togo%252C+Maria+Fransisca+Bau%252C+Siwe+Djawa+Selestinus%252C++Yelli+Dhamawan+dan+Pius+Clodoaldus+Bilosebo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf7K5Mjx4o3VZIDtk8Q44Wgt0QTJIn2uBc7CBf5QD-YsS-e4jtlh_so05YV4SPgbnHiKtAy0NOrD_q1xlmhuzqDpUEjBCjXzQ4MLacIsa811SQLMOiNtBC1IGADZQdYQv6lbXI4uN2wrE/s1600/Foto+atas+searah+jarum+Jam%252C+Raymondus+Togo%252C+Maria+Fransisca+Bau%252C+Siwe+Djawa+Selestinus%252C++Yelli+Dhamawan+dan+Pius+Clodoaldus+Bilosebo.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas searah jarum Jam, Raymondus Togo, Maria Fransisca Bau, Siwe Djawa Selestinus,  Yelli Dhamawan dan Pius Clodoaldus Bilosebo</td></tr>
</tbody></table>
 
#Dalam persidangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengaku menerima uang Rp 30 Juta dari Terdakwa, sementara Direktur PT Flopindo mengaku mengerjakan Proyek sejak 2011 - 2017# 
 
 
beritakorupsi.co – Sidang kasus Korupsi suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK  terhadap Bupati Ngada NTT Marianus Sae pada 11 Februari 2018 lalu, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda mendengarkan keterangan 5 (Lima) orang saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK, pada Jumat, 11 Mei 2018. Dan untuk yang pertamakalinya, saksi yang dihadirkan JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri adalah Raymondus Togo selaku Direktur PT Flopindo Raya Bersatu, warga Taman Wisata 17 Pulau-Bajawa,  Kab. Ngada,; Maria Fransisca Bau alias Merry, warga Jln. T.W. Mengeruda,  Bajawa, Ngada NTT (staf Administrasi PT Sinar 99 Permai milik terdakwa),; Siwe Djawa Selestinus alias Seli selaku Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Kab. Ngada/sebelumnya Kepala ULP thn 2016 – 2017,; Yelli Dhamawan, warga Jln. Marthadinata No. 8 Bajawa Kab. Ngada NTT (Ibu Rumah Tangga) dan Pius Clodoaldus Bilosebo alias Aldus,  warga Jln Ebulobo,  Rt 02/01 Desa Lebijaga,  Kec. Bajawa, kariyawan PT Sinar 99 Permai. Ke- 5 saksi ini dihadirkan dari Kabupaten Ngada NTT kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti, sebagai saksi untuk terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, Direktur PT Sinar 99 Permai yang terjaring dalam kasus suap OTT oleh KPK bersama Bupati Ngada Marianus Sae , pada 11 Februari 2018. Kepada Majelis Hakim, saksi Siwe Djawa Selestinus alias Seli mengakui bila dirinya pernah menerima uang sebesar Rp 30 juta dari terdakwa Baba Miming, setelah saksi dilantik sebagai  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP) Kabupaten Ngada pada Desember 2017. Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan JPU KPK. “Saya pernah menerima uang sebesar Rp 30 juta dari terdakwa saat saya dilantik menjadi Kepala Dinas, Desember 2017. Saya tidak tanya uang apa itu,” jawab saksi Seli. Saat JPU KPK kembali menanyakkan saksi terkait Plotting (bagi-bagi) proyek pada Desember 2017 untuk Tahun Anggaran (TA) 2018 di Kabupaten Ngada termasuk menentukan pemenangnya, saksi tak mengakui. Menurut saksi, yang mengetahui adalah Hendrikus Soa Meo selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada dan di Pokja (Kelompok Kerja) ULP. “Saya tidak tau, yang tau adalah Kabid. Yang menentukan ada di Poka, saya tidak ikut Pokja,” jawab saksi Seli kemudian. Namun saksi tak dapat mengelak saat JPU KPK menanyakkan hasil percakapannya dengan terdakwa melaui telepon yang disadap KPK . “Saudara mengatakan tidak tahu, bagaimana dengan percakapan tadi. Disitu jelas saudara juga mengetahui,” tanya JPU KPK namun saksi hanya diam membisu. Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK menyatakan, pada tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 10:23:27 WITA, terdakwa  menelepon Siwie Djawa Selestinus selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada. Dalam percakapan itu terdakwa menyampaikan arahan dari Marianus Sae yang telah membagi-bagi (Plotting) proyek pekerjaan untuk tahun anggaran 2018 di Kabupaten Ngada khususnya proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa dan menantu terdakwa yaitu Arie Asali, yang disetujui oleh Siwie Djawa Selestinus. Sementara Raymondus Togo selaku Direktur PT Flopindo Raya Bersatu mengakui terus terang, saat JPU KPK menanyakkan proyek-proyek yang dikerjakannya di Kabupeten Ngada sejak 2011 hingga 2017. Namun Raymondus Togo menjelaskan, bahwa yang menenrukan di PT Flopondo Raya bersatu afalah terdakwa Baba Miming. “Ya benar, tetapi yang mengatur adalah Wilhelmus,” jawab saksi Proyek yang dikerjakan PT Flopindo Raya Bersatu sejak 2011 hingga 2017 diantaranya; Tangun Aggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia (di Kab. Ngada) dengan nilai kontrak Rp 1.798.888.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Waepana-Wibia di Kabupaten Ngada nilai kontrak Rp 6.599.888.000 tanggal 5 September 2011 Tahun Anggaran 2012 yaitu  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas bosiko-Surisina dengan anggaran Rp 2.63 9.888.000 tanggal 29 Mei 2012; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Surisina-Tarawaja dengan nilai kontrak Rp 2.196.888.000 tanggal 29 Mei 2012. Tahun Anggaran 2013 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Bosiko-Surisina, nilai kontrak Rp 1.149.878.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.248.892.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan ruas Waebetu-Tarawaj, nilai kontrak Rp 1.233.883.000 tanggal 21 Agustus 2013. Proyek TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Bajawa-Radawea dengan nilai kontrak Rp 1.480.886.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK dalam Kota Bajawa Kab. Ngada , nilai kontrak Rp 1.754.888.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Jerebuu-Nikisae, nilai kontrak Rp 1.469.890.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Reko.Zaa, nilai kontrak Rp 1.263.888.000 tanggal 5 Agustus 2014. Proyek tahun anggaran 2015, kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.249.500.00 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 2.188.478.100 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Ranamoe-Teni, nilai kontrak Rp 1.514.700.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.024.000.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Nikisie-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.992.878.000 tanggal 26 Agustus 2015. Proyek tahun anggaran 2016 yaitu proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 1.262.914.000; Proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Gako-Mauponggo, nilai kontrak Rp 1.264.915.000; Proyek kegiatan Jalan Bajawa-Ngoranale, nilai kontrak Rp 1.287.889.185 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan Reko-Zaa, nilai kontrak Rp 3.243.889.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuzaa-Zepe, nilai kontra Rp 2.988.881.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 1.48 9.888.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Bajawa-Ekoheto, nilai kontrak Rp 2.38 9.880.000 tanggal 28 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan IKK Golewa Barat, nilai kontra Rp  984.892.000 tanggal 1 Juli 2016. Proyek tahun anggaran 2017 yaitu kegiatan peningkatan Jalan ruas Turekisa-Late, nilai kontrak Rp 2.464.888.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Tadha-Waebela, nilai kontrak Rp 3.179.539.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Boua-Wolobobo, nilai kontrak Rp 1.970.388.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarawaja, nilai kontrak Rp 1.984.894.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 2.988.886.000 tanggal 5 Juni 2017. Sementara keterangan saksi Yelli Dhamawan ini menjadi pertanyaan. Sebab dari penjelasan saksi atas pertanyaan JPU KPK mengatakan, bahwa nomor rekening PT Sinar 99 Permai atas nama dirinya. Yang seharusnya atas nama terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu  selaku Direktur. “Ya atas nama saya, saya tidak tahu,” jawa saksi Yelli Dhamawan Selain itu, saksi Yelli Dhamawan juga mengakui, pernah menerima uang tunai sebesar Rp 400 juta pada sekitar Januari/Februari 2018 dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif (SKI) untuk terdakwa. Dan menurut saksi, uang tersebut diserahkan langsung ke terdakwa, namun saksi tidak mengetahu uang tersebut untuk apa. Sementara saksi Maria Fransisca juga mengakui, adanya pemindah bukuan rekening PT Sinar 99 Permai. Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK menyatakan, bahwa untuk menindaklanjuti permintaan uang oleh Marianus Sae terhadap terdakwa. Maka pada tanggal 7 Februari 2011, terdakwa membuka rekening di BNI di kantor cabang pembantu Bajawa, Jalan R.E Martadinata No 3 Bajawa, Kabupaten Ngada NTT, dengan rekening BNI Taplus bisnis perseorangan Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu.  Selanjutnya terdakwa menemui Marianus Sae di rumah kontrakannya dan memberikan 1 buah kartu debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 beserta nomor PIN. Setelah Marianus Sae menerima kartu debit BNI Gold, lalu secara bertahap terdakwa melakukan setoran (transfer) atau pemindahbukuan rekening Nomor 021302710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu, yang besarannya sekitar 4 sampai dengan 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp 2.487.0 00.00 dengan perincian sebagai berikut; JPU KPK pun membeberkan jumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa kepada Bupati Ngada yang juga sebagai calon kuat Gubernur NTT periode 2018 – 2023, serta sejumlah proyek yang didapatkan terdakwa sebagai imbalannya. Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 60 juta, tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta,  tanggal 3 Mei 2011 Rp 12 juta, tanggal 21 Januari 2013 Rp 5 juta, tanggal 22 Januari 2013 Rp 100 juta, tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, tanggal 12 Juni 2013 Rp 20 juta, tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, tanggal 16 Oktober 2013 Rp 37, tanggal 13 November 2013 Rp 70 juta, tanggal 14 November 2013 Rp 15 juta, tanggal 26 November 2013 Rp 20 juta, 28 November 2017 Rp 20 juta, tanggal 11 Desember 2013 Rp 300 juta, tanggal 16 Desember 2013 Rp 25 juta, tanggal 14 Mei 2014 Rp 150 juta, 18 Juli 2014 Rp 100 juta,  30 Juli 2014 Rp 20 juta, 12 September 2014 Rp 60 juta,  21 Oktober 2014 Rp  190 juta, 6 November 2014 Rp 27 juta, 10 Desember 2014 Rp 40 juta, 23 Januari 2015 Rp 20 juta, 4 Juni 2016 Rp 40 juta, 13 Mei 2016 Rp 30 juta, 16 September 2016 Rp 190 juta, 3 November 2016 Rp 50 juta, 4 November 2016 Rp 50 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 5 juta, 21 Desember 2016 Rp 250 juta, tanggal 22 Februari 2017 Rp 25 juta, 24 Maret 2017 Rp 60 juta, 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta. Selain itu, ada juga memberikan uang tunai kepada Marianus Sae sebesar Rp 1.080.000.000 yang bersumber dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif (SKI) dengan rincian, pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp 280 juta, tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp 400 juta dan tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 400 juta. Uang tersebut diserahkan Albertus Iwan Susilo kepada Marianus Sae dirumah dinas Bupati Ngada. Usai persidangan. Terkait uang sebesar Rp 30 juta yang diterima Siwie Djawa Selestinus dari terdakwa, menurut JPU KPK Ronald kepada media ini mengatakan sudah menyita menjadi barang bukti. Namun saat ditanya, apakah Siwie dan Raymondus akan diperiksa sebagai “tersangka” dalam kasus ini, JPU KPK Ronald tak langsung menjelaskannya. Ronald hanya mengatakan bahwa kedua orang tersebut aktif dalam kasus yang menghentiakan jabatan Marianus Sae selaku Bupati Ngada sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2021 mendatang. “Kalau uang sudah disita. Kita masih mendengarkan keterangan saksi lainnya seperti dari Pokja dan Pak Iwan. Kalau diperiksa kan sudah sebagai saksi. Keduanya dalam kasus ini aktif,” ucap JPU KPK Ronald.   (Redaksi)

News Tipikor JPU KPK Hadirkan Kadis dan Direktur PT FRB Di Sidang Suap OTT Bupati Ngada

Foto atas searah jarum Jam, Raymondus Togo, Maria Fransisca Bau, Siwe Djawa Selestinus, Yelli Dhamawan dan Pius Clodoaldus Bilosebo #D...

Moch. Arif Wicaksono Dituntut 7 Thn Penjara, Moch. Anton dan 18 Anggota DPRD Menunggu Giliran

00.55 beritakorupsi 0

News Tipikor Moch. Arif Wicaksono Dituntut 7 Thn Penjara, Moch. Anton dan 18 Anggota DPRD Menunggu Giliran

Wali Kota Malang, Moch. Anton #Terkait Bagi-bagi uang “Pokir dan uang sampah”, Wali Kota Malang dan 18 Anggota DPRD Kota Malang Dipenjar...

Moch. Arif Wicaksono Dituntut Pidana 7 Thn Penjara

00.42 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKvkFS7qzKbSRQKsXl1DjZB2WR9aDEbR8DjV-1EZrHRKLeitagtGLXqnWoUfm9UUOierNHgzuef4mcPTq0g4nQAqwxvocwCMVMIMH8z2Wdcxu1KjlmEIP0mXbMkbIN7VwjgScVHzL7uOI/s1600/Arif+Wicaksono.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKvkFS7qzKbSRQKsXl1DjZB2WR9aDEbR8DjV-1EZrHRKLeitagtGLXqnWoUfm9UUOierNHgzuef4mcPTq0g4nQAqwxvocwCMVMIMH8z2Wdcxu1KjlmEIP0mXbMkbIN7VwjgScVHzL7uOI/s640/Arif+Wicaksono.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moch. Arif Wicaksono</td></tr>
</tbody></table>
#Terkait penerimaan uang suap sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan ABPD Perubahan Kota Malang TA 2015# 
 
 
 
beritakorupsi.co - Moch. Arif Wicaksono, selaku Ketua DPRD Malang periode 2014 – 2019 adalah terdakwa dalam kasus Korupsi suap yang diterimanya sebesar Rp 700 juta dari Jarot Edi Sulistyono Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang dan Cipto Wiyono, Sekda Kota Malang terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tanhun Anggaran (TA) 2015 lalu akhirnya dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh JPU KPK, pada Selasa, 8 Mei 2018. Surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU KPK Kresno Anto Wibowo, Ikhsan Ferdandi Z, Roy Riady, Moch. Takdir Suhan dan Agus Prsetya diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Murti, dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya. Dalam surat tuntutannya JPU KPK menyebutkan, bahwa terdakwa Mochammat Arif Wicaksono, pada tanggal 14 Juli 2015, bertempat dirumah dinas terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Malang di Jalan Panji Soeroso No 7 Kota Malang Jawa Timur, menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Jarot Edi Sulistiyono dan Cipto Wiyono yang diserahkan melalui Teddy Sujadi Soeparna, agar memberikan persetujuan terhadap usulan perubahan APBD pemerintah Kota Malang TA 2015. Penerimaan itu kata JPU KPK, bertentangan dengan kewajiban terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU RI No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJLIsIcGIS6uFks8k3MScB7orkF-2ezhhaKpA9vyygutySA4w1QPBQhyphenhyphenvaqkr9pFubvMkckFVLfbgRQF7jAl6_pIdlQ6Va8AVkBKIM-kC-C2UpMaQralIvZNE1_VJWAabIJ54HXC9zpRA/s1600/IMG20180227211648_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJLIsIcGIS6uFks8k3MScB7orkF-2ezhhaKpA9vyygutySA4w1QPBQhyphenhyphenvaqkr9pFubvMkckFVLfbgRQF7jAl6_pIdlQ6Va8AVkBKIM-kC-C2UpMaQralIvZNE1_VJWAabIJ54HXC9zpRA/s640/IMG20180227211648_1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Moch. Anton (Wali Kota Malang)</td></tr>
</tbody></table>
 
JPU KPK pun membeberkan kronologis penerimaan uang suap tersebut, bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015. Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang. Pada pertemuan itu, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” (pokok-pokok pikiran) untuk anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari anggota Dewan, sehingga dapat diberikan persetujuan. Moch. Anton selaku Wali Kota menyanggupinya dengan mengatakan, “nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot”. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta Jarot, agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemuinya.  Kemudian Jarot memanggil Tedy sujadi Sumarna dan menyuruh untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna pun menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan/kontraktor di Dinas PUPPB Kota Malang. “Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, Jarot menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian Jarot melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYRU3GMQ3TA7kQCihKBDSH18M0nyKfQQcDUAwzCelCnCtjTfNbIGx6Brt0qRcpo2KqC2hvbwp0LEAfcVeW_VWQJdw2Yj0o7sn4srnKKO7IWLfn85rmbVY4jfoos4S3GRwhzORdWIvWqA0/s1600/Sekda+Kota+Malang%252C+Cipto+Wiyono.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="349" data-original-width="220" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYRU3GMQ3TA7kQCihKBDSH18M0nyKfQQcDUAwzCelCnCtjTfNbIGx6Brt0qRcpo2KqC2hvbwp0LEAfcVeW_VWQJdw2Yj0o7sn4srnKKO7IWLfn85rmbVY4jfoos4S3GRwhzORdWIvWqA0/s640/Sekda+Kota+Malang%252C+Cipto+Wiyono.jpg" width="402" /></a></div>
Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, yang semula diangendakan tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda APBD TA 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot. Sekitar pukul 14.00 WIB, Jarot menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakkan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan Teddy ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan Rp 100 juta Khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri untuk bagian seluruh anggota DPRD. “Pada pukul 15.00 WIB, Jarot Edi Sulistiyono meminta Tedy Sujadi Sumarna untuk mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono,” ucap JPU KPK. Setelah menerima uang, lanjut JPU KPK dalam surat tuntutannya, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHgNSN7XuMPKsJC-rgXR065tDsru-MNJmz16qsjW6sk8ghwXh-BRzKqH2oPFCjHSEvDja4nIoxMrEV6i_iIGeCOo3Qdd2-9h_Ff0PCMKSmIKkCua6TBG6dBW3rtedhh7l7896daqNzOv8/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHgNSN7XuMPKsJC-rgXR065tDsru-MNJmz16qsjW6sk8ghwXh-BRzKqH2oPFCjHSEvDja4nIoxMrEV6i_iIGeCOo3Qdd2-9h_Ff0PCMKSmIKkCua6TBG6dBW3rtedhh7l7896daqNzOv8/s640/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gudban dan Wali Kota Malang, Moch. Anton</td></tr>
</tbody></table>
Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP). “Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000,” ucap JPU KPK Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  “Perbuatan terdakwa Moch. Arif Wicaksono diancam pidana sebagaimana daitur dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,” kata JPU KPK. “Menunut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk; Menyatakan terdakwa Moch. Arif Wicaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiaman dalam dakwaan Primer; Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Moch. Arif Wicaksono selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 4 bulan,” ucap JPU KPK diakhir surat tuntutannya. Atas surat tuntutan JPU KPK ini, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi)-nya pada persidangan pekan depan. “Saudara dituntut pidana 7 tahun penjara. Saudara punya hak untuk menyampaikan pembelaan,”perintah Ketua Majelis Hakim. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpFs5-J_90xVRd0NpatbJTMO9xyPeJggi9M-hpbMB5_liytE2nlS1FvjeGGbTgQVsokmvn34QGGZ-j7ovXUh4hDasHJdmZ484aVaru5_evhy46gGW4BDJrh1LuKwM4LdGmFgEu-nRi5lI/s1600/Cipto+Wiyono+%2528mantan+Sekda+Kota+Malang%252C+Mohan+Katelu.%252C+SH+%2528Ketua+Fraksi+PAN+DPRD+Malang%2529%252C+Saiful+Rusdi.%252C+M.Pd+%2528Anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PAN%2529%252C+Tri+Yudiani+%2528anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PDIP%2529+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpFs5-J_90xVRd0NpatbJTMO9xyPeJggi9M-hpbMB5_liytE2nlS1FvjeGGbTgQVsokmvn34QGGZ-j7ovXUh4hDasHJdmZ484aVaru5_evhy46gGW4BDJrh1LuKwM4LdGmFgEu-nRi5lI/s640/Cipto+Wiyono+%2528mantan+Sekda+Kota+Malang%252C+Mohan+Katelu.%252C+SH+%2528Ketua+Fraksi+PAN+DPRD+Malang%2529%252C+Saiful+Rusdi.%252C+M.Pd+%2528Anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PAN%2529%252C+Tri+Yudiani+%2528anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PDIP%2529+%25282%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cipto Wiyono (mantan Sekda Kota Malang, Mohan Katelu., SH (Ketua Fraksi PAN DPRD Malang), Saiful Rusdi., M.Pd (Anggota DPRD Malang Fraksi PAN), Tri Yudiani (anggota DPRD Malang Fraksi PDIP) </td></tr>
</tbody></table>
Usai persidangan, terkait beberapa tersangka dalam kasus ini diantaranya Wali Kota Malang Moch. Anton atau yang akrab disapa Abah Anton, dan 18 anggota DPRD Kota Malang. Menurut JPU KPK belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor karena masih proses penyidikan. “Belum, masih dipeyidikan, kita tunggu aja,” ucap JPU KPK. (Redaksi) 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>

News Tipikor Moch. Arif Wicaksono Dituntut Pidana 7 Thn Penjara

Terdakwa Moch. Arif Wicaksono #Terkait penerimaan uang suap sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan ABPD Perubahan Kota Malang TA 2015# ...

BERITAKORUPSI.CO

PH Terdakwa : Kasus Korupsi Pengadaan Floating Dock Terkesan Dipaksakan ke Ranah Pidana

Ledakan Bom Di Tiga Gereja Surabaya Menewaskan 11 Korban Meninggal

Dirut PT SAM Oepoyo Santoso Dituntut 1,6 Thn Penjara

Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK “Memeriksa” dr. Subur Suprojo

JPU KPK Hadirkan Kadis dan Direktur PT FRB Di Sidang Suap OTT Bupati Ngada

Moch. Arif Wicaksono Dituntut 7 Thn Penjara, Moch. Anton dan 18 Anggota DPRD Menunggu Giliran

Moch. Arif Wicaksono Dituntut Pidana 7 Thn Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI