BERITAKORUPSI.CO

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset PT PWU Segera di Adili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigTvtZ5UGSOxoje2veFDldNFdOoCr4TUoAE1Pj2Hex_1fpLtYU4XYUOiVqJLuriU9YIXnkkEaPOUtLxcUmx1GBrghbA2mqcJ1y6XUepF6-eV8dldGsxFEKfxPK-9Hov_EM0qxcUMvynO4/s1600/DSCF0628.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigTvtZ5UGSOxoje2veFDldNFdOoCr4TUoAE1Pj2Hex_1fpLtYU4XYUOiVqJLuriU9YIXnkkEaPOUtLxcUmx1GBrghbA2mqcJ1y6XUepF6-eV8dldGsxFEKfxPK-9Hov_EM0qxcUMvynO4/s640/DSCF0628.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Oepoyo Sarjono, saat bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor (Dok BK.)</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Kasus perkara Korupsi penjualan asset Pemerintah Provinsi Jatim yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) Jilid II, akan segera di adili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. 
 
Dalam jilid II ini, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan 2 terangka, yaitu Oepoyo Sarjono, selaku Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan Sam Santoso (Direktur PT SAM). Keduaanya adalah selaku pembeli 2 asset milik Pemda Jatim yang dikelola oleh PT PWU yang terletak di Tulungagung dan Kediri tahun 2003 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000. 
 
Pada Selasa, 19 September 2017, Kejati Jatim melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor untuk segera di adili. Hal itu di sampaikan oleh Kasi Penkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum) Kejati Jatim, Richard Marpaung. 
 
“Perkara tersangka Oepoyo Sarjono, hari ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” kata Richard. Apa yang di sampaikan Richard, juga dibenarkan oleh Panmud Pengadilan Tipikor, M. Nur. 
 
“Perkara atas nama Oepoyo Sarjono, hari ini baru masuk. Tapi harus menunggu penetapan Ketua Pengadilan dulu untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya,” kata M. Nur saat dihubungi media ini. 
 
Sementara dalam jilid I, 2 terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah dan di Vonis hukum pidana penjara, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, pada 21 April 2017. 
 
Keduanya yaitu Dahlan Iskan, Dirut PT PWU dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun, namun kemudian di bebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada 31 Agustus 2017, kemudian Kejati Jatim saat ini melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Sementara Wishnu Wardhana, mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset PT PWU di Vonis pidana penjara selama 3 tahun. 
 
Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa pelepasan asset milik Perusda (Perusahaan Daerah) Jatim, terletak di Tulungagug dan Kediri yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana, selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan asset bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU tidak sesuai prosedur. 
 
Pelepasan asset tersebut tidak melibatkan tim penilai harga. Sehingga nilai penjualaan kedua asset tersebut yang dilakukan oleh PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000. 
 
Majelis Hakim juga menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000 namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. 
 
Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. 
 
Tidak hanya disitu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam amar putusannya, bahwa penjualan asset sudah dilakukan pembayaran pada Agustus 2003 sementara jadwal pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baru dilakukan pada September 2003. Terdakwa Wishnu Wardana memerintahkan panitia lelang untuk membuat dokumen agar proses pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai dengan prosedur. 
 
Fakta Persidangan 
Dalam BAP Sam Santoso, yang dibacakan JPU dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan A. Yani Surabaya, kantor Jawa Pos untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung. 
 
Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Graha Pena, menyampaikan penawarannya untuk asset di Kediri senilai Rp 17 milliar, dan Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari. 
 
Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. 
 
Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka. 
 
Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan JPU, juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit. 
 
Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari DPRD Jatim yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA nya, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. (Redaksi) 
<div style="text-align: justify;">
 </div>

Tipikor Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset PT PWU Segera di Adili

Oepoyo Sarjono, saat bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor (Dok BK.) berita korupsi .co – Kasus perkara Korupsi penjualan asset Pemerin...

Sidang Suap DPRD Jatim, Komisi B Akan Menerima Uang "Siluman" Rp 3,07 M dari 10 SKPD Selama 2017

02.55 beritakorupsi 0

#Pemberian Uang Komitmen Fee oleh SKPD ke Komisi B DPRD Jatim Sudah Berlangsung Bertahun-tahun# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxHA9DgxKtOIzkasAfPOGmdC6zbWbf02p72v55q0ABmHbfSm9oAcGosZRmL9mCvKRlgAbe9cDjgaj2FGi5PzcOtYqbD2cJ0g-3VS9xqVF6dv52-f8MQRHNCkcE-fwZDT90WKKid_7UNPE/s1600/IMG20170918132652.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxHA9DgxKtOIzkasAfPOGmdC6zbWbf02p72v55q0ABmHbfSm9oAcGosZRmL9mCvKRlgAbe9cDjgaj2FGi5PzcOtYqbD2cJ0g-3VS9xqVF6dv52-f8MQRHNCkcE-fwZDT90WKKid_7UNPE/s1600/IMG20170918132652.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Uang “siluman” alias uang “suap” yang dikenal dengan istilah komitmen fee antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau Kepala Dinas dibawah Pemerintah Provinsi Jatim dengan Komis B DPRD Jatim, ternyata sudah berlangsung bertahun-tahun. Untuk tahun 2017, Komisi B DPRD Jatim akan  menerima uang “suap” alias komitmen fee dari 10 SKPD sebesar Rp 3,07 milliar. Penerimaan uang “suap” tersebut, terkait pengawasan yang dilakukan oleh Komisi B terhadap kinerja para Kepala Dinas agar dinilai berjalan baik sekalipun “amburadul”. Untuk SKPD Dinas Peternakan, Komisi B menargetkan uang komitmen fee tahun 2017 sebesar Rp 500 juta belum termasuk uang iuran triwulan, terkait pengawasan anggaran dan Revisi Perda Nomor 3/2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina. Dan untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ditargetkan sebesar Rp 600 juta, agar kinerja Kepala Dinas dinilai baik-baik saja. Lalu dari mana para Kepala Dinas (SKPD) mengumpulkan uang “siluman” yang nilainya ratusan juta untuk disetorkan kepada Dewan yang terhormat itu ? Mungkinkah para Kepala Dinas akan memberikan seluruh gajinya kepada Dewan yang terhormat itu demi uang komitmen fee agar kinerjanya dinilai baik sekalipun itu “amburadul”. Atau akan “menggorok” pihak lain juga untuk mengumpulkan uang “siluman” tersebut ? Lalu bagaimana dengan SKPD lainnya dengan Komisi lain di DPRD Jatim ? bisa jadi melakukan hal yang sama, namun belum “masuk jurang” alias tertangkap KPK. Terungkapnya besaran uang komitmen fee yang di terima oleh Komis B DPRD Jatim dari setiap SKPD dan pembahasan Revisi Perda, diungkapkan oleh saksi yang dihadirkan oleh JPU Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani dari KPK, untuk 3 terdakwa di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmat, dalam persidangan yang berlangsung, pada Senin, 18 September 2017. Dalam persidagan, JPU KPK menghadirkan 7 saksi, yaitu M. Basuki (Ketua Komisi B DPRD Jatim), Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD sekarang di Komisi E), staf Komisi B Santoso dan Rahman Agung, 2 anggota Komisi B Pranaya Yudha dan Ninik Sulistiyaningsih serta Anik Maslachah (Wakil ketua Komisi B).</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVWZKuvK1CvXLLEXN5yY2uDQn2pJ3-5qOTAd0tw7JZbLsBzJTn-sJVRq8Sm-_5nbzH5tsh4O0WG7giBLKXNgDHqTSd8CVwtBigrHvF7IxyvULo8oHQpU9w2n3aGXgRBb0OJ1vmktMThJE/s1600/IMG20170918133332.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVWZKuvK1CvXLLEXN5yY2uDQn2pJ3-5qOTAd0tw7JZbLsBzJTn-sJVRq8Sm-_5nbzH5tsh4O0WG7giBLKXNgDHqTSd8CVwtBigrHvF7IxyvULo8oHQpU9w2n3aGXgRBb0OJ1vmktMThJE/s640/IMG20170918133332.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara ke – 3 terdakwa, yaitu Bambang Heriyanto, (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemrov. Jatim) berasama ajudannya Anang Basuki Rahmat (1 perkara) dan terdakwa Rohayati, (Kepala Dinas Peternkana Prov. Jatim). Ketiga terdakwa di dampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, diantaranya Suryono Pane dkk. Kepada Majelis Hakim, saksi yang juga tersangka M.Basuki mengatakan, bahwa Revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 semula diajukan oleh Dinas dan kemudian diambil alih oleh Komisi B. Terkait uang komitmen fee, Basuki menjelaskan, jumlah uang komitmen fee dari 10 SKPD sebesar Rp 3,07 milliar, yang sudah duterima sekitar Rp 485 juta. “Terkait uang triwulanan. Saya ditelepon Pak Anang, saya sudah tau Pak Anang. Terkait Perda, saya menerima 100 juta (saksi sempat terdiam dan mengatakan lupa kapan diterima) sekita April – Mei ditransfer ke Bendahara. Totalnya 3,07 M dari SKPD,” kata Basuki, yang pernah masuk penjara selama 1 tahun dalam kasus Korupsi saat menjadi anggota DPRD Surabaya. Dalam persidangan, antara Basuki dan Ka’bil Mubarok sepertinya tidak saling jujur, malah ibarat peribahasa “saling mengaiskan api dari punggungnya”. Hal itu terlihat, saat Basuki menjelaskan terkait isi catatan pribadinya yang disita oleh KPK saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya. Dalam catatan pribadi M. Basuki yang disita KPK tertulis; tahun 2017 ada kesepakatan uang setoran dari 10 SKPD sebesar Rp 3,07 miliar. Catatan itu diperoleh dari Ka’bil Mubarok, saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B dan kemudian pindah ke Komisi E DPRD Jatim. Selain itu, dalam catatan Basuki yang ditunjukkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim tercantum, uang itu diterima dari dari Dinas Perkebunan Rp 40 juta, Dinas Peternakan Rp 40 juta, Dinas Perikanan dan kelautan Rp 150 juta, Dinas Pertanian Rp 80 juta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 50 juta, Dinas Kehutanan Rp 30 juta, Dinas Koperasi 50, Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) sebesar Rp 20 dan Biro Ekonomi Rp 25 juta. Saat JPU KPK menanyakkan, apakah pemberian uang tersebut terkait dengan fungsi kontrol anggota Legislatif agar tidak mempersulit evaluasi program-program dan pembahasan APBD 2017 ?. Dengan sangat jelas, Basuki mengakuinya. “Iya, benar. Saya catat dari Kabil,” kata Basuki. Basuki menambahkan, ada uang setoran yang diterima oleh Ka’bil Mubarok sebesar 150 juta namun yang diserahkan hanya sebesar Rp 80 juta, Keterangan Basuki, langsung di kroscek oleh JPU KPK kepada Ka’bil. Namun dengan tegas, pria botak ini tidak mengakuinya. Selain tidak jujur, ternyata kedua pimpinan Dewan yang terhormat ini pun bermain tidak secara hormat melainkan “kotor dan busuk”. Sebab, uang “suap” yang diterima Ka’bil Mubarok tidak selurunhya diberitahukan atau diserahkan kepada Basuki selaku Ketua Komis B melainkan  di “sunat” dulu oleh Ka’bil (“uang siluman dimakan setan”) "Saya bertugas untuk mengawal usulan masing-masing Dinas mulai pengusulan. Tidak pernah membahas itu (kebijakan triwulanan dan uang komitmen)," kata Ka’bil, mengelak. Sementara saksi Santoso menjelaskan, terkait uang sebesar Rp 150 juta, diketahuinya dari Agung. Santoso, Agung dan Ninik mengakui pernah kebagian uang “siluman” tersebut sebesar Rp 7.500.000. Berbeda dengan Pranaya dan Anik tidak mengakuinya. Dari keterangan para saksi yang dianggap berbelit-belit dan tidak jujur JPU bahkan Majelis Hakim pun beberapakali mengingatkan bahwa ada sangsi pidana bila keterangannya dianggap memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dalam persidangan. Usai persidangan, Jaksa KPK Atti Novianti menjelaskan, bahwa pungutan triwulan ini sudah berlangsung sejak tahun 2014 hingga 2017. Uang yang diteriama oleh Basuki dan Ka’bil, kemudian dibagi sesuai dengan rumus  Khusu yang digunakan oleh Basuki. Atti menambahkan, bahwa keterangan saksi bisa jadi akan ditindak lanjuti dalam persidangan berikutnya. “….yang 20 itu, 19 untuk anggota DPRD dan satunya untuk staf yang dua itu. Yang 4 ini kemudian dikurangi 3. Yang 3 ini untuk pimpinan Komisi B dan yang satunya untuk uang kas. Seperti yang disampaikan Basuki, bahwa uang yang diterima dari 2 Dinas tadi tidak sampai ke Dia (Basuki). Karena ini saksi terakhir, jadi untuk Basuki dan Ka’bil perkaranya terpisah. Mungkin kami akan member masukan ke teman-teman penyidik,” ucap JPU KPK Atti. Atti Novianti menambahkan, penerimaan pungutan itu seperti yang dijelaskan Basuki, sudah ada sebelumnya tapi Dia tidak tau. Dia menerima sejak 2014, 2015, 2016 dan 2017, ini sudah tradisi. Terkait keterangan saksi yang dianggap berbohong, JPU KPK Atti mengatakan, bahwa bisa jadi akan dikembangkan seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim “Seperti yang disampaikan Majelis tadi, pasal 242 KUHP bisa aja diterapkan,” ujar Atti. Terpisah. Sementara menurut Pane selaku PH terdakwa Bambang dan Anang mengatakan, bahwa penerimaan uang oleh anggota Dewan bukan tupoksinya. Menurut Pane, Fungsinya Dewan adalah sebagi Kontroling, Bajeting dan legislasi. Kalau evaluasi bukan tugas pokok anggota Dewan. “Penerimaan uang oleh anggota Dewan dari Dinas Pertanian dan SKPD lainnya bukan tupoksinya. Fungsinya Dewan adalah sebagi Kontroling, Bajeting dan legislasi. Kalau evaluasi bukan tugas pokok anggota Dewan.,” ujar Pane. (Redaksi) </div>

News Tipikor Sidang Suap DPRD Jatim, Komisi B Akan Menerima Uang "Siluman" Rp 3,07 M dari 10 SKPD Selama 2017

#Pemberian Uang Komitmen Fee oleh SKPD ke Komisi B DPRD Jatim Sudah Berlangsung Bertahun-tahun# berita korupsi .co – Uang “siluman” a...

Salam Negeri Ku !

09.25 beritakorupsi 0

Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (Gemampih) Oleh: Jentar Sitinjak (Pemimpin Umum/Redaksi) 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhALu-imZTmPbkydE4hpK0dX_M6WwyQ33FGs-1aFyW5ocYGzvFkWaq26UHivRjSkGRrMODygzD4fa2Le34PLrHv561LwiWTpj5nM8Ne8hmNDqzMDloaCHqwHoW7iVlKWhZaQ6MjPozm818/s1600/IMG_20170626_004025.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="421" data-original-width="714" height="377" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhALu-imZTmPbkydE4hpK0dX_M6WwyQ33FGs-1aFyW5ocYGzvFkWaq26UHivRjSkGRrMODygzD4fa2Le34PLrHv561LwiWTpj5nM8Ne8hmNDqzMDloaCHqwHoW7iVlKWhZaQ6MjPozm818/s640/IMG_20170626_004025.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
Kasus Korupsi di negeri tercinta ini ibarat akar Ilalang yang sulit dimusnahkan. Sebabnya jelas, akarnya telah ke mana-mana dan menjalar ke mana-mana, ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, ke bawah serta  ke atas. Yang terseret ke “lingkaran hitam” kasus korupsi pun mulai dari oknum  Kelompok Tani, Lurah/Kepala Desa, Wali Kota/Bupati, DPRD, DPR RI, Gubernur, Menteri, Polisi, Pengacara, LSM, Jaksa dan Hakim, serta kalangan pengusaha. Oknum-oknum tersebut pun sudah diproses hukum oleh penyidik Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK, yang kemudian divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setempat. Namun, tak sedikit pejabat yang  masih melakukan korupsi dengan cara menerima uang suap dari pihak swasta sehingga terjarung dan diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli maupun KPK .                                            . Kasus Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa, yang terencana, namun tidak meninggalkan bekas luka, tetapi dapat merusak pembangunan, perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melihat kasus Korupsi yang semakin tahun semakin bertambah, Pemerintah pun tak tinggal diam begitu saja. Presiden RI Ir. Joko Widodo, berupaya keras untuk memberantas praktek-praktek korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh oknum-oknum yang “bermoral rusak” hanya demi kepentingan pribadinya. Salah satu bentuk upaya tegas yang dilakukan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang disebut Satgas Saber Pungli, tanggal 20 Oktober 2016. Belum 1 tahun Perpres tersebut dikeluarkan, sudah ratusan oknum yang melakukan KKN dan diamankan oleh  Tim Saber Pungli dan KPK. Hal itu dapat kita saksikan dari berbagai media cetak dan elektronik (online, radio, dan televisi). Barang bukti berupa uang dalam bentuk pecahan rupiah dan uang asing, yang jumlahnya mulai dari jutaan hingga milliaran rupiah pun berhasil diamankan. Seperti yang terjadi pada tanggal 16 September 2017, Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko, bersama seoarang pihak swasta diamankan oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan karena diduga menerima dan memberi uang suap. Padahal, belum lama juga, KPK menangkap Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Bahkan, KPK baru melakukan penggeledahan Kantor Walikota dan Pemerintahan Kota Malang. Sepertinya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, keberadaan KPK, dan Stagas Saber Pungli, tidak membuat rasa takut para oknum yang berniat memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau Korporasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memberantas benih-benih korupsi di negeri tercinta ini? Mari kita menggalang Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (Gemampih)  masing-masing,  baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, baik sebagai swasta maupun PNS, Pegawai BUMN, BUMD, terutama para pejabat di negeri ini, serta mengubah sistim lama dengan istilah “loyal dan patuh pada pimpinan” dan melaksanakan keterbukaan informasi publik secara total “bukan setengah hati”. Bila akhlaq, moral, pikiran, dan hati sudah rusak, Undang-Undang apapun sepertinya tidak ditakuti dan tudak menimbulkan rasa takut lagi.</div>

Opini Salam Negeri Ku !

Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (Gemampih) Oleh: Jentar Sitinjak (Pemimpin Umum/Redaksi) K ...

Wali Kota Batu Ditangkap KPK

03.08 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
#Eddy Rumpoko, lolos dari kasus Korupsi Road Show Kota Batu Tahun 2014, Akhirnya tertangkap OTT KPK#</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjLF_B2yp5MDVL1_WJm5QscpbknhVQggOgd9DBhidAMpK8zWelcDD4oxM9Fe5XA96ivbtB6Sf8WPaM_bpvPLHRtmWkVSukYzEx6iOwvMCyCYMAgojPHSdX2yt-q5eoH-QstXrZTHvNfBc/s1600/KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1136" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjLF_B2yp5MDVL1_WJm5QscpbknhVQggOgd9DBhidAMpK8zWelcDD4oxM9Fe5XA96ivbtB6Sf8WPaM_bpvPLHRtmWkVSukYzEx6iOwvMCyCYMAgojPHSdX2yt-q5eoH-QstXrZTHvNfBc/s640/KPK.jpg" width="432" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">"Ilustrasi"</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – “sepandai-padainya Tupai melompat, suatu saat akan jatuh ke tanah”. 
 
Ungkapan Peribahasa di atas, barangkali saat ini yang dialami oleh Eddy Rumpoko, yang menjabat sebagai Wali Kota Batu, Malang, Jawa Tiumur, sejak 2007 hingga akhir tahun 2017. 
 
Sebab tahun lalu (2016), nama Eddy Rumpoko, selaku Wali Kota Batu, disebut dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dalam kasus perkara Korupsi kegiatan Promosi Pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2014 lalu, dengan anggaran dari APBD sebesar Rp 156.490.000, lalu berubah menjadi APBD-P sebesar Rp 3.740.000.000, untuk satu output kegiatan  pameran. Namun dalam pelaksanannya, penggunaan anggaran tersebut, tidak sesuai dengan peruntukannya, hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,7 milliar. 
 
Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Batu, hanya menetapkan 3 tersangka/terdakwa, yaitu Uddy Syaifudin (Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/PHRI),  Santonio, selaku Pelaksana (EO) dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, sekaligus selaku Pengguna Anggaran (BPMPT/PA), Muhammat Samsul Bahri. 
 
Sementara, dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan bahwa, Eddy Rumpoko, Susetya Herawan (Kepala Inspektorat) dan Dua staf Pemkot Kota Batu, turut bersama-sama dengan Uddy Syaifudin, Santonio dan Samsul Bahri "melakukan" kegiatan promosi pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 3,7 M yang bersumber dari APBD Pemkot Batu. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh beberapa wartawan dan LSM. 
Dalam amar putusan Majelis Hakim, yang dibacakan Ketua Majelis H.R. Unggul Warso Mukti menyatakan bahwa, Uddy Syaifudin, hanya dijadikan sebagai alat oleh Eddy Wali Kota Batu, untuk menggunakan anggaran kegiatan Promosi Pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2014 lalu. 
 
Dari putusan Majelis Hakim disebutkan bahwa, dari kerugian negara sebara Rp 1,3 milliar, hanya Rp 637.337.000 yang dibebankan terhadap 2 terdakwa yakni, Santonio (Rp 223.750.000) dan Muhammat Samsul Bahri (Rp 413.587.500, untuk terdakwa). Lalu sisanya kemana dan siapa yang bertanggung jawab ? 
 
Majelis Hakim juga menyebutkan, barang bukti No 24 samapai dengan 28, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara laian. Perkara yang mana ? Apakah untuk Dua Pejabat Pemkot Batu yakni Eddy Rumpoko dan Susetya Herawan seperti yang disebutkan Majelis Hakim ??? 
 
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, dalam persidangan, pada Jumat, 29 April 2016, sekira pukul 19.00 WIB. 
 
Anehnya, Kejari Batu atau bahwakan Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, tak “berani” menyentuh Eddy Rumpoko, selaku Wali Kota yang diusung oleh PDIP. 
 
Lolosnya Eddy Rumpoko dari kasus Korupsi kegiatan Promosi Pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2014 lalu, akhirnya masuk ke “genggaman” Komisi Pemberantasan Korupsi. 
 
Sebab, Wali Kota yang menjabat 2 periode itu, yang akhir tahun ini akan digantikan istrinya,  ditangkap oleh Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Sabtu, 16 September 2017. 
 
Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, ditangkap KPK dirumah dinasnya sekitar pukul 13.40 WIB, karena diduga menerima suap, bersama seorang pihak swasta yang diduga selaku pemberi suap. Keduanya saat ini dibawa ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. 
 
Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Wali Kota Batu itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kabid Humas Polda Jatim), Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, saat dihubungi wartawan media ini. 
 
“Ada 2, Wali Kota dan yang punya Amarta, uang dalam tas,” kata Kombes Pol. Frans. (Redaksi) 
 
 
Sementara.......... 
Kasus Korupsi Road Show Kota Batu</div>
<div style="text-align: justify;">
 
 
#Majelis Hakim sebut, Eddy Rumpoko, Susetya Herawan, turut bersama-sama dengan Uddy Syaifudin, Santonio dan Samsul Bahri "melakukan”#</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCv1XP9w9iVU6FErli_kYaf4Gzx4zQq7sZ3E_N39jUGboPM8-lpuV2tsWEsIeOFUkYFLDzL41jIB2le5drwewm4JUA95jedojX-sLOLgMEIpabZLueCZIS98t9n_R4kuyXd4F61-aYyzA/s1600/PhotoGrid_1461949955090.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCv1XP9w9iVU6FErli_kYaf4Gzx4zQq7sZ3E_N39jUGboPM8-lpuV2tsWEsIeOFUkYFLDzL41jIB2le5drwewm4JUA95jedojX-sLOLgMEIpabZLueCZIS98t9n_R4kuyXd4F61-aYyzA/s640/PhotoGrid_1461949955090.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co - Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Kepala Inspektorat Susetya Herawan, kemungkinan tak "bisa tidur nyenyak" saat ini, setelah Uddy Syaifudin, Santonio dan Samsul Bahri divonis Majelis Hakim tipikor pada, Jumat, 29 April 2016. 
 
Pasalnya, nama Eddy Rumpoko, Susetya Herawan dan Dua staf Pemkot Kota Batu, disebut dalam putusan Majelis Hakim Tipikor, turut bersama-sama dengan Uddy Syaifudin, Santonio dan Samsul Bahri "melakukan" kegiatan promosi pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 3,7 M yang bersumber dari APBD Pemkot Batu. 
 
Dari kegiatan yang di danai dari uang rakyat itu, menimbulkan adanya kerugian keuagan negara Senilai Rp 1,3 milliar, berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur. 
 
Anehnya, pada saat penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu melakukan penyidikan, hingga ke penuntutan oleh JPU Kejari Batu, nama Eddy Rumpoko dan Susetya Herawan, tidak di sebutkan, ikut bertanggung jawab, terkait kegiatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp 1,3 M. 
 
Tak heran, bila Istri terdakwa Santonio selaku pelaksana Road Show "menantang" JPU, apakah berani memanggil Eddy Rumpoko ? "Berani nggak memanggil Eddy Rumpoko ? Nggak akan berani, mungkin sudah "disogok mana berani memanggil," kata istri terdakwa Santiono, usai persidangan. 
 
Perkataan itu membuat 3 Jaksa dari Kejari Batu marah dan membentak, bahkan mengancam istri terdakwa akan dimasukkan bersama sang suaminya ke penjara. Keributan itu berlangsung kurang lebih 5 menit diluar sidang. Hingga akhirnya, istri terdakwa meminta maaf. 
 
Kemarahan istri terdakwa Santonio, bukan tidak beralasan. Sebab, penyidik Kejari Batu sejak awal, tidak memeriksa Eddy Rumpoko. Karena, adanya kegiatan dan anggaran tersebut, berdasarkan SK Wali Kota Batu. 
 
Sementara Ketiga terdakwa yang sudah divonis yaitu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Uddy Syaifudin, Pelaksana (EO), Santonio dan Pengguna Anggaran yang juga Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (PA/BPMPT) Kota Batu, Muhammat Samsul Bahri. 
 
Ketiganya divonis masing-masing 4 tahun, denda sebesar 200 juta rupiah, subsidair 3 bulan kurangan. Dua dari Tiga terdakwa dihukum pidana tambahan berupa, pengembalian uang pengganti sebesar Rp 223.750.000 untuk terdakwa Santonio, dan Rp 413.587.500 untuk terdakwa Muhammat Samsul Bahri. Sementara untuk terdakwa Uddy Syaifudin, tidak ada pidana tambahan, karena menurut ajelis Hakim, Dia hanya di jadikan sebagai alat. 
 
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, Uddy Syaifudin hanya dijadikan alat oleh Wali Kota Batu. Sementara pertimbangan Majelis Hakim untuk terdakwa Santonio, terkait keuntungan terdakwa dari kegiatan tersebut sebesar 20%, yang seharusnya menurut Majelis Hakim, hanya 10% dari anggaran kegiatan yang diterimanya sebesar Rp 2,6 milliar. Sehingga keuntungan 10% itulah yang wajib dikembalikan. 
 
Pertimbangan Majelis Hakim untuk terdakwa Muhammat Samsul Bahri, selaku Pengguna Anggaran, tidak mematuhi Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Sebab dalam kegiatan tersebut, tidak dilakukan melalui lelang terbuka, melainkan secara Swakelola. Tidak membentuk PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). 
 
Tidak hanya itu, dari anggaran tersebut, terdakwa mengambil uang sebesar Rp 413.587.500 dengan alasan meminjam. Namun hingga saat ini, terdakwa tidak membayar dan tidak dapat mempertanggung jawabkan. 
 
"Menghukum terdakwa Muhammat Samsul Bahri.  Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta, apa bila tidak dibayar diganti kurungan selama 3 bulan. Menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 413.587.500. Apa bila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim Hakim HR. Unggul Warso Murti.  
 
Ketiga terdakwa ini, sama-sama dijerat dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. 
 
Putusan Majelis Hakim ini berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak "masuk akal". Sebab, anggaran yang depergunakan sebesar Rp 3,7 M, dan kerugian negara berdasarkan hasil penghitungan BPKP senilai Rp 1,3 M. Namun dalam tuntutan Jaksa, terdakwa dituntut untuk mengembalikan kerugian negara sebesar jumlah anggaran. 
 
Total ancaman pidan penjara yang tuntut oleh JPU kepada Ketiga terdakwa, selama 11 tahun penjara, dengan rincian, pidana Pokok 7 tahun penjara, subsidair denda 6 bulan dan pidana tambahan 3 tahun 6 bulan. 
 
Dari putusan Majelis Hakim tersebut, total kerugian negara sebesar Rp 1,3 M, baru Rp 637.337.000 yang dibebankan terhadap ke- 2 terdakwa. Lalu sisanya kemana dan siapa yang bertanggung jawab ? 
 
Sementara dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, Barang Bukti No 24 samapai dengan 28, dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara laian. Perkara yang mana ? Apakah untuk Dua Pejabat Pemkot Batu yakni Eddy Rumpoko dan Susetya Herawan seperti yang disebutkan Majelis Hakim ??? 
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketiga terdakwa tersebut diatas,  terseret dalam kasus Korupsi promosi pariwisata (Road Show) Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan pada tahun 2014 lalu, dengan anggaran sebesar Rp 3,7 M yang bersumber dari APBD Pemkot Batu. Dari kegiatan tersbut, menimbulkan adanya kerugian keuagan negara Senilai Rp 1,7 milliar berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur. 
 
Pada Desember 2013 lalu, Pemerintah Kota Batu telah mengesahkan APBD tahun 2014. Salah satu poin yang dianggarkan adalah, untuk penyelenggaraan pameran investasi senilai sebesar Rp 156 juta lebih, dengan output sebanyak 7 kegiatan pameran. Pada Juni 2014, Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) mengajukan permohonan proposal kegiatan. Kemudian, pada 16 Juni 2014, muncul nota kesepakatan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Batu dengan Ketua Badan Pimpinan Cabang PHRI Kota Batu dengan Nomor surat, No. 180/10/MoU/BPC-PHRI/Batu 2014. 
 
Pada tanggal 27 Juni 2014, Wali Kota Batu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota No. 180/236/Kep 422.012/2014 tentang penunjukan BPM untuk melakukan kerjasama dengan PHRI Cabang Kota Batu 2014. Pada Oktober 2014, Wali Kota Batu menetapkan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan promosi dan kerjasama investasi Shining Batu Investment Exibition 2014. 
 
Anggaran dari APBD yang semula Rp. 156.490.000 berubah menjadi sebesar Rp. 3.740.000.000 untuk satu output kegiatan  pameran. Namun dalam pelaksanannya, penggunaan anggaran tersebut, tidak sesuai dengan peruntukannya hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,7 milliar. 
 
Akibatnya, para terdakwa pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Redaksi)</div>

News Tipikor Wali Kota Batu Ditangkap KPK

#Eddy Rumpoko, lolos dari kasus Korupsi Road Show Kota Batu Tahun 2014, Akhirnya tertangkap OTT KPK# "Ilustrasi" berita...

Terdakwa Henry J Gunawan "Dibebaskan" Majelis Hakim Dari Penjara

01.35 beritakorupsi 1

#Ketika “Senjata” seorang terdakwa “mengalahkan” Kekuasaan Majelis Hakim di Persidangan# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC45puHT3lsvzZnDTYssdxYwLHG4xyJD8I_ovX94gVOE7IECQODdl3Zw51U41YIRfJiXDst89Ka4zXh8A04e-k6WheRC7_LulMG4iXcG8QrNuYwb8Ye09DhbE3JQZike6CdSkPgGfzMjA/s1600/IMG20170914160805.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC45puHT3lsvzZnDTYssdxYwLHG4xyJD8I_ovX94gVOE7IECQODdl3Zw51U41YIRfJiXDst89Ka4zXh8A04e-k6WheRC7_LulMG4iXcG8QrNuYwb8Ye09DhbE3JQZike6CdSkPgGfzMjA/s640/IMG20170914160805.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Senjata yang paling ditakuti oleh negara-negara di Dunia adalah senajata Nuklir. Dan bila di persidangan, “senjata mutahir” seorang terdakwa adalah sakit. Dan itu pula yang dipergunakan terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan, Henry J Gunawan. Bos PT Gala Bumi Perkas itu, mengajukan penangguhan penahanan melalui Penasehat Hukum (PH)-nya, M. Sidik Latuconsina kepada Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, pada persidangan minggu lalu, agar terdakwa boleh keluar dari penjara, dan tidak menghirup pengapnya udara dibalik jeruji besi di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, yang dimasukkan Jaksa Kejara Surabaya pada Agustus lalu, setelah pembacaan surat dakwaan dari JPU, yang dilanjutkan dengan pembacaan Eksepsi (kebaratan) dari PH terdakwa, pada Kamis, 7 September 2017. Pada Kamis, 14 September 2017, “senjata mutahir” alias karena penyakit jantung yang diderita  terdakwa pun “berhasil meluluhkan" ke Kuasaan Majelis Hakim, dengan mengabulkan permohonan dari PH terdakwa. Majelis Hakim “membebaskan” terdakwa dari penjara menjadi tahanan Kota,  walau terdakwa ini terlihat sangat sehat. Pengalihan status tahanan penjara menjadi tahanan Kota bagi terdakwa Henry J Gunawan ini, dituangkan dalam surat penetapan yang dibacakan Ketua Majelis  Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya membacakan surat tanggapa atas eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa Henry J Gunawan, M. Sidik Latuconsina. Sebelum Majelis Hakim membacakan penetapan terkait pengalihan status tahanan,  terdakwa Henry J Gunawan cukup lama menunggu diruang sidang sambil duduk dikursi pesakitan yang didampingi PH nya, dengan pengawalan puluhan Polisi lengkap dengan senjata, semenatara Majelis Hakim dan JPU, enah kemana. Ternyata jawabannya adalah pengalihan status terdakwa. Yang menjadi pertanyaan, dengan status tahanan Kota terhadap terdakwa Henry J Gunawan yang diberikan oleh Majelis Hakim, siapa yang dapat mengawasi, bila sewaktu-waktu terdakwa keluar dari Kota Surabaya ?. Bisa jadi, persidangan tertunda, dengan alasan, terdakwa sedang sakit, atau berobat keluar negeri karena kondisi terdakwa sedang kritis.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Bila kemanusiaan atau Hak Azasi Manusia yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap kondisi terdakwa yang menderita penyakit jantung, namun sejak awal persidangn minggu lalu terlihat sangat sehat, wartawan media ini teringat pada Juni tanun lalu. Pada tanggal 8 Juni 2016 lalu sekira pukul 16.00 WIB, Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, selaku Ketua Majelis Hakim dalam kasus perkara Korupsi perjalanan dinas DPRD Lamongan, justru mengeluarkan surat penetapan sebaliknya, terhadap terdakwa seorang wanita yang sedang hamil tua, Muniroh (38), usai JPU membacakan surat dakwaannya. Terdakwa Muniroh, berdasarkan surat keterangan dokter (dr. Rizal Fitni,SpOG) yang memeriksa kandungan Muniroh menyatakan, rencana operasi diperkirakan tanggal 9 Juni 2016. Surat dokter ini diajukan PH terdakwa bersama permohonan penangguhan penahanan, bila sewaktu-waktu, Majelis Hakim membuat surat penetapan penahan. Anehnya, Ketua Majelis Hakim tidak memrtimbangkan surat dokter tersebut. Majelis Hakim tetap memenjarakan Muniroh si pemilik Travel. Alasan Majelis Hakim, agar terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Entah barang bukti mana yang dimaskud. Sementara wanita yang sedang hamil tua itu sedang menjalani proses persidangan bukan penyidikan. Artinya, semua bukti sudah ditangan JPU. Mungkinkah tedakwa dengan perut buncit melarikan diri atau mencuri barang bukti dari Jaksa ??? Tragisnya, sekitar pukul 21.00 WIB, beberapa jam setelah Muniroh bersama bayi dalam kandungannya menginjakkan kaki di Rutan Medang, petugas Rutan melarikannya ke Rumah Sakit Bayangkara di Jalan Ahmat Yani Surabaya, untuk menjalani operasi Saesar. Penegakan supremasi Hukum memang tidak pandang bulu. Baik tua maupun muda, pejabat maupun rakyat jelata, bila bersalah haruslah dihukum. Namun, apakah "tidak ada dispensasai, perikemanusiaan seperti butir ke-2 Pancasila, terhadap wanita hamil tua itu, agar bayi tanpa dosa yang dikandung Muniroh saat itu lahir di "alam bebas" bukan di dalam Lapas (lembaga pemasyrakatan) "berstatus tahanan" mengikuti ibundanya ?" Sementara terdakwa Henry J Gunawan, Bos PT Gala Bumi Perkas yang katakan menderita penyait jantung namun terlihat cukup sehat, justru dikeluarkan Majelis Hakim dari Rutan. Usai persidangan, PH terdakwa Henry J Gunawan, M. Sidik Latuconsina, kepada wartawan media ini mengatakan bahwa, terdakwa sudah menjalani operasi jantung sebanyak 3 kali. Dua diantaranya dilakukan di Singapur dan sekali di Surabaya. Namun tak menjelaskan di Rumah Sakit mana. “Pertimbangan Majelis Hakim, karena kondisi kesehatan terdakwa. sudah Tiga kali operasi jantung. Dua kali di Singapur dan sekali di Suarabaya,” kata M. Sidik Lacutonsian.   
 
Memang, bila dibandingkan antara Henry J Gunawan dengan Muniroh, ibarat “Gajah dengan Semut”. Selain pengusaha yang banyak duit, terdakwa Henry J Gunawan adalah salah satu orang yang terkenal di Kota Pahlawan, terutama dikalangan pengusaha, Pengacara dan wartwan serta, orang-orang yang berbadan kekar. Yang tak sulit baginya untuk berhungan dengan berbagai kalangan. Sementara Muniroh, adalah seorang wanita, yang tinggalnya jauh dari Kota besar, dan hanya memiliki usaha kecil yaitu, biro perjalanan yang tak terkenal di Indonesia, maupun di Surabaya termasuk di Kabupaten Lamongan.  (Redaksi).</div>

Pidana Terdakwa Henry J Gunawan "Dibebaskan" Majelis Hakim Dari Penjara

#Ketika “Senjata” seorang terdakwa “mengalahkan” Kekuasaan Majelis Hakim di Persidangan# berita korupsi .co – Senjata yang paling dit...

Sidang Pengeroyokan Tertunda, Korban Kecewa

01.29 beritakorupsi 0

Pidana Sidang Pengeroyokan Tertunda, Korban Kecewa

Terdakwa Faishal Riedza, saat berada di Kantin PN Samarinda berita korupsi .co – Ketika sesuatu yang diharapkan itu tiba-tiba tak ter...

Sidang Korupsi dana bantuan Siswa miskin, BPKP menyebutkan ada kerugian negara Rp 61.595.000

00.53 beritakorupsi 0

Tipikor Sidang Korupsi dana bantuan Siswa miskin, BPKP menyebutkan ada kerugian negara Rp 61.595.000

Herman, Ahli dari BPKP Jatim , saat memberikan keterangan di sidang Korupsi dana BSM berita korupsi .co – Kasus Korupsi sepertinya dim...

BERITAKORUPSI.CO

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset PT PWU Segera di Adili

Sidang Suap DPRD Jatim, Komisi B Akan Menerima Uang "Siluman" Rp 3,07 M dari 10 SKPD Selama 2017

Salam Negeri Ku !

Wali Kota Batu Ditangkap KPK

Terdakwa Henry J Gunawan "Dibebaskan" Majelis Hakim Dari Penjara

Sidang Pengeroyokan Tertunda, Korban Kecewa

Sidang Korupsi dana bantuan Siswa miskin, BPKP menyebutkan ada kerugian negara Rp 61.595.000

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI