Dua Tersangka Lagi Kasus OTT Bupati Nganjuk Menunggu Sidang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfBfJY6IqffmKUsNnzKWC0MNaKn54jC9OZGlDgDw55s-FxAXfBS-FrUSdmjXi7_txCIqCMrMoi8Es7utMXHetU1REvV_ErM9F8i6sWQ7wjCFfZRlTHh72KeBNl8u-JYnK4RP05lnetVts/s1600/IMG_20171107_142902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1230" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfBfJY6IqffmKUsNnzKWC0MNaKn54jC9OZGlDgDw55s-FxAXfBS-FrUSdmjXi7_txCIqCMrMoi8Es7utMXHetU1REvV_ErM9F8i6sWQ7wjCFfZRlTHh72KeBNl8u-JYnK4RP05lnetVts/s640/IMG_20171107_142902.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Setelah Dua tersangka kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, yakni M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk) dan Harjanto (Kadis DLH Nganjuk) yang terjaring OTT oleh KPK pada Oktober tahun lalu disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, kini Dua tersangka lagi sedang menunggu jadwal sidang.<br /><br />Kedua tersangka itu adalah Ibnu Hajar, yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, dan Suwandi selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Sebab JPU KPK telah melimpahkan 2 berkas perkara atas nama tersangka/terdakwa Swandi, dengan Nomor surat dakwaan 08.Tut.01.04/24/01/2018 dan Ibnu Hajar, dengan Nomor surat dakwaan 09.Tut.01.04/24/01/2018. Hal itu disampaikan oleh Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya. Akhmad Nur, pada Kamis, 18 Januari 2018.<br /><br />“Yang kasus OTT Nganjuk, KPK melimpahkan lagi 2 berkas perkara atas nama Swandi dan Ibnu Hajar. Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya, masih menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya,” kata A. Nur.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw2CQgm_OmlmMZo6Qwvxq4CC0mzKE8vQCtm4xvY1MG6ayZMzUmpY3RiDOWAIrQLmQMiGEFpsr7OIJzvIm6g8HjM7xcK47YgZoyxYfqxt5fTmZqXTlPJMwal1vvQhC4FwS_cCdIM1owhVs/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw2CQgm_OmlmMZo6Qwvxq4CC0mzKE8vQCtm4xvY1MG6ayZMzUmpY3RiDOWAIrQLmQMiGEFpsr7OIJzvIm6g8HjM7xcK47YgZoyxYfqxt5fTmZqXTlPJMwal1vvQhC4FwS_cCdIM1owhVs/s640/OTT+Nganjuk.jpg" width="640" /></a></div> Dalam kasus suap Buapati Nganjuk Taufiqurrahman pada Oktober tahun lalu, KPK awalnya mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta sebanyak 12 orang  terdiri dari Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot), B (seorang wartawan media siber di Nganjuk), IT (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang), D ( ajudan IT) , R (ajudan Bupati Nganjuk), J (SekCam Tanjung Anom), SA (salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju dalam Pilbup sebagai Wakil Bupati Nganjuk, S (mantan Kepala Desa berinisial), dan BS (supir).<br /><br />Sementara 8 orang yang diamankan KPK di Nganjuk, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), SUR (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk), CSE (Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), TFY (Direktur RSUD Kertosono), OHP (ajudan Bupati Taufiqurrahman), T (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), SUT (Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk) dan SUM (supir mobil rental).<br /><br />Namun kemudaian, penyidik KPK menetapkan 5 tersangka yakni M. Bisri (Kabag Umum RSUD), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), kedua orang ini sudah diadili di sebagai pemberi uamg suap dan dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.<br /><br />Kemudian Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Suandi (Kepala Sekolah SMPN 3 Ngronggot), yang saat ini sedang menunggu jadwa sidang. Kedua tersangka ini dijerat dengan pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.<br /><br />Sementara tersangka Taufiqurraham selaku “otak” penerima uang haram dari M.Bisri dan Harjanto, belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.<br /><br />Pemberian uang oleh M. Bisri dan Harjanto kepada Bupati Nganjuk Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi selaku orang dekat Taufiqurrahman, terkait pelantikan Harjanto menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, dan pengangkatan jabatan M. Bisri dari Kepala Bidang (Kabid) menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD sekaligus sebagai kordiantor para pejabat eslon III dan IV yang akan dipromosikan naik jabatan maupun mutasi dilingkungan Kabupaten Nganjuk dengan memberikan uang suap yang diistilakan uang syukuran.<br /><br />Para pejabat eslon III dan IV yang masuk dalam daftar mutasi maupun naik jabatan yang dikordinator M. Bisri, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /><br />Total uang “setan” yang terkumpul sebesar Rp 400 juta, dimana Rp 100 juta  adalah uang M. Bisri sendiri, sementara yang Rp 300 juta lagi adalah dari orang-orang yang dipromosikan M. Bisri. Uang itu kemudian diserahkan M. Bisri ke Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi. Selanjutnya, Ibu Hajar dan Suwandi menyerahkan uang tersebut ke Taufikqurrahkan di Jogjakarta dan Jakarta.<br /><br />Sementara uang “haram” yang diminta Bupati Nganjuk Taufiqurrahman terhadap Ibnu Hajar, terkait pelantikannya sebagai orang nomor Satu di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk adalah sebesar Rp 500 juta. (Redaksi)

Regional Tipikor Dua Tersangka Lagi Kasus OTT Bupati Nganjuk Menunggu Sidang

berita korupsi .co – Setelah Dua tersangka kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, yakni M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk) dan Harjant...

»

26 Januri 2018, Mantan Kepsek SD NI Tersangka Korupsi Dana Hibah Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOlTyojUARZaT4HtJBY-qrh3ZRrtO_s_DLsHFv4dkor6BDr5ztt1OOfKFf8Jx-z8vi_1-mTfTVdppoOwrHHEi_uEXoMxl232HD4mUDHvjMkrsMt3DD8ICmgnVq7iPqxjlwG2gAUREslXs/s1600/Kejari+Sby.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="298" data-original-width="600" height="317" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOlTyojUARZaT4HtJBY-qrh3ZRrtO_s_DLsHFv4dkor6BDr5ztt1OOfKFf8Jx-z8vi_1-mTfTVdppoOwrHHEi_uEXoMxl232HD4mUDHvjMkrsMt3DD8ICmgnVq7iPqxjlwG2gAUREslXs/s640/Kejari+Sby.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Salah seorang tersangka (tanda panah) saat berada di Kejari Surabaya sesaat setelah ditangkap (Dok. BK)</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Jumat, 26 Januari 2018 mendatang, Iskandar Zulkarnaen akan diadli dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, untuk mempertanggung jawabkan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara senilai Rp 270 juta dari dana hibah Pemkot Surabaya sebesar Rp 320 juta pada tahun 2014 lalu, untuk pembangunan gedung sekolah SD Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo Surabaya.<br /><br />Kepastian jadwal sidang dalam kasus perkara Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya ini, berdasar catatan dibagian Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya dan juga disampaikan oleh Panmud Pengadilan Tipikor Ahkmad Nur, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis, 18 Januari 12018.<br /><br />“Jadwal sidangnya tanggal 26 bulan ini,” kata Herry, bagian Administrasi. Hal itu, juga disampiakan oleh Ahkmad Nur saat ditemui diruang kerjanya.<br /><br />“Sidangnya hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018. Terdakwanya ada Dua yaitu Iskandar Zulkarnaen dan Asmadi, dari pihak swasta. Ketua Majelisnya Pak Rochmat,” kata A. Nur.<br /><br />Dalam kasus ini, penyidik Pidana Khusus Kejari Surabaya menetapkan dua tersangka, yaitu  Iskandar Zulkarnaen selaku Kepala Sekolah SD Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo Surabaya dan Asmadi, selaku pelaksana proyek pembangunan  rehab gedung SD NI yang menggunakan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014 sebesar Rp 320 juta.<br /><br />Berdasar laporan dari masyarakat dan dukungan dari pihak Yayasan Nurul Imam, penyidik Kejari Surabaya pun melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melibatkan tim BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung ada tidaknya kerugian keuangan negara.<br /><br />Ternyata, dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh tim BPKP Perwakilan Jawa Timur, ditemukan selisih uang sebesar Rp 270 juta yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.<br /><br />Kemudian penyidi Kejari Surabaya memanggil Iskandar Zulkarnaen selaku Kepala Sekolah dan Ismadi, selaku pihak penyedia barang jasa (kontraktor). Namun hingga Dua kali pemanggilan, Kedau orang itu pun tak menghindahkannya tanpa adanya alasan.<br /><br />Akibatnya, tim penyidi Pidana Khusus yang dipimpin langsung oleh Kasi Pidsus Heru Kamarullah, melakukan penangkapan terhadap Iskandar Zulkarnaen saat sedang mengajar, pada Selasa, 26 September 2917 lalu.<br /><br />Kedua tersangka ini pun (Iskandar Zulkarnaen dan Ismadi) langsung dijebloskan ke penjara beberapa saat setelah penangkapan dilakukan.<br /><br />Tersngka Iskandar Zulkarnaen dan Ismadi dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHAP.  (Redaksi).

Regional Tipikor 26 Januri 2018, Mantan Kepsek SD NI Tersangka Korupsi Dana Hibah Diadili

Salah seorang tersangka (tanda panah) saat berada di Kejari Surabaya sesaat setelah ditangkap (Dok. BK) berita korupsi .co – Jumat, 26 ...

»

Kejari Surabaya Jebloskan Dua Pengusaha ke Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDPRl0zI7brKKhDvdOaZOa1xT-04byLk1marHQRNwhb82Bd460913yl369KOAkPoEkn2AeLzmItJQqH6AR9E4Vs73JznQGniKE9JwibntJ_mUX8vv6A2ZhoFH6J2_RJ4EKhCV56IKiugk/s1600/IMG-20171228-WA0022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDPRl0zI7brKKhDvdOaZOa1xT-04byLk1marHQRNwhb82Bd460913yl369KOAkPoEkn2AeLzmItJQqH6AR9E4Vs73JznQGniKE9JwibntJ_mUX8vv6A2ZhoFH6J2_RJ4EKhCV56IKiugk/s1600/IMG-20171228-WA0022.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasi Pidsus Kejari Surabaya Heru Kamarullah</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menjebloskan Dua pengusaha nakal asal Gresik dan Surabaya, ke Hotel Prodeo alias penjara di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas IA Khusus Surabaya, Medaeng, Sidoarjo Jawa Timur.<br /><br />Kedua pengusaha itu adalah Zaenal Fatah selaku Direktur CV Mitra Kusuma Jaya yang tinggal di Perumahan Bukit Cemara Wangi, Menganti Gresik Jawa Timur dan Bambang Soemitro, Direktur CV Puri Merta Sari, warga Dukuh Setro Surabaya.<br /><br />Kedua pengusaha nakal itu langsung dijebloskan Kejari Surabaya ke penjara setelah menerima pelimpahan dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Spil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim), Selasa, 16 Januari 2018.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khsusu (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya Heru Kamarullah, saat dihubungi wartawan media ini, pada Rabu, 17 Januari 2018.<br /><br />“Ada Dua tersangka kasus pajak, hasil penyidikan dan pelimpahan dari PPNS Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur,. Ini perkara yang ditangani Kejati. Kejari Surabaya hanya sebagai Administrasi saja karena locus delicty dan tempus delicty (tempat kejadian dan waktu kejadian) berada diwilayah hukum Kejari Surabaya,” kata Heru. <br /><br />“Tersangka atas nama Zaenal Fatah, Direktur CV Mitra Kusuma Jaya alamat di Perumahan Bukit Cemara Wangi, Menganti Gresik dan tersangka Bambang Soemitro, Direktur CV Puri Merta Sari, warga Dukuh Setro Surabaya. Keduanya langsung kita tahan 20 hari ke depan guna mempermudah proses perkaranya,” lanjut Heru.<br /><br />Lebih lanjut Heru menjelaskan, modus yang dilakukan Kedua tersangka ini adalah dengan cara menerbitkan faktur yang tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukannya sejak Januari 2014 hingga Januari 2016 lalu. Akibat ulah Kedua pengusaha ini, negara pun dirugikan dari pajak yang harusnya dibayar sebesar Rp 20 milliar.<br /><br />“Kedua tersangka ini melakukan dengan cara menerbitkan faktur yang tidak sesuai dengan transaksi selama 3 tahun. Total kerugian pajak yang menjadi kerugian negara sebesar Rp 20 milliar,” Jelas Heru.<br /><br />Heru menambahka, kedua tersangka ini akan disidangkan di Pengadilan Negeri Suarabaya di Jalan Raya Arjuna, Surabaya. Alasannya, kasus ini bukan Tindak Pidana Korupsi melainkan pidana umum dengan melanggar Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009.<br /><br />“Kasus ini aka disidangkan di pengadilan umum, karena bukan kasus TPK (Tindak Pidana Korupsi) melainkan melanggar Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009. Pasal yang dikenaka adalah pasal pasal 39 huruf A juncto pasal 43 ayat (1) dengan acnaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 6 tahun,” pungkas Heru.  (Redaksi)

Pidana Regional Kejari Surabaya Jebloskan Dua Pengusaha ke Penjara

Kasi Pidsus Kejari Surabaya Heru Kamarullah berita korupsi .co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menjebloskan Dua pengusaha nakal as...

»

Basuki dan Ka’bil Dituntut 9 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik 5 Thn

<span style="font-size: large;"><b><i>#Terkait penerimaan “uang suap” alias seniali ratusan juta rupiah dari Kepala Dinas di Lingkungan Pemprov Jatim#</i></b></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRpshb1iJ8qRCeDQJPdOFzmPqIPSJXv_Ro-zQG507lSVnN6Ea5f4EtRDKlVqjsQoDz26wqR1lEVL0w9Lnu38wMgYALMp0702D_74CwUb02-JdjULz7Mo85HQGsCsV_iZlS1vgId9lH1eo/s1600/IMG20180115151421.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRpshb1iJ8qRCeDQJPdOFzmPqIPSJXv_Ro-zQG507lSVnN6Ea5f4EtRDKlVqjsQoDz26wqR1lEVL0w9Lnu38wMgYALMp0702D_74CwUb02-JdjULz7Mo85HQGsCsV_iZlS1vgId9lH1eo/s640/IMG20180115151421.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> <i>Jangan masuk ke dalam jurang yang sama untuk yang Kedua kalinya.</i> Ungkapan ini sepertinya tidak berlaku bagi M. Basuki yang menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 – 2019.<br /><br />Sebab anggota Dewan Jawa Timur ini, sebelumnya pernah tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi dana Kesehatan dan biaya Operasional sebesar Rp 2,7 milliyar pada tahun 2003 lalu, pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya bersama Wakil Ketua DPRD Surabaya, Ali Burhan.<br /><br />M. Basuki dan Ali Burhan, divonis pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 6 bulan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Arjuna Surabaya, serta pidana tabahan berupa pengembalian uang pengganti kurungan negra sebesar Rp 200 juta, pada tanggal 19 Juli 2003 lalu.<br /><br />Kasus korupsi di DPRD Surabaya yang menyeret M. Basuki dan Ali Burhan, terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 3 Tahun 2002 serta 2 SK lain, yaitu SK Nomor 5 Tahun 2002 tentang tunjangan kesehatan dan SK Nomor 9 tentang biaya operasional.<br /><br />Dan pada Oktober 2003, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Jalan Sumatra Surabaya, memberikan “bonus” hukuman menjadi 1 tahun penjara bagi Basuki. Setelah menjalani hukuman sebagai terpidana kasus Korupsi, M. Basuki keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo pada Pebruari 2004.<br /><br />Pengalaman tidur dibalik jeruji besi selama 1 tahun, tak membuat Basuki jera. Buktinya, setelah bebas dari Hotel Prodeo, mantan narapidana kasus Korupsi itu terpilih menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019 dengan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi B. Disaat menduduki jabatan itu, Basuki kembali terjerat dalam kasus yang sama namun lebih tragis. <br /><br />Sebab, mantan penghuni Hotel Prodeo itu terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Juni tahun lalu, karena menerima uang suap ratusan juta rupiah dari Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama koleganya di Komis B DPRD Jatim yakni Ka'bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komis B.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigHSWZb7N507Rr8p0xSAU67GXfblTmMuAEa9q5Xe6nXHziDdNXWoRrhvyUZjX0QEJWSF8pjjTDKqfUJNAtxypjGr7DGiwCvnmvtVrr45eqeFlMp7ynPqNC-d8TkIKvslHP3MmO5o4YS9o/s1600/Kabil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigHSWZb7N507Rr8p0xSAU67GXfblTmMuAEa9q5Xe6nXHziDdNXWoRrhvyUZjX0QEJWSF8pjjTDKqfUJNAtxypjGr7DGiwCvnmvtVrr45eqeFlMp7ynPqNC-d8TkIKvslHP3MmO5o4YS9o/s640/Kabil.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">D</span></b>alam kasus OTT ini, KPK menyeret 7 tersangka/terdakwa ke Pengadilan Tipikor untuk diadili. Ke- 7 terdakwa itu adalah Bambang Heriyanto (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat dan Rohayati, selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim. Ketiga terdakwa ini sudah terlebih dahulu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Incrah.<br /><br />Sementara M. Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 Staf Komis B yakni Rahman Agung dan Santoso serta M. Ka’bil Mubarok selaku mantan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim saat ini masih menjalani proses persidangan.<br /><br />Penerimaaan uang suap itu, terkait dengan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran di 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Dinas) termasuk revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau betian di Dinas Perternakan oleh Komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa Basuki dan Ka’bil Mubarok dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta pencabutan hak jabatan public selama 5 tahun. Tuntutan kali ini akan membuat Basuki lebih lama menghuni Hotel Prodeo yang pernah dihuninya. Permohonan sebagai JC ditolak oleh KPK. Sementara Rahman Agung dan Santoso, dituntut pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 6 bulan. Kedua terdakwa ini diberi penghargaan sebagai JC (justice collaborator) oleh KPK yang dibacakan dalam surat tuntutan JPU KPK dalam persidangan, pada Senin, 15 Januari 2018.<br /><br />Senin, 15 Januari 2018, JPU Fitroh Rohcahyanto, Wawan W dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rochmat, terhadap Ke- 4 terdakwa yang digelar dalam 2 sesion, yakni dalam sidang pertama dengan terdakwa Ka’bil Mubarok dan sidang kedua dengan terdakwa Basuki, Rahman Agung dan Santoso (Satu perkara), para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing diantaranya Indra Priangkasa, Setiyo Busono dkk.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Basuki, Agung dan Santoso terbukti melakukan tindak pidana Korupsi yang berkelanjutan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHP. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_tzUFMwQz8-eRFdP19bCAup9hD5UVOrdaU11BYfZZ_K861HmhYzYc_GlPqATDiKD9tjjforOjcRLMZI5gQLZbCCHuD76Yo1Pcv-q7ES1POddi-L3hPnaFHqTlJmGI_y1kiOoacLrnp3Y/s1600/IMG2018011515212.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="768" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_tzUFMwQz8-eRFdP19bCAup9hD5UVOrdaU11BYfZZ_K861HmhYzYc_GlPqATDiKD9tjjforOjcRLMZI5gQLZbCCHuD76Yo1Pcv-q7ES1POddi-L3hPnaFHqTlJmGI_y1kiOoacLrnp3Y/s640/IMG2018011515212.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Basuki (kiri) dan terdakwa Rahmat Agung serta terdakwa Santoso (kanan) sedang berdiskusi diruang sidang sesaat setelah Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> “Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Mohammat Basuki selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp 225 juta susider 2 tahun penjara. Serta pencabutan hak jabatan public selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana badan,” ucap JPU Wawan.<br /><br />Sementara tuntutan JPU KPK terhadap Rahman Agung dan Santoso, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurangan. Kedua terdakwa ini juga dituntut untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 15 juta, subside 1 tahun penjara.<br /><br />Pada sidang sebelumnya dengan terdakwa Mohammat Ka’bil Mubarok dalam kasus yang sama, JPU KPK menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun, denda sebesar Rp 650 juta subsiser 6 bulan kurungan. Serta pencabutan hak jabatan Publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana badan. Bedanya, terdakwa ini tak dibebani untuk membayar uang pengganti.<br /><br />Usai persidangan. saat wartawan media ini menanyakkan JPU KPK terkait tersangka lain dalam kasus suap yang diterima terdakwa Basuki dan Ka’bil Mubarok dari Kepala Dinas yang menjadi mitra kerja Komis B DPRD Jarim mengatakan, akan melihat nanti dari putusan Majelis Hakim. JPU KPK Wawan menjelaskan, bahwa semua fakta persidangan sudah diungkapkan dalam surat tuntutannya<br /><br />“Kita lihat nanti. Tapi dalam tuntan tadi sudah kita sampaikan sesuai fakta persidangan, bahwa ada beberapa Kadis (Kepala Dinas) yang tidak mengakui adanya pemberian, salah satunya Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) yang dalam persidangan tidak mengakui. Kemudian ada dua janji, janji ini memang tidak kita munculkan dalam surat dakwaan tetapi dalam fakta persidangan muncul. Janji itu dari Dinas Koperasi dan Dinas Kelautan, ada rekaman percakapan yang diputar dipersidangan. Untuk selanjutnya, apakah nanti kemudian akan ditindaklanjuti, kita belum bisa ngomong sekarang dan kita lihat bagaimana Hakim memutuskan, apakah fakta-fakta itu akan sependapat dengan kita,” kata JPU KPK Wawan. <br /><br />JPU KPK Wawan menambahkan, terkait terdakwa Santoso dan Rahmat Agung yang diakulkan sebagai JC, karena selam perisidangan mengakui terus terang tentang adanya pemberian berupa uang dari Dinas-Dinas kepada Komisi B.<br /><br />“Kalau Pak Santoso dan Rahmat Agung, memang selama persidangan membenarkan bahwa pemberian itu berupa uang. Sementara terdakwa lain mengatakan bahwa itu adalah bukti audit BPK, bahan trises dan berbagai macam, tapi keterangan Pak Santoso dan Rahkat Agung mengatakan kalau itu adalah uang, dan itu terkonformasi dengan rekaman percakapan,” lanjutnya.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah penyidik KPK akan melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus ini seandainya dalam putusan Majelis Hakim tidak sependapat dengan JPU KPK ? Menurut JPU KPK Wawan mengatakan, akan melihat terlebih dahulu bagaimana putusan Majelis Hakim.<br /><br />“Saya belum bisa ngomong sekarang, kita lihat nanti, tapi fakta itu sudah kita ungkapkan. Apakah Hakim sependapat dnegan kita, itu masing-masing punya kewenangan,” ucapnya.<br /><br />Sementara PH terdakwa Basuki, Indra Priangakasa terkait tuntutan JPU KPK mengatakan, bahwa tuntutan tersebut sangat fantastis. “Tuntutannya sangat fantastis. Nanti dalam pembelaan akan kita jelaskan,” kata Indra.  (Redaksi)<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK dalam persidangan sebelumnya memberkan, kronoligis terjadinya “penyuapan” antara Bambang Heriyanto dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim. JPU KPK mnyatakan, bahwa terdakwa 1 Bambang Heriyanto, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, sebelumnya sudah mengetahui, adanya kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, mengenai adanya iuran sebagai kewajiban, yang harus dipenuhi selama 1 tahun anggaran, oleh Dinas-Dinas yang bekerja sama dengan komisi B DPRD Jatim, yang salah satunya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.<br /><br />Kasus ini bermula pada pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jtim. Setelah selesai acara Hearing, Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim, akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. <br /><br />Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya.<br /><br />Bambang Heriyanto menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, yaitu 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. <br /><br />Pemberian komitmen fee dan triwulan termasuk dari Dinas Peternkana terkait revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau di Jawa Timur serta dari Dinas-Dinas lainnya yang ada di lingkungan Pemprov Jatim, agar tidak dipersulit oleh Komisi B.<br /><br />Sekitar bulan Maret 2017, Anang Basuki Rahmat selaku ajudan dari Bambang Heriyanto, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar Anang Basuki Rahmat menyampaikan kepada Bambang Heriyanto  untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, Anang Basuki Rahmat melaporkan Bambang Heriyanto, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, Anang Basuki Rahmat menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada Bambang Heiyanto, dan Bambang Heiyanto pun menyetujuinya. <br /><br />Masih pada bulan yang sama, Anang Basuki Rahmat, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak Anang Basuki Rahmat untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, Anang Basuki Rahmat pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Dalam perjalanan pulang, Anang Basuki Rahmat melaporkan kepada Bambang Heriyanto melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh Bambang Heriyanto “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. <br /><br />Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSjustiGFUUpplp_cvdfcU5a-2gihYJlGxRwXE3HG4N_IYAIyqYTyi_XMkzqSstrbUBVBj52j-_V_HGC5_3urqBpvz_vFK1yWquQUlQg4tys3V0Mrr38onax8Vd9Q_Yg4jWTEkC3P_6oQ/s1600/IMG20180115135421.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSjustiGFUUpplp_cvdfcU5a-2gihYJlGxRwXE3HG4N_IYAIyqYTyi_XMkzqSstrbUBVBj52j-_V_HGC5_3urqBpvz_vFK1yWquQUlQg4tys3V0Mrr38onax8Vd9Q_Yg4jWTEkC3P_6oQ/s640/IMG20180115135421.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">M</span></b>asih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Bambnag Heriyanto yang diwakili Ahmad Nurfalaki dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, Bambang Heriyanto dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhinya, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan Bambang Heriyanto menjawab akan mengusahakan secepatnya. <br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa atas permintaan Mochammad Basuki, Bambang Heriyanto mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, Bambang Heriyanto menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.<br /><br />Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Bambang Heriyanto menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan Bambang Heriyanto kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim<br /><br />Beberapa hari kemudian, Bambang Heriyanto memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan Bambang Heriyanto. Setelah menerima uang tersebut, Bambang Heriyanto mendatangi Anang Basuki Rahmat di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Basuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B.<br /><br />Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan Anang Basuki Rahmat  menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada Anang Basuki Rahmat melalui pesan pendek (SMS).<br /><br />Anang Basuki Rahmat kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari Bambang Heriyanto, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung.<br /><br />Selanjutnya, Anang Basuki Rahmat menghubungi Rahman Agung melalui telepon, Anang Basuki Rahmat akan berangkat menuju kantor DPRD untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono.<br /><br />Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Anang Basuki Rahmat langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian Anang Basuk Rahmat menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga Anang Basuki Rahmat menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. <br /><br />Setelah itu, Anang Basuki Rahmat memberikan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara Anang Basuki Rahmat dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan Anang Basuki Rahmat kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk diproses hukum. (Redaksi).

News Regional Tipikor Basuki dan Ka’bil Dituntut 9 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik 5 Thn

#Terkait penerimaan “uang suap” alias seniali ratusan juta rupiah dari Kepala Dinas di Lingkungan Pemprov Jatim# berita korupsi .co – J...

»

Kepala Dinas, Tersangka Baru Dalam Kasus Suap OTT DPRD Jatim ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP1rKX6biAq0ujF4IcF7BUZQHULa_xrQhtCp0c6Fnpi-vCF4gwww9Mx-ATs1W6JSjrQfP0ornpHFpyNYqFsfT_LGik9fGGxImGXVlmVEDqBB8JxGyAMw0pYRrjhePkVdY2rT4PCNKEzxU/s1600/IMG2017042111135.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="903" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP1rKX6biAq0ujF4IcF7BUZQHULa_xrQhtCp0c6Fnpi-vCF4gwww9Mx-ATs1W6JSjrQfP0ornpHFpyNYqFsfT_LGik9fGGxImGXVlmVEDqBB8JxGyAMw0pYRrjhePkVdY2rT4PCNKEzxU/s640/IMG2017042111135.jpg" width="360" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Kasus Korupsi suap oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Kepala Dinas Peteranakan Provinsi Jatim terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Juni tahun lalu, sepertinya akan bertambah.<br /><br />Hal itu berdasarkan fakta persidangan yang diungkap JPU KPK dalam surat tuntutannya terhadap terdakwa Mohammat Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 – 2019 pada persidangan yang digelar di ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 15 Januari 2018.<br /><br />Hal itu juga dikatakan langsung oleh JPU KPK Wawan W kepada wartawan seusai membacakan surat tuntutannya terhadap 3 terdakwa (Satu berkas perkara), yakni Basuki, Rahman Agung dan Santoso (Satu perkara). Sementara Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim disidangkan tersendiri dalam perkara yang sama.<br /><br />Kepada wartawan, JPU KPK mengatakan, terkait tersangka lain dalam kasus suap yang diterima terdakwa Basuki dan Ka’bil Mubarok dari Kepala Dinas yang menjadi mitra kerja Komis B DPRD Jatim, akan melihat nanti dari putusan Majelis Hakim, apakah sependapat dengan JPU KPK terkait fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />JPU KPK Wawan menjelaskan, bahwa semua fakta persidangan sudah diungkapkan dalam surat tuntutannya, diantaranya adanya Kepala Dinas yang tidak mengakui terkait pemberian uang kepada Komisi B DPRD Jatim dan pemberian janji, sementara ada bukti rekaman percakapan.<br /><br />“Kita lihat nanti. Tapi dalam tuntan tadi sudah kita sampaikan sesuai fakta persidangan, bahwa ada beberapa Kadis (Kepala Dinas) yang tidak mengakui adanya pemberian, salah satunya Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) yang dalam persidangan tidak mengakui. Kemudian ada dua janji, janji ini memang tidak kita munculkan dalam surat dakwaan tetapi dalam fakta persidangan muncul. Janji itu dari Dinas Koperasi dan Dinas Kelautan, ada rekaman percakapan yang diputar dipersidangan. Untuk selanjutnya, apakah nanti kemudian akan ditindaklanjuti, kita belum bisa ngomong sekarang dan kita lihat bagaimana Hakim memutuskan, apakah fakta-fakta itu akan sependapat dengan kita,” kata JPU KPK Wawan. <br /><br />JPU KPK Wawan menambahkan, terkait terdakwa Santoso dan Rahmat Agung yang diakulkan sebagai JC, karena selam perisidangan mengakui terus terang tentang adanya pemberian berupa uang dari Dinas-Dinas kepada Komisi B.<br /><br />“Kalau Pak Santoso dan Rahmat Agung, memang selama persidangan membenarkan bahwa pemberian itu berupa uang. Sementara terdakwa lain mengatakan bahwa itu adalah bukti audit BPK, bahan trises dan berbagai macam, tapi keterangan Pak Santoso dan Rahkat Agung mengatakan kalau itu adalah uang, dan itu terkonformasi dengan rekaman percakapan,” lanjutnya.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah penyidik KPK akan melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus ini seandainya dalam putusan Majelis Hakim tidak sependapat dengan JPU KPK ? Menurut JPU KPK Wawan mengatakan, akan melihat terlebih dahulu bagaimana putusan Majelis Hakim.<br /><br />“Saya belum bisa ngomong sekarang, kita lihat nanti, tapi fakta itu sudah kita ungkapkan. Apakah Hakim sependapat dnegan kita, itu masing-masing punya kewenangan,” ucapnya.<br /><br />Sementara pengakuan terdakwa Basuki dalam persidangan mengatakan, bahwa pemberian uang komtmen fee dari setiap Kepala Dinas, sudah menjadi tradisi jauh sebelum terdakwa menjadi anggota DPRD Jatim. Basuki juga mengatakan, hal itu terjadi juga di Komisi lain.<br /><br />Memang “tak ada maling yang mengakui perbuatannya kalau tidak tertangkap tangan langsung”. Hal itu pula yang sering terdengar dari keterangan saksi-saksi bahkan terdakwa sendiri, saat dimintai keterangannya didalam persidangan oleh JPU, Penasehat Hukum terdakwa terlebih dari Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut.<br /><br />Saksi maupun terdakwa, terkesan mengorbankan dirimya sendirinya dan menyelmatkan pihak lain yang terlibat dalam kasus Korupsi tersebut. Hal ini pula yang terjadi dalam kasus Suap DPRD Jatim yang terjaring dalam OTT oleh KPK. Sebab, beberapa saksi tak mengakui adanya pemberian janji atau pemberian uang, agar anggaran yang ada di Dinas tersebut tidak dipermasalahkan oleh Dewan yang terhormat.<br /><br />Namun apakah penyidik KPK akan benar-benar menyeret pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemebrian uang suap kepada DPRD Jatim seperti yang terubgkap dalam fakta persidangan dan bukti rekaman percakapan yang dimiliki KPK, atau hanya cukup pada Ke- 7 terdakwa ini ?<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWrUDiT3zAX3iPaRVzb2Po-8A-V14QEEBsfTm2uJEdYAzU8_VGhO9CNmxK-wf-dJEYd3epEebH1TogpHh7fvJQofiSy5UfkQ34XOkhLfEMLhlE5yK52rypd6xYB6IXuWr4UAurKTlUkM8/s1600/IMG20180115152054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWrUDiT3zAX3iPaRVzb2Po-8A-V14QEEBsfTm2uJEdYAzU8_VGhO9CNmxK-wf-dJEYd3epEebH1TogpHh7fvJQofiSy5UfkQ34XOkhLfEMLhlE5yK52rypd6xYB6IXuWr4UAurKTlUkM8/s640/IMG20180115152054.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Basuki bersama Penasehat Hukimnya sedang "berdiskusi" dengan JPU KPK seusai sidangan</td></tr> </tbody></table> Dalam kasus OTT ini, KPK menyeret 7 tersangka/terdakwa ke Pengadilan Tipikor untuk diadili. Ke- 7 terdakwa itu adalah Bambang Heriyanto (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat dan Rohayati, selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim. Ketiga terdakwa ini sudah terlebih dahulu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Incrah.<br /><br />Sementara M. Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 Staf Komis B yakni Rahman Agung dan Santoso serta M. Ka’bil Mubarok selaku mantan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim saat ini masih menjalani proses persidangan.<br /><br />Penerimaaan uang suap itu, terkait dengan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran di 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Dinas) termasuk revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau betian di Dinas Perternakan oleh Komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa Basuki dan Ka’bil Mubarok dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta pencabutan hak jabatan public selama 5 tahun. Tuntutan kali ini akan membuat Basuki lebih lama menghuni Hotel Prodeo yang pernah dihuninya. Permohonan sebagai JC ditolak oleh KPK. Sementara Rahman Agung dan Santoso, dituntut pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 6 bulan. Kedua terdakwa ini diberi penghargaan sebagai JC (justice collaborator) oleh KPK yang dibacakan dalam surat tuntutan JPU KPK dalam persidangan, pada Senin, 15 Januari 2018.<br /><br />Senin, 15 Januari 2018, JPU Fitroh Rohcahyanto, Wawan W dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Rochmat, terhadap Ke- 4 terdakwa yang digelar dalam 2 sesion, yakni dalam sidang pertama dengan terdakwa Ka’bil Mubarok dan sidang kedua dengan terdakwa Basuki, Rahman Agung dan Santoso (Satu perkara), para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing diantaranya Indra Priangkasa, Setiyo Busono dkk.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Basuki, Agung dan Santoso terbukti melakukan tindak pidana Korupsi yang berkelanjutan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHP.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Mohammat Basuki selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp 225 juta susider 2 tahun penjara. Serta pencabutan hak jabatan public selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana badan,” ucap JPU Wawan.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD6_9mZq9hHu9NwL3cgqnn33q9rrQmS9JyfO0o1dDQa0CY12LM3KNHfJ6D1GWA3tHAP2NUDONDg1zkFTzPJtU0hA7Bs-mdybuWKzmQPr1vskzMI7PQGqz7PS37HYbt3uodsGCnR_R7HJo/s1600/IMG20180115135420.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="773" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD6_9mZq9hHu9NwL3cgqnn33q9rrQmS9JyfO0o1dDQa0CY12LM3KNHfJ6D1GWA3tHAP2NUDONDg1zkFTzPJtU0hA7Bs-mdybuWKzmQPr1vskzMI7PQGqz7PS37HYbt3uodsGCnR_R7HJo/s1600/IMG20180115135420.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>S</b></span>ementara tuntutan JPU KPK terhadap Rahman Agung dan Santoso, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurangan. Kedua terdakwa ini juga dituntut untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 15 juta, subside 1 tahun penjara.<br /><br />Pada sidang sebelumnya dengan terdakwa Mohammat Ka’bil Mubarok dalam kasus yang sama, JPU KPK menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun, denda sebesar Rp 650 juta subsiser 6 bulan kurungan. Serta pencabutan hak jabatan Publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana badan. Bedanya, terdakwa ini tak dibebani untuk membayar uang pengganti.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Kepala Dinas, Tersangka Baru Dalam Kasus Suap OTT DPRD Jatim ?

berita korupsi .co – Kasus Korupsi suap oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Kepala Dinas Peteranakan Provinsi Jatim ...

»

Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Pejabat Kab. Nganjuk Diadili

<b><i><span style="font-size: large;">#Layakkah seorang pejabat setingkat Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah?#</span></i></b><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiURjf7iFgAZ7wydKl2Sg_XlfXnaDMdDAHViYp8Nr-r6WsLldcYhH4JC-sZlI68VZ-IY9Zmo05YYdq8MWSdoalOM93ce5DSGvG9i1fe15BC_SpA3FF97j3bVAPI3Ri5iZOVKoRkiLFksQA/s1600/OTT+Nganjuk...jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiURjf7iFgAZ7wydKl2Sg_XlfXnaDMdDAHViYp8Nr-r6WsLldcYhH4JC-sZlI68VZ-IY9Zmo05YYdq8MWSdoalOM93ce5DSGvG9i1fe15BC_SpA3FF97j3bVAPI3Ri5iZOVKoRkiLFksQA/s640/OTT+Nganjuk...jpg" width="640" /></a><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> <b><span style="font-size: large;">S</span></b>enin, 15 Januari 2018, Sidang perkara kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman oleh M. Bisri dan Harjanto yang terjaring dalam dalam OTT oleh KPK pada Sepetember tahun lalu, digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK.<br /><br />Dalam sidang perkara kasus suap OTT ini, JPU KPK meyeret 2 dari 5 tersangka untuk diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, yakni M. Bisri Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk dan Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk. Sementara tiga tersangka lainnya termasuk Bupati Nganjuk Taufiqurrahman belum dilipmpahkan ke Pengadilan.<br /><br />Dalam sidang perkara ini mengundang pertanyaan. Sebab salah satu tersangka yakni M. Bisri mengaku “melarat” alias tidak mampu untuk membayar pengacara mendapinginya selama proses persidangan, pada hal terdakwa bukan sebagai Ofice Boy (OB) atau pegawai rendahan. Sebelum menjabat sebagai Kabag Umum RSUD Nganjuk, terdakwa juga menduduki jabatan di Dinsa Pendidikan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Anehnya, untuk menyogok Buapti senilai ratusan juta terkait pengangkatannya menjadi Kabag Umum RSUD Nganjuk, terdakwa bersedia merogoh koceknya senilai ratusan juta. Apakah uang itu hasil “curian” juga ? Sementara tersangka Harjanto, didampingi Penasehat Hukumnya Richardus Y.D Siko.<br /><br />Atas surat keternagan “melarat” yang dimiliki terdakwa, Ketua Majelis Hakim Rochmat pun menunjuk saat itu juga Yuliana dari YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) sebagai Pengacara atau Penasehat Hukum terdakwa yang disdiakan oleh negara. Itulah hebatnya menjadi terdakwa Korupsi, ditangkap negara dalam hal ini KPK karena korupsi, tapi juga dibela negara dengan dnegan menyediakan Penasehat Hukum  melalui penunjukkan Majelis Hakim.<br /><br />Dalam surat dakwaannya yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmat, dengan terdawa M. Bisri selaku Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan terdakwa Harjanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dengan perkara terpisah.<br /><br />Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK Fitroh Rohcahyanto,  Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra,  Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dsn NN Gina Saraswati memberkan perbuatan terdakwa, diantaranya pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya.<br /><br />JPU KPK mengungkapkan, pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5OKfeJCwH_lmRpobTPsJpFj9CA-cOAmm8kn8jxfBKOCjR7hD3Hs6a6qW1umvShad9kfS4ESzeJCZGtgm2I24irG2bamMyzL1kD_QKE0dODm9KlGeNcyuJhl1WRJkxqYozBp1s5eQk9gE/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5OKfeJCwH_lmRpobTPsJpFj9CA-cOAmm8kn8jxfBKOCjR7hD3Hs6a6qW1umvShad9kfS4ESzeJCZGtgm2I24irG2bamMyzL1kD_QKE0dODm9KlGeNcyuJhl1WRJkxqYozBp1s5eQk9gE/s640/OTT+Nganjuk.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">P</span></b>ada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya.<br /><br />Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /><br />“Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi,” ungkap JPU KPK Fitroh.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /><br />Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani.<br /><br />Masih menurut JPU KPK dalam surat dakwaannya, sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />“Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Swandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya,” beber JPU KPK Fitroh dalam surat dakwaannya.<br /><br />Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.<br /><br />Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /><br /><span style="font-size: small;">P</span>ada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> “Perbuatan terdakwa M. Bisri sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP,” ucap JPU KPK Fitroh.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, kedua terdakwa tidak keberatan, sehingga persidangan akan dilanjutkan Satu minggu yang akan datang demgan agenda pemeriksaan saksi dari JPU.  (Redaksi)</div>

News Regional Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Pejabat Kab. Nganjuk Diadili

#Layakkah seorang pejabat setingkat Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah?# berita koru...

»

ICW : Presiden Jokowi Harus Bentuk TGPF untuk Novel Baswedan

<span style="font-size: large;"><b><i>- Sembilan bulan sudah terlalu lama untuk Polri mengungkap penyerangan terhadap Novel Baswedan –</i></b></span><br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrnJZo7dY1jdeDqrlgRYd-B90PMrSe0Eby5ipfoREaZf7kOA39ZAPOjnDnfemp8yO4DDN_aZV6ydEMm1pAFVKA8OS2pWUMdN7-9b7JlI-QuanMaIGxTwnvxso9iZ-4iHquj2Ho7FZNhco/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="453" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrnJZo7dY1jdeDqrlgRYd-B90PMrSe0Eby5ipfoREaZf7kOA39ZAPOjnDnfemp8yO4DDN_aZV6ydEMm1pAFVKA8OS2pWUMdN7-9b7JlI-QuanMaIGxTwnvxso9iZ-4iHquj2Ho7FZNhco/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">J<span style="font-size: small;">akarta</span>, berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> </b>Sembilan bulan telah berlalu kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan terjadi, tapi hingga saat ini belum ada titik terang pengusutan penyerangan tersebut oleh Kepolisian Republik Indonesia. “Pencapaian” Polri dalam mengungkap perkara ini hanya dilansirnya sketsa wajah yang diduga sebagai penyerang Novel Baswedan dengan member nomor hotline yang dapat dihubungi masyarakat manakala mendapat informasi, pada November 2017 lalu.<br /><br />Bahwa minimnya perkembangan dalam penanganan perkara Novel Baswedan, juga menunjukkan minimnya komitmen dan itikad baik dari Polri, khusunya Polda Metro Jaya, dalam mengungkap pelaku penyerangan dan dalang di balik penyerangan tersebut. Polri berdalih bahwa bukti berupa rekaman CCTV dan keterangan saksi belum mencukupi untuk penelusuran lebih jauh.<br /><br />Sebagai perbandingan, Polri pernah berkali-kali mengungkap perkara pidana berbekal rekaman CCTV. Beberapa perkara di antaranya adalah, penyekapan dan perampokan yang mengakibatkan kematian di Pulomas, penyerangan terhadap pakar telematika ITB Hermansyah di Tol Jagorawi, dan pembunuhan di Kampung Rambutan. Pada ketiga perkara ini, Polri bisa menemukan dan menangkap tersangka pelaku kejahatan dalam jangka waktu 1 – 3 hari, dengan berbekal CCTV di sekitar lokasi kejadian.<br /><br />Kemampuan Polri juga sudah teruji dalam menangani perkara yang kompleks seperti dalam pemberantasan terorisme. Dalam beberapa perkara, Polri bahkan dapat membekuk kelompok teroris, bahkan sebelum melakukan serangan teror. Contoh-contoh kejadian ini menunjukkan bahwa Polri mampu mengungkap perkara dengan serius, kecuali untuk perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan.<br /><br />Lamanya penanganan perkara Novel Baswedan ini, menunjukkan bahwa Polri tidak punya niat baik untuk menuntaskan perkara tersebut. Itulah mengapa, Presiden bukan hanya perlu mengevaluasi kerja Polri, tapi juga membentuk Tim Investigasi Independen untuk membantu percepatan penanganan perkara ini.<br /><br />Untuk ini kami mendesak agar Bapak Presiden Joko Widodo untuk: 1. Mengevaluasi kerja Polda Metro Jaya, khususnya Dirkrimum dalam menyidik penyerangan terhadap Novel Baswedan; dan<br />2. Membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang bersifat independen untuk mempercepat pengungkapan penyerangan Novel Baswedan.<br /><br /><br />Sumber : YLBHI, PSHK, LBH Jakarta, ICW, KontraS, LBH Pers (Koalisi Masyarakat Anti) Korupsi</span>

Regional ICW : Presiden Jokowi Harus Bentuk TGPF untuk Novel Baswedan

- Sembilan bulan sudah terlalu lama untuk Polri mengungkap penyerangan terhadap Novel Baswedan – J akarta , berita korupsi .co - Sembilan ...

»