Kasus Suap OTT Bupati Ngada Disidangkan Di Pengadilan Tipikor Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixSvWVmecydtzb-CBrIzU14h-WEsZ4UswNMwi48HpP4f7QE7VmKh5gdKiFxQMryLM4fca0uDlo_q02w6PcsdN8IrW_6wcUj4p0Q6nR8HyXYmFT3w-41S1hGBg0A3tk6q_iK0cv8w7hTG4/s1600/IMG20171229110957.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="568" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixSvWVmecydtzb-CBrIzU14h-WEsZ4UswNMwi48HpP4f7QE7VmKh5gdKiFxQMryLM4fca0uDlo_q02w6PcsdN8IrW_6wcUj4p0Q6nR8HyXYmFT3w-41S1hGBg0A3tk6q_iK0cv8w7hTG4/s640/IMG20171229110957.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat (hari ini), 4 Mei 2018, untuk yang Keduakalinya, Majelis Hakim Pengailan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya, akan mengadili terdakwa kasus Korupsi dari luar Pulau.<br /><br />Sebelumnya pada Senin, 3 April 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor juga telah mengadili Marthen Luter Dira Tome selaku Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Provinsi Nuasa Tengara Timur (NTT) dan saat ini dalam proses hukum tingkat kasasi di MA RI, sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS pada tahun 2007, semasa dirinya menjabat sebagai Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, sekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang juga ditangani oleh KPK.<br /><br />Kali ini yang akan disidangkan juga dari NTT, yakni kasus Korupsi suap sebesar Rp 3,5 M oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sinar 99 Permai terhadap Bupati Ngada Marianus yang terjaring  dalam Operasi Tangkap Tangan KPK di sebuah Hotel di Surabaya, pada tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB.<br /><br />Kepastian sidang perkara kasus suap OTT Bupati Ngada dengan tersangka/terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu diperoleh wartawan media ini dari Herry selaku staf Administrasi maupun Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, pada Kamis, 3 Mei 2018.<br /><br />“Perkara Bupati Ngada yang ditangani KPK, besok disidangkan, terdakwanya Wilhelmus Iwan Ulumbu atau Baba Miming. Ketua Majelisnya Pak Unggul,” kata A. Nur saat ditemui diruang kerjanya, Kamis, 3 Mei 2018.<br /><br />Terakit disidangkannya kasus suap OTT Bupati Ngada di Pengadilan Tipikor Suarabaya, menurut JPU KPK Ronlad F Worotikan mengatakan, hal itu demi menjaga keamanan dan ketertiban berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.<br /><br />“Disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI,” kata Ronal seusai sidang putusan terdakwa kasus suap OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.<br /><br />Kasus OTT ini berawal pada Minggu, tanggal 11 Februari 2018. Penyidik KPK mengamankan sebanyak 5 orang di 3 lokasi, yaitu  Surabaya, Kupang dan Bajawa. Di Surabaya, KPK menangkap Marianus Sae, Bupati Ngada bersama Ambrosia Tirta Santi selaku Ketua Tim Penguji Psikotes Calon Gubernur NTT disebuah Hotel sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu penyidik KPK mengamankan sebuah kartu ATM BNI dan beberapa struk bukti transaksi keuangan. <br /><br />Kemudian sekitar 11.30 WITA dihari yang sama, tim penyidik KPK lainnya juga mengamankan Dionesisu Kila (ajudan Bupati) di Kupang atau di Posko Pemenangan Calon Gubernur NTT dan Petrus Pedulewari (pegawani BNI). Sementara  Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Dirut PT Sinar 99 Permai ditangkap di rumahnya di Bajawa, Kabupaten Ngada sekira pukul 11.45 WITA. <br /><br />Namun kemudian, yang ditetapkan menjadi tersangka untuk sementara baru 2 orang, yaitu Marianius Sae yang juga calon kuat Bupati NTT dan Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Dirut PT Sinar 99 Permai. (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Ngada Disidangkan Di Pengadilan Tipikor Surabaya

berita korupsi .co – Jumat (hari ini), 4 Mei 2018, untuk yang Keduakalinya, Majelis Hakim Pengailan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada ...

»

Bupati Mojokerto Ditahan KPK

<span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b><i>#Diduga berkaitan dengan kasus Korupsi Bank Jatim Cabang HR Muhamad Sebesar Rp 52,3 M#</i></b></span> </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwFXX6QyZjEzaH2iIy2ViaemCVhsMwVklInQz8_kKiV4yRBizgoT776ppqD3sqqqN5mQH_Dg7g4RNpV44Al-smT_ugXFzCjlfnzFbN-E-t-cB3fVypYlFziv-b3kTO8C6Q6FLpCXlpea8/s1600/ilustrasi....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwFXX6QyZjEzaH2iIy2ViaemCVhsMwVklInQz8_kKiV4yRBizgoT776ppqD3sqqqN5mQH_Dg7g4RNpV44Al-smT_ugXFzCjlfnzFbN-E-t-cB3fVypYlFziv-b3kTO8C6Q6FLpCXlpea8/s1600/ilustrasi....jpg" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Mati Satu tumbuh Seribu”. Sepertinya peribahas ini tepat dalam kasus Korupsi yang melibatkan Kepala Daerah, maupun pejabat lainnya di Jawa Timur, yang sedang ditangai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Maret 2017.<br /><br />Sebab, sebelum KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa sebagai tersangka dan kemudian ditahan dalam kasus dugaan Korupsi, ada beberapa kasus Korupsi suap yang terjaring OTT yang dilakukan oleh KPK diantaranya; 1. Kasus suap OTT terhadap 3 Direksi PT PAL (BUMN) dan 1 swasta (pada akhir Maret 2017),; 2. Kasus OTT  terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, 2 Kepala Dinas dan 3 Staf selalku PNS (pada Juni 2017),; 3. Kasus OTT terhadap Ketua bersama 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dan 1 Kepala Dinas (juga pada Juni 2017) kemudian berlanjut dengan ditetapkannya  Wali Kota Mojokerto jadi tersangka namun belum dilakukan penahanan, 4. Kasus OTT Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan bersama Kepala Inspektorat bersama bawahannya dan Kepala Desa Dasuk (pada Agustus 2017), 5. Kasus OTT Wali Kota Batu, Malang Jawa – Timur dan Kabag ULP bersama 1 pengusaha (pada September 2017), 6. Kasus OTT terhadap Bupati Nganjuk bersama 2 Kepala Dinas, 1 pejabat RSUD dan 1 Kepala Sekolah SMPN (September 2017) dan 7. Kasus OTT Bupati Jombang bersama Plt. Kepala Dinas Kesehatan (3 Februari 2018.<br /><br />Selain OTT, ada 2 perkara Korupsi penyidikan yang juga ditangani KPK di Jatim, yakni kasus Korupsi gratifikasi dan TPPU dengan terpidana 6 tahun penjara, mantan Wali Kota Madiun Bambang Irianto, dan kasus Korupsi “suap” APBD Kota Malang tahun 2015 yang saat ini sudah mulai disidangkan dengan beberapa tersangka/terdakwa, diantaranya Jarot Edi Selistiyono selaku Kepala Dinas PUPR (sudah divonis), Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono,  Hendarwan selaku Komisiaris PT ENK (keduanya dalam proses sidang) dan Wali Kota Malang Moch. Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang (masih proses dipenyidikan dan ditahan oleh KPK).<br /><br />Anehnya, belum tuntas sidang perkara kasus Korupsi tersebut diataas, kini bertambah lagi dengan ditetapkannya  Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dalam kasus dugaan Korupsi gratifikasi, dan kemudian ditahan oleh KPK, pada Senin, 30 April 2018.<br /><br />“Ditahan di rumah tahanan KPK untuk 20 hari kedepan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah Senin 30 April 2018, seperti yang dikutip dari TEMPO.CO<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, 3 kasus penyidikan yang dilakukan oleh KPK di Jawa Timur (Pemkot Madiun, Pemkot Malang dan Kabupaten Mojokerto) sepertinya menandakan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum di Jawa Timur yang melibatkan Kepala Daerah. Belum lagi kasus pelepasan asset daerah Kab. Blitar yang hingga saat ini, mantan Bupati tak tersentuh hukum termasuk Kepala Kantot PT WUS Jakarta yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Sumenep.<br /><br />Sebelum KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Mustofa Kamal Pasa yang disebut-sebut diduga menerima aliran dana dari Yudi Setiawan melalui pihak lain sebesar Rp 5 M dalam kasus Korupsi Bank Jatim Cabang HR. Muhammat tahun 2011 lalu dan  merugikan keuangan negara sebesar Rp 52,3 milliaran dengan terdakwa Yudi Setiawan yang saat ini mendekam di Lapas Porong Sidoarjo, KPK terlebih dahulu melakukan penggeledahan di Kantor Pemkab Mojokerto termasuk ruang kerja dan rumah dinas Bupati yang berada satu komplek dengan kantor Pemkab,  kantor Sekretariat Daerah (Sekda). <br /><br />Kemudian, Tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) Mojokerto, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kantor Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Ddinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), dengan menyita dokumen kegiatan.<br /><br />Tidak hanya itu. KPK juga melakukan menggeledah di  dua rumah milik Mustofa yang terletak di Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, Mojokerto. Dari situ, penyidik lembaga super body  itu pun menyita 5 Jet Ski, 6 unit mobil diantaranya Toyota Innova, Subaru, Honda CRV, Range Rover, pick up dan dua sepeda motor milik Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa.<br /><br />Sementara, berdasarkan data yang dimilik media ini pada saat Yudi Setiawan selaku Direktur PT <br />PT Cipta Inti Parmindo di sidangkan di Pemgadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun 2014 lalu, dalam kasus Korupsi kredit Bank Jatim Cabang HR. Muhammat yang merugikan  keuangan negara sebesar Rp 52,3.<br /><br />Dalam kasus kredit Bank Jatim ini bermula pada tahun 2005 lalu, Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo sesuai akta No 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaries Fikry Said, mengajukan permohonan kredit kepaada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang HR Muhammad.<br /><br />Permohonan pengajuan kredit ke Bank Jatim oleh Yudi Setiawan, selain membawa nama PT Cipta Inti Parmindo, juga menggunakan sebanyak 7 nama perusahaan lain yang didirikan Yudi Setiawan sendiri dan dipipim oleh karyawan-karyawannya yang bekerja diperusahaan tersebut.<br /><br />Ketujuh perusaaan yang dimaksud, yakni CV Aneka Karya Prestasi, CV Aneka Pustaka Ilmu, CV Bangun jaya, CV Cipta Pustaka Ilmu, CV Kharisma Pembina Ilmu, CV Media Sarana Pustaka, CV Visi Nara Utama. Dana yang dicairkan ke 8 perusahaan termasuk PT Cipta Inti Parmindo sebesar Rp 52.300.000.000 rupiah.<br /><br />Pengajuan kredit yang dilakukan oleh Yudi Setiawan dan kelompok usahanya tersebut sebanyak 28 permohonan, adalah kredit jenis Kepres dengan jaminan berupa proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan milik Yudi Setiawan yang beasal dari pemerintah pusat dan daerah, yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD maupun blockgrant (hibah) untuk proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan pada tiap-tiap sekolah yang terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota se-Jawa timur, antara lain Situbondo, Pamekasan, lamongan dan Mojokerto.<br /><br />Kredit dengan jenis Kepres adalah salah satu jenis Kredit umum terhadap debitur yang bersifat temporary (pengembalian pembayaran melalui sistim termin) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksanaan proses pemberian kredit menggunkan standar opeasional prosedur (SOP) kredit umum. Prosedur yang berlaku dalam pemberian kredit modal kerja pola Kepres (SOP) adalah sesuai surat keputusan Direksi Bank Jatim No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pembruari 2005.<br /><br />Dalam kasus kredit Bank Jatim ini, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa yang mejabat sejak tahun 2010 – 2015 dan terpilih lagi untuk periode ke dua 2015 – 2020 diduga menerima aliran dana sebesar Rp 5 milliar, yang dicairkan dalam 5 kali, yakni tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp 1.500.000.000, lalu tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp 1.000.000.000, kemudian tanggal 20 Januari 2011 Rp 1.000.000.000, serta tanggal 14 Februari 2011 Rp 500.000.000 dan tanggal 3 Maret 2011 sebesar Rp 1.000.000.000.<br /><br />Sementara Yudi Setiawan telah divonis pida penjara yang kurang lebih ‘41’ tahun termasuk subsider pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti  dalam beberapa kasus Korupsi, diantaranya Bank Jatim HR. Muhammat (17 tahun), Bank Banten Jawa Barat Cabang Surabaya (15 thn), Kasus Korupsi pengadaan Buku untuk SD di Kabupaten Pamekasan (4 tahun) dan kasus Korupsi di Kalimantan 5 tahun.<br /><br />Dan saat ini dikabarkan, bahwa kasus perkara Yudi setiawan masih dalam proses hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI. <br /><br />Sementara Kepala Cabang Bank Jatim HR. Muhammat Surabaya Bagus Pragoyoga divonis pidana penjara selama 13 tahun, Carolina Gunadi (istri Yudi Setiawan divonis 6 tahun dan 6 Direktur CV abal-abal milik terdakwa Yudi Setiawan divonis masing-masing 1 tahun, sedangkan  4 analisis divonis bebas, namun saat ini masih proses hukum kasasi di MA RI. (Redaksi)</span>

Tipikor Bupati Mojokerto Ditahan KPK

#Diduga berkaitan dengan kasus Korupsi Bank Jatim Cabang HR Muhamad Sebesar Rp 52,3 M# berita korupsi .co – “Mati Satu tumbuh Seribu”. ...

»

Kasus Suap OTT Bupati Jombang Rp 1,080 M, Kadinkes Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3-qoBxmQ2HCKgAauFbNMun9A8PJXldlWTPP-izL90XX67FZVaAs7vAU12bAFf-4IZWWlBW4YvxuhkK3l83Sz3tQjt66jkCgGEuPN3_rNvXgkFD6ZWJHzQfCC1Vgo0ZzShDjMSuUorRNU/s1600/IMG20180427095944.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3-qoBxmQ2HCKgAauFbNMun9A8PJXldlWTPP-izL90XX67FZVaAs7vAU12bAFf-4IZWWlBW4YvxuhkK3l83Sz3tQjt66jkCgGEuPN3_rNvXgkFD6ZWJHzQfCC1Vgo0ZzShDjMSuUorRNU/s640/IMG20180427095944.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Inna Silestyowati saa menjalani sidang pertamanya sebagai terdakwa</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Jumat, 27 April 2018, JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra,  Yadin dan Agus Satrio Wibowo, “menyeret” Inna Silestyowati yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan oleh KPK, pada Sabtu, 3 Februari 2018 untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /><br />Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang, ditangkap tim KPK bersama 2 anggota keluarganya di sebuah apartemen miliknya di Surabaya pada tanggal 3 Februari 2018. Sebelumnya di hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, KPK menangkap Bupati Jombang dan ajudannya Misbahul Munir di Stasiun Balapan Solo, dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp 25.550.000 dan USD 9.500. Sementara dua orang di Jombang sekitar pukul 09.00 WIB, KPK juga berhasil mengamankan OST dan DR. Dari tangan OST, KPK menyita  barang bukti berupa catatan keuangan yang diduga dari hasil kutipan atau penarikan, dan pungli izin serta buku tabungannya yang diduga tempat menampung dana tersebut. Sehingga KPK saat itu mengamankan sebanyak 7 orang, namun yang dijadikan sebagai tersangka saat ini baru dua orang.<br /><br />Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap “Innyo” alias Inna dan Nyono, terkait dengan pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr.Subur Suprojo, dan pengurusan penempatan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Total uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sejak 2016 hingga Februari 2018 sebanyak Rp 1.080.000.000 termasuk uang yang disita sebanyak Rp 25.550.000 dan USD 9.500 atau setara dengan nilai rupiah kurang lebih sebesar Rp 123.500.000. <br /><br />Hal itu seperti yang terperinci dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Inna Silestyowati, yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R.Unggul Warso Mukti.<br /><br />Dalam surat dakwaa JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Inna Silestyowati pada tanggal 1 Februari 2018 bertempat di rumah tamu suka Swagata pendopo Kabupaten Jombang yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp 75 juta Kepada Nyono Huharli Wihandoko Bupati Jombang periode 2013-2018 perkara terpisah, supaya Bupati Jombang menerbitkan Izin operasional Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang yang bertentangan dengan kewajiban Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 2000 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 76 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;<br /><br />Pada bulan Oktober 2017, dr. Siti Djannah Djayadi selaku Direktur RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo, mengajukan permohonan izin operasional Rumah Sakit dengan surat Nomor 001/RSIAMB/X/2017 tanggal 2000 tanggal 16 Oktober 2017 Kepada Bupati Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jombang.<br /><br />Setelah surat permohonan diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Joko Muji Subagio  selaku Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perijinan melalui seleksi administrasi perijinan melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan kelengkapan berkasnya dan dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan PTSP membuat surat pengantar Nomor 440/2460415.35/2017 tanggal 23 oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud.<br /><br />Pada tanggal 2 November 2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, selanjutnya terdakwa Inna Silestyowati yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan merangkap sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan menurunkan surat tersebut kepada Bambang Irawan selaku kepala seksi pelayanan kesehatan pada bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih lanjut yaitu dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur.<br /><br />Sebelum dilakukan visitasi terlebih dahulu pihak manajemen RSIA Mitra Bunda memaparkan profil RSIA Mitra bunda di hadapan pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tanggal 22 November 2017. Dinas Kesehatan memberikan saran untuk dilakukan penambahan jumlah tenaga medis dan paramedic, sarana dan prasarana, pemenuhan peralatan laboratorium dan Instalasi Gizi, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan apabila tidak dapat memenuhi maka manajemen RSIA disarankan menjadi Klinik Utama.<br /><br />Pada tanggal 4 Januari 2018, Tim Kesehatan Kabupaten Jombang dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim dari PERSI Jatim melakukan visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi tersebut disimpulkan bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomondasi izin operasional rumah sakit. <br /><br />Pada bulan Januari 2018, pada saat kegiatan pembinaan para kepala Dinas oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, bertemu Kepala Dinas penanaman modal dan PTSP Abdul Kudus, saat itu terdakwa Inna Silestyowati menanyakan kepada Abdul Kudus berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo yang ditandatangani Bupati, dan dijawab sebesar Rp 75 juta.<br /><br />Selanjutnya, berdasarkan hasil visitasi seksi pelayanan kesehatan pada bidang PSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang membuat surat pengembalian berkas RSIA Mitra Bunda kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, bahwa RSIA belum layak diberikan rekomendasi. Surat tersebut diajukan kepada terdakwa Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan untuk ditandatangani, akan tetapi terdakwa tidak bersedia menandatangani surat pengembalian berkas dimaksud,  karena terdakwa tidak setuju apabila RSIA Mitra Bunda tidak memberikan rekomendasi izin operasional. Setelah itu terdakwa memerintahkan drg. Novi Hayatie selaku Kepala Bidang PSDK untuk membuat konsep surat rekomendasi RSIA Mitra Bunda.<br /><br />Pada tanggal 29 Januari 2018, terdakwa INNA Silestyowati menandatangani surat rekomondasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya diproses dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Nyono Suharli Wihandoko.<br /><br />Pada akhir bulan Januari  2018, terdakwa INNA Silestyowati bertemu dengan Bupati Nyono Suharli Wihandoko di rumah tamu swagata Pendopo Kabupaten Jombang. Saat itu Bupati menyampaikan keinginannya untuk rapat dengan para kepala Puskesmas dan meminta terdakwa untuk koordinasi dengan bagian umum.  Pada kesempatan itu, Bupati menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki dana dan terdakwa menjawab ada, karena terdakwa akan mengeluarkan rekomendasi izin operasional Rumah Sakit sebagai dasar penerbitan surat keputusan Bupati nantinya.<br /><br />Pada tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa Inna Silestyowati  memanggil dr. Subur Suprojo selaku pemilik RSIA Mitra Bunda untuk menemui terdakwa di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan hasil visitasi bahwa RSIA Mitra Bunda masih banyak kekurangan persyaratan, diantaranya masalah tempat pembuangan limbah tetapi dr. Subur Suprojo menjawab bahwa hal itu sudah dibangun. Kemudian terdakwa mengatakan "Oke nanti akan saya salurkan rekomendasi tapi ada kontribusinya. Saya tanyakan pada Kudus dulu kontribusinya berapa". Selanjutnya terdakwa menelepon Abdul Kuddus selaku kepala DPM dan PTSP dengan diloudsfeker sehingga dr. Subur Suprojo bisa mendengar pembicaraan tersebut, dan diberi tahu bahwa kontribusinya sebesar Rp 75 juta, selanjutnya dr. Subur Suprojo menjanjikan akan dibayar pada hari Senin.<br /><br />Setelah ada kepastian dr. Subur Suprojo akan membayar kontribusi meskipun dijanjikan hari Senin dan Bupati sedang membutuhkan dana, maka terdakwa bersedia menggunakan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 75 juta. Kemudian terdakwa mengambil uangnya di Bank Jatim Cabang Jombang sejumlah Rp 35 juta, dan untuk menggenapi terdakwa pulang ke rumahnya mengambil uang kontan sejumlah Rp 40 juta dan kemudian disatukan ke dalam tas plastik menjadi sejumlah Rp 75 juta yang akan diserahkan kepada Bupati.<br /><br />Masih pada tanggal yang sama, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Inna Silestyowati diantar Mohammad Afandi Badar anaknya menggunakan mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi L 1926 MH dengan membawa uang sejumlah Rp 75 juta yang dibungkus dalam tas plastik menuju Pendopo Kabupaten untuk menyerahkan uang kepada Bupati Nyono Suharli Wihandoko, agar mengeluarkan izin operasional RSIA Mitra Bunda. Sesampai di Pendopo Kabupaten, terdakwa menunggu Bupati dan baru ditemui pada pukul 20.00 WIB.  Pada saat Bupati dan Misbahul Munir ajudannya keluar dari rumah dinas, kemudian terdakwa menghampiri Bupati dan menyampaikan, “Pak, saya bawa uang Rp 75 juta”. Bupati menjawab, “Ayo ke situ ke Swagata”. Selanjutnya terdakwa, Bupati dan Misbahul Munir berjalan menuju rumah tamu Swagata di sebelah Pendopo Kabupaten, dan pada saat itu Bupati menyampaikan agar terdakwa menyerahkan uangnya ke ajudan saja. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Misbahul Munir di hadapan Bupati dan terdakwa mengatakan, “Sudah ya Pak”. Dan dijawab Bupati, “Ya”, selanjutnya terdakwa pamit pulang.<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp 75 juta kepada Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang supaya mendapatkan izin operasional Rumah Sakit Ibu Anak Mitra Bunda Jombang padahal tidak memenuhi syarat, sehingga bertentangan dengan kewajiban Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dalam pasal 5 angka 4 yang menyatakan; setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan angka 6 yang menyatakan; setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi,  keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap JPU KPK<br /><br />Dalam surat dakwaa JPU KPK, terdakwa dijerat dengan pasal berlapis sebagai pemberi suap terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang jumlahnya sebesar Rp 1.080 milliar sejak tahun 2016 hingga Februari 2018, saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Puskemas Gambiran Jombang, dan kemudian Plt. Kepala Dinas Kesehatan menggantikan Heri Wibowo yang mengundurkan diri karena sakit.<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa Inna Silestyowati sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana,” ucap JPU KPK.<br /><br />Usai persidangan, saat ditanya jumlah tersangka maupun yang akan menjadi tersangka baru dalam kasus suap Bupati Jombang, JPU KPK kepada media ini mengatakan masih 2 orang, dan akan melihat perkembangan dalam persidangan selanjutnya.<br /><br />“Tersangka ada 2 orang. Nanti kita lihat dalam perkembangan persidangan selanjutnya,” kata JPU KPK Dodi Soekmono.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Jombang Rp 1,080 M, Kadinkes Diadili

 Inna Silestyowati saa menjalani sidang pertamanya sebagai terdakwa berita korupsi .co - Jumat, 27 April 2018, JPU KPK Dodi Soekmono, M...

»

Terdakwa Suap OTT Bupati Jombang “Kelabui” Majelis Hakim

<i><span style="font-size: large;"><b>#Ketua Majelis Hakim menolak permohonan terdakwa Inna Silestyowati untuk didampingi Penasehat Hukum Prodeo karena jumlah uang yang disetorkan ke Bupati Jombang Rp 1,080 M#</b></span></i><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfJv-T3w1NmOZyU0NxUUSdiWciegwffXrXBwqSdWEDTbJ5FabhdgXaYvnRAsHpwXVloxY5Q-ue9DW_umHxAI2PizLDp5qHginFO9WtxoHerM_bZ-QE3IStyauJDjFIrmyJx6pdK9T21Ao/s1600/IMG20180427095954_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfJv-T3w1NmOZyU0NxUUSdiWciegwffXrXBwqSdWEDTbJ5FabhdgXaYvnRAsHpwXVloxY5Q-ue9DW_umHxAI2PizLDp5qHginFO9WtxoHerM_bZ-QE3IStyauJDjFIrmyJx6pdK9T21Ao/s640/IMG20180427095954_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Inna Silestyowati, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Untuk yang pertama kalinya, seorang tersangka kasus suap Kepala Daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh KPK di Jawa Timur, “mengalabui” Majelis Hakim agar menunjuk pengacara prodeo alias gratis untuk mendampinginya selama dalam proses persidangan karena alasan “melarat” alias tak mampu.<br /><br />Hal itu seperti yang dilakukan oleh Inna Silestyowati, saat dirinya diseret oleh JPU KPK ke Persidangan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dalam kasus Korupsi suap terhadap Bupati Jombang Nyono Huharli Wihandou yang terjaring OTT oleh KPK pada, Sabtu, 3 Februari 2018.<br /><br />Saat itu (3 Februari 2018) KPK mengamankan sebanyak 7 orang di 3 lokasi yaitu Inna Silestyowati dan 2 keluarganya ditangkap di sebauh apertemennya di  Surabaya. Sedangkan OST dan DR ditangkap di Jombang dengan barang bukti yang disita dari tangan OST berupa catatan keuangan yang diduga dari hasil kutipan atau penarikan, dan pungli izin serta buku tabungannya yang diduga tempat menampung dana tersebut. Sementara Bupati Jombang Nyono Huharli Wihandoko dan ajudannya Misbahul Munir ditangkap di Stasiun Balapan Solo sekira pukul 17.00 WIB, dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp 25.550.000 dan USD 9.500.<br /><br />Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap “Innyo” alias Inna dan Nyono, terkait dengan perizinan operasional RSIA Mitra Bunda milik Subur Suprojo, dan pengurusan penempatan jabatan definitif menjadi fungsional Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Total uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sebanyak Rp 1.080.000.000 termasuk uang yang disita sebanyak Rp 25.550.000 dan USD 9.500 atau setara dengan nilai rupiah kurang lebih sebesar Rp 123.500.000. Hal itu seperti yang terperinci dalam surat dakwaan JPU KPK.<br /><br />Jumat, 27 April 2018, adalah sidang pertama bagi Inna sebagai terdakwa kasus Korupsi suap. Sebelum JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Puyra,  Yadin dan Agus Satrio Wibowo membacakan surat dakwaannya, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti menunjuk Yuliana dari LBH YLKI untuk mendampingi terdakwa secara cuma-cuma alias gratis selama dalam proses persidangan, karena terdakwa belum ada pengacaranya. <br /><br />Namun setelah selesai JPU KPK membacakan surat dakwaannya, permohonan terdakwa untuk didampingi pengacara Prodeo atas penunjukan Majelis Hakim pun batal. Alasan Majelis Hakim, karena terdakwa dipandang mampu untuk membayar pengacara yang akan mendampinginya selama proses persidangan, mengingat terdakwa dapat menyetorkan uang ke Bupati yang nilainya milliaran rupiah.<br /><br />“Saudara terdakwa, melihat surat dakwaan ini silahkan saudara menunjuk pencara sendiri, saudara mampu untuk membayar,” perintah Ketua Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti.<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK, terdakwa Inna dijerat dengan pasal berlapis selaku pemberi suap, yakni pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana.<br /><br />Usai persidangan, saat ditanya jumlah tersangka maupun yang akan menjadi tersangka baru dalam kasus suap Bupati Jombang, JPU KPK kepada media ini mengatakan masih 2 orang, dan akan melihat perkembangan dalam persidangan selanjutnya.<br /><br />“Tersangka ada 2 orang. Nanti kita lihat dalam perkembangan persidangan selanjutnya,” kata JPU KPK Dodi Soekmono.  (Redaksi)</span><br />

News Tipikor Terdakwa Suap OTT Bupati Jombang “Kelabui” Majelis Hakim

#Ketua Majelis Hakim menolak permohonan terdakwa Inna Silestyowati untuk didampingi Penasehat Hukum Prodeo karena jumlah uang yang disetorka...

»

Kasus Korupsi Baru Eddy Rumpoko Menyeret Tersangka Lain ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidixkOUluiHT7et3c5NdTb3kpAhJGxQq7D2Zj6Ohgb49vCrmC1T-woLbBX3R2Ka1MLOLbr0Acq8ZocJGEkpbTigvGUNxMqP1MIttQjlTpD9XArDNeyVr4E8kEJANXE7Zg0HNEQ-aJTSgw/s1600/terdakwa+Eddy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidixkOUluiHT7et3c5NdTb3kpAhJGxQq7D2Zj6Ohgb49vCrmC1T-woLbBX3R2Ka1MLOLbr0Acq8ZocJGEkpbTigvGUNxMqP1MIttQjlTpD9XArDNeyVr4E8kEJANXE7Zg0HNEQ-aJTSgw/s640/terdakwa+Eddy.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto kanan, terdakwa Eddy Rumpoko dan JPU KPK Ronald</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co –</b></span> Sidang perkara kasus Korupsi suap mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama Filipus Djab salah seorang pengusaha di Kota Batu, dan Edi Setiawan selaku Kabag Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu oleh KPK pada tanggal 16 Septemberi 2017 lalu, memang sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jumat, 27 April 2018.<br /><br />Selain kasus Korupsi suap yang menghentikan jabatan Eddy Rumpoko sebelum masa jabatannya berkahir Desember 2017 karena terjaring dalam operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada September tahun lalu bersama Filipus Djab dan Edi Setiawan, karena menerima “si hitam” alias mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna dan uang dari Filipus Djab, masih ada kasus Korupsi baru yang akan  sedang disidik lembaga super body itu, yaitu Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU) yang masih berkaitan erat dengan kasus Korupsi suap “si hitam”.<br /><br />Kasus Korupsi TPPU Eddy Rumpoko inilah yang miungkin akan menyeret tersangka baru sesuai fakta  fakta dipersidangan. Hal itu seperti yang disampaikan oleh JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika kepada wartawan media ini seusai sidang putusan, Jumat, 27 April 2018.<br /><br />“Kalau TPPU masih didalami, saya tidak bisa menyampaikan di forum ini karena itu sifatnya rahasia. Tapi kemungkinan kita dalami,” kata JPU KPK Ronald.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait Direktur PT Dailbana Prima Indosesia yang juga sebagai istri “gelap” Filipus Djab, Esther Tedjakusuma (dalam persidangan, Ester mengaku bukan sebagai istri, tetapi tinggal serumah sudah bertahun-tahun) dalam proyek pengadaan meublair senilai Rp 5,4 milliar, Lila Widya Rahajeng selaku sekretaris pribadi Wali Kota yang menghapus dokumen catatan keuangan dari mantan sekretaris Wali Kota yakni Yuyun dan Yunedi sebagai supir pribadi Wali Kota yang mengambil dan menandatangani pengambilan “si hitam” dari deler, termasuk menerima gaji ganda sebagai PNS dari anggota TNI maupun dari Pemkot Batu.<br /> <br /> Menanggapi hal itu, JPU KPK Ronald mengatakan, akan didalami setelah perkara Eddy Rumpoko tuntas yang saat ini menyiapkan memory banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur atas Vonis Ringan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Eddy Rumpoko. Namun demikian, JPU KPK Ronald mengatakan, akan mendalami kasus tersebut.<br /><br />“Kita akan dalami,” kata JPU KPK Ronald.<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Fakta Persidangan</span></b><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLnefEQl57WMN-MtCxSh-hIGCeojYr2-BbiEMSgC184aEJUJgQpwsteGcZrPqHZDksewtXRG2wqg8-Feykei4xHCUWod22_mNlYhH6q2zFLuwv1VDz7u8reEPanFSPV2qMT72D6j_fsjU/s1600/IMG_20180418_143711.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="593" data-original-width="559" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLnefEQl57WMN-MtCxSh-hIGCeojYr2-BbiEMSgC184aEJUJgQpwsteGcZrPqHZDksewtXRG2wqg8-Feykei4xHCUWod22_mNlYhH6q2zFLuwv1VDz7u8reEPanFSPV2qMT72D6j_fsjU/s400/IMG_20180418_143711.jpg" width="376" /></a></div> <span style="font-size: small;"> Sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim terungkap, pengambilan si hitam alis Toyota New Alphard pemberian Filipus Djab atas permintaan Eddy Rumpoko, melibatkan supir pribadinya yaitu Junaedi, anggota TNI AD berpangkat Kopral Satu.<br /><br />Dalam persidangan, JPU KPK menunjukkan bukti berupa hasil percakapan Lila Widya Rahajeng dengan Yuyun mantan Sekpri Wali Kota, Lila Widya Rahajeng dengan Zadim selaku Kepala Bepeda Kota Batu, Lila Widya Rahajeng dengan Eddy Rumpoko. Dalam percakapan itulah terbongkar, peran Lila menerima uang “siluman” untuk Eddy Rumpoko, diantaranya dari Muhamad Ali Umar sebesar Rp Rp 50 juta melalui Edy Setiawan.<br /><br />Fakta persingan tanggal 20 Maret 2018, Kepada Majelis Hakim Junaedi mengakui, menandatangani dokumen saat mengambil mobil ke deler atas perintah Eddy Rumpoko. Selain itu, Junaedi juga mengakui, telah masang sendiri Nomor Polisi “palsu” N 507 BZ saat mengantar Megawati ke Blitar tanpa memiliki STNK. Selain itu, Junaedi juga mengakui menerima gaji dari APBN/APBD sebagai anggota TNI AD maupun sebagai supir pribadi Wali Kota Eddy Rumpoko sejak 2008.<br /><br />Selain Junedi, keterangan Sekretaris pribadi Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Lila Widya Rahajeng yang sempat membuat JPU KPK maupun Majelis Hakim merasa “jengkel” karena keterangannya berbelit-belit dan tidak mengakui apa yang ditanyakkan JPU KPK saaat itu, diantaranya mengenai si hitam, penghapusan dokumen di computer yang berada di lantai 5 kantor Wali Kota dan membakar dokumen berupa laporan keuangan mantan sekrtaris pribadi Wali Kota, Yuyun, dan penerimaan uang sebesar Rp 50 juta dari Muhamad Ali Umar lewat Edi Setiawan.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZB5wCD6PAZ3L1DE7unW4a9Z0SrqdkKh6YAMA8eWjSVn4aWJffEASEejaZGI595l-Kxa3dr-fB_iNfLBEdVQg_JGa991pMzi5ABFpv4UJLb1EkFY5GeaNzQKEU3LZ3gbpQv5uk6w2GkbU/s1600/Saksi+Kopral+Satu+%2528AD%2529+Junaidi+saat+diperlihatkan+barang+bukti+terkait+mobil+Toyota+Alphard+%2528Selasa%252C+20+Maret+2018%2529.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="622" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZB5wCD6PAZ3L1DE7unW4a9Z0SrqdkKh6YAMA8eWjSVn4aWJffEASEejaZGI595l-Kxa3dr-fB_iNfLBEdVQg_JGa991pMzi5ABFpv4UJLb1EkFY5GeaNzQKEU3LZ3gbpQv5uk6w2GkbU/s640/Saksi+Kopral+Satu+%2528AD%2529+Junaidi+saat+diperlihatkan+barang+bukti+terkait+mobil+Toyota+Alphard+%2528Selasa%252C+20+Maret+2018%2529.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Kopral Satu (AD) Junaidi saat diperlihatkan barang bukti terkait mobil Toyota Alphard (Selasa, 20 Maret 2018)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: small;">Setelah Junaedi dan Lila Widya Rahajeng wanita cantik berusia muda (25) ada pula Diah selaku staf di Pemkot Batu yang mengatakan, pernah menerima uang dari seorang rekanan bernama Yusuf untuk Eddy Rumpoko. Menurut Diah, bahwa uang itu diserahkannya ke Wali Kota melalui Lila Widya Rahajeng, namum tak diakuinya juga.<br /><br />Setelah Junaedi, Lila Widya Rahajeng wanita dan Diah, masih ada Direktur PT Dailbana Prima Indonesia yakni Esther Tedjakusuma selaku istri “gelap” Filipus Djab, yang memenangkan proyek meubler dengan nilai anggaran sebesar Rp 4,7 milliar.<br /><br />Terkait dengan hal ini, JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika, kepada wartawan media ini mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru sesuai fakta persidangan.<br /><br />“Memang sesuai fakta persidangan dari keterangan Yunaedi, Lila dan pemberian uang oleh Yusuf, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru,” kata JPU KPK Ronal.<br /><br />Hal itu dikatan JPU KPK Ronald seusai sidangan pembacaan surat tuntutan terhadap Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan. Sementara Filipus Djab sudah divonis 2 tahun penjara pada bulan lalu.<br /><br />Kasus suap OTT ini berawal pada sekitar tahun 2012, terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang penusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor, menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya (Esther Tedjakusuma).<br /><br />Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko berkeinginan untuk memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa kemudian memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan keinginannya agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu harga pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp 1.600.000.000. Dalam pertemuan itu, terdakwa menyampaikan, sebagai gantinya akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pemerintah Kota Batu kepada, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZLU5ZTRA3iZ7nQjg2h4rRvaXFY94pa8EIYN8HMssz5ZntM7GOkkuA5cMB04YMrneAWOEjV2rrbffqvGHvaVRqfGphQNFRZSTycBse9jjBYKHyt0cJyDV6qr862VQT0uyykutcAIiPid8/s1600/JPU+KPK+saat+memperlihatkan+Barang+Bukti+kepada+Lila+%2528Jumat%252C+16+Maret+2018%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZLU5ZTRA3iZ7nQjg2h4rRvaXFY94pa8EIYN8HMssz5ZntM7GOkkuA5cMB04YMrneAWOEjV2rrbffqvGHvaVRqfGphQNFRZSTycBse9jjBYKHyt0cJyDV6qr862VQT0uyykutcAIiPid8/s1600/JPU+KPK+saat+memperlihatkan+Barang+Bukti+kepada+Lila+%2528Jumat%252C+16+Maret+2018%2529.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU KPK saat memperlihatkan Barang Bukti kepada Lila (Jumat, 16 Maret 2018)</td></tr> </tbody></table> Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab sementara mobil untuk terdakwa sendiri. Beberapa hari kemudian, Filipus melunasi pembayaran harga mobil dengan cara dua kali angsuran, yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta dan pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari. <br /><br />Pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar. agar nama pemilik yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan BPKB mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam itu, dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), walau tanpa persetujuan terlebih dahulu atau tanpa diketahui oleh pihak PT DPUL.<br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir terdakwa mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari dan kemudian menyimpannya di rumah dinas Wali Kota Batu.<br /><br />Pada pertengahan Mei 2016, sebelum dimulai rapat dengan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di ruang rapat Walikota Batu, memperkenalkan Edi Setiawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Filipus Djab.<br /><br />“Setelah rapat selesai, terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau araahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap.,” kata JPU KPK menirukan.<br /><br />Selanjutnya setelah pertemuan terakhir di puncak menemui Edi Setiawan di lobi ruang kerja terdakwa dan memperkenalkan perusahaannya yakni PT dailbana dari mana Prima Indonesia serta meminta agar Edi Setiawan membantu pekerjaannya dalam pengadaan meubelair titik Selain itu di akhir bulan Mei 2016 di puncak juga memberitahu ini Setiawan bahwa dirinya telah memberikan terdakwa mobil Toyota New Alphard.<br /><br />Sejak pembelian mobil tersebut pada tahun 2016, melalui PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa, memenangkan 7 pengadaan barang di pemerintahan Kota Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa<br /><br />2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa. 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa. 4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesia.<br /><br />5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa. 6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan 7. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa<br /><br />Pada tanggal 3 Januari 2017, Edi Setiawan selaku pelaksana tugas kepala bagian layanan pengadaan (BLP) Sekda Kota Batu, berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas Nomor 800/10/PLT.01/422.203/2017. Setelah Edi Setiawan ditunjuk sebagai kepala BLP, kemudian terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan bahwa perusahaan teman-temannya bagus serta memerintahkan Edi Setiawan agar mengondisikan supaya perusahaan tersebut dapat memenangkan dalam proses pengadaan di Kota Batu TA 2017.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji5VtNx5MFAXrh2OgFirW5WWHgr7JAmZ3EpvR8FsRBlyXYIV04_Ur9J-EsKv0Z89B5dFEqyv2xBGzlyKK7W_jl-NaJDT2fSwGbtzrw5q2_B_d_NMnayPyi0Rqh1UccU7uKujd5NHaI4L0/s1600/IMG20180302162901.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji5VtNx5MFAXrh2OgFirW5WWHgr7JAmZ3EpvR8FsRBlyXYIV04_Ur9J-EsKv0Z89B5dFEqyv2xBGzlyKK7W_jl-NaJDT2fSwGbtzrw5q2_B_d_NMnayPyi0Rqh1UccU7uKujd5NHaI4L0/s1600/IMG20180302162901.jpg" /></a></div> Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017.<br /><br />“Silakan aja, teknisnya silahkan diatur dengan Edi Setiawan. Terdakwa Eddy Rumpoko pun kemudian memanggil Edi Setiawan yang ada saat itu untuk melaporkan rencana kegiatan pengadaan pemerintah Kota Batu. Selalanjutnya terdakwa mengatakan terhadap Edi Setiawan agar membantu Filipus Djab yang di jawab Edi Setiawan, Siap,” ucap JPU menirukan perkataan terdakwa terhadap Filipus Djab dan Edi Setiawan.<br /><br />Pada tanggal 23 Mei 2017, terdakwa mengangkat Edi Setiawan sebagai pejabat definitif Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu. Kemudian Edi Setiawan menindaklanjuti perintah terdakwa dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di pemerintah kota Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa, yakni sebesar 10% dan untuk Edi Setiawan sebesar 2% dari nilai kontrak.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Pada TA 2017, Pemerintah Kota Batu mengadakan pengadaan pekerjaan belanja modal dan peralatan mesin meubelair di BKAD dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000.</b></span><br /> <span style="font-size: small;"> </span><br />Pada tanggal 14 Mei 2017, BKAD Kota Batu mengadakan lelang pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000.<br /><br />Pada tanggal 31 Mei 2017, PT Delta Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang setelah dilakukan evaluasi penawaran peserta lelang terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp 5.265.315.000. Penentuan PT Delta Prima Indonesia sebagai pemenang karena memenuhi minimum persyaratan administrasi dan biaya kualifikasi. Sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis, diantaranya tidak melampirkan sertifikat-sertifikat sebagaimana persyaratan dalam lelang yang sengaja dibuat oleh panitia sebagai persyaratan khusus.<br /><br />Setelah Filipus Djap mengetahui PT Dailbana Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian menghubungi Aang Thandra, agar segera mempersiapkan produksi. Selanjutnya Ang Tjandra menghubungi supplier lain yang bekerja sama dengan PT Dailbana Prima Indonesia, yakni PT Sentratama Global Solusindo, PT Agra Jaya dan PT Wahaya Lentera Raya untuk segera berproduksi, yang hasilnya kemudian dikirimkan PT Dailbana Prima Indonesia ke Balai Kota Among Tani. <br /><br />Dua pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BKAD pemerintah Kota Batu tahun 2017, sekitar Maret 2017 Edi Setiawan bertemu dengan Fitria Dewi Kusumawati selaku PPK BKAD di ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak cocok dengan contoh yang diperoleh dari pasar.<br /><br />Selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Filipus Djab terkait pengadaan kain seragam pemerintah Kota Batu TA 2017, dan untuk itu ia (Filipus Djab) meminta agar Teddy Setiawan berkoordinasi dengan Edi Setiawan. Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Edi Setiawan di ruang kerjanya. Edi Setiawan memanggil Fitria Dewi Kusumawati ke ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terkait dengan pengadaan kain seragam agar berhubungan dengan Hendra Setiawan yang akan menjadi penyedia kain seragam.<br /><br />Hendra Setiawan Beberapa hari kemudian menemui Fitria Dewi Kusumawati dan Edi Setiawan sambil menyerahkan contoh kain hitam. Selanjutnya Edi Setiawan memerintahkan Fitria Dewi Kusumawati untuk segera uji ke laboratorium pengujian Balai Besar tekstil di Bandung, dan menjadikan hasil ujian tersebut sebagai sertifikasi barang dalam dokumen persyaratan lelang.<br /><br />Pada bulan Mei 2017, Fitria Dewi Kusumawati kemudian menyerahkan dokumen kelengkapan tersebut ke bagian layanan pengadaan untuk melakukan pelelangan dalam pelaksanaan lelang gagal. karena tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis terkait ISO dan SNI<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmC4bvQI0Ut-xVB15TFJ1G-E8lyZvaqjg5Nc623dy-GWTiMDs1a8EOLJTucFDtsO04mt5jlUgsCXsy3d6CofrD76hHs7wZZwnuy2WwVUs7oE53MoLfiN_U2hIWrMnc-YBHb9s1p0bFSP4/s1600/Eddy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmC4bvQI0Ut-xVB15TFJ1G-E8lyZvaqjg5Nc623dy-GWTiMDs1a8EOLJTucFDtsO04mt5jlUgsCXsy3d6CofrD76hHs7wZZwnuy2WwVUs7oE53MoLfiN_U2hIWrMnc-YBHb9s1p0bFSP4/s640/Eddy.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> “Pada bulan Mei 2017, terdakwa menyampaikan kepada Edi Setiawan, agar pengadaan meubelair dimenagkan oleh Filipus Djab” kata JPU KPK<br /><br />Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 05.13 WIB, Edi Setiawan memberitahu Fitria Dewi Kusumawati dan Pokja V, akan melakukan pembuktian kualifikasi-kualifikasi dengan mendatangi pabrik yang memberikan dukungan ke segamat bau wisata titik terkait hal tersebut meminta Edi Setiawan berhubungan dengan Hendra Setiawan<br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2017, CV Amarta Wisesa ditetapkan sebagi pemenang lelang pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atributnya belanja kain untuk pakaian ASN atasan putih dan bawahan hitam denagn pagu anggaran sebesar Rp 1.490.000,000 dengan nilai penawaran Rp 1.488.370.000, karena dianggap memenuhi persyaratan yang dibuat oleh panitia diantaranya  syarat administrasi biaya dan kualifikasi sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis diantaranya hasil uji lab sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. <br /><br />Berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan mobiler dan pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BPKAD Kota Batu TA 2017 tersebut, pada tanggal 5 agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Filipus Djab  menghubungi Edi Setiawan melalui Smart Phone membahas meneganai komitmen fee Kedua  pengadaan tersebut, maka hutang pembelian mobil Toyota New Alphard untuk terdakwa dapat dilunasi. Sehingga Filipus Djab meminta bantuan Edi Setiawan untuk mempercepat pembayaran kedua proyek tersebut.<br /><br />Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubel ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan, terkait dengan pekerjaan pengadaan meubelair yang harus diserahkan sebesar 10% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp500 juta.<br /><br />“Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa, dari fee Rp 500 juta, akan diperhitungkan Rp 300 juta untuk bagaian uang yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta, setelah dikurangi uang sebesar Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa untuk diberikan secara tunai. Selain itu, juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah 100 juta untuk Edi Setiawan,” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya.<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut. <br /><br />Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi “undangan” sebagai pengganti kata “uang fee”, istilah atas untuk mengganti Hotel Amartha Hills , istilah bawah sebagai pengganti Cafe Java Nani dan istilah Si Hitam sebagai pengganti Alphard, yang akan digunakan dalam setiap komunikasi dengan Edi Setiawan dan terdakwa serta disepakati. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCzAmAE11WqOo67CbNrSo3pqAswK_tPMTUgojLSN21pJDxO8ZukQtB1s3PfMlZyiE9vmiDEyxN6yLICfUKSCReKBR4T1l86tj4FMmJqVA66BINd6oOTUt4MCcmhn5plA8goGjEauV_guo/s1600/IMG20180202100641.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCzAmAE11WqOo67CbNrSo3pqAswK_tPMTUgojLSN21pJDxO8ZukQtB1s3PfMlZyiE9vmiDEyxN6yLICfUKSCReKBR4T1l86tj4FMmJqVA66BINd6oOTUt4MCcmhn5plA8goGjEauV_guo/s640/IMG20180202100641.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 6 September 2017, ketika sedang melayat di rumah almarhum Suparto, selaku Sekda Kota Batu, terdakwa diberitahu oleh Filipus Djab, bahwa pengadaan meubelair akan segera dibayarkan, sehingga Filipus Djap meminta ijin kepada terdakwa akan menggunakan bagian dari fee 10% yakni sebesar Rp 300 juta sebagai pelunasan pembelian mobil Toyota New Alphard, hinggap Filipus Djab hanya akan memberikan uang secara tunai sebesar Rp 200 juta kepada terdakwa.<br /><br />Filipus Djap kemudian menanyakan fee tersebut akan diserahkan kepada siapa, dan dijawab oleh terdakwa agar diserahkan langsung kepada terdakwa. Dan pada sore harinya Filipus Djab  memberitahukan hasil pembicaraannya dengan terdakwa kepada Edi Setiawan, dan meminta agar dibantu mempercepat pembayaran pengadaan meubelair.<br /><br />Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp 4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”.<br /><br />Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan mengajak bertemu di atas (Hotel Amartha Hills) untuk menyerahkan undangan (uang fee) kepada Edi Setiawan. Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko, bahwa besok Filipus Djab hendak memberikan undangan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta agar diserahkan langsung kepada Nya.<br /><br />Sabtu, 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap<br /><br />Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di Hotel Amarta Hills. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”.<br /><br />Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta kepada Edi Setiawan di halaman parkir Hotel Amarta Hills, sambil mengatakan “ini titipannya’. Selain itu, Filipus Djab mengatakan kepada Edi Setiawan, “kantor yang satu ini punya Pak Bos”. <br /><br />Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu. Filipus Djap selanjutnya membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp 200 juta yang akan diserahkan bagi terdakwa.<br /><br />Namun sial bagi si Filipus Djab dan Eddy Rumpoko, karena tidak berapa lama kemudian datanglah petugas KPK lalu mengamankan keduanya termasuk Edi Setiawan dengan barang bukti berupa uang Rp 95 juta.<br /><br />Filipus Djab pun dijerat sebagi pemberi suap sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf b, sementara Eddy Rumpoko dan Edi Seiawan dijerat sebagai penerima uang suap, berdasrkan pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHAP.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Korupsi Baru Eddy Rumpoko Menyeret Tersangka Lain ?

Foto kanan, terdakwa Eddy Rumpoko dan JPU KPK Ronald berita koruspi .co – Sidang perkara kasus Korupsi suap mantan Wali Kota Batu Eddy ...

»

Korupsi Dana PI, Dirut PT WUS Divonis 1 Tahun Penjara

<i><b><span style="font-size: large;">#Hingga kasus perkara Korupsi dana PI PT WUS Sebesar Rp 7 M telah divonis, Kejati Jatim “tak berani menyeret” Achmad Fauzi yang saat ini sebagai Wakil Bupati (non aktif) dan Cabup Kab. Sumenep Ke Persidangan#</span></b></i><span style="font-size: small;"> </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIIL_QmYTsl2QQEaKeTHhnOlY5afLf7yEDU4i7Mp_9n-2q7ZVymxZ0nrSZt3LNuOSrvQQ2cNr-0rwCTGAX5_gG1SmiM7GgE_bZSFcv_SB44c08zBoBIgUZd7k11aTyu9Mw99Gq7MLW00M/s1600/Sitrul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIIL_QmYTsl2QQEaKeTHhnOlY5afLf7yEDU4i7Mp_9n-2q7ZVymxZ0nrSZt3LNuOSrvQQ2cNr-0rwCTGAX5_gG1SmiM7GgE_bZSFcv_SB44c08zBoBIgUZd7k11aTyu9Mw99Gq7MLW00M/s640/Sitrul.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dana Participasing Interest pada tahun 2011 – 2015 lalu, dan divonis pida penjara selama 1 tahun.<br /> <br /> Hal itu diucapkan Majelis Hakim yang dietuai H.R. Unggul Warso Mukti, pada persidangan dengan agenda pembacaan putusan (Vonis), pada Jumat, 27 April 2018.<br /> <br /> Anehnya, hingga perkara ini berakhir dengan pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, dan berakhirnya tugas Maruli Hutagalung selaku selaku Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sejak Desember 2015 lalu karena pensiun, Achmad Fauzi selaku Kepala perwakilan PT WUS di Jakarta yang saat ini menjabat Wakil Bupati  sejak tahun 2015 lalu tak tersentuh hukum.<br /> <br /> Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur ini, terseret bersama Taufadi (perkara terpisah dan masih proses sidang) selaku Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero), dalam kasus Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore pada tahun 2011 – 2015 sebesar Rp 4.435.290.317,58 dan USD 203.630,05.<br /> <br /> Sementara Achmad Fauzi sebagai Kepala perwakilan PT WUS di Jakarta yang saat ini menjabat Wakil Bupati Sumenep sejak tahun 2015, yang turut menandatangani dokumen pembukaan rekening serta pencairan uang dalam bentuk rupiah maupun Dollar USA dari Bank Mandiri atas naman PT WUS tapi tak tersentuh hukum, karna Kejaksaan Tinggi – Jawa Tumur “tak berani menyeretnya” kepersidangan sekalipun hanya sebagai saksi, bahkan dianggap “melecehkan” persidangan karena dipanggil 3 kakli namun tak menghiraukannya.<br /> <br /> Masyarakat mungkin masih mengingat jelas, saat Boediono sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 2014, bersedia hadir sebagai saksi dipersidangan pada tanggal 9 Mei 2014 dalam kasus Korupsi BLBI yang ditangani oleh KPK, dimana Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.<br /> <br /> Pada hal, sebagai Wakil Presiden yang juga Wakil Kepala Negara dan Wakil Kepala Pemerintahan Negara Repubulik Indonesia, bisa saja Boediono tidak menghadiri perisidangan dengan berbagai alasan tugas kenegaraan, namun tidak dilakukannya. Karena menurutnya, semua penduduk Indonsia sama diamata hukum dan patuh terhadap hukum diamana Indonesia adalah negara hukum.<br /> <br /> Sementara dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa slip penarikan uang dari rekening Bank Mandiri kantor cabang pembantu ITC Permata Hijau Jakarta, ditandatangani oleh terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie bersama Ahmad Fauzi.  Sedangkan slip penarikan dana yang berasal dari BPRS Bhakti Sumekar, ditandatangani oleh terdakwa bersama Taufadi, untuk bisnis jual beli tanah dengan H. Sugianto. Dan penarikan uang dilakukan beberapakali oleh terdakwa baik dari rekening valas Dollar Amerika Serikat maupun dalam bentuk rupiah untuk jual beli tanah sejak tahun 2012 hingga 2015.<br /> <br /> Dalam fakta persidangan, JPU menunjukkan bukti berupa aplikasi setoran pengiriman oleh  Achmad Fauzi ke rekening Bank Mandiri Nomor 102-00-0667766-7 atas nama PT Wira Usaha Sumekar sebesar Rp 56 juta, yang menurut Achmad Fauzi, bahwa uang tersebut berasal dari Aryadi Subandrio. Selain itu, pengiriman uang sebesar US 5000 Dollar tanggal 12 Oktober 2011 dari Dian Nirmala selaku Sekretaris Direktur Utama PT GMA MI yaitu Aryadi Subandrio ke rekening valas kurs Dollar Bank Mandiri Nomor 102-000-573733-0 atas nama PT Wira Usaha Sumekar, dan pengiriman uang sebesar US 1000 Dollar yang juga atas nama Dian Nirmala ke rekening valas Bank Mandiri Nomor 102-000-573733-0 atas nama PT WUS pada tanggal 14 Oktober 2011<br /> <br /> Atas perbuatan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie, kata Majelis Hakim dalam amar putusannya, bersama-sama dengan Taufadi telah merugikan keuangan negara sebesar US 203.630,05 Dollar AS atau setara dengan nilai rupiah Rp 2.647.190.650 sen, dan Rp 4.435.290.317,58 sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penerimaan dan pengolahan dan PI tahun 2011 hingga 2015 pada PT WUS Nomor SR1096/PW13/5/2017 tanggal 19 Desember 2017. Dengan demikian unsur merugikan negara atau perekonomian negara terpenuhi.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa kerugian negara yang dimaksud telah dititipkan oleh terdakwa kepada JPU, yaitu pada tanggal 18 desember 2016 sebesar Rp 1.12 8.86.417,58; pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar USD 167 ribu dan USD; pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp 10 juta; pada tanggal 16 Maret 2017 sejumlah Rp 20 juta; pada tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp 476 juta; pada tanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp 510.658.500; pada tanggal 27 Desember 2017 sejumlah Rp 2.289.765.400 dan USD 35.969,05.<br /> <br /> Namun Majelis Hakim tetap menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam  dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> Atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim pun menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dari tuntutan JPU Kejati Jatim, yakni 1 tahun dan 6 bulan.<br /> <br /> “Mengadili; Menyaatakan bahwa terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta; Bilamana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Usai membacakan putusan, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk menanggapi, apakah menerima, banding atau pikir-pikir. <br /> <br /> “Saudara punya hak, apakah menerima, banding atau pikir  - pikir. Saudara punya waktu selama 7 hari,” perintah Ketua Majelis Hakim. Yang kemudian dijawab oleh terdakwa mapun JPU Rhein masih pikir – pikir.<br /> <br /> Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, terkait adanya dugaan penyalah gunaan dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas oleh  PT WUS pada tahun 2011 hingga 2015 lalu.<br /> <br /> Selain itu, hasi audit  BPK menemukan adanya  sejumlah duit yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PT WUS.  Kemudian, penyidik Kejari Sumenep melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan di PT PWUS pada Juli 2017.<br /> <br /> Dari hasil penggeledahan itu, penyidik Kejari Sumenep menyita 3 unit CPU dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kasus ini pun “berpindah” ke Kejati Jatim dibawah kendali Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Didik Farkhan sebagai Aspidsus Kejati jatim.<br /> <br /> Tak lama kemudian, penyidik Kejati Jatim pun akhirnya  menetapkan 2 tersangka, yakni Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar dan Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero).<br /> <br /> Taufadi ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada Senin, 4 Desember 2017, tim penyidik Kejati Jatim menemukan adanya bukti aliran dana PI sebesar  Rp  510.658.500 yang tak dapat dipertanggung jawabkan Taufadi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS pada tahun 2012 – 2015.<br /> <br /> Atas perbuatannya, Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi pun dijerat dengan pasal pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  (Redaksi).

Tipikor Korupsi Dana PI, Dirut PT WUS Divonis 1 Tahun Penjara

#Hingga kasus perkara Korupsi dana PI PT WUS Sebesar Rp 7 M telah divonis, Kejati Jatim “tak berani menyeret” Achmad Fauzi yang saat ini seb...

»

“Si Hitam” Berpindah Tangan, Eddy Rumpoko Divonis Ringan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><i><b>#JPU KPK banding atas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Eddy Rumpoko dengan pidana penjara 3 tahun dari tuntutan 8 tahun, dan “si hitam” alias mobil Toyota Alphard warna hitam menjadi milik negara#</b></i></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0XQEiTy4KDMy8rcKVBxeI5SRLLDSu9YguKSAqFIq7nFGeSbHytwvpSP0_X2j9-Elp0gw_ghEqgdL1WirPQb3pweMcGu3AjDduWbbRrtyBTl9bAuL0WKP3wFbCPu0PJcs5iKeUM0-LEsk/s1600/IMG_20180418_143711.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="593" data-original-width="559" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0XQEiTy4KDMy8rcKVBxeI5SRLLDSu9YguKSAqFIq7nFGeSbHytwvpSP0_X2j9-Elp0gw_ghEqgdL1WirPQb3pweMcGu3AjDduWbbRrtyBTl9bAuL0WKP3wFbCPu0PJcs5iKeUM0-LEsk/s640/IMG_20180418_143711.jpg" width="603" /></a></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><b><span style="color: black;">berita</span>korupsi<span style="color: black;">.co</span></b> –</span></span> Jumat, 27 April 2018 adalah waktu bagi Majelis Hakim untuk menentukan “si Hitam” alias mobil mewah merek Toyota New Alphard Type 3.5 Q A/T tahun 2016 warna hitam yang diterima terdakwa Eddy Rompoko saat menjabat sebagai Wali Kota Batu dari Filipus Djab seorang pengusaha dan kemudian sama-sama tertagkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada tanggal 16 Septemberi 2017 lalu.</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">Saat itu (16 Septemberi 2017) sekira pukul 12.30 WIB, KPK mengamankan 3 orang dengan barang bukti berupa uang yang totalnya Rp 295 juta, yakni Edi Setiawan selaku Kepala Bagian  Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu, dan saat itu penyidik KPK menyita uang sebesar Rp 95 juta dan Filipus Djab, Direktur CV Amarta Wisesa (sudah divonis 2 tahun penjara selaku pemberi suap pada tanggal 22 Januari 2018) bersama Eddy Rumpoko di rumah dinas Wali Kota Batu, penyidik KPK juga menyita uang sebesar Rp 200 juta.</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">Kemudian Ketiganya pun diseret ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh JPU KPK untuk diadili atas perbuatan para tersangka/terdakwa dengan perkara masing-masing terpisah. Namun Filipus Djab sudah terlebih dahulu dijatuhui (Vonis) hukuman dengan pidana penjara 2 tahun dari tuntutan JPU KPK, yakni 2 tahun dan 6 bulan.</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">Selama dalam proses persidangan dengan terdakwa Filipus Djab, Edi Setiawan maupun Eddy Rumpoko, JPU KPK sudah membeberkan perbuatan ke- 3 terdakwa dengan menunjukkan barang bukti termasuk menghadirkan beberapa saksi, diantaranya Direktur PT Dailbana Prima Indonesia, Esther Tedjakusuma (dalam persidangan ternyata Esther Tedjakusuma bukan istri Filipus Djab namun tinggal serumah bertahun-tahun), Yunaedi (anggota TNI AD yang menjadi supir pribadi Wali Kota Batu), , Lila Widya Rahajeng (Sekretaris pribadi Wali Kota Batu), Diah selaku staf di Pemkot Batu dan dari pihak Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari.</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, JPU KPK pun membeberkan kronologis mobil mewah yang dimiliki terdakwa Eddy Rumpoko. </span><br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtAyanZAI_H6VResc9hjmHQKVNkCAAqoVSFkPbPOrUEPhHdp6gnboE2UPOyEY8e-s3Qr3Wo_JtPZrRYFO5KjYic-YrZcAgvA5bDwVlvUhsRPsmxTFCnCLaR7j0pQ7ZEFhe8Z86e7B6PYg/s1600/Eddr+Rumpoko.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="298" data-original-width="534" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtAyanZAI_H6VResc9hjmHQKVNkCAAqoVSFkPbPOrUEPhHdp6gnboE2UPOyEY8e-s3Qr3Wo_JtPZrRYFO5KjYic-YrZcAgvA5bDwVlvUhsRPsmxTFCnCLaR7j0pQ7ZEFhe8Z86e7B6PYg/s640/Eddr+Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">JPU KPK menyatakan, bahwa Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu tahun 2012 sampai dengan 2017, bersama-sama dengan Edy Setiawan yang menjabat Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, pada bulan Mei 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2017, bertempat di ruang kerja Walikota Batu di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, di Hotel Amarta Hills Jalan Abdul Gani Atas Komplek Amarta Hills Kota Batu, serta di rumah dinas Walikota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji berupa 1 unit mobil merk Toyota New Alphard Nomor Polisi N 507 BZ seharga Rp 1,6 miliar, dan uang sebesar Rp 95 juta serta Rp 200 juta dari Filipus Djap.</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">Pada sekitar tahun 2012, terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang pengusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor, menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya (dalam persidangan ternyata Esther Tedjakusuma bukan istri Filipus Djab namun tinggal serumah bertahun-tahun).</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko ingin memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya itu, terdakwa Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp 1.600.000.000, dan sebagai gantinya Eddy Rumpoko akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang didanani dari APBD Kota Batu, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab.</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab. </span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">“Beberapa hari kemudian, Filipus Djab melunasi pembayaran harga mobil kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari dengan cara dua kali angsuran, pertama pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta, dan kedua tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar. Dan pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar agar nama pemilik dalam STNK dan BPKB mobil tersebut dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), karena terdakwa Eddy Rumpoko ternyata mantan orang PT DPUL,” kata JPU KPK dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan.</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">Kemudian pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir pribadi terdakwa sejak tahun 2008 yang juga anggota TNI AD yang masih aktif itu, lalu mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari membawa ke rumah dinas Wali Kota Batu (dalam fakta persidangan, Yunedi ikut menandatangani dokumen pengambilan mobil di daeler. Dan besoknya mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan Megawati ke Blitar dengan membuat Nomor Polisi palsu N 507 BZ).</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">“Pada pertengahan Mei 2016, di ruang rapat Walikota Batu, Eddy Rumpoko memperkenalkan Filipus Djab kepada Edi Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan mengatakan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau arahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap.,” kata JPU KPK menirukan.</span><br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBUeUweDfsGFfqtrY3KcsrIuDvl7xI4anPImxUWtbBwkx1mZt-dYDvou19mAJzHQyY0U7h9htnZnRkX9jA1MlOgi4AsEJ7AKkyGt90qnJcm6l1QAn0Ztf8AVt592RSbveRzBo4SDqMfNI/s1600/Eddy.png"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBUeUweDfsGFfqtrY3KcsrIuDvl7xI4anPImxUWtbBwkx1mZt-dYDvou19mAJzHQyY0U7h9htnZnRkX9jA1MlOgi4AsEJ7AKkyGt90qnJcm6l1QAn0Ztf8AVt592RSbveRzBo4SDqMfNI/s320/Eddy.png" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sejak pembelian mobil tersebut, PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa  memenangkan 7 proyek pengadaan di Pemkot Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; 4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai,; 5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; 6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan ke- 7 di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017.</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">Pada tanggal 23 Mei 2017, setelah Edi Setiawan diangkat menjadi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemkot Batu lalu menindaklanjuti perintah terdakwa Eddy Rumpoko dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di Pemkot Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko sebesar 10 persen, dan untuk Edi Setiawan sebesar 2 persen dari nilai kontrak.</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">“Walaupun terdakwa tidak mengakui haruslah dikesampingkan, sebab fakta dalam persidangan sudah cukup jelas termasuk keterangan dari Filipus Djab,” ucap JPU KPK.</span><br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVzg7S09eW29sO2ofqKicKeGMxNLK4yqEdzkg5Be2jP7csAX8_oDXrO3UWCPG1qo1S6aECmc8F0BOvCK9dr9QGG2Clz9Ln0ES40D2WbnNim6NJTMxPeViK4Iv4behmWuRLliI0KIHDxDc/s1600/IMG20180427133726.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1337" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVzg7S09eW29sO2ofqKicKeGMxNLK4yqEdzkg5Be2jP7csAX8_oDXrO3UWCPG1qo1S6aECmc8F0BOvCK9dr9QGG2Clz9Ln0ES40D2WbnNim6NJTMxPeViK4Iv4behmWuRLliI0KIHDxDc/s640/IMG20180427133726.jpg" width="534" /></a></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">“Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubeler ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk membicarakan penyerahan fee 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan pengadaan meubelair sebesar Rp 500 juta,” kata JPU KPK </span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">Dalam pembicaraan tersebut (saat JPU KPK membacakan surat tuntutannya), disampaikan bahwa dari fee Rp 500 juta akan diperhitungkan Rp 300 juta yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta setelah dikurangi Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa Eddy Rumpoko untuk diberikan secara tunai,  dan Rp 100 juta untuk Edi Setiawan sebagai fee 2 persen yang dijanjikan.</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa Eddy Rumpoko  menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut. </span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus Djab dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi undangan untuk uang, Atas untuk mengganti Hotel Amartha Hills, bawah untuk Cafe Java Nani dan Si Hitam untuk mobil Alphard, untuk digunakan dalam setiap komunikasi. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap.</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">“Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp 4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”,” kata JPU KPK menirukannya.</span><br /><span style="font-size: small;"></span><br /><span style="font-size: small;">Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan, mengajak bertemu di atas untuk menyerahkan undangan. Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan, sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko akan memberikan undangan secara langsung.</span><br /><span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9iuX87ttGnDLpOJTw3P8wCTQUsyMa_kWw5lnGLbat8HwUpWMavBxc9XwITEkUQeXVb5uHm9tisqvzCQ9tuwTPFHdBMBqc01QXzNbYerPYOK6UnAlcqZ7Mz5HPYUQdXnadW62gIEjTD7Q/s1600/IMG20180427105845.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9iuX87ttGnDLpOJTw3P8wCTQUsyMa_kWw5lnGLbat8HwUpWMavBxc9XwITEkUQeXVb5uHm9tisqvzCQ9tuwTPFHdBMBqc01QXzNbYerPYOK6UnAlcqZ7Mz5HPYUQdXnadW62gIEjTD7Q/s640/IMG20180427105845.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Masyarakat Kota Batu pendukung terdakwa Eddy Rumpoko</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table></span><span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> </span>Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /> Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di atas. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”.<br /><br /> “Tanggal 16 September 2017 Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di halam parkir Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta, sambil mengatakan ini titipannya. Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu dengan membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp 200 juta untuk diserahkan langsung terhadap Eddy Rumpoko, dan sesampainya di rumah dinas Wali Kota Batu saat itu langsung  diamankan oleh KPK,” ungkap JPU KPK<br /><br /> Sehingga menurut JPU KPK, bahwa perbuatan terdakwa Eddy Rumpoko diancam pidana penjara sebagaiaman dalam pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP<br /><br /> Dari fakta - fakta persidangan, JPU KPK meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Eddy Rumpoko dengan hukuman pida penjara 8 (Delapan) tahun, denda sebesar Rp 600 juta subsidair bulan kurungan. Selain itu, JPU KPK juga meminta agara terdakwa dihukum dengan pencabutan hak untuk dipilih dan memili dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terpidana seleseai menjalani pidana pokok.<br /><br /> Anehnya, Majelis Hakim mengatakan dalam pertimbangannya, bahwa unsur memebrikan suap berupa uang sebesar Rp 200 juta tidak terbukti. Pasal 12 huruf a UU Korupsi yang dikenakan JPU KPK dalam surat tuntutannya terhadapat terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak terbukti dan haruslah dibebaskan.<br /><br /> Yang lebih anehnya lagi, menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak terbukti menerima uang suap sebesar Rp 200 juta. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko yang pada saat KPK melakukan penangkapan sedang mandi, dan tidak mengetahui undangan alais uang yang hedak diatar Filipus Djab saat itu. <br /><br /> Hal itu diucapkan Majelis Hakim dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan dengan terdakwa Eddy Rumpoko ya dan Edi Setiawan (perkara terpisah) yang digelar dalam 2 session dengan dihadiri puluhan simpatisan mantan Wali Kota Batu termasuk dari organisasi putra putri TNI Polri, pada Jumat, 27 April 2018.<br /><br /> Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko terbukti menerima hadiah berupa mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar dari Filipus Djab.<br /><br /> Majelis Hakim pun menjerat terdakwa Eddy Rumpoko dengan pasal subsider dalam surat dakwaan, yakni pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP.<br /><br /> “Mengadili; Menyaatakan bahwa terdakwa Eddy Rumpoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta; Bilamana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan; Selain itu, menghukum terdakwa dengan pencabutan hak untuk dipilih dan memili dalam jabatan publik selama 3 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br /> Terkait barang bukti berupa satu unit mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dan uang sebesar Rp 295 juta, dalam putusan Majelis Hakim dirampas untuk negara.<br /><br /> Sementara dalam persidangan berikutnya dengan terdakwa Edi Setiawan dalam kasus yang sama, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap anak buah Eddy Rumpoko ini juga tergolong ringan dari tuntutan JPU KPK, yakni 6 tahun penjara.<br /><br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Eddy Rumpoko yang didampingi tim Penasehat Hukumnya Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dkk mapun JPU KPK mengatakan pikir-pikir.<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNvaOe7na-bEXeZ7IeQtO_Ek5QCGwb4r5HPNT0MX4g_BuomZi_Wd7o-KkPsCNR6uJG9RrbdFgreazHBfvvEZuUSN-CHpr9pARLd0oNHmiGjyvvPpWGPJbQOQFoOfOunTtXfYoRofnzUD4/s1600/IMG20180202100641.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNvaOe7na-bEXeZ7IeQtO_Ek5QCGwb4r5HPNT0MX4g_BuomZi_Wd7o-KkPsCNR6uJG9RrbdFgreazHBfvvEZuUSN-CHpr9pARLd0oNHmiGjyvvPpWGPJbQOQFoOfOunTtXfYoRofnzUD4/s640/IMG20180202100641.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Usai peridangan, terkait putusan Majelis Hakim, JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika kepada media ini mengatakan, bahwa ada kesalahan penerapan pasal, sehingga perlu untuk dibahas lebih lanjut dengan melakukan upaya hukum banding. Namun demikian, JPU KPK Ronald mengatakan tetap menghargai putusan tersebut.<br /><br /> “Ada kesalahan dalam penerapan pasal, namun kami tetap menghargai putusan Majelis Hakim. Terkait dikatakan terdakwa tidak terbukti menggerakan, jelas bahwa ada Edi Setiawan yang diperintah terdakwa untuk membantu Filipus Djab, dan ada pemberian mobil dari Filipus Djab. Menurut kami ini sudah jelas ada niat untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan. Walau kami tadi mengatakan pikir-pikir, sudah jelas kami akan banding karena putusan Majelis Hakim tadi tidak ada separoh dari tuntutan,” kata JPU KPK Ronald.<br /><br /> Saat ditanya kasus tersangka baru dan kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) terhadap terdakwa Eddy Rumpoko, JPU KPK Ronal mengatakan, masih mempelejari dan mungkin bisa dilakukan pengembangan baru.<br /><br /> “Kalau kasus TPPU masih ditangani tapi saya tidak berani mengatakan lebih lanjut karena ada hal – hal yang rahasia. Kalau tersangka baru, bisa jadi ada pengembangan,” kata JPU KPK Ronal.  (Redaksi)</div>

News Tipikor “Si Hitam” Berpindah Tangan, Eddy Rumpoko Divonis Ringan

#JPU KPK banding atas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Eddy Rumpoko dengan pidana penjara 3 tahun dari tuntutan 8 tahun, dan “si hi...

»