BERITAKORUPSI.CO

Saksi Tidak Mendapat Uang Transportasi dan Makan, Kasi Pidsus Curhat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-HB5eIRgV3YHDi5TeqjsV1FSJ3_A_xsWuUs3bpyFZHVk-ftxoGoQSaSnO8DhyTriNjMFVXsOwR3VLI_7JCYFaBeg0IHdSfb68AbfLEUlyEISad8XyK1MXEPXCy9qxhYsumx4OrWOCZhU/s1600/Ruang+Sidang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-HB5eIRgV3YHDi5TeqjsV1FSJ3_A_xsWuUs3bpyFZHVk-ftxoGoQSaSnO8DhyTriNjMFVXsOwR3VLI_7JCYFaBeg0IHdSfb68AbfLEUlyEISad8XyK1MXEPXCy9qxhYsumx4OrWOCZhU/s640/Ruang+Sidang.jpg" width="640" /></a></div>
<br /><b>beritakorupsi.co –</b> “Kita g pernah memerintahkan terdakwa menanggung biaya saksi. dan saya nggak pernah tau kalau terdakwa menanggung biaya saksi. perlu sampean (anda/kamu.red) tau ya….kita mengabdi kepada negara mas…,Karena UU Peradilan Tipikor ada di Surabayamaka sidangnya harus di Surabaya…..kita sendiri capek mas…..tapi karena kita membela negara kita tetap fight utk bersidang di surabaya. Sidang sampe malam pun kita laksanakan mas…..kita tdk pernah mengeluh….aku dulu pernah selesai sidang jam 2 pagi…..apakah aku harus mengeluh ? O….tidk mas….yang penting uang negara dapat diselamatkan dari para koruptor,”<br /><br />Itulah curhatan bercampur angkuh dari Wahyu Triantono, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Malang, yang disampaikan kepada media ini melalui nomor WhastApp, pada Selasa, 25 April 2017.<br /><br />Apa yang disampaikan Pejabat Kejaksaan Negeri Malang ini tidak berhubungan sama sekali dengan pertanyaan yang diajukan media ini, terkait bebarapa saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Malang ke Pengadilan Tipikor Surabaya, yang tidak menerima biaya transportasi dan tidak diberiakan makan.<br /><br />Dari beberapa Kejaksaan Negeri yang ada di Jawa Timur saat bersidang di Pengadilan Tipikor, didapat informasi bahwa, saksi yang dihadirkan diberiakan transportasi dan makan. Ada juga saksi yang diantar jemput keruamah saksi dan tetap diberikan makan.<br /><br />Lalau bagaimana dengan Kejari Malang ? Apakah memang Kejaksaan Negeri Malang atau Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur tidak memiliki anggaran untuk menghadirkan saksi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus perkara Korupsi yang sedang ditangani ?<br /><br />Lalu bagaimana bila saksi itu dari kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah serta berada diluar kota ? apakah saksi itu harus menangung beban dengan meminjam uang kepada orang lain untuk biaya transportasi dan makan untuk menghadiri undangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengailan Tipikor ?<br /><br />Seperti yang dialami 8 orang saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Malang dalam perkara dugaan Korupsi sewa tanah bengkok Kelurahan Tunggulwulung antara tahun 2008 hingga 2009, kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama (SKP) untuk pembangunan tower selular selama 11 tahun seniali Rp 250 juta sejak 2008 dan lahan Pasar Krempyeng untuk dijadikan Teras BRI selama 3 tahun sebesar Rp 7 juta, dengan terdakwa, Rendi Triatmojo, mantan Lurah Tunggulwulung, dan Kolik Nuriadi, pendiri Sekolah Budaya Tunggulwulung, yang berlokasi di Jalan Sasando, Tunggulwulung, Malang.<br /><br />Para saksi yang sudah dihadirkan diantaranya, Tri Handayani, Mulyono, Agus Hartono, Joni Suryo Atmojo, Sukartono, H. Rasuli dan Nicolas. Dari ke-8 saksi ini, tak seorang pun yang mendapat uang transportasi apa lagi untuk sekedar makan.<br /><br />Seperti yang disampaikan Musrifin, keluarga dari terdakwa Kolik Nuriadi, kepada media ini saat ditemui di Pengadilan Tipikor, sebelum dan sesudah sidang, pada Selasa, 25 April 2017<br /><br />Menurut Musrifin, agar sidang tidak tertunda hanya karena saksi tidak punya biaya transportasi dan makan, keluarga terdakwa pun rela mengeluarkan koceknya sekedar membantu asalkan sidang tidak tertunda.<br /><br />“Tidak ada satu orang saksi pun yang dikasih biaya transportasi dan makan. Saksi yang sudah dihadirkan ada 8 dan 7 saki pada sidang minggu lalu yaitu; Tri Handayani, Mulyono, Sakirwan, Agus Hartono, Joni Suryo Atmojo, Sukartono, H. Rasuli,” ungkap Musrifin.<br /><br />Musrifin menjelaskan, karena tidak kenal dengan saksi Tri Handayani, keluarga korban pun tidak memberiakan sekedar transportasi. Namun 7 saksi termasuk Nicolas, dibantu oleh keluarga terdakwa untuk biaya transportasi dan makan di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />“Kami tidak kenal dengan Tri Handayani, makanya kami tidak memberikan bantuan sekedarnya. Kalau yang 6 orang saki minggu kemarin, kami bantu sekedarnya dan kami makan bersama, yang bayar keluarga. Awalnya 6 saksi tidak mau datang karena tidak punya biaya transportasi. Tapi kami bujuk agar sidang tidak tertunda lagi. Kami pun rela membantu sekedarnya, karena kami juga tidak punya. Mereka (6 saksi) menyewa mobil secara patungan,” kata Musrifin, sambil menelepon salah seoarang saksi pada sidang minggu lalu.<br /><br />Dari pembicaraan Musrifin dan salah seorang saksi melalui telepon selulernya, terdengar bahwa saksi tersebut mengatakan tidak menenerima uang transportasi dan tidak diberikan makan.  Dam nasib 7 saksi tidak beda dengan nasib saksi Nicolas. Seusai sidang, Nicolaspun memberanikan diri untuk menanyakkan pegawai Kejari Malang, namun tak ada tanggapan.<br /><br />Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, E.S. Maruli Hutagalung.  (Redaksi)

News Tipikor Saksi Tidak Mendapat Uang Transportasi dan Makan, Kasi Pidsus Curhat

beritakorupsi.co – “Kita g pernah memerintahkan terdakwa menanggung biaya saksi. dan saya nggak pernah tau kalau terdakwa menanggung biay...

Kajati Jatim : Dahlan Iskan Divonis 2 Tahun Penjara, Selama Dia Beropini

12.39 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5H25aCvAq1Q4xrVPcbASNCUhvNvRJUhj6gOcUNjsAoewuB7gBN453uAx_yYx12QOC5Q7cr9txxOPWrvmYN-Fuy3TDAHi8pGx9OHeDQhNWTZ8L8IIH4HFQN4S9tBywSkzPndyRVcUNLbs/s1600/IMG201704211349456.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5H25aCvAq1Q4xrVPcbASNCUhvNvRJUhj6gOcUNjsAoewuB7gBN453uAx_yYx12QOC5Q7cr9txxOPWrvmYN-Fuy3TDAHi8pGx9OHeDQhNWTZ8L8IIH4HFQN4S9tBywSkzPndyRVcUNLbs/s640/IMG201704211349456.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsAUWQkR9zL4EN76qqmxx0JVm5M5CTYB0EbSUd6rDkFXVWzRaqk_aikovigoJ7JMRkBI5PD0tBHcyZKAg4mIt16zHCT4VGxCqYuGFpGhRLs07mOQkUQ-KrDer20WLprVLDu6jrp_GbBBI/s1600/IMG20170404152348.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsAUWQkR9zL4EN76qqmxx0JVm5M5CTYB0EbSUd6rDkFXVWzRaqk_aikovigoJ7JMRkBI5PD0tBHcyZKAg4mIt16zHCT4VGxCqYuGFpGhRLs07mOQkUQ-KrDer20WLprVLDu6jrp_GbBBI/s320/IMG20170404152348.jpg" width="180" /></a></div>
beritakorupsi.co – Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Ka Kejati), E.S. Maruli Hutagalung, manyambut baik putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang menghukum terdakwa Dahlan Iskan dengan pidana penjara selama 2 tahun, pada Jumat, 21 April 2017.<br /><br /> Walau putusan itu jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun faktanya, mantan menteri BUMN itu dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana Kor<br /><br />Hal itu disampaikan Maruli Hutagalung di gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati Jatim), beberapa saat setelah sidang perkara pembacaan putusan oleh Majelis Hakim selesai. Sebab selama ini, menurut Maruli, bahwa kasus yang menyeret Bos PT Jawa Pos Gorup itu dianggap politik bukan murni hukum.<br /><br />“Dahlan Iskan divonis 2 tahun penjara kan, selama ini dia hanya beropini. Nyatanya Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan Korupsi. Korupsi itu bukan hanya karena menerima uang, tetapi bisa karena jabatannya memperkaya orang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ucap Maruli, yang diampingi Aspidsus, I Made Suarnawan; Kasindik, Bayu Setyo Pramono yang menggantikan Dandeni; Kasipenkum, Richart Marpaung  dan JPU Trimo.<br /><br />Terdakwa Dahlan Iskan dituntut pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut hukuman pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 4.190.914.000 atau Rp 8.381.828.000 bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono, selaku pembeli asset. Dan kalu tidak dibayar, harta bendanya akan disita oleh Jaksa untu negara. Kalau tidak cuku, diganti pidana penjara selam 3 tahun dan 6 bulan. Sementara dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa Dahlan Iskan hanya divonis 2 tahun pidana penjara denda sebesar Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan tanpa uang pengganti. Terdakwa juga diperintahkan tetap “Bebas” di luar menghirup udara kota Pahlawan.<br /><br />Namun Maruli mengatakan, masih ada waktu 7 hari untuk menentukan sikap. “Kita masih ada waktu 7 hari dari sekarang. Yang penting dia (terdakwa Dahlan Iskan) terbukti bersalah,”<br /><br />Apa yang disampaikan orang nomor Satu di Kejati Jatim ini bukan tidak beralasan. Sebab, sejak dirinya mengutak atik kasus penjualan asset PT PWU semasa Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama tahun 2000 – 2010, banyak kalangan menilia bahwa Maruli melakukan tindakan “seweang-wenang” bukan murni hukum tetapi politik.<br /><br />Nama dan wajah Maruli Hutagalung, hampir setiap hari menghiasi halaman media cetak maupun elektronik di tanah air. Tuduhan maupun komentar miring pun diarahkan kedirinya. Namun tak membuat surut nyali putra asli Sumatra Utara itu untuk tetap menyelidiki dan kemudian menyiddik kasus dugaan Korupsi di perusahaan pemrintah derah Jawa Timur.<br /><br />Dahlan Iskan, sebelum menjabat sebagai Dirut PT PWU pada tahun 2000 hingga 2010, Ia adalah mantan wartawan senior, Pemimpin Redaksi Jawa Pos, pengusaha terkenal yaitu  PT Jawa Pos Group salah satu Media lokal terbesar di Jatim, yang sangat berpengaruh dan di “takuti” baik pejabat maupun masyarakat. Dan kemudian mantan Dirut PT PLN, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kandidat Calon Presiden tahun 2014 serta tokoh Pers nasional ini dianggap sebagai orang yang BERSIH DAN JUJUR.<br /><br />Yang menarik lagi dari Dahlan Iskan, selama 10 tahun menjabat di perusahaan milik Pemrov Jatim ini,  yakni PT PWU, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), untuk mengelola asset Peusahaan Daerah (Perusada)  berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jatim, tidak menerima fasilitas apapun dan tidak digaji sepeser pun termasuk untuk biaya perjalanan dinasnya didalam maupun ke luar negeri ditaggung sendiri. Belum lagi Ia (Dahlan Iskan) rela berkorban membantu Pemerintah Jawa Timur dengan menjaminkan Deposito pribadinya sebesar Rp 5 M untuk membangun gedung Jatim Expo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /><br />Namun, keberhasilan pertama sejak Maruli Hutagalung menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka adalah, saat sidang Praperadilan yang diajukan Kuasa Hukum Dahlan Iskan ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. <br /><br />Dan keberhasilan kedua Maruli, saat Dahlan Iskan menjalani proses persidangan sebanyak 28 kali, dan akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Walau saat ini terdakwa Dahlan Iskan bersama Tim Penasehat Hukumnya melakukan upaya hukum banding. Namun Maruli Hutagalung, optimis bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi tidak jauh beda dengan Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Atau masih ada upaya hokum Kasasi ditingkat Mahkamah Agung.  (Redaksi)<br />
upsi pelepasan asset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) yang di kelola PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.

News Tipikor Kajati Jatim : Dahlan Iskan Divonis 2 Tahun Penjara, Selama Dia Beropini

beritakorupsi.co – Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Ka Kejati), E.S. Maruli Hutagalung, manyambut baik putusan Majelis Hakim Pengad...

Dahlan Iskan Terbukti Korupsi, Divonis 2 Tahun Penjara

12.26 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFccJmzhHrUQc7HSzXP2k9WJhc4JRYx6_Gy1QLRLhUy5ZyU0Vb5XN0VFWgzA5EMeYs8r5nmCLAvsyUE_CuUlB1InkynVuDiy0KiQXVeEtCPEFN6gReY69LiJq2lj6OvyMKUOmBFWzQ-z8/s1600/IMG20170407150304+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFccJmzhHrUQc7HSzXP2k9WJhc4JRYx6_Gy1QLRLhUy5ZyU0Vb5XN0VFWgzA5EMeYs8r5nmCLAvsyUE_CuUlB1InkynVuDiy0KiQXVeEtCPEFN6gReY69LiJq2lj6OvyMKUOmBFWzQ-z8/s1600/IMG20170407150304+-+Copy.jpg" /></a></div>
<b>beritakorupsi.co – </b>“Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahan kota,”<br />
<br />
Itulah isi putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Tahsin, dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, terhadap terdakwa Dahlan Iskan, dalam perkara Korupsi pelepasan asset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) yang di kelola PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000, pada Jumat, 21 April 2017.<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx3AnZq2ExdBAC_7MJKQDYPK11gQMl8JI9OqTu02kXoCAxpDI3o02ffO3HDmdT55Ls94jh8ukCI0SjlfZUVkUHuqyzWuXr3moje9Ru9MBi0J3NRX3QVC6kehKL83ZBIv-8UYZe2eloYcM/s1600/DSCF0639.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx3AnZq2ExdBAC_7MJKQDYPK11gQMl8JI9OqTu02kXoCAxpDI3o02ffO3HDmdT55Ls94jh8ukCI0SjlfZUVkUHuqyzWuXr3moje9Ru9MBi0J3NRX3QVC6kehKL83ZBIv-8UYZe2eloYcM/s320/DSCF0639.JPG" width="320" /></a>Putusan Majelis Hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut pidana penjara terhadap terdakwa selama  6 tahun denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 4,1 milliar rupiah atau pidana penjara selama 3,5 tahun. Sedangkan Wishnu Wardana dituntut 5 tahun dan divonis 3 tahun denda Rp 750 juta menjadi 200 juta serta subsider 6 bulan menjadi 3 bulan. Pidana tambahan berupa mengembalikan uang pengganti Rp 2,5 M menjadi Rp 1,5 Milliar atau 2 tahun menjadi 1 tahun pidana penjara.<br />
<br />
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan, bahwa benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang, 30 Agustus 2003 sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU tanggal 25 September 2003.<br />
<br />
Sehingga Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003 dan taksiran harga dari lembaga terkait baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug, dan negoisasi kedua harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. <br />
<br />
Pada hal, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual milik PT PWU Jatim dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran. <br />
<br />
Sehingga, Majelis menyatakan bahwa terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset adalah perbuatan yang sewenang-wenang karena jabatan yang melekat pada dirinya.<br />
<br />
Pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br />
<br />
Sebelumnya, terdakwa Dahlan Iskan bersama Tim Penasehat Hukumnya mengatakan, bahwa apa yang dialukan oleh terdakwa Dahlan Iskan sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) dan tidak perlu persetuan Dewan melainkan. terdakwa Dahlan Iskan juga menyataka.n bahwa pelepasan asset tersebut menjadi tanggung jawab Wishnu Wardana karena sudah di delegasikan.  <br />
<br />
Yang menarik dari kasus ini adalah, karena menjadi perhatian ratusan juta mata dan telinga penduduk Indonesia, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara, baik yang mantan maupun yang masih aktif, bukan karena jumlah kerugian negara dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), seperti dalam kasus Korupsi E-KTP. Melainkan karena terdakwanya Direktrur Utama (Dirut PT PWU) adalah Dahlan Iskan, bukan orang “biasa” melainkan “luar biasa”.<br />
<br />
Terdakwa Dahlan Iskan, sebelum menjabat sebagai Dirut PT PWU pada tahun 2000 hingga 2010, Ia adalah mantan wartawan senior, Pemimpin Redaksi Jawa Pos, pengusaha terkenal yaitu  PT Jawa Pos Group, salah satu Media Lokal terbesar di Jatim, yang sangat berpengaruh dan di “takuti” baik pejabat maupun masyarakat. Dan kemudian mantan Dirut PT PLN, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kandidat Calon Presiden tahun 2014 serta tokoh Pers nasional ini dianggap sebagai orang yang BERSIH DAN JUJUR.<br />
<br />
Yang menarik lagi dari Dahlan Iskan, selama 10 tahun menjabat di perusahaan milik Pemrov Jatim ini,  yakni PT PWU, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), untuk mengelola asset Peusahaan Daerah (Perusada)  berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jatim, tidak menerima fasilitas apapun dan tidak digaji sepeser pun termasuk untuk biaya perjalanan dinasnya ditaggung sendiri. Belum lagi Ia (Dahlan Iskan) rela berkorban membantu Pemerintah Jawa Timur dengan menjaminkan Deposito pribadinya sebesar Rp 5 M untuk membangun gedung Jatim Expo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br />
<br />
Andaikan saja ada, 1000 pejabat atau pengusaha di negeri ini yang rela berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa Dahlan Iskan semasa menjabat di PT PWU, bisa jadi masyarakat Jatim Khususnya akan makmur.  (Redaksi)<span id="goog_237010230"></span><br />
<span id="goog_237010229"></span>

News Tipikor Dahlan Iskan Terbukti Korupsi, Divonis 2 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – “Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara ...

Permohonan Terdakwa Dahlan Iskan Maupun JPU Sebahagian Terkabulkan

11.58 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIg79kvHvSSbeHFJmEANaXilnky4NT7q6wfVwX7Fha_0BIFN0r3MPazd4Z2p8Aw3Af7wwXx0XeLtY6ng8powgdgFOArj_Nto5Vb0luQN-JUcg3ROkU4oFa6vohXR7GlIuCnEfR8R0Rozk/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIg79kvHvSSbeHFJmEANaXilnky4NT7q6wfVwX7Fha_0BIFN0r3MPazd4Z2p8Aw3Af7wwXx0XeLtY6ng8powgdgFOArj_Nto5Vb0luQN-JUcg3ROkU4oFa6vohXR7GlIuCnEfR8R0Rozk/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
<b>beritakorupsi.co –</b> Permohonan terdakwa Dahlan Iskan maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) sebahagian dikabulan oleh 5 Majelis Hakim yang menangani kasus perkara Korupsi pelepasan asset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) yang di kelola PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /><br />Sebab dalam kasus ini, terdakwa Dahlan Iskan, selaku mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (Dirut PT PWU) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, diseret oleh JPU dari Kejati Jatim ke Pengadilan Tipikor Surabaya, bersama-sama dengan terdakwa Wishnu Wardana (sudah divonis terlebih dahulu), selaku mantan Kepala Biro (Kabiro) dan juga Ketua Pelepasan asset PT PWU, terkait penjualan asset di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu.<br /><br />Karena menurut JPU, pelepasan aseet di dua tempat tesebut yang luasnya puluhan ribuan meter persegi yang berupa bangunan dan tanah, diduga tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tidak melibatkan tim penilai harga tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham), serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut pun di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br /><br />Sebagai “imbalannya”, JPU menuntut terdakwa Dahlan Iskan dengan pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut hukuman pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 4.190.914.000 atau Rp 8.381.828.000 bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono, selaku pembeli asset. Dan kalu tidak dibayar, harta benda terdakwa Dahlan Iskan akan disita oleh Jaksa untu negara. Kalau tidak cuku, pidana penjara selam 3 tahun dan 6 bulan. Sehingga total hukuman dari tuntutan JPU terhadap terakwa selama 10 tahun penjara.<br /><br />Nah, mantan wartawan senior, Bos salah satu media cetak harian yang sangat berpengaruh Khususnya di Jawa Timur yakni Jawa Pos Group, mantan Dirut PT PLN, mantan menteri BUMN, kandidat Calon Presiden tahun 2014, yang juga tokoh Pers Nasional ini, tak terima dan bahkan menolak semua tuduhan JPU.<br /><br />Alasan terdakwa Dahlan Iskan yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya yang juga mantan menteri serta pakar hokum tata negara yakni Prof. Dr. Yusril Izha Mahendara dkk, sudah didelegasikan terdakwa kepada Wishnu Wardaha. Jadi menurut mereka (terdakwa Dahlan Iskan bersama PH-nya), yang harus tanggung jawab adalah Wishnu bukan dirinya.<br /><br />Kedua belah pihak sama-sama “mengklaim” kebenaran masing-masing. Namun demikian, mereka (JPU dan terdakwa bersama Tim PH-nya) juga menyadari, bahwa untuk memutuskan antara Dakwaan dan tututan “Vs” pembelaan atau Pledoi, di serahkan kepada 5 Mejelis Hakim  yang di Ketua Hakim Tahsin dengan dibantu Hakim anggota diantaranya, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H.<br /><br />Lalu hasilnya ? Ke-5 Majelis Hakim senior ini pun sepakat sama-sama mengabulkan sebahagian dari dakwaan dan tuntutan JPU, maupun sebahagian dari pembelaan terdakwa bersama Tim PH-nya. Hal itu disampaikan Majelis Hakim dalam sidang perkara Korupsi pelepasan asset daerah dengan agenda pembacaan surat putusan, pada Jumat, 21 April 2017.<br /><br />Haim menyatakan, memang terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair yaitu pasal 3 tentang kewenangan atau jabatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Tetapi Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan JPU terhadap terdakwa Dahlan Iskan, terkait tuntutan pidana 6 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Termasuk tuntutan pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti yang jumlahnya Rp Rp 4.190.914.000 atau pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan. Mungkin pertimbangan Majelis Hakim, bahwa tuntutan JPU terhadap mantan wartawan senior ini terlalu berat.<br /><br />Pun demikian, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan apa yang disampaikan terdakwa bersama PH-nya dalam pembelaanya, yang menyatakan bahwa apa yang dilakukannya dalam penjualan asset PT PWU sudah sesuai prosedur yaitu UU PT (Perseroan Terbatas) dan menjalankan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta sudah mendelegasikannya kepada Wishnu Wardana. <br /><br />Terdakwa juga menyatakan tidak pernah menerima uang suap atau uang sogok. Terdakwa pun curhat kalau dirinya tidak menerima gaji sepeser pun, tidak menerima fasilitas apa pun. Justru terdakwa membiayayi dirinya sendiri termasuk biaya perjalan dinas di dalam dan luar negeri selama 10 tahun menjabat sebagai Dirut PT PWU. Yang paling membanggakan ialah, terdakwa rela membatu Pemprov. Jatim untuk meminjamkan uang deposito pribadinya sebesar Rp 5 milliar untuk membangun gedung Jatim Expo di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /><br />Apa yang disampaikan terdakwa Dahlan Iskan, tidak semuanya dikabulkan Majelis Hakim. Sebab, menurut Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa, pelepasan asset PT PWU ada rekayasa. Dan terdakwa teledor karena tidak memantu bawahannya dalam proses pelepasan asset PT PWU, karena hal itu merupakan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Utama. <br /><br />Namun Majelis Hakim memuji sekaligus menyayangkan tindakan terdakwa antara proses pelepasan asset dengan pembangunan gedung Jatim Expo. Sehingga, permohonannya pun hanya sebahagian yang dikabulkan yaitu, tuntutan pidana pokok dan denda lebih ringan serta tidak ada uang pengganti.<br /><br />“Menyatakan bahwa terdakwa Dahlan Iskan, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti 2 bulan kurungan. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan Kota,” ucap Katua Majelis Hakim.<br /><br />Sebelumnya, Dahlan Iskan dituntut  Vonis Wisnu lebih ringan 2 tahun ketimbang tuntutan jaksa.Menanggapi putusan tersebut,<br /><br />Putusan Majelis Hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa  6 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti 4,1 milliar rupiah atau pidana penjara 3,5 tahun penjara. Sedangkan Wishnu Wardaana dituntut 5 tahun dan divonis 3 tahun dan denda Rp 750 juta menjadi 200 juta serta subsider 6 bulan menjadi 2 bulan. Uang pengganti Rp 2,5 M menjadi Rp 1,5 Milliar atau 2 tahun 1 tahun pidana penjara.<br /><br />Putusan ini, apakah karena “lensa kamera” atau pertimbangan kemanusiaan ? sebab, sekali pun terdakwa dinyatakan terbukti melakukan Korupsi dan di hukum 2 tahun penjara oleh Majelis, Dahlan Iskan tetap bebas menikmati udara kota Pahlawan atau ke Kota lain, juga tidak ada yang tau.<br /><br />Atas putusan ini, Dahlan Iskan bersama Tim Penasehat Hukumnya langsung menyatakan banding. Sementara JPU masih piker-pikir. <br /><br />“Saya berterima kasih “karena” tidak terbukti menerima uang. Dan ini kebodohan saya dan saya harus bertanggung jawab,” kata terdakwa yang kemudian dilanjutkan PH terdakwa menyatakan banding, sementara JPU masih pikir-pikir. <br /><br />Aneh ! terdakwa mengaku bodoh dan bertanggungjawab dalam kasus PT PWU Jatim selaku Dirut , namun tak mau menerima hukuman. (Redaksi)<br />
<br />

News Tipikor Permohonan Terdakwa Dahlan Iskan Maupun JPU Sebahagian Terkabulkan

beritakorupsi.co – Permohonan terdakwa Dahlan Iskan maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaa...

Polda Dan Kejati Jatim “Lunasi” Kasus Korupsi Bawaslu Jilid IV

05.47 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg80ojvvzU97vAtntHF8i6NikmR_HyZGV7Q8-DDdv_pCI6ZgNoZTkkm_K3H6Cmj5bXjmIau8C_9UQeyjCCWzgDraJ6Rk_LopbGTVaKVrHCcTUrIg0ctboL5s797kkhNdEcdskONr-Q9uo4/s1600/Bawaslu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg80ojvvzU97vAtntHF8i6NikmR_HyZGV7Q8-DDdv_pCI6ZgNoZTkkm_K3H6Cmj5bXjmIau8C_9UQeyjCCWzgDraJ6Rk_LopbGTVaKVrHCcTUrIg0ctboL5s797kkhNdEcdskONr-Q9uo4/s640/Bawaslu.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<b>beritakorupsi.co – </b>Lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan ini barangkali yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim bersama Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, dalam penangan kasus Korupsi dana Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, sebesar Rp 11 milliar untuk tahapan Pilgub yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim, dari total anggaran Rp 142 milliar yang bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) APBD Pemerintah Provinsi yang dianggap merugikan keuangan negara sejumlah 5,6 milliar<br /><br />Sebab penyidik Polda Jatim “menyicil” kasus ini sebanyak 4 (Empat) “jilid”. Dalam jilid I, sebanyak 4 tersangka (sudanh di Vonis penjara 2016), jili II sebanyak 3 (Di vonis bebas 2016) dan jilid III, Tinga tersangka juga sudah divonis 2017, serta dalam jilid IV, sebanyak 4 tersangka yang berkas perkaranya baru dinuyatakan P21 (sempurna) sekaligus pelipahan taha dua dari penyidik ke JPU Kejati Jatim dan Keajri Surabaya, pada Rabu, 19 April 2017.<br /><br />Keempat tersangaka diantaranya, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendri), selaku pejabat pengadaan sekaligus sebagai pelapor kasus ini ke Penyidik Polda, Arif Rasmadin, Imam Widodo dan Darmini Binti Jumiati.<br /><br />Pada hal, penyidikan kasus ini sejak tahun 2015, yang saat itu status Hendrik sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama tersangka jilid I, II dan III. Namun enatah kenapa, kasusnya baru dinyatakan lengkap. Yang anehnya, penyidik Polda Jatim tidak melakukan penahanan.<br /><br />Lalu apakah anggaran dalam penangan kasus Korupsi Bawaslu ini yang dibagi menjadi 4 jilid, tetap satu anggran atau disengaja “dicicil menjadi 4 jilid” agar anggarannya berbeda ?. <br /><br />“Keempat orang ditahan Kejati Jatim. Di Polda tidak dilakukan penanhanan,” kata Kepala Seksi Penarangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung.<br /><br />keempat tersangka ini pun dijerat dengan pasal yang sama dengan tersangka sebelumnya yang sudah menajalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor yakni, melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun.<br /><br />Kasus ini bermula saat Hendrik membuat laporan ke Polda Jatim, sebelum BPK RI melukan audit di dua pos anggaran yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim yankni APBD untuk Pilgub 2013 dan APBN pelaksanaan Pilpres 2014.<br /><br />Pada hal sebelumnya, Sekretaris Bawaslu yakni Amru telah membuat laporan ke Polda setelah menyurati BPKP Perwakilan Jatim, untuk melakukan audit, karena bendahara, terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. Tidak hanya itu, menurut Amru, bahwa yang meminjam dokumen CV terkait pengadaan dalam kegiatan Pilgub adalah Hendrik tanpa sepengetahuan Amru. <br /><br />Semua dokumen dibuat diruangannya (Hendri) yang dikerjakan staf Hendrik sendiri, seperti yang terungkap dalam persidangan. Hasil audit BPKP pun ada dua yaitu, atas permintaan Sekretaris Bawaslu jauh sebelum Hendrik melaporkan ke Polda Jatim dan hasil audit BPKP atas permintaan penyidik. Hasil audit BPKP yang pertama baru muncul dipersidangan saat perkara jilid II disidangkan. (Redaksi)<br />
<br />

Tipikor Polda Dan Kejati Jatim “Lunasi” Kasus Korupsi Bawaslu Jilid IV

beritakorupsi.co – Lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan ini barangkali yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim ber...

Dr. Safarudin Refa Mencari Keadilan Lewat Memori PK

04.02 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX3LtEYQhdujZ52WyK2x0lOG9_KEnH9U5WKBe1AMsJOpjESjpcukGlfN1NF1ogxMC2IC_FrWmbFhyKq_zWukPW6jsQ91aaBaolSOlG2ZYabokU9H61qpFq1-iC8OtwpyZuHP6RQNcJJGo/s1600/IMG20170412144242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX3LtEYQhdujZ52WyK2x0lOG9_KEnH9U5WKBe1AMsJOpjESjpcukGlfN1NF1ogxMC2IC_FrWmbFhyKq_zWukPW6jsQ91aaBaolSOlG2ZYabokU9H61qpFq1-iC8OtwpyZuHP6RQNcJJGo/s640/IMG20170412144242.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dr. Safarudin Refa, Sp.M, tiga dari kana saat foto bersama dengan pendukungnya usai sidang PK</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />

<br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 20.0pt;">#Kasus Korupsi RSSA Malang Rp 8,4 Juta, Diduga
Rekayasa<span style="mso-bidi-font-style: italic;">  Untuk Menutupi Kasus
Yang Lebih Besar Rp 20 M# </span></span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<b><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">beritakorupsi.co
-</span></b><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> <b><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></b>Mencari
keadilan ibarat mencari Mutiara di dasar laut. Ungkapan inilah yang barangkali
dirasakan Dr. Safarudin Refa, Sp.M, KVR dalam kasus perkara Korupsi Pengelolaan
jasa sarana SMF Mata pada pelayanan Kusus (ODC) RSUD. Dr. Saiful Anwar (RSSA)
Malang, yang menipa dirinya pada tahun 2005 hingga 2008 sebesar Rp 8.400.000
atau Korupsi senilai Rp 2.800.000 per tahun.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pada
tahun 2009, Dr. Refa, dituduh telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dana ODC
(One Day Care) atau dana retribusi jasa pelayanan yang tak dibayarkan antara
lain, retribusi peralatan operasi pasien yang melakukan operasi di RSSA yang dikenakan
sewa sarana operasi antara Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per masien sejak
tahun 2006 – 2008 lalu, yang jumlahnya sebesar Rp Rp 8.400.000. biaya tersebut
berdasarkan Keputusan Direktur RSUD. Dr. Saful Anwar Nomor 440/2472/308/2004
tentang Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Penyelengaraan Pelayanan Khusus Di
RSU. Dr. Saiful Anwar, yang ditandatangani oleh Dr. Aman Ardjito Endarso, SKM, tanngal
1 Mei 2004</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Keputusan
Direktur RSUD. Dr. Saful Anwar Nomor 440/2472/308/2004 diduga bertentangan
dengan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 10 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan di Rumah Sakit Provinsi. Sebab, Keputusan Direktur RSU. Dr. Saiful
Anwar diduga belum mendapat persetujuan DPRD Tk I dan Gubernur Jatim.<span style="mso-bidi-font-weight: bold;"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dana sebesar Rp 8,4 juta yang dikatakan di Korupsi
Dr. Refa adalah, dana retribusi atau biaya operasi/rawat pasien di SMF Mata
Rumah Sakit Siful Anwar, yang tidak disetorkan oleh Dr. Refa ke kasir Moblisasi
dana SMF Mata. Apakah dokter di rumah sakit pemerintah mengurusi uang ? Apakah
pasien yang berobat ke Rumah Sakit ber Plat merah membayar biaya langsung ke
dokter atau harus berurusan dulu dengan bagian Administrasi Rumah Sakit ?
inilah yang menjadi teka teki yang belum terjawab hingga saat ini.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dr. Safarudin Refa, Sp.M, KVR atau yang akrab disapa
Dr. Refa, adalah salah satu dokter Spesialis Mata senior, yang sudah mengabdi
selama 30 tahun, dengan pangkat/Golongan IV E, jabatan sebagai Ketua SMF Mata dan
</span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Konsultan
<span style="mso-bidi-font-weight: bold;">RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar) Malang </span>serta
Dosen Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya (Unibra) Malang hingga
sekarang.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Namun
nasibnya saat tragis. Pada tahun 2015, Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Artidjo
Alkostar, menjatuhkan Vonis 1 tahun penjara denda sebesar Rp 50 juta subsidair
6 bulan kurungan tanpa ada uang pengganti. Pada hal, dalam putusan tersebut, Dia
(Dr. Refa, dinyatakan terbukti melakkan Korupsi dana ODC sebesar Rp 8,4 juta).
Dr. Refa dijerat dengan pasal 8 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 64 ayat (1)
KUHPidana.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sebelumnya,
pada tahun 2009, Dr. Refa di Vonis bebas murni oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri (PN) Malang, karena tidak terbukti melakukan Korupsi dana ODC sebesar Rp
8.400.000.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Namun JPU dari Kejari Malang,
tidak terima putusan itu, lalu JPU kasasi. JPU “ngotot” bahwa Dr. Refa Korupsi dana
ODC selama 3 tahun sejak 2005 hinnga 2008 sebesar Rp 8,4 juta atau Rp 2.800.000
per tahun atau sebesar Rp 233.333,3 per bulan atau Rp 233.333,3 : 24 hari kerja
= Rp 9.722,2.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dr.
Refa tidak mencari bebas atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, tapi Ia
ingin mencari keadilan, walau Ia (Dr. Rfa) sadari, tidak semudah membalikkan
telapak tangan dan ibarat mencari mutiara di dasar laut, namun Ia tetap
berupaya dengan mengajukan memori Peninjauan Kembali (PK) memalui Majelis Hakim
PN Malang.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Alasan
PK bukan tidak beralasan. Dr. Refa memiliki bukti baru (Novum) yang belum
pernah ditunjukkan dipersidangan diantaranya, surat keterangan dari <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Drs Abd Manan Msi, selaku Kepala Penerimaan
dan Pendapatan Keuangan RSUD. Dr. Saiful Anwar, yang menyatakan bahwa, </span>pasien
katarak yang dilakukan operasi oleh Dr. Safarudin Refa, Sp,M di RSUD. Dr. Saful
Anwar sebagai pasien Askes, bukan pasien pelayanan Khusus ODC Mata dan telah
diklaim kepada PT Askes Cabang Malang dan telah dibayarkan ke RSUD Dr. Saiful
Anwar.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Selain surat dari Kepala Penerimaan dan Pendapatan Keuangan
RSUD. Dr. Saiful Anwar, juga ada surat keterangan dari PT Askes No. </span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">1165/13-08/0908
perihal data pasien Askes kamar operasi ruang mata, yang ditandatangani oleh
Roni Kurnia, selaku Kepala PT Askes, tertanggal 3 September 2008, yang
ditujukan kepada Direktur RSU. Dr. Saiful Anwar Malang.<span style="mso-bidi-font-weight: bold;"> </span>Kemudian Kwitansi pembayaran oleh beberapa pasien melalui kasir
RSSA pada tahun 2008. <span style="mso-bidi-font-weight: bold;"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Pada sidang PK yang berlangsung di PN Malang, Abd.
Manan memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim yang diketua Hakim Rekman.
Abd. Manan menyatakan bahwa, Pasien adalah pasien Askes.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">“Pasien Dr Refa sejumlah 21 pasien x Rp 400.000 = Rp
8,4 juta, telah membayar uang jasa sarana RS dan pasien Askes yangg di operasinya
telah di klaim oleh RSSA ke PT Askes, semua terlihat di pembukuan keuangan RSSA,”
kata saksi Abd. Manan, dihadapam Majelis Hakim</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Usai persidangan, Dr. Refa menngakatan kepada media
ini bahwa, apa yang disampaikan saksi PK adalah sekaligus membantah laporan dan
rekayasa yang di sampaikan pelapor oknum-oknum <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Struktural di RSSA. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">“Apa yang disampaikan Abdul Manan adalah membantah <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>laporan rekayasa yang disampaikan oleh oknum-oknum
pelapor ke Pengawas Prop Jatim, ke Gubernur dan Kajari Malang serta memperkuat
putusan bebas murni oleh Majelis Hakim PN Malang. Pertanyaan saya adalah, dari
mana Badan pengawas Propinsi mendapat data bahwa terjadi selisih kurang bayar
jasa sarana pelayanan khusus ODC Mata. Pasti ada sumbernya bukan berasal dari
dalam kantor Abd Manan,” kata Dr. Refa.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dari sejumlah data yang diperoleh, sebelum ada
penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Kejari Malang terhadap Dr. Refa, sekitar
Maret 2008, ada laporan dari masyarakat ke Kejagung bahwa, di RSUD. Dr. Saiful
Anwar ada dugaan Korupsi dana </span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Askes, Korpri, Farmasi, bagian Gizi,
Jasa Pelayanan dokter, perawat, karyawan RSSA dan lain lain. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dan
dari data yang dihimpun, laporan tersebut juga masuk ke Kejari Malang. Dan Kejari
Malang sempat memeriksa sebanyak 32 orang pejabat struktural di RSUD termasuk
Abd. Manan. Anhenya, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan Kejari Malang,
hingga saat ini “tidak jelas”.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Lalu
sekitar Mei 2008, Inspektorat Provinsi Jatim turun gunung. Lalu memeriksa
kebagian Mata. Dari sana, Inspektorat “mengambil” data-data pasien dari kamar
operasi. Jumlah pasien dalam data tersebut dikalikan julah dana
sarana/prasarana. Pada hal, jumlah pasien tersebut tidak seluruhnya dibagian mata
melainkan data pasien secara umum. Yang tau mana pasien mata dan pasien liain
adalah petugas kamar operasi dengan petugas Askes.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Beberapa
bulan kemudian, Dr. Refa dijadikan tersangka oleh penyidik Kejari Malang dan
meminta bantuan BPKP Provinsi Jatim untuk melakukan penghitungan kerugian
keuangan negara. Dalam hasil penhintungan tersebut muncul nilai kerugian
sesebar Rp 60.800.000 atau Rp 400.000 X 152 paien. Jumlah 152 pasien ditangani
oleh 10 dokter. Dr. Refa adalah urutan ke 5 nilai kerugian yang dituduhkan
sebesar Rp 8,4 juta. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Hasil Audit BPKP Jatim tanggal 23 januari<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>2009 ditulis selisih kurang bayar jasa Sarana
pelayanan Khusus ODC mata sebesar Rp 60.800.000 oleh 10 dokter mata tidak
membayar Retribusi selama 3 taun <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>sejak 2005
- Mei 2008. Dokter tersebut diantanranya; 1. Dr Maksum Efendi sebesar Rp
11.600.000, 2. Dr Budi Sulistia (Rp 11.600.000), 3. Dr Hariwati (Rp 9.600.000),
4. Dr Hariyah (Rp 8.800.000), <span style="font-size: small;"><b>5. Dr Safaruddin Refa   (Rp 8.400.000)</b></span>, 6. Dr Sonny<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Agung (Rp 5.200.000), 7.Dr Elfina (Rp<span style="mso-spacerun: yes;">   </span>2.000.000), 8. Dr Seskoati (Rp 1.600.000), 9.
Dr Anny S (Rp 1.200.000) dan 10. Dr<span style="mso-spacerun: yes;"> 
</span>Debby sebesar Rp 800.000.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Lalu, mengapa penyidik Kejari Malang, hanya
menetapkan Dr. Refa sebagai tersangka. Sementara kerugian negara sebesar Rp
52.400.000 “diamankan’ ?. Sementara, Direktur RSUD. Dr. Saiful Anwar, saat dihubungi
media ini ke Nomor Telepon Seluler (HP)-nya di 08560799XXXX terkait dengan
kasus ini, tak mau menanggapi.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>(Redaksi)</span></div>

News Tipikor Dr. Safarudin Refa Mencari Keadilan Lewat Memori PK

Dr. Safarudin Refa, Sp.M, tiga dari kana saat foto bersama dengan pendukungnya usai sidang PK #Kasus Korupsi RSSA Malang Rp 8,4...

Obyek Korupsi Kesehatan Bergeser Dari Korupsi Obat Ke Korupsi Jaminan Kesehatan

04.53 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYh2f0HFRU_qs_kMmejFW0TDlpyVmEv7yAxV99gc0rXvpuBwbi1hN4KnUzPp0k_kUR7B1Y-SL0LU4cxhDOBzpWSDonPCsS_i-nxwV7ZF3V9opPMeF39aI9Chfv-MCQ5iEcWBNTTHjGUEg/s1600/photo_2017-04-18_19-14-13.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYh2f0HFRU_qs_kMmejFW0TDlpyVmEv7yAxV99gc0rXvpuBwbi1hN4KnUzPp0k_kUR7B1Y-SL0LU4cxhDOBzpWSDonPCsS_i-nxwV7ZF3V9opPMeF39aI9Chfv-MCQ5iEcWBNTTHjGUEg/s640/photo_2017-04-18_19-14-13.jpg" width="640" /></a></div>
<b>beritakorupsi.co, Jakarta -</b> <i>Obyek korupsi di sektor kesehatan bergeser dari korupsi dana obat-obatan ke korupsi dana jaminan kesehatan. Selain itu, korupsi Alat Kesehatan (Alkes) meski tetap menempati urutan pertama, akan tetapi jumlah kasus menurun pasca penerapan e-katalog dalam lelang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan aktor paling banyak terjerat kasus korupsi sektor kesehatan. Demikian rangkuman temuan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas penegakan hukum kasus korupsi kesehatan.</i><br /><br />Hasil pemantauan ICW terhadap korupsi di sektor kesehatan pada tahun 2010 – 2016 menemukan 219 kasus korupsi kesehatan. Kerugian negara dan suap dari kasus-kasus tersebut mencapai Rp 890 Milyar dan Rp 1,6 Milyar dengan 519 orang tersangka yang telah ditetapkan.<br /><br />Temuan ICW yang disebutkan tersebut berasal dari berbagai titik rawan yang dipantau. Pantauan ICW menemukan terdapat pergeseran dalam obyek korupsi di sektor kesehatan. Dana obat-obatan tak lagi menjadi obyek korupsi paling tertinggi sebagaimana pantauan ICW pada periode 2009 – 2013. Kuat ditengarai bahwa hal ini disebabkan diterapkannya e-katalog dalam pengadaan obat. Sebagaimana diketahui penerapan e-katalog telah mematok harga obat dan alkes sehingga pelaku korupsi tidak dapat menggelembungkan harga obat dan alkes tersebut.<br /><br />Sementara itu, obyek korupsi yang paling tinggi selama tahun 2010 – 2016 tetap Dana Alat Kesehatan (Alkes). Terdapat sedikitnya 107 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 543,1 Miliar terkait kasus korupsi dana ini.<br /><br />Hal lain yang tak kalah menarik untuk disoroti ialah kenaikan peringkat obyek korupsi dana jaminan kesehatan. Pasca penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, korupsi terkait jaminan kesehatan diduga semakin meningkat. Hal ini paling tidak terlihat dari 26 kasus dengan nilai kerugian negara 62,1 miliar rupiah yang ditemukan sehingga membuatnya menjadi obyek korupsi sektor kesehatan kedua tertinggi setelah dana alkes.<br /><br />Mark up atau penggelembungan anggaran menjadi modus terbanyak yang dilakukan dalam kasus korupsi di sektor kesehatan. Sebanyak 93 kasus dengan nilai kerugian negara 512,9 miliar rupiah ditemukan oleh ICW. Adapun penyalahgunaan anggaran dan penggelapan menjadi modus kedua terbanyak dengan masing-masing berjumlah 36 dan 33 kasus.<br /><br />Terdapat sedikitnya lima lembaga yang menjadi lokus korupsi terjadi. Lembaga tersebut adalah Dinas Kesehatan dengan 97 kasus, Rumah Sakit dengan 89 kasus, Kementerian Kesehatan dengan 12 kasus, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) dengan 7 kasus, dan DPRD dengan 5 kasus. Adapun Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat menjadi dua wilayah dengan kasus korupsi terbanyak dengan masing-masing 36 dan 15 kasus.<br /><br />Dari sebanyak 519 tersangka, Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendominasi sebagai aktor pelaku korupsi. 56,8 persen atau 295 orang berstatus PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN). ICW juga mencatat sedikitnya dua Menteri Kesehatan, satu Gubernur, lima Bupati, satu Walikota, 1 Wakil Walikota, enam Direksi dan Karyawan BUMN/BUMD tersangkus kasus korupsi di sektor kesehatan.<br /><br />Fakta-fakta tersebut jelas bukan hal yang menggembirakan. Kesehatan merupakan hak dasar yang wajib disediakan oleh negara. Kewajiban itu tertera jelas dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Ketika anggaran kesehatan, baik APBN maupun APBD, mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun anggaran tersebut justru diselewengkan. Akibatnya, program kesehatan yang disediakan menjadi tidak efektif.<br /><br />ICW mencatat terdapat beberapa penyebab kasus korupsi di sektor kesehatan. Diantaranya adalah tata kelola anggaran kesehatan yang buruk. Keterbukaan terhadap dokumen pengadaan masih rendah, begitu juga dengan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terutama dalam prosedur pengadaan. Selain itu, kasus korupsi yang terjadi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi masih belum efektif. Hal ini terlihat dari keterlibatan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 dalam kasus korupsi. Kasus-kasus tersebut juga menunjukkan ketidaan integritas yang dimiliki oleh para pejabat publik.<br />Rekomendasi<br /><br />Dari hasil pantauan yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang hendak ICW sampaikan terhadap beberapa lembaga negara. Hal itu diantaranya:<br /><br /><b>Kementerian Kesehatan (Kemenkes)</b><br />
<br />•    Kemenkes konsisten menggunakan paradigma sehat dalam menyusun prioritas anggaran kesehatan. Kenaikan anggaran kesehatan tiap tahun harus selalu meningkatkan presentase anggaran untuk promotif dan preventif, bukan kuratif.<br />•    Kemenkes mempertajam Stranas PPK (Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) sehingga aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat menyentuh jantung korupsi di lingkungan Kemenkes.<br />•    Adanya kebijakan nasional pencegahan korupsi kesehatan yang menyasar pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa serta fraud dalam pelayanan kesehatan.<br />•    Perlu adanya kebijakan open contracting yakni membuka semua dokumen pengadaan (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis, Kontrak, dan Berita Acara Serah Terima Barang) pada publik.<br /><br /><b>DPR/Komisi Kesehatan</b><br /><br />•    DPR konsisten menggunakan paradigma sehat dalam menetapkan prioritas alokasi anggaran kesehatan dimana anggaran promotif dan preventif lebih besar dibanding kuratif dan rehabilitatif.<br />•    DPR menutup semua celah korupsi kesehatan terutama ketika menggunakan kewenangan penganggaran dalam penyusunan anggaran kesehatan.<br /><br /><b>Aparat Penegak Hukum</b><br /><br />•    Menyelesaikan utang perkara korupsi kesehatan yang belum lunas pada tahun 2013. Mabes Polri menjelaskan pada publik terkait perkembangan penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan.<br />•    Memprioritaskan penindakan korupsi kesehatan.<br /><br /><br />Sumber :ICW (Indonesia Corruption Watch)<br /><br />Editor : Redaksi<br />
<br />

Regional Obyek Korupsi Kesehatan Bergeser Dari Korupsi Obat Ke Korupsi Jaminan Kesehatan

beritakorupsi.co, Jakarta - Obyek korupsi di sektor kesehatan bergeser dari korupsi dana obat-obatan ke korupsi dana jaminan kesehatan. S...

BERITAKORUPSI.CO

Saksi Tidak Mendapat Uang Transportasi dan Makan, Kasi Pidsus Curhat

Kajati Jatim : Dahlan Iskan Divonis 2 Tahun Penjara, Selama Dia Beropini

Dahlan Iskan Terbukti Korupsi, Divonis 2 Tahun Penjara

Permohonan Terdakwa Dahlan Iskan Maupun JPU Sebahagian Terkabulkan

Polda Dan Kejati Jatim “Lunasi” Kasus Korupsi Bawaslu Jilid IV

Dr. Safarudin Refa Mencari Keadilan Lewat Memori PK

Obyek Korupsi Kesehatan Bergeser Dari Korupsi Obat Ke Korupsi Jaminan Kesehatan

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI