BERITAKORUPSI.CO

Wartawan Hukum Surabaya Bagi-Bagi Sembako Dan Takjil

Regional Wartawan Hukum Surabaya Bagi-Bagi Sembako Dan Takjil

Puluhan anggota Wartawan Hukum Surabaya membagi-bagi Sembako kepada masyarakat miskin beritakorupsi.co – Ternyata tak sela...

Sudah Divonis “42” Tahun, Yudi Setiawan Kini Diadili Lagi Tanpa PH

04.04 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5-qEuInXitV0WFQFb2uWQG7e-B9DZaXWaTKruLZiI1urSOnoAZXTOn6bIKprUMFh3tf1XpGAGBFsi2R2aT0ItUrQkpjGnZKyxEj0b6q72qMAKiDj-CDV4vjC5Zh5LVXBySw-Bl5aCJr4/s1600/Yudi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5-qEuInXitV0WFQFb2uWQG7e-B9DZaXWaTKruLZiI1urSOnoAZXTOn6bIKprUMFh3tf1XpGAGBFsi2R2aT0ItUrQkpjGnZKyxEj0b6q72qMAKiDj-CDV4vjC5Zh5LVXBySw-Bl5aCJr4/s640/Yudi.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Saya sudah menyiapkan kuburan untuk saya di Porong. Percuma, jadi saya tidak perduli lagi mau dituntut berapa dan di Vonis berapa. Atau mau dituntut 50 tahun dan di vonis segitu ya nggak apa-apa. Saya sudah divonis 42 tahun, sekarang usia saya 40 tahun. Makaya saya tidak mau didampingi pengacara, ribe Itulah kalimat yang terucap dari bibir Yudi Setiawan (40), saat berbincang-bincang dengan Wartawan Media ini di Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, pada Senin, 6 Juni 2017. Bos PT Cipta Inti Parmindo (PT CIP) ini, sempat menjadi perhatian media lokal maupun nasional sekitar 4 tahun lalu, karena kasus Tindak Pidana Korupsi kredit macet pada tahun 2011 lalu, sebesar Rp 52 M di Bank Jatim cabang HR Muhammat Surabaya, dan Bank Jawa Barat, Banten (BJB) Cabang Surabaya senilai Rp 55 M, yang menyeret puluhan orang termasuk istrinya, Carolina yang di Vonis 6 tahun penjara.  Dalam kasus kredit macet di Bank Jatim cabang HR Muhammat Surabaya, Yudi Setiawan divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya selama 17 tahun dan pidana tambahan 3 tahun, apa bila tidak membayar uang pengganti. Sementara Dalam kasus kredit macet BJB, divonis pidana penjara selama 12 tahun dan pidana tambahan 5 tahun (Kedua kasus ini masih banding di PT dan belum Vonis). Sehingga total pidana penjara yang dijatuhkan kepada dirinya selama 42 tahun termasuk Vonis 5 tahun di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan (sudah inckrah). Saat ini, pria yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) ini, kembali diadili di Pengailan Tipikor Suarabaya, dalam kasus Korupsi pengadaan buku pelajaran untuk SD di Kabupaten Sampang pada tahun 2006 lalu, dengan anggaran senilai Rp 1,5 M. Dalam kasus ini, penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang sudah sejak 4 tahun lalu, saat Bos PT CIP ini menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Sur. Abaya, namun entah kenapa “tenggelam” dan saat ini “timbul” kembali. Pada Senin, 6 Juni 2017, sidang kasus Korupsi pengadaan Buku Pelajaran di Kabupaten Sampang tahun 2006 ini kembali gelar, dengan Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti, dengan agenda mendengarkan keterangan puluhan orang saksi selaku Kepala Sekolah, termasuk mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang sudah di Vonis 1,4 Tahun penjara dalam kasus yang sama, yang dihadirkan JPU Hermawan dkk. Tanpa didampingi Penasehat Hukum, terdakwa Yudi Setiawan, mendengarkan keterangan saksi dan tanpa mengajukan pertanyaan kepada saksi pada saat ditawari Ketua Majelis Hakim. Terdakwa Yudi Setawan mengatakan kepada Media ini, kalau dirinya sudah mengajukan kepada Majelis Hakim, agar sidang hanya dua kali saja dan langsung Vonis. namun permintaan itu tak diakbulkan karena harus melaksanakan proses hokum sesuai berita acara hokum pidana. “Saya sudah minta agar sidang dua kali saja dan langsung Vonis. Tapi malah saya kena marah sama Hakimnya. Katanya ada hukum acara pidana. Kalau tidak dilaksnakan, bisa diperikasa,” ujar Yudi. Yudi melanjutkan, kalau kasus yang menipa dirinya adalah “pesanan” dari Jakarta. Dan Dia juga menyebut nama beberapa pejabat pusat maupun daerah yang “menikmati” uang dari terdakwa termasuk Bupati Mojokerto, yang dalam sidang sebelumnya, Bupati Mojokerto juga sebagai saksi dalam kasus Korupsi kredit macet Bank Jatim. “Ini pesanan. Tapi tunggu saatnya setelah mereka tidak lagi berkuasa. Kalau sekarang, saya tidak punya kekuatan. Uang itu yang mereka-mereka itu yang menikmati. Karena, saya sudah bayar dulu 10% sebelunya agar dapat proyek. Saya masih ada data-data berupa tanda teriam uang dan rekaman, tunggu saatnya. Ini kan belum berakhir, putusan PT (Pengadilan Tinggi) sudah 4 tahun belum turun,” kata Yudi dengan wajah dendam. Saat ditanya mengenai data-data yang dimaksud, Yudi mengatakan, masih ada dan belum pernah diserahkan ke KPK. “:Data-datanya masih ada, dan belum pernah diserahkan ke KPK. Kalau mau, nanti tunggu saatnya,” lanjutnya.  (Redaksi) 
t urusannya. Saya sudah tanda tangan tadi (maksudnya tanda tangan penolakan didampingi Penasehat Hukum.red). Pasrah ajalah, percuma ”.

News Tipikor Sudah Divonis “42” Tahun, Yudi Setiawan Kini Diadili Lagi Tanpa PH

beritakorupsi.co – “Saya sudah menyiapkan kuburan untuk saya di Porong. Percuma, jadi saya tidak perduli lagi mau dituntut berapa dan di ...

Setelah Kasus Korupsi, Kini Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun Dijerat TPPU

23.29 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqEZf7MOfRJs_r3oLrcLBUmIR2ls2tfmD6IxvC625S4xPe6RTpuMrNOxBOXDco66UocztsPlavVaV21oZvhmEUGrLWPAI_MNKlgguUUtK_vB5JXhyphenhyphen0fwgrd_b6kjb74Q6lVT6mmVy8YzU/s1600/Madiun.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="741" data-original-width="1600" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqEZf7MOfRJs_r3oLrcLBUmIR2ls2tfmD6IxvC625S4xPe6RTpuMrNOxBOXDco66UocztsPlavVaV21oZvhmEUGrLWPAI_MNKlgguUUtK_vB5JXhyphenhyphen0fwgrd_b6kjb74Q6lVT6mmVy8YzU/s640/Madiun.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bambang, dua dari kiri paling depan, si "pemilik awal" mobil Hammer seharga Rp 2,6 M</td></tr>
</tbody></table>
Mobil Mewah Seharga Rp 2,6 Milliar Milik Terdakwa Bambang Irianto, Diungkap Dalam Persidangan   
 
 
 beritakorupsi.co – Nama Bambang Irianto, tak asing lagi dimata 
masyarakat Khususnya Kota Madiun sejak 2009 hingga sekang dan juga 
dikalangan Partai Demokrat. Sebab, Dia (Bambang Irianto) adalah 
Wali Kota Madiun periode 2009 – 2014 dan terpilih lagi periode ke 2 
tahun 2014 – 2019. Selain menjabat Wali Kota Madiun, Bambang Irianto 
adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Madiun. 
 
 
 Namun sayang, roda kursi jabatannya roboh ditengah perjalanan sebelum 
mencapai puncak kepemimpinannya tahun 2019 yang akan datang, karena 
“kerakusannya”. Saat ini Bambang Irianto, tak lagi menikmati udara sejuk
 serta cahaya Mata Hari di pagi maupun malam hari, namun sebaliknya, 
merasakan pengapnya udara di balik  jeruji besi Rutan (Rumah Tahanan 
Negara) Medaeng, Sidoarjo, dengan “gelar” barunya yakni sebagai 
tersangka kasus dugaan Korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun yang 
ditetapkan oleh penyidik KPK pada Desember 2016. 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOFqTWVwAP-vIi46t2q5AJNj4kUTr6AB9bt68JCIHhgNhyphenhyphenmYbw1FUG0lSXGFlzTbKxlJ2nBz89D2ZTQ5cpXmqr5f1glgl8dmJUtE1ELyUG51C1XQD8s1QwXkGu0s8ettmqPufHiCzDHx4/s1600/IMG_20170603_190520.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="950" data-original-width="1600" height="189" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOFqTWVwAP-vIi46t2q5AJNj4kUTr6AB9bt68JCIHhgNhyphenhyphenmYbw1FUG0lSXGFlzTbKxlJ2nBz89D2ZTQ5cpXmqr5f1glgl8dmJUtE1ELyUG51C1XQD8s1QwXkGu0s8ettmqPufHiCzDHx4/s320/IMG_20170603_190520.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">"uasi sidang, Anak terdakwa sungkem"</td></tr>
</tbody></table>
 
 Sepertinya Bambang Irianto “memegang prinsip sekali mandi harus basah. Sekali melakukan Korupsi, dimulai sejak awal duduk sebagai Wali Kota”. 
 
Bayangkan saja, baru 6 tahun menjabat Wali Kota sejak 2009 hingga 2016, Bambang Irianto, sudah meraup uang kurang lebih sebesar Rp 57 milliar. Sementara, gaji berikut tunjangan jabatannya selama 6 tahun sebesar Rp 5 miliar lebih. Pada hal, orang Nomor Satu di Kota Madiun ini, adalah salah satu pengusaha besar yang memiliki 10 SPBU yang berlokasi di Madiun, Magetan dan Ponorogo, Distributor LPG di 2 Kota, Distributor Oli Pelumas dan beberapa usaha lainnya. Namun tak membuatnya puas melainkan semakin “buas”. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU dari KPK saat dibacakan di persidangan beberapa waktu lalu. Sumber uang yang menambah pundi-pundinya sejak menjabat Wali Kota Madiun dimulai dari Proyek Pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009 yang bertentangan dengan jabatannya. Setelah dari Pembangunan Pasar Besar, sebanyak 33 SKPD (setingkat Kepala Dinas) menyetorkan dana, yang diistilahkan sebagai dana kebersamaan melalui Sri Wahyuni, yang  jumlanya sebesar Rp 6.52 1.5000.000. Belum lagi meraup uang dari perijinan reklame, Tower dan perumahan, melalui Totok Sugiharto sebesar Rp 6.92 1.997.130 pada tahun 2015 dan tahun 2016 menerima uang juga melalui Totok Sugiharto sebesar Rp 1.390.669.322 serta melalui Gembong Kusdwiarto sebesar Rp 3.753.000.000 dengan perincian, izin Swalayan Alfamar dant Indomaret tahun 2010-2011 sebesar Rp 210 juta, Ijin pendirian Tower tahun 2010 sebesar Rp 270 juta, izin reklame tahun 2010 - 2011 sebesar Rp 90 juta, izin Swalayan tahun 2012-2016 sebesar Rp 600.000.000, jin tower 2012-2016 sebesar Rp 250 juta, perizinan reklame permanen tahun 2012-2016 sebesar Rp 645 juta dan dari ijin Perumahan sebesar Rp 2.258.000.000 Dan unag “panas” tersebut memang tidak dinikmati sendiri, melainkan dibagi-bagi ke pejabat Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) atau Forpinda (Forum Pimpinan Daerah) yang saat ini “aman”. Uang “panas” itu juga mengalir ke anggota Dewan yang terhormat di Kota Madiun termasuk ke Wakil Wali Kota namun sudah dikmbalikan. Selain uang “panas” itu dibagi-bagi, juga dipergunakan untuk menambah hartanya seperti, rumah, tanah, Emas, dan beberapa Mobil mewah yang salah satunya merek Hammer Type H2 dengan Nomor Polisi B 11 RUU seharga Rp 2,6 Milliar. Sebagai “hadiah” bagi Bambang Irianto, KPK menjeratnya dengan pasal 12 huruf i atau pasal 12 huruf  B  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Dan pasal 3 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana Pada Jumat, 2 Juni 2017, Mobil mewah merek Hammer Type H2 dengan Nomor Polisi B 11 RUU milik terdakwa itu pun mulai dungkap dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan 12 orang saksi yang di hadirkan JPU dari KPK. Dari 12 saksi tersebut terdapat anak perempuan terdakwa Bambang Irianto dan si “pemilik” awal mobil mewah merek Hammer, salah satu yang menjerat terdakwa dalam kasus pencucian uang. Sebelum persidangan, wartawan media ini sempat mengajak ngobrol dengan Bambang yang mengaku, dulunya tinggal di Malang, Jawa Timur. Bambang mengatakan, kalau mobil merek Hammer type H2 Nomor Polisi B 11 SAF adalah miliknya sendiri yang dibeli secara kredit di Jakarta atas nama menantunya, dan kemudian dijual ke Wali Kota Madiun, Bambang Irianto yang sudah kenal akrab sebelumnya. “Saya kenal baik. Kalau dia (terdakwa) ke Malang, mampir ke rumah, kalau ke Jakarta juga mampir. Mobil itu saya beli kredit di Jakarta biar agak kren makanya Plat (Nomor Polisi)-nya B. uang muka 900 juta rupah dengan angsuran 80 juta bulan. Karena macet 5 bulan dan dikejar-kejar Leasing, makanya saya jual. Yang beli Wali Kota dengan kontan,” kata Bambang sambil menunjukkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat di penyidik KPK. Apa yang dijelaskannya sama persis dengan isi BAP-nya. Akankah terdakwa Bambang Irianto, menyeret sahabatnya Bambang termasuk anak istrinya dan beberapa orang dainatarnya, anggota DPDR Madiun, salah seorang wanita yang berprofesi sebagai Dosen di Jombang dalam kasus TPPU ?. (Redaksi)

News Tipikor Setelah Kasus Korupsi, Kini Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun Dijerat TPPU

Bambang, dua dari kiri paling depan, si "pemilik awal" mobil Hammer seharga Rp 2,6 M Mobil Mewah Seharga Rp 2,6 Milliar Milik ...

JPU KPK Dan PH Terdakwa Sama-Sama Keberatan Dalam Persidangan

23.07 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh19zAFk6ltM2iMWqwhANeRJ9x25O6dtMD5TQeIM3hR2yMH7RzolNwTGcJBMNiqMbfvDgczVF4_wgy_wMbSyi-VdSg77cO2QTeAnfjX8JnuHLmvNxKTXZxB-wB_SzfymQph0q7gKM53448/s1600/IMG201706021044191.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh19zAFk6ltM2iMWqwhANeRJ9x25O6dtMD5TQeIM3hR2yMH7RzolNwTGcJBMNiqMbfvDgczVF4_wgy_wMbSyi-VdSg77cO2QTeAnfjX8JnuHLmvNxKTXZxB-wB_SzfymQph0q7gKM53448/s640/IMG201706021044191.jpg" width="640" /></a></div>
#Sidang Perkara Korupsi Dana Dekonsentrasi Dirjen PLS Dispendikbud Provinsi NTT Tahun 2007, Merugikan Keuangan Negara Senilai Rp 4.292.378.200# 
 
   
beritakorupsi.co – Sidang perkara Korupsi Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, yang merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200, dengan terdakwa, Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Marthen Luter Dira Tome (52), semasa dirinya menjabat sebagai Kepala Sub Dinas PLS Dinas Pendidikan Provinsi NTT, kembali digelar, pada jumat, 2 Juni 2017. Sidang yang di Ketua Majelis Hakim Tahsin, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tim JPU dari KPK (Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi) RI, untuk terdakwa Marthen Luter Dira Tome, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Yohanes D. Rihi dkk. Tim JPU KPK menghadirkan Setya Budi Harjanto, selaku saksi ahli dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah) dari Jakrta. Dihadapan Majelis Hakim, Setya Budi Harjanto tentang prosedur pengadaan barang dan jasa yang didanai dari APBN maupun APBD berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2010 yang diubah dan ditambah dengan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. JPU KPK Yadin, beberapakali mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas pertanyaan Tim PH terdakwa kepada saksi hali. Sebab, pertanyaan Tim PH terdakwa kepada Setya Budi Harjanto, adalah mengarah ke hukum Administrasi Negara. Sementara Ahli adalah dari LKPP yang hanya menjelaskan tentang prosedur pengadaan barang/jasa bukan yang sudah tentu berbeda dengan Administrasi. “Yang Mulia, kami keberatan. Ahli ini dari LKPP bukan Administrasi Negara,” kata JPU KPK Yadin memprotes. PH terdakwa sepertinya menyadarinya atas keberatan JPU KPK dan mengalihkan pertanyaan ke seputar proses pengadaan barang/jasa. Apa yang dijelaskan Ahli dari LKPP ini sepertinya diterima oleh PH terdakwa maupun terdakwa sendiri. Tim PH terdakwa tak mau kalah saat JPU KPK memprotes atas pertanyaannya kepada Ahli. Kini giliran PH terdakwa yang mengajukan keberatan melalui Majelis Hakim, atas “tindakan” JPU KPK yang membawa pulang dokumen dakwaan. “Kalau itu  ada dalam dakwaan, boleh, silahkan,” kata Ketua Majelis Hakim kepada PH terdakwa, walau awalnya JPU KPK menjelaskan alasannya. Usai persidangan, JPU KPK saat diminta komentarnya terkait persidangan, justru saling “lempar” antara JPU KPK yang satu dengan JPU KPK lainnya. Terpisah. Sementara Tim PH terdakwa menyampaikan kepada media ini terkait keberatannya yang disampaikan melalui Majelis Hakim mengatakan, keberatan karena JPU membawa dokumen dakwaan sehingga tak bisa dipelajari. Menurutnya, dokumen tersebut harusnya dititipkan di Pengadilan. “Kita hanya menyampaikan keberatan kepada Majelis, mengenai dokumen dakwaan yang dibawa pulang. Harusnya kan ditipkan di Pengadilan sehingga bisa dipelajari,” ujar Johanes, selaku Tim PH terdakwa. Ditanya mengenai keterangan Ahli dari LKPP, Johanes mengatakan, kita tidak keberatan, semuanya sesuai. “Tidak ada, semua sesuai. Untuk sidang berikutnya, kita akan menghadirkan 12 saki yang meringankan dan 2 saksi Ahli,” lanjut Johanes. Marthen Luter Dira Tome, pada tahun 2016, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan Korupsi dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS pada tahun 2007, semasa dirinya menjabat sebagai Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, sekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), semenatara Tobias Uly adalah Pj. Kepala Dinas Pendidikan yang menjabat sebagai Kuasa Pengguan Anggran (KPA), John Agustinius Radja Pono, Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) dan Basa Alim Tualeka, selaku Direktur PT Bintang Ilmu dalam kegiatan PLS yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar dan telah merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200. Dan dalam dakwaan JPU KPK pun disebutkan, Marthen Luter Dira Tome bersama-sama dengan KPA, John Agustinius Radja Pono, Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas dan Direktur PT Bintang Ilmu, telah mengalihkan penyaluran dana kegiatan PLS melalui FKTLD. Melakukan pengeluaran anggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kas Negara dan melaukauan pengadaan barang dan jasa yang bertenatangan dengan pasal 26 ayat (4) UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Kepres 80 tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Tobias Uly, John Agustiunus Radja dan Basa Alim Tualeka telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp 390 juta Basa Alimtualeka, 572.378.200 rupiah dan John Agustiunus Radja sebesar Rp 3.330.000.000. sehingga kerugian negara akibat perbuatan terdakwaa sebesar Rp Rp 4.292.378.200,” ucap JPU KPK dalam persidangan. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.  (Redaksi)

Tipikor JPU KPK Dan PH Terdakwa Sama-Sama Keberatan Dalam Persidangan

#Sidang Perkara Korupsi Dana Dekonsentrasi Dirjen PLS Dispendikbud Provinsi NTT Tahun 2007, Merugikan Keuangan Negara Senilai Rp 4.292.378...

Majelis Hakim Menegur Saksi Fakta Saat Sidang Korupsi Prona

22.55 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh7fslXZQ7CrSEGarNKOG1R48nkv3zKbxgPuaP5tjlTxT92dFOc1izilrQxhiBW0NmQ6iSYFdWgCZoPkfwhB10UwRN-B8bnKRFfCRbj03fB8G-lEMfWR8ZmpRcKNwfbenE97NoyIL-Bag/s1600/Prona..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh7fslXZQ7CrSEGarNKOG1R48nkv3zKbxgPuaP5tjlTxT92dFOc1izilrQxhiBW0NmQ6iSYFdWgCZoPkfwhB10UwRN-B8bnKRFfCRbj03fB8G-lEMfWR8ZmpRcKNwfbenE97NoyIL-Bag/s640/Prona..jpg" width="640" /></a></div>
#Mengapa JPU Menjawab Pertanyaan Wartawan Dengan "Sikap Angkuh ?"# 
 
 
 
beritakorupsi.co – Seorang terdakwa yang diadili di hadapan Majelis Hakim dalam perkara Khususnya Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Pengadilan Tipikor, sudah tentu berdasarkan keterangan beberapa orang saksi fakta yang mengetahui, melihat, mendengarkan dan mengalami serta barang/alat bukti yang dimiliki oleh JPU dari penyidik. 
 
Namun, bila keterangan saksi fakta yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim terlihat seperti orang bingung, pura-pura lupa dan bahkan menjelaskan jauh dari surat dakwaan JPU, apa lagi sesama saksi justru berdiskusi saat di persidangan, yang akibatnya mendapat teguran dari Majelis Hakim. 
 
Seperti dalam sidang perkara Korupsi Prona di Kelurahan Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Surabaya pada tahun 2014 lalu, yang menyeret dua terdakwa yakni, Jonathan Suwandono selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) Kedinding Mukti Wibowo Kelurahan Kali Kedinding dan terdakwa Mudjianto selaku Lurah (perkara terpisah). 
 
Pada Jumat, 2 Juni 2017, Tim JPU menghadirkan Dua orang saksi dari BPN untuk didengar keterangannya dalam Persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin dengan anggota Majelis,  Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana dengan terdakwa Jonathan Suwandono. 
 
Kedua saksi tersebut yakni, Sugiyono selaku Ketua Kordonator Administrasi dan Yuni (Sekretaris Administrasi). Dihadapan Majelis Hakim, kedua saksi ini mengatakan, kalau tugasnya terkait Administrasi peserta Prona. 
 
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan JPU kepada kedua saksi ini semula dijawab enteng-enteng saja, tak terlihat beban atau sikap bingung apa lagi “penyakit” lupa belum “kambuh”. 
 
Namun, “penyakit” bingung, lupa tiba-tiba “kambuh” saat anggota Majelis Hakim Dr. Andriano mengajukan pertanyaan kepada saksi. Yang anehnya lagi, saksi ini menjelaskan tentang luas bidang tanah bagi pesrta Prona jauh dari apa yang ada dalam surat dakwaan JPU. Dr. Andriano menanyakkan tentang sosialisasi, batasan bagi peserta Prona, Luas bidang tanah untuk setiap peserta Prona serta biaya pembuatan Sporadik. 
 
“Kami hanya mengurus bagian Administrasinya saja, kalau sosialisai pasti sudah dilakukan tapi saya tidak tahu. Untuk luas bidang tanah yang boleh diajukan 600 m dan masing-masing peserta Prona boleh mengajukan sebanyak 5 bidang tanah. Pembuatan Sporadik tidak dibiayayi dari Prona,” Jawab saksi Yono. 
 
Majelis Hakim Andriano, heran atas jawaban saksi fakta ini. “Satu orang bisa mengajukan 5 bidang dengan luas per bidang 600 meter, berarti 3000 meter ?,” tanya Hakim Andriano. 
 
Saksi Sugino menjawab ya, dan yang lebih aneh lagi, saksi ini menjelaskan bahwa peserta Prona bisa mengajukan walau tempat tinggalnya berbeda kelurahan dengan lokasi tanah. Pada hal, prosedur peserta Prona sesuai Juknis (Petunjuk Teknis) dan Juklak (Petunjuk pelaksanna) Prona dari BPN adalah lokasi bidang tanah sama dengan alamat peserta Prona. 
 
Tidak hanya itu. Luas tanah dalam pelaksanaan Prona seluas 2000 M dengan status tanah negara kecuali obyek Prona yang terletak di Kabupaten/Kota Agraria Type A samapai dengan 500 M. Ttatus tanah dengan penegasan Konversi/penguasaan hak tanah non pertanian sampai dengan 5000 M,  kecuali obyek Prona yang terletak di Kabupaten/Kota Agraria Type A samapai dengan 1000 M. Jumlah bidang tanah untuk peserta maksimal hanya boleh 2. 
 
Dan untuk peserta Prona di Kelurahan Kali Kedinding adalah masyarakat ekonomi lemah yang berpenghasilan tidak tetap seperti pedagang, pengerajin, pelukis dan buruh tidak tetap. Dan juga bagi masyarakat ekonomi menengah yang berpenghasilan dibawah atau sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) bagi pegwai BUMDBUMN. Sementara untuk PNS dengan pangkat/golongan III/D, untuk anggota TNI berpangkat Kapten serta untuk anggota Polri berpangkat Kompol. 
 
Lalu, darimana saksi yang juga pegawai BPN ini dapat menjelaskan tentang luas dan jumlah bidang tanah yang dapat di Proses dalam pelaksanaan Prona ? Mengapa JPU hanya diam saja dan tidak menanyakkan terkait keterangan saksi ? 
 
Dalam perkara ini, Tim JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya mendakwa kedua terdakwa, telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menarik biaya pengurusan sertifikat yang besarnya antara Rp 3.750.000 per bidang tanah untuk petok D dibawah tahun 1997 dan 4.100.000 rupiah untuk petok D diatas tahun 1997, dalam pelaksanaan Prona (Program Agraria Nasional) untuk sertifikat gratis yang didanai dari APBN melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya II sebanyak untuk 150 bidang tanah bagi masyarakat yang ekonomi lemah dan menengah, di Kelurahan Kali Kedinding tahun 2104. 
 
JPU menyebutkan, bahwa biaya pengurusan sertifikat yang dikenakan oleh Ketua BKM kepada peserta Prona, diminta oleh Lurah sebesar Rp 350 ribu per bidang untuk biaya pembuatan Sporadik. Dengan rincian uang yang diberikan terdakwa kepada lurah adalah, pada tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000 atau sebanyak Rp 53.650.000. 
 
Pelaksanaan sertifikat masal di Kelurahan Kali Kedinding adalah, berdasarkan surat dari Ketua dan Sekretaris BKM dengan Nomor. 029/bkm-kmw/ 2013 tanggal 20 September 2013, yang ditandatangani Lurah selaku mengetahui. Dan surat tersebut ditujukan kepada Kantor BPN Kota Surabaya II dan Kepala Kantor BPN Wilayah Jawa Timur. 
 
Surat tersebut kemudian di tindaklanjuti oleh Kepala Kantor BPN Kota Surabaya II No. 39/KEP-35.80/II/2014 tentang penunjukan peserta Prona tahun 2014, dan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Wilayah Jawa Timur No. SK.63/KEP-35/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014, berdasarkan surat dari Kepala Kantor BPN Kota Surabaya II. 
Aneh, terkait penunjukan lokasi (Penlok) Prona di Kelurahan Kali Kedinding, Kepala Kantor BPN Surabaya II dan Kepala Kantor BPN Wilah Jawa Timur baru mengeluarkan surat pada Pebruari 2014. Namun uang yang diterima terdakwa Lurah Mudjianto dari Ketua BKM pada Desember 2013. Adakah pihak lain yang “bermain dan sudah terselamatkan” dalam kasus ini ? 
 
Terkait hal tersebut, saat wartwawan media ini menanyakkan ke JPU dari Kejari Tanjung Perak seuasi persidangan, justru menjawab dengan “tekanan nada tinggi”. 
 
“Saya potong. Dalam surat dakwaan kami sebutkan, kejadian antara tahun 2013 – 2014, cukup ya…cukup ya…antara 2013 – 2014. Saya bukan menyebut 2013 atau 2014. Antara….jadi kejadian itu dari 2013 – 2014, diantara itu. Cukup ya, jadi tidak ada pertanyaan lagi,” kata Jaksa ini sedikit “angkuh”.  (Redaksi)

News Tipikor Majelis Hakim Menegur Saksi Fakta Saat Sidang Korupsi Prona

#Mengapa JPU Menjawab Pertanyaan Wartawan Dengan "Sikap Angkuh ?"# beritakorupsi.co – Seorang terdakwa yang diadili di hadap...

Dirut PT SAM Ditahan Dalam Kasus Korupsi PT PWU

23.49 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU0ZCm1DDUog1nvMVYVEUGYRqQWvgR3n0Zxe5AWvKcYL9KwBCeqFATP1R4H5ZHBRE2f_pHWMGG2zm-esEeAPW1wNETdALKqM6cLjIFwpqauuHtwxcACVDC-cBrw4H80bDymD94EbBi7ks/s1600/DSCF0628.JPG" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="761" data-original-width="1600" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU0ZCm1DDUog1nvMVYVEUGYRqQWvgR3n0Zxe5AWvKcYL9KwBCeqFATP1R4H5ZHBRE2f_pHWMGG2zm-esEeAPW1wNETdALKqM6cLjIFwpqauuHtwxcACVDC-cBrw4H80bDymD94EbBi7ks/s1600/DSCF0628.JPG" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Dua nama dalam buku daftar “hitam” di tangan Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) Maruli Hutagalung, dalam kasus Korupsi penjualan Dua asset Pemerintah Provinsi Jatim (Pemprov. Jatim) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih, ditahan oleh penyidik pada Rabu, 31 Mei 2017. 
 
 Kedua nama yang dimaksud adalah, Oepojo Sardjono selaku Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri (Dirut PT SAM) dan Sam Santoso (Direktur PT SAM) selaku pembeli Dua asset milik Pemprov. Jatim yang terletak di Kediri dan Tulungagung, yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dibawah kepemimpinan terdakwa Dahlan Iskan selaku Direktur Utama (sudah di Vonis 2 Tahun Penjara). 
 
Sebelum ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian ditahan, Oepojo Sardjono, terlebih dahulu menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim penyidik Kejati Jatim. Sementara Sam Santoso, hanya ditetapkan menjadi tersangka dan tidak dilakukan penahanan, karena si pembeli asset itu saat sedang terbaring disalah satu Rumah Sakit di Surabaya. 
 
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Richard Manurung dan Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Kasindik) Kejati Jatim, Bayu Prasetyo kepada wartawan, Rabu, 31 Mei 2017. 
 
“Hari ini penyidik menetapkan Dua tersangka dalam kasus Korupsi penjualan asset PT PWU yaitu, Oepojo Sardjono dan Sam Santoso. Oepojo Sardjono langung dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan terlebih dahulu dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kalau Sam Santoso, tidak ditahan karena sedang sakit dan usianya sudah 80 an tahun,” kata Richard dan Bayu. 
 
Dalam kasus ini, Kejati Jatim sudah terlebih dahulu menetapkan Dua tersangka dari PT PWU yakni, Wishnu Wardana, selaku Ketua Tim penjualan asset dan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU. Keduanya pun sudah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi. Wishnu Wardana, di Vonis 3 tahun penjara, sementara Dahlan Iskan, 2 taun. 
 
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim yang terletak di Tulungagug dan Kediri yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana, selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan asset bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU tidak sesuai prosedur. 
 
Pelepasan asset tersebut tidak melibatkan tim penilai harga. Sehingga nilai penjualaan kedua asset tersebut yang dilakukan oleh PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000. 
 
Majelis Hakim juga menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000 namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. 
 
Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam amar putusannya bahwa, penjualan asset sudah dilakukan pembayaran pada Agustus 2003 sementara jadwal pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baru dilakukan pada September 2003. Terdakwa Wishnu Wardana memerintahkan panitia lelang untuk membuat dokumen agar proses pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai dengan prosedur. 
 
Sementara menurut Dr. Sudiman Sidabuke, selaku Penasehat Hukum (PH) Sam Sanotoso, saat dihubungi media ini melaui telepon selulernya mengatakan, terkait penetapan status tersangka kepada Sam Santoso, dirinya belum mengetahui. Namun Sidabuke mengakui, kalau penyidik Kejati Jatim pernah memeriksa Sam Santoso sebagai saksi pada tahun 2016. 
 
“Kapan ditetapkan menjadi tersangka. Saya belum mengetahui, karena saat ini Pak Sam sedang sakit di Rumah Saksit. Kalau penyidik merasa sudah memiliki 2 alat bukti permulaan yang cukup, silahkan saja. Tetapi sampai saat ini, saya belum tahu apakah penyidik memiliki itu. Jadi kita belum bisa menentukan sikap, apakah akan melakukan upaya hokum,” kata Sidabuke 
 
Ditanya lebih lanjut sakit yang dialami tersangka, Sidabuke mengatakan, ada gangguan di otak dan ada memory yang hilang berdasarkan hasil diagnosa dokter, sehingga saat diajak bicara tidak nyambung,” ungkapnya. 
 
Sebelumnya, menurut Sidabuke, secara legal formal sah-sah saja. Karena hanya melihat hukum hitam putih. “Dibalik  norma formal, hukum itu punya jiwa dan sistematisasi, juga menarik untuk dikaji. Pembeli yang mana mau diproses, mengingat informasinya, ada lebih 30 obyek yang dijual atau dibeli orang. Lalau apakah PT PWU akan diadili lagi bersama pembeli ?,” kata Sidabuke beberapa waktu lalu. 
 
PT PWU dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah menjadi Satu, yang dalam pasal 13 dan 14 Perda tersebut dijelaksan, pelepasan asset dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD. 
 
Namun menurut Kejati Jatim, bahwa lepasnya asset daerah yang terletak di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu, tidak sesuai dengan prosedur dengan perturan/perundang-undangan yang berlaku. Penjulan du asset tersebut tidak diumkannya dalam Media masa Nasional yang berbahasa Indonesia, tanpa proses lelang, tidak melibatkan tim penilai harga maupun lembaga hukum termasuk belum adanya persetujuan dari Gubernur serta persetujuan dari DPRD Jatim. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11 Milliar lebih. 
 
Fakta Persidangan 
 
Dalam BAP Sam Santoso yang dibacakan dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung. 
 
Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari kemudian. 
 
Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, yang menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. 
 
Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka. 
 
Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan JPU, juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit. 
 
Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA yang dibacakan, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. 
 
Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor namun tidak melaksanakan tugasnya ?. (Redaksi)

News Tipikor Dirut PT SAM Ditahan Dalam Kasus Korupsi PT PWU

beritakorupsi.co – Dua nama dalam buku daftar “hitam” di tangan Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) Maruli Hutagalung, da...

33 SKPD Dan Asosiasi Rekanan, Setoran Ke Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun

04.13 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi99evG8e-o_MbmG47ogNU6ej0Xv8zwy83oC1qrD_YmS0yzgz7mcUAPSkxn50jfE6zQYg5CRccjTgUMlSYBiYVGUrtKCmyP5HuTh1n1Ivv9doB_jd_1hOo_zvqx6IMMYiwvH1aAwmDEgmk/s1600/IMG20170530100012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="1600" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi99evG8e-o_MbmG47ogNU6ej0Xv8zwy83oC1qrD_YmS0yzgz7mcUAPSkxn50jfE6zQYg5CRccjTgUMlSYBiYVGUrtKCmyP5HuTh1n1Ivv9doB_jd_1hOo_zvqx6IMMYiwvH1aAwmDEgmk/s640/IMG20170530100012.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Tak sedikit Pejabat Kepala Daerah mulai dari Kepala Desa/Lurah, Bupati/Wali Kota, Gubernur hingga menteri, termasuk beberapa aparat penegak hukum (APH) seperti, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara,  yang menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi alias di penjara, karena menjalankan kekuasaannya hanya untuk “meminum keringat” masyarakat termasuk bawahannya yang melanggar sumpah jabatannya. Hal itu pula yang “menimpa” Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Bambang Irianto, yang saat ini mendekam di balik jeruji besi Rutan (Rumah Tahanan Negara) Medaeng, Sidoarjo, sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2016, dalam kasus Korupsi menerima gratifikasi dari pembangunan Pasar Besar Madiun pada tahun 2009. Teradakwa Bambang Irianto yang akrabk dipanggil “BI” ini, mencalonkan Wali Kota Madiun untuk periode 2009 – 2014 diusung oleh Partai Demokrat dan terpilih menjadi Wali Kota. Dan untuk kedau kalinya, periode 2014 – 2019 kembali terpilih menjadi Wali Kota Madiun. Ternyata, jabatan yang diembannya atas kepercayaan Masyarakat Madiun ini tidak dilakasanakan sesuai janji kampanye dan sumpah jabatannya. Kekuasaan dipundaknya justru dijalankan untuk meraup uang sebanyak mungkin dari para pejabat dibawanya dan masyarakat Madiun. Bayangkan saja, baru 6 tahun menjabat Wali Kota sejak 2009 hingga 2016, Bambang Irianto, sudah meraup uang sebesar Rp 57 milliar lebih. Sementara, gaji berikut tunjangan jabatannya selama 6 tahun sebesar Rp 5 miliar lebih. Pada hal, orang Nomor Satu di Kota Madiun ini, adalah salah satu pengusaha besar yang memiliki 10 SPBU, Distributor LPG, Distributor Oli Pelumas dan beberapa usaha lainnya. Namun tak membuatnya puas melainkan semakin “buas”. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU dari KPK saat dibacakan di persidangan beberapa bulan lalu. “Sumber” uang yang dimiliki Bambang Irianto, selain dari usahanya juga dari para pejabat dibawah kendalinya, mulai dari Lurah, Camat dan 33 Kepala SKPD (Kepala Dinas) serta puluhan rekanan atau kontraktor yang ada di Madiun. Jumlah uang yang disetorkan pun ke Bambang Irianto melalui orang kepercayaannya berfariasi tergantung dari hasil pendapatan Dinas-Dinas yang ada di Kota Madiun. Sementara proyek yang di danai dari keringat masyarakat melalui APBD dibagi-bagi begitu saja kepada para rekanan tanpa melalui prosedur, agar Bambang Irianto tetap dapat “meraup” hasil. Bambang Irianto ini pun memang tidak terlalu “rakus”. Sebab, “kerinagt” yang terkumpul dari pejabat dibawahnya juga dibagi-bagi kepada para Pejabat lainnya yang sejajarnya dengannya di Kota Madiun yang tergabung dalam Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) diantaranya, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, Katua Penggadilan Negeri dan DPRD (Dewan Pimpinan Rakyat Daerah). Hal ini pula terungkap dari keterangan 12 orang saksi yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diantaranya, Fitroh Rohcahyanto, TrimulyonoHendradi, Herry B.S. Ratna Putra, Feby Dwiyandospendy, N.N. Gina Saraswati, Joko Hermawan, Alandika Putra dan Dormian dalam persidangan yang dibagi dalam 3 sesion, di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim H.R. Unggul Warso Mukto, pada Selasa, 30 Mei 2017. Ke-12 saksi tersebut yakni, Karna Juita (Bendahara Pengeluaran PU); Sri Murni (Dinas Kependudukan); Ariyani (Administrasi Pembangunan); Sadikun (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), Kasinah, Sulastri, Totok Sugianto, Gembong Dwiarto Esti Handayani, Sariatno, Anita Kurnia Sari dan Sri Wahyuni. Kepada Majelis Hakim, para saksi ini menjelaskan bahwa setiap kepala Dinas menyetorkan uang dengan nilai yang berbeda, antara 5 juta hingga ratusan juta rupiah yang disetorkan melalui pejabat yang ditunjuk terdakwa yakni, sri wahyuni, selaku pejabat Perbendaharaan. Hal itu tidak dibantah oleh Sri Wahyuni. “Penarikan tersebut dari tahun 2009 hingga 2016, dana untuk kebersamaan.  Sebelum tahun 2009,  sebelum Pak Bambang (terdakwa Bambang Irianto.red)  menjabat, tidak pernah diminta untuk menyetor uang tersebut. Saya membuat bukti setoran tiap penyetoran dan buku besar itu sudah dibuang. Bukunya (bukti setoran), saya setorkan ke Pak Rusdianto, baru ke Pak Wali,” kata Sri Wahyuni. “Tahun 2009, terkumpul 33 SKPD dengan total 800jutaan. Tahun 2010, ada pengeluaran  sebesar 767 juta. Dan tahun 2011,  pemasukan sekitar 1 milliar. Tahun 2009 hingga sekarang terkumpul 6 miliar. Tahun 2016, itu urusannya Pak Rusdianto. Taip tahun mengumpulkan uang, katanya pak Agus Purwo, untuk Pak Wali. Ada dana pengembalian 200 jutaan untuk Pak bambang. dan saya serahkan ke Pak Rusdianto,” beber saksi Sri Wahyuni. Sakis Gembong Dwiarto (Kepala Perijinan menggantikan Totok) juga mengakui, adanya setoran sejak tahun 2012 hingga 2016 sebesar Rp 600 juta. Dana tersebut berasal dari biaya perijinan reklame. “Jadi kepala perijinan menggantikan Pak Totok. Dari pak totok, bahwa ada uang keamanan dan disetorkan ke Pak Wali, sebesar 25 juta, tahun 2013. Tahun 2014 sebesar 30 juta, tahun 2015 sebesar 20 juta dan 2016 sebesar 20 juta. Ijin reklame dan menghadap ke Pak Wali, dan kata Pak Wali, belajar ke Pak Totok. Dan jumlahnya sama seperti saat dijabat Pak Totok. Jumlahnya sebesar Rp 50 juta,  diserahkan ke Pak Wali. Tahun 2012 hingga 2016, ada 18 izin bervariasi  antara 20 dan 30 juta yang totalnya sebesar Rp 600 juta. Tahun 2012 ada 1 ijin tower nilanyna 50 juta, totalnya 250 juta. Ijin reklame bervariasi dan totalnya 645 juta. Perijinan perumahan 2, 219 juta. Total semuanya 3,753 juta, menjadi 3,768 juta, hanya dari kantor perijinan. Setiap ada pemohon, harus ada rekomendasi dari Pak Wali dan dari perijinan membuatkan surat ijin prinsip,” ungkap saksi. Saksi Sadikun, selaku Kabag Pembangunan juga mengungkap ke “buasan” terdakwa Bambang Irianto. Sadikun menjelaskan kepada Majelis Hakim, setelah APBD disahkan, lalu diserahkan ke Kepala Bagian Pembangunan untuk di evaluasi, dan setiap tahun, saksi mengaku diperintahkan Rusdianto untuk menyetor uang kewajiban yang diambilkan dari dana pegawai. Setelah dari Rusdianto barulah ke terdakwa Bambang Irianto. “Setelah APBD disahkan, setiap APBD disetorkan ke Kabag untuk evaluasi. Setiap tahun, saya diperintahkan oleh Pak Rusdianto untuk menyetor uang kewajiban yang diambilkan dari dana pegawai, sebetulnya mbulet tapi karena terpaksa. Setelah dari Pak Rusdianto, akan disetorkan ke Pak Bambang. Perintah Agus Purwo untuk menyetor tunjangan kinerja sebesar 500 ribu atas kewajiban untuk Pak Bambang. Saya beranggapan ada 8 Asosi tapi saya tidak hafal ada berapa kontraktor,” kata saksi. Saksi Gembong Dwiarto melanjutkan, “Pernah mengumpulkan Asosiasi kontraktor. Proyek kontruksi ada yang lelang ada yang PL, kemudian saya berikan laporan saya ke Pak bambang untuk dipelajari.  Ada yang dicentang dan ada yang tidak. Kemudian sisanya diberikan ke Asosiasi untuk dibagi rata supaya semua kebagian. Fungsi centang adalah, untuk menandai apa aja proyek untuk si A atau si B. Saya selalu mengikuti proses lelang. Yang dicontreng kadang-kadang ada yang meleset, seperti halnya Pak Yun, tidak menang,” kata saksi kepada Majelis. Saksi Gembong, dengan jujur dan terus terang, menjelaskan apa yang saksi ketahui saat dirinya “dalam genggaman kekuasaan” terdalwa, untuk menjalnkan tugas yang diterimanya. “Pak Bambang marah kepada saya. Saya mengumpulkan ketua Asosiasi, akan ada fee 5-6%. Pak Bambang memerintahkan saya untuk memberi tahu, jika harus menyetorkan fee sesuai dari kesepakatan. Untuk pembangunan gedung sekitar 7-8% setelah potong pajak. Untuk jalan 8%, Drainase 5-6%. saya tidak begitu hafal. Jembatan 7%. Yang menerima setoran adalah saya pribadi dari ketua Asosiasi atau kurirnya dan say setor ke Pak Bambang langsung 10-30 juta, namun sebagian besar disetor langsung dan tidak ada tanda terima karena dia (terdakwa) nggak mau. Saya tidak hafal mulai dari 2013-2016,” ungkap Gembong Karena saya tidak pernah menghitung nominalnya, lanjut saksi Gembong kepada Majelis Hakim, sebenarnya saya punya list nominalnya berapa aja. Namun ketika Pak Bambang, hendak diperiksa KPK, saya disuruh untuk memusnahkan data-data setoran itu, kira-kira jumlahnya hingga milyaran. “Sebelum saya menjabat sebagai Kabag, adalah Almarhum Suparmi. Sebelum Suparmi adalah Pak Ipung. Saya pernah ikut rapat rutin di ruang 13. Masing-masing SKPD harus soan (ijin) ke Pak Bambang untuk mendapat PL. Untuk asosiasi kontraktor yang tidak bayar, tak akan diberi proyek lagi. Setoran tiap tahun nilainya milliaran sejak 2013 hingga 2016. Saya tahu tapi saya takut diperiksa KPK. HP Samsung saya sudah disita KPK, isinya tentang setoran. Setiap bulan, SKPD melaporkan pekerjaan ke Kabag. langsung saya resume dan saya laporkan ke Wali Kota,” ungkap saksi kemudian.  Menanggapi keterangan para saksi, terdakwa Bambang Irianto mengancam akan memperkarakan dengan perbuatan tidak menyenangkan. “Bahwa semua yang anda katakan adalah salah. Dan saya akan menuntut anda karena perbuatan tidak menyenangkan,” kata terdakwa. Usai persidangan, terkait dihadirkannya atau tidak para pejabat Forpinda Kota Madiun termasuk salah satu saksi perempuan dari Jombang, yangkabarnya istri salah seorang “ulama”, kepada wartawan media ini JPU Febby mengatakan, tergantung dari keterangan terdakwa dan untuk saksi itu, akan dihadirkan tetapi belum waktunya. “Akan dihadirkan tetapi belum waktunya. Kita selesaikan dulu pasal 12 nya baru ke TPPU. Di TPPU lah yang akan kita hadirkan. Memang katanya uang itu dibagikan kepada para Pemda, tetapi para saksi tidak mengetahui, karena terdakwa sendiri yang memberikan, jadi tergantung keterangan terdakwa nanti. Kita hanya melaporkan ke pimpinan sesuai persidangan,” kata Febby.  (Redaksi)

News Tipikor 33 SKPD Dan Asosiasi Rekanan, Setoran Ke Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun

beritakorupsi.co – Tak sedikit Pejabat Kepala Daerah mulai dari Kepala Desa/Lurah, Bupati/Wali Kota, Gubernur hingga menteri, termasuk be...

BERITAKORUPSI.CO

Wartawan Hukum Surabaya Bagi-Bagi Sembako Dan Takjil

Sudah Divonis “42” Tahun, Yudi Setiawan Kini Diadili Lagi Tanpa PH

Setelah Kasus Korupsi, Kini Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun Dijerat TPPU

JPU KPK Dan PH Terdakwa Sama-Sama Keberatan Dalam Persidangan

Majelis Hakim Menegur Saksi Fakta Saat Sidang Korupsi Prona

Dirut PT SAM Ditahan Dalam Kasus Korupsi PT PWU

33 SKPD Dan Asosiasi Rekanan, Setoran Ke Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI