Kepala Bapeda Magetan Diadili Karena Dugaan Korupsi “Sepatu”

<span style="font-size: x-large;"><b>#Kejari Magetan Terkesan Menyicil Kasus Korupsi Pengadaan Sepatu PNS Pemkab. Magetan#</b></span><br /> <br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc_6u-uHtTdAdffvBdcYXu3mSDMMzD6WOU8BW_4-RQ-KIK_KkhS4IyrnCIXpUwRAesHKjjoDAbH1Q5XPwvx_FW2VjXbynq9jzf2PkVI4d6H_9cLoQ_sOFyTUO_9wdYOniPuVko7e3Ha7o/s1600/IMG2017082514193.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc_6u-uHtTdAdffvBdcYXu3mSDMMzD6WOU8BW_4-RQ-KIK_KkhS4IyrnCIXpUwRAesHKjjoDAbH1Q5XPwvx_FW2VjXbynq9jzf2PkVI4d6H_9cLoQ_sOFyTUO_9wdYOniPuVko7e3Ha7o/s640/IMG2017082514193.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto dari kiri. Kasi Pidsus Kejari Magetan, Achmad Taufik Rahman dan terdakwa Sumarjoko</b> </td></tr> </tbody></table> <br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sidang perkara Korupsi pengadaan Sepatu (Jilid II) untuk pegawai Pemkab Magetan tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 1,2 milliar dengan terdakwa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Magetan, digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 25 Agustus 2017.<br /><br />Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan terkesan “menyicil” kasus ini. sebab, pada Jilid I (tahun 2016), Kejari Magetan sudah menetapkan Ketua Asosiasi Perajin Kulit (Aspek) Magetan, Yusuf Ashari, sebagai tersangka, karena diduga melakukan "mark up" atau penggelembungan harga, atas pengadaan proyek sepatu untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemda Magetan.<br /><br />Pada Januari 2017,  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman pidana penajara selama 4 tahun terhadap Yusuf  Hashari. Ketua Aspek itu dinyatakan terbuktiu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain hukuman badan, Majelis Hakim juga sepakat dengan JPU Kejari Magetan, untuk menghukum Ketua Asosiasi Perajin Kulit itu, untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta, atau kurangan 4 bulan bila tidak dibayar. <br /><br />Selain pidana badan dan denda, ada juga pidana tambahan berupa, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp101 juta, atau harta bendanya akan disita oleh Kejari Magetan dan dilelang. Anehnya, Ketua Aspek itu hanya menerima dana sebesar Rp 319.690.000. Mengapa Ketua Aspek Magetan itu yang dihukum untuk membayar selisih uang kerugian negara sebesar Rp 101.590.203 ?<br /><br />Karena merasa tidak bersalah, Yusuf Hashari, melalui Penasehat Hukumnya, Berlian Lukitasar pun melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi, dan hasilnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, membebaskan ketua Asosiasi Perajin Kulit itu, pada April 2017. <br /><br />Dalam jilid II ini, JPU yang juga menjabat Kepala Seksi Pidana Khusu (Kasi Pidsus) Kejari Magetan, menyeret Sumarjoko (terdakwa ditahan di Rutan Magetan dan tanpa ada pengawalan dari kepolisian Ke Pengadilan Tipikior), selaku Kepala Bappeda Litbang Pemkab Magetan, kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, untuk diadili, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan sepatu yang tidak sesuai dengan Specknya, hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 101 juta, berdasarkan hitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur.<br /><br />Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Achmad Taufik Rahman, dalam persidangan dengan Ketau Majelis Hakim I Wayan S, menyatakan bahwa, terdakwa Sumarjoko (di damping Penasehat Hukumnya, Berlian Lukitasar) melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Dalam surat dakwaan, JPU menyatakan bahwa, Pengadaan sepatu untuk pegawai Pemkab Magetan tahun 2014, tidak sesuai dengan Spek, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas PNS, tentang himbauan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup PemKab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui PH-nya, akan mengajukan Eksepesi (Keberatan) pada sidang berikutnya. “Kita akan mengajukan Eksepsi minggu depan,” kata Feby saat ditanya wartawan.<br /><br />Terkait beberapa terdakwa kasus Koruspsi yang berstatus tahanan di Rutan, dan kemudain tanpa adanya pengawalan dari Kepolisian saat menjalani persidangan, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung mengatakan, wajib ada pengawalan. “Harusnya ada pengawalan dari Kepolisian, itu wajib,” jawab Maruli singkat.  (Redaksi)</div>

Tipikor Kepala Bapeda Magetan Diadili Karena Dugaan Korupsi “Sepatu”

#Kejari Magetan Terkesan Menyicil Kasus Korupsi Pengadaan Sepatu PNS Pemkab. Magetan# Foto dari kiri. Kasi Pidsus Kejari Magetan, Achmad ...

»

Majelis Hakim Vonis Rehab Terdakwa Narkoba, Dari Tuntuntan 8 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdEwEEnvrgAGiyCgCC8t6iVdiSw7Xm2Xx8h6NRrF3rzepTub6cgli8nSiFe226-2Oni0TdyM5UXElfWl5nPhySkcoggi2IlYxGpc_64mSDBgUwoWUSv3mdN49WueWLxQQG9_FHjeml23M/s1600/IMG-20170823-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdEwEEnvrgAGiyCgCC8t6iVdiSw7Xm2Xx8h6NRrF3rzepTub6cgli8nSiFe226-2Oni0TdyM5UXElfWl5nPhySkcoggi2IlYxGpc_64mSDBgUwoWUSv3mdN49WueWLxQQG9_FHjeml23M/s640/IMG-20170823-WA0008.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba yang semakin merajalela dan meresahkan masyarakat luas, mulai dari anak-anak hingga dewasa dari berbagai profesi, sepertinya tidak didukung oleh Majelis Hakim yang meengadili perkara tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti kasus perkara Narkotika dengan terdakwa Dudy Arifyanto, yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Rabu, 23 Agustus 2017.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Dudy Arifyanto (warga keturunan), diseret JPU Duta Mulia, dari Kejari Tanjung Perak untuk diadili dihadapan Majelsi Hakim, setelah terlebih dahulu, Dudy Arifyanto diringkus oleh anggota Reskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, di  Perumahan Dian Regency, Jl. Sejahtera Blok II No.33 Kel. Keputih Kec. Sukolilo, Surabaya, pada 12 Pebriari 2017.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian saat itu, ditemukan barang bukti berupa, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk Coca Cola, 1 klip plastik berisi Shabu-shabu seberat 0,50 gram dan 1 klip plastic berisi 0,18 gram, 1 buah pipet kaca bekas pakai,1 buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih,1buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna kuning. Barang tersebut menurut terdakwa, diperoleh atau dibeli dari Sa’it (DPO) seharga Rp.300.000.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat dakwaan JPU Duta Mulia menyatakan bahwa, terdakwa Dudy Arifyanto, terbukti bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang  Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana, minimal 4 tahun penjara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian, akibat dari perbuatan terdakwa Dudy Arifyanto, JPU meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, untuk menajtuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 tahun.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, dalam surat putusan Majelis Hakim yang dibacakan dalam persidangan dengan Ketua Majelis Hakim Arif Juwantoro, justru “membebaskan” terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan JPU, dengan menjatuhkan hukuman rehablitasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Memang, pertimbangan Majelis Hakim untuk menghukum rehablitasi terdakwa, berdasarkan surat dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Apakah surat TAT yang dimiliki oleh terdakwa sesuai dengan prosedur ? Bila terdakwa BNNK mengeluarkan surat TAT, mengapa JPU menjerat terdakwa dengan pasal 112 ?</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <i>Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Assesmen terpadu di ditandatangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu. </i></div> <div style="text-align: justify;"> <i><br /></i></div> <div style="text-align: justify;"> <i>Dalam kepentingan peradilan, hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy. Rekomendasi inilah yang menjadi dasar pertimbangan seorang hakim untuk menetapkan, apakah tersangka terbukti dan dapat dibuktikan sebagai korban penyalah guna atau terbukti sebagai pelaku tindak pidana Narkotika atau Prekusor Narkotika.</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Dudy Arifyanto, terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang  Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Menjatuhkan hukuman Satu tahun penjara. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa di Rumah Sakit Jiwa, Menur " ucapr Ketua Majelis Hakim.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas Vonis tersebut, terdakwa Dudy Arifyanto, yang didampingi Pemasehat Hukumnya Yahya Wijaya, langsung menerima. Sementara JPU, masih “belum jelas, apakah banding atau menerima juga.  (Redaksi/*)</div>

Pidana Majelis Hakim Vonis Rehab Terdakwa Narkoba, Dari Tuntuntan 8 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba yang semakin merajalela dan meresahkan masyarakat luas, mulai ...

»

1 Tersangka Korupsi OTT DPRD Mojokerto Menunggu Jadwal Sidang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOAufYyaW6noHg7CHCyBXnaVEwoxEu3PG-hX_mKKkh7q1Lq2tVQdfTvVJVXgngCJvygDV6Xg6bGBRBtAIjkwMGrQsvC2BAzw6gMI1fBXNRnacj5llt0J54aBNozRDM71MHF9Vd3u1CdPA/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1097" height="448" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOAufYyaW6noHg7CHCyBXnaVEwoxEu3PG-hX_mKKkh7q1Lq2tVQdfTvVJVXgngCJvygDV6Xg6bGBRBtAIjkwMGrQsvC2BAzw6gMI1fBXNRnacj5llt0J54aBNozRDM71MHF9Vd3u1CdPA/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Satu dari 4 tersangka kasus Korupsi suap terhadap DPRD Kota Mojokerto, yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada 17 Juni 2017 lalu, sedang menunggu jadwal sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sebab, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka, Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mojokerto.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Panmud Pengadilan Tipikor, M.Nur, saat ditemui <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> diruang kerjanya, pada Selasa, 22 Agustus 2017.<br /><br />“Hari ini, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka/terdakwa Wiwiet Febryanto. Kalau jadwal persidangannya, masih menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan,” ujar M. Nur<br /><br />Hal yang sama juga disampaikan Suryono Pane, selaku Penasehat Hukum tersangka, saat ditemui di Pengadilan Tipikor, seusai JPU KPK melimpahkan berkas perkara tersangka Wiwiet Febryanto.<br /><br />“JPU KPK barusan melimpahkan satu berkas perkara atas nama Wiwiet Febryanto. Ini saya juga sudah menerima berksanya. Kita tunggu aja jadwal sidangnya ya,” kata Pane.<br /><br />Dalam kasus ini, selain Wiwiet Febryanto, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya yakni, Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto), Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto).<br /><br />Tersangka Purnomo, selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto bersama-sama dengan Umar Faruq dan Abdullah Fanani, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga menerima “uang suap” dari Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar Anggota DPRD Kota Mojokerto, menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi Anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto, Tahun 2017 sekitar Rp 13 miliar.<br /><br />Tersangka Wiwiet Febryanto diduga sebagai pemberi “suap”, dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.  (Redaksi)</div>

News Tipikor 1 Tersangka Korupsi OTT DPRD Mojokerto Menunggu Jadwal Sidang

berita korupsi .co – Satu dari 4 tersangka kasus Korupsi suap terhadap DPRD Kota Mojokerto, yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap T...

»

Tiga Tersangka Korupsi OTT DPRD Jatim, Disidangkan Tanggal 28 Agustus 2017

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz2bfTPJ7FW7kZKRnE5mz81dwvgbBG0_gcI0U_iXZosa7Pjix7P7Oc5vQvHvTK-EGDgpirbaJW6Ak2xxpC2mDtTKaeSMnyo4uZ2WxG3npTGpYMGB5mBvH4X7Qc1oV8_Sjw5qfxZZF4B0Y/s1600/IMG20170811173311.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz2bfTPJ7FW7kZKRnE5mz81dwvgbBG0_gcI0U_iXZosa7Pjix7P7Oc5vQvHvTK-EGDgpirbaJW6Ak2xxpC2mDtTKaeSMnyo4uZ2WxG3npTGpYMGB5mBvH4X7Qc1oV8_Sjw5qfxZZF4B0Y/s640/IMG20170811173311.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">DR. Lufsiana, Humas Pengadilan Tipikor Surabaya</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Tersangka Bambang Heriyanto yang menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur bersama stafnya, Anang Basuki Rahmat serta Rohayti, Kepala Dinas Peternakan Pemprov. Jatim, “diringkus” Tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada 5 Juni 2017.<br /><br />Tiga dari 6 tersangka suap ini, akan diadili oleh Majelis Hakim di Pegadilan Tindak Pidana Korupsi, pada 28 Agustus 2017.<br /><br />Sementara 3 tersangka Korupsi OTT lainnya yakni, Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 Staf DPRD yaitu, Rahman Agung dan Santoso, belum dilimpahkan.<br /><br />Kepastian jadwal persidangan terhadap 3 tersangka ini, disampaikan oleh Humas Pengadilan Tipikor, DR. Lufsiana, kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, pada Selasa, 22 Agustus 2017.<br /><br />“Sidangnya tanggal 28 Agustus 2017, dengan Ketua Majelis Hakim, Pak Rohmad, Pak Samhadi dan Pak Moch. Mahin,” kata DR. Lufsaiana.<br /><br />Hal itu juga di ia kan oleh Suryono Pane, selaku Penasehat Hukum (PH) tersangka, saat dihubungi beritakorupsi.co. “Ia benar, sidangnya tanggal 28, Hakimnya, Pak Rohmad, Pak Samhadi dan Pak Moch. Mahin. PP (Panitra Pengganti)-nya Pak Mahfud,” ujar Pane.<br /><br />Saat ditanya, kasus yang disangkakan oleh JPU KPK terhadap tersangka Bambang Heriyanto, Pane menjelaskan bahwa, kasus yang menjerat kliennya itu terkait pengawasan anggaran dan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jawa Timur terhadap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Jawa Timur, namun sebenarnya lebih tepat adalah pemerasan dan pungli Dewan.<br />“Sangkaan ya itu, terkait pengawasan anggran dan Perda. Sebenarnya paling pas kalau dikatakan pemerasan atau pungli Dewan. Uangnya hasil pinjaman, bukan dari anggaran,” pungkasnya.<br /><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh4LjruiraCGAbPSdAAYoCBHTAxzjxF2hm-2PR9JOWc_M259Gc5719JGX8-H7eAziliNA1JLkL2rTvyORaiZTDTBelb7bKx1rZ60D1HjRLkBbrF1Fmi0lvARyFQx986ZqQzg8QiuqS3Lc/s1600/IMG20170822123122.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh4LjruiraCGAbPSdAAYoCBHTAxzjxF2hm-2PR9JOWc_M259Gc5719JGX8-H7eAziliNA1JLkL2rTvyORaiZTDTBelb7bKx1rZ60D1HjRLkBbrF1Fmi0lvARyFQx986ZqQzg8QiuqS3Lc/s1600/IMG20170822123122.jpg" /></a>Apa yang disampaikan oleh Suryono Pane selaku PH tersangka, bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh Gubernur Jatim, Sukarwo, kepada media ini di Stasiun Kereta Api Gubeng, pada saat pelepasan arus mudi gratis, pada 23 Juni 2017. <br /><br />Sukarwo mengatakan bahwa, kasus OTT yang melibatkan Pejabat Pemrov dengan Ketua Komisi B DPRD Jatim bukan pengawasan terhadap anggaran dan Perda. Melainkan, bagian yang dimasukkan dalam hatinya. <br /><br /> “Bukan pengawasan, ini bagian yang dimasukkan didalam hatinya, agar mereka tidak mau untuk diminta-minta seperti itu. Namanya Intgritas makanya dibuat fakta Integritas. Tolong sampean (anda.red) catat. Semua aturan dari Menpan (Menteri Pemberdayaan Apratur Negara) itu adalah, aturan agar jangan ada pungli kepada masyarakat, itu semua. Jadi jangan ada pungli kepada masyarakat. Ini permasalahannya Skeepnya adalah, DPRD dan (“terdiam sejenak”), itu kemudian dibuatlah Fakta Integritas. Ngukurnya tidak seperti teknik mekanik kepada masyarakat, karena itu integritas,” kata, Sukarwo, saat itu<br /><br />Dalam kasus OTT ini, KPK tidak hanya menangkap Bambang Heriyanto dan stafnya Anang Basuki Rahmat serta Kepala Dinas Peternakan Pemprov Jatim, Rohayati, tetapi KPK juga mengakap mantan terpidana 1 tahun penjara dalam kasus Korupsi yakni, Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 Staf DPRD yaitu, Rahman Agung dan Santoso. <br /><br />Keenamn tersangka ini diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPRD Provinsi Jatim, kantor Dinas Pertanian Pemprov Jatim, dan kediaman Kadis Peternakan serta di Jalan Prigen Malang pada Senin 5 Juni 2017.<br /><br />Mochamat Basuki diduga menerima aunag suap sebesar Rp 150 juta dari bagian komitmen Rp 600 juta, yang diberikan setiap tahun dari para Kepala Dinas  kepada Komisi B DPRD Jatim terkait, pengawasan penggunaan anggaran dan Perda Provinsi Jatim.<br />Uang Rp 150 juta itu diterima oleh Rahman Agung dari Anang Basuki Rahmat yang merupakan ajudan Kadis Pertanian pemprov Jatim, Bambang Heryanto. Selain itu, Basuki juga diduga sudah menerima sejumlah uang dari Kepala Dinas yang lainnya.<br /><br />Menyoroti kasus Korupsi di Jawa Timur tahun 2017 ini, ibarat musim panen bagi Komis Pemberantasan Korupsi, untuk membuktikan bahwa, Jawa Timur salah Satu Provinsi yang terbanyak pejabatnya tidak bersih.<br /><br />Nyatanya, pada tanggal 30 Maret 2017, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pajabat BUMN (PT PAL) yakni, Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL) bersama Agus Nurogo (Direktur Umum PT Perusa Sejati selaku pemberi suap, sudah Vonis), dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar terkait Chas Back penjualan kapal perang SSV Fhilipina, dan menyeret Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar serta Pemilik PT Perusa Sejati, Kirana Kotama (saat ini dikabarkan di AS) menajdi tersangka. Ketiga pejabat PT PAL ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam kasus ini ada 5 tersangka.<br /><br />Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim,  Mochamad Basuki yang juga mantan terpidana kasus korupsi, bersama Dua Stafnya, Rahman Agung dan Santoso; Kepala Dinas Pertanian Jatim, Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat serta Rohayati, Kadis Peternakan Jatim,  terkait pengawasan anggaran dan Perda. Dalam kasus ini, ada 6 tersangka.<br /><br />Dua minggu kemudian, yaitu tanggal 17 Juni 2017, KPK kembali melakukan aksinya dengan menangkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani dan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Kota Mojokerto, Wiwid Widiantono dalam Operasi Tangkap Tangan, terkait komitmen pengalihan anggaran di Dinas PUPR. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka<br /><br />Yang lebih tragisnya, pada tanggal 2 Agustus 2017, saat Lembaga Antirasuah ini menangkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya,; Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,; Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo,; Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi dan Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka.<br /><br />Jumlah pejabat “kotor” yang berhasil ditangkap Lembaga Antirasuah di Jawa Timur, sejak Maret hingga Agustus 2017, sebanyak 19 orang, belum termasuk Ketua DPRD Malang karena bukan kasus OTT, dan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto (sudah di Vonis 6 tahun penjara).<br /><br />Aneh memang. Ada juga kasus OTT di Jawa Timur ini, bukan dianggap Korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Yaitu kasus OTT terhadap pejabat PT Pelindo III Surabaya, yang ditangkap Tim Saber Pungli Mabes Polri, pada akhir tahun lalu. <br /><br />Kepolisian dan Kejaksaan “sepakat”, kalau pejabat PT Pelindo III yang terkena OTT itu bukan Korupsi, melainkan pemerasan dan hukumannya pun sudah pasti berbeda. Kalau Korupsi, pelakunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau “peras memeras”, pelakunya dijerat dengan KUHP, yang tren dikalangan masyrakat disebut “kasih uang habis perkara”<br /><br />Hukumannya pun iabarat “kapas” alias ringan. Termasuk salah satu Jaksa penyidik di Kejaksaan Jawa Timur, yaitu terdakwa Ahmat Fauzi, yang ditangkap Tim Saber Pungli Kejati Jatim, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar, hanya dituntut pidana 2 tahun penjara dan divonislah 4 tahun oleh Majelis Hakim. <br /><br />Kasus Korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Jawa Timur ini, semakin tahun semakin bertambah. Dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Bupati/Wali Kota maupun Gubernur Jatim, selaku Kepala Daerah yang dipilih rakyat, juga banyak, karena dianggap berhasil. Dua hal ini, “ibarat peserta loma lari marathon”.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Tiga Tersangka Korupsi OTT DPRD Jatim, Disidangkan Tanggal 28 Agustus 2017

DR. Lufsiana, Humas Pengadilan Tipikor Surabaya berita korupsi .co – Tersangka Bambang Heriyanto yang menjabat selaku Kepala Dinas Pe...

»

Terdakwa Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun Di Vonis 6 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0twuHmZIrZkhZByeb2q5UmolV4YZoTv0pihVCnk5rQPF4iwMEX6yrCPR6HKPknCUUCmwsd7LKRRkDfFYDNTzPNwslApYthSsO6giu2VsRMyFg8yR2jgY_-wSd7h3kqwjVUaV_xapO5wM/s1600/IMG201704110909011.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="786" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0twuHmZIrZkhZByeb2q5UmolV4YZoTv0pihVCnk5rQPF4iwMEX6yrCPR6HKPknCUUCmwsd7LKRRkDfFYDNTzPNwslApYthSsO6giu2VsRMyFg8yR2jgY_-wSd7h3kqwjVUaV_xapO5wM/s1600/IMG201704110909011.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sosok Bambang Irianto, tidak asing lagi di mata masyarakat Jawa Timur, Khususnya di Kota Madiun. <br /><br />Sebab Bambang Irianto yang akrab dipanggil BI ini, sebelum menjabat sebagai Wali Kota Madiun, sejak 2009 hingga 2014, dan kembali terpilih untuk periode kedua 2014 - 2019 (2 periode), Dia adalah seorang pengusaha SPBU sebanyak 10 lokasi, distributor Oli pelumas, distributor LPG di 2 Kabupaten, sebagai Kontraktor dan beberapa usaha lainnya, serta menjabat sebagai Ketua DPC (Dewan Pimpian Cabang) Partai Demokrat, Kota Madiun.<br /><br />Namun di akhir tahun 2016, masa jabatannya berakhir tragis ditengah jalan sebelum tahun 2019, seiring dengan KPK menetapkannya sebagai tersangka, kasus Tindak Pidana Korupsi gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Dia pun diinapkan di “Hotel Prodeo” alias penjara <br /><br />Yang lebih tragis lagi, Mantan Wali Kota itu kini harus mendekam di penjara selama 6 tahun, berdasarkan surat putusan Majelis Hakim Pengadikan Tindak Pidana Korupsi, yang dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh JPU KPK Fitroh Rohcahyanto dkk serta Penasehat Hukum terdakwa Bambang Irianto, Indra Priangkasa Cs, dengan Ketua Majelis Hakim, H.R. Unggul Warso Mukti, pada Selasa, 22 Agustus 2017.<br /><br />Dalam surat putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Bambang Irianto, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Tidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf i, pasal 12 B jounckto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.<br /><br />Selain Undang-Undang Korupsi, Majelis Hakim juga menjerat terdakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 tahun 2010, pasal 3 junckto pasal 65 ayat (1) KUHP. Dua pasal dalam Undang-Undang Korupis dan 1 pasal UU TPPU yang dikenakan Majelis Hakim, sama persis dengan tuntutan JPU KPK.<br /><br />Hanya saja, Majelis Hakim memberi “bonus” berupa keringanan hukuman pidana badan dan barang bukti berupa, beberapa bidang tanah dan ruko yang semula disita penyidik KPK, diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa.<br /><br />“Menyatakan terdakwa Bambang Irianto, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Tidana Korupsi. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp 1 Milliar. dan apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 4 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. <br /><br />Putusan Majelis Hakim ini, bisa jadi membuat sedikit tersenyum bagi terdakwa, PH terdakwa maupun keluarga terdakwa. Sebab, harta berupa beberapa bidang tanah dan ruko, kembali ke “pangkuannya”. <br /><br />Sementara dalam surat tuntutan JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, TrimulyonoHendradi, Herry B.S. Ratna Putra, Feby Dwiyandospendy, N.N. Gina Saraswati, Joko Hermawan, Alandika Putra dan Dormian, meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun, didenda sebesar Rp 1 milliar atau dikurung selama 6 bulan. <br /><br />Pada hal, JPU KPK membeberkan perbuatan terdakwa sejak Wali Kota tahun 2009 hingga 2016, Dia telah menerima uang gratifikasi yang jumlahnya sekitar Rp 55,5 miliar, yang berasal dari Proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 dengan anggaran sebesar 77,6 M, setoran dari 33 SKPD (Kepala Dinas), pemotongan gaji pegawai dan setoran dari  kontraktor-kontraktor yang ada di Kota Madiun.<br /><br />JPU KPK juga membeberkan bahwa, Duit itu kemudian dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham di Bank Jatim atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi termasuk salah seorang wanita “teman akrab” terdakwa yakni, Liana Rahmaty yang sudah memiliki suami di Jombang, termasuk membagi-bagikan duit itu ke pejabat Forpimda Kota Madiun. <br /><br />Tuntutan itu memang termasuk ringan, apa bila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa sejak menjabat Wali Kota Madiun sejak 2009, seperti dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK. <br /><br />Atas putusan Majelis Hakim ini, JPU KPK maupun PH terdakwa sama-sama menyampaikan pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa, JPU KPK Fitroh mengatakan bahwa, sebahagian pertimbangan Majelis Hakim sama dengan tuntutan JPU. Namun secara tidak langsung, JPU Fitroh sepertinya kecewa. Sebab, tanah yang disita KPK, harus dikembalikan kepada terdakwa atas putusan Majelis Hakim.<br /><br />“Kami pikir-pikir. Secara umum, pertimbangan Majelis Hakim sama, pertimbangan Yuridisnya sama persis, terbukti 3 dakwaan. Mengenai barang bukti berupa tanah yang oleh kami dirampas tetapi oleh Hakim dikembalikan,” ucap JPU Fitroh.<br /><br />Terpisah. Indra Priangkasa, selaku Ketua Tim PH terdakwa mengatakan, sangat menghargai putusan Majelis Hakim. Namun dia berpendapat bahwa, profil terdakwa sebagai pengusaha sebelum Wali Kota sejak 2009, tidak dipertimbangkan Majelis Hakim.<br /><br />“Kita sangat mengharagai putusan Majelis. Hanya saja, profil terdakwa sebagai pengusaha sebelum Wali Kota sejak 2009, tidak muncul dalam pertimbangan,” ujarnya.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Terdakwa Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun Di Vonis 6 Tahun

berita korupsi .co – Sosok Bambang Irianto, tidak asing lagi di mata masyarakat Jawa Timur, Khususnya di Kota Madiun. Sebab Bambang Ir...

»

Sidang Korupsi OTT PT PAL , Saksi “Diserang Penyakit” Tidak Tahu

<span style="font-size: x-large;"><b>#Empat Saksi Mengaku, Pernah Mendengar Ada Dana Komando#</b></span><br /><br /><br /><br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9TxBDnS9KbIm6U9TrSsX7xuPlEP71z6wKwLXLzSKljqWLuINtDVZS4tXV-14xHN2fvAWitQ0fTdNwcstg273IaqortiBeLk1zgjS6zdsO9PcC_AzkmDwGypysgIQyqg_WzO5MJjuRvtY/s1600/IMG20170821102507.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9TxBDnS9KbIm6U9TrSsX7xuPlEP71z6wKwLXLzSKljqWLuINtDVZS4tXV-14xHN2fvAWitQ0fTdNwcstg273IaqortiBeLk1zgjS6zdsO9PcC_AzkmDwGypysgIQyqg_WzO5MJjuRvtY/s640/IMG20170821102507.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Gonot Hendrasmono, Agus Budianto,  Jumarma dan Joko Sutrisno (Foto bk)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Penyaikt” lupa, tidak tau, atau bahkan kadang bisu alias diam, hal itu sudah biasa “menyerang” daya ingat saksi bahkan terdakwa saat dimintai keterangannya oleh JPU, terutama Majelsi Hakim pada saat persidangan di Pengadilan Tipikor.<br /><br />“Penyakit” itu tak kecuali dialami juga oleh saksi dalam sidang perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Akhir Maret 2017, yang dilakukan oleh KPK terhadap terdakwa Cahyana (GM Keuangan PT PAL), dan menyeret Dirut serta Direktur Keuangan PT PAL Indonesia (Persero), yang digelar pada Senin, 21 Agustu 2017.<br /><br />Keempat saksi tersebut antara lain, Gonot Hendrasmono, Kepala Divisi Desain,; Agus Budianto, Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran,; Jumarma, selaku Kadep Proposal Proyek kapal PT PAL dan Joko Sutejo, staf ahli Direktur PT PAL Indonesia (Persero).<br /><br />Para saksi ini dihadirkan oleh JPU KPK ke persidangan, yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin, untuk diminta keterangannya atas nama terdakwa Arif Cahyana, Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar (perkara masing-masing terpisah).<br /><br />Dalam kasus ini, Agus Budianto, Eko Prasetiyanto, bertugas untuk mempersiapkan dokumen-dokumen teknis serta perhitungan cons tructor kapal CCV, sebagai dasar harga penawaran kepada pemerintah Fhilipina bersama Jumarma. Selain itu, Agus Budianto juga ditugaskan untuk bertanggung jawab mengikuti tender di Manila, Fhilipina.<br /><br />Sedangkan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi, yang juga selaku Direktur Keuangan bersama dengan Gonot Hendrasmono  selaku Kadiv Desain, menyiapkan Desain SSV untuk keperluan tender.<br /><br />Dari perhitungan cost structure yang dilakukan oleh Agus Budianto dan Jmarma, maka diperoleh harga kapal yang tercantum dalam price estimation SSV Philippine Navy adalah, sejumlah USD 43,262,556 dengan perhitungan fee agen sebesar 2,5% dari harga penawaran, yang mana besaran fee agen tersebut, ditentukan berdasarkan pada proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL Indonesia sebelumnya.<br /><br />Dalam persidangan, dihadapan Majelis Hakim, Agus Budianto menjelaskan bahwa, semakin tinggi harga kapal, maka fee agen semakin kecil. Agus juga menjelaskan, bahwa Ashanty Sales ikut membantu untuk pembuatan dokumen lelang, yang sebelumnya, saksi sudah menerima informasi melalui E-mail terkait lelang kapal perang SSV yang akan diadakan oleh pemerintah Flipina.<br /><br />“Saya dapat info dari Ashanty Sales melalui E-mail, isinya mengenai proses tender. Menyiapan dokumen lelang dibantu Ashanty Sales. Fee agen 2,5 persen tercatat dalam pembukuan,” kata Agus Budianto kepada Majelis.<br /><br />Namun saat Majelis Hakim menanyakkan, siapa yang menunjuk Ashanty Sales menjadi agen dan siapa yang berkewenangan menetukan fee agen, dari 2,5 persen menjadi 4,75 persen. Tiba-tiba “penyakit” Agus Budianto “kumat”, dan menjawab tidak tau. Pada hal, Agus Buidoanto ikut dalam rapat Direksi. Namun saksi hanya menjelaskan bahwa yang mentukan fee agen adalah BOD atau lembaga atau Direksi yang dihadiri oleh Direktur SDM, Etti Soeardani.<br /><br />Sementara Joko Sutejo selaku staf ahli Direktur PT PAL mengatakan bahwa, yang menanda tangani agency agreement pertama adalah Direksi yang pertama yaitu, Hari Susanto, mantan Dirut yang digantikan Firmansyah Arifin. Joko mengatakan bahwa, dalam agency agreement saat itu tidak dibahas mengenai fee agen.<br /><br />“Agency Agreement yang pertama ditanda tangani oleh Direksi yang pertama yaitu, Pak Hari. Fee agen tidak dibahas, kalau HPS nya 43 juta Dollar,” kata Joko Sutejo.<br /><br />Ketika JPU KPK menanyakkan mengenai Dana Komando (DK) saksi Gonot Hendrasmono mengatakan, pernah mendengar Dana Komando antara PT PAL dengan militer Indonesia, namun saksi ini mengatakan hanya mendengar btapi tidak tau pelaksanaannya.<br /><br />Kata tidak tau dan hanya mendengar Dana Komando itu ada, tidak hanya ddiucapkan oleh Gonot Hendrasmono, namun juga “menular” ke Agus Budianto, Jumarma dan Joko Sutejo. Kata tidak tau dan hanya mendengar, yang diucapkan para saksi ini, sepertinaya untuk menutupi sesuatu dan bisa jadi karena ada rasi kawatir.<br /><br />Pada hal, yang ingin diketahui oleh Majelis Hakim adalah, siapa yang menentukan fee agen dari 2,5 persen menjadi 4,75 persen dari nilai kontrak kapal perang SSV Fhilipina, serta siapa yang menentukan adanya Chas Back sebesar 1,25 persen dan untuk apa. <br /><br />Tidak hanya itu. Siapa yang mentukan adanya dana taktis, Dana Komando yang besarnya 8 persen dari nilai kontrak, bila ada proyek kerja sama, antara PT PAL dengan Mabes TNI AL ? Apakah JPU KPK akan menghadirkan seluruh Direksi PT PAL dalam persidangan, agar “teka’teki” terkait fee agen dari 2,5 persen menjadi 4,75 persen dari nilai kontrak, Chs Back 1,25 persen yang akan “dinikmati” oleh Direksi serta adanaya Dana Komano yang sudah berlangsung lama ?<br /><br />Usai persidangan. Terkait sah tidaknya peran Ashanty Sales membantu PT PAL untuk dokumen lelang dan sah tidaknya penentuan besarnya fee agen 4,75 persen sementara yang tercatat di perusahaan hanya 2,5 persen dan Chas Back untuk Direksi PT PAL 1,25 persen. JPU KPK, Ronald Ferdinand Worotikan, Kepada wartawan media ini mengatakan, akan dilihat dari keterangan saksi dalam persidangan. <br /><br />“Kita akan lihat dari keterangan saksi lainnya. Kalau saksi ini kan tidak tau, jadi kita lihat dari saksi berikutnya,” ujar Ronald.<br /><br />Ditanya lebih lanjut, apakah JPU KPK akan menghadirkan semua Direksi termasuk Direktur SDM dan Umum ?. Ronald menjelaskan, akan dilihat nanti, tergantung kebutuhan. <br /><br />“Kita lihat nati, tergantung kebutuhan nati ya,” pungkasnya.<br /><br />Apa yang disampaikan JPU ini, sepertinya tidak semua Direksi akan dihadirkan dalam persdangan. Pada hal, dalam surat dakwaan JPU disebutkan bahwa, fee agen 4,75 persen adalah hasil rapat Dewan Direksi, yang seharusnya turut bertanggung jawab, bila penentuan fee agen tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br /><span style="font-size: x-large;"><b>Dalam Dakwaan JPU</b></span><br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan bahwa, Setelah terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT PAL Indonesia tahun 2012, terdakwa kemudian memimpin rapat Dewan Direksi yang dihadiri antara lain, Etti Soeardani, Edy Widarto, Imam Sulistyanto, Eko Prasetiyanto dan Saiful Anwar. Kemudian diperoleh kesepakatan untuk melakukan perubahan program kerja PT PAL Indonesia dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJP) yang diimplementasikan dalam rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP) yaitu, PT PAL Indonesia tidak hanya menerima pesanan kapal komersial dari luar negeri, tetapi juga menerima pesanan kapal-kapal pertahanan dari luar negeri.<br /><br />Menindaklanjuti hasil rapat Dewan Direksi tersebut, untuk kegiatan marketing PT PAL Indonesia, sebelumnya telah menunjuk Ashanty Sales Incorporation yang merupakan perusahaan Fhilipina, menjadi sales agent untuk membantu penjualan kapal OPV (offshore Pratrol Vesse) dan SSV produksi PT PAL Persero Indonesia kepada di Fhilipina, berdasarkan agency agreement Nomor B/19/10000/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Hari Susanto, selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia dengan Liliosa L Saavedra, selaku Chief Executive Officer (CEO) Ashanti Sales Incorporation. <br /><br />Pada awal tahun 2013, Eko Prasetiyanto dan Agus Budianto selaku kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran Kapal PT PAL Indonesia, informasi dari Kirana Kutama selaku perwakilan Ashanti Sales Incorporation di Indonesia bahwa, DNA Philippine akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut, Agus Budianto bersama Jumarma selaku Kadep Proposal proyek kapal PT PAL Indonesia dan tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis serta perhitungan constructor kapal CCV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Philippine.<br /><br />Setelah perhitungan cost structure yang dilakukan oleh Agus Budianto dan Jmarma selesai, maka diperoleh harga kapal yang tercantum dalam price estimation SSV Philippine Navy adalah, sejumlah USD43,262,556 dengan perhitungan fee agen sebesar 2,5 persen dari harga penawaran, yang mana besaran fee agen tersebut, ditentukan berdasarkan pada proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL Indonesia sebelumnya.<br /><br /> Pada tanggal 5 agustus 2013, rapat Direksi PT PAL Indonesia yang antara lain dihadiri oleh terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwa,r Eko Prasetiyanto dan Agus Budianto menyetujui perhitungan cost structure yang tercantum dalam price estimation Philippine Navy tersebut. <br /><br /> Pada Juli 2013, tender kapal CCV dibuka, dan selanjutnya PT PAL Indonesia melalui rapat direksi, memutuskan untuk mengikuti tender tersebut dan yang bertanggung jawab dalam proses standar SSV adalah, pemasaran yang saat itu dijabat oleh Agus Budianto. Sedangkan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi bersama dengan Gonot Hendrasmono  selaku Kadiv Desain, menyiapkan Desain SSV untuk keperluan tender.<br /><br />Pada tanggal 29 agustus 2013, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Fhilipina dengan harga penawaran, per kapal sejumlah USD4 43,262,556. Pada akhir Oktober 2013, pengadaan DND Fhilipina (Bid and Award Comite DND Philippine), melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL Indonesia sesuai dokumen penawarannya, yang mana saat itu hadir juga di Liliosa L Saavedra dan Kirana Kirana Kutama.<br /><br /> Disela-sela kegiatan pos qualification di maksud, bertempat di Kantor PT PAL di Surabaya, Liliosa L Saavedra dan Kirana Kirana Kutama menemui Joko Sutejo, staf ahli Direktur PT PAL Indonesia dan Eko Praseytianto, dalam pertemuan tersebut Liliosa L Saavedra, minta fee agen  untuk Ashanty Sales sebesar 4 persen dari nilai kontrak pembangunan Kapal SSV PT PAL Indonesia, dan meminta agar hal itu segera dituangkan dalam perjanjian. <br /><br />Atas permintaan Liliosa L Saavedra tersebut, Joko Sutejo dan Eko Prasetiyanto menyampaikan bahwa jumlah fee agen yang diminta terlalu besar, kemudian Liliosa L Saavedra menurunkan permintaan jumlah fee agen menjadi sebesar 3,5%, dan Eko Prasetyanto menyampaikan akan membicarakannya terlebih dahulu dalam rapat Dewan Direksi. <br /><br />Pada tanggal 13 Desember 2013, Eko prasetyanto menerima E-mail dari Ashanti Sales Incorporation berisi draft agreement yang mencantumkan jumlah fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak, kemudian Eko prasetyanto meneruskan email tersebut kepada Imam Sulistyanto<br /><br /> Pada Desember 2013 atas permintaan again oleh Ashanti Sales Incorporation tersebut, dilakukan rapat Dewan Direksi di kantor PT PAL di Surabaya yang dihadiri oleh terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Edy Widarto, Etty Soewardani, Imam Sulistyanto, Eko Prasetyanto dan Arif Cahyana, yang mana dalam rapat Dewan Direksi tersebut dihasilkan, fee agen untuk Ashanti Sales adalah sebesar 4,75 persen dari nilai kontrak dengan ketentuan, bagian yang akan diterima oleh Ashanty Sales hanya sebesar 3,5 persen, sedangkan sisanya sebesar 1,25 persen  menjadi chas back untuk pribadi anggota Direksi PT PAL Persero Indonesia.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Korupsi OTT PT PAL , Saksi “Diserang Penyakit” Tidak Tahu

#Empat Saksi Mengaku, Pernah Mendengar Ada Dana Komando# Foto dari kiri, Gonot Hendrasmono, Agus Budianto,  Jumarma dan Joko Sutrisno (Fo...

»

4 Terdakwa Korupsi Bawaslu Jatim Dituntut Berbeda

<div style="text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEgFx7m6yrvvTrezxwGrS_YsYdk1FL_1_6euZN-05pftNbWAfg-IRZ_C0CNOv-Sr9ElELbOGER3O2GhvxEjITMM3P4LlvebudKvfLjP3KnJWKcQ0cqeDRnTMA_v8iNi8UcDODZ48XsNxo/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEgFx7m6yrvvTrezxwGrS_YsYdk1FL_1_6euZN-05pftNbWAfg-IRZ_C0CNOv-Sr9ElELbOGER3O2GhvxEjITMM3P4LlvebudKvfLjP3KnJWKcQ0cqeDRnTMA_v8iNi8UcDODZ48XsNxo/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Samudji Hendrik Susilo Baliaption (atas) foto bawah dari kiri, Imam Widodo, Arif Rasmadin dan Darmini Binti Jumiati.</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span>  Sidang perkara kasus Korupsi dana Hibah Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, sebesar Rp 11 milliar dari total anggaran Rp 142 M untuk pelaksanaan tahapan Pilgub yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim, yang bersumber dari dana NPHD APBD Pemerintah Provinsi yang dianggap merugikan keuangan negara sejumlah 5,6 milliar, tak lama lagi berakhir.<br /> <br /> Sebab, JPU dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur dan Kejari Suarabaya, telah membacakan surat tuntutannya terhadap 4 terdakwa dalam kasus korupsi Bawaslu Jatim jilid IV ini, dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Rochmad, pada Senin, 21 Agustus 2017.<br /> <br /> Ke – 4 terdakwa diantaranya, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik, perkara tersendiri), selaku pejabat pengadaan sekaligus sebagai pelapor kasus ini ke Penyidik Polda Jatim, Arif Rasmadin, Imam Widodo dan Darmini Binti Jumiati.<br /> <br /> Sementara Jilid I, II dan III sudah divonis terlebih dahulu, walau penetapan tersangkanya sama pada tahun 2015 lalu. Diantaranya, Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara),  Indriyono Pimpinan CV Canopus/rekanan dan Anang Kusweni (calo). Ke 4 terdakwa ini di vonis bersalah dan kini sedang upaya Kasasi di Mahkamah Agung. Dalam Jilid II yakni, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner, Andreas Pardede dan Sri Sugeng (ke Tiganyan di Vonis bebas dan Jaksa Kasasi). Dan  Jilid III, Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin (Di Vonis bersalah)<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU menyatakan bahwa, terdakwa Samudji Hendrik Susilo Bali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 Undang-Undang Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> “Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama Lima tahun, denda sebesar Seratus juta rupiah, supsidair Dua bulan kurungan,” ucap JPU Agung Pribadi selaku ketua Tim.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya, untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) pada sidang yang akan datang.<br /> <br /> Kasus ini bermula, saat Hendrik Susilo Bali membuat laporan ke Polda Jatim, sebelum BPK RI melukan audit di dua pos anggaran yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim yankni, APBD untuk Pilgub 2013 dan APBN pelaksanaan Pilpres 2014.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Pada hal sebelumnya, Sekretaris Bawaslu, Amru telah membuat laporan ke Polda Jatim, setelah menerima hasil audit BPKP Perwakilan Jatim yang juga atas permintaan Amru, karena bendahara, tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. <br /> <br /> Tidak hanya itu, menurut Amru dalam persidangan, bahwa yang meminjam dokumen CV untuk pengadaan dalam kegiatan Pilgub adalah, Hendrik tanpa sepengetahuan Amru. <br /> <br /> Semua dokumen dibuat diruangannya (Hendri), yang dikerjakan staf Hendrik sendiri, yakni Sapto. Hal ini seperti yang terungkap dalam persidangan. Hasil audit BPKP pun ada dua yaitu, atas permintaan Sekretaris Bawaslu jauh sebelum Hendrik melapor ke Polda Jatim dan hasil audit BPKP atas permintaan penyidik. Hasil audit BPKP yang pertama baru muncul dipersidangan saat perkara jilid II disidangkan<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Fakta yang terungkap dalam Persidangan, Samuji Hendrik menyuruh Achmat Kusaini Untuk Meminjam Profil CV</b></span><br /> <br /> Terkait adanya pengembalian sisa anggaran dari pihak salah satu Hotel di Malang, dalam persidangan mengatakan, telah mengembalikan sebesar Rp 160 juta, dalam dua tahap yang diterima Samudji Hendrik Susilo Bali. Terkait dokumen kontrak yang dianggap fiktif, dalam fakta persidangan sebelumnya saat pejabat pengadaan, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik) dihadirkan menjadi saksi dipersidangan terungkap bahwa, yang meminjam profil rekanan (CV) adalah Ahmad Khusaini, atas perintah Samudji Hendrik dan Pasaru Palembangan, dengan imbalan uang sebesar Rp 300 ribu sekaligus menghantarnya kebalik jeruji besi.<br /> <br /> Terdakwa Ahmad Khusaini, sebelumnya bekerja sebagai kariyawan serabutan foto Copy, sehingga beberapa rekanan (CV) dikenalnya. Perkenalan Ahmad Khusaini dengan Samudji Hendrik, adalah lewat Pasaru Palembangan, Koordinator keuangan Bawaslu Jatim, yang sudah dikelanya cukup lama.<br /> Dalam fakta persidangan, pembuatan kontrak atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global, dianggap fiktif yang menjadi “salah satu biang kerok” kasus ini adalah, Sapto. Atas perintah Samudji Hendrik, Sapto, mengerjakan dokumen dengan mencontoh dari file yang diterimanya dari Samudji Hendrik.<br /> <br /> Kesalahan Fatal yang terjadi adalah, adanya tandatangan Amru dalam dokumen tersebut. Yang menurut Amru, saat itu Samudji Hendrik, selaku pejabat pengadaan menyodorkan beberapa dokumen untuk ditandatangani saat itu juga sehingga, tidak memeriksa terlebihdahulu.<br /> <br /> Menurut Amru, dokumen tersebut sempat hilang sehari setelah ditandatangani dan muncul kembali saat penyidik polda datang ke kantor Bawaslu setelah adanya laporan dari Samudji Hendrik.<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan, bahwa yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /> <br /> “Yang meminjam profil itu saya atas perintah pak Hendrik dan pak Saru (Pasaru Palembangan). Saya dikasih uang 300 ribu oleh pak Hendrik. Saya kenal pak Hendrik dari pak Saru. Saya sudah kenal lama dengan Pasaru,” kata Khusaini kepada Majelis Hakim.<br /> <br /> Namun ada yang menjadi “teka teki” dalam keterangan saksi/terdakwa Khusaini dan Gatot (selaku Bendahara) yakni tentang pelunasan sebesar Rp 669.810.000. Pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 669.810.000 itu, fakta persidangan, sesuai kontrak yang ada atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global adalah, CV yang dipinjam Khusaini atas perintah Henrik dan Pasaru.<br /> <br /> Sementara nilai kontrak yang sah atas nama CV Canopus, adalah sebesar Rp 221.426.000 dibayarkan langsung oleh bendahara. namun “nasi sudah jadi bubur”, tandatangan Amru menjadi pegangan Jaksa maupun Hakim. Keterangan Khusaini dan Gatot dalam persidangan bahwa uang sejumlah Rp 669.810.000 dimasukkan kedalam plastik kresek oleh Gatot kemudian diletakkan diatas meja kerjanya Amru setelah terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi atas permintaan Amru.<br /> <br /> Mengapa terdakwa Gatot memasukkan uang tersebut kedalam palstik kresk, tidak kedalam amplop warna kuning lajimnya pembayaran resmi di kantor ? Mengapa terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi pembayaran atas kontrak pembuatan spanduk sebesar Rp 669 juta lebih, sementara kehadiran terdakwa di Bawaslu dan yang meminjam profil CV adalah terdakwa Khusiani atas perintah Hendrik dan Pasaru?<br /> <br /> Yang sebelumnya sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Gatot selaku Bendahara kepada terdakwa Khusaini sebesar Rp 49 juta, yang menurut terdakwa Khusaini, bahwa uang tersebut diberikan kepada Hendrik. Terdakwa Khusaini hanya menerima imbalan sebesar 300 ribu puiah. Faktanya, keterangan terdakwa Khusaini sudah ada perubahan saat penyidikan.<br /> <br /> Agenda pokok dalam persidangan yang berlangsungpun malam itu (Jumat, 12 Pebruari 2016) terfokus pada pembayaran sebesar 669 juta lebih. Tidak lagi seperti dalam surat dakwaan yakni, adanya kegiatan perjalan fiktif, kontrak fiktif dan pemberian uang THR. Akankah kasus koruspi Bawaslu “jilid IV” ini akan menungkap “misteri” yang selama ini masih “gelap” ?  (Redaksi)</div> <br />

Tipikor 4 Terdakwa Korupsi Bawaslu Jatim Dituntut Berbeda

Samudji Hendrik Susilo Baliaption (atas) foto bawah dari kiri, Imam Widodo, Arif Rasmadin dan Darmini Binti Jumiati. berita korupsi ....

»