BERITAKORUPSI.CO

Cipto Wiyono dan Moch. Anton, Disebut Dalam Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Malang

#Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap : Permintaan uang sebesar Rp 700 juta dari para pengusaha Kontraktor untuk keperluan pembahasan APBD Kota Malamg TA 2015  atas perintah Cipto Wiyono# 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1kXxIV8HZd9pef1Q0ioyvOR44POl4CKxVmDJdkxhLHodxcMh4MX5tezTwd0nr3LEires8ooFfO7DMjb0GVXPyY0Ffo2yuDyYEEdycxHIPxBnjMqsBzsnvjTj5rh2uLoEqQX2srk-VnAw/s1600/PU+Malang....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1kXxIV8HZd9pef1Q0ioyvOR44POl4CKxVmDJdkxhLHodxcMh4MX5tezTwd0nr3LEires8ooFfO7DMjb0GVXPyY0Ffo2yuDyYEEdycxHIPxBnjMqsBzsnvjTj5rh2uLoEqQX2srk-VnAw/s640/PU+Malang....jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Jarot Edy Sulitiyono, memperhatikan surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Sidang perkara Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang,  dengan terdakwa Jarot Edy sulistyono yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PU PPB) Kota Malang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya, pada Selasa, 30 Januari 2018. Sidang yang berlangsung dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK Ahmad Burhanudin, Andhi Kurniawan, Dame Maria Silaban atas nama terdakwa Jarot Edy Sulistiyono, diketuai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor H.R Unggul Warso Mukti. Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono terseret dalam kasus Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebear Rp 700 juta. Uang suap itu sebagai “tutup mulut” DPRD Kota Malang terkait perubahan anggaran tahun 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang. Uang sebesar Rp 700 juta itu adalah “hasil pungutan liar” dari para pegusaha kontraktor yang ada di Dinas PU PPB Kota Malang, melalui Tedy Sujadi Sumarna selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PUPPB atas perintah terdakwa Jarot Edy Sulistiyono selalaku atsannya. Yang sebelumnya terdakwa Jarot Edy Sulistiyono diperintahkan oleh Sekda Kota Malang Cipto Wiyono. Pemberian uang uap dengan istilah uang “Pokir” itu, atas kesepakatan antara Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dengan Wali Kota Malang Moch. Anton, agar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 langsung disetujui oleh seluruh Dewan yang terhormat itu. Dalam kesepakatan itu, Wali Kota Malang Moch. Anton mengatakan kepada Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, “Nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto (Cipto Wiyono) dan Jarot (Jarot Edy Sulistiyono)”. Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono selaku penerima suap (Moch. Arif Wicaksono terjerat dalam dua perkara yaitu meneriama suap Rp 700 juta terkait APBD Kota Malang TA 2015 dan uang suap sebesar Rp 250 juta dari Komisiaris PT ENK Hendarwan Marszaman, terkait penggaran jembatan Kendung Kandang, Malang). Sementar dua tersangka selaku pemberi suap, yakin Jarot Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PU PPB) Kota Malang dan Komisiaris PT ENK ( Enk'e Ngelamon Kiriman) atau Direktur PT Hidro Tekno Indonesia, Hendarwan Maruszaman Dari surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK dalam persidangan dengan terdakwa Jarot Edy Sulitiyono, seleain menyebutkan nama Cipto Wicaksono, juga menyebutkan nama Tedy Sujadi Sumarna (Kabid PU PPB dan Wali Kota Malang Moch. Anton, serta Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, antara lain Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP). Apakah dari nama-nama yang disebutkan dalam surta dakwaan JPU KPK ini akan terseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim, mempertanggung jawabkan terkait pemberian uang suap dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 ? 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrbOibme6eUK-WHsLDQJFatkvPGdLBlqSk7e2TkVwI91EjF7cMxzZjSlmC0h_JLaZkYLCDm1RNXORlQQfl7XR4VYw8gCdc89HMsUOuSfbafHDPapn9NK93kfNczaTXYLFsLmvUlSwF4V4/s1600/PU+Malang..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrbOibme6eUK-WHsLDQJFatkvPGdLBlqSk7e2TkVwI91EjF7cMxzZjSlmC0h_JLaZkYLCDm1RNXORlQQfl7XR4VYw8gCdc89HMsUOuSfbafHDPapn9NK93kfNczaTXYLFsLmvUlSwF4V4/s640/PU+Malang..jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono</td></tr>
</tbody></table>
 Sementara nama Cipto Wiyono, tak asing lagi di jajaran pejabat tinggi Pemerintah Provinsi – Jawa Timur (Pemrov Jatim). Sebab Cipto Wiyono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Tata Ruang Pemprov Jatim, yang dilantik Gubernur Jatim pada tanggal 27 Desember 2016 lalu bersama puluhan pejabat lainnya, diantaranya Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Royahati, Kepala Dinas Peternakan, yang kedua pejabat ini sudah menjadi terpidana kasus Korupsi suap Ketua Komis B DPRD Jatim M. Basuki yang terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh KPK pada Juni 2017. Sebelum dilantik sebagai Kepala Dinas PU dan Tata Ruang, Cipto menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik selama hampir setengah tahun. Sebelumnya, Cipto Wiyono menjabat sebagai Sekda Kab. Trenggalek tahun 2009 -  Oktober 2011. Setelah meninggalkan Kursi Sekda Kab. trenggalek, Cipto Wiyono menjabat sebagai Kepala Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) II Bojonegoro, pada 7 Oktober 211. Dan kemudian Cipto Wiyono menjabat sebagai Sekda Kota Malang tahun 2014 – Juli 2016 Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK membeberkan kronologis kejadian yang menyeret Jarot Edy sulistyono untuk duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya dengan menyandang “gelar” terdakwa. JPU menyatakan, bahwa Jarot Edy sulistyono selaku Kepala Dinas PUPPB Kota Malang bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi uang sebesar Rp 700 juta Kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang memberikan persetujuan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang. Pada tanggal 25 Juni 2015, diadakan rapat paripurna pertama DPRD Kota Malang dengan agenda, sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran (TA) 2015. Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran (Banggar) dan Fraksi di DPRD Kota Malang terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD, sehingga dapat diberikan persetujuan Perubahan APBD TA 2015. Moch. “Permintaan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono disanggupi oleh Wali Kota Malang Moch. Anton  mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot,” kata JPU KPK sambil menirukan ucapan Moch. Amton. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa Jarot Edy sulistyono agar Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, agar perubahan APBD TA 2015 berjalan lancar. Kemudian terdakwa Jarot Edy sulistyono memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Dan Tedy Sujadi Sumarna melaoprkan pertemuannya dengan Cipto Wiyono terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta agar Tedy Sujadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud. Pada tanggal 8 Juli 2015, rapat paripurna DPRD Kota Malang berlangsung, dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Raperda) Kota Malang tentang Perubahan APBD TA 2015. “Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhirBuH5NIMe37fpRNmuZvyVlEEQIVgMXxinR2I_4whXInK4bLFRJNZcBq3PKDvnrboBTBw9i3Mnkl3FY0cAil-GMw3oWTJoI2V3_rOfuX3ZiBgI9Wai7fNoQOtPLcVfcQ4wfVQwDA8HJ8/s1600/PU+Malang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhirBuH5NIMe37fpRNmuZvyVlEEQIVgMXxinR2I_4whXInK4bLFRJNZcBq3PKDvnrboBTBw9i3Mnkl3FY0cAil-GMw3oWTJoI2V3_rOfuX3ZiBgI9Wai7fNoQOtPLcVfcQ4wfVQwDA8HJ8/s640/PU+Malang.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono diapait Penasehat Hukumnya dan petugas KPK</td></tr>
</tbody></table>
JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD TA 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD TA 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dinas Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri. “Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih kepada terdakwa, bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono,” kata JPU kemudian. Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP). Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000. Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD TA 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi Perubahan APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188/4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD TA 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD TA 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD TA 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi juncto pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya.  (Redaksi)

News Tipikor Cipto Wiyono dan Moch. Anton, Disebut Dalam Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Malang

#Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap : Permintaan uang sebesar Rp 700 juta dari para pengusaha Kontraktor untuk keperluan pembahasan APBD ...

Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang, Kadis PUPPB Diadili.

01.16 beritakorupsi 0

#Seluruh anggota DPRD Kota Malang turut menikmati uang suap sebesar Rp 700 juta dari terdakwa# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZWTmP7KpB_3RNlFSWkqUyIOO1YIA6JqK4mYGvRooTFoYnnd5GY0fjXfpwWIfuGTMJ1xCMGBQfcnlm4SyCxSedEexgh2nqspVY1ubx6BMLrG2R4o6-gJAWudPuM_wJGJfcwLBFf_-YTHM/s1600/PU+Malang..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZWTmP7KpB_3RNlFSWkqUyIOO1YIA6JqK4mYGvRooTFoYnnd5GY0fjXfpwWIfuGTMJ1xCMGBQfcnlm4SyCxSedEexgh2nqspVY1ubx6BMLrG2R4o6-gJAWudPuM_wJGJfcwLBFf_-YTHM/s640/PU+Malang..jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Pada Selasa, 30 Januari 2018, sidang kasus Korupsi Suap Ketua DPDR Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta, dengan terdakwa  Jarot Edy sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK, Ahmad Burhanudin, Andhi Kurniawan, Dame Maria Silaban membacakan. Dalam surat dakwaan, JPU KPK membeberkan kronologis kejadian yang menyeret Jarot Edy sulistyono untuk duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya dengan menyandang “gelar” terdakwa. JPU KPK menyatakan, bahwa Jarot Edy sulistyono selaku Kepala Dinas PUPPB Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 700 juta Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang memberikan persetujuan P-APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang, yang bertentangan dengan kewajiban Moch. Arif Wicaksono sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015. Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud. Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. “Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCRw15EvnkPqEbegwIKWV_PfPhnYozxl4_ousmODy05VJy4brY2-ZBCL-noKIZw8JOzxUUfr-ib_MxAMn4-4t0ynPUlcU95GV7bSmumdnTXUgKks8UpXl5g2HLzsoQd6Y4c7dfCpKki98/s1600/PU+Malang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCRw15EvnkPqEbegwIKWV_PfPhnYozxl4_ousmODy05VJy4brY2-ZBCL-noKIZw8JOzxUUfr-ib_MxAMn4-4t0ynPUlcU95GV7bSmumdnTXUgKks8UpXl5g2HLzsoQd6Y4c7dfCpKki98/s640/PU+Malang.jpg" width="640" /></a></div>
 JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 
WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian
 ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang 
kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar 
pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono 
melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan
 Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari 
tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 
dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar 
apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, 
walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran
 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika 
pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD 
Kota Malang berubah pikiran. 
 
Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri. “Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono,” kata JPU kemudian. Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000. Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi juncto pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHPidana,” ucap JPU KPK doakhir surat dakwaannya. Atas surat dakwaan JPU KPK, terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya tidak menyampaikan Eksepsi atau keberatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi. “Kami minta waktu satu minggu, Yang Mulai,” jawab JPU KPK kepada Majelis Hakim.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang, Kadis PUPPB Diadili.

#Seluruh anggota DPRD Kota Malang turut menikmati uang suap sebesar Rp 700 juta dari terdakwa# berita korupsi .co – Pada Selasa, 30 Janu...

Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman Jadi Saki Di Pegadilan Tipikor

13.52 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgktv20iYZ-mluQEfAyuRDHRr6ZvezA4wRj7qmqsGlVL31V4TJ00CoK8pbicUPgWPbFZxPQfUel-hXn1uqu9U-1GcqStKhYY8NVnYCPUTCiDqcnNkPEtHCouhV8QwSnZz3lO0OvXjfwCq8/s1600/Buapti+Nganjuk.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgktv20iYZ-mluQEfAyuRDHRr6ZvezA4wRj7qmqsGlVL31V4TJ00CoK8pbicUPgWPbFZxPQfUel-hXn1uqu9U-1GcqStKhYY8NVnYCPUTCiDqcnNkPEtHCouhV8QwSnZz3lO0OvXjfwCq8/s640/Buapti+Nganjuk.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Taufiqurrahman (Mantan Bupati Nganjuk)</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Kehadiran Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ke Pengadilan Tipikor Surabaya kali ini, adalah sebagai saksi untuk terdakwa M. Bisri selaku Kabag Umum RSUD Kertosono Nganjuk, dan Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam kasus perkara Korupsi suap yang terjaring OTT oleh KPK pada tahun lalu. Senin, 29 Januari 2018, JPU KPK JPU KPK Fitroh Rohcahyanto,  Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra,  Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan NN Gina Saraswati menghadirkan Taufiqurrahman menjadi saksi untuk terdakwa Bisri dan Harjanto. Selain Taufiqurrahman, ada 5 saksi lainnya yang dibagi dalam 3 session. Ke- 5 saksi itu adalah Agus Subagiyo (Kepala Dinas Pertanian merangkap Plt. Sekda Nganjuk), Dokter Neni (Wakil Direktur Umum merangkap Keuangan RSUD Kertosono Nganjuk) dan FX. Teguh Haryo Untoro selaku Direktur Umum RSUD Kertosono Nganjuk. Dan session kedua adalah saksi Suwandi dan Ibnu Hajar. Sementara Taufiqurrahman diperiksa sebagai saksi sendirian dalam sidang persidangan yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosisawan. Karena kasus yang menyeret M. Bisri dan Harjanto (termasuk Suwandi dan Ibnu Hajar perkara terpisah) ke penjara terkait pemberian uang suap terhadap Tufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi sehubungan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD dan Dinas lain di Kabupaten Nganjuk. Berawal pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalan yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran. Dari daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017,  Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa. Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani. Sebagai kompensasi atas pelantikan Bisri Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Suwandi Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkJTkJH13U2lbrpgQ_v1N4e43NxtcrNuxl1ca50nCjRF08Iqm46mPICmMB18RiMtYQ_QIDOSuskg0n2gWVmjc_yMivINmQkIoqWvdyfddYMw7RcqA_vMUawp_yJlGwT0SrCeQOLvCwn70/s1600/Nganjuk.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkJTkJH13U2lbrpgQ_v1N4e43NxtcrNuxl1ca50nCjRF08Iqm46mPICmMB18RiMtYQ_QIDOSuskg0n2gWVmjc_yMivINmQkIoqWvdyfddYMw7RcqA_vMUawp_yJlGwT0SrCeQOLvCwn70/s640/Nganjuk.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Direktur Umum RSUD Nganjuk, Wkl Direktur Umum dan Keuangan RSUD Nganjuk dan Kepala Dinas Pertanian merangkap Plt. Sekda Kab. Nganjuk</td></tr>
</tbody></table>Pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk. Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Dan pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Selanjutna, pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya. Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010. Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta. Pemeberian uang suap terhadap  Taufiqurrahman ternyata bukan hanya dari terdakwa Bisri dan Harjanto namun dari beberapa pejabat lainnya, diantaranya Dirut RSUD Kertoson Nganjuk,  Tien  Firdayani sebanyak 130 juta dengan Dua tahap, yakni  sebesar Rp 100 juta dan Rp 30.000-000. Selain itu, Dirut RSUD Nganjuk ini dikabarkan juga menerima sebuah Hand Phon dari Taufiqurrahman untuk memlancar komunikasi. Anehnya, Taufiqurrahman tak mengakui satu pun pertanyaan JPU KPK, Penasehat Hukum terdakwa maupun Majelis Hakim. Pemberian uang dari anak buahnya itu tak diakuinya. Justru Taufiqurrahman mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa Bisri sengaja mau menjebaknya dengan memberikan uang sebesar Rp 100 juta. Senin, 29 Januari 2018 saat Taufiqurrahman diperiksa sebagai saksi untuk Bisri dan Harjanto dalam kasus suap terhadap dirinya, membantah semua pertanyaan JPU KPK. Pada hal, Keterangan saksi pada persidangan sebelumnya, yakni Dirut RSUD Kertoson Nganjuk Tien  Firdayani mengakui adanya permintaan dan pemberian uang dari Taufiqurrahman kepada Tien. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi9ixKB5D1CMEJcw6rm8EYqREwcCINHc4hxt-J-JrKtmkuKhPsfqamXXurovz2gw_QE_Oh5oiGQC5d1biYRcWyOWJxlUMHesiVFMhcPb-kmTA-1Jgtw1SHClTnSNeSjHarC_J_RmTYZsE/s1600/Nganjuk+Dinas+Pendidikan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="550" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi9ixKB5D1CMEJcw6rm8EYqREwcCINHc4hxt-J-JrKtmkuKhPsfqamXXurovz2gw_QE_Oh5oiGQC5d1biYRcWyOWJxlUMHesiVFMhcPb-kmTA-1Jgtw1SHClTnSNeSjHarC_J_RmTYZsE/s640/Nganjuk+Dinas+Pendidikan.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nganjuk (kanan) dan Kepala Sekolah SMPN 2 Nganjuk</td></tr>
</tbody></table>
Menurut Tien, Taufiqurrahman meminta 5 persen dari anggaran sebesar Rp 4 milliar yang ada di RSUD. Selain itu, Dirut RSUD Kertosono itu juga mengakui pemberian Hand Phon dari Taufiqurrahman untu dipergunakan sebagai alat komunikasi khusus. Selaian pengakuan Tien, juga keterngan Wakil Direktur Umum dan Direktur Umum, tapi itu pun tak diakuinya. Keterangan Ibnu Hajar pada persidangan session kedua yang mengatakan, bahwa taufiqurrahman meminta uang sebesar Rp 500 juta terkait pelantikannya sebagai Kela Dinas Pendidikan juga tak diakui Taufiqurrahman. JPU maupun Majelis Hakim sempat dibuatnya kesal karena keterangannya yang selalu berusaha menutupi apa yang terjadi. Pengangkatan beberapa pejabat dilingkungan Kabupaten Nganjuk hanya berdsarkan penunjukan begitu saja tanpa melalui orsedur yang ada. Termasuk pengangkatan Ibnu Hajar. Tarif yang dikenakan terhadap jabatan Kasi (Kepala Seksi) antara 20 hingga 30 juta rupiah, semetara untuk Kepala Dinas sebesar Rp 50 juta, seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar. Lagi-lagi hal ini pun tak diakui Taufiqurrahman. Saat JPU Maupun menanyakkan Taufiqurrahman tentang rencana Istri Taufiqurrahman untuk mencalonkan menjadi Bupati Nganjuk dan kaitannya kedatangannya ke Jakarta sekaligus awal dari dirinya ditangkap KPK, juga tak diakuinya. JPU KPK maupun Majelis Hakim tak memaksa Taufiqurrahkam untuk mengakui semua keterangan saksi pada sidang sebelumnya. Namun JPU akan membeber semua fakta dalam persidangan saat dirinya duduk sebagai pesakitan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman Jadi Saki Di Pegadilan Tipikor

Taufiqurrahman (Mantan Bupati Nganjuk) berita korupsi .co – Kehadiran Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ke Pengadilan Tipikor Surabaya kali ...

Mantan Ketua Komis B DPRD Jatim Divonis 7 Thn Penjara Dan Hak Politiknya Dicabut

13.39 beritakorupsi 0

#Terkait Kasus Korupsi Suap ke Komis B dari Kepala Dinas yang terjaring OTT oleh KPK pada Juni 2017 lalu 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEGnwW8ragVuNUZ0Ry4bZr6XHadvypZvU_GtK0RSSTFwkUZzl4XmcKJ3udNGtOORIkEiN2RZ7Y-_PuM_YeTp6JVBT3r6r0YJvFiK_pqiqecZPTthzwDaDJGSUMM8Cy5acu4boUHJhJisc/s1600/DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="550" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEGnwW8ragVuNUZ0Ry4bZr6XHadvypZvU_GtK0RSSTFwkUZzl4XmcKJ3udNGtOORIkEiN2RZ7Y-_PuM_YeTp6JVBT3r6r0YJvFiK_pqiqecZPTthzwDaDJGSUMM8Cy5acu4boUHJhJisc/s640/DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas dari kiri, terdakwa M. Basuki, Santoso dan Rahman Agung. Foto bawa JPU KP (kiri) dan Tim PH terdakwa</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Mohammat Basuki, nama ini tak asing lagi di masyarakat Khususnya Kota Surabaya, selain pernah menjabat Ketua DPRD Surabaya di tahun 2000 an, lalu di tahun 2014 terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Timur dan menjabat sebagai Ketua Komis B. Namun nasibnya tragis, sebab Dua kali menduduki jabatan di DPRD, Dua kali pula masuk penjara dengan kasus yang sama, yakni Tindak Pidan Korupsi. Kasus pertama yang menghantar Basuki ke penajra adalah kasus Korupsi Dana Kesehatan dan Biaya Operasional pada 2003 lalu sebesar Rp 2,7 milliyar, terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 3 Tahun 2002 serta 2 SK lain, yaitu SK Nomor 5 Tahun 2002 tentang tunjangan kesehatan dan SK Nomor 9 tentang biaya operasional. Dalam kasus ini, Basuki ditemani Ali Burhan selaku wakil Ketua DPRD Surabaya. Pada tanggal 19 Juli 2003 lalu, M. Basuki dan Ali Burhan dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Arjuna No 16 – 18 Surabaya. Keduanya pun dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 6 bulan. Serta pidana tabahan berupa pengembalian uang kerugian negra sebesar Rp 200 juta. pada tanggal 19 Juli 2003 lalu, Basuki divonis pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Arjuna Surabaya, serta pidana tabahan berupa pengembalian uang pengganti kurungan negra sebesar Rp 200 juta,  
 
 Pada Oktober 2003, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Jalan Sumatra Surabaya, memberikan “bonus” hukuman menjadi 1 tahun penjara bagi Basuki. Setelah menjalani hukuman sebagai terpidana kasus Korupsi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Basuki pun meninggalkan Lapas pada tahun 2004. Pengalamannya sebagai anggota penghuni Lapas, tak membuat Basuki jera. Buktinya, setelah bebas dari Hotel Prodeo, mantan narapidana kasus Korupsi itu terpilih kembali menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019 dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi B. Disaat menduduki jabatan terhormat di DPRD Jatim, Basuki mungkin lupa kalau dirinya pernah menjadi penghuni Lapas karena menikmati uang rakyat yang tidak semestinya. Dia pun kembali melakukan Korupsi dengan cara yang lebih halus namun tetap jahat.  
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOPCIcGfh-nH8kQmABtx_wtXGGiS9PGEY4ORyh2qOJK3F5zzjOEXIWJFjeUUTub8SsudW0s0NXGwNoI6kC5oCfopT-HCQyQ9fWdDI_BJ8CT-T-UlC4VKcumGd0lr_glcb5_cXKEhmP-yg/s1600/Basuki.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOPCIcGfh-nH8kQmABtx_wtXGGiS9PGEY4ORyh2qOJK3F5zzjOEXIWJFjeUUTub8SsudW0s0NXGwNoI6kC5oCfopT-HCQyQ9fWdDI_BJ8CT-T-UlC4VKcumGd0lr_glcb5_cXKEhmP-yg/s640/Basuki.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Basuku, Santoso adn Rahman Agung saat sidang tuntutan</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
Sebab KPK maupun para penggiat anti Korupsi mengatakan, bahwa perbuatan Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa, yang tidak meninggalkan bekas namun dapat merusak tatanan perekoniman bangsa dan negara. Kasus kedua lebih tragis. M. Basuki, yang menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jatim, dijebloskan ke penjara oleh KPK pada Juni tahun 2017, setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena menerima uang suap sebesar Rp 500 juta dari beberapa Kepala Dinas,  diantaranya dari Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur dan Rohayati yang baru dilantik akhir Desember 2017 sebagai Plt. Kepala Dinas Peternakan Jatim. Dalam kasus Korupsi Suap Operasi Tangkap Tangan kali ini, Basuki juga ditemani 6 orang masuk penjara, diantara Mohammat Ka’bil Mubarok  mantan Wakil Ketua Komis B, Santoso dan Rahman Agung, keduanya sebagai Staf di Komisi B DPRD Jatim sekaligus mewakili Basuki menerima uang “haram” dari beberapa Kepala Dinas sebagai mitra kerja Komisi B, agar “mengotak-atik” anggaran dan konerja para Kepala Dinas yang dilantik Gubernur Jatim ini. Selain itu, Basuki juga ditemani Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat, serta  Rohayati (Kepala dari Dinas ). Ketiganya sudah terlebih dahulu “dikirim” ke Lapas setelah divonis pidana penjara selaku pemberi uang “haram”, agar kenerja dan anggaran yang dipergunakannya bersumber dari APBD tidak “otak-atik” para Dewan yang terhormat ini. Sebagai imbalan atas perbuatannya, Mohammat Basuki dihukum jauh lebih lama untuk menjadi penghuni Lapas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pada Senin, 29 Januari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rochmat, dibantu 2 Hakim Ad Hock yakni Dr. Andriano dan Samhadi membacakan surat putusannya dalam persidangan yang dihadiri JPU Fitroh Rohcahyanto, Wawan W dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara terdakwa Basuki, Santoso, Rahman Agung dan Mohammat Ka’bil Mubarok (perkara terpisah) didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing diantaranya Indar Priangkasa dkk. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa 1 (Satu) Mohammat Basuki, terdakwa 2 Santoso dan terdakwa 3 Rahman Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupis, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHP. Sebelum dijatuhi hukuman pidana penjara,  Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Khusus untuk Basuki sudah pernah dihukum, dan sebagai Ketua Komis B seharusnya dapat menghentikan perbuatan yang melnggar hukum. Serta tidak mendukung program pemerintah. Sementara yang meringankan terdakwa Santoso dan Rahman Agung, belum pernah dihukum dan juga sebagai Jastice Collabolator (JC). “Mengadili; Menghukum terdakwa Mohammat Basuki dengan hukuman pidana penajara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 5 bulan. Serta menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 225 juat. Apa bila terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 1 tahun. Pidana tambahan berupa pencabutan hak jabatan publik (Politik) selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok (badan),” ucap Ketua Majelis Hakim.   
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ4JXhdskN6JGCdoLkgqsYgJzvChqT9l3uVsr9PjJt1JQz52XUQUl8GeAFwqqIGjaIT-LzdVoq-7CCcFwyXZDjgEL6WLe_X7DNLMbbAD_tB9iXUvacNlcrf3AzHcI9uEBtS89tHZZ8guo/s1600/IMG2017091812355.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="582" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ4JXhdskN6JGCdoLkgqsYgJzvChqT9l3uVsr9PjJt1JQz52XUQUl8GeAFwqqIGjaIT-LzdVoq-7CCcFwyXZDjgEL6WLe_X7DNLMbbAD_tB9iXUvacNlcrf3AzHcI9uEBtS89tHZZ8guo/s400/IMG2017091812355.jpg" width="322" /></a></div>
Sementara terdakwa Santoso dan Rahman Agung dipidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 1 bulan kurungan. Serta pidana tambahan berupa membayar kerugian negara sebesar masing-masing sebesar Rp 15 juta subsidair 3 bulan penjara. Pada sidang sebelumnya dalam perkara yang sama dengan terdakwa Mohammat Ka’bil Mubarok, dihukum pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 350 juta subsidair 3 bulan kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa dengan mencabut hak jabatan publik (Politi) selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok (badan). Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutntan JPU KPK sebelumnya. Dalam tuntutan JPU KPK terhadapa Basuki dan Ka’bil Mubarok, masing-masing dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsidair 5 bulan kurungan serta membayar uang penganti kerugian negara sejumlah Rp 225 juat atau 2 tahun penajara untuk Basuki, dan Ka’bil Mubarok didenda senilai Rp 650 juta susidair 6 bulan kurungan tanpa uang pengganti. Namnun Keduanya dituntut untuk dihukum pencabutan hak politiknya masing-masing selama 5 tahun. Sementara tuntutan JPU KPK terhadap Rahman Agung dan Santoso, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurangan. Kedua terdakwa ini juga dituntut untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 15 juta, subside 1 tahun penjara. Usai persidangan, Indra Priangkasa salah satu dari Tim PH terdakwa Basuki mengatakan, bahwa Majelis Hakim dianggap salah menerapkan pasal dalam putusan terhdap kliennya. Menurut mantan PH terdakwa Dahlan Iskan dan mantan Wakil Buapti Ponorogo ini, dalam dakwaan terdakwa didakwa meneriama suap pasal 11, tetapi dalam putusan dinyatakan melanggar pasal 12. “Kami merasa Majelis Hakim salah menerapkan pasal. Karena dalam dakwaan, terdakwa didakwa menerima suapa sebagaiaman dalam pasal 11, tetapi dalam putusan pasal 12 menerima gratifikasi. Makanya kami masih pikir-pikir dulu,” ucap Indra. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC422vBUszlwdkYc1unHiXyooJRGwNeO87f6Rx_hHT8ekt_4q4J8t_-P8ZkZXVW_YjGzQbryjz6eacJ7zWSoOxMl1OWKK4_HUrQrMot2Ovm58Zr-OKmwZR7pqI_ZEN2XLSc4VI8IY5o8k/s1600/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="600" height="373" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC422vBUszlwdkYc1unHiXyooJRGwNeO87f6Rx_hHT8ekt_4q4J8t_-P8ZkZXVW_YjGzQbryjz6eacJ7zWSoOxMl1OWKK4_HUrQrMot2Ovm58Zr-OKmwZR7pqI_ZEN2XLSc4VI8IY5o8k/s640/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anang Basuki Rahmat (kiri) dan Bambang Heriyanto (kanan)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
 Sementara JPU Wawan dari KPK ,saat ditanya wartawan media ini terkait tersangka baru dalam kasus pemberian suap dari beberapa Kepala Dinas terhadap terdakwa megatakan, bahwa ada peluang untuk membuka perkara baru. Alasannya, sesuai fakta persidangan dan putusan Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa uang yang diterima terdakwa Basuki, juga dibagi-bagikan ke anggota Komisi B lainnya “Berdasarkan fakta-fakta persidanagan dan putusan Majelis Hakim tadi, masih ada peluang bagi KPK untuk penyidikan lanjutan kasus ini, karena disitu kan ada penerimaan oleh anggota Komis B lainnya dan juga ada pemberian dari Dinas yang lain,” kata JPU KPK Wawan. Ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini terhadap anggota Komisi B dan Dinas lainnya ? tanya wartawan media ini kemudia. Menurut JPU KPK Wawan, bahwa ada peluang untuk membuka penyidikan baru berdasarkan fakta persidangan dan putusan setelah incrah, namun Ia belum bisa memastikan saat ini. “Kalau dari KPK belum bisa mengatakan pasti, tapi membuka ruang, Ia. Berdasarkan fakta persidangan dan putusan setelah inkrah membuka ruang, Ia. Dan itu menjadi dasar kita,” lanjut JPU KPK Wawan. Apakah hanya untuk anggota Dewan atau juga Dinas yang lain ?. JPU KPK Wawan mejelaskan, ada penerimaan oleh anggota Komisi B yang lainnya dan aja juga yang member Dinas lain. “Tadi kan sudah dikatakan, ada penerimaan oleh anggota Komisi B yang lain dan ada juga pemberian oleh Dinas yang lain. Dari 4, baru 2 Dinas yang menjadi terdakwa yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Yang belum adalah Dinas Pekebunan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dalam dakwaan ada 4 yaitu Dinas Perkebunan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang belum. Dan dalam persidangan ada lagi dua yaitu Dinas Koperasi dan ada Satu lagi, saya lupa namanya. Walaupun uang itu belum diberikan tapi ada janji dan bukti percakapan. Karena dalam pasal 12 UU Korupsi, tidak hanya memberikan tapi juga janji. Karena ini sudah ketangkap makanya uang itu tidak jadi diberikan,” ujar Wawan kemudian. Kasus ini bermula pada pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jtim. Setelah selesai acara Hearing, Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim, akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya. Bambang Heriyanto menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, yaitu 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. Pemberian komitmen fee dan triwulan termasuk dari Dinas Peternkana terkait revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau di Jawa Timur serta dari Dinas-Dinas lainnya yang ada di lingkungan Pemprov Jatim, agar tidak dipersulit oleh Komisi B. Sekitar bulan Maret 2017, Anang Basuki Rahmat selaku ajudan dari Bambang Heriyanto, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar Anang Basuki Rahmat menyampaikan kepada Bambang Heriyanto  untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok. Setelah pertemuan tersebut, Anang Basuki Rahmat melaporkan Bambang Heriyanto, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, Anang Basuki Rahmat menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada Bambang Heiyanto, dan Bambang Heriyanto pun menyetujuinya. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQqoALnz9v2lW8mxQAoVMTbZ4KX0BKS2dkKgnNrd53H8lwPuJ1SQsVFwlBrONm5P58wE9Qcf9VEoHh-mw0Sc3v33dvIgzXK75ZPa9xHARLQQAvfsxYxUrRVJsUCg9UyWRfAXXUl7grkq4/s1600/Rohayati.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQqoALnz9v2lW8mxQAoVMTbZ4KX0BKS2dkKgnNrd53H8lwPuJ1SQsVFwlBrONm5P58wE9Qcf9VEoHh-mw0Sc3v33dvIgzXK75ZPa9xHARLQQAvfsxYxUrRVJsUCg9UyWRfAXXUl7grkq4/s640/Rohayati.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rohayati</td></tr>
</tbody></table>
 Masih pada bulan yang sama, Anang Basuki Rahmat, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak Anang Basuki Rahmat untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, Anang Basuki Rahmat pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam perjalanan pulang, Anang Basuki Rahmat melaporkan kepada Bambang Heriyanto melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh Bambang Heriyanto “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD. Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Bambnag Heriyanto yang diwakili Ahmad Nurfalaki dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, Bambang Heriyanto dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhinya, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan Bambang Heriyanto menjawab akan mengusahakan secepatnya. Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa atas permintaan Mochammad Basuki, Bambang Heriyanto mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, Bambang Heriyanto menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Bambang Heriyanto menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan Bambang Heriyanto kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim Beberapa hari kemudian, Bambang Heriyanto memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan Bambang Heriyanto. Setelah menerima uang tersebut, Bambang Heriyanto mendatangi Anang Basuki Rahmat di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Basuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B. Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan Anang Basuki Rahmat  menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada Anang Basuki Rahmat melalui pesan pendek (SMS). Anang Basuki Rahmat kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari Bambang Heriyanto, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung. Selanjutnya, Anang Basuki Rahmat menghubungi Rahman Agung melalui telepon, Anang Basuki Rahmat akan berangkat menuju kantor DPRD untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono. Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Anang Basuki Rahmat langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian Anang Basuk Rahmat menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga Anang Basuki Rahmat menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. Setelah itu, Anang Basuki Rahmat memberikan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara Anang Basuki Rahmat dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan Anang Basuki Rahmat kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk diproses hukum. (Redaksi).

News Tipikor Mantan Ketua Komis B DPRD Jatim Divonis 7 Thn Penjara Dan Hak Politiknya Dicabut

#Terkait Kasus Korupsi Suap ke Komis B dari Kepala Dinas yang terjaring OTT oleh KPK pada Juni 2017 lalu Foto atas dari kiri, terdakwa M....

Empat Kepala Dinas dan Anggota Komisi B DPDR Jatim Bisa Jadi Tersangka ?

13.08 beritakorupsi 0

#Terkait pemberian uang Suap berupa Komitmen Fee dan Triwulan oleh beberapa Kepala Dinas terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim Periode 2014 – 2019# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuArusKzquuaKEkeYzNa1OzF6Coz-cZ0lOzuylnhT8fqscrzWv-O0VRjHS1nsYW8OdgSce-kPa5gj9pB_AFA5suiOLcCTM8Y9Gi5xvc4QG7Nlbmpcc_t3cfE8QtU4PZDYFojb9E2FRu24/s1600/IMG20171229111111.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuArusKzquuaKEkeYzNa1OzF6Coz-cZ0lOzuylnhT8fqscrzWv-O0VRjHS1nsYW8OdgSce-kPa5gj9pB_AFA5suiOLcCTM8Y9Gi5xvc4QG7Nlbmpcc_t3cfE8QtU4PZDYFojb9E2FRu24/s640/IMG20171229111111.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 – 2019 M. Basuki, dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim M. Ka’bil Mubarok oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi - Jawa Timur (Pemprov Jatim) Bambang Heriyanto, serta Plt. Kepala Dinas Peternakan Jatim Rohayati, akan “menyeret” tersangka baru. 
 
Hal itu dikatakan JPU KPK Wawan kepada wartawan media ini seusai persidangan dengan agenda pembacaan Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, terhadap 4 terdakwa yakni M. Basuki, Santoso, Rahman Agung dan M. Ka’bil Mubarok, pada Senin, 29 Januari 2018. 
 
JPU Wawan dari KPK, menjawab pertanyaan wartawan media ini terkait tersangka baru dalam kasus pemberian suap dari beberapa Kepala Dinas terhadap terdakwa Basuki dan Ka’bil Mubarok megatakan, bahwa ada peluang untuk membuka perkara baru. Alasannya, sesuai fakta persidangan dan putusan Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa uang yang diterima terdakwa Basuki, juga dibagi-bagikan ke anggota Komis B lainnya. 
 
“Berdasarkan fakta-fakta persidanagan dan putusan Majelis Hakim tadi, masih ada peluang bagi KPK untuk penyidikan lanjutan kasus ini, karena disitu kan ada penerimaan oleh anggota Komis B lainnya dan juga ada pemberian dari Dinas yang lain,” kata JPU KPK Wawan. 
 
Ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini terhadap anggota Komisi B dan Dinas lainnya ? tanya wartawan media ini kemudia. 
 
Menurut JPU KPK Wawan, bahwa ada peluang untuk membuka penyidikan baru berdasarkan fakta persidangan dan putusan Majelis Hakim setelah incrah, namun Ia belum bisa memastikan saat ini. 
 
“Kalau dari KPK belum bisa mengatakan pasti, tapi membuka ruang, Ia. Berdasarkan fakta persidangan dan putusan setelah inkrah membuka ruang, Ia. Dan itu menjadi dasar kita,” lanjut JPU KPK Wawan. 
 
Apakah hanya untuk anggota Dewan atau juga Dinas yang lain ?. Tanya meida ini lebih lanjut. 
 
JPU KPK Wawan mejelaskan, ada penerimaan oleh anggota Komisi B yang lainnya dan aja juga yang pemberian dari Dinas lain. 
 
“Tadi kan sudah dikatakan, ada penerimaan oleh anggota Komisi B yang lain dan ada juga pemberian oleh Dinas yang lain. Dari 4, baru 2 Dinas yang menjadi terdakwa yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Yang belum adalah Dinas Pekebunan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian,” ungkap JPU KPK Wawan. 
 
“Dalam dakwaan ada 4 yaitu Dinas Perkebunan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang belum. Dan dalam persidangan ada lagi dua yaitu Dinas Koperasi dan ada Satu lagi, saya lupa namanya. Walaupun uang itu belum diberikan tapi ada janji dan bukti percakapan. Karena dalam pasal 12 UU Korupsi, tidak hanya memberikan tapi juga janji. Karena ini sudah ketangkap makanya uang itu tidak jadi diberikan,” ujar Wawan kemudian. 
 
Apa yang disampaikan JPU Wawan dari KPK ini memang bisa jadi. Sebab sesuai fakta persidangan terungkap, bahwa uang suap yang diberikan Bambang Heriyanto terhadap Ketua Komisi B DPRD Jatim adalah berupa Komimen Fee sebesar Rp 600 juta per tahun dan uang triwulan, agar kinerja dan anggaran 2017 serta rencana anggaran 2018 tidak dipermasalahkan oleh Komisi B. 
 
Sementara pemberian uang suap dari Dinas Pertanian sebesar Rp 500 juta pertahun, agar kinerja dan anggaran 2017 serta rencana anggaran 2018 tidak dipermasalahkan, termasuk pembahsan perubahan Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang ternak Sapi dan Kerbau betina di Jawa Timur dimuluskan oleh Komisi B. 
 
Pemberian uang suap berupa Komitmen Fee dan Triwualan terhadap Komisi B DPRD Jatim tidak hanya dari Dinas Pertanian dan Peternakan. Sebab ada 10 Dinas sebagai mitra kerja Komis B DPRD Jatim, diantaranya Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 
 
Dari fakta persidangan, selama tahun anggaran, Komisi B DPRD Jatim diperkirakan akan menerima uang “haram” dari 10 Kepala Dinas sebesar Rp 3 milliar lebih. Uang itu sebagai “penutup mulut” Ketua, Wakil Ketua serta anggota Komis B DPRD Jatim terhadap kinerja dan anggaran 2017 serta rencana anggaran 2018 disetiap Dinas, termasuk pembahasan dan perubahan Perda Nomor 3 tahun 2012 di Dinas Peternakan. 
 
Pemerian uang “haram” dari setiap Dinas ke Komisi B DPRD Jatim bukan hayan kali ini, melainkan tradisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Itulah yang disampaikan oleh Basuki dalam persidangan, dan itu pula yang dilakukannya serta menghantarnya untuk yang kedua kalinya ke penjara. 
 
Uang “haram” berupa Komitmen Fee dan uang lelalh tujuh sumur, terjadi juga di DPRD Kota Mojokerto hingga menyeret Purnomo selaku Ketua DPRD bersama 2 wakil Ketua DPRD, Fanani dan Faruq serta Kepala Dinas PUPR ke penjara setelah terajring OTT oleh KPK pada Juni tahun lalu. Yang kemudian KPK menetapkan Wali Kota menjadi tersangka yang saat ini masih berada di tahanan KPK di Jakarta. 
 
Timbul pertanyaan. Apakah uang “haram” berupa Komitmen Fee dan Triwulan hanya berlaku di Komisi B DPRD Jatim dan DPRD Kota Mojokerto ? Atau berlaku juga di Komisi lainnya serta DPRD dan instansi lainnya diseluruh Indonesia namun tak terungkap ?. 
 
Sebab yang terungkap dalam persidangan dari kasus suap OTT yang dilakukan oleh KPK di Jawa Timur, tak beda dengan yang terja di di Komis B DRPD Jatim dan DPRD Kota Mojokerto, namun nama atau istilahnya berbeda. 
 
Seperti kasus OTT PT PAL Indonesia (Persero) yang menyeret 2 Direksi dan 1 GM PT PAL (Ketiganya sudah divonis masing-masing 4 tahun penjara) serta 1 dari pihak swasta (Divonis 1 thn penjara) selaku perantara suap. Dalam kasus suap OTT PT PAL ini, ada sitilah cash back dan Dana Komando dari PT PAL ke Mabes TNI AL yang jumlahnya milliaran. 
 
Kemudian ada istilah uang syukuran dalam kasus suap OTT Bupati Nganjuk terkait promosi jabatan. Dalam kasus ini, KPK menetapakan 5 orang tersangka untuk sementara. Kelima tersangka itu adalah Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kepala Dinas Lingkunagn Hidup Kab. Nganjuk), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nganjuk) dan Kepalas Sekolah SMPN 3 Nganjuk (Keempatnya sudah berstatus terdakwa), dan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. 
 
Lalu ada istilah “si hitam” dalam kasus suap OTT di Kota Batu. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 3 orang tersangka yakni Filipus Djab (pengusaha sudah divonis 2 tahun penjara), Edy Setiawan (Pejabat Pengadaan) dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. 
 
Kemudian ada pula uang pungutan liar (Pungli) dalam kasus OTT terhadap 2 guru SMPN 2 Tulungagung. Pungutan liar ini bukan istilah baru dan tidak hanya terjadi di SMPN 2 Tulungagung. Namun karena bernasib sial, kasus pungli dan siswa titipan para pejabat pun jadi terbongkar setelah Tim Saber Pungli Polres Tulungagung menangkap Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan yang menjadi Ketua PPDB bersama seoarng anggota PPDB yang menjabat sehari-hari sebagai Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras). 
 
Selanjutnya, ada istilah uang menutup kasus dalam kasus suap OTT di Kab. Pamekasan, terkait penanganan kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan ADD di Desa Dasuk oleh Kejari Pamekasan . Dalam Kasus ini, KPK menetapkan 5 orang tersangka diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Pamkesan Rudi Indra Prasetya (divonis 4 thn penjara), Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i (divonis 2,8 tahun penjara), Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan Noer Sutjipto, dan Bagian Kepegawaian Dinas Inspektorat serta Kepala Desa Dasuk dan masing-masing  divonis diatas 1 thn lebih. 
 
Sementara dalam kasus Korupsi suap OTT Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim yang terjadi pada Juni tahun lalu, KPK menetapkan 7 tersangka daintaranya M. Basuki, Santoso dan Rahman Agung (1 perkara) serta M. Ka’bil Mubarok (Perkara terpiah), Bambang Heriyanto bersama Anang Basuki Rahmat (1 perkara) lalu Rohayati (perkara terpisah). 
 
Ke- 7 terdakwa pun dinyatakan terbukti melakukan korupsi suap dan sudah divonis diantaranya Bambang Heriyanto (1 ,8 tahun penjara), Anang Basuki Rahmat (1 tahun penjara), Royati (1 thaun dan 6 bulan), M. Basuki (7 tahun penjara dan pencabutan hak jabatan publik selama 4 tahun), M. Ka’bil Mubarok (6,6 tahun penjara dan pencabutan hak jabatan publik selama 3 tahun), Santoso dan Rahman Agung masing-masing 4 tahun penjara.  (Redaksi)

News Tipikor Empat Kepala Dinas dan Anggota Komisi B DPDR Jatim Bisa Jadi Tersangka ?

#Terkait pemberian uang Suap berupa Komitmen Fee dan Triwulan oleh beberapa Kepala Dinas terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim Periode 2014 – 20...

Sukseskan Progam Swasembada Pangan Nasional dalam pendampingan pertanian

00.46 beritakorupsi 0

#Kegiatan Koramil 09 Mantup saat memberikan contoh dan Motivasi di Wilayah Binaannya# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk2o5hDitnNAyvZYAaeBUYytWSz6Ja1HdUUY63EuosG8zxIJpHald1TruVrUP-OZYILPuZF7Ox63abXH7LscMyL17jfo1QPkv1lZkWmfjgccSyEXjx5V7LJnXPuO8vzHehKFuBm4-8uUA/s1600/Koramil+09+Mantup.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="475" data-original-width="768" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk2o5hDitnNAyvZYAaeBUYytWSz6Ja1HdUUY63EuosG8zxIJpHald1TruVrUP-OZYILPuZF7Ox63abXH7LscMyL17jfo1QPkv1lZkWmfjgccSyEXjx5V7LJnXPuO8vzHehKFuBm4-8uUA/s640/Koramil+09+Mantup.gif" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Kegiatan pendampingan pertanian adalah salah satu tugas dan tanggung jawab yang dilakukan Prajurit TNI Korem 09 Mantup, di Desa Kedungsuko, Kecamatan Mantup. Hal itu seperti yang disampaikan Danramil 09 Mantup Kapten Arm Yusniady, Sabtu, 27 Januari 2018. “Kegiatan pendambingan pertanian ini sudah bagian tugas  dan tanggung jawab kami sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang harus bisa memberikan contoh dan motivasi di setiap ada kegiatan di wilayah binaan, seperti yang di lakukan Babinsa Koramil 09 Mantup Sertu Sunggono, di Desa Kedungsuko, Kec Mantup.  Semangat dan tidak merasa  canggung, serta ragu dalam membantu memotong padi yang mau di panen dengan menggunakan alat manual,” kata Kapten Arm Yusniady Danramil 09 Mantup Kapten Arm Yusniady menjelaskan, bahwa dalam menyukseskan program swasembada pangan nasional, seluruh Babinsa Koramil 09 Mantup, diterjunkan langsung diwilayah binaannya dengan melaksanakan pembinaan dan pendampingan untuk para petani, serta berkoordinasi dengan PPL dalam memberikan penyuluhan pertanian. “Diharapkan dengan kehadiran Babinsa di tengah-tengah para petani, bisa memberikan motivasi dan  semangat, sehingga panen petani akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya. Sementara, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Subur Makmur Jasman meyambut baik dan meraa senang atas kegiatan pendambingan pertanian yang diberikan oleh Babinsa Koramil 09 Mantup. “Masyarakat sangat senang dengan adanya Babinsa yang terjun langsung membantu para petani, serta memberikan penyuluhan dan bimbingan dalam bertani,” ucap Jasman Dia berharap, pendampingan dari Babinsa Koramil 09 Mantup tidak hanya disini melainkan untuk berkelanjutan, sehingga kesejahteraan para petani  dapat meningkat. Sumber : Pendim 0812

Regional Sukseskan Progam Swasembada Pangan Nasional dalam pendampingan pertanian

#Kegiatan Koramil 09 Mantup saat memberikan contoh dan Motivasi di Wilayah Binaannya# berita korupsi .co – Kegiatan pendampingan pertan...

Saksi Dari Kemendikbud RI Ditanya Ketua Majelis : Boleh Tidak Menerima Siswa Karena Rekomdosi Pejabat ?

23.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
#Sidang Korupsi Pungli yang terjaring OTT oleh Polres Tulungagung terhadap Dua guru SMPN 2 Tulungagung# <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCNawJ-AjJxnTjYfiEBu-ZM5r54HEmcn7yIY3tlQmMyMH1ULG3FoB_LF3WhY6CxLxIeqRclAnv_3ffidy0z8d48GBKEnyU4KTFJJbJm5f_-HyHS0ZpY7ntALOCiGXklDmArq22nnEh71k/s1600/IMG20180126101927-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="422" data-original-width="768" height="351" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCNawJ-AjJxnTjYfiEBu-ZM5r54HEmcn7yIY3tlQmMyMH1ULG3FoB_LF3WhY6CxLxIeqRclAnv_3ffidy0z8d48GBKEnyU4KTFJJbJm5f_-HyHS0ZpY7ntALOCiGXklDmArq22nnEh71k/s640/IMG20180126101927-1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto. Saksi M. Hartono selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI</td></tr>
</tbody></table>
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMuDm938LrgWiEnG8X8YP66DvX8Wwz2JNf_1SYEdvOtKITSMFVvIXcvMibWzr73jzXelbaTdQM4YrH09EeMD7MatSN8M79DSb_NuAywTFbocnqBDVYKrjyXJ7x67yFMIG6YE6WfGD71Vc/s1600/IMG20180126113231_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMuDm938LrgWiEnG8X8YP66DvX8Wwz2JNf_1SYEdvOtKITSMFVvIXcvMibWzr73jzXelbaTdQM4YrH09EeMD7MatSN8M79DSb_NuAywTFbocnqBDVYKrjyXJ7x67yFMIG6YE6WfGD71Vc/s1600/IMG20180126113231_1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto. Saksi Ninik Suparti dan Suharto </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupis.co – Kebobrokan dunia pendidikan terkuak dalam sidang kasus Korupsi pungutan liar yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Polres Tulungagung terhadap Rudy Bastomi, selaku Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun Ajaran (TA)  2017/2018 merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan SMPN 2 Tulungagung, bersama Supratiningsih anggota panitia PPDB yang juga sebagai Ketua Sapras (Sarana dan Prasarana SMPN 2 Tulungagung) pada tanggal 16 Juni 2017 lalu. 
 
Kebobrokan-kebobrokan yang tarjadi di dunia pendidikan sejak TK (Taman Kanak-kanak) hingga perguruan tinggi sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam dan bukan rahasia lagi, diantaranya  penarikan uang pungutan liar dari orang tua siswa atau calon siswa/i dengan istilah  formulir pendaftaran baru sebanyak 2 hingga 3 lembar ditambah 1 Sto Map dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah tergantung dari status dan fasilitas sekolah. 
 
Penarikan uang pungutan liar dari orang tua siswa atau calon siswa/i oleh pihak sekolah dengan istilah uang sumbangan gedung dan sumbangan program pendidikan (SPP), yang jumlahnya mencapai ratusan hingga jutaan rupiah, juga tergantung dari elit tidaknya sekolah tersebut. 
 
Biaya jalan-jalan keluar kota dengan istilah  KTS (Kegiatan Tengah Semester) yang nilainya ratusan ribu rupiah hingga jutaan tergantung kota tujuan, serta biaya-biaya lainnya yang semuanya tanpa ada laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari pihak sekolah ke setiap orang tua siswa/i. 
 
Uang sumbangan berarti kerelaan dari si pemberi kepada si penerima. Sementara fakta yang terjadi adalah, pemberian uang oleh orang tua siswa/i atau calon siswa/i yang nilainya ditentukan oleh pihak sekolah sendiri dengan istilah, formulir pendaftaran siswa/i baru, uang sumbangan gedung, SPP, KTS, daftar ulang dan lain sebagainya. 
 
Hal ini berlaku bagi semua orang tua siswa/i yang menyekolahkan anaknya, tak perduli itu pemulung sampah, petani “lumpur”, buruh pabrik, Jaksa, Polisi dan Hakim serta pejabat-pejabat lainya. Tak mampu membayar pungutan sekolah, bisa jadi tak sekloah. Sistim pendididikan seperti ini yang harusnya ditindak lanjuti dan dirubah oleh pemerintah pusat dengan membuat suatu aturan yang jelas dan pengawasan yang nyata sebagai bentuk revolusi mental. 
 
Belum lagi maslah siswa/i yang diterima oleh sekolah karena adanya rekomondasi para pejabat. Di sisi lain, saat terjadi kasus seperti di SMPN 2 Tulungagung yang menerima siswa/i melebihi kuota diantaranya karena adanya titipan atau rekomondasi. 
 
Ironisya, penerimaan siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang melebihi kuota, tetap dibebankan ke punggung pihak sekolah, tak ada pihak lain yang terlibat untuk turut bertanggung jawab. Hukum dijalankan, tapi perbuatan pelanggaran hukum sepertinya dipeliahara dan hanya berlaku bagi rakyat kecil 
 
Di sisi lain, pemerintah membuat Undang-undang tantang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional; 
 
Pasal 5 ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat (5), Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikandasar. Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 10 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK86YnVzACFwjMPTNw1-LlngDZ_Rw6tqutWVJAkk-O7nbjWMJDZMlcWAC1u8XVXRZu_Hz46ISrTB43Y4qgcHLL7bgxWUIMgaw5Emwo3uFoV9dgqL27ZiCFk9ReWbKblqK1_UNqQLeTfnQ/s1600/IMG20180119101527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK86YnVzACFwjMPTNw1-LlngDZ_Rw6tqutWVJAkk-O7nbjWMJDZMlcWAC1u8XVXRZu_Hz46ISrTB43Y4qgcHLL7bgxWUIMgaw5Emwo3uFoV9dgqL27ZiCFk9ReWbKblqK1_UNqQLeTfnQ/s640/IMG20180119101527.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudaayaan Kab. Tulungagung (foto depan, kanan) dan Kepala SMPN 2 Tulungagung (foto kiri, depan) saat menjadi saksi pada minggu lalu </td></tr>
</tbody></table>
Undang-undang ini pun sepertinya tak berjalan efektif. Sebab dalam kenyataan, masih banyak anak-anak Indonesia dibawah usia 15 tahun yang tak bisa mengenyam pendidikan karena tak ada biaya orang tuanya untuk menyekolahkan. Berbagai program pemerintah mengenai pendidikan gratis sepertinya tak jelas pengertiannya di masyarakat. Anehnya, pihak sekolah pun melakukan berbagai cara untuk menarik sejumlah dana dari orang tua siswa/i ibarat “tanaman yang selalu siap dipanen kapan saja” untuk mendukung program belajar mengajar. Masalah pendidikan sepertinya tak ada akhirnya. Kasus Dua pahlawan tanpa jasa alias guru di SMPN 2 Tulungagung yang diringkus Tim Saber Pungli Polres Tulungagung pada tanggal 16 Juni 2017 lalu, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 35.500.000, dari hasil pungutan liar terhadap orang tua calon siswa/i yang mendaftar dan mengikuti jalur tes kompetensi. Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa 1 bendel daftar hadir orang tua bersama calon siswa/i, 1 bendel daftar rekapan peserta uji kompetensi, 1 buku PPDB jalur tes uji kompetensi, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, 1 bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan 1 tas warna hitam. Uang itu terkumpul dari beberapa orang tua calon sisa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompetensi yang diadakan oleh panitia PPDB. Uang itu akan dipergunakan untuk membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pungutan liar yang dilakukan oleh panitia PPDB terhadap orang tua calon siswa/i tak ada aturan yang memperbolehkannya. Selain melakukan pungutan liar bagi orang tua calon siswa/i, Panita PPDB menerima jumlah siswa/i TA 2017/208 jauh melebihi kuota dari 320 menjadi 406 orang.  Besaran uang yang ditarik dari setiap orang tua calon siswa/i sebesar Rp 600 ribu ditentukan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung, dan penerimaan jumlah siswa/i yang melebihi kuota untuk memenuhi 4 tambahan ruang Kelas baru, adalah semuanya hasil keputusan rapat bersama antara pihak Sekolah dan Komte Sekolah. Penerimaan siswa/i yang melebihi kuota juga terjadi pada TA 2016/2017 yakni sebesar 417 orang siswa/i. Uang pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah melalui panitia PPDB untuk membeli Meubelair berupa meja dan bangku di 4 ruang kelas tambahan baru, dengan jumlah siswa per kelas maksimal sebanyak 32 orang. Pemesanan Meubelair dengan uang muka (DP) sebesar Rp 5 juta yang dilakukan oleh guru disebuah toko Mebel juga atas perintah Kepala Sekolah sendiri. Anehnya, Kepala Sekolah SMN 2 Tulungagung hanya melaporkan 1 dari 4 tambahan ruang kelas baru yang direncanakannya ke Dinas Pendidikan. Lalu bagaimana sasib siswa/i lainnya yang tidak dilaporkan ke Dinas Pendidikan ? Atau ada persekongkolan antara pihak sekolah dan Dinas namun tak mau berterus terang dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim ? Yang lebih anehnya lagi, sebahagian siswa/i yang diterima oleh panitia PPDB, karena adanya rekomondasi atau titipan dari Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tulungangung sebanyak 32 orang, dan sisanya dari Kejaksaan Tulungangung dan pejabat lainnya yang ada di Kabupaten Tulungagung, yang tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh Pemerintah melainkan karena jabatannya, seperti yang terungkap dalm persidangan, pada Jumat, 19 Januari 2018. Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan, terkait boleh tidaknya sekolah menerima siswa titipan atau karena rekomondasi dari pejabat, tak dapat dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemendikbud) RI melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum, M. Hartono, pada Jumat, 26 Januari 2018. Pada Jumat, 26 Januari 2018, Sidang perkara kasus Korupsi dengan terdakwa Rudy Bastomi dan Supratiningsih, kembali digelar dengan 2 session dalam agenda yang sama yakni mendengarkan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan JPU Anik.  Ketiga saksi tersebut adalah M. Hartono selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI, dan 2 saksi selaku guru dari SMPN 2 Tulungagung yaitu, Suharto dan Ninik Suparti. Dalam persidangan, anggota Majelis Hakim M. Mahin menanyakkan pejabat Kementerian RI ini terkait perbedaan antara uang pungutan dan sumbangan. Menurut M. Hartono, bahwa sumbangan adalah pemberian dengan keiklasan dari si pemberi, sementara pungutan menurutnya adalah yang ditentukan oleh pihak sekolah. “Kalau sumbangan, itu merupakan pemberian tanpa melibatkan sekolah, sementara kalau yang ditentukan oleh Sekolah itu adalah pungutan,” kata Kasubag Kemendikbud RI, M. Hartono Selain itu, Kabag Hukum Kemendikbud ini menjelaskan, bahwa sekolah tidak boleh melakukan pungutan. Penarikan uang harus ada proposal dari pihak sekolah maupun Komite Sekolah, dan itu boleh kesiapa saja. Ketua Majelis Hakim Rochmat pun curhat atas pengalamannya menyekolahkan anaknya yang dimintai uang sumbangan gedung sebesar Rp Rp 5 juta. Walau Hakim Rochmat tahu bahwa itu salah karena tidak ada aturannya, namun tetap dituruti. Hakim Rochmat pun menanyakkan, apakah itu sumbangan atau pungutan. Namun menurut pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, bahwa itu adalah pungutan. “Kalau itu pungutan,” jawabnya. Ketua Majelis Hakim Rochmat dan anggota Majelis M. Mahin, sepertinya tak puas atas penjelasan pejabat Kementerian Kemendikbud yang dihadirkan JPU Kejari Tulungagung ini. M. Hartono pun dicerca dengan beberapa pertanyaan oleh Majelis Hakim, diantaranya kewenagan Komite Sekolah untuk menarik dana dari orang tua siswa/i, pertaggung jawaban Komite sekolah. Pada hal sebelum sidang dimulai, JPU Anik sudah terlebih dahulu memberikan arahan kepada pejabat pusat ini tentang apa saja kira-kira yang akan dipertanyakkan. Bahkan JPU Anik mengatakan diperbolehkan untuk membuka buku dan itu sudah biasa. Dari pengamatan wartawan media ini, beberapa orang ahli yang di hadirkan JPU maupun Penasehat Hukum terdakwa, tak kesulitan memang menjawab pertanyaan. Yang sering membuat keringat dingin seorang ahli  dalam persidangan adalah saat Majelis Hakim mengajukan pertanyaan. Terkait kewenangan untuk penarikan uang dari orang tua siswa atau calon siswa/i mapun dari pihak lain yang dilakukan oleh Komite Sekolah, M. Hartono menjelasakan kepada Majelis Hakim, bahwa Komite sekolah berhak menarik dana untuk kebutuhan sekolah tanpa harus diketahui oleh pihak sekolah. Selain itu, Kasubag Hukum di Kementerian Pendidikan ini mengatakan, bahwa Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat, tapi Ia mengakui bahwa adanya Komite Sekolah berdasarkan rekomdasi dari Kepala Sekolah. Namun keterangan yang dijelaskan pejabat Jakarta ini, sepertinya tak membuat para Hakim yang sudah berpengalaman dalam menyidangkan perkara Korupsi puas. Sebab, M. Hartono menjelaskan, bahwa pembentukan Komite Sekolah berdasarkan Rekomondasi dari Kepala Sekolah. Di sisi lain M. Hartono mengatakan bahwa Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu, bagaimana mungkin Komite Sekolah yang berfungsi sebagai mewakili orang tua siswa/i yang dibentuk berdasarkan rekomdasi Kepala Sekolah, namun bertanggung jawab kepada masyarakat ? Bagaimana mungkin Komite Sekolah mengetahui tentang kekurangan yang ada di sekolah, kalau pihak sekolah tidak memberitahukannya ? Sementara kasus yang menjerat Dua guru SMPN 2 Tulungagung yang juga sebagai panitia PPDB ini, ditangkap Tim Saber Pungli Polres Tulungagung karena menarik uang pungutan sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon siswa, yang ditentukan oleh Kepala Sekolah. Adanya pungutan liar itu juga atas hasil rapat bersama pihak sekolah dan Komite Sekolah yang harusnya turut bertanggung jawab dihadapan Majelis Hakim. “Saudara kan pejabat di Kementerian sana, pelajari aturan itu,” perintah Ketua Majelis Hakim kemudian. Fakta lain yang terungkap dalam persidangan yaitu, saat mendengarkan keterangan saksi Suharto dan Ninik Suparti selaku guru di SMPN 2 Tulungangung. Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, saksi Nini dan Suhartolah yang memesan meubelair ke salah satu toko mebel di Tulungagung atas perintah Kepala Sekolah. Namun kemudian, meja dan bangku yang dibeli dengan menggunkan uang pungutan itu belum dibayar lunas kecuali hanya uang muka (DP) sebesar Rp 5 juta, kasus penarikan uang pungutan inipun membuat kaget pihak sekolah SMPN 2 tulungagung dan Komite Sekolah setelah terjati OTT. Kepada Majelis Hakim, Ninik menjelaskan, bahwa kemudian biaya pembelian meja dan bangku telah dilunasi oleh Dinas Pendidikan. Hal itu diketahuinya setelah pihak toko mebel mengembalikan uang muka yang dibayarkannya.   
“Saya memesan ke toko mebel dengan membayar uang muka sebesar Rp 5 juta. Yang di Ia kan oleh saksi Suharto Lalu dari mana anggaran Dinas Pendidikan unatuk pengadaan meubelair di SMPN 2 Tulungagung ? Bagaimana proses pengajuan APBD Perubahan untuk anggaran pengadaan meubelair yang secara tiba-tiba setelah terjadi OTT ? Menagapa Dinas secepat kilat dapat mengajukan anggaran APBD Perubahan ke Bupati dan Dewan ? Apakah anggaran APBD Perubahan untuk pengadaan meubelair di SMPN 2 ulungagung akan menajadi masalah Baru ? Kasus ini bermula pada tanggal 16 Juni 2017, saat Tim Saber Pungli Polres Tulungagung melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap 2 orang guru di SMPN 2 Tulungagung. Saat penangkapan, Tim Saber Pungli mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sekitar Rp 35.500.000,  yang terbungkus dalam beberapa amlop berlogo SMPN 2 Tulungagung daftar orang tua calon siswa/i. Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompetensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam. Dari hasil penyidikan dan fakta persidangan, bahwa uang yang terkumpul dari beberapa orang tua calon sisa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompetensi yang diadakan oleh panitia PPDB, untuk dipergunakan membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa ini pun tak ada aturan yang memperbolehkannya. Selain itu, penerimaan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 juga menyalahi aturan. Sebab jumlah sisawa/i yang harusnya diterima sesuai kuota sebanyak 360 namun faktanya menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan ke Dinas pendidiakan hanya penambahan 1 kelas baru. Penerimaan siswa/i diluar kuota juga pernah terjadi pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 417 siswa. Ada dugaan, bahwa pemungutan dana “siluman” dari orang tua siswa/i bisa jadi dilakukan, hanya saja tak terungkap. Terjadinya penerimaan siswa/i “siluman” diluar kuota karena adanya rekomondasi dari beberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung, diantaranya dari Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sebanyak 32 orang siswa dan sisanya dari Kejaksaan dan pejabat lainnya. Sebab, pada April 2017, petugas Inspektorak Kabupaten Tulungagung melakukan Sidak (Inpfeksi mendadak), namun saat itu petugas Inspektorat tak menemukan adanya “kenakalan” guru. Sebelum terjadi OTT, pada 19 Mei 2017 diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite sekolah yang dipimpin oleh Eko selaku Kepala Sekolah. Dalam rapat itu dibahas mengenai pemungutan dana dari orang tua calon siswa yang besarnya 600 ribu per siswa (orang tua). Pada tanggal 16 Juni 2017, Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT terkait “pungutan liar” saat pelaksanaan ujian kompetensi bagi calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung. Pada saat tes uji  kompetensi bagi calon siswa/i  juga didampingi orang tua masing-masing dan diadakan di ruang Ketua PPDB Rudy Bastomi yang satu ruangan dengan tim penguji, yang juga guru di SMPN 2 Tulungagung. Setiap orang tua calon siswa/i menyerahkan amplop berisi uang kepada Rudy Bastomi dan ada juga yang langsung melalui Eko, Kepala Sekolah lalu dikumpulkan ke Rudy Bastomi, yang nantinya setelah terkumpul seluruhnya, uang tersebut akan diserahkan ke Kepala Sekolah.  Orang tua calon siswa/i yang menyerahkan sejumlah uang, sudah dipastikan akan diterima sekalipun gagal dalam tes kompetensi.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Saksi Dari Kemendikbud RI Ditanya Ketua Majelis : Boleh Tidak Menerima Siswa Karena Rekomdosi Pejabat ?

#Sidang Korupsi Pungli yang terjaring OTT oleh Polres Tulungagung terhadap Dua guru SMPN 2 Tulungagung# Foto. Saksi M. Hartono selaku...

BERITAKORUPSI.CO

Cipto Wiyono dan Moch. Anton, Disebut Dalam Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Malang

Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang, Kadis PUPPB Diadili.

Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman Jadi Saki Di Pegadilan Tipikor

Mantan Ketua Komis B DPRD Jatim Divonis 7 Thn Penjara Dan Hak Politiknya Dicabut

Empat Kepala Dinas dan Anggota Komisi B DPDR Jatim Bisa Jadi Tersangka ?

Sukseskan Progam Swasembada Pangan Nasional dalam pendampingan pertanian

Saksi Dari Kemendikbud RI Ditanya Ketua Majelis : Boleh Tidak Menerima Siswa Karena Rekomdosi Pejabat ?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI