Hasil Gratifikasi Terdaka Wali Kota (Non Aktif) Madiun Rp 59 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDdcxNJO77FNbagFjhTs6WyOeISO5YtZ39drU4sigsxNjDkHRS0J35EqqZy8lNRo3UMi1AKVjyxu3spL0AcstPPWECd0qC0Nft1qQa9CoRO8LiGtHI-MfA-9DPF6pRnljeoQtcHtb042c/s1600/IMG20170411090854.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDdcxNJO77FNbagFjhTs6WyOeISO5YtZ39drU4sigsxNjDkHRS0J35EqqZy8lNRo3UMi1AKVjyxu3spL0AcstPPWECd0qC0Nft1qQa9CoRO8LiGtHI-MfA-9DPF6pRnljeoQtcHtb042c/s640/IMG20170411090854.jpg" width="360" /></a></div> <b>beritakorupsi.co – </b>Ternyata saat seseorang hendak mencalonkan dirinya untuk menjadi kepala daerah, walaupun Ia sebagai seorang pengusaha besar dengan harta berlimpah, tak semuanya hendak menjalankan amanah yang dipercayakan masyarakat kepadanya untuk dijalankan, melaikan hanya untuk memperkuat kekuasaannya untuk memiliki apa yang diinginkannya.<br /><br />Salah satunya adalah Bambang Irianto, yang menjabat sebagai Wali Kota Madiun, periode 2009 hingga 2019 (dua periode). Bambang Irianto, sebelumnya adalah seorang pengusaha SPBU (stasiun pengisian bahan bakar minyak) sebanyak 10 lokasi, distributor Oli pelumas, distributor LPG, dan beberapa usaha lainnya dengan nilai harta kekayaan sekitar 77 millia rupiah lebih.<br /><br />Tak cukup usaha dan harta segitu, pada tahun 2009, Bambang Irianto mencalonkan diri dan terpilih sebagai Wali Kota Madiun untuk dua periode hingga 2019. Keinginannya untuk menguasai Kota Madiun sepertinya terkabulkan saat itu. Namun karena kerakusannya, saat ini nasibnya pun tragis dibalik jeruji besi alias penjara di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kela I Khusus Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, sejak dirinya ditetapkan sebagai terssangka kasus Korupsi Gratifikasi pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009 – 2012 yang menelan anggaran sebesar Rp 76,523  milliar.<br /><br />Pada tahun 2009, setelah Bambang Irianto terpilih menjadi Wali Kota, Dia melanjutkan program Wali Kota sebelumnya untuk membangun Pasar Besar Madiun (PBM) akibat kebakaran pada tahun sebelumnya.<br /><br />Sebagai awal untuk meraup kekayaan, Bambang Irianto, sebagai Wali Kota, ikut serta dalam proyek pembangunan Pasar Besar, dengan cara, Ia menyertakan perusahaan milik anaknya untuk menjadi bagian dalam memasok meterial proyek. Tidak cukup hanya disitu, Ia juga menyertakan modal dalam proyek terssebut. <br /><br />Hasilnya, Bamabang Irianto, memperoleh keuntungan sekitar Rp 1,9 miliar. Tidak hanya itu, Bambang Irianto juga meminta hak retensi atau jaminan ketika pekerjaan proyek tersebut selesai sebesar 5 persen dari total senilai proyek sebesar Rp 76,523 miliar dari anggaran tahun jamak 2009-2012. Bambang mendapat uang dari hak retensi itu sebesar Rp 2,2 miliar. Total keuntungan yang diperoleh Bambang Irianto dari proyek Pasar Besar sejumlah Rp 4 miliar.<br /><br />Setelah sukses meraup keuntungan dari pembangunan Pasar Besar yang didanai dari hasil keringat rakyat melalui APBD, Bambang Irianto pun menerima uang dari sejumlah pengusaha kontraktor di Madiun, juga hampir seluruh instansi di jajarannya, termasuk dari DPRD, kecuali RT dan RW.<br /><br />Jumlah uang yang diperoleh Bambang Irianto sejak dirinya menjabat sebagai Wali Kota Madiun sejak 2009 hingga 2016, sebesar Rp 55,5 miliar. Uang tersebut kemudian dialihkan untuk membeli kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan dan saham di Bank Jatim atas nama sendiri,  baik orang lain salah satu yang disebut adalah “Liliana”. Total uang yang diperoleh seber Rp 59,7 miliar.<br /><br />Hal ini terungkap dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai H.R. Unggul Warso Mukti, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) urabaya, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto, TrimulyonoHendradi, Herry B.S. Ratna Putra, Feby Dwiyandospendy, N.N. Gina Saraswati, Joko Hermawan, Alandika Putra dan Dormian, atas nama terdakwa, Bambang Irianto, Wali Kota (non aktif) Madiun yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Indra P, Y.sihaloho,  J. Raharjo Bambang, Ridwan, Agung Nugroho, Andreas Doni dan A. Ubagio, pada Selasa, 11 April 2017.<br /><br />“Selama menjabat Wali Kota Madiun sejak 2009-2016, terdakwa telah menerima uang gratifikasi yang jumlahnya Rp 55,5 miliar. Duit itu kemudian dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi. Jadi dia total menerima Rp 59,7 miliar. Ada uang sebesar Rp 5 milliar yang dipergunakan tidak berkaitan dengan jabatannya," kata JPU KPK Feby.<br /><br />Saat wartawan media ini menanyakkan, apakah mantan pejabat Forpinda (Forum Pimpinan Daerah di Madiun akan dihadirkan jadi saksi. Feby tak langsung menjawab. “Itu nanti, jangan membuat pertanyaan yang menjebaklah,” ujarnya sambil senyum ramah.<br /><br />Sementara PH terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) atas surat  dakwaan JPU KPK, sekalipun merasa keberatan dalam beberapa hal dari dakwaan tersebut. JPU KPK akan menghadirikan ssebanyak 105 ssaksi dan 3 ahli dari total saksi yang diperiksa sebanyak 405 dan 5 ahli. <br /><br />Untuk diketahui. Kasus yang menjerat Bambang Irianto, bermula adanya dugaan gratifikasi terkait pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp Rp76,523 miliar. Kasus ini pun sebelumnya sempat di tangani Kejari Madiun dan kemudian ditarik ke Kejati Jatim, yang akhirnya sempat “tertidur”. Merasa bebas dari jeratan hukum, Bambang Irianto pun melenggang duduk di kursi “panas” memegang tongkat komando pemerintahan sebagai orang nomor Satu di Kota Madiun.<br /><br />Namun tak lama “kursi panas” itu pun “goyang” seiring dengan masuknya penyidik KPK dan mencium adanya dugaan gratifikasi dari pembangunan proyek yang dikenal dengan nama PBM (Pasar Besar Madiun) itu. Dari hasil penyidikan penyidik KPK berkembang menjadi adanya dugaan pencucian uang.<br /><br />Tragisnya, orang nomor Satu di Kota Madiun itu pun “jatuh dari kursi panasnya” seiring ditetapkannya menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Penetapan tersangka terhadap BI oleh penyidik KPK “berbuntut panjang”. <br />Kasus Korupsi yang menyeret orang nomor Satu di Pemkot Madiun ini, akan menarik perhatian masyarakat umum Khususnya Madiun. Paslanya, masyarakat menunggu, apakah JPU KPK, akan menghadirkan beberapa mantan pejabat Formpinda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun menjadi saksi di persidangan seperti mantan Kajari, Kapolres dan yang lainnya ? (Redaksi)

News Tipikor Hasil Gratifikasi Terdaka Wali Kota (Non Aktif) Madiun Rp 59 M

beritakorupsi.co – Ternyata saat seseorang hendak mencalonkan dirinya untuk menjadi kepala daerah, walaupun Ia sebagai seorang pengusaha b...

»

Terdakwa Wali Kota (non aktif) Madiun Terancam 20 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-6EwCnsyRKExXGNvT-WVFu1N2i7WARFHzCLrq0Ha7-NpRRr1-5SvXHe1h7clt38sn5mekZ-3XBsh7JAwWfmQW4EWkzcdH85zWZunI8QqgsL8ib0hlfU8P2wd5JDtJOOtC0MGe9VLs4D8/s1600/IMG20170411092115.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-6EwCnsyRKExXGNvT-WVFu1N2i7WARFHzCLrq0Ha7-NpRRr1-5SvXHe1h7clt38sn5mekZ-3XBsh7JAwWfmQW4EWkzcdH85zWZunI8QqgsL8ib0hlfU8P2wd5JDtJOOtC0MGe9VLs4D8/s640/IMG20170411092115.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> <i>Berakit-rakit kehulu, berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian</i>. Peribahasa ini sepertinya tidak berlaku bagi Bambang Irianto, yang menjabat sebagai Wali Kota Madiun, untuk dua periosde sejak 2009 – 2014 dan 2014 – 2019.<br /><br />Pasalnya, Bambang Irianto, saat ini menyandang “gelar” yang tak pernah di harapakannya yakni sebagai terdakwa dan sedang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negri (PN) Surabaya, dalam kasus perkara Tindak pidana Korupsi (TPK) Gratifikasi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 – 2012 yang menelan anggaran APBD sebesar 76,523 milliar.<br /><br />Pada Selasa, 11 April 2017, Bambang Irianto, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Indra P, Y.sihaloho,  J. Raharjo Bambang, Ridwan, Agung Nugroho, Andreas Doni dan A. Ubagio, untuk mendengarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto, TrimulyonoHendradi, Herry B.S. Ratna Putra, Feby Dwiyandospendy, N.N. Gina Saraswati, Joko Hermawan, Alandika Putra dan Dormian, membacakan surat dakwaan atas perbuatan dirinya, sejak menjabat sebagai Wali Kota sejak 2009 hingga 2016 sebelum masa jabatannya berakhir pada 2019.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK membacakan surat dakwaan. Dalam surat dakwaan tersebut, di beberkan  perbuatan terdakwa sejak menjabat menajadi Wali Kota pada saat pembagunan Pasar Besar Madiun tagun 2009 hingga 2012 lalu, yang menelan anggaran sebesar 76,523 milliar.<br /><br />“Pembangunan proyek Pasar Besar Madiun pada tahun 2009, terdakwa mengikutkan perusahaannya untuk pengadaan matrial dan memberikan uangnya sebagai modal. Terdakwa memperoleh keuntungan dari proyek pembangunan Pasar Besar Madiun sebesar Rp 1,9 milliar dan 5% dari total anggaran proyek setelah selesai pekerjaan,” ucap JPU KPK.<br /><br />Tidak hanya itu. JPU KPK juga membeberkan penerimaan uang oleh terdakwa dari hampir seluruh instansi yang di jajaran Pemkot termasuk dari DPRD dan sejumlah pengusaha kontraktor, yang jumlah keseluruhan sebesar Rp 59,7 milliar. Hal itu, menurut JPU KPK, bertentangan dengan pertauran Pemerintah yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme<br /><br />Uang tersebut, menurut JPU KPK, dipegunakan terdakwa untuk membeli mobil, rumah, tanah, emas batangan, saham di Bank Jatim dan sebahagian dipergunakan untuk hal yang lain yang tidak berhubungan dengan jabatannya sebesar Rp 5 milliar.<br /><br />Akibatnya, terdakwa dijerat dengan pasal 12 huruf i atau pasal 12 huruf B  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Selain itu. Terdakwa juga dijerat dengan UU TPPU. “Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK.<br /><br />Atas dakwaan JPU KPK, penasehat Hukum (PH) terdakwa tidak mengahukan Eksepsi (Keberatan). “Majelsis Hakim, walau kami keberatan atas beberapa surat dakwaan JPU, kami tidak akan mengajukan Eksepsi. Dan akan kami sampaikan dalam Pledoi (Pembelaan) kami nanti,” ujar PH terdakwa. <br /><br />JPU KPK akan menghadirikan sebanyak 105 saksi dan 3 ahli dari total saksi yang diperiksa sebanyak 405 dan 5 ahli.<br /><br />Uasi persdangan, JPU KPK Feby Dwiyandospendy, menjelaskan tentang perbuatan terdakwa sejak menjabat Wali Kota Madiun.<br /><br />“Selama menjabat Wali Kota Madiun sejak 2009-2016, terdakwa telah menerima uang gratifikasi yang jumlahnya Rp 55,5 miliar. Duit itu kemudian dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi. Jadi dia total menerima Rp 59,7 miliar. Ada uang sebesar Rp 5 milliar yang dipergunakan tidak berkaitan dengan jabatannya," kata JPU KPK Feby.<br /><br />Saat wartawan media ini menanyakkan, apakah mantan pejabat Forpinda (Forum Pimpinan Daerah di Madiun akan dihadirkan jadi saksi. Feby tak langsung menjawab. “Itu nanti, jangan membuat pertanyaan yang menjebaklah,” ujarnya sambil senyum ramah.  <br /><br />Untuk diketahui. Kasus yang menjerat Bambang Irianto, bermula adanya dugaan gratifikasi terkait pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp Rp76,523 miliar. Kasus ini pun sebelumnya sempat di tangani Kejari Madiun dan kemudian ditarik ke Kejati Jatim, yang akhirnya sempat “tertidur”. Merasa bebas dari jeratan hukum, Bambang Irianto pun melenggang duduk di kursi “panas” memegang tongkat komando pemerintahan sebagai orang nomor Satu di Kota Madiun.<br /><br />Namun tak lama “kursi panas” itu pun “goyang” seiring dengan masuknya penyidik KPK dan mencium adanya dugaan gratifikasi dari pembangunan proyek yang dikenal dengan nama PBM (Pasar Besar Madiun) itu. Dari hasil penyidikan penyidik KPK berkembang menjadi adanya dugaan pencucian uang.<br /><br />Tragisnya, orang nomor Satu di Kota Madiun itu pun “jatuh dari kursi panasnya” seiring ditetapkannya menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Penetapan tersangka terhadap BI oleh penyidik KPK “berbuntut panjang”. <br />Kasus Korupsi yang menyeret orang nomor Satu di Pemkot Madiun ini, akan menarik perhatian masyarakat umum Khususnya Madiun. Paslanya, masyarakat menunggu, apakah JPU KPK, akan menghadirkan beberapa mantan pejabat Formpinda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun menjadi saksi di persidangan seperti mantan Kajari, Kapolres dan yang lainnya ? (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Terdakwa Wali Kota (non aktif) Madiun Terancam 20 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Berakit-rakit kehulu, berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian . Peribahasa ini sepe...

»

Presiden dan Kapolri Harus Usut Tuntas Penyerang Novel Baswedan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5fNP08mfSKJMe3K2T_OGHnpuKi-4gDFv5JPhCQqpLrYwBnyZl32vmz45ShghreEyyt0nUo7DNGJbq45A4VeqFPokGqTCPAxEdGT4J8jvenKdODaZk_rc61yTyTvzcvQce20wwxNAeDSs/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5fNP08mfSKJMe3K2T_OGHnpuKi-4gDFv5JPhCQqpLrYwBnyZl32vmz45ShghreEyyt0nUo7DNGJbq45A4VeqFPokGqTCPAxEdGT4J8jvenKdODaZk_rc61yTyTvzcvQce20wwxNAeDSs/s1600/ICW.jpg" /></a></div> <b>beritakorupsi., Jakarta - </b>Serangan terhadap KPK kembali terulang, kali ini penyidik senior KPK yang juga penyidik perkara korupsi E-KTP Novel Baswedan, yang menjadi korban. Pagi tadi, wajah Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal, dalam perjalanan pulang shalat subuh dari masjid.<br /><br />Peristiwa ini adalah ancaman serius bagi keselamatan para penyidik dan pegawai KPK. Jika penyerangan ini tidak diusut hingga tuntas maka upaya pemberantasan korupsi secara umum akan terancam, khususnya pengungkapan kasus megakorupsi e-KTP.<br /><br />Serangan terhadap Novel Baswedan diduga kuat berkaitan dengan kasus megakorupsi e-KTP yang ditangani oleh KPK, sehingga teror dilakukan untuk menghentikan pengusutan kasus megakorupsi e-KTP. Untuk itu, penting bagi masyarakat sipil, dan terutama pemerintah serta aparat penegak hukum lain untuk mendukung kerja KPK dalam menuntaskan kasus ini.<br /><br />Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengecam keras penyerangan terhadap Novel Basewedan. Untuk itu, kami menuntut  Presiden Jokowi dan Kapolri untuk mengambil sikap tegas dengan mengusut serta menyeret pelakunya ke proses hukum. Masyarakat Indonesia perlu tahu siapa dalang dibalik aksi teror yang dilakukan kepada Novel Baswedan. Karena ancaman terhadap Novel Baswedan merupakan ancaman terhadap KPK dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.<br /><br />Presiden Jokowi dan Kapolri juga harus meningkatkan upaya untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi siapapun yang bekerja untuk melawan korupsi di Indonesia.<br /><br /><br /> <br /> sumber  : KPP (MaPPI FH UI, PBHI, ICW, ICJR, YLBHI, LeIP, PSHK)<br />Editor    : Redaksi beritakorupsi.co<br />

Regional Presiden dan Kapolri Harus Usut Tuntas Penyerang Novel Baswedan

beritakorupsi., Jakarta - Serangan terhadap KPK kembali terulang, kali ini penyidik senior KPK yang juga penyidik perkara korupsi E-KTP No...

»

JPU Tak Sanggup Bacakan Tuntutan, Sidang Korupsi Tunda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLNKXeCccbZD4QzvUUiVGaSbgH7ueUZn4PpWgVGHSyeCaM3lmgecRnnrcXbCzYibDBBxztZLlANg8qR88qtWrW_Yf656IhJ0UjEYXh0DkDkBiMP5uXhqT4IjpvVfbp8fNXwnemLRxnmwg/s1600/IMG201704101037391.jpg" imageanchor="1"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLNKXeCccbZD4QzvUUiVGaSbgH7ueUZn4PpWgVGHSyeCaM3lmgecRnnrcXbCzYibDBBxztZLlANg8qR88qtWrW_Yf656IhJ0UjEYXh0DkDkBiMP5uXhqT4IjpvVfbp8fNXwnemLRxnmwg/s1600/IMG201704101037391.jpg" width="640" /></a></div> beritakorupsi.co – Untuk yang pertama kalinya, kata “tak sanggup” terucap dari JPU dihadapan Majelis Hakim, saat di persidangan dalam kasus perkara Korupsi di Pengailan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Khusus Surabaya, pada Senin, 10 April 2017.<br /><br />“Tuntutan belum siap, kami belum sanggup bacakan tuntutan hari ini, kami minta waktu Satu minggu !,”. Itulah ucapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, dalam sidang perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan 2013 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 8,1 miliar, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 4,5 miliar, dengan terdakwa mantan Wakil Bupati Ponorogo, Yuni Widyaningsih.<br /><br />Ada dugaan, bahwa tuntutan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh JPU Kejari Ponorogo terhadap terdakwa mantan orang nomor Dua di Kota Reog ini hanya “1 tahun dan 6 bulan”. <br /><br />Karena JPU sudah “menyerah”, Ketua Majelis Hakim Tahsin. SH., MH pun memberi waktu hingga tanggal 17 April minggu yang akan datang, termasuk jadwal putusan tanggal 25 April. “Kalau nggak ada tuntutan bagaimana ? Kita tunda tanggal 17, dan putusan tanggal 25 (25 April 2017),” kata Ketua Majelis dengan tegas.<br /><br />Tidak siap dan tidak sanggupnya surat tuntutan di bacakan oleh JPU Beni, yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Ponorogo, menggantikan Happy Al Habibie, yang sejak awal menangani perkara ini, memang tak heran. Sebab, staus tersangka yang disandang wanita berjilbab ini semasa aktif menjabat sebagai Wakil Bupati Ponorogo, dan hampir setahun “tersimpan di lemari” Kejari Ponorogo, dan baru disidangkan pada 2017.<br /><br />Pada hal, 8 (Delapan) orang lainnya sudah selesai menjalani hukuman pidana penjara diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan Supeno; Staf Diknas, Son Sunarsono; Marjuki pejabat, pembuat komitmen (PPK); Plt Sekdakab Ponorogo Yusuf Pribadi; Direktur CV Global Inc, Nur Sasongko bersama stafnya yakni, Keke Aji Novelyn, Anang Prasetyo, dan Hartoyo.<br /><br />Terseretnya  terdakwa Yuni Widyaningsih, dalam kasus proyek pengadaan alat peraga untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan tahun 2013 lalu, yang didanai dari Dana Alokasi Khusus ini adalah, terkaitnya aliran dana atau fee sebesar 22% dari yang diminta oleh terdakwa kepada pelaksana Nur Sasongko, Direktur CV Global Inc, sebesar Rp 1,7 milliar tahun 2012 dan 1,8 M pada tahun 2013.<br /><br />Hal itu terungkap dari terdakwa atau mantan terpidana Nur Sasongko, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor,  pada Senin, 22 Juni 2015 lalu. Saat itu, Nur Sasongko menjelaskan, sebelum proyek DAK Pendidikan Ponorogo dilaksanakan, sudah ada pertemuan diberbagai tempat termasuk disalah satu rumah makan di daerah Juanda, Sidoarjo, untuk membicarakan proyek yang didanai dari hasil keringat rakyat. Dalam pertemuan itu, menurut Direktur CV. Global Inc, wanita cantik ini meminta fee sebesar 22%.<br /><br />Tidak hanya itu. Nur Sasongko juga menyebut kakak laki-laki terdakwa Yuni Widyaningsih, pernah meminta sejumlah uang darinya atas perintah Yuni. Namun tak pernah dihadirkan di persidangan bahkan tak ada namanya di surat dakwaan JPU.<br /><br />Pada hal, apa yang dijelaskan Sas, panggilan akrab Nur Sasongko, pada saat penyidikan atau di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) hanyalah mengulang di Persidangan agar lebih terang benderang untuk diketahui masyarakat.<br /><br />Usai persidangan. Terkait kakak laki-laki terdakwa yang menerima aliran dana atas perintah terdakwa sendiri, Beni, Kasi Pidsus Kejari Ponorogo mengatakan akan melihat perkembangan putusan. “Kita lihat putusan nanti,” kata Beni, singkat.<br /><br />Sekedar mengingat kembali. Proyek pengadaan alat peraga untuk seluruh Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo yang dindanai dari hasil keringat masyarakat tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 8,1 miliar, diduga bermasalah. Sihingga penyidik Kejari Ponorogo pun melakukan penyelidikan dan penyidikan.<br /><br />Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejari Ponorogo, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar, hingga ditetapkanlah Yuni Widianingsih sebagai tersangka selain tersangka lainnya antara lain ; Kepala Dinas Pendidikan Supeno; Staf Diknas Son Sunarsono; Marjuki pejabat, pembuat komitmen (PPK); Plt Sekdakab Ponorogo Yusuf Pribadi; Direktur CV Global Inc, Nur Sasongko bersama stafnya yakni, Keke Aji Novelyn, Anang Prasetyo, dan Hartoyo.<br /><br />Para tersangka ini pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) a dan (1) b Undang-undang Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.   (Redaksi)

News Tipikor JPU Tak Sanggup Bacakan Tuntutan, Sidang Korupsi Tunda

beritakorupsi.co – Untuk yang pertama kalinya, kata “tak sanggup” terucap dari JPU dihadapan Majelis Hakim, saat di persidangan dalam kasu...

»

Kapolri Harus Pecat Dan Jerat Oknum Polisi Yang Melakukan Pungli Dengan UU Tipikor

<span style="font-size: large;"><b>#Pernyataan Pers ICW (Indonesia Corruption Watch)#</b></span><br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlIDaS3acQWvEDneO0Y_hg4IYhNLrGqqpT9mMVzLBIioTszMzgU8nJKQOnUiE_sXy3flsiTDauY1bvPc4IjENtH5vZ9k4JjQ2_zqRndHmvrEker5DQGG0eOAVbwj9pJmZvYQfD_HbirkY/s1600/maxresdefault.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlIDaS3acQWvEDneO0Y_hg4IYhNLrGqqpT9mMVzLBIioTszMzgU8nJKQOnUiE_sXy3flsiTDauY1bvPc4IjENtH5vZ9k4JjQ2_zqRndHmvrEker5DQGG0eOAVbwj9pJmZvYQfD_HbirkY/s640/maxresdefault.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co, Jakarta -</b> Tujuh Perwira Polisi dan seorang PNS di Polda Sumatera Selatan, pada akhir Maret 2017 lalu, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Mabes Polri. Diduga mereka terlibat pungli dalam penerimaan calon Brigadir Polisi tahun 2016 dan Sekolah Inspektur Polisi Sarjana tahun 2017. Uang sebesar Rp 4,7 miliar diduga hasil pungli turut disita Tim Saber yang berasal dari Propam Mabes Polri. <br /> <br /> Selain di Sumsel, Tim Saber Pungli di internal Polri yang dibentuk Oktober 2016 lalu telah melakukan sejumlah proses hukum berupa pemeriksaan dan penangkapan terhadap oknum Polisi yang diduga melakukan pungli. <br /> <br /> Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan apresiasi terhadap langkah Polri memerangi praktek pungli di internal kepolisian. Langkah ini tentu saja akan memperbaiki citra Polri dan sekaligus mendorong perbaikan dalam pelayanan publik dan penerimaan calon anggota polri maupun sekolah dilingkungan Polri menjadi clean and clear atau bebas dari korupsi. <br /> <br /> Namun demikian, ICW mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk bertindak lebih keras terhadap oknum Polisi terlibat, membongkar pihak lain yang diduga terlibat atau melindungi (backing) atau menerima setoran yang berasal dari pungli. Proses hukum yang dilakukan oleh Tim Saber sebaiknya transparan agar publik juga dapat mengawasi. Oknum polisi yang tertangkap tangan atau terbukti melakukan tindakan pungli harus diproses secara berlapis baik administrative maupun pidana. <br /> <br /> Pertama, diberikan Hukuman Disiplin atau sanksi administrative paling maksimal yaitu pencopotan dari jabatan atau dipecat sebagai anggota Polri. Hukuman Disiplin tersebut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. <br /> <br /> Kedua, pelaku juga harus dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pungutan secara tidak sah atau liar yang dilakukan oleh oknum Polisi yang juga pegawai negeri dapat digolongkan sebagai perbuatan pemerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). <br /> <br /> Dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor menyebutkan: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. <br /> <br /> Kedua langkah ini wajib dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan membuat pelaku lain berpikir ulang untuk melakukan hal serupa. Hukuman maksimal terhadap pelaku perlu diberikan mengingat antara lain pungli yang dilakukan oleh oknum Polisi telah mencoreng institusi dan memalukan korps Bhayangkara; pelakunya merupakan aparat hukum yang seharusnya paham mengenai hukum dan menjadi tauladan bagi masyarakat; dan mendorong percepatan zona anti korupsi di lingkungan Polri. <br /> <br /> Pemberian efek jera ini akan dapat mendorong percepatan reformasi internal Polri yang titik sentralnya pada pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, sebagaimana telah menjadi tekad Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang disampaikan dalam fit proper test di DPR untuk mewujudkan Polri yang Profesional Modern dan Terpercaya (Promoter).<br /> <br /> Sebaliknya jika hukumannya “lembek” hanya berupa sanksi administratif ringan dan sedang serta tanpa proses pidana maka hal ini hanya akan menurunkan citra Polri dimata publik, membuat pelaku tiarap sesaat dan berpotensi melakukan tindakan serupa dimasa mendatang.  (Redaksi)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Jakarta, 3 April 2017<br /> <br /> Indonesia Corruption Watch

Tipikor Kapolri Harus Pecat Dan Jerat Oknum Polisi Yang Melakukan Pungli Dengan UU Tipikor

#Pernyataan Pers ICW (Indonesia Corruption Watch)# beritakorupsi.co, Jakarta - Tujuh Perwira Polisi dan seorang PNS di Polda Sumater...

»

Terdakwa Dahlan Iskan Dituntut '10' Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2I8N6aSt-_2WsIcyBEhkysT3WWRoazhrhad7bs5EyCVxlAITqmqPT-DhTT-bVzGhajPKYelSMNaTNc0n5V_RD9dzeG7-6X0JtkcnXPmPiUoKk-qRpCkgL52NLRlq8Lb5Toc1cVxJ-1-U/s1600/Dahlan+Iskan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2I8N6aSt-_2WsIcyBEhkysT3WWRoazhrhad7bs5EyCVxlAITqmqPT-DhTT-bVzGhajPKYelSMNaTNc0n5V_RD9dzeG7-6X0JtkcnXPmPiUoKk-qRpCkgL52NLRlq8Lb5Toc1cVxJ-1-U/s640/Dahlan+Iskan.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – Tak sedikit masyarakat Indonesia mulai dari para tokoh naional, pejabat maupun mantan pejabat Khususnya di Jawa Timur, yang menduga, tuntutan pidana penjara selama 6 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa mantan menteri BUMN di era Presiden SBY, Dahlan Iskan.<br /> <br /> Sebab, mantan wartawan senior, Bos salah satu media cetak harian yang sangat berpengaruh Khususnya di Jawa Timur yakni Jawa Pos Group, mantan Dirut PT PLN yang juga tokoh Pers Nasinal ini, dikenal jujur di mata masyarakat. <br /> <br /> Apa lagi saat dirinya (Dahlan Iskan) menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PT PWU) yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), adalah untuk mengelola asset Pemerintah Daerah  Provinsi Jawa Timur berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jatim, tidak di gaji sepeser pun. Bahkan Dahlan Iskan, mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayayai perjalanan diansnya termasuk menjaminkan Deposito pribadinya sebesar Rp 5 M untuk membangun gedung Jatim Expo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /> <br /> Andaikan ada 1000 pejabat atau pengusaha di negeri ini yang rela berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa Dahlan Iskan semasa menjabat di PT PWU, bisa jadi masyarakat akan lebih makmur.<br /> <br /> Namun menurut JPU dalam fakta persidangan kasus perkara Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Jatimur (Pemrov Jatim) yang dikelola oleh PT PWU pada tahun 2003 lalu, terdakwa Dahlan Iskan dinyatakan bersalah. Karena penjualan dua asset tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan akibatnya menilbulkan kerugikan keuangan negara sebesar Rp Rp 11.071.914.000.<br /> <br /> Hal itu disampaikan Tim JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejakaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam persidangan dihadapan Lima Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, dengan agenda pembacaan surat tuntutan atas nama terdakwa Dahlan Iskan, yang di damping Tim Penasehat Hukum (PH)-nya mantan Menteri Hukum, Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra dkk, pada Jumat, 7 April 2017.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan dalam tuntutannya bahwa, penjualan asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung dan Kediri yang dilakukan oleh terdakwa Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU bersama-sama dengan Wishnu Wardana (sudah divonis 3 pidana thn penjara) selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan Asset tidak sesuai prosedur.<br /> <br /> JPU membeberkan, pembayaran sudah dilakukan Agustus 2003, sementara proses lelang dab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS – LB) baru dilakukan sekitar September 2003. Penjualan aseet tersebut juga tidak melibatkan Tim penilai harga sehingga nilai penjualan dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).<br /> <br /> Tidak hanya itu. JPU juga membeberkan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan telah menandatangani Akte jual beli Nomor 5 dan 6 anatara terdakwa selaku Dirut PT PWU dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso, selaku Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (terdakwa PT SAM) dan sudah dilakukan pembayaran. Namun terdakwa kemudian menandatabngani Akte nomor 39 membatalkan Akte Nomor 5 dan 6.<br /> <br /> Berdasarkan fakta persidangan menurut JPU menyatakan bawha, terdakwa Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU terbukti besalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Akibatnya, terdakwa Dahlan Iskan pun dituntut pidana penjara selama 6 tahun atau 1 tahun diatas tuntutan terdakwa Wishnu Wardana. Terdakwa Dahlan Iskan (juga berstatus tersangka kasus dugaan Korupsi Mobil Listrik) juga dihukum pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 8.381.828.000 bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono.<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara  selama 6 (Enam) tahun, dendan sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Menjatuhkan hukuman pidana berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 4.190.914.000. Apa bila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita untuk negara. Apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan  pidana penjara selama Tiga tahun Enam bulan,” ucap JPU dalam tuntutannya dengan sorotan lensa Kamera puluhan Wartawan maupun reporter TV<br /> <br /> Sehingga total hukuman penjara dalam surat tuntutan JPU kepada terdakwa Dahlan Iskan, selama 10 tahun. Atas tuntutan JPU, Tim PH terdakwa mengatakan tidak rasional. Alsannya, bahwa penjualan asset tersebut tidak ada kerugian negara.<br /> <br /> Hal ini disampaikan juga oleh salah satu anggota Tim PH terdakwa yaitu, Pieter Talaway, beberapa waktu lalu saat media ini meneminya di kantornya di Jalan Tidar, Surabaya. Piter mengatakan bahwa, apapun yang dilakukan oleh Dahlan Iskan, dalam proses pelepasan asset Pemprov Jatim ini, tidak bisa dijerat pidana.<br /> “Saya yakin akan bebas kalau benar-benar penegakan hukum, tapi ini kan Politik. Dahlan Iskan tidak bisa dijerat dengan pidana dalam proses penjualan asset yang di Tulungagung dan Kediri,” kata Pieter, Senin, 28 Maret 2017.<br /> <br /> Terpisah. JPU Trimo mengatakan kepada media ini saat ditemui di ruang Jaksa Pengadilan Tipikor bahwa, apa yang dilakukan terdakwa Dahlan Iskan, tidak mendukung Program pemerintah<br /> <br /> “Pertimbangannya bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korusi. Penjualan asset tidak sesuai prosedur, tidak ada proses lelang, sudah ada pembayaran sebelum jadwal lelang. Terdakwa menandatangani Akte jual beli dan sudah ada pembayaran kemudian dibatalkan dengan Akte berikutnya Nomor 39. Apa ini dibenarkan,” kata JPU Trimo.<br /> <br /> Ditanya mengenai besarnya uang pengganti dalam pidana tambahana, dan penandatanganan beberapa Akte yang dibawa oleh Notaris ke kantor terdakwa di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani, Surabaya atau yang dikenal kantot Jawa Pos ini, JPU Trimo menjelaskan, bahwa akibat penjualan asset dibawah NJOP menimbulkan kerugian negara belasan milliar rupiah. <br /> <br /> “Penjualan asset dibawah NJOP mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 11.071.914.000, ini kan harus dipertanggungjawabkan. Makanya kerugian negara sebsar Rp 8.381.828.000 dibebankan kepada terdakwa bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono atau sebesar Rp 4.190.914.000,” ujar JPU Trimo.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Terdakwa Dahlan Iskan Dituntut '10' Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Tak sedikit masyarakat Indonesia mulai dari para tokoh naional, pejabat maupun mantan pejabat Khususnya di Jawa Timur,...

»

“Doa” Terdakwa Korupsi PT PWU Rp 11 M Ditolak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNfEHqy70vRXufZwZgsNzGzYs1zj9ebuygSgf7gVoV5qJtM0kKKcGCdKxKqOM8P8g1UlUaA6TrFuwDYEdSGmROZA6Edn-C00zIrcHS918JezR9ioPB_BuUEMhbYze6pyQhc-jcUzAlc5k/s1600/Wisnu+W.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNfEHqy70vRXufZwZgsNzGzYs1zj9ebuygSgf7gVoV5qJtM0kKKcGCdKxKqOM8P8g1UlUaA6TrFuwDYEdSGmROZA6Edn-C00zIrcHS918JezR9ioPB_BuUEMhbYze6pyQhc-jcUzAlc5k/s640/Wisnu+W.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co – </b>“Doa” ibarat permohonan dalam bentuk pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh terdakwa dalam kasus pidana umum maupun pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi di persidangan, kepada Majelis Hakim agar dikabulkan, sebab Majelis Hakim adalah Marwah Tuhan. Namun ‘Doa” tidaklah selalu terkabul.  <br /><br />Kecewa ! mungkin kata itulah yang ada dalam benak seorang terdakwa maupun Penasehat Hukum (PH)-nya, saat Majelis Hakim menolak pembelaan yang disampaikan dalam persidanngan, sekalipun dengan linangan air mata. <br /><br />Sebab, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan surat dakwaan dan tuntutan Jakasa Penuntut Umum (JPU), maupun pembelaan dari terdakwa atau yang disampaikan melalui PH-nya. Tetapi, Majelis Hakim lebih mempertimbangkan dari fakta dalam persidangan.<br /><br />Dan itu pula yang dirasakan oleh terdakwa Wishnu Wardana, dalam kasus perkara Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Jatimur (Pemrov Jatim) yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /><br />Pembelaan terdakwa Wishnu Wardana, mantan Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU, milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), yang juga mantan Ketua DPRD Surabaya ini, yang disampaikan dalam persidangan minggu lalu, ditolak dan dinyatakan terbukti bersalah melaukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, oleh Lima Majelis Hakim dengan Ketua Majelis, M. Tahsin. SH., MH dan Emapt Hakim Angota terdiri dari,  H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, pada Jumat, 7 April 2017.<br /><br />Dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim dengan terdakwa Wishnu Wardana yang didampingi Tim PH-nya H.Dawut dkk, mantan Ketua DPRD Sidoarjo serta dihadiri Tim JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim).<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim yang terletak di Tulungagug dan Kediri yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana, selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan asset bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU tidak sesuai prosedur. <br /><br />Pelepasan asset tersebut tidak melibatkan tim penilai harga. Sehingga nilai penjualaan kedua asset tersebut yang dilakukan oleh PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000 namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih yang seharusnya dijual berdasarkan NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum.<br /><br />Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam amar putusannya bahwa, penjualan asset sudah dilakukan pembayaran pada Agustus 2003 sementara jadwal pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baru dilakukan pada September 2003.<br /><br />Majelis Hakim Menyatakan, terdakwa Wishnu Wardana memerintahkan panitia lelang untuk membuat dokumen agar proses pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai dengan prosedur. Dari fakta persidangan, menurut Majelis Hakim, terdakwa Wishnu Wardana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda sebesar Rp 200 juta. Dan apa bila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebear Rp 1.506.150.703. Dan bilamana terdakwa tidak membayar setelah putusan berkeuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dirampas untuk negara. Apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan  pidana penjara selama Satu tahun,” ucap Hakim Tahsin. <br /><br />Hukuman pidana penjara yang jatuhkan Majelis Hakim ini kepada terdakwa lebih ringan yaitu selama 4 tahun dua bulan, dari pada tuntutan JPU. Sebab, dalam tuntutan JPU, terdakwa dituntut pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 2.689.284.899. atau pidana penjara dua tahun kalau terdakwa tidak membayar atau harta bendanya tidak mencukupi bila nantinya JPU menyita untuk negara. Lamanya terdakwa menjalani hukuman penjara dalam tuntutan JPU adalah selama 7 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim ini, terdakwa lWishnu Wardana langsung menyatakan banding tanpa berkordiansi dahulu dengan PH-nya. “Saya menyatakan banding,” ujar terdakwa Wishnu.<br /><br />Uasai persidagan, H. Dawud, selaku PH terdakwa mengatakan kecewa atas putusan Majelis. Hal yang sam juga dikatakan Dading yang juga PH terdakwa. dading mengatakan, seharusnya terdakwa bebas karena tidak ada kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana dengan Dahlan Iskan.<br /><br />Sementara, JPU Trimo mengatakan, menghargai putusan Majelis. Namun demikian, JPU masih piker-pikir. “Kita menghargai putusan Majelis. Saat ini kita masih piker-pikir dulu,” kata JPU Trimo.  (Redaksi)

News Tipikor “Doa” Terdakwa Korupsi PT PWU Rp 11 M Ditolak

beritakorupsi.co – “Doa” ibarat permohonan dalam bentuk pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh terdakwa dalam kasus pidana umum maupun p...

»