Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Pejabat Kab. Nganjuk Diadili

<b><i><span style="font-size: large;">#Layakkah seorang pejabat setingkat Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah?#</span></i></b><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiURjf7iFgAZ7wydKl2Sg_XlfXnaDMdDAHViYp8Nr-r6WsLldcYhH4JC-sZlI68VZ-IY9Zmo05YYdq8MWSdoalOM93ce5DSGvG9i1fe15BC_SpA3FF97j3bVAPI3Ri5iZOVKoRkiLFksQA/s1600/OTT+Nganjuk...jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiURjf7iFgAZ7wydKl2Sg_XlfXnaDMdDAHViYp8Nr-r6WsLldcYhH4JC-sZlI68VZ-IY9Zmo05YYdq8MWSdoalOM93ce5DSGvG9i1fe15BC_SpA3FF97j3bVAPI3Ri5iZOVKoRkiLFksQA/s640/OTT+Nganjuk...jpg" width="640" /></a><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> <b><span style="font-size: large;">S</span></b>enin, 15 Januari 2018, Sidang perkara kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman oleh M. Bisri dan Harjanto yang terjaring dalam dalam OTT oleh KPK pada Sepetember tahun lalu, digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK.<br /><br />Dalam sidang perkara kasus suap OTT ini, JPU KPK meyeret 2 dari 5 tersangka untuk diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, yakni M. Bisri Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk dan Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk. Sementara tiga tersangka lainnya termasuk Bupati Nganjuk Taufiqurrahman belum dilipmpahkan ke Pengadilan.<br /><br />Dalam sidang perkara ini mengundang pertanyaan. Sebab salah satu tersangka yakni M. Bisri mengaku “melarat” alias tidak mampu untuk membayar pengacara mendapinginya selama proses persidangan, pada hal terdakwa bukan sebagai Ofice Boy (OB) atau pegawai rendahan. Sebelum menjabat sebagai Kabag Umum RSUD Nganjuk, terdakwa juga menduduki jabatan di Dinsa Pendidikan Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Anehnya, untuk menyogok Buapti senilai ratusan juta terkait pengangkatannya menjadi Kabag Umum RSUD Nganjuk, terdakwa bersedia merogoh koceknya senilai ratusan juta. Apakah uang itu hasil “curian” juga ? Sementara tersangka Harjanto, didampingi Penasehat Hukumnya Richardus Y.D Siko.<br /><br />Atas surat keternagan “melarat” yang dimiliki terdakwa, Ketua Majelis Hakim Rochmat pun menunjuk saat itu juga Yuliana dari YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) sebagai Pengacara atau Penasehat Hukum terdakwa yang disdiakan oleh negara. Itulah hebatnya menjadi terdakwa Korupsi, ditangkap negara dalam hal ini KPK karena korupsi, tapi juga dibela negara dengan dnegan menyediakan Penasehat Hukum  melalui penunjukkan Majelis Hakim.<br /><br />Dalam surat dakwaannya yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmat, dengan terdawa M. Bisri selaku Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan terdakwa Harjanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dengan perkara terpisah.<br /><br />Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK Fitroh Rohcahyanto,  Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra,  Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dsn NN Gina Saraswati memberkan perbuatan terdakwa, diantaranya pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya.<br /><br />JPU KPK mengungkapkan, pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5OKfeJCwH_lmRpobTPsJpFj9CA-cOAmm8kn8jxfBKOCjR7hD3Hs6a6qW1umvShad9kfS4ESzeJCZGtgm2I24irG2bamMyzL1kD_QKE0dODm9KlGeNcyuJhl1WRJkxqYozBp1s5eQk9gE/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5OKfeJCwH_lmRpobTPsJpFj9CA-cOAmm8kn8jxfBKOCjR7hD3Hs6a6qW1umvShad9kfS4ESzeJCZGtgm2I24irG2bamMyzL1kD_QKE0dODm9KlGeNcyuJhl1WRJkxqYozBp1s5eQk9gE/s640/OTT+Nganjuk.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">P</span></b>ada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya.<br /><br />Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /><br />“Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi,” ungkap JPU KPK Fitroh.<br /><br />Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /><br />Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani.<br /><br />Masih menurut JPU KPK dalam surat dakwaannya, sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />“Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Swandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya,” beber JPU KPK Fitroh dalam surat dakwaannya.<br /><br />Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.<br /><br />Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /><br /><span style="font-size: small;">P</span>ada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.<br /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> “Perbuatan terdakwa M. Bisri sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP,” ucap JPU KPK Fitroh.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, kedua terdakwa tidak keberatan, sehingga persidangan akan dilanjutkan Satu minggu yang akan datang demgan agenda pemeriksaan saksi dari JPU.  (Redaksi)</div>

News Regional Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Pejabat Kab. Nganjuk Diadili

#Layakkah seorang pejabat setingkat Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah?# berita koru...

»

ICW : Presiden Jokowi Harus Bentuk TGPF untuk Novel Baswedan

<span style="font-size: large;"><b><i>- Sembilan bulan sudah terlalu lama untuk Polri mengungkap penyerangan terhadap Novel Baswedan –</i></b></span><br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrnJZo7dY1jdeDqrlgRYd-B90PMrSe0Eby5ipfoREaZf7kOA39ZAPOjnDnfemp8yO4DDN_aZV6ydEMm1pAFVKA8OS2pWUMdN7-9b7JlI-QuanMaIGxTwnvxso9iZ-4iHquj2Ho7FZNhco/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="453" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrnJZo7dY1jdeDqrlgRYd-B90PMrSe0Eby5ipfoREaZf7kOA39ZAPOjnDnfemp8yO4DDN_aZV6ydEMm1pAFVKA8OS2pWUMdN7-9b7JlI-QuanMaIGxTwnvxso9iZ-4iHquj2Ho7FZNhco/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">J<span style="font-size: small;">akarta</span>, berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> </b>Sembilan bulan telah berlalu kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan terjadi, tapi hingga saat ini belum ada titik terang pengusutan penyerangan tersebut oleh Kepolisian Republik Indonesia. “Pencapaian” Polri dalam mengungkap perkara ini hanya dilansirnya sketsa wajah yang diduga sebagai penyerang Novel Baswedan dengan member nomor hotline yang dapat dihubungi masyarakat manakala mendapat informasi, pada November 2017 lalu.<br /><br />Bahwa minimnya perkembangan dalam penanganan perkara Novel Baswedan, juga menunjukkan minimnya komitmen dan itikad baik dari Polri, khusunya Polda Metro Jaya, dalam mengungkap pelaku penyerangan dan dalang di balik penyerangan tersebut. Polri berdalih bahwa bukti berupa rekaman CCTV dan keterangan saksi belum mencukupi untuk penelusuran lebih jauh.<br /><br />Sebagai perbandingan, Polri pernah berkali-kali mengungkap perkara pidana berbekal rekaman CCTV. Beberapa perkara di antaranya adalah, penyekapan dan perampokan yang mengakibatkan kematian di Pulomas, penyerangan terhadap pakar telematika ITB Hermansyah di Tol Jagorawi, dan pembunuhan di Kampung Rambutan. Pada ketiga perkara ini, Polri bisa menemukan dan menangkap tersangka pelaku kejahatan dalam jangka waktu 1 – 3 hari, dengan berbekal CCTV di sekitar lokasi kejadian.<br /><br />Kemampuan Polri juga sudah teruji dalam menangani perkara yang kompleks seperti dalam pemberantasan terorisme. Dalam beberapa perkara, Polri bahkan dapat membekuk kelompok teroris, bahkan sebelum melakukan serangan teror. Contoh-contoh kejadian ini menunjukkan bahwa Polri mampu mengungkap perkara dengan serius, kecuali untuk perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan.<br /><br />Lamanya penanganan perkara Novel Baswedan ini, menunjukkan bahwa Polri tidak punya niat baik untuk menuntaskan perkara tersebut. Itulah mengapa, Presiden bukan hanya perlu mengevaluasi kerja Polri, tapi juga membentuk Tim Investigasi Independen untuk membantu percepatan penanganan perkara ini.<br /><br />Untuk ini kami mendesak agar Bapak Presiden Joko Widodo untuk: 1. Mengevaluasi kerja Polda Metro Jaya, khususnya Dirkrimum dalam menyidik penyerangan terhadap Novel Baswedan; dan<br />2. Membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang bersifat independen untuk mempercepat pengungkapan penyerangan Novel Baswedan.<br /><br /><br />Sumber : YLBHI, PSHK, LBH Jakarta, ICW, KontraS, LBH Pers (Koalisi Masyarakat Anti) Korupsi</span>

Regional ICW : Presiden Jokowi Harus Bentuk TGPF untuk Novel Baswedan

- Sembilan bulan sudah terlalu lama untuk Polri mengungkap penyerangan terhadap Novel Baswedan – J akarta , berita korupsi .co - Sembilan ...

»

Kejari Sidoarjo Belum Mengeksekusi 8 Terpidana Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTj01MRhbuN4qLgPEF2UorqD_kzmR14WaztwN7GSee8pzQuC4B8q87WDvslR0Nq5eWGIcR6Zy7zuupKXO1qrTRxejN6LQa1qtwlfSh_WiWm88fpCYzqe8BtcKASB8Za06QIOKQutqwzdk/s1600/Korupsi+Prona+Deas+Ploso+Sidoarjo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTj01MRhbuN4qLgPEF2UorqD_kzmR14WaztwN7GSee8pzQuC4B8q87WDvslR0Nq5eWGIcR6Zy7zuupKXO1qrTRxejN6LQa1qtwlfSh_WiWm88fpCYzqe8BtcKASB8Za06QIOKQutqwzdk/s1600/Korupsi+Prona+Deas+Ploso+Sidoarjo.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ke- 8 terpidana kasus Korupsi Prona di Deas Ploso Sidoarjo saat menjalani sidang putusan tanggal 24 Nopember 2017 (Dok. BK)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> <b><span style="font-size: large;">D</span></b>elapan terpidana kasus Korupsi Prona (Proyek Operasional Agraria Nasional) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sertifikat gratis untuk sebanyak 800 KK (Kepala Keluarga atau pemohomo Prona) di Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur masih “bekeliaran” sejak ditetapkan menjadi tersangka oleh Polresta Sidoarjo hingga Majelis Hakim manjatuhkan putusan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun, pada tanggal 24 Nopember 2017 tahun lalu, dan sudah berkekuatan hukum tetap (Incrah).<br /><br />Ke- 8 terpidana itu adalah Saiful Efendi selaku Kepala Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Abdul Rofiq (Sekdes Ploso) dan 6 perangkat Desa yang menjadi panitia Prona PTSL adalah Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, sera Siti Rosyidah.<br /><br />Anehnya, setiap terdakwa yang “diseret” JPU Kejari Sidoarjo ke Pengadilan Tipikor Surabaya, tak Satupun yang lolos dari penjara. Namun entah mengapa, Kejari Sidoajo berbaik hati membiarkan Ke- 8 terpidana itu melenggak-lenggok melangkahkan kakinya seakan tak mengingat bila dirinya seorang terpidana Korupsi.<br /><br />Jaksa beralasan, bahwa petikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya belum selesai. Belum selesai atau memang Jaksa yang tidak serius meminta petikan putusan setelah 7 hari dari putusan, JPU maupun terdakwa tidak melakukukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi – Jawa Timur ? Atau Panitra Pengganti (PP) Pengadilan Tipikor yang membantu Majelis Hakim menangani perkara tersebut belum mengerjakannya ?<br /><br />“Salinan putusan belum selesai, ini tadi saya sudah minta, kata PP (Panitra Pengganti)-nya hari Senin.,” kata Jaksa Wahid saat ditemui di Pengadilan Tipikor, Jumat, 12 Januari 2018.<br /><br />Pada tanggal 24 Nopember 2017, Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Wayan Soesiawan dan dibantu  2 Hakim Ad Hock yakni Hakim Moch. Mahin dan Hakim Sudariwanto, menjatuhkan hukuman terhadap 8 terdakwa itu dengan hukuman pidana penjara masing-masing 1 tahun.<br /><br />Majelis Hakim menjerat para terpidana itu dengan pasal 3UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Hanya saja, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih ringan 6 bulan dari tuntan JPU Kejari Sidoarjo.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, JPU maupun ke- 8 terpidana itu awalnya menyatakan pikir-pikir, dan setelah 7 hari Kalender tak ada yang melakukan upaya hukum banding alias menerima.<br /><br />Kasus ini berawal, pada saat Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, mendapat kucuran dana dari APBN melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan sertifikat gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui program Prona PTSL (Proyek Operasional Nasional Agraria  dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2017.<br /><br />Untuk program Prona PTSL tersebut, sebanyak 800 KK di Desa Ploso terdaftar sebagai peserta atau pemohon untuk mendapatkan sertifikat gratis melalui panitia yang sudah dibentuk, antara lain Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, serta Siti Rosyidah<br /><br />Memang proses sertifikat tidak seluruhnya grais, sebab ada beberapa aitem yang ditanggung oleh pemohon, antara lain Materai, pembelian Patok batas tanah dan biaya foto kopy dokumen termasuk biaya pemisahan satu pidang tanah yang dimiliki oleh 2 orang.<br /><br />Namun ternyata dalam pelaksanaan program Prona di Desa Ploso, para pejabat Desa Ploso memanfaatkan pelaksanaan program Prona untuk menambah “pundi-pundi” pribadinya dari 800 KK tersebut, dengan cara menarik biaya sebesar Rp 500 ribu per KK. <br /><br />Penarikan biaya oleh pejabat Desa dan panitia Prona itu tak ada aturannya, sehingga bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk sumpah jabatan, apalabgi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 5, pasal 11, pasal 13 (bagi si pemberi janji atau hadiah) dan pasal 12.<br /><br />Pada hal, sebagai pejabat pemerintah, mereka sudah digaji dari APBD dan juga ada biaya bagi panitia dalam pelaksanaan Prona, yang sudah tentu anggaran tersebut berasal dari masyarakat pula. Sebab APBD/APBN juga berasal dari masyarakat. <br /><br />Akibat dari “ulah nakal” para pejabat Desa Ploso ini, masyarakat yang tidak mengerti hukum apalagi peraturan mengenai pelaksanaan Prona karena kurangnya informasi dari pejabat terkait, akhirnya menajdi korban. Yang mereka pikirkan adalah, memperoleh sertifikat dengan biaya yang sangat murah bila dibandingkan mengurus sendiri.<br /><br />Duit yang terkumpul dari 800 pemohon Prona sekitar 500 juta rupiah, dan sebahagian sudah dipergunakan oleh pejabat “nakal” itu untuk biaya jalan-jalan ke luar kota. Dan setelah Polres Sidoarjo memperoleh informasi adanya penarikan biaya diluar kentuan, kemudian penyidik Polresta Sidaorjo melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada September 2017.<br /><br />Agar pelayanan masyarakat di kantor Desa Ploso tidak “lumpuh” karena seluruh pejabatnya ditetapkan menjadi tersangka, Polresta Sidoarjo maupun Kejaksaan Negeri Sidaorjo tidak melakukan penahanan Rutan (rumah tahanan negara) alias penjara. <br /><br />Tindakan penyidik Polresta Sidoarjo dan JPU Kejari Sidaorjo yang tidak melakukan panahanan terhadap para tersangka/terdakwa/terpidana itu “didukung” oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena tidak mengeluarkan surat penetapan penahanan.<br />Tak salah, bila Ke- 8 terdakwa/terpidana itu tersenyum melangkahkan kakinya keluar dari ruang sidang dan meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor untuk berkumpul bersama keluarganya masing-masing, setelah Majelis Hakim selsai membacakan suart putusannya. (Redaksi)

Regional Tipikor Kejari Sidoarjo Belum Mengeksekusi 8 Terpidana Korupsi

Ke- 8 terpidana kasus Korupsi Prona di Deas Ploso Sidoarjo saat menjalani sidang putusan tanggal 24 Nopember 2017 (Dok. BK) berita korup...

»

PPK dan Direktur PT. TSK Divonis 6 Thn Penjara

<span style="font-size: large;"><b><i>#Terbukti Rugikan negara sebesar Rp 581.883.860,38 sen dalam pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 dengan anggaran APBN Rp 2,48 M#</i></b></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiihopBD0wED2vAibaXgVC87r_UA5r1QdOtIG5EupGrfxoGlIJ8mrstNY_Vs_dmoTCsCZHibmxWKw-QEtwrl6Vy7qc3UsH8bAuz27aEDLYsIWAjyFbDZvmw2CKdYHnufewT22s8GjnVyFc/s1600/nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiihopBD0wED2vAibaXgVC87r_UA5r1QdOtIG5EupGrfxoGlIJ8mrstNY_Vs_dmoTCsCZHibmxWKw-QEtwrl6Vy7qc3UsH8bAuz27aEDLYsIWAjyFbDZvmw2CKdYHnufewT22s8GjnVyFc/s640/nganjuk.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> <i>Berani berbuat berani bertanggung jawab, inilah sikap seorang kastria</i>. Dan sikap ini pula yang ditujunkkan Suhariyono kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 11 Januari 2018.<br /><br />Sebab, terdakwa Suharyono yang divonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subseder 4 bulan kurungan, serta membayar kerugian negara senilai Rp 257 juta lebih oleh Majelis Hakim yang dikaetuai Dede Surayaman, terdakwa langsung mengatakan menerima.<br /><br />Tak banyak terdakwa yang diadili di gedung pengadil para Koruptor itu langsung menerima begitu saja putusan Majelis Hakim, sekalipun terdakwa itu terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK seperti mantan Bupati Pamekasan Achmat Syafi’i. Biasanya para terdakwa itu mengatakan pikir-pikir dulu selama 7 hari dan tak sedikit yang melakukan upaya banding. Namun terdakwa Suharyono tidak demikian, justru langsung mengatakan menerima. <br /><br />Terdakwa Suharyono, terseret dalam kasus Korupsi proyek pembangunan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Nganjuk tahun 2013 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 2,48 M dan merugikan keuangan negara senilai Rp 581.883.860,38 sen.<br /><br />Pada saat pelaksanaan proyek pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 lalu, terdakwa Suharyono menjabat sebagai Sekretaris KPU yang juga sebagai PPK sekaligus KPA (Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran) Kemudian menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP). Sementara perusahaan yang menjadi pemenang lelang sekaligus sebagai pelaksana proyek adalah PT Trisenta Sarana Konstruksi (TSK) Mojokerto.<br /><br />Dalam penyidikan kasus ini, penyidik Polres Nganjuk membutuhkan waktu selama 1.095 hari atau 4 tahun untuk bisa menuntaskan. Setelah 4 tahun, penyidik Polres Nganjuk baru dapat   menetapkan 4 tersangka, diantaranya Suharyono sebagai PPK sekaligus KPA, Direktur PT TSK Nurhadi, pelaksana teknik lapangan dari PT TSK Sumarjoko dan Komisiaris PT TSK Siti Khotijah. Lamanya penyidik Polres Nganjuk menuntaskan kasus ini bisa jadi……….(terserah pembaca menyimpulkannya).</span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><br />Tidak hanya itu. Konsultan pengawas, PPHP (Penjabat Peneriam Hasil Pekerjaan) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) hanya dijadikan penyidik sebagai saksi.<br /> </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Kemudian JPU Deris, Kristina, Andi, Heni dan Tri dari Kejari Nganjuk “menyeret” Suharyono, Sumarjoko, Nurhadi dan Siti Khotijah (perkara masing-masing terpisah) ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim atas perbuatannya. <br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, pekerjaan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk itu, tidak sesuai dengan beberapa aspek, diantaranya item pekerjaan fisik gedung yang dihilangkan, dan tidak sesuai dengan dokumen kontrak, pembangunan mushola dan gudang yang tidak beratap, lis atau bingkai plafon, list pembatas pintu dengan kusen tak layak pakai, paving halaman, rancangan tujuh unit taman di halaman gedung, hingga atap galvalum.<br /><br />Majleis Hakim menyebutkan, bahwa hal itu sesuai dengan temuan tim ahli konstruksi dari Universitas Brawijaya (UB) Malang dan juga dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh tim BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur yang menyebutkan, adanya kerugian negara sebesar Rp 581.883.860,38 sen.<br /><br />Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan, atas perbuatan terdakwa patutlah dijatuhi hukuman badan maupun hukuman denda yang setimpal dengan perbuatannya.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Suharyono, Sumarjoko, Nurhadi dan Siti Khotijah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diantur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa Suharyono dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Juga menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 157.441.930,19 sen. Apabila terdakwa tidak membayar selama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Incrah), maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun,” ucap Hakim Dede.<br /><br />Vonis pidana badan, denda maupun pidana membayar uang pengganti, juga diberikan Majelis Hakim terhadap terdakwa Sumarjoko. Sementara terdakwa Nurhadi dan Siti Khotijah, dihukum pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan. Vonis majelis Hakim ini sama dengan tuntutan JPU.<br /><br />“Atas putusan ini, saudara punya hak yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum apakah menerima, banding atau pikir-pikir,” lanjut Hakim Dede.<br /><br />“Saya menerima Pak Hakim,” jawab terdakwa Suharyono singkat.<br /><br />Sementara JPU Andi dkk juga mengatakan hal yang sama. Karena putusan Majelis Hakim sama dengan tuntutan Jaksa.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">T</span></b>erpisah. Penasehat Hukum terdakwa Nurhadi, Setiyo Busono mengatakan kepada media ini akan melalukan upaya banding. Alasannya, karena terdakwa hanya dipinjam nama dan tidak tahu menahu tentang pembangunan gedung KPU. Menurutnya, yang mengendalikan adalah Siti Khotijah selaku Komisiaris PT TSK.</span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNmNSTVEzaaq7XWyqNgnIN81GBF60c8EootCn8xXbgmIJAazM5U9Qz-RTKSY0LZ5L7xoPcHfG_WfcGcejwk5xwFlxnuhINqyxEP4midM83ruArhVOtZU8UbWwXLToBwsPxWh_zNKOs-Fw/s1600/Nurhadi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNmNSTVEzaaq7XWyqNgnIN81GBF60c8EootCn8xXbgmIJAazM5U9Qz-RTKSY0LZ5L7xoPcHfG_WfcGcejwk5xwFlxnuhINqyxEP4midM83ruArhVOtZU8UbWwXLToBwsPxWh_zNKOs-Fw/s640/Nurhadi.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> </span></span></span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Banding. Kenapa banding, karena Nurhadi tidak tahu apa-apa. Namanya hany dipinjam oleh Siti, semua yang menangani adalah Bu Siti selaku Komisiaris,” kata Setiyo menjelaskan.<br /><br />Saat ditanya yang menandatangani dokumen kontrak, apakah terdakwa Nurhadi atau bukan. Setiyo mengakui, bahwa yang menandatangani dokumen adalah Nurhadi atas suruhan Siti.<br /><br />“Yang menandatangani dokumen kontrak adalah Nurhadi atas perintah Bu Siti. Nurhadi tidak tahu apa-apa, dia hanya seoarang tukang. Dia pun tidak meneriam uang sepeserpun, semua Bu Siti,” ujar Setiyo.<br /><br />Apapun yang dikatakan PH terdakwa, yang jelas dalam dokumen kontrak maupun rekening PT TSK pada saat pencairan uang muka maupun pembayaran termin, yang tercantum adalah nama terdakwa. Artinya, mau dicantumkan namanya sebagai Direktur dalam sebuah Akta pendirian perusahaan dan menandatangani sebuah dokumen, berate harus siap menanggung segala resiko yang ditimbulkannya.  (Redaksi)</span></span>

Regional Tipikor PPK dan Direktur PT. TSK Divonis 6 Thn Penjara

#Terbukti Rugikan negara sebesar Rp 581.883.860,38 sen dalam pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 dengan anggaran APBN Rp 2,48 M# ...

»

“Makan” Tanah Kas Desa Rp 45 juta, Kades Divonis 1 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO6oTnYW3JYnxMAA7RHGjWZaSOb8e0-eHioA0yyaWuCKhQG_roWvoEgtO1j2UDE9JrfHpkdgh652c4ZpYrE6-mgd7f_VkSmW6eoosg1FbapPdv-Dba0uhRsLUCA2uZGTct_7X8jyAxjH4/s1600/Kades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO6oTnYW3JYnxMAA7RHGjWZaSOb8e0-eHioA0yyaWuCKhQG_roWvoEgtO1j2UDE9JrfHpkdgh652c4ZpYrE6-mgd7f_VkSmW6eoosg1FbapPdv-Dba0uhRsLUCA2uZGTct_7X8jyAxjH4/s640/Kades.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Raskin (beras miskin), Prona (Proyek Agraria Nasional), Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) serta Tanah Kas Desa (TKD) kasus inilah yang rata-rata menyeret Kepala Desa yang masih aktif maupaun yang sudah mantan untuk “tinggal” beberapa tahun di Hotel Prodeo alias penajra.<br /><br />Seperti yang dialami Samsul Maskuri, Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung Kabupaten Kepanjen, Malang Jawa Timur, yang terseret dalam kasus Korupsi penyimpangan dana hasil sewa TKD pada tahun 2012 lalu, sebesar Rp 45 juta.<br /><br />Tahun 2012 lalu, Samsul Maskuri selaku Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung Kabupaten Kepanjen, menyewakan TKD seluas 6555 meter persegi kepada masyarakat.  Hasil sewa TKD sebesar Rp 45 juta itu “diakntongi” sendiri oleh si Kades “N\nakal” ini. Seharusnya, duit itu dipergunakan untuk keperluan Kantormaupun untuk perangkat Desa.<br /><br />Duit sebesar Rp 45 juta itu, akhirnya dikembalikan si Samsul Maskuri setelah dirinya ditetapkan jadi tersangka oleh Kejari Kepanjen, dan kemudian diinapkan di ruangan berjeruji besi tanpa dilengkapi bantal, kasur maupun kipas.<br /><br />Setelah JPU dari Kejari Kepanjen “menyeret” si Kades “nakal” ini ke Pengadilan Tipikor untuk diadili atas perbuatannya. Setelah dalam proses persidangan, JPU kemudian meminta Majelis Hakim untuk menghukumnya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 50 juta atau 5 juta rupiah lebih besar dari kerugian negara. <br /><br />Apakah negara mengambil keuntungan dari terdakwa atas kasus Korupsi seperti yang dikenakan JPU terhadap terdakwa Samsul Maskuri ini ? <br /><br />Ternyata Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wiwin Arodawanti tidak sependapat dengan JPU. Dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan, ada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI yang menjadi patokannya untuk menangani kasus perkara Korupsi yang kerugian negara dibawah Rp 50 juta, tidak dikenakan denda dalam pasla 18 UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Samsul Maskuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />“Mengadili; Meghukum terdakwa Samsul Maskuri dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ucap Hakim Wiwin Arodawanti.<br /><br />Eh, JPU ternyata tak terima juga dengan putusan Majelis Hakim karena terdakwa tidak dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta seperti dalam tuntutannya. <br /><br />“Kita pikir-pikir karena dendanya tidak ada. Dalam tuntuta kita, ada denda sebesar Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan,” ucap si Jaksa kepada media ini sambil meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor.  (Redaksi)

Regional Tipikor “Makan” Tanah Kas Desa Rp 45 juta, Kades Divonis 1 Thn Penjara

berita korupsi .co – Raskin (beras miskin), Prona (Proyek Agraria Nasional), Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) serta Tanah Kas...

»

Karena 315 Ekor Sapi, 15 dari 16 Warga Pacitan di Adili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgolelC1fW97isZFG2Ok0c0Q08lDO1yxsBAQajBN3QZqLt0_syES6qlg81C9fD4GdYhbSX2OZ7uCLfBpphTxDxIldhwvlRrp-sjImvEdiJma4kjkdkW_670rpznfIKUyAZctq38xqHWgak/s1600/Korupsi+Sapi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgolelC1fW97isZFG2Ok0c0Q08lDO1yxsBAQajBN3QZqLt0_syES6qlg81C9fD4GdYhbSX2OZ7uCLfBpphTxDxIldhwvlRrp-sjImvEdiJma4kjkdkW_670rpznfIKUyAZctq38xqHWgak/s640/Korupsi+Sapi.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Senin, 8 Januari 2018 adalah menjadi hari yang “bersejarah” bagi 15 dari 16 orang warga Pacitan, Malang Jawa Timur yang saat ini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya untuk di adili, karena 315 ekor Sapi yang dibeli dari dana Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) sebesar Rp 4 milliar lebih melalui Bank Jatim pada tahun 2010 lalu “lenyap”.<br /> <br /> Ke- 15 orang warga Pacitan yang berstatus terdakwa ini, antara lain Efendi, Ary Wibowo, Moch Asmuni, Kardoyo, Ali Arifin, Susilo Sukarfi, Wily Taufan, Suramto, Supriyadi, Gatot Sunyoto, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno dan Sartono, dengan profesi masing-masing ada yang PNS atau pensiunan dan swasta.<br /> <br /> Sementara 1 orang lagi yakni ‘Sutrisno’ tak jadi diadili. Karena pada tanggal 15 Desember 2017, ‘Sutrisno’ telah menghadap sang Ilahi setelah beberpa hari sempat ditahan oleh penyidik Kejati Jatim di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I A Khusus Surabaya, Medaeng Sidoarjo Jawa Timur bersma 15 rekannya dan sempat dirawat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, seperti yang diceritakan anak almahum kepada <b><i>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b> seusai persidangan.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU Tio, Triskie dan Syafruddin yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketua Hakim Rochmat dengan dibantu Panitra Pengganti (PP), para terdakwa ini dibagai dalam 2 perkara sesuai dengan nama Kelompoknya yaitu Pacitan Agromilk I dan II seperti pada saat pengajuan KUPS ke Bank Jatim pada tahun 2010 lalu. <br /> <br /> Sidang digelar dalam 2 sesion, yang pertama Kelompok Pacitan Agromilk I dan dilanjutkan dengan sidang terdakwa dari Kelompok Pacitan Agromilk II.<br /> <br /> JPU menyebutkan, Kelompok Pacitan Agromilk I terdiri dari Efendi (Ketua), Ary Wibowo (Sekretaris), Moch Asmuni (Bendahara) dan Kardoyo, Ali Arifin, Susilo Sukarfi dan Wily Taufan masing-masing sebagai anggota. Para terdakwa ini disidangkan tanpa Penasehat Hukum (PH)-nya karena berhalangan hadir, yang bertepatan dengan sidang Praperadilan yang diajukan tersangka di PN Bangil.<br /> <br /> Kelompok Pacitan Agromilk I mendapat kucuran dana KUPS sebesar Rp 3.995.000.000 yang dipergunakan untuk membeli 235 ekor sapi dengan harga Rp 17 juta per ekor termasuk dengan biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Duit untuk pembelian Sapi, dibayarkan langsung oleh pihak Bank Jatim kepada perusahaan penyedia sapi yang telah ditunjuk kelompok.<br /> <br /> Dan Kelompok Pacitan II antara lain Suramto (Ketua), Supriyadi (Sekretaris) dan anggota masing-masing Gatot Sunyoto, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno dan Sartono. Para terdakwa ini didampingi PH-nya Bambang Suyono.<br /> <br /> Kelompok Pacitan Agromilk II ini mendapata kucuran dana KUPS sebesar Rp 1.381.000.000. Duit sebanyak itu untuk digunakan pembelian sebanyak 80 ekor Sapi, termasuk dengan biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Dan pengucuran dana oleh Bank Jatim langsung ke rekening Kelompok.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa sapi yang dibeli oleh para kelompok dan dibagikan ke anggotanya itu ternyata sudah tidak ada, karena mati dan juga dijual, sementara kredit di Bank Jatim dari masing-masing anggota dari 2 Kelompom ternak Sapi itu belum lunas. <br /> <br /> Selain itu JPU juga membeberkan, bahwa apa yang dikatakan para terdakwa terkait matinya para sapi itu tidak ada laporan tertulis ke Dinas Peternakan Kabupaten Pacitan. Belum lagi hasil dari penjualan sapi, para anggota Kelompok ini tidak dibelikkan atau tidak diganti lagi dengan sapi, melainkan duitnya dinikmati untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa.<br /> <br /> Pada hal kata JPU dalam surat dakwaannya, harusnya sapi yang dijual itu diganti lagi dengan sapi, sesuai dengan perjanjian /pernyataan dalam hal memperoleh dana KUPS. JPU mengungkapkan, bahwa matinya sapi karena makanan yang diberikan adalah jerami, berdasarkan keterangan dokter Hewan. Sehingga terjadilah kerugian keungan negara sebesar Rp 4 milliar lebih.<br /> <br /> JPU menyatakan, bahwa Kelompok Pacitan II maupun II belum pengalam dalam hal memelihara sapi. Para terdakwa baru membentuk Kelompok ternak dengan adanya program KUPS dari pemerintah.<br /> <br /> JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa (Kelompok Pacitan Agromilk II dan II) diancam dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 junckto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan dendaa sebesar Rp 1 milliar (pasal 2), atau 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta (pasal 3).<br /> <br /> Usai persidangan, JPU Tio menjelaskan kepada wartawan beritakorupsi.co, bahwa kerugian negara terletak pada sapi yang dijual dan tidak diganti maupun kematian sapi yang tidak ada laporannya.<br /> <br /> “Terdakwa dalam Kelompok Pacitan Agromilk Satu ada Tujuh terdakwa dan kelompok Pacitan Agromilk Dua ada Delapan terdakwa. Jumlah sapi dalam Kelompok Pacitan Agromilk I, 300 sekian dengan kerugian negara 3 milliar sekain dan Kelompom Pacitan Agromilk II, jumlah sapi 80 dengan kerugian negara 1 milliard sekian. Jadi kerugian negara ada dalam sapi itu,” kata JPU Tio.<br /> <br /> JPU Tio menambahkan, awalnya mereka ini belum berkelompok. Kemudian setelah ada informasi KUPS, karena persyaratannya harus ada kelompok atau perusahaan, tiba-tiba mereka membentuk kelompok. Di dalam kelompok tersebut ada yang berpengalaman dan ada yang belum berpengalaman merawat sapi. Nah tujuan KUPS adalah pengembangan bukan untuk coba-coba.<br /> <br /> “Dalam perjalanannya sapi tersebut tidak ada. Seharusnya sapi itu harus diganti dengan sapi baru. Entah itu mati atau dijual, sapi itu harus ada sehingga pembibitan sapi itu bisa berkesinambungan. Sapinya mati atau dijual tidak ada keterangannya,” kata JPU Tio.<br /> <br /> Terkait agunan yang dijadikan para Kelompok tani (terdakwa) ituke Bank Jatim, JPU Tio menjelaskan, bahwa dalam KUPS adalah sebagai jaminan tambahan. Jaminan utamanya adalah sapi itu.<br /> <br /> “Jadi mereka ini menghilangkan jaminan utama dalam KUPS. Ada Dua orang yang sudah melunasi sebelum jatuh tempo, sementara yang disidangkan ini pelunsannya setelah adanya penyelidikan. Kalau Sutrisno sudah di SP3. Bunga dalam Kredit KUPS ini kan sebesar 12 persen, 8 persennya ditanggung oleh pemerintah,”<br /> <br /> Saat ditanya, terkait tidak adanya pendampingan dari pemerintah (Dinas Peternakan), JPU Tio mengatakan, karena terdakwa tidak pernah membuat laporan. <br /> <br /> “Memang pemerintah wajib memberikan pendampingan. Tetapi para terdakwa ini tidak pernah melaporkannya. Dalam perjanjian jual beli sapi, penampingan ada pada perusahaan penyedia sapi,” ucapnya. (Redaksi)

Regional Tipikor Karena 315 Ekor Sapi, 15 dari 16 Warga Pacitan di Adili

berita korupsi .co – Senin, 8 Januari 2018 adalah menjadi hari yang “bersejarah” bagi 15 dari 16 orang warga Pacitan, Malang Jawa Timur ya...

»

Mantan Kepala KPLP Tanjung Perak Dituntut 7 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b><i><span style="font-size: large;">#Terkait kasus Korupsi pembangunan gedung pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Perak Senilai Rp 3,9 M#<span style="font-size: small;">   </span></span></i></b><br /> <b><i><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></i></b> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbI9ki5V_gCENLQBNBVyZ2RtXtAHUXzQaPJtdddbdxDx1B4RdmufPEoB3mTgfOUcPMDsz4g9D5VV3gyc5jomPMbarqiFuNvyIZm8f3IJP3kfAwcTax7OV8EujG0mzwhx25Raqb68-aOAk/s1600/IMG-20180109-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbI9ki5V_gCENLQBNBVyZ2RtXtAHUXzQaPJtdddbdxDx1B4RdmufPEoB3mTgfOUcPMDsz4g9D5VV3gyc5jomPMbarqiFuNvyIZm8f3IJP3kfAwcTax7OV8EujG0mzwhx25Raqb68-aOAk/s640/IMG-20180109-WA0008.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembangunan gedung kantor PLP di Jalan Nilam Barat, Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2012 lalu, yang menelan anggaran APBN Kementerian Perhubungan sebesar Rp 3.950.000.000 yang merugikan keuangan negara berdasarkan HPKN BPKP Perwalikan Jawa Timur sebesar 3,9 M tak lama lagi akan berakir.<br /> <br /> Sebab JPU dari Kejari Tanjung Perak telah membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Sujarwo, manatan Kepala  Kantor Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bambang Hartono selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Keduanya pun dituntut pidana penjara selama 7 tahun bagi terdakwa Sujarwa dan 6 tahun dan 6 bulan bagi terdakwa Bambang Hartono, serta uang pengganti sebesar Rp 250 juta lebih ditanggung renteng.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa pembangunan gedung PLP tahun 2012 didanai dari kementerian perhubungan sebesar Rp 3.950.000.000 miliar diduga menyimpang dari spesifikasi yang ada, hingga menimbulkan kerugian keuangan negara.<br /> <br /> JPU menyatakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim H. Tahsin, bahwa perbuatan Kedua terdakwa ini diancam dalam pasal 2 ayat (1) junct pasa 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> “Menuntut; meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subside 6 bulan kurungan. Menghukum terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 250 juta. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh jaksan untuk menutupi kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka digangi penjara selama 1 tahun,” ucap JPU.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Marzuki untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaannya).<br /> <br /> Dari tuntutan JPU Kejari Tanjung Perak ini mengundang pertanyaan. Sebab uang pengganti yang dibebankan JPU terhadap terdakwaa, ditanggung renteng. Sementara dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terkait uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa, adalah sejumlah uang negara yang dikmatinya.  <br /> <br /> Selain itu, bila dikatakan pembangunan gedung kantor PLP yang sempat mangkrak itu menimpang dari spesifikasi yang ada, mengapa pihak kontraktornya selaku penyedia barang/jasa tidak “diseret” sebagai orang yang turut bertanggung jawab ?.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQiAIJRV2K8SATl8e_s_RUapl_zYYi0ViV5TwJ1r8ifYwGbnnhvEErhSrvVIW0qz9v_FaOY85eotGccE2lLSfP23p2LQo8xj0NUbUOZNUGRde0Cm1yB-bxxMP3DlM0EAgJNHjIFwEYRg0/s1600/DSCF3274.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="495" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQiAIJRV2K8SATl8e_s_RUapl_zYYi0ViV5TwJ1r8ifYwGbnnhvEErhSrvVIW0qz9v_FaOY85eotGccE2lLSfP23p2LQo8xj0NUbUOZNUGRde0Cm1yB-bxxMP3DlM0EAgJNHjIFwEYRg0/s640/DSCF3274.JPG" width="640" /></a></div> Hal ini mengingatkan kembali, kasus Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) tahun 2014 yang totalnya sebesar Rp 1,5 milliar. Dengan rincian; pada tahun 2013, Yayasan Al – Hidayah menerima dan BOS dan BOPDA sebesar Rp 511 juta dan 2014 Rp 535 juta. Selain dana BOS dan BOPDA, ada juga bantuan untuk siswa miskin dari Kementerian Agama melalui Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 284 juta, dengan kerugian negara sejumlah Rp 718.649.000.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Kejari Tanjung perak “menyeret” 2 tersangka (saat ini terpidana) yakni H. Syamsi, Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, dan Masykuri, selaku Kepala Sekolah. Sementara Bendahara yang membuat laporan terkait penggunaan uang negara itu tidak “terseret” bersama kedua pimpinannya itu. Selain itu, Uang negara itu pun dinikmantinya.<br /> <br /> Marzuki, selaku Penasehat Hukum terdakwa Sujarwa dan Bambang Hartono pun mempertanyakkan tuntutan JPU yang begitu tinggi dan uang pengganti yang ditanggung renteng. Selain itu, Marzuki juga mempertanyakkan tentang pihak kontraktor yang tidak turut bertanggung jawab dalam pembangunan gedung yang didanai uang rakyat itu.<br /> <br /> “Tuntutannya begitu tinggi, uang pengganti ditanggung renteng, ini kan bukan perdata. Kontraktornya bagaimana ?,” kata Marjuki.  (Redaksi)

Regional Tipikor Mantan Kepala KPLP Tanjung Perak Dituntut 7 Tahun Penjara

#Terkait kasus Korupsi pembangunan gedung pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Perak Senilai Rp 3,9 M#     berita korup...

»