BERITAKORUPSI.CO

“Otak” Kasus Korupsi Dispendikbud Pemkot Mojokerto Divonis 7 Tahun Penjara

#Terkait pengadaan alat Peraga dan Laboratorium di SMKN 2 Kota Mojokerto Tahun 2013 sebesar Rp 3.302.705.000 dengan kerugian negara Rp 1,1 M# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8y4xoaehArgI-5_ihzPa3vKa6kQ_HAvXz7JJcVkCO-cx33WZULe7MgN8LvLCkqesV_4nW_egx-Et7LipXoQK7XJNYITtU8LDqDUr4GOTMbASBMVSBEwmSqSb3CQIIBh5axlPWN-_RDSU/s1600/IMG20180220114244.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8y4xoaehArgI-5_ihzPa3vKa6kQ_HAvXz7JJcVkCO-cx33WZULe7MgN8LvLCkqesV_4nW_egx-Et7LipXoQK7XJNYITtU8LDqDUr4GOTMbASBMVSBEwmSqSb3CQIIBh5axlPWN-_RDSU/s640/IMG20180220114244.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Salah Satu “otak” dari kasus Korupsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2013 lalu dinyatakan terbukti bersalah dan divonis pidana penjara selama 7 tahun dengan rincian, pidana pokok 5 tahun dan pidana 2 tahun penjara apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian negara yang dinikmatinya sebesar Rp 400 juta. Hal itu dinyatakan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan untuk 3 terdakwa, yakni Hartoyo, Moch. Armanu (Direktur PT Integritas Pilar Utama) dan Nurhayati (Pejabat Pembuat Komitmen) masing-masing dengan perkara terpisah, pada Selasa, 20 Pebruari 2018. Sementara untuk terdakwa Nur Sasongko dan Moch. Hadi Wiyono akan divonis pada tanggal 5 Maret 2018 mendatang. Dalam kasus ini, Kejari Kota Mojokerto menetapkan 5 tersangka diantaranya Hartoyo (broker proyek), Nur Sasongko (Direktur CV Global Inc), Moch. Armanu (Direktur PT Integritas Pilar Utama), Nurhayati (Pejabat Pembuat Komitmen), Moch Hadi Wiyono (Ketua Panitia Pengadaan Barang) dengan perkara masing-masing terpisah. Hartoyo, terdakwa yang juga mantan terpidana kasus Korupsi DAK Pendidikan Kabupaten Ponorogo ini, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyakatakan sebagai salah satu “otak” dari terjadinya kerugian negara dalam proyek pengadaan alat Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto yang  menelan anggaran sebesar Rp 3.353.000.000 pada tahun 2013 lalu, hingga merugikan keuangan negara senilai Rp 1.102.705.668.000 bersama dengan Nur Sasongko selaku Direktur CV Global Inc. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan menyatakan, bahwa pada tahun 2013 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto mengeluarkan anggaran dari APBD untuk pengadaan alat peraga dan Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto. Proyek pengaadan tersebut dimenangkan oleh PT Integritas Pilar Utama dengan nilai penawaran Rp 3.285.940.00 dari 21 peserta lelang. Sementara urutan kedua dan ketiga adalah CV Bintang Peraga Nusantara  Rp 3.302.705.000 dan CV Hadisty Cemerlang senilai Rp 3.317.314.500, namun yang melaksanakan adalah CV Global Inc. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Hartoyo bukan pegawai atau Direksi CV Global, namun terdakwa Hartoyo punya peran penting di CV Global milik Nur Sasongko yang juga terjerat dalam 2 kasus Korupsi sebelumnya, yakni Kasus Korupsi DAK Pendidikan Kab. Ponorogo dan kasus Korupsi pembangunan pabrik sawit mini di SMKN 1 Sarolangun Jambi pada tahun 2009 lalu. Bahkan Nur Sasongko selaku Direktur CV Global tak dapat berpuat apa-apa terhadap terdakwa Hartoyo, karena peran penting terdakwa yang sudah banyak mencariakan proyek yang dikerjakan oleh CV Global sendiri, termasuk pengadaan alat Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto yang merugikan negara sebesar Rp 1.102.705.668.000. Uang tersebut, lanjut anggota Majelis Hakim Agus Sudariwanto saat membacakan putusannya menyatakan, uang sebesar 400 juta rupiah untuk terdakwa Hartoyo, 265 juta rupiah untuk  Moch. Armanu dan sisannya sebesar Rp 500 juta untuk Nur Sasongko. Sementara dalam fakta persidangan terungkap dari pengakuan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim mengatakan, bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sudah dibuat pada bulan Maret 2013, namun pelaksanaan lelang dilaksanakan pada Oktober 2103 setelah Gaguk Tri Prasetyo pindah jabatan menjadi Sekda Kabupaten Blitar. Untuk proyek pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktik SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013,  dilaksanakan di bawah tanggung jawab Gaguk Tri Prasetyo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Pengadaan alat laboratorium dan praktek, diadakan secara lelang terbuka dengan harga HPS sebesar Rp 3.353.000.000 yang dimenangkan PT Integritas Pilar Utama (IPU) dengan nilai penawaran Rp Rp 3.284.390.900. <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl9dGbXvRTkGHsfCsbBQ9e_S9CyfsTayosYIBPZPOnptaTRg9tr3f1BgW9UuYwz_47TjZMlfpb4yoncyaM8SIZASfR3FjzVnXL0KLJbMfEZ5RPDMKOJ6r4cYmTyr3KJx4nYgPyJK8At4k/s1600/IMG20180220124301.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl9dGbXvRTkGHsfCsbBQ9e_S9CyfsTayosYIBPZPOnptaTRg9tr3f1BgW9UuYwz_47TjZMlfpb4yoncyaM8SIZASfR3FjzVnXL0KLJbMfEZ5RPDMKOJ6r4cYmTyr3KJx4nYgPyJK8At4k/s640/IMG20180220124301.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moch. Armanu</td></tr>
</tbody></table>
 
Namun dalam pelaksanaannya, diduga terjadi mark up atau penggelembungan harga barang dari 1 juta rupiah menjadi Rp 6 juta. Selain itu, ada beberapa pengadaan alat yang tidak dibutuhkan di SMKN 2 Mojokerto seperti alat praktik IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Selain itu terungkap pula dalam persidangan, adanya pertemuan antara Hartoyo, dan Nur Sasongko dengan Kepala Dinas sebelum pelaksanaan lelang. Pertemuan itu diduga kuat agar proyek tersebut dikerjakan oleh pihak Hartoyo. Dari pengakuan Hartoyo, bahwa dia telah memberikan sejumlah uang terkait proyek tersebut. Tak hanya disitu. Pengakuan  Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim, bahwa HPS untuk pengadaan anggaran tahun 2012, diserahkan ke Konsultan. Alasannya, karena Gaguk Tri Prasetyo tidak mengerti tentang HPS dan belum mengantongi sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Prepres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Atas perbuatannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti sacara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHAPidana. “Mengadili; Menghukum terdakwa Hartoyo dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 2 bualan. Menghukum terdakwa pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 400 juta. Apabila terdakwa tidak membayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bnedanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan. Hukuman yang sama juga dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Moch. Armanu. Hanya saja yang membedakan adalah pidana tambahan berupa pengembalian kerugian engara sebesar Rp 265 juta. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdaka Hartoyo dan Armanu lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni masing-masing pidana penjara selama 7 tahun dan 2 bulan dan denda sebesar Rp 250 juta subside 4 bulan kurungan. serta membayar kerugian negara masing-masing senilai Rp 500 juta subsider 4 tahun penjara. Sementara untuk terdakwa Nurhayati selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nurhayati pun divonis pidana penjara selama 3 tahunn dan denda sebesar Rp 50 jiuta subsidair 2 bulan kurungan. Vonis ini pun lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Dan pidana tambahan berupa  pengembalian kerugian negara negara sebesar Rp 5 juta. Atas putusan Majelis Hakim tersbeut, terdakwa maupun JPU Agustri Hartono dkk dari Kejari Kota Mojokerto masih pikir-pikir. Kecuali untuk terdakwa Armanu, langsung menyatakan upaya hukum banding. Menurut Agung Nugrogo, selaku Penasehat Hukum terdakwa Moch. Armanu saat ditemui wartwan media ini seusai persidangan mengatakan, bahwa terdakwa mengatakan banding atas putusan Majelis Hakim. Alasannya, uang pengganti yang harus dibayar terdakwa berdsarkan fakta persdiangan tidak benar, karena uang tersebut ada pada terdakwa Hartoyo. “Kita langsung mengatakan banding. Uang itu tidak ada sama terdakwa, melainkan Hartoyo,” ucap Agung. Kasus ini berawal pada tahun 2013 lalu. Pemerintah Kota Mojokerto mengucurkan dana melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mojokerto untuk pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktikum di SMKN 2 Kota Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp 3.353.000.000. Berdasarkan fakta persidangan, dari pengakuan Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim mengatakan, bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sudah dibuat pada bulan Maret 2013, namun pelaksanaan lelang dilaksanakan pada Oktober 2103 setelah Gaguk Tri Prasetyo pindah jabatan menjadi Sekda Kabupaten Blitar. Untuk proyek pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktik SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013,  dilaksanakan di bawah tanggung jawab Gaguk Tri Prasetyo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Pengadaan alat laboratorium dan praktek, diadakan secara lelang terbuka dengan harga HPS sebesar Rp 3.353.000.000 yang dimenangkan PT Integritas Pilar Utama (IPU) dengan nilai penawaran Rp Rp 3.284.390.900. Namun dalam pelaksanaannya, diduga terjadi mark up atau penggelembungan harga barang dari 1 juta rupiah menjadi Rp 6 juta. Selain itu, ada beberapa pengadaan alat yang tidak dibutuhkan di SMKN 2 Mojokerto seperti alat praktik IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) Selain itu, terungkap pula dalam persidangan, adanya pertemuan antara Hartoyo, dan Nur Sasongko dengan Kepala Dinas sebelum pelaksanaan lelang. Pertemuan itu diduga kuat agar proyek tersebut dikerjakan oleh pihak Hartoyo. Dari pengakuan Hartoyo, bahwa dia telah memberikan sejumlah uang terkait proyek tersbut. Tak hanya disitu. Pengakuan  Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim, bahwa HPS untuk pengadaan anggaran tahun 2012, diserahkan ke Konsultan. Alasannya, karena Gaguk Tri Prasetyo tidak mengerti tentang HPS dan belum mengantongi sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Prepres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, mantan orang nomor Satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mojokerto itu tidak diminta pertanggung jawabannya dihadapan hukum. Pada hal, Gaguk Tri Prasetyo sempat “pucat” saat Majelis Hakim menanyakkannya terkait pengakuan terdakwa Hartoyo dan juga proses pembuatan HPS. Akibat dari ulah para terdakwa maupun pejabat lainnya di Dinas pendidikan Pemkot Mojokerto terkait proyek pengadaan alat Laboratorium dan alat praktek SMKN 2 Mojokerto yang didanai dari uang rakyat ini, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.202.705.668.000 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim BPKP perwakilan Jawa Timur. (Redaksi)

Tipikor “Otak” Kasus Korupsi Dispendikbud Pemkot Mojokerto Divonis 7 Tahun Penjara

#Terkait pengadaan alat Peraga dan Laboratorium di SMKN 2 Kota Mojokerto Tahun 2013 sebesar Rp 3.302.705.000 dengan kerugian negara Rp 1,1 M...

Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Terdakwa Dituntut 2 Tahun Penjara

15.18 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-a8nt6_PEYYp831sC5M-BdZZzeMrmzLb9spr16XL-pHrw7Cc62y4crcfRBU44PlHodo-whzec9mpmYYdmBcVHjC3OlysXUnAPSF-mv-WH0l7uYyYCub3xATcWbssCPSR8YG7yI4HpbTI/s1600/Harjanto.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-a8nt6_PEYYp831sC5M-BdZZzeMrmzLb9spr16XL-pHrw7Cc62y4crcfRBU44PlHodo-whzec9mpmYYdmBcVHjC3OlysXUnAPSF-mv-WH0l7uYyYCub3xATcWbssCPSR8YG7yI4HpbTI/s640/Harjanto.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Harjanto</td></tr>
</tbody></table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTq3pz-InrZXT0d5-lDYc-QymHBoal72oB0mrH-0d2k-k-5KLMIAgVk8WJNmWJ1LJ9HQy18TbwsmJ6NcEGfnRPilb8WGuG3gnxOUB3xTFDJUN6VIo3tZZqrAU8vdwoK33hwgcT2EJ1qmc/s1600/M.+Bisri.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTq3pz-InrZXT0d5-lDYc-QymHBoal72oB0mrH-0d2k-k-5KLMIAgVk8WJNmWJ1LJ9HQy18TbwsmJ6NcEGfnRPilb8WGuG3gnxOUB3xTFDJUN6VIo3tZZqrAU8vdwoK33hwgcT2EJ1qmc/s640/M.+Bisri.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa M. Bisri</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
 
 
 
 
 
 
beritakorupsi.co – Setelah hampir dua bulan sejak tanggal 5 Januari lalu, proses persidangan kasus perkara Korupsi suap Buapti Nganjuk yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK pada Oktober 2017, JPU KPK  membacakan surat tuntutannya terhadpa 2 terdakwa di Pengadilan Tipkor Surabaya, pada Selasa, 20 Pebuari 2018. Dalam kasus OTT ini, KPK menetapkan 5 tersangka yakni M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. KNganjuk), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan), Suwandi (Kepala Sekolah SMPN 3 Ngeronggot) dan Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk). Empat dari 5 tersangka ini sudah menjalani persidangan, sementara tersangka Taufiqurrahman masih mnunngu pelimpahan perkaranya dari KPK ke Pengadilan Tipikor. Namun kali ini, yang menjalani sidang tuntutan dari JPU KPK adalah terdakwa M. Bisri, yang didampingi Yuliana dkk selaku Penasehat Hukum secara gratis dari YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia), dan terdakwa Harjanto di damping Penasehat Hukumnya Yun Suryonoto. Sementara Ibnu Hajar dan Suwandi masih proses persidangan pemeriksaan saksi, dan tak lama lagi akan menyusul kedua kerabatnya sesame pejabat di Kabupaten Nganjuk Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan, JPU KPK Fitroh Rohcahyanto,  Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra,  Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan NN Gina Saraswati mengatakan, bahwa terdakwa Harjanto memberikan sejumlah uang terhadap Taufiqurrahman terkait pengangkatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya menjabaat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Untuk terdakwa M. Bisri, JPU KPK menyatakan hal yang sama, terkait pengangkatannya menjadi Kabag Umum RSUD Nganjuk, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli Bupati setelah dicopt jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Terdakwa sekaligus menjadi kordinator bagi para pejabat Eslon III dan IV di lingukungan Kab. Nganjuk.  yang hendak dipromosikan jabatan dengan imbalan sejumlah uang yang disebut dengan uang lelah. Para pejabat yang di promosikan jabatan diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi. JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAPidana. Kedua terdakwa pun dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. “Menuntut; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan; Mohammad Bisri (dan Harjanto) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pdana denda sebesar Rp 200 juta. Apa bila denda tidak dibayar, maka diganti  kurungan 2 bulan,” ucap JPU KPK Andhi Kurniawan. Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan seminggu untuk kedua terdakwa mempersiapkan Pledoi atau pembelaannya. Kasus ini bermula pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya. Pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran. Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa. Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani. Sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk. Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya. Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010. Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Terdakwa Dituntut 2 Tahun Penjara

Terdakwa Harjanto Terdakwa M. Bisri berita korupsi .co – Setelah hampir dua bulan sejak tanggal 5 Januari lalu, proses persid...

Wujud Bhakti Sosial TNI, Donor Darah dalam rangka HPN 2018. PWI Kab Lamongan

02.51 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1dB1sfPDVK44o39YKdWzjuX4Isec09Ecxo_xSWj1sgc7fB3K4mqqBZuXvAruYCRM3bR6RV_ztKKdCQColFqmr6lFgC81IyF-dVYSrBeoqVLDH5K4r6SNel9D66CgD3jwUfi0xMTGnuZY/s1600/Dandim+0812.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="733" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1dB1sfPDVK44o39YKdWzjuX4Isec09Ecxo_xSWj1sgc7fB3K4mqqBZuXvAruYCRM3bR6RV_ztKKdCQColFqmr6lFgC81IyF-dVYSrBeoqVLDH5K4r6SNel9D66CgD3jwUfi0xMTGnuZY/s640/Dandim+0812.jpg" width="640" /></a></div>
Makodim 0812, beritakorupsi.co - Minimnya pasokan darah dan meningkatkanya kebutuhan darah di PMI Cabang Lamongan, ternyata mengugah motivasi masyarakat untuk mendonorkan darahnya, termasuk para wartawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lamongan, ikut andil dalam bahkti sosial, dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2018 PWI Kab Lamongan, pada Senin, 19 Pebruari 2018. Dalam kegiatan donor darah tersebut, nampak dihadiri Dandim 0812 lamongan Letkol Arh Sukma Yudha Wibawa, para Danramil, Babinsa, anggota Polres Lamongan, anggota Persit KCK cabang XXVII, dan sejumlah masyarakat. Disela kegiatan tersebut, Dandim 0812Lamongan Letkol Arh. Sukma Yudha Wibawa menyampaikan bahwa kegiatan Bhakti Sosial Donor Danar dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2018 brsama PWI Kab Lamongan. “Ini adalah wujud perhatian dan kepedulian TNI AD kepada rakyat dalam hal kemanusiaan. Disamping itu juga membantu PMI Kabupaten Lamongan guna menyediakan stok darah bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah,” papar Dandim Lebih lanjut Dandim mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan bhakti sosial seperti ini merupakan komitmen TNI AD untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, dan juga sebagai media perekat antara TNI dan Rakyat sehingga mampu menjadikan kemanunggalan yang solid dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. “Semoga setiap tetes darah yang hari ini kita sumbangsihkan kepada masyarakat dapat menjadikan manfaat kebaikan dan juga menjadi contoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan melalui kegiatan kemanusiaan,” pungkas Dandim. (Redaksi) Sumber : pendim 0812 Lamongan

Pemerintahan Regional Wujud Bhakti Sosial TNI, Donor Darah dalam rangka HPN 2018. PWI Kab Lamongan

Makodim 0812, berita korupsi .co - Minimnya pasokan darah dan meningkatkanya kebutuhan darah di PMI Cabang Lamongan, ternyata mengugah mo...

Tren Penindakan Kasus Korupsi: Objek Penyalahgunaan APBD Paling Banyak Dikorupsi Oleh Kepala Daerah

02.48 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXz0qsbfTvSCZ-0Gx9bit2N8216Y7pMLG9H4FZYwqvBq9ah64W_nJe90Im6YVf2C4ajTxNMVHrnZW-BorSBhIOWQxwTKjncIM1Z3dTvsKchxqXPhoOYsunZRvs8N9Jxep6I4Ucf6mvQ0/s1600/ICW%252C%252C%252C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXz0qsbfTvSCZ-0Gx9bit2N8216Y7pMLG9H4FZYwqvBq9ah64W_nJe90Im6YVf2C4ajTxNMVHrnZW-BorSBhIOWQxwTKjncIM1Z3dTvsKchxqXPhoOYsunZRvs8N9Jxep6I4Ucf6mvQ0/s640/ICW%252C%252C%252C.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Kepala daerah rentan melakukan tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2017, 30 orang kepala daerah yang terdiri dari 1 Gubernur, 24 Bupati/Wakil Bupati dan 5 Walikota/Wakil Walikota telah menjadi tersangka kasus korupsi. Mereka terlibat dalam 29 korupsi dengan kerugian negara Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar. Korupsi kepala daerah ini terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah dan lainnya. Dari semua kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut 11 kasus ditangani oleh KPK, 9 kasus oleh Kejaksaan dan 8 kasus oleh Kepolisian. Demikian temuan utama pemantauan penanganan kasus korupsi sepanjang tahun 2017 yang ditangani oleh APH (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian). Sepanjang tahun 2017, terdapat 576 kasus korupsi yang ditangani dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. Dibanding dengan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan terutama dalam aspek kerugian negara. Pada tahun 2016, kerugian negara dalam 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun dan naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017 ini. Hal ini disebabkan karena adanya kasus dengan kerugian negara yang besar yang ditangani oleh KPK (Kasus KTP elektronik), Kepolisian (Kasus TPPI) dan Kejaksaan. Tidak hanya dalam dalam aspek kerugian negara dalam aspek tersangka juga mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka kasus korupsi. Kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi juga ikut andil berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka. Tahun sebelumnya kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi sebanyak 21 orang. Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 30 orang. Selain itu, modus korupsi paling banyak digunakan dalam kasus korupsi tahun 2017 adalah Penyalahgunaan anggaran yang mencapai 154 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Selanjutnya diikuti oleh penggelembungan harga (mark up) dan pungutan liar dengan masing-masing sebanyak 77 kasus dan 71 kasus. Sementara, modus terkait dengan suap dan gratifikasi sebanyak 44 kasus dengan total nilai suap mencapai Rp 211 kasus. Sementara itu berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara RP 39,3 miliar. Selanjutnya, sektor pemerintahan dan penndidikan menempati sektor kedua dan ketiga terbanyak dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah sebesar 55 dan 53 kasus serta kerugian negara Rp 255 miliar dan Rp 81,8 miliar. Lembaga terbanyak tempat terjadi korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan kasus sebanyak 222 dengan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Tempat kedua adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus denga kerugian negara Rp 33,6 miliar. Dan ketiga adalah pemerintah kota dengan jumlah kasus 45 dengan kerugian negara Rp 159 miliar. Provinsi paling banyak kasus korupsi pada tahun 2017 adalah Jawa timur dengan 68 kasus dengan kerugian negara mencapa Rp 90,2 miliar. Jabar dan Sumatera Utara menempati Sumatera utama menempati urutan kedua dengan jumlah kasus berturut-turut adalah 42 dan 40 kasus. Meski Jatim menempati urutan pertama dalam jumlah kasus, dan Jabar dari aspek kerugian negara provinsi kalah dibandingkan dengan provinsi Sumut dan Jabar yang memiliki kerugian negara mencapai Rp 647 miliar dan 286 miliar. Namun demikian, kasus yang terjadi pada tingkat nasional memiliki magnitude kerugian negara yang besar meski kasusnya sedikit yakni mencapai Rp 3,3 triliun. Banyaknya kasus korupsi kepala daerah yayang terkait dengan penyalahgunaan APBD diduga terkait dengan kontestasi pemilu serentak yang akan dihelat pada tahun 2018. Salah satu kasusnya adalah yang melibatkan Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus. Ia diduga menerima suap untuk mengalihkan anggaran dari hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi program penataan lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mojokerto tahun 2017. Selain itu, objek korupsi terkait perizinan pun menjadi terbanyak kedua setelah penyalahgunaan APBD yaitu, enam kasus. Salah satu kasusnya adalah yang melibatkan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari. Ia diduga menerima suap terkait dengan pemberian izin perkebunan kelapa sawit. Modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beragam, paling banyak adalah suap menyuap. Ada sekitar 11 kasus korupsi yang bermodus suap menyuap. Selain itu ditemukan juga modus penyalahgunaan anggaran sekitar 9 kasus. Hal tersebut perlu diantisipasi mengingat Pilkada serentak tahun 2018 akan dilangsungkan. Dari 29 daerah tempat terjadinya korupsi 12 diantaranya akan menyelenggarakan Pilkada. Dari 12 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 5 kepala daerah yang telah ditetapkan tersangka berencana akan mencalonkan kembali sebagai kepala daerah. Dengan maraknya modus suap yang dilakukan oleh kepala daerah, ICW menduga hal tersebut dilakukan untuk biaya kampanye yang memakan dana sangat besar. Selain itu kurangnya transparansi anggaran dan lemahnya partisipasi masyarakat menjadikan dana-dana strategis dengan mudah dialihkan untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon. Rekomendasi Dari hasil pantauan yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang hendak ICW sampaikan antara lain: 1. Perlu adanya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam memantau APBD. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah terutama menjelang tahun politik. Dan Kedua, Kepala daerah yang akan mencalonkan kembali perlu untuk menekan biaya kampanye agar meminimalisir konflik kepentingan dengan menerima uang dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan. (Redaksi) 
   
Sumber : Indonesia Corruption Watch

Regional Tren Penindakan Kasus Korupsi: Objek Penyalahgunaan APBD Paling Banyak Dikorupsi Oleh Kepala Daerah

Jakarta, berita korupsi .co - Kepala daerah rentan melakukan tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2017, 30 orang kepala daerah yang terd...

PH Terdakwa Sebut Kepala Sekolah Dan Ketua Komite Ikut Bertanggug Jawab

02.45 beritakorupsi 0

#Terkait kasus OTT Pungutan Liar sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon Siswa/i SMPN 2 Tulungagun Tahun Ajaran 2017/2018# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGJpWag7MlFzhC30-YJzEFJnG5Ikr_k-PQ-PfoNN0GRfwIlWlcIXccBCiETkxIgpjKZ-2nke5qoHz_J471kn-TZLX8W8wVsOBtpSqqnnWOWCf4XtE9qmgwD5_rWawrvYV0YrzrEsbMOHY/s1600/OTT+Tulungagung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGJpWag7MlFzhC30-YJzEFJnG5Ikr_k-PQ-PfoNN0GRfwIlWlcIXccBCiETkxIgpjKZ-2nke5qoHz_J471kn-TZLX8W8wVsOBtpSqqnnWOWCf4XtE9qmgwD5_rWawrvYV0YrzrEsbMOHY/s640/OTT+Tulungagung.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
beritakorupsi.co – Sejak lengsernya Presiden Soeharto (alm) pada tahun 1998 lalu, sejak itu pulah Pemerintah bertekad untuk memberantas praktek-praktek Korupsi di negeri ini dengan membuat UU Korupsi dan membentuk lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya itu. Pada Nopember 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tentang satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli). Disatu sisi, pemerintah pertekad untuk “membersihakan” pejabat-pejabat “nakal” yang melakukan KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme). Disisi lain, praktek-praktek KKN tersebut “masih bertumbuh diakar bawah”, yakni di dunia pendidikan sejak TK (Taman Kanak-kanak) hingga perguruan tinggi, yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam dan bukan rahasia lagi, diantaranya pembelian formulir pendaftaran baru sebanyak 2 hingga 3 lembar ditambah 1 Sto Map yang harganya mencapai ratusan ribu rupiah tergantung dari status dan fasilitas sekolah. Kemudian uang sumbangan gedung dan sumbangan program pendidikan (SPP), yang jumlahnya mencapai ratusan hingga jutaan rupiah, juga tergantung dari elit tidaknya sekolah tersebut. Biaya jalan-jalan keluar kota dengan istilah  KTS (Kegiatan Tengah Semester) yang nilainya ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung kota tujuan serta biaya-biaya lainnya yang semuanya tanpa ada laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari pihak sekolah ke setiap orang tua siswa. Ironisnya, orang tua siswa/i tak ubahnya seperti “hewan kurba”, yang mau tak mau, suka tak suka harus mengikutinya aturan yang dibuat oleh pihak sekolah bila anaknya hendak bersekolah. Lalu bagaimana dengan UU Korupsi dan Perpres dengan kasus-kasus seperti ini ? Sampai kapan kasus KKN bisa diberantas dari negeri ini ? Seperti kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polres Tulungagung terhadap 2 guru SMPN 2 Tulungagung dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 35.500.000 pada tanggal 16 Juni 2017 lalu, yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt-xnnczcDTQi74iLk77M9DbC6Z3Dvh-0YXLvBd8kFB7kvJeujBT65yTo7Gh8tgTuOJtjs4qkpCks57U8xH0SMbfzR2pdkFSP2vtFP42kVYS-njtxU4b3S7y_wM4Aj1_sEXjLqj9PyP-c/s1600/OTT+Tulungagung....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt-xnnczcDTQi74iLk77M9DbC6Z3Dvh-0YXLvBd8kFB7kvJeujBT65yTo7Gh8tgTuOJtjs4qkpCks57U8xH0SMbfzR2pdkFSP2vtFP42kVYS-njtxU4b3S7y_wM4Aj1_sEXjLqj9PyP-c/s640/OTT+Tulungagung....jpg" width="640" /></a></div>
Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT itu, adalah Rudy Bastomi (44) selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan SMPN 2 Tulungagung sekaligus Ketua Panitia PPDB tahun ajaran 2017/2018, dan Supratiningsih (56) selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) SMPN 2 Tulungagung merangkap sebagai  panitia PPDB Tahun ajaran 2017/2018. Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompetisi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam. Dari fakta persidangan, uang itu terkumpul dari beberapa orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompotensi yang diadakan oleh panitia PPDB sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon siswa. Uang itu akan dipergunakan untuk membeli meja dan bangku untuk 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa ini tak ada aturan yang memperbolehkannya. Selain itu, penerimaan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 juga menyalahi aturan. Sebab jumlah sisawa/i yang harusnya diterima sesuai kuota sebanyak 360 namun faktanya menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan ke Dinas pendidikan hanya penambahan 1 kelas baru. Penerimaan siswa/i diluar kuota juga pernah terjadi pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 417 siswa. Ada dugaan, bahwa pemungutan dana “siluman” dari orang tua siswa/i bisa jadi dilakukan, hanya saja tak terungkap. Terjadinya penerimaan siswa/i “siluman” diluar kuota karena adanya rekomndasi dari beberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung, diantaranya dari Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sebanyak 32 orang siswa dan sisanya dari Kejaksaan, Polisi dan Tentara. Tidak hanya itu, penarikan uang sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon siswa yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah berdasarkan perintah Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung setelah terlebih dahulu diadakan rapat antara pihak sekolah degan Komite sekolah. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa Rudy Bastomi dan Supratiningsih, Ma’arif, Darusman dkk dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan), pada Senin, 19 Pebruari 2018. Pledoi atau pembelaan yang disampaikan Tim PH terdakwa adalah atas tuntutan JPU Anik dari Kejari Tulungagung yang menuntut terdakwa Rudi Bastomi dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta, sedangkan  terdakwa Supratiningsih dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan denda Rp 5 juta. 
Dalam pledoinya, PH terdakwa juga mempertanyakkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang tidak “menyeret” Kepala Sekolah dan Ketua Komite sebagai pejabat atau atasan dari kedau terdakwa yang turut bertanggung jawab dalam hukum atas terjadinya penarikan uang pungutan liar dari orang tua calon siswa di SMPN 2 Tulungangung. Anenhnya, PH terdakwa justru memohon kepada Majelis Hakim agar ke- 2 terdakwa dibebaskan. Sementara Rudy Bastomi dan Supratiningsih diamankan oleh Polres Pasuruan saat kedua terdakwa menerima sejumlah uang dari orang tua calon siswa. Alasannya, karena ke- 2 terdakwa hanya melaksanakan perintah. “Memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa (Rudy Bastomi dan Supratiningsih) dari tuntan Jaksa Penuntut Umum,” kata PH terdakwa diakhir pledoinya. Usai persidangan, Darusman, salah seorang Tim PH terdakwa kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa Kepala sekolah dan Ketua Komite harus ikut bertanggung jawab sebagai “otaknya”. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah atas perintah Kepala Sekolah berdasarkan rapat dengan Komite. “Kepala Sekolahnya namanya Eko Purnomo, dan Ketua Komitenya Lukman Sukaji. Kedua ini sebagai otaknya harus ikut bertanggungjawab,” ujar Darusman. Darusman menambahkan, pada saat OTT terdakwa tidak ditahan sehingga penarikan uang dari orang tua calon siswa tetap berlangsung. Tidak hanya itu. Siswa berdasarkan rekomdasi dari pejabat, tetap membayar uang tersebut. Bahkan pesan Kepaka Sekolah terhadap terdakwa Rudi Bastomo melalui aplikasi WhatsApp mengatakan, bagi yang tidak membayar agar dipertimbangkan. Artinya, walau nilai Nol hasil tes yang dilakukan oleh Panitia PPDB dijamin masuk apa bila orang tua calon siswa bersediaa membayar.  “Saat terjadi OTT, jumlah uang sebagai barang bukti Rp 36 juta, tapi masih tetap dilanjutkan untuk menarik uag dari orang tua calon siswa itu,” ujar Darusman. Terpisah. Saat wartawan media ini meminta tanggapan JPU Anik terkait Kepala Sekolah dan Ketua Komite mengatakan, akan menunngu pada persindangan yang akan datang. ‘Nanti aja, kita akan tanggapi pada persidangan berikutnya,” kata JU. Kasus ini bermula pada tanggal 16 Juni 2017, saat Tim Saber Pungli Polres Tulungagung melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap 2 orang guru di SMPN 2 Tulungagung. Saat penangkapan, Tim Saber Pungli mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sekitar Rp 35.500.000,  yang terbungkus dalam beberapa amlop berlogo SMPN 2 Tulungagung daftar orang tua calon siswa/i. Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompetensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam. Dari hasil penyidikan dan fakta persidangan, bahwa uang yang terkumpul dari beberapa orang tua calon sisa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompetensi yang diadakan oleh panitia PPDB, untuk dipergunakan membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa ini pun tak ada aturan yang memperbolehkannya. Selain itu, penerimaan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 juga menyalahi aturan. Sebab jumlah sisawa/i yang harusnya diterima sesuai kuota sebanyak 360 namun faktanya menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan ke Dinas pendidiakan hanya penambahan 1 kelas baru. Penerimaan siswa/i diluar kuota juga pernah terjadi pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 417 siswa. Ada dugaan, bahwa pemungutan dana “siluman” dari orang tua siswa/i bisa jadi dilakukan, hanya saja tak terungkap. Terjadinya penerimaan siswa/i “siluman” diluar kuota karena adanya rekomondasi dari beberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung, diantaranya dari Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sebanyak 32 orang siswa dan sisanya dari Kejaksaan dan pejabat lainnya. Sebab, pada April 2017, petugas Inspektorak Kabupaten Tulungagung melakukan Sidak (Inpfeksi mendadak), namun saat itu petugas Inspektorat tak menemukan adanya “kenakalan” guru. Sebelum terjadi OTT, pada 19 Mei 2017 diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite sekolah yang dipimpin oleh Eko selaku Kepala Sekolah. Dalam rapat itu dibahas mengenai pemungutan dana dari orang tua calon siswa yang besarnya 600 ribu per siswa (orang tua). Pada tanggal 16 Juni 2017, Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT terkait “pungutan liar” saat pelaksanaan ujian kompetensi bagi calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung. Pada saat tes uji  kompetensi bagi calon siswa/i  juga didampingi orang tua masing-masing dan diadakan di ruang Ketua PPDB Rudy Bastomi yang satu ruangan dengan tim penguji, yang juga guru di SMPN 2 Tulungagung. Setiap orang tua calon siswa/i menyerahkan amplop berisi uang kepada Rudy Bastomi dan ada juga yang langsung melalui Eko, Kepala Sekolah lalu dikumpulkan ke Rudy Bastomi, yang nantinya setelah terkumpul seluruhnya, uang tersebut akan diserahkan ke Kepala Sekolah.  Orang tua calon siswa/i yang menyerahkan sejumlah uang, sudah dipastikan akan diterima sekalipun gagal dalam tes kompetensi.  (Redaksi)

News Tipikor PH Terdakwa Sebut Kepala Sekolah Dan Ketua Komite Ikut Bertanggug Jawab

#Terkait kasus OTT Pungutan Liar sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon Siswa/i SMPN 2 Tulungagun Tahun Ajaran 2017/2018# berita kor...

Kasus Korupsi OTT Rp 3 Juta, Kades Dituntut 7 Bulan Penjara

02.38 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgimbxZnpvKuhTRPaKlvjdBfQmyHvawHxvuY0bQ9945LQc65UodUc7CMTKYT8fV657d8GVqQN1OXFgQZ99xczt3GU_HD8xSk-b1vleOOF8cs0gie_FMbbhfd5GktsDvdTKWXY6kPPRr398/s1600/OTT+Bangil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgimbxZnpvKuhTRPaKlvjdBfQmyHvawHxvuY0bQ9945LQc65UodUc7CMTKYT8fV657d8GVqQN1OXFgQZ99xczt3GU_HD8xSk-b1vleOOF8cs0gie_FMbbhfd5GktsDvdTKWXY6kPPRr398/s640/OTT+Bangil.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Pemerintah sepertinya harus membuat aturan yang lebih jelas tentang jumlah uang dalam kasus tindak pidana Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli, Khususnya Kepolisian berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli) untuk diadili di Pengadilan Tipikor. Sebab, sejak Presiden Ir. Jokowi mengeluarkan Perpres No. 86 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar pada Nopember 2016, Kepolisian Khususnya di Jawa Timur telah banyak melakukan OTT, namun yang ditangkap hanya ‘sipenerima’ hadiah atau janji, dan dijerat dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Anehnya, ‘sipemberi’ hadiah atau janji terhadap PNS atau penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 atau 13 UU Korupsi tak “diselamatkan”. Apakah memang Tim Saber Pungli hanya menangkap PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan ? Masyarakat menduga, OTT yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli tanpa melihat jumlah uang yang diteriam oleh seorang PNS atau penyelenggara negara sebagai penerima, “bisa disalah gunakan untuk menjebak seseoarang”. Yang lebih anehnya lagi, jumlah uang sebagai barang bukti (BB) dalam operasi OTT tersebut hanya dibawah 3 juta rupiah. Sementara anggaran yang dikeluarkan negara untuk Operasi Tangkap Tangan hingga penuntutan ke Pengadilan Tipikor bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Seperti kasusu OTT yang dilakukan oleh Pokja penindakan dari Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Satreskrim Polres Pasuruan terhadap Pitono selaku Pj. Kepala Desa (Kades Nogosari), Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 3 juta, pada Senin, 27 Pebruari 2017 lalu. Pitono terjaring OTT oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Satreskrim Polres Pasuruan, karena meminta atau menerima uang sebesar Rp 3 juta dari Dedi Zulmi Arman untuk biaya pengurusan surat keterangan Waris, dan proses perubahan nama wajib pajak terutang (SPPT) yang diajukan oleh Dedi Zulmi Arman, agar Pitono menandatangani surat keterangan Waris dan proses perubahan nama wajib pajak terutang (SPPT). Atas kesepakatan pihak keluarga, pada tanggal 27 Pebruari 2017 sekiat kemudian Dedi Zulmi Arman menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta berikut syarat-syarat pengurusan surat keterangan Waris dan perubahan nama dalam SPPT yang diminta Pitono sebagai persyaratan, diantaranya 2 lembar surat pemberitahuan SPPT bumi dan bangunan NOP 35.14.1 20.013.009-0040.0 atas nama Markasan, dan NOP 35.14.120.013.007-0067.0 atas nama Rusmin, 5 lembar fotocopy Kartu Keluarga, 9 lembar fotocopy KTP, 1 lembar surat permohonan KTP. Selanjutnya, JPU dari Kejari Bangil pun menyeret Pitono ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis hakim. Setelah menjalani proses persidangan, tuntutan JPU terhadap terdakwa pun sama seperti terdakwa dalam kasus perjudian yang diatur dalam pasal 303 KUHP. Senin, 19 Pebruari 2018, JPU Ananto Tri Sudibyo, Athemas Sawong dan Joni Eko Waluyo membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Pitono dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya yang diketuai Hakim Rochmat. Dalam surat tuntutannya, JPU memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara teersebut memutuskan; Menyatakan terdakwa Pitono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri nilainya kurang dari 5 juta rupiah sebagaimana diatur dan diancam pasal 12 huruf e juncto pasal 12 A ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama. “Agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 10 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” ucap JPU. Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi)-nya pada persidangan yang akan datang. “Anda diberi waktu seminggu untuk menyampaikan pembelaan suaudara,” peritah Ketua Majelis Hakim. Usai persidangan, salah seorang Tim JPU mengatakan kepada wartawan media ini, bahwa kasus ini adalaha hasil OTT Polisi. “Ini OTT Polisi,” katanya singkat. (Redaksi).

Tipikor Kasus Korupsi OTT Rp 3 Juta, Kades Dituntut 7 Bulan Penjara

berita korupsi .co – Pemerintah sepertinya harus membuat aturan yang lebih jelas tentang jumlah uang dalam kasus tindak pidana Korupsi Op...

Kasus OTT Raskin Desa Candi Burung “Bernuansa Politik”

09.46 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTiH-z37SdWEtgKVidSQQvv9cYUkjxt1hKbsDW7ZK-gTZk89j3mo3v3GwpAkbmQTLffwV39BwF9voznwZBdVa7-sSmcHWMQxfi_-qkP2UgtfuH_SysEbBV9Qq9ufDxu5qURkxYzzz6jg4/s1600/Raskin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTiH-z37SdWEtgKVidSQQvv9cYUkjxt1hKbsDW7ZK-gTZk89j3mo3v3GwpAkbmQTLffwV39BwF9voznwZBdVa7-sSmcHWMQxfi_-qkP2UgtfuH_SysEbBV9Qq9ufDxu5qURkxYzzz6jg4/s640/Raskin.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Ini adalah sebuah politik yang ingin menjatuhkan saya dan rekayasa yang benar-benar dibuat sedemikian rupa, supaya saya selaku Kepala Desa terjerat dengan masalah hukum yang sama sekali tidak pernah saya perbuat,” Kalimat diatas adalah ungkapan Fauzan selaku Kepala Desa Candi Burung dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 12 Pebruari 2018. Fauzan, Kades Candi Burung, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ini terjerat kasus Korupsi Raskin (beras miskin) yang dibagikan secara merata kepada masyarakat di Desa Candi Burung atas anjuran tokoh masyarakat, sejak dirinya menjadi Kepala Desa yang dilantik Bupati Pamekasan Achmat Syafi’i (saat ini terpidana kasus Korupsi suap bersama Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya) pada tanggal 8 Juli 2013 lalu. Namun kasus ini bukan berawal dari penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum (APH), melainkan hasil Operasi Tangkap Tangan oleh Polres Pamekasan terhadap “beras miskin atau raskin” di rumah Hasin, pada Jumat, tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, dua hari setelah Fauzan diusir oleh istri dan mertuanya dari rumah, pada tanggal 20 April 2016. Ungkapan yang disampaikan Fauzan dihadapan Majelis Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan, dalam agenda Pledoi (Pembelaan) atas surat tuntutan JPU dari Kejari Pamekasan, yang menuntutnya dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta dan tidak ada kerugian negara. Fauzan mengungkapkan dalam surat pembelaannya yang ditulis tangan diatas kertas folio sebanyak 8 lembar itu kepada Majelis Hakim. Terdakwa Fauzan menuturkan, pada tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 08.000 WIB, Polres Pamekasan, Polsek dan Koramil Proppo melakukan penggerebekan beras misikin di ruah Hasin. “Saya mengetahui kejadian tersebut setelah saya ditelepon Hsin yang mengatakan, kalau di rumahnya lagi banyak polisi yang mau menangkap beras miskin tersebut karena diduga maua saya jual bersama Hasin. Setelah mendapat telepon dari Hasin, saya menjelaskan semuanya kepada petugas kepolisian, bahwa beras miskin tersebut milik sebagian warga yang belum sempat mengambilnya, karena pada saat pendistribusian saya diusir oleh istri dan mertua dari rummahnya, namun polisi tetap membawa beras raskin itu ke Polres,” ungkap terdakwa. “Keesokan harinya, berita yang beredar diberbagai media cetak dan online mengatakan, bahwa saya sebagai Kepala Desa Candi Burung telah pengoplosan Raskin. Demi Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya tidak ada niat samua sekali di hati dan pikiran saya untuk menyewengkan beras raskin masyarakat tersebut, karena saya tahu bahwa kelak di hari pembalasan,” lanjut terdakwa. Namun sebagai Kepala Desa, Fauzan menerima konsekwensi dari apa yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Pamekasan itu. Namun timbul pertanyaan. Mengapa pihak Kepolisian dan Kejari Pamekasan tidak menjadikan Hasin menjadi tersangka dalam kasus ini ? Apakah benar, kasus yang menjerat terdakwa adalah sebuah rekayasa dan politik agar terdakwa dipenjara ? Sebab, Polisi melakukan penggerebekan di rumah Hasin terkait dugaan penyelewengan beras miskin pada tahun 2016. Tetapi 2 tahun kemudian, Kejari Pameksan baru menyidangkan perkara ini, setelah Rudi Indra Prasetya divonis pidana penjara selama 4 tahun dalam kasus suap OTT KPK. Tidak hanya itu. dalam fakta persidangan, kasus yang menjerat terdakwa bukan penyelewengan beras miskin, melainkan karena “rasta” alias pembagian beras merata kepada seluruh masyarakat Desa. Pasal yang menjerat terdakwa pun pasal 3 UU Korupsi. Sementara, dari beberapa kasus OTT yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun KPK, pasal yang dikenakan adalah pasal 5 bagi si pemberi, dan pasal 12 atau pasal 11 bagi si penerima suap, hadiah atau janji. (Redaksi)

Tipikor Kasus OTT Raskin Desa Candi Burung “Bernuansa Politik”

berita korupsi .co – “Ini adalah sebuah politik yang ingin menjatuhkan saya dan rekayasa yang benar-benar dibuat sedemikian rupa, supaya ...

BERITAKORUPSI.CO

“Otak” Kasus Korupsi Dispendikbud Pemkot Mojokerto Divonis 7 Tahun Penjara

Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Terdakwa Dituntut 2 Tahun Penjara

Wujud Bhakti Sosial TNI, Donor Darah dalam rangka HPN 2018. PWI Kab Lamongan

Tren Penindakan Kasus Korupsi: Objek Penyalahgunaan APBD Paling Banyak Dikorupsi Oleh Kepala Daerah

PH Terdakwa Sebut Kepala Sekolah Dan Ketua Komite Ikut Bertanggug Jawab

Kasus Korupsi OTT Rp 3 Juta, Kades Dituntut 7 Bulan Penjara

Kasus OTT Raskin Desa Candi Burung “Bernuansa Politik”

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI