Sidang Korupsi PT PWU Jilid II, JPU Hadirkan 4 Orang Saksi

<i><span style="font-size: large;"><b>#Saksi Bacakan Surat Ketua DPRD Jatim Ke Gubernur; Penjualan Aset Harusnya Melalui RUPS dan Persetujuan DPRD#</b></span></i><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFtW1yCLVBLWhRGVEUidNEJJL8L6xoWuFT76DIxuZTbJLaog2i8wKY4mxVIWPnBtOUw_sPxQ_x5U013ou9Cw8O8VzjuF1mzEchRLjp31H3qDWvfPwwuUsGCRGw9yzHk62vvfKDW_AMH5A/s1600/PT+PWU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFtW1yCLVBLWhRGVEUidNEJJL8L6xoWuFT76DIxuZTbJLaog2i8wKY4mxVIWPnBtOUw_sPxQ_x5U013ou9Cw8O8VzjuF1mzEchRLjp31H3qDWvfPwwuUsGCRGw9yzHk62vvfKDW_AMH5A/s640/PT+PWU.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, <span style="font-size: small;">saksi Turkan dari BPN, Nanang (Dispenda), R. Widodo dan Sugiono (dari PT PWU)</span></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 26 Januari 2018, sidang perkara Korupsi penjualan asset daerah yang dikelola PT  Panca WIra Usaha (PWU) Jatim jilid II dengan terdakwa Oepoyo Sarjono (Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri), kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sementara dalam Jilid I dengan terdakwa Dahlan Iskan, mantan Direktur Utama PT PWU dan Wishnu Wardhana selaku Ketua Tim penjualan aseet, dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam penjualan Dua aseet perusahaan daerah (Perusda)  Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu, yang dikelola oeh PT PWU  hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /><br />Walau kemudian Dahlan Iskan dinyatakan bebas dan Wishnu Wardhana dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, namun tidak behenti begitu saja. Sebab JPU Kejati Jatim yang menangani kasus raibnya uang negara dari hasil penjualan asset perusda ini masih melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. <br /><br />Lalu dalam jilid II ini, penyidik Kejati Jatim menetapkan 2 tersangka selaku pembeli Dua asset  tersebut, yakni Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso. Penetapan tersangka terhadap kedua sahabat ini sesuai dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara dengan terdakwa Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana. Dalam Putusan Majelis Hakim saat itu menyatakan, bahwa dalam penjualan asset PT PWU di Tulungagung dan Kediri, yang diuntungkan adalah Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi, karena PT Sempulur Abdi Mandiri belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.<br /><br />Sementara sidang kali ini adalah masih seputar mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Lily Lindawati dkk dari Kejati Jatim dan Kejari Surabaya. Saksi yang dihadirkan JPU kali ini  dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, diantaranya Turkan dari BPN, Nanang (Dispenda), R. Widodo dan Sugiono (dari PT PWU) untuk terdakwa Oepoyo Sarjono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Syamsul Huda Yudha, Yudi Rhisnandi, Hawit Guritno dan Gatra Yanda.<br /><br />Kepada Majelis Hakim saksi membacakan surat Ketua DPRD Jatim yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur terkait pelepasan asset daerah. Surat Ketua DPRD Jatim itu berupa dokumen yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur.<br /><br />Dalam Surat Ketua DPRD Jatim  yang dibacakansaksi berbunyi, penjualan asset, seharusnya melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan konsultasi dengan DPRD Jatim.<br /><br />Isi surat Ketua DPRD Jatim yang dibacakan saksi dihadapan Majelis Hakim tak jauh beda dengan keterangan saksi pada sidang perkara Jilid I, maupun dalam putusan Majelis Hakim.<br /><br />Selin belum mendapatkan persetujuan DPRD, penjualan asset PT PWU sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Sam Santo kepada Dahlan Iskan, sebelum dilakukan lelang dan RUPS.<br /><br />Selain itu, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.<br /><br />Sementara saat PH terdakwa mengajukan beberapa pertanyaan terhadap para saksi, lebih banyak menjawab tidak tahu. Apakah memang benar-benar tidak tahu keran kasus ini sudah lama, atau hanya pura-pura tidak tahu ?<br /><br />Anehnya, kasus ini pun tidak terang benderang. Sebab Sam Santoso, sejak perkara jilid I hingga saat ini tidak bisa dihadirkan ke persidangan sebagai saksi apalagi sebagai tersangka. Sam Santos dikabarkan “tak bisa bergerak” sejak perkara ini disidangakn di Pengadilan Tipikor tahun lalu hingga saat ini karena terbaring di Rumah Sakit.<br /><br />Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sepertinya tak serius dan tak punya anggaran menghadirkan dokter lain untuk memeriksa kondisi kesehatan pengusaha keramik terbesar di Indonesia ini. Atau JPU tak punya usaha untuk menghadairkan dokter pribadi terangka Sam Santoso ke persidangan untuk didengar keterangannya. <br /><br />Lebih anehnya lagi, semangat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengusut kasus Korupsi penjualan asset PT PWU yang merugikan keuangan negaran  puluhan milliaran, terkesan hanya sebatas menyeret Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana ke persidangan.  </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHryc379GnM4vEEOVm80SDuszIvVGk7m5y_ct9B9aaIEXVK-5YXIKl_tnR9_My9aTmHL9sb_1FamDme-ska0mzazjPC7VGdHiDiYBHbbScU4OsNegliMxFkjv5ZAo__o6xfqBa-bg0gRY/s1600/Saksi+adalah+sebagai+panitia+lelang+pelepasan+aset+PT+PWU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHryc379GnM4vEEOVm80SDuszIvVGk7m5y_ct9B9aaIEXVK-5YXIKl_tnR9_My9aTmHL9sb_1FamDme-ska0mzazjPC7VGdHiDiYBHbbScU4OsNegliMxFkjv5ZAo__o6xfqBa-bg0gRY/s640/Saksi+adalah+sebagai+panitia+lelang+pelepasan+aset+PT+PWU.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi adalah sebagai panitia lelang pelepasan aset PT PWU</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">Fakta Persidangan Jilid I</span></b><br /><br /><b><span style="font-size: large;">S</span>elasa 17 Januari 2017</b>, Lima orang saksi selaku panitia lelang pelepasan asset dihadirkan JPU, diantaranya, M Sulkhan, staf PT PWU; Budi Raharjo, mantan staf keuangan PT PWU dan Emilia Aziz, mantan staf personalia PT PWU yang menjadi Sekretaris Panitia lelang, Johanes Dasikan dan Suhadi.<br /><br />Dalam fakta persidangan saat itu terungkap. Ternyata sudah ada pembayaran sebelum penjualan asset di Tulungangung. Pembayaran pada tanggal 3 Juni 2003, sementara pembukaan dokumen lelang baru pada tanggal 18 Juni 2003. Empat perusahaan sebagai peserta lelang, salah satu diantanya adalah PT Sempulur sekaligus sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 8 milliar. Untuk operasional panitia lelang sebesar Rp 510 juta. Setiap panitia memperoleh honor antara 1 hingga 1,5 juta rupiah, kecuali Emilia Aziz, selaku Sekretaris Panitia lelang memperoleh honor sebesar Rp 5 juta.<br /><br />Emilia Aziz menjelaskan kepada Majelis saat itu, bahwa dirinya menerima dokumen dari terdakwa Wisnu. Sementara menurut terdakwa Wisnu Wardhana, saat ditemui media ini dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor menjelaskan, tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada Emilia. “Nanti pada saatnya, saya akan minta di kroscek dipersidangan. Ke Notaris saya juga tidak tahu, pembayarannya pun sya tidak tahu,” kata Wisnu dari balik jeruji besi.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">P</span>ada Jumat, 20 Januari 2017,</b> JPU menghadirikan 6 orang saksi ke Persidangan namun yang hadir hanya 4 saksi, diataranya Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; dan Sugeng Hinarjo (sidang terpisah), bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas. Sementara saksi Ir. Sofian Lesmanto termasuk Dr. Sam Santoso, tak tampak di gedung pengadil orang-orang yang diduga merugikan keuangan negara alias Koruptor.<br /><br />Dari keterangan saksi ini hampir sama dengan keterangan sebelumnya, yakni adanya pembayaran sebelum penjualan. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Direktur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru pada tanggal 3 Sepetember 2003.<br /><br />Saat JPU maupun Majelis Hakim melontarkan pertanyaan kepada Suhardi, yang sudah 10 tahun menjabat sebagai Direktur Keuangan ini, “penyakit” lupa tak luput dari ingatannya, karena memang belum ada ahli kesehatan yang menemukannya. Sehingga saksi pun tak bisa menjelaskan Perda No 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.<br /><br />pada persidangan saat itu ada terungkap, pada saat anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, menanyakkan saksi Suhardi, terkait pembayaran senilai 8 milliar rupiah berupa BG, namun dalam dokumen tercantum sebesar Rp 8,250 M. sehingga ada selisih senilai 250 juta. <br /><br />Inilah yang dipertanyakkan anggota Majelis Hakim kepada saksi. “ Bagaimana pertanggungjawabannya dan bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh angkutan publik. Kalau ini yang audit BPK, inilah temuan,” tanya Hakim Dr. Andriano. “Bagaimana, apakah angkutan publiknya dijadikan saksi ?,” Tanya Hakim angota ini pada JPU saat itu.<br /><br />Tidak hanya itu. JPU juga menanyakkan terkait pengeluarana dana dari PT PWU sebesar 8 juta rupiah untuk pembayaran pajak PBB, pada hal pajak PBB dibayar oleh pembeli. Suhardi hanya menjelaskan seputar adanya hasil RUPS.<br /><br />“Ini kan sudah PT jadi UU PT. Kalau sudah ada persetujuan RUPS, sudah sah. unsur kehati-hatian kita sudah minta persetujuan DPRD, tapi nggak berani, lalu melempar ke Gubernur. Kalau asset itu membebani supaya dijual. DPRD dan Gubernur tidak masuk ke PT. Proses kita lakukan kalau ada RUPS bukan dari Gubernur,” kata Suhardi kepada Majelis.<br /><br />Anehnya, mantan anak buah terdakwa Dahlan Iskan ini semasa di PT PWU, tidak tau SOP penjualan kecuali hanya mendengar. Jawaban lupa sering terucap dari saksi Suhadi. Yang lebih anehnya lagi, saat Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang pengertian disetuji terkait hasil RUPS sesudah ada pembayaran.<br /><br />“Apa pengertian saksi tentang disetuji. Apakah disetuji setelah di jual atau disetujui sebelum penjualan ?,” Tanya Ketua Majelis. “Kalau dijual baru disetujui, itu salah,” kata saksi Suhardi tegas.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">S</span>elasa, 24 Januari 2017, </b>JPU kembali menghadirkan 4 (Empat) orang saksi diantaranya, M. Mahfud, Kepala Biro Hukum; Emi Risnawati, Kasubag Penghapusan Aset Biro Perlengkapan; Samsudin selaku Kasubag BUMD Biro Perekonomian  (Ketiganya dari Pemrov. Jatim) dan Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang.<br /><br />Ketiga saksi dari Pemrov ini adalah sebagai Tim Restrukturisasi asset sesuai SK yang dibuat oleh PT PWU. Namun dihadapan Majelis Hakim, Ketiga saksi tidak pernah menerima SK yang dimaksud. Ketiga saksi selaku pejabat Pemrov. Jatim ini lebih “diserang penyakit” lupa pula. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa karena ada “tekanan” ?<br /><br />Yang anehnya, M. Mahfud, selaku Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, tidak mengetahui luas asset yang dijual oleh PT PWU. M. Mahfud lebih banyak menjawab tidak tahu. Namun Ia (Mahfud) menjelaskan, bahwa PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999.<br /><br />“PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999,” kata Mahfud. <br /><br />Sementara Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh PT Satya Tama Graha untuk kepentingan Managemen. Dan apa bila dipergunakan oleh pihak lain, harus mendapat persetujuan perusahaan yang dipimpinnya.<br /><br />“Itu hanya untuk Managemen PT PWU,” kata saksi kepada Majelis. </span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJIg3ZufP-F7VaqJ5PCn3BQWFS7u8Y-axf36No5rVFTaEMg83eTncl7KBC8XKYsZ183vqkSFXJ3WP86TzIP6GO8TtI2AMBsw4A_FBc8ooMtQa_saVfVsgGxXX61w_M9QHt9U7OdtY8TnQ/s1600/IMG20170407145657.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJIg3ZufP-F7VaqJ5PCn3BQWFS7u8Y-axf36No5rVFTaEMg83eTncl7KBC8XKYsZ183vqkSFXJ3WP86TzIP6GO8TtI2AMBsw4A_FBc8ooMtQa_saVfVsgGxXX61w_M9QHt9U7OdtY8TnQ/s640/IMG20170407145657.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b> Sementara...........</b></span><br /><br />Dalam BAP Sam Santoso, yang dibacakan JPU dalam persidangan saat itu menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan A. Yani Surabaya, kantor Jawa Pos untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Graha Pena, menyampaikan penawarannya untuk asset di Kediri senilai Rp 17 milliar, dan Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari.<br /><br />Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. <br /><br />Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran asset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli asset telah dilakukan jauh sebelum proses lelang atau penawaran dibuka.<br /><br />Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan, JPU juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.<br /><br />Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari DPRD Jatim yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA-nya, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. <br /><br />Kasus ini pun masih menggelitik. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor dan menandatangani dokumen namun tidak melaksanakan tugasnya ? Apakah panitia lepas tanggung jawab hukum karena kasus ini sudag diadili ?<br /><br /><b><span style="font-size: large;">Dalam Putusan Majelis Hakim Tanggal 21 April 2017</span></b><br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya, seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang, pada tanggal 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU tanggal 25 September 2003.</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Sehingga Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga, dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terkait baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Dan negoisasi kedua, harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. <br /><br />Pada hal, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli, yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual asset milik PT PWU Jatim dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran. <br /><br />Menurut Majelis Hakim bahwa, pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br /><br />Sehingga, 5 Majelis Hakim diataranya, Hakim Tahsin, selaku Ketua Majelis dengan dibantu 4 Hakim anggota antara lain, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, sepakat menyatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU, bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset, adalah perbuatan yang sewenang-wenang, karena jabatan yang melekat pada dirinya.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota,” ucap Ketua Majelis.  (Redaksi)</span>

Regional Tipikor Sidang Korupsi PT PWU Jilid II, JPU Hadirkan 4 Orang Saksi

#Saksi Bacakan Surat Ketua DPRD Jatim Ke Gubernur; Penjualan Aset Harusnya Melalui RUPS dan Persetujuan DPRD# Foto atas, saksi Turkan dar...

»

Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan Segera Di Adili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8__3msSb4BobXqsbsip9eGlJeVME7uGMJaBYstycbN2rzEVyYTDVOTb7xfSRoah602Eq7-2_vMDZNkOk8r2hqtrsSihNZe7AENBdBLHE7h1-0R1NlQ09nbG2J8nMXTsxNNhT6iuMshd0/s1600/IMG20171010143417.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8__3msSb4BobXqsbsip9eGlJeVME7uGMJaBYstycbN2rzEVyYTDVOTb7xfSRoah602Eq7-2_vMDZNkOk8r2hqtrsSihNZe7AENBdBLHE7h1-0R1NlQ09nbG2J8nMXTsxNNhT6iuMshd0/s640/IMG20171010143417.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya A. Nur</b></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj67pbxnBSXzIleKE1bLdKE6JHfpsKiHTf3XPJUxnmqre768Im7B7-zng6E7rY17gt89ScYUMqTNq7DTAJChgxQK4QroT7Ocvhd6WSq6c0aGuq_ISvegLu1ivfoV0NEKE8d1C4VSVCevQ0/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1124" height="437" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj67pbxnBSXzIleKE1bLdKE6JHfpsKiHTf3XPJUxnmqre768Im7B7-zng6E7rY17gt89ScYUMqTNq7DTAJChgxQK4QroT7Ocvhd6WSq6c0aGuq_ISvegLu1ivfoV0NEKE8d1C4VSVCevQ0/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Edy Setiawan (kiri) dan Eddy Rumpoko saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Filipus Djab (Dok. BK)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Tinggal menunggu hari saja, Eddy Rumpoko mantan Wali Kota Batu, dan Edy Setiawan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Pemerintah Kota (Pekot) Batu, Malang Jawa Timur akan diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /> <br /> Sebab JPU KPK telah melimpahkan perkara Kedua tersangka kasus Korupsi menerima uang suap ratusan juta rupiah dari pengusaha Filipus Djab (sudah divonis 2 tahun), pada Rabu, 24 Januari 2018.<br /> <br /> Hal itu disampaikan Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya A. Nur, saat ditemui diruang kerjanya, beberapa saat setelah JPU KPK meninggalkan gedung pengadil para koruptor itu.<br /> <br /> “Ia, ini baru saja KPK melimpahkan Dua perkara Korupsi atas nama terdakwa Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan. Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menagani perkara ini, menunggu penetapan dari Ketua PN,” ucap Nur.<br /> <br /> Kasus ini bermula pada tanggal 16 September 2017 lalu, saat tim KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Batu, Malang Jawa Timur terhadap Edy Setiawan (Kepala ULP Pemkot Batu), Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu) dan Filipus Djab (Pengusaha)<br /> <br /> Penagkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap ketiganya, terkait pemberian uang suap dari Direktur PT Dailbana Prima yang juga pemilik Amarta Hills Hotel, Filipus Djap terhadap Edy Setiawan sebesar Rp 100 juta dan ke Eddy Rumpoko, Rp 200 juta<br /> <br /> Penyerahan uang oleh Filipus Djab terhadap Edy Setiawan dilakukan saat Keduanya mengadakan pertemuan di sekitar Hotel milik Filipus Djab, pada tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 12.30 WIB.<br /> <br /> Beberapa saat setelah Filipus Djab menyerahkan uang terhadap Edy Setiawan, selanjutnya Filipus Djab menuju rumah dinas Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Duit sebesar Rp 200 juta dalam bentuk pecahan kertas Rp 50 juta, sudah dimasukkan dalam paper bag.<br /> <br /> Namun sial bagi keduanya, kerena tim KPK yang sudah membuntuti perjalanan Filipus Djab, langsung melakukan penangkapan dengan barang bukti berupa uang pecahan Rp 50 ribu yang jumlahnya Rp 200 juta. Sementara Edy Setiawan sudah terlebih dahulu diamankan tim KPK dengan barang bukti berupa uang kertas Rp 50 ribu senilai Rp 100 juta.<br /> <br /> Duit haram yang diserahkan pengusaha itu terhadap Wali Kota dan Kabag ULP Kota Batu itu, diduga sebagai fee terhadap Wali Kota sebesar 10 persen dari anggaran proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 sebesarb Rp 5,26 milliar yang dimenangkan oleh PT PT Dailbana Prima.<br /> <br /> Uang fee proyek yang akan diterima Eddy Rumpoko sekitar Rp 500 juta, sementara duit sebesar Rp 300 juta sudah dipergunakan Filipus Djab sebagai uang muka (DP) untuk pembelian sebuah mobil mewah merek Toyota Alphard. Dan sisa Rp 200 juta itulah yang diserahkan Filipus Djab terhadap Eddy Rumpoko. Sementara mobil mewah merek Toyota Alphard juga untuk sang Wali Kota.<br /> <br /> Terkait pembelian mobil mewah merek Toyota Alphard senilai Rp 1,6 milliar oleh Filipus Djab,  atas permintaan Eddy Rumpoko. Sekitar awal 2017, Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke kantor Wali Kota. Dalam pertemuan itu, Eddy Rumpoko menyampaikan keinginannya untuk bisa memiliki mobil mewah dari Filipus Djab, dengan imbalan beberapa proyek yang nilainya milliaran. Dijanjikan proyek yang nilainya milliaran oleh orang nomor Satu di Kta Batu, Filipus Djab pun menyangganggupinya. <br /> <br /> Atas perbuatannya, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan dijerat sebagai penerima uang suap sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf  B atau pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. <br /> <br /> Sementara Filipus Djab, yang sudah terlebih dahulu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, dijerat sebagai pemberid engan pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan Segera Di Adili

Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya A. Nur Edy Setiawan (kiri) dan Eddy Rumpoko saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor untuk ter...

»

Terpidana Kasus Korupsi Suap OTT Bakal Jadi Tersangka Lagi ?

<i><span style="font-size: large;"><b>#Terkait Dugaan Penyimpangan DD dan ADD  di Desa Dasok Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Sebesar Rp 1,1 M#</b></span></i><br /> <i><span style="font-size: large;"><b></b></span></i><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_S1eSGnKVlAjY6DhsegOd6G4UwVvy3OZOIVqb_WFKNI6MVYy-fJEUkr-q7rNTJa8kK6o526dsaR9WVyp3_kTOS2oO8wMRrVlkudR6IC_2WRBrVdaIbvgYPMyhsuDtR89mySYT3KH8vds/s1600/IMG20171124135408.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_S1eSGnKVlAjY6DhsegOd6G4UwVvy3OZOIVqb_WFKNI6MVYy-fJEUkr-q7rNTJa8kK6o526dsaR9WVyp3_kTOS2oO8wMRrVlkudR6IC_2WRBrVdaIbvgYPMyhsuDtR89mySYT3KH8vds/s640/IMG20171124135408.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana kasus SupaAgus Mulyno</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b><b>K</b></span>ejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan kini kembali mengusut tuntas kasus dugaan Korupsi penyimpangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tahun 2016 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 1.144.487.378.<br /> <br /> Kasus dugaan penyimpangan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN dan ADD sebesar Rp 499.332.000 dari APBD yang totalnya totalnya Rp1.144.487.378 ini menjadi “biang kerok”, karena sempat berhenti dan berujung ke kasus suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap Kekapa Kejaksaan Negeri Rundi Indra Prasetya, Achmad Syafi’i (Bupati Pamekasan), Sutjipto Utomo (Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan), Noer Solahuddin (Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pamekasan) dan Agus Mulayadi selaku Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan (kini ke- 5 pejabat itu berstatus terpidana), pada tangal, 2 Agustus 2018.<br /> <br /> Walau kasus ini sempat mencoreng nama baik Kejari Pamekasan, namu kali ini tak dibiarkan begitu saja, melainkan akan diusut tuntas bagaimana raibnya uang negara. Tidak hanya itu, melainkan Kejari Pamekasan akan mengusut juga bagamana pencairan uang miliaran itu sementara pekerjaan di Desa Dasok disuga fiktif.<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pameksan, Hermawan saat ditemui wartawan di Pengadilan Tipikor, Selasa, 23 Januari 2018.<br /> <br /> Hermawan menjelaskan, saat ini pihaknya telah menaikan kasus ini dari penyelidikan ke penyeidikan, dan dalam waktu dekat akan memeriksa beberapa saksi yang berkaian dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun dari APBN.<br /> <br /> “Sudah tahap penyidikan, namun belum kita tetapkan siapa terangkanya. Minggu depan kita akan memanggil beberapa saksi, karena kita akan memeriksa juga bagaimana pencairan dana itu sementara pekerjaannya fikif, bagaimana pengawasan dari Kecamatan” kata Hermawan.<br /> <br /> Saat ditanya mengenai bukti-bukti yang sempat disita KPK, Hermawan menjelaskan bahwa semua data yang disita KPK telah dikembalikan KPK ke Kejari Pamekasa. <br /> <br /> “Semua data-data yang disita KPK telah dikembalikan. Kita tinggal memanggil saksi-saksi dulu baru bisa kita tetapkan tersangkanya,” tambahnya.<br /> <br /> Apakah Mantan Kepala Desa Dasok yang kini mendekam dipenjara akan menjadi tersangka ? Hermawan tidak menapiknya. Karena memang dalam fakta persidangan terkait dugaan penyimpangan DD dan ADD di Desa Dasok sudah jelas terungkap.<br /> <br /> Kasus ini berawal pada tahun 2016, dimana Desa Dasok mendapatkan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp1.144.487.378.<br /> <br /> Pada tanggal 17 November 2016, Sucipto Utomo menerbitkan surat perintah tugas Nomor. 700/009/432.401/2016 untuk melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD pada Desa se-Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016, dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2016, termasuk didalamnya melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok, dan menemukan adanya penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas Desa sebesar Rp 645.155.378. <br /> <br /> Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh, dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang.<br /> <br /> Pada tanggal 23 mei 2017, Agus Mulyono menerima hasil pemeriksaan tersebut dari Sucipto Utomo melalui surat Nomor X-900/13.1/432.20/2017 tertanggal 8 April 2017 perihal, Laporan hasil pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.<br /> <br /> Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi.<br /> <br /> Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hailnya, ternyata tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok.  (Redaksi)

Regional Tipikor Terpidana Kasus Korupsi Suap OTT Bakal Jadi Tersangka Lagi ?

#Terkait Dugaan Penyimpangan DD dan ADD  di Desa Dasok Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Sebesar Rp 1,1 M# Terpidana kasus SupaAgus Mulyno ...

»

12 Terpidana Kasus Korupsi Belum Dieksekusi, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Tak Mau Menanggapi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfVS1PGuOKZdoAh2iR1xydlRrD2iatCjlXOhkieBVfJVboxiPIcPEWva_Bjv-NqhhyphenhyphenWYRVdnTVQcO_TJgy-i7CFFZOxkRhdku7J58SEnV5VOOn_rP0ke7AZpH7d6ZVviq1MsQ0hbZS7Cs/s1600/Korupsi+Prona+Desa+Ploso+Sidoarjo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfVS1PGuOKZdoAh2iR1xydlRrD2iatCjlXOhkieBVfJVboxiPIcPEWva_Bjv-NqhhyphenhyphenWYRVdnTVQcO_TJgy-i7CFFZOxkRhdku7J58SEnV5VOOn_rP0ke7AZpH7d6ZVviq1MsQ0hbZS7Cs/s640/Korupsi+Prona+Desa+Ploso+Sidoarjo.jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: large;">beritako<span style="color: red;">rupsi</span>.co – </span></b>Kejaksaan bertindak atas nama Negara Rebuplik Indonesia selaku eksekutor atas putusan Majelsi Hakim terhadap terpidana kasus pidana Khusunya kasus Korupsi yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sudah berkeuatan hukum tetap (Incrah).<br /> <br /> Namun aneh, bila putusan yang sudah bekekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum (JPU), mapun pihak terdakwa/terpidana tidak melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Timggi mapun kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun pelaksanaan putusan itu belum juga dilaksanakan.<br /> <br /> Seperti kasus Korupsi Prona (Proyek Operasional Nasional Agraria) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sertifikat gratis untuk sebanyak 800 KK (Kepala Keluarga atau pemohomo Prona) di Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur , yang menyeret 8 tersangka/terdakwa/terpidana yang terjaring OTT oleh Polresta Sidoarjo, pada September 2017 lalu.<br /> <br /> Ke- 8 terdakwa/terpidana itu adalah Saiful Efendi selaku Kepala Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Abdul Rofiq (Sekdes Ploso) dan 6 perangkat Desa yang menjadi panitia Prona PTSL adalah Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, sera Siti Rosyidah.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Nopember 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang diketuai Hakim I Wayan Soesiawan dan dibantu  2 Hakim Ad Hock yakni Hakim Moch. Mahin dan Hakim Sudariwanto,<br /> <br /> Dari putusan itu, Majelis Hakim menyatakan, bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 tahun.<br /> <br /> Anehnya, hingga saat ini Ke- 8 terpidana itu belum juga dieksekusi oleh Kejari Sidoarjo. Nasib hukum terhadap para terpidana/terdakwa selaku mantan pejabat Desa Ploso yang terjaring OTT itu pun tak jelas. Apakah dipenjara, kurungan, tahanan kota, tahanan rumah atau “bebas”.<br /> <br /> Selain 8 terpidana kasus Korupsi Prona yang belum di ekeskusi, ternyata masih ada 4 terpidana yang sudah inchrah dan belum dieksekusi. Dan ke- 4 terpidana itu sudah divonis beberapa bulan sebalum kasus ke – 8 terpidana ini disidangkan. <br /> <br /> Ke- 4 terpidana itu adalah Amir dan Andriyani (kasus Korupsi PDAM Sidoarjo di Vonis awal 2017), Sudarmi terjerat dalam kasus penggelapan dana Kompensasi tukar guling dan kasus korupsi TKD dan Sri Utama. Kedau wanita ini saat ini berstatus DPO (Daftar Pencaharian Orang)<br /> <br /> Sementara menurut Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Dr. Lufsaina mengatakan, bahwa pengadilan tidak berwenang untuk melakukan eksekusi karena itu adalah kewenangan Jaksa mewakili negara.<br /> <br /> Menur Dr. Lufsiana, Jaksa dapat melaksanakan eksekusi terhadap terpidana kalau putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, dan itu tergantung Jaksa. Dan Jaksa dapat meminta salinan putusan kapan saja tanpa harus mengirim surat permohonan untuk memperoleh salinan putusan Majelis Hakim, serta pengadilan tidak ada kewajiban untuk mengirim putusan itu ke Kejaksaan.<br /> <br /> “Itu kewenangan Jaksa yang mewakili negara, kita hanya menyidangkan. Pengadilan tidak ada kewajiban untuk mengirim salinan putusan ditingkat pertama. Jaksa dapat kapan saja mengambil salinan putusan itu. Begeitu selesai sidang pembacaan putusan, Jaksa sudah dapat mengambilnya,” kata Dr. Lufsaiana, Selasa, 23 Januari 2018.<br /> <br /> Saat ditanya, apakah Pengadilan Tipikor pernah menerima surat yang berkaitan dengan salinan putusan terhadap 8 terdakwa/terpidana kasus OTT Prona ?. Dr. Lufsiana mengatakan tidak pernah menerima suarat dari Kejari Sidoarjo yang kaitannya dengan putusan itu.<br /> <br /> Lebih lanjut Dr. Lufsiana menjelaskan, terkait Majelis Hakin yang tidak mengeluarkan surat penetapan penahanan terhadap terdakwa pada saat sidang putusan, dilihat dari koopratifnya terdakwa dan tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan.<br /> <br /> Dr. Lufsiana mejelaskan, bila terdakwa beretikad baik dan koopratif apalagi tidak dilakukan penahanan sejak penyidikan, Majelis Hakimboleh tidak mengeluarkan surat penetapan.<br /> <br /> “Kalau sejak awal penyidikan tidak ditahan dan terdakwa selalu koopratif tetapi Majelis mengeluarkan surat penahanan, ini akan menjadi pertanyaan banyak pihak. Hakim akan dituding macem-macem,” lanjut Dr. Lufsiana.<br /> <br /> Sementara menurut JPU Wahid saat ditemui di Pengadilan Tipikor mengatakan, bahwa dirinya sudah mengajukan surat pemanggilan terhadap terdakwa. Namun JPU Wahid menjelaskan, apakah surat itu sudah ditanda tangani atau belum, menurutnya bukan lagi kewenangannya melainkan atasannya.<br /> <br /> “Sebenarnya ini bukan kewenangan saya, tapi Kasi Intel atau Kasi Pidsus. Saya sudah megajukan surat, tapi apakah sudah ditanda tangani atau belum bukan kewenangan saya karena jabatan struktural. Tapi saya sudah berkordinasi dengan pengacaranya. Kalau surat itu sudah dikirim, kita tunggu selama Tiga hari sesuai aturan, dan kalau tidak datang langsung kita ekesekusi.,” kata JPU Wahid.<br /> <br /> JPU Wahid menjelaskan menjelaskan terkait 4 terpidana kasus Korupsi yang masih “berkeliaran”, menjelaskan, bahwa ada dua yang berstatus DPO.<br /> <br /> “Amir dan Andriyani kasus Korupsi PDAM, Sudarmi dalam dua kasus yaitu penggelapan dana kompensasi tukar guling dan TKD, kemudian  Sri Utama. Kalau Sri Utama saya kurang tahu karena bukan saya,: ungkap JPU Wahid<br /> <br />  Saat wartawan menghubungi Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo melalui pesan WhastApp, terkait belum dieksekusinya 14 terpidana kasus Korupsi hingga saat ini, Hadi Harsanto tak mau menanggapi. <i>Apakah karena nasib hukum ke- 14 terpidana itu dianggap tak penting ? </i><br /> <br /> Kasus ini berawal, pada saat Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, mendapat kucuran dana dari APBN melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan sertifikat gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui program Prona PTSL (Proyek Operasional Nasional Agraria  dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2017.<br /> <br /> Untuk program Prona PTSL tersebut, sebanyak 800 KK di Desa Ploso terdaftar sebagai peserta atau pemohon untuk mendapatkan sertifikat gratis melalui panitia yang sudah dibentuk, antara lain Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, serta Siti Rosyidah<br /> <br /> Memang proses sertifikat tidak seluruhnya grais, sebab ada beberapa aitem yang ditanggung oleh pemohon, antara lain Materai, pembelian Patok batas tanah dan biaya foto kopy dokumen termasuk biaya pemisahan satu pidang tanah yang dimiliki oleh 2 orang.<br /> <br /> Namun ternyata dalam pelaksanaan program Prona di Desa Ploso, para pejabat Desa Ploso memanfaatkan pelaksanaan program Prona untuk menambah “pundi-pundi” pribadinya dari 800 KK tersebut, dengan cara menarik biaya sebesar Rp 500 ribu per KK. <br /> <br /> Penarikan biaya oleh pejabat Desa dan panitia Prona itu tak ada aturannya, sehingga bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk sumpah jabatan, apalabgi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 5, pasal 11, pasal 13 (bagi si pemberi janji atau hadiah) dan pasal 12.<br /> <br /> Pada hal, sebagai pejabat pemerintah, mereka sudah digaji dari APBD dan juga ada biaya bagi panitia dalam pelaksanaan Prona, yang sudah tentu anggaran tersebut berasal dari masyarakat pula. Sebab APBD/APBN juga berasal dari masyarakat. <br /> <br /> Akibat dari “ulah nakal” para pejabat Desa Ploso ini, masyarakat yang tidak mengerti hukum apalagi peraturan mengenai pelaksanaan Prona karena kurangnya informasi dari pejabat terkait, akhirnya menajdi korban. Yang mereka pikirkan adalah, memperoleh sertifikat dengan biaya yang sangat murah bila dibandingkan mengurus sendiri.<br /> <br /> Duit yang terkumpul dari 800 pemohon Prona sekitar 500 juta rupiah, dan sebahagian sudah dipergunakan oleh pejabat “nakal” itu untuk biaya jalan-jalan ke luar kota. Dan setelah Polres Sidoarjo memperoleh informasi adanya penarikan biaya diluar kentuan, kemudian penyidik Polresta Sidaorjo melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada September 2017.<br /> <br /> Agar pelayanan masyarakat di kantor Desa Ploso tidak “lumpuh” karena seluruh pejabatnya ditetapkan menjadi tersangka, Polresta Sidoarjo maupun Kejaksaan Negeri Sidaorjo tidak melakukan penahanan Rutan (rumah tahanan negara) alias penjara.<br /> <br /> Tindakan penyidik Polresta Sidoarjo dan JPU Kejari Sidaorjo yang tidak melakukan panahanan terhadap para tersangka/terdakwa/terpidana, menjadi pertanyaan kalangan pemerhati anti Korupsi. (Redaksi)

Regional Tipikor 12 Terpidana Kasus Korupsi Belum Dieksekusi, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Tak Mau Menanggapi

beritako rupsi .co – Kejaksaan bertindak atas nama Negara Rebuplik Indonesia selaku eksekutor atas putusan Majelsi Hakim terhadap terpidan...

»

Dirut RSUD Nganjuk “Terlibat” Pemberian Uang Suap Rp 150 juta Ke Bupati Taufiqurrahman

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLKYY0AUaPA1IaIH9WAve_d_OUhkVbR3oy6zfAy1TBfuonzhHV_gVNkIa8S3zvHmSHtuivUUpShovdJunRAZbqfmhBSPnMUdhRMEFiCN1LtFgfVlTSjnAS92N4HUkyFmos11C7InYfeRM/s1600/Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="563" height="511" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLKYY0AUaPA1IaIH9WAve_d_OUhkVbR3oy6zfAy1TBfuonzhHV_gVNkIa8S3zvHmSHtuivUUpShovdJunRAZbqfmhBSPnMUdhRMEFiCN1LtFgfVlTSjnAS92N4HUkyFmos11C7InYfeRM/s640/Nganjuk.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span> </b>Andai saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan OTT (Operai Tangkap Tangan) terhadap para pejabat Khusunya di Jawa Timur selama tahun 2017, bisa jadi perilaku “kotor” para pejabat itu pun tidak akan terkuak.<br /><br />Dari kasus OTT itu pun, ternyata tidak hanya perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terkuak melainkan kata istilah atau kata sandi yang biasa dipergunakan para pejabat dan pengusaha untuk menggorogoti uang rakyat melalui APBN atapun APBD juga terbongkar.<br /><br />Kata istilah atau sandi yang dipakai para pejabat “nakal” terkuak dipersidangan, diantaranya Dana Komando (DK)  dan Chas Beck dalam kasus OTT PT PAL Indonesia (Persero), Komitmen fee, Triwulan dan uang lelah tujuh sumur dalam kasus suap OTT Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD bersama Kepala Dinas PUPR Mojokerto serat Wali Kota Mojokerto.<br /><br />Sementara dalam kasus suap OTT Ketua Komis B DPRD Tk I Jawa Timur dengan 10 Kepala SKPK (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemrov. Jatim menggunakan istilah Komitmen fee, Triwulan serat undangan.<br /><br />Berbeda dengan kasus suap OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama Filipus Djab (pengusaha) dan Edi Setiyawan selaku Pejabat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu dengan istilah si Hitam, untuk sebutan mobil mewah merek Alphard yang harganya sekitar Rp 1,6 M.<br /><br />Sementara kata istilah uang syukuran dan Satu setengah meter, digunakan para pejabat yang terjaring kasus suap OTT  Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, bersama 4 pejabat bawahannya yakni M. Bisri Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Kertosono Nganjuk, Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk, Ibnu Hajar, yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, dan Suwandi yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Dan mungkin masih banyak lagi kata sandi atau istilah yang dipakai pejabat “nakal” lainnya, namun belum terungkap karena belum terjaring OTT oleh lembaga anti rasuah itu.<br /><br />Istilah setengah meter yang digunakan sebagai kata sandi dalam kasus suap OTT Bupati NganjukTaufiqurrahman, terungkap dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK dalam persidangan, pada Senin, 22 Januari 2018.<br /><br />JPU KPK Fitroh Rohcahyanto,  Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra,  Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan NN Gina Saraswati menghadirkan 3 saksi, diantaranya  Tien Firdayani selaku Dirut RSUD Kertosono  Nganjuk, Nur Rozid Hidayat dan Joni keduanya merupakan ajudan Bupati, untuk terdakwa M. Bisri dan Harjanto yang digelar dalam  2 session.<br /><br />Kepada Majelis Hakim yang di ketuai Hakim I Wayan Sosisawan, saksi Tien  Firdayani selaku Dirut RSUD Kertosono  Mganjuk ini mangakui, bahwa dirinya pernah menyerahkan sejumlah uang Ke Bupati melalui Cholis sebesar Rp 100 juta, dan yang kedua ke- 2 sebesar Rp 30 juta. Tien  Firdayani mengungkapkan, bahwa dirinya sebenayan keberatan untuk menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah, tetapi rela untuk menyerahkan yang 30 juta. <br />. <br />“Saya keberatan yang 100 juta, kalau yang 30 juta saya rela. Uang itu saya sisihkan sebagai jasa pelayanan, tergantung dari pendapatan Rumah Sakit. Penghasilan saya sebagai Kepala Puskemas jauh lebih besar sebagai Direktur. Rumah sakit itu kan milik Bupati, ya saya sisihkan dari jasa itu. Saya mengikuti yang dilakukan sebelumnya,” kata orang nomor satu di RSUD Nganjuk ini, yang sempat turut diamnankan KPK pada saat OTT.<br /><br />“Saya pernah dipanggil oleh beliau, dan saya diminta komitmen fee. Saya tanya, saya ambil uang dari mana. Kata beliau, ada anggaran sebesar 2 milliar, sisihkan 5 persen dari situ,” lanjut doter Tien.<br /><br />Saat Majelis Hakim menanyakkan, siapa yang mempromosikannya menjadi Dirut RS dan apakah diminta uang ?. Tien mengatakan tidak ada yang mempromosikannya, dan bahkan menurutnya tidak pernah memberiakn uang sejak menjadi Kepala Puskesmas hingga diangkat menjadi Direktur.<br /><br />“Pas Pelantikan, secara langsung tidak pernah minta uang, tapi minta komitmen kepada saya. Saya bilang, saya komitmen untuk membangung rumah sakit. Setelah Dua minggu, saya ketemu Pak Sudrajat. Saya ditanya, apakah ada titipan uang komitmen. Saya katakan, komitmen saya membangun rumah sakit. Saya merasa seperyi ditagih hutang,” kaya dokter ini agak berbelit-belit<br /><br />JPU KPK juga menanyakkan, terkait Hand Phon yang diberikan Bupati terhadap Direktur RSUD ini melalui orang kepercayaan Taufiqurrahman. Menurutnya, HP itu tidak boleh dipergunakan untuk menelepon atau SMS, cukup miscoll nantinya akan dihubungi balik.<br /><br />“Katanya HP itu tidak boleh digunakan telepon atau SMS cukup miscoll, nanti akan ditelepon balik,” jawab saksi Tien.<br /><br />selain itu. ada juga aliran uang sebayak Rp 200 juta untuk pejabat lainnya di Kabupaten Nganjuk atas perintah Buati Nganjuk Taufiqurrahman. Uang Rp 200 juta itu dari Tien Firdayani selaku Direktur RSUD melalui Sekpri Bupati Taufiqurrahaman. Namun hal itu dibantah Aspri selaku orang dekat Bupati. Menurutnya, uang dalam amplop itu sebesar Rp 100 juta.<br /><br />Kasus ini bermula pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya.<br /><br />JPU KPK mengungkapkan, pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.<br /><br />Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya.<br /><br />Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /><br />Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /><br />Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani.<br /><br />Masih menurut JPU KPK dalam surat dakwaannya, sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />“Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. <br /><br />Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya,” beber JPU KPK Fitroh dalam surat dakwaannya.<br /><br />Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.<br /><br />Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /><br />Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. <br /><br />Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.<br /><br />Atas perbuatannya, M. Bisri pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Dirut RSUD Nganjuk “Terlibat” Pemberian Uang Suap Rp 150 juta Ke Bupati Taufiqurrahman

berita korupsi .co – Andai saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan OTT (Operai Tangkap Tangan) terhadap para pejabat Khus...

»

Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Filipus Divonis 2 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh52NchN3L6rJj4yG5Quvyxpcoc8WPUHPqoqxlnNRg530mM-aV5Tp8k9JkQipdQikDB6KuPtj8_lA2gatinQFegQ0CRSyQIYKhbYaeSGnbgiQX5lIxZrlZ4ao7sxQmIPL1Z9Ci-l8M7KLc/s1600/OTT+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh52NchN3L6rJj4yG5Quvyxpcoc8WPUHPqoqxlnNRg530mM-aV5Tp8k9JkQipdQikDB6KuPtj8_lA2gatinQFegQ0CRSyQIYKhbYaeSGnbgiQX5lIxZrlZ4ao7sxQmIPL1Z9Ci-l8M7KLc/s640/OTT+Batu.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang diketua Hakim Rochmat menyatakan, bahwa terdakwa Filipus Djap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap kepada Wali Kota Batu Eddy Rumpoko secara berlanjut, dan divonis pidana penjara selama 2 tahun, pada Senin, 22 Januari 2018.<br /><br />Majelis Hakim menjatuhkan hukum pidana penjara terhadap Direktur PT Dailbana Prima ini, sama dengan tuntutan JPU KPK. Sekalipun tertangkap tangan saat menyuap Wali Kota Batu, Pengusaha asal Kota Batu, Malang Jawa Timur ini masih diberi hukuman ringan oleh KPK maupun Majelis Hakim dengan mengabulkan sebagai JC (Jastice Collabolator).<br /><br />Aneh tapi nyata memang. Terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan kerana menyuap, lalu mengajukan sebagai JC, dengan alasan akan membantu penyidik KPK untuk mengungkap kasus yang terdakwa perbuat bersama sang Wali Kota dan Edi Setiawan selaku pejabat pengadaan.<br /><br />Andai saja terdakwa Filipus Djab, Eddy Rumpoko dan Edy Setiawan tidak terjaring OTT oleh KPK pada 16 September 2017 lalu, bisa jadi kasus suap di Kota Batu akan tetap “tumbuh ibarat pohon anggur ditanah yang subur” Kota Batu, Malang Jawa Timur. <br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu, ingin memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard yang harganya sekitar Rp 1,6 M. Kemudian Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke kantornya dan menyampaikan permintaan itu dengan imbalan beberapa proyek yang nilainya milliaran rupiah yang bersumber dari APBD Kota Batu, dan permintaan itupun dipenuhi oleh terdakwa.<br /><br />Kemudian pada tanggal 16 September 2017 lalu, Direktur PT Dailbana Prima salah satu rekana di Pemkot Batu ini mengadakan pertemuan dengan Edi Setyawan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota (pemkot) Pemkot Batu di sebuah restoran milik Filipus di Kota Batu, untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai fee sebesar Rp 100 juta.<br /><br />Beberapa menit kemudian setelah pertemuan keduanya, Filipus menuju rumah dinas Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta dalam pecahan Rp 50 ribu. Uang tersebut dimasukkan dalam kantong kertas atau paper bag dan selanjutnya tertangkap KPK.<br /><br />Atas perbuatanya, maka terdakwa pantaslah dijatuhui hukuman yang setimpal. Majelis Hakim juga mempertimbangkan, bahwa terdakwa sebagai Jastice Collabolator (JC) sebagai hukuman yang meringankan terdakwa, karena turut membantu penyidik KPK mengungkap kasus suap yang menyeretnya ke penjatra.<br /><br />Majleis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Filipus Djab, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap yang berkelanjutan, sebagaimana diatur dan dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan terdakwa Filipus Djab terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal pirmer. Menjatuhkan hukuman pidanapenjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subside 2 bulan kurungan,” ucap Hakim Rochmat.<br /><br />“Atas putusan ini, saudara berhak menyatakan menerima, menolak atau pikir-pikir dalm waktu 7 hari,” lanjut Hakim Rochmat.<br /><br />Penasehat Hukum terdakwa Filipus Djab, Luhut Simanjuntak pengacara asal Jakarta ini mengatakan pikir-pikir. “Kami menerima semua atas pertimbangan Majelis Hakim, tapi kami masih pikir-pikir,” kata Luhut. Hal yang sama juga diampaikan JPU KPK.<br /><br />Usai persidangan, Luhut Simanjutak selaku PH terdakwa Filipus Djab mengakatan, bahwa apa yang disampaikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah berdasarkan fakta. Namun saat ditanya alasan pikir-pikir, Luhut hanya mengatakan masih ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir, apakah menerima atau banding.<br /><br />“Kita pikir-pikir dulu selama 7 hari. Kalau mengenai pertimbangan Majelis Hakim tadi, sudah sesuai dengan fakta persidangan,” kata Luhut.<br /><br />Sementara JPU KPK juga mengatakan hal yang sama. Namun saat ditanya mengenai tersangka Eddy Rumpoko yang saat terjaring OTT menjabat sebagai Wali Kota Batu, JPU KPK mengatakan, belum di limpahkan ke Pengadilan Tipikor karena masih menata berkas-berkasnya.<br /><br />“Belum dilimpahkan, nanti sekitar Pebruaruilah, kan banyak berkas-berkasnya yang harus ditata,” jawab JPU KPK.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Kasus Suap OTT Wali Kota Batu, Filipus Divonis 2 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang diketua Hakim Rochmat menyatakan, bahwa terdak...

»

Ka’bil Baru Sadar Kalau Penjara Itu Pengap, Sementara Basuki Minta Hukuman Ringan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <i><span style="font-size: large;"><b> #Kasus suap ratusan juta rupiah menghantarkan Dua anggota Dewan yang terhormat ini kepenjara, setelaht terjaring OTT oleh KPK #</b></span></i><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf9kezI3i3x5v5IuylrQTCat_YDyLu5-Dofn_seYcNKZ2p6C9FB94KlTn9aEvrLlfcziNDAZguE4RxG-4VyLZjTNHAazxnegTvG-f-ZT8yVtxtZYxrS5mxq7BlfOjd74y-CTDyB9M3lTI/s1600/Basuki.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf9kezI3i3x5v5IuylrQTCat_YDyLu5-Dofn_seYcNKZ2p6C9FB94KlTn9aEvrLlfcziNDAZguE4RxG-4VyLZjTNHAazxnegTvG-f-ZT8yVtxtZYxrS5mxq7BlfOjd74y-CTDyB9M3lTI/s640/Basuki.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4_SR1PgrEoQDy_CBQS7kAs6_G5R2Db3TOW4DQt4h1h9KwBRbnIB8oXf9ueO5V_UHLjodkxSs14OTD4Mkul0Q2EG_xUdvdIfG5ZocHN_0ahn9YPUDQigKb069ORGQPvGp_qX3uAJwrX-A/s1600/Ka%2527bil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4_SR1PgrEoQDy_CBQS7kAs6_G5R2Db3TOW4DQt4h1h9KwBRbnIB8oXf9ueO5V_UHLjodkxSs14OTD4Mkul0Q2EG_xUdvdIfG5ZocHN_0ahn9YPUDQigKb069ORGQPvGp_qX3uAJwrX-A/s640/Ka%2527bil.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> <i>Penyesalan datangnya selalu belakngan, kalau terlebih dahulu namanya formulir</i>. Kalimat ini seringkai terdengan dikalangan msyarakat. Dan ini pula yang dirasakan oleh Ka’bil Mubarok saat ini, setelah 5 bulan mendekam di penjara setelah terjaring OTT oleh KPK, pada Juni 2017 lalu.<br /> <br /> Sementara, M. Basuki, mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim  yang juga mantan Ketua DPRD Kota Surabaya diear 2010an ini, meminta hukuman ringan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dimana Kedau terdakwa ini akan ditentukan hukumannya pada tanggal 29 Januari mendatang.<br /> <br /> Penyesalan Ka’bil Mubarok dan permintaan M. Basuki, terucap dihadapan Majelis Hakim Pengadian Tipikor Surabaya, yang diketuai Hakim Rochmat  pada persidangan dengan agenda pembacaan pledoi (pembelaan) dari terdakwa maupun Penasehat Hukum (PH) terdakwa, yang dibagi dalam 2 session. Seission pertama digelar sidang dengan terdakwa Ka’bil Mubarok dan dilanjutkan sidang dengan terdakwa M. Basuki bersama dua staf Komisi B DPRD Jatim, yakni Rahmant Agung dan Santoso.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Ka’bil Mubarok baru menyesali perbuatannya dan merasa berat beban yang dipikulnya saat ini. Ka’bil mengatakan, bahwa apa yangdilakukannya sangatlah bertentangan dan seharusnya tidak dilakukannya sebagai anggota Dewan,<br /> <br /> “Saya baru sadar dan meneyesal kalau apa yang saya lakukan itu adalah salah. Sebagai Anggota Dewan seharusnya saya tidak lakukan,” kata Ka’bil dalam pemeblaannya yang dibacakan sendri. <br /> <br /> Sementara M. Basuki, yang sudah pernah “tinggal” di penjara atau Lapas karena kasus Korupsi juga, sepertinya tidak dijadikannya sebagai pelarajan. Malah Basuki yang terjaring OTT bersama Dua staf Komis B DPRD Jatim dan Kepala Dinas Pertanian bersama ajudannya serta Kepala Dinas Peternakan Pemprov Jatim ini meminta hukuman bebas.<br /> <br /> Namun demikian, apapun permintaan para terdakwa ini adalah bagian dari Hak Azasi Manusia (HAM), yang jelas Majelis Hakimlah yang akan menentukan nasib hukumannya, apakah dikurangi dari tuntutan JPU KPK atau malah ditambah, atau bisa jadi sama dengan tuntutan JPU KPK.<br /> <br /> Dalam Tuntutan JPU KPK, Basuki dan Ka’bil Mubarok dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta pencabutan hak jabatan public selama 5 tahun. selain itu, M. Basuki juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp 225 juta susider 2 tahun penjara. Sementara Ka’bil Mubarok hanya dituntut membayar denda sebesar Rp 650 juta subsider 6 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti.<br /> <br /> Dan terdakwa Rahman Agung dan Santoso, dituntut pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 6 bulan. Kedua terdakwa ini diberi penghargaan sebagai JC (justice collaborator). Pun demikian, Kedua terdakwa ini juga dituntut untuk mengembalikan kerugian negara masing-masing sebesar Rp 15 juta, subsider 1 tahun penjara.<br /> <br /> Ke- 4 terdakwa ini sama-sama dijerat pasal 12 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHP. <br /> <br /> Dalam kasus OTT ini, KPK menyeret 7 tersangka/terdakwa/terpidana ke Pengadilan Tipikor untuk diadili. Ke- 7 terdakwa itu adalah Bambang Heriyanto (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat dan Rohayati, selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim. Ketiga terdakwa ini sudah terlebih dahulu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Incrah.<br /> <br /> Kasus ini bermula pada pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jtim. Setelah selesai acara Hearing, Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. <br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguBNb818_TqoUP_ggs-mnmI2WKylYs9wAG4i4HFYLGzTKolZNIHiXWMbdKEhtONv-xuDjDwv6OnXVVX6y9XyXFgp8FkBbhKMw-td1m3zPxXCG9OGT06BGr1Nn-uQDhLRLQMzhQ4TZHEng/s1600/Basuki..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="674" data-original-width="450" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguBNb818_TqoUP_ggs-mnmI2WKylYs9wAG4i4HFYLGzTKolZNIHiXWMbdKEhtONv-xuDjDwv6OnXVVX6y9XyXFgp8FkBbhKMw-td1m3zPxXCG9OGT06BGr1Nn-uQDhLRLQMzhQ4TZHEng/s640/Basuki..jpg" width="426" /></a>Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim, akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. <br /> <br /> Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya.<br /> <br /> Bambang Heriyanto menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, yaitu 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. <br /> <br /> Pemberian komitmen fee dan triwulan termasuk dari Dinas Peternkana terkait revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau di Jawa Timur serta dari Dinas-Dinas lainnya yang ada di lingkungan Pemprov Jatim, agar tidak dipersulit oleh Komisi B.<br /> <br /> Sekitar bulan Maret 2017, Anang Basuki Rahmat selaku ajudan dari Bambang Heriyanto, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar Anang Basuki Rahmat menyampaikan kepada Bambang Heriyanto  untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /> <br /> Setelah pertemuan tersebut, Anang Basuki Rahmat melaporkan Bambang Heriyanto, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, Anang Basuki Rahmat menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada Bambang Heiyanto, dan Bambang Heiyanto pun menyetujuinya. <br /> <br /> Masih pada bulan yang sama, Anang Basuki Rahmat, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak Anang Basuki Rahmat untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, Anang Basuki Rahmat pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsdK3fummVklJZvLckBz7nO3rm9xo3-0LYu1C2eKysPxX5QkeWJLmUbsBpS2MMU0oIwzg_c1loRcceMImWobUmKbosDwdiGGJqEeg3_RaO44egZL0wT0HwumRiarqGuBBeIkdQRvS2cyg/s1600/2017-08-28.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="231" data-original-width="640" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsdK3fummVklJZvLckBz7nO3rm9xo3-0LYu1C2eKysPxX5QkeWJLmUbsBpS2MMU0oIwzg_c1loRcceMImWobUmKbosDwdiGGJqEeg3_RaO44egZL0wT0HwumRiarqGuBBeIkdQRvS2cyg/s640/2017-08-28.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>D</b></span>alam perjalanan pulang, Anang Basuki Rahmat melaporkan kepada Bambang Heriyanto melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh Bambang Heriyanto “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. <br /> <br /> Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD.<br /> <br /> Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Bambnag Heriyanto yang diwakili Ahmad Nurfalaki dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, Bambang Heriyanto dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhinya, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan Bambang Heriyanto menjawab akan mengusahakan secepatnya. <br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa atas permintaan Mochammad Basuki, Bambang Heriyanto mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, Bambang Heriyanto menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.<br /> <br /> Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Bambang Heriyanto menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan Bambang Heriyanto kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Bambang Heriyanto memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan Bambang Heriyanto. Setelah menerima uang tersebut, Bambang Heriyanto mendatangi Anang Basuki Rahmat di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Basuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B.<br /> <br /> Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan Anang Basuki Rahmat  menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada Anang Basuki Rahmat melalui pesan pendek (SMS).<br /> <br /> Anang Basuki Rahmat kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari Bambang Heriyanto, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7po06l9o2n-aoomhpizluuQEahHjeM9UjVV39B69kYH9nRUXofVzf4eZpyLXXoBaeNtSZ-eEURmf1x9g6chRC0caTVnrt2subl1f0zwiVENNzmMUE3sNn1YBAWgKudrRMlWEMuAi2aIw/s1600/Rohayati.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7po06l9o2n-aoomhpizluuQEahHjeM9UjVV39B69kYH9nRUXofVzf4eZpyLXXoBaeNtSZ-eEURmf1x9g6chRC0caTVnrt2subl1f0zwiVENNzmMUE3sNn1YBAWgKudrRMlWEMuAi2aIw/s640/Rohayati.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rohayati</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">S</span></b>elanjutnya, Anang Basuki Rahmat menghubungi Rahman Agung melalui telepon, Anang Basuki Rahmat akan berangkat menuju kantor DPRD untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono.<br /> <br /> Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Anang Basuki Rahmat langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B.<br /> <br /> Kemudian Anang Basuk Rahmat menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga Anang Basuki Rahmat menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. <br /> <br /> Setelah itu, Anang Basuki Rahmat memberikan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara Anang Basuki Rahmat dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan Anang Basuki Rahmat kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk diproses hukum. (Redaksi).

News Regional Tipikor Ka’bil Baru Sadar Kalau Penjara Itu Pengap, Sementara Basuki Minta Hukuman Ringan

 #Kasus suap ratusan juta rupiah menghantarkan Dua anggota Dewan yang terhormat ini kepenjara, setelaht terjaring OTT oleh KPK # ber...

»