Kasi Pidum Kejari Situbondo OTT SPBU Nakal

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj60_r-lGfjcArDK7-dxdBMVoTGfksSC-X4emel4ehTdHdGD-_b9q0jrYYrjiCnsCTgcKA-whRIbdfHJNvF9umVmuQdgkyga2R9W_k4tuwgsIwlzvdhPEGXmK620KeCoygCdATByvKrvwI/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj60_r-lGfjcArDK7-dxdBMVoTGfksSC-X4emel4ehTdHdGD-_b9q0jrYYrjiCnsCTgcKA-whRIbdfHJNvF9umVmuQdgkyga2R9W_k4tuwgsIwlzvdhPEGXmK620KeCoygCdATByvKrvwI/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali terjadi di wilah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, pada Rabu, 27 September 2017.<br /><br />OTT yang terjadi kali ini, memang bukan mengenai kasus suap menyuap antara swasta dengan pejabat, melainkan terhadap petugas stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) KPRI Guru-guru Raung yang terletak di Ds Landangan, Kec Kapongan, Kabupaten Situbondo.yang berbuat nakal yang <br /><br />Operasi OTT itu langsung dipimpin oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Situbondo, Bagus Adi Saputro.<br /><br />Seperti yang disampaikan Bagus Adi Saputro kepada wartawan media ini melalui sambungan telepon selulernya, pada Kamis, 28 September 2017.<br /><br />Bagus menjelaskan, sebelum melakukan OTT atau penggrebekan terhadap SPBU nakal itu, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat. Kemudian, Bagus pun melakukan pengintaian di lokasi sejak pagi hingga siang hari, yang menemukan beberapa sepeda motor yang sidah dimodifikasi berlalu lalang <br /><br />Setelah diamati sejak pagi hingga siang hari, Bagus memperhatikan, banyaknya sepeda motor yang sudah dimodifikasi keluar masuk SPBU dengan membawa jirigen yang langsung dilayani oleh petugas SPBU.<br /><br />“Awalnya ada informasi dari masyarakat, bahwa di SPBU itu sering terjadi pembelian BBM dengan menggunakan jirigen, lalu dijual keluar Situbondo. Kemudian kita lokasi. Setelah kita amati sejak pagi hingga siang hari, banyak sepeda motor yang sudah dimodif (modifikasi) keluar masuk SPBU dengan membawa jirigen yang langsung dilayani oleh petugas SPBU dengan mengisi BBM jenis Premium dan Solar bersubsidi, kemudian tak jauh dari SPBU tersebut dilakukan pemindahan dengan cara diselang ke puluhan jerigen,” kata Bagus.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Bagus menjelaskan, saat melakukan penggrebekan, beberapa orang sempat terlihat  kebingungan dan bahkan ada yang mencoba melarikan diri.<br /><br />“Saat kita melakukan penggrebekan, beberapa orang sempat terlihat kebingungan dan bahkan ada yang mencoba melarikan diri. Kejaksaan banyak menerima laporan masyarakat dan sudah lama memang kita mencium adanya permainan kotor petugas SPBU yang ada di wilayah situbondo,” ungkap Bagus.<br /><br />“Dari data SPBU yang kita minta,SPBU KPRI Raung ini mendapat jatah BBM jenis Premium sebanyak 8.000 Liter perhari. Secara logika, tidak mungkin Satu SPBU bisa menjual 8.000 Liter perhari, pasti ada kebocoran atau penjualan secara illegal. Setelah kita tanya kepada pembeli, ternyata pembeli yang memakai jerigen, ternyata mereka itu orang Prajekan dan Cerme membeli BBM di SPBU Kapongan tanpa surat keterangan dari manapun,” lanjut Bagus.<br /><br />Dalam waktu dekat, lanjut Bagus,  akan meminta data keseluruhan SPBU yang ada diseluruh Situbondo untuk dicocokan dengan data Pertamina.<br /><br />“Harusnya Pertamina memantau setiap SPBU. Dan bila ditemukan pelanggaran seperti ini, harus segera ditindak, karena warga Bondowoso yang membeli BBM  ke Situbondo dengan menggunakan kendaraan yang dimodifikasi serta menggunakan jerigen, jelas itu sebuah pelanggaran,” ujarnya tegas,<br /><br />Saat ditanya kemudian, terkait barang bukti (BB) dalam hasil OTT yang dilakukannya, Kasi Pidum Kejari Situbondo ini mengatakan, masih dilakukan penghitungan oleh Polres Situbondo.<br /><br />“Kasus ini masuk Pidum (Pidana Umum), jadi kita serahkan ke Polres. Ada beberapa orang yang kita amankan dan BB (barang bukti)-nya masih dilakukan penghitungan oleh Polres,” pungkasnya.<br /><br />Apa yang dilakukan oleh Bagus Adi Saputro selaku Kasi Pidum Kejari Situbondo ini sesuai pula dengan namanya, dan menjadi contoh bagi Kejari di Jawa Timur, umumnya di Indonesia. Tidak hanya menerima berkas dari pihak Kepolisian, melainkan melakukan aksi seperti yang dilakukan oleh Bagus.  (Redaksi)</div>

Pidana Kasi Pidum Kejari Situbondo OTT SPBU Nakal

berita korupsi .co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali terjadi di wilah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, pada ...

»

Terpidana Abd. Manaf Sipenyuap Jaksa Kembali Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRTDwf3DlOCrPwOOEeK3rADoLiHbNYWR59DFa3-xkjeAzJoUxMuq9_OE2lgp17XTcUXA64HqaDyAyWWaKaS6AjTfZV36yRuVF2yKvy-y__yMpKwfp_vsAzyfwA1mZwsVz0BCQZGS0OqVs/s1600/Terpidana+Abdul+Manan+saat+berada+diruang+tahanan+Pengadilan+Tipikor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRTDwf3DlOCrPwOOEeK3rADoLiHbNYWR59DFa3-xkjeAzJoUxMuq9_OE2lgp17XTcUXA64HqaDyAyWWaKaS6AjTfZV36yRuVF2yKvy-y__yMpKwfp_vsAzyfwA1mZwsVz0BCQZGS0OqVs/s640/Terpidana+Abdul+Manan+saat+berada+diruang+tahanan+Pengadilan+Tipikor.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Abdul Manan (kaca mata) saat berada diruang tahanan Pengadilan Tipikor</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sudah jatuh tertimpa tangga ! Barangkali peribahasa inilah yang dialami oleh terpidana Abdul Manaf, si penyuap oknum Jaksa Kejati Jatim Ahmat Fazi, pada Rabu, 23 Nopember 2016 lalu.<div style="text-align: justify;"> <br /> Saat itu, Tim Saber Pungli Kejati Jatim, mengamankan Ahmad Fauzi seuasi mengikuti sidang praperadilan yang dimohonkan Dahlan Iskan dalam kasus dugaan Korupsi penjualan asset daerah PT PWU.<br /> <br /> Dalam penangkapan itu, barang bukti yang berhasil diamankan Tim Saber Pungli dari kos si Jaksa Nakal itu di Rainbow kamar 306 Jalan Ketintang Surabaya, berupa Uang sebesar Rp 1,5 M yang terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 terbungkus dalam kardus.<br /> <br /> Uang sebanyak itu adalah pemberian Abdul Manaf, agar tidak dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Jatim, dimana Ahmad Fauzi adalah salah satu Jaksa penyidik, terkait kasus dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Kalimook Sumenep, Timur.<br /> <br />  Dalam kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep yang sedang ditangani oleh Kejari Sumenep dan Kejati Jatim, Abdul Manaf adalah sebagai pembeli. Penyidik memiliki bukti keterlibatan Manaf, salah satunya bukti transfer uang yang nilainya ratusan juta ke Wahyu Sudjoko, sebagai biaya pengurusan Sertifikat. <br /> <br /> Sebelumnya, dalam kasus ini penyidik sudah menetapkan Wahyu Sudjoko, kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep dan Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin menjadi tersangka. Murhaimin dianggap berperan membantu Wahyu Sudjoko, dengan cara meminjam 14 KTP milik warga pemegang hak atas tanah tersebut, dengan alasan akan mendapatkan bantuan berupa mesin traktor. Namun ternyata dipakai untuk mengurus  Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik 14 warga ke BPN.<br /> <br /> Karena takut dijadikan tersangka, Abdul Manaf kemudian meminta bantuan kepada Abdullah, salah satu staf tata usaha bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) sebagai perantara ke Ahmad Fauzi.<br /> <br /> Abdul Manaf menyatakan kepada Abdullah, siap memberikan uang Rp 750 juta. Tapi  yang diminta Jakasa Nakal itu justru senilai 2 milliar yang disampaikannya melalui Abdullah. Namun Ambul Manaf hanya mampu memenuhi sebesar Rp 1,5 miliar. Lalu uang itu pun diantarkan Ambul Manaf ke Kejati dan menaruhnya di mobil Ahmad Fauzi.<br /> <br /> Keterangan tersebut dibeberkan langsung oleh Abdul di persidangan saat pemeriksaan terdakwa, pada Selasa, 11 Januari 2017. <br /> <br /> Dalam kasus Koruspi Operasi Tangkap Tangan ini, keduanya pun sama-sama diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. JPU menuntut pidana penjara kepada Abdul Manaf dan Ahmad Fauzi, masing-masing 2 tahun. Abdul Manaf dijerat dengan pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Ahmad Fauzi dijerat pasal pasal 11 atau 12 huruf a UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /> <br /> Namun oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wiwin Arodawanti, menghukum Keduanya jauh lebih berat dari tuntutan JPU. Abdul Manaf divonis pidana penjara selama 3 tahun dan si Jaksa Nakal dipidana penjara selama 4 tahun. Abdul manaf menerima putusan Majelis Hakim, sementara Ahmad Fauzi banding.<br /> <br /> Saat ini, Abdul Manaf yang berstatus narapidana itu, kembali diseret oleh JPU dari Kejati Jatim untuk diadili di Pengadilan Tipikor, dalam kasus suap terhadap Wahyu Sudjoko, kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep.<br /> <br /> Terpidana yang juga sebagai terdakwa, dalam surat dakwaan Jaksa dijerat dengan dengan pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi.<br /> <br /> Pada hal, kasus yang menyeret terpidana Abdul Manaf pun, karena adanya kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep yang ditangani oleh Kejari Sumenep dan Kejati Jatim, dimana Abdul Manaf adalah sebagai pembeli. Hingga Abdul Manaf menyuap oknum Penyidik Kejati Jatim yakni Ahmad Fauzi, karena takut dijadikan tersangka, atas bukti yang dimiliki penyidik berupa slip transfer sejumlah uang ke oknum pegawai BPN, Wahyu Sudjoko.<br /> <br /> Wahyu Sudjoko dan Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin pun sudah diadili di Pengadilan Tipikor. <br /> <br /> Lalu mengapa Kejati Jatim kembali menyeret Abdul Manaf ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dengan “alasan” menyuap onkum BPN ? Atau akan diadili lagi dalam kasus Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep selaku pembelian tanah ?<br /> <br /> Anehnya, mengapa Kejati Jatim tidak memproses keterlibatan Abdullah selaku orang yang mengetahui, “membantu atau turut serta” dalam kasus suap antara Abdul Manag dengan Ahmad Fauzi ? Ada apa dengan Kejati Jatim ?<br /> <br /> Inilah yang dipertanyakan Totok Prastowo dkk selaku Pensehat Hukum (PH) terdakwa/terpidana, saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor seusai mengikuti persidangan dengan agenda replik dari JPU, pada Kamis, 28 September 2017.<br /> <br /> “Kasus ini tidak jauh beda dengan kasus yang pertama, pasalnya pun sama. Abdul Manaf sudah dihukum 3 tahun penjara karena menyuap Jaksa. Penyuapan itu karena adanya kasus TKD dan oknum BPN serta Kades pun sudah disidangkan. Kenapa ini disidangkan lagi ?,” kata Totok dengan nada bertanya.<br /> <br /> “Putusan Selanya minggu depan,” katanya sambil meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor.  (Redaksi).</div>

Tipikor Terpidana Abd. Manaf Sipenyuap Jaksa Kembali Diadili

Terpidana Abdul Manan (kaca mata) saat berada diruang tahanan Pengadilan Tipikor berita korupsi .co – Sudah jatuh tertimpa tangga ! Bar...

»

Tabrak Aturan, Perpanjangan Masa Kerja Pansus Illegal

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDXHRM0P90kd0_Ssdpkncd5GkLwBqHs8_31oueVw0SSuChm9ILxt53FEXjmm2fP8TWaemjd9HFHm_p3SacQeyf6xPbEyUt76CzIafOJ2dR79EWaOwKmTyg2KqXCoEyFOqBKUOsc0ZHJww/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDXHRM0P90kd0_Ssdpkncd5GkLwBqHs8_31oueVw0SSuChm9ILxt53FEXjmm2fP8TWaemjd9HFHm_p3SacQeyf6xPbEyUt76CzIafOJ2dR79EWaOwKmTyg2KqXCoEyFOqBKUOsc0ZHJww/s1600/ICW+-+Copy.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;">Jakarta,</span> berita<span style="color: red;">korups</span>i.co -</b></span> Selalu melabrak aturan. Agaknya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan aksi pansus DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejadian persetujuan Pansus Angket KPK 28 April 2017 lalu terulang kembali pada hari ini, Selasa 26 September 2017.  <br /><br />Publik masih merekam ingatan aksi pimpinan DPR, Fahri Hamzah mengetuk palu persetujuan hak angket dan tidak mengindahkan interupsi sejumlah anggota DPR. Kejadian yang sama dan dengan pola yang sama terulang kembali dalam paripurna yang diselenggarakan hari ini. <br /><br />Dalam surat bernomor PW/17254/DPR RIIX/2017 tentang undangan rapat paripurna DPR RI, disebutkan salah satu agendanya adalah Laporan Pimpinan Pansus Angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Sebab Pansus sudah melaksanakan tugasnya selama 60 hari dan akan membacakan rekomendasinya di hadapan paripurna. Namun agendanya justru pengesahan perpanjangan masa tugas pansus yang jelas-jelas melanggar aturan. <br /><br />Mengutip informasi dari portal @wikiDPR, Paripurna hari ini hanya dihadiri sebanyak 75 orang di ruangan sidang (hasil headcount) jumlah yang minimalis dan tidak quorum untuk mengambil keputusan. <br /><br />Dalam proses yang berjalan, terhadap sejumlah fraksi yang melakukan interupsi dan tidak setuju dengan perpanjangan masa tugas pansus angket KPK seperti Gerindra, PPP, PAN, dan PKS. Akhirnya 3 fraksi (PKS, Gerindra, dan PAN) memilih melakukan walk out sebab suara mereka tidak diindahkan oleh Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang. <br /><br />Menjadi pertanyaan besar, apakah persetujuan pansus tersebut bisa dibenarkan? Jika merujuk pada ketentuan Pasal 206 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menyebutkan bahwa: Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enampuluh) hari sejak dibentuknya panitia angket. <br /><br />Keberadaan pasal ini sangat jelas dan tidak membutuhkan penafsiran (interpretasi) lain. Masa tugas pansus hanya selama 60 hari. UU MD3 tidak mengatur mengakomodir tentang adanya perpanjangan.<br /><br />Oleh karena itu, tindakan persetujuan sepihak untuk memperpanjang masa kerja pansus angket adalah tindakan illegal yang tidak memiliki dasar hukum. <br /><br />Berapa lama lagi pansus bekerja? Sampai kapan akan berakhir? Dan berapa kali bisa diperpanjang? Hal tersebut merupakan pertanyaan lanjutan yang tidak ada jawabannya. Sebab sekali lagi undang-undang tidak memberikan dasar hukum perpanjangan tersebut. <br /><br />Pansus sesungguhnya sudah kehilangan legitimasinya di depan publik. Fungsi penyelidikan mereka untuk mencari tahu pelanggaran undang-undang oleh KPK telah gagal berjalan. Kini justru pansus akan bekerja dengan cara melanggar undang-undang MD3 karena secara melawan hukum memperpanjang masa tugasnya sendiri.<br /><br /><b>Sumber  : Indonesia Corruption (ICW)</b>

Regional Tabrak Aturan, Perpanjangan Masa Kerja Pansus Illegal

Jakarta, berita korups i.co - Selalu melabrak aturan. Agaknya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan aksi pansus DPR terhadap Kom...

»

Dugaan Korupsi Dana Hibah, Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman di Tahan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgawgkNteZGYmtC4BcTofHspWlwrVA3OyrGx0CXnFib_SBAIB0PZB-W0OlWg_H_qdK_IDCsQa0Ma7gG12kzlf9_ENVw1XlrrDqhF0SmkKyoOs1nkzUV-PYchPMZAk6H2nH5LBUsDxerW5U/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgawgkNteZGYmtC4BcTofHspWlwrVA3OyrGx0CXnFib_SBAIB0PZB-W0OlWg_H_qdK_IDCsQa0Ma7gG12kzlf9_ENVw1XlrrDqhF0SmkKyoOs1nkzUV-PYchPMZAk6H2nH5LBUsDxerW5U/s1600/page.jpg" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Setelah melakukan penyidikan atas kasus dugaan Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun anggaran 2014 lalu, sebesar Rp 320 juta lebih untuk pembangunan gedung sekolah SD Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo yang merugikan negara sejumlah Rp 270 juta, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menahan 2 tersangka, pada Selasa, 26 September 2917<br /><br />Ke- 2 tersangka yakni ‘IZ” (Iskandar Zulkarnaen), Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman dan ‘As” (Asmadi) selaku pelaksana proyek pembangunan sekolah. Keduanya dijebloskan ke Rutan kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur usai menjalani pemeriksaan terlebih dahulu diruang penyidik Pidsus Kejari Surabaya.<br /><br />Kajari Suranaya, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan,  Penahanan tersebut dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan lebih lanjut. <br /><br />"Mereka ditahan dalam kasus korupsi pembangunan gedung SD Nurul Iman yang menggunakan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014," kata Didik Farkhan yang didampingi Kasi Pidsus, Heru Kamarullah dirunag kerjanya, Rabu, 26 September 2017.<br /><br />Didik menjelaskan, salah seorang tersangka dalam kasus ini terpaksa ditangkap secara paksa oleh tim penyidik, karena 2 kali tidak memenuhi panggilan tanpa alasan. Penangkapan tersangka dipimpin langsung oleh Kasipidsus Kejari Surabaya.<br /><br />“Saat ditangkap, Dia sedang mengajar. Kami lakukan upaya penangkapan karena tersangka tidak kooperatif," ucap Didik. <br /><br />Pengusutan kasus ini, lanjut Didik Farkhan, bermula dari pengaduan kelompok peduli masyarakat surabaya dan juga mendapat dukungan pelaporan dari Yayasan Pendidikan Nurul Iman sendiri. <br />“setelah dilakukan penghitungan oleh tim audit, ada kerugian negara sekitar 270 juta. Dari dana hibah yang diperoleh, 17 persen tidak dipergunakan,” beber Didit.<br /><br />Kedua tersangka itu pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagimana dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(TKP) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor Dugaan Korupsi Dana Hibah, Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman di Tahan

berita korupsi .co – Setelah melakukan penyidikan atas kasus dugaan Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun anggaran 2014 lalu, sebesar...

»

Ketua DPRD Mojokerto Segera di Adili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMHJu5Bc7LX8oiU8_OkzYeiG4nzmKGkVXXJdA_lZoewu7B4NK4vD-uDx1PxFns4bIJxjN0WS5jkblq16EnB5uk9SR7XL0C0REj68t5PQ9fFRtSow6NAmrfvo4LmW_B0W3GN14R5K_EmPY/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="299" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMHJu5Bc7LX8oiU8_OkzYeiG4nzmKGkVXXJdA_lZoewu7B4NK4vD-uDx1PxFns4bIJxjN0WS5jkblq16EnB5uk9SR7XL0C0REj68t5PQ9fFRtSow6NAmrfvo4LmW_B0W3GN14R5K_EmPY/s1600/page.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan pada 17 Juni 2017 lalu, tak lama lagi di adili dan saat ini  sedang menunggu jadwal persidangan dan Majelis Hakim yang akan mengadilinya di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />sebab, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka, Purnomo (Ketua DPDR) dan Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD) ke Pemgadilan Tipikor. </div> <div style="text-align: justify;"> <br />Hal itu seperti yang disampaikan Humas Pengadilan Tipikor DR. Lufsiana maupun Panmud Tipikor, M. Nur saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin, 25 September 2017.<br /><br />“Hari ini, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka/terdakwa Purnomo dan Umar Faruq. Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya, masih menunggu penetapan Ketau Pengadilan,” kata DR. Lfsiana. <br /><br />Hal itu juga diakui oleh Panmud Pengadilan Tipikor, M.Nur. “JPU KPK barusan melimpahkan 2 berkas perkara atas nama Purnomo dan Umar Faruq,” kata Nur.<br /><br />Dalam kasus ini, KPK menangkap 4 tersangka suap yakni Purnomo, Umar Faruq, Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto) dan Wiwit Febrianto,  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Rumah (PUPR) Kota Mojokerto (saat sedang prses persidangan).<br /><br />Tersangka Purnomo, selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto bersama-sama dengan Umar Faruq dan Abdullah Fanani, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga menerima “uang suap” dari Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar Anggota DPRD Kota Mojokerto, menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi Anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto, Tahun 2017 sekitar Rp 13 miliar.<br /><br />Tersangka Wiwiet Febryanto diduga sebagai pemberi “suap”, dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.<br /><br />Dalam kasus ini, selain Wiwiet Febryanto, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya yakni, Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq dan  Abdullah Fanani, Kedaunya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Tersangka Purnomo, selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto bersama-sama dengan Umar Faruq dan Abdullah Fanani, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga menerima “uang suap” dari Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar Anggota DPRD Kota Mojokerto, menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi Anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto, Tahun 2017 sekitar Rp 13 miliar.<br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK atas nama terdakwa diketahui, bahwa Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan M. Yunus, selaku Wali Kota Mojokerto, telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari kas daerah untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan terkait, dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan DAK fisik bidang infrastruktur perumahan norma air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000. <br /><br />Sehingga, seluruh kekurangan dana menjadi Rp 13.352.264.600 sebagai akibat dari tidak direalisasikannya transfer DAK Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Keuangan, kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR. <br /><br />Wali Kota Mojokerto M. Yunus, memprioritaskan pembangunan gedung Politeknik elektronika Negeri Surabaya di Mojokerto, yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR tahun 2017 sebesar Rp 13.969.130.000, namun penganggaran Dinas PUPR tersebut, terdapat kekeliruan karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Padahal, supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa.<br /><br />Uang yang disetorkan tersangka kepada Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga sebahagian berasal dari rekanan (Kontraktor) yakni IDC alias I (Derektur CV BP) dan DS (Direktur operasional PT AJS) yang besarnya sekitar Rp 930 juta. Dengan “imbalan” kedau rekanan itu akan diberiak proyek.<br /><br />Namun sial, apa daya tangan tak sampai. Karena sebelum rencana tersebut berjalan, KPK telah “meringkus”  Hanif Budi dan Umar Faruq, pada 17 Juni 2017, sekira pkl. 23.00 WIB.   (Redaksi)</div>

News Tipikor Ketua DPRD Mojokerto Segera di Adili

berita korupsi .co – Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan pada 17 Juni 2017 la...

»

Sidang Korupsi OTT PT PAL, Direktur SDM Jawab Lupa Saat di Tanya JPU KPK

<span style="font-size: x-large;"><b>-  <span style="font-size: large;">  JPU KPK : Fee Agen 4,74 Persen Hasil  </span></b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>       Rapat Direksi</b></span><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: blue;"><span style="font-size: x-large;"><b><span style="background-color: white;">-   <span style="font-size: large;">  Terdakwa Firmansyah Arifin : Ada dana </span></span></b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="background-color: white;"><b>      PT PAL  5 milliar yang belum bisa </b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="background-color: white;"><b>      dicairkan karena Dana Komando Belum    </b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="background-color: white;"><b>      Lunas</b></span></span></div> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivirf0FlJQVhBohUFKCnsyfQSGmjsbKQWrfcI3k-NLVgusPbD8mw1mGuU_A8tYgTgkgLFIO6QIzmqjdsmE4GTdf6Pek3c4bXeUAa-iJGh-zDP_VR2syK8WOCpek4i1qOSZuy4-JR1H9w0/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivirf0FlJQVhBohUFKCnsyfQSGmjsbKQWrfcI3k-NLVgusPbD8mw1mGuU_A8tYgTgkgLFIO6QIzmqjdsmE4GTdf6Pek3c4bXeUAa-iJGh-zDP_VR2syK8WOCpek4i1qOSZuy4-JR1H9w0/s1600/page.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, saat JPU KPK memperlihatkan bukti kehadapan Majelis Hakim dan (foto bawa) ke- 3 terdakwa bersama suami saksi Etty Soewardani (3 dari kanan) turut menyalami Hakim</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span> “Penyakit” lupa, tidak tau, atau kadang “bisu” alias diam, sudah terbiasa “menyerang” daya ingat saksi bahkan terdakwa, tak perduli berpendidikan tinggi atau rendah, masyarakat maupun pejabat yang diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan dalam kasus tindak pidana Korupsi.</b><b>“Penyakit” lupa, ternyata “dialami” juga oleh saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK yang terdiri dari Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH., MH, dan dibantu 2 anggota Majelis Hakim, yakni DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk terdakwa Arif Cahyana (GM Keuangan), terdakwa Saiful Anwar ((Direktur Desain dan Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan) dan terdakwa M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama, masing-masing perkara terpisah), dalam kasus perkara Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK pada Akhir Maret 2017, yang digelar pada Senin, 25 September 2017.</b><br /><br /><b>Saksi yang di hadirkan JPU KPK antara lain Eko Prasetiyanto (Direktur Perencanaan dan Pengembanagan Usaha), Imam Sulistyono (Mantan Direktur Keuangan, sekarang menjabat Dirut PT DOK), Etty Soewardani (Plt Direktur Keuangan 14 Juni s/d 5 Oktober 2016, sekarang menjabat Direktur SDM dan Umum PT PAL sejak 3 April 2017 asmapai sekarang) dan Bambang (mantan Sekretaris PT PAL)</b><br /><br /><b>Pada sidang sebelumnya (21 Agustus 2017), 4 orang saksi dari PT PAL juga “mengalami” hal yang sama. K- 4 saksi tersebut antara lain Gonot Hendrasmono (Kepala Divisi Desain), Agus Budianto (Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran), Jumarma (Kadep Proposal Proyek kapal PT PAL) dan Joko Sutejo, staf ahli Direktur PT PAL (Persero) Indonesia </b><br /><br /><b>Dalam kasus ini, Agus Budianto, Eko Prasetiyanto (Direktur Perencanaan dan Pengembanagan Usaha), bertugas untuk mempersiapkan dokumen-dokumen teknis serta melakukan penghitungan cons tructor kapal SSV, sebagai dasar harga penawaran kepada pemerintah Fhilipina bersama Jumarma. Selain itu, Agus Budianto juga ditugaskan untuk bertanggung jawab mengikuti tender di Manila, Fhilipina. Sedangkan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi, yang juga selaku Direktur Keuangan bersama dengan Gonot Hendrasmono  selaku Kadiv Desain, menyiapkan Desain SSV untuk keperluan tender.</b><br /><br /><b>“Penyakit” lupa dan tidak tau diucapkan ke 4 saksi ini saat ditanya JPU KPK maupun Majelis Hakim terkait Dana Komando yang dikenal dengan istilah DK. Para saksi hanya mengaku, penah mendengar dari staf PT PAL sendiri tanpa menyebutkan nama, karena bisa jadi untuk menutupi yang sebenarnya atau karena rasa takut.</b><br /><br /><b>Dalam sidang kali ini, “penyakit” alias kata lupa sering diucapkan oleh Direktur SDM dan Umum yang membawahi sumber daya manusia dan pengelolaan lingkungan serta ketertiban PT PAL, Etty Soewardani, saat ditanya JPU KPK atas pembayaran yang dilakukan oleh PT PAL terkait proyek kapal SSV Philipana, saksi juga lupa saat JPU KPK menanyakkan berapa persen nilai yang dibayar oleh PT PAL terhadapat Ashanty Sales termasuk dalam bentuk uang apa.</b><br /><br /><b>Bahkan Etty Soewardani mengaku tidak dilibatkan secara aktif dalam pembahasan proyek kapal SSV antara PT PAL Indosesia dengan pemerintah Philipina. Pada hal proyek tersebut bukan proyek “siluman” yang tidak jelas, melainkan proyek antar 2 negara. Anehnya, Direktur SDM dan Umum ini mengakui telah menanda tangani 2 dokumen pembayaran pada September 2016, namun tak tahu pembayaran kepada siapa. </b><br /><br /><b>“Saya sebagai Direktur SDM dan Umum. Kami tidak pernah aktif didalam rapat itu. September 2016, saya pernah menanda tangani dokumen pembayaran karena persyaratan harus ada 2 Direktur,” jawab Etty Soewardani. Pada hal, pertanyaan JPU KPK adalah, apakah saksi tau kalau PT PAL mengikuti pengadaan proyek kapal dengan pemerintah Philipina.</b><br /><br /><b>Saat ditanya JPU KPK, pembayaran kepada Ashanty atau PT Perusa. Saksi menjawab lupa. JPU KPK kembali menanyakkan, berapa persen yang dibayarkan, saksi menjawab lupa. Kemudian JPU KPK menanyakkan pembayaran dalam bentuk uang apa, lagi-lagi saksi menjawab lupa.</b><br /><br /><b>Terkait dengan fee agen Ashanty Sales sebesar 3,5 persen namun oleh direksi PT PAL dibuat menjadi 4,75 persen. Saksi mengaku tidak tau. Pada hal, Eko Prasetiyanto (Direktur Perencanaan dan Pengembanagan Usaha) mengakui bahwa penentuan fee angen dibahas dan ditentukan oleh rapat dewan Direksi dan kemudian disampaikan kepada Kirana Kotama pemilik PT Perusa Sejati selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia.</b><br /><br /><b>Eko menjelaskan, bahwa fee agen yang diminta Ashanty Slaes sebesar 3,5 persen diusulkan dan dibahas oleh semua Direksi menjadi 4,75 persen dari nilai kontrak untuk 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar dan 1,25 persen adalah uang PT PAL atau setara dengan nilai rupiah sekitar Rp 13 milliar. hal itu disampaikan saksi kepada JPU KPK maupun kepada Majelis Hakim.</b><br /><br /><b>“3,5 persen saya dibahas di rapat Direksi, malamnya disampaikan kepada Kirana Kotama dalam pertemuan di Resto Nine,” kata saksi. Saat JPU KPK menanyakkan terhadap Eko Prasetiyanto, apakah itu tanggung jawab Kolektif Kolegial, yang dijabwa saksi “Ya”.</b><br /><br /><b>Sementara keterangan Imam Sulistyono, tak jauh beda saat Ia memberikan keterangan dalam sidang perkara yang sama namun terpisah dengan terdakwa Agus Nugroho, selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati, yang menjadi perantara dari Kirana Kotama untuk menyampaikan uang sebear US25.000 Dollar kepada PT PAL melalui Arif Cahyana.</b><br /><br /><b>Dana Komando kembali dijelaskan Imam Sulistyono, yang sebelumnya sudah dijelaskannya saat menjadi saksi untuk terdakwa Agus Nugroho. Kepada Majelis Hakim saksi menjelaskan, bahwa rapat BOD (Board of Director) dilakukan dalam kaitannya membahas kebutuhan dana operasional PT PAL.</b><br /><br /><b>“Rapat BOD yang dibahas, salah satunya adalah Dana Komando yang akan mempengaruhi cash flow PT PAL,” kata Imam</b><br /><br /><b>Sementara terdakwa Firmansyah Arifim menaggapi keterangan para saksi terkait dana Komando. Terdakwa mengatakan, Dana PT PAL di BRI Cilangkap sebesar Rp 5 milliar belum bisa dicairkan karena Dana Komando belum lunas sampai sekarang.</b><br /><br /><b>“Sengaja saya tidak membayar Dana Komando, sehingga uang kami ditahan. Uang itu dicairkan setelah saya ditangkap KPK,” beber terdakwa kepada Majelis.</b><br /><br /><b>Ketua Majelis Hakim pun sempat menanyakkan kepada terdakwa maupun saksi, ispa Komisiaris Utamanya. “Kenapa tidak mlaporkannya kalau ada Dana Komando ?,” tanya Majelis Hakim. Dan semua saksi “diam”.</b><br /><br /><b>Terdakwa Arif Cahyana pun mempertegas, bahwa penyetotan dana sebesar US163.102,19 Dollar itu diantarkan dirinya bersama Imam Sulistyono ke Pekas Pusku AL di Cilangkap. Pernyataan terdakwa Arif Cahyana pun di akui Imam Sulistyono saat ditanya Majelis Hakim.</b><br /><br /><b>Usai persidangan, JPU KPK Mungki Hadpratikto kepada media ini mejelaskan, bahwa fee agen dari 3,5 persen menjadi 4,75 persen adalah hasil rapat Direksi. Sementara uang sebesar Rp 20 juta yang dikembalikan Etty Soewardani, akan ditindak lanjuti dari saksi-saksi berikutnya.</b><br /><br /><b>“Kalau tadi dari keterangan saksi, atas pertanyaan terdakwa memang keputusannya keputusan Dewan Direksi, bulat itu istilahnya BOD. Kalau uang yang 20 juta, itu baru dari keterangan Ibu Etty, dia tidak tau uang itu uang apa tapi diterima dan sudah dikembalikan ke KPK. Kita akan gali dari keterangan pihak-pihak lain, mungkin ia. Karena kita belum tau saksi-saksi lain,” ucap Mungki.</b><br /><br /><b>Sementara terdakwa Firmansyah Arifin mengatakan, bahwa fee agen dibahas dan disetujui oleh semua Direksi, baru kemudian disampaikan ke Kirana Kotama. Saat ditanya, mengapa Direktur SDM dan Umum tidak ikut serta dalam pertemuan malam harinya, Firmansyah Arifin mengtakan karena malam hari.</b><br /><b>“Itu kan awalnya dari usulan Direktur Perencanaan dan Pengembanagan Usaha, kemudian dibahas dan disetujui oleh semua Direksi. Dari keputusan itu, malamnya disampaikan kepada Kirana Kotama dalam pertemuan Resto Nain. Bu Etty tidak ikut karena pertemuannya malam,” kata terdakwa.</b><br /><br /><span style="font-size: x-large;"><b>Dalam surat dakwaan JPU KPK</b></span></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"><br /><b> </b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEeJjK-a0UDoZIru_tC9q47yY1Cb_tobDJKCTnkRxNVFaNOSJfD4EaZCeGDHIBY0fcMFoUKyw8yuBLTsYhGrwIWRI7MWZpCssSMvdSI3e7F3y41aavvuvKiEMpChQmVHf5QCGeaA-pGBA/s1600/IMG20170925150022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEeJjK-a0UDoZIru_tC9q47yY1Cb_tobDJKCTnkRxNVFaNOSJfD4EaZCeGDHIBY0fcMFoUKyw8yuBLTsYhGrwIWRI7MWZpCssSMvdSI3e7F3y41aavvuvKiEMpChQmVHf5QCGeaA-pGBA/s640/IMG20170925150022.jpg" width="640" /></a></b></span></div> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b>Kasus ini bermula pada tanggal 30 Agustus 2012 lalu, saat M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama dengan Agency Agreement No. SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc. Dalam Agency Agreement tersebut dinyatakan bahwa, Ashanty Sales ditunjuk menjadi agen yang akan membantu PT PAL, dalam mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV, untuk memenuhi kebutuhan kapal DND Filipina dengan besaran fee agen akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Filipina, Dan agen agreement tersebut, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015.</b><br /><br /><b>Kemudian, pada awal 2013, Eko Prastianto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL, mendapat informasi dari Kirana Kotama, selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia bahwa, DND Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut,  Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek Kapal PT PAL dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis, serta perhitungan  cost stucture kapal SSV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Fhilipina.</b><br /><br /><b>Setelah perhitungan cost cost structure oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Fhilppines Navy, adalah sebesar USD43.262.558,  dengan perhitungan fee sebesar 2,5 persen. Besaran fee agen tersebut ditentukan berdasarkan pada proyek-proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL sebelumnya.</b><br /><br /><b>Pada tanggal 5 Agustus 2015, rapat Direksi yang dihadiri M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto, menyetujui perhitungan cost structure tersebut. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Filipina, dengan harga penawaran per kapal sebesar US43.262.556 dollar.</b><br /><br /><b>Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2013, Tim pengadaan DND Filipina, melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification, untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL, sesuai dokumen penawaran yang dihadiri oleh Liliosa L. Saavedra dan Kirama Kotama sekaligus menemui Joko Sutejo, selaku Staf Ahli Direktur PT PAL, dan Eko Prastianto di kantor PT PAL di Surabaya</b><br /><br /><b>Dalam pertemuan tersebut, ternyata Liliosa L. Saavdra mau minta fee untuk Ashanty Sales sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV oleh PT PAL, dan meminta agar segera dituangkan dalam perjanjian. Namun oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto, merasa keberatan karena terlalu besar, dan akhirnya turun menjadi 3,5 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto pada rapar Direksi PT PAL</b><br /><br /><b>Pada tanggal 7 Agustus 2014, kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar, ditandatangani oleh M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL dan Hon Vol Taire T. Gasmin, selaku sekretaris DND Fhilipina, setelah dinyatakan sebagai pemenang. </b><br /><br /><b>Selanjutnya, Pada tanggal 18 Januari 2014, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan 2 unit kapal SSV sebesar 15 persen, melalui surat Nomor. 972/64000/VI/ 2014 yang ditandatangani oleh, Arif Cahyana. Kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh DND Filipina, pada tanggal 16 Juli 2014, dalam 2 tahap masing-masing sebesar US65.228.888,7 dollar ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 0172.0 2.00000055.3.5 atas nama PT PAL Indonesia Persero.</b><br /><br /><b>Setelah PT APL menerima pembayaran uang muka dari DND Filipina, pada tanggal 31 Juli 2014, Ashanti Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin pertama melalui rekening atas nama PT Perusa, Nomor 065-00412013 pada Development Bank of Singapore.</b><br /><br /><b>Pada sekitar Januari 2015, M. Firmansyah Arifin, meminta Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Jakarta, untuk mengambil uang Cash Back dari agen yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty Sales, sesuai kesepkatan.</b><br /><br /><b>Kemudian, Imam Sulistyanto, menemui Kirana Kotama di lobby Eka Hospital BSD Central Business District lot IX BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Kirana Kotama menyerahkan bingkisan Goody Bag, berisi uang sebesar US163.102,19 Dollar kepada Imam Sulistyanto. Kemudian Imam Sulistiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Eko Prasetyanto untuk diserahkan kepada M. Arifin Firmansyah.</b><br /><br /><b>Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal CCV selesai, dan kapal tersebut telah diserahkan oleh PT PAL kepada DND Filipina. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran 85 persen, atas pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV sebesar US36.029.392,85 Dollar kepada DND Filipina melalui invoice nomor. 113 m16001, yang ditandatangani oleh m. Firmansyah Arifin. </b><br /><br /><b>Pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Fhilipina merealisasikan pembayaran 85% dengan mentransfer uang sebesar US36.029.392,85 Dollar. Atas pembayaran agen kepada Ashanti Sales tersebut, M. Firmansyah Arifin, mengingatkan Arif Cahyana dan Saiful Anwar, mengenai adanya cashback sebesar 1,25% harus diserahkan oleh Ashanty sales.</b><br /><br /><b>Atas arahan M. Firmansyah Arifin, pada sekitar awal Maret 2017, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta dan menanyakan Cash Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Kirana kotama memberitahukan bahwa, Ashanty Sales di Fhilipina akan menarik uang tunai sebesar US25.000 dolar dari fee agen yang telah di diterimanya dari PT PAL.</b><br /><br /><b>Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang tersebut kepada Kirama Kotama untuk menyerahkan secara tunai kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana, dan Arif Cahyana melaporkan hasil pertemuan dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. </b><br /><br /><b>Pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati) untuk mengambil dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.000 dolla di Rumahnya, di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati) sesuai permintaan Kirama Kotama.</b><br /><br /><b>Sehari kemudian, yakni, pada tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho melalui telepon, meminta agar Agus menyerahkan uang sebesar US25.000 dolar kepada Elfi Gusliana, dan uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Cahyana.</b><br /><br /><b>Untuk penyerahan uang Cash Back tersebut, pada tanggal 16 Maret 2017, Agus Nugroho meminta Elfi Gusliana membuat tanda terima, tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata pada tanggal 17 Maret 2017, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang.</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b>Namun sial, sebelum uang tersebut “dinikamti” oleh Direksi PT PAL, Arif Cahyana dan Agus Nungroho, sudang ditangkap KPK, pada 30 Maret 2017. (Redaksi) </b></span></div>

News Tipikor Sidang Korupsi OTT PT PAL, Direktur SDM Jawab Lupa Saat di Tanya JPU KPK

-     JPU KPK : Fee Agen 4,74 Persen Hasil          Rapat Direksi -      Terdakwa Firmansyah Arifin : Ada dana        PT PAL  5 millia...

»

Kasus Pungli BPN Segera Disidangkan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy-OnWL95ouvD8qFO7gcMbsE_ZUyjXNy96-MFQtOzvWHL4uBR4ZglTAubUg9lCSO5Ypa5Zas5RxhggF8jfVAaes2xrXlEExnEwx5FyXqBtqKMmCPimuI1FQ4yIB-wv-LBpkyHnXq_Pnqs/s1600/IMG-20170925-WA0019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy-OnWL95ouvD8qFO7gcMbsE_ZUyjXNy96-MFQtOzvWHL4uBR4ZglTAubUg9lCSO5Ypa5Zas5RxhggF8jfVAaes2xrXlEExnEwx5FyXqBtqKMmCPimuI1FQ4yIB-wv-LBpkyHnXq_Pnqs/s640/IMG-20170925-WA0019.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka saat berada di dalam mobil tahanan Kejari Tanjung Perak</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak tak lama lagi akan melimpahkan berkas perka atas nama tersangka dalam kasus pungutan liar (Pungli) di BPN II Surabaya, setelah Polrestabes Surabaya melimpahkan perkara tahap II, pada Senin, 25 Septemberr 2017.<br /><br />Dua tersangka dalam kasus pungli tersebut, yakni Chalidah Nazar (48), Staf Seksi Pengukuran BPN Surabaya II dan Bayu Sasmito, seorang pegawai harian lepas (PHL)<br /><br />"Hari ini kami terima pelimpahan tahap II dari penyidik," ucap Kasintel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie.<br /><br />Dalam kasus ini, lanjut Lingga, Jaksa tetap melanjutkan penahanan terhadap 2 tersangka, yang sebelumnya ditahan oleh Penyidik Tipikor Polrestabes Surabaya. <br /><br />"Keduanya ditahan selama dua puluh hari kedepan," lanjut Lingga<br /><br />Usai menerima pelimpahan tahap II, Jaksa akan merampungkan penyusunan surat dakwaan dan selanjutnya, berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Juanda Sidoarjo. <br /><br />"Berkasnya segera kami limpahkan ke Pengadilan," ujar Lingga. <br /><br />Kedua tersangka pungli ini tiba di Kejari Tanjung Perak sekira pukul 13.10WIB. Keduanya langsung dibawa penyidik Tipikor Polrestabes Surabaya menuju ruang Pidana Khusus Kejari Tanjung Perak untuk menjalani proses administrasi tahap II. <br /><br />Kasus pungli ditubuh BPN Surabaya II ini diungkap oleh Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan uang Rp 8 juta di dalam laci meja kerja tersangka Chalidah Nazar.  <br /><br />Selain itu, mereka juga menyita 3 lembar bukti setoran PNPB Bank Jatim dari pemohon, 12 berkas pemohon, dan buku tabungan Bank Jatim milik tersangka Bayu Sasmito <br /><br />Oleh penyidik, tersangka Cahlidah Nazar Warga Jalan Cendrawasih Waru Sidoarjo dan tersangka Bayu Sasmito, Warga Perumahan Swan Menganti Mas Gresik dijerat dengan pasal berlapis. <br /><br />Perbuatan mereka dianggap melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP dan melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi , Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP, Dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. (Redaksi)</div>

Tipikor Kasus Pungli BPN Segera Disidangkan

Tersangka saat berada di dalam mobil tahanan Kejari Tanjung Perak berita korupsi .co – Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (Keja...

»