BERITAKORUPSI.CO

Besok WW Di Vonis, Dahlan Iskan Menghadapi Tuntutan JPU

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOKCb310GNB5wp458e07TNOIGxEKf2kxNGvPOpLZi4JkKzowWqWYOQfjo0pXAkqryBf1p6iNeHPc1yn5CtK2eVhdCi7OINvV2cW7YxJTSzCYeQpxj1m1GmlY3EDzEqJnfy3MeIyzFx7o4/s1600/DI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOKCb310GNB5wp458e07TNOIGxEKf2kxNGvPOpLZi4JkKzowWqWYOQfjo0pXAkqryBf1p6iNeHPc1yn5CtK2eVhdCi7OINvV2cW7YxJTSzCYeQpxj1m1GmlY3EDzEqJnfy3MeIyzFx7o4/s640/DI.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Dua terdakwa dalam perkara Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Jatimur (Pemrov Jatim) yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1 milliar lebih, akan ditentukan besok (hari ini) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Khusus Surabaya, yang akan digelar pada Jumat, 7 April 2017 Kedua terdakwa yakni, Wishnu Wardhana (WW), mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset yang dikelola oleh PT PWU, serta mantan Ketua DPRD Surabaya, akan ditentukan “nasibnya” dalam peridangan dengan agenda pembacaan surat Putusan oleh Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH., MH. Sementara, terdakwa Dahlan Iskan (DI), selaku mantan Direktur Utama (Dirut PT PWU) yang juga mantan Wartwan senior, mantan Dirut PT PLN, mantan menteri BUMN, Kandidat Calon Presiden (Capres) tahun 2014 dari Partai Demokrat, Bos Jawa Pos Group, salah satu media harian daerah yang terkenal dan “diatkuti” di Jawa Timur serta tokoh Pers nasional ini, akan menghadapi “ancaman” tuntutan pidana penjara dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim). “Ia, yang satu putusan yaitu terdakwa WW (Wishnu Wardhana) dan DI (Dahlan Iskan) tuntutan,” kata salah seorang anggota Tim JPU saat ditemui di Pengadilan Tipikor, Kamis, 6 April 2017. Dalam perkara ini, terdakwa Wishnu Wardhana, dijerat dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dituntut pidana penjara selama 5 (Lima) tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurunga. Terdakwa mantan Ketua DPRD Surabaya ini juga di tuntut pidana tambahan berupa, membayar kerugian negara sebesar Rp 2.689.284.899. Dan apa bila dalam waktu Satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan dirampas untuk negara. Apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan  pidana penjara selama dua tahun. Sehingga, lamanya terdakwa menjalani hukuman penjara dalam tuntutan JPU adalah selama 7 tahun dan 6 bulan. Lalu, bagaimana dengan terdakwa Dahlan Iskan ? Apakah ancaman tuntutan pidana penjara yang akan dibacakan oleh Tim JPU dalam persidangan, sama dengan terdakwa Wishnu Wadhana ? Dalam persidangan sebelumnya dengan agenda pembacaan surat tuntutan, JPU menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), yang dalam pasal 14 disebutkan, pelepasan aseet dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Jatim, tidak sesuai prosedur. JPU juga membeberkan dalam surat tuntutannya bahwa, dalam fakta persidangan, terdakwa Wishnu Wardhana selaku ketua Tim penjualan asset telah menerima pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003, berupa 4 lembar BG (Bilyet Giro) sebesar Rp 8.750.000.000 untuk tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung dan 17 milliar rupiah untuk pembayaran tanah dan bangunan yang terletak di Kediri, dari Upoyo Sarjono, selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan Sam Santoso (Direktur PT SAM), dan uang tersebut kemudian disetorkan ke Bendahara PT PWU. Pada hal, pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), baru dilakukan sekitar September 2003. Sementara proses lelang tidak pernah dilakukan, dan tidak pernah diumumkan di media masa nasional berbahasa Indonesia. Administrasi dibuat agar pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai prosedur. Tidak hanya itu, JPU juga mengungkapkan berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pelepasan asset daerah yang terletak di Tulungagung dan Kediri tidak melibatkan lembaga hukum unutk menentukan harga, sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keungan negara sekitar Rp 11 M lebih. Sementara dalam persidangan minggu lalu dengan agenda pemeriksaan terdakwa Dahlan Iskan, terungkap bahwa, Notarislah yang datang menghadap terdakwa ke kantornya di Grahapena atau yang lebih dikenal dengan kantor Jawa Pos di Jalan Ahmat Yani, Surabaya dengan membawa beberapa dokumen berupa Akte, yang kemudian ditandatangani terdakwa. Timbul pertanyaannyaan. Dalam pembuatan Akte, apakah prosedur yang benar, Notarisnya yang datang meghadap para pihak dengan membawa Akte yang tinggal menanndatangani, atau para pihak yang datang menghadap Notaris di kantornya untuk membuat Akte yang diperlukan ? Tidak hanya itu. JPU juga mempertanyakkan kepada terdakwa Dahlan Iskan, terkait Ante Nomor 5 dan Nomo 6 dan sudah ada pembayaran dan kemudian muncul kembali Akte Nomor 39 yang isinya, membatalkan Akte Nomor 5 dan 6. Namun terdakwa tidak dapat menjelaskannya. “Penyakit” lupa memang sering “menghinggapi” para terdakwa Korupsi maupun saksi saat dipersidangan di hadapan Majelis Hakim, tak terkecuali dalam perkara Korupsi PT PWU. Apakah lupa benaran atau memang sekedar lupa ? tidak ada yang tau pasti. Sepertinya, Presiden RI Ir. Joko Widodo, melalui Mahkamah Agung RI, perlu menyediakan alat uji kebohongan, agar perkara sidang Korupsi lebih jelas dan transparan untuk diketahui oleh masyarakat.  (Redaksi)

News Tipikor Besok WW Di Vonis, Dahlan Iskan Menghadapi Tuntutan JPU

beritakorupsi.co – Dua terdakwa dalam perkara Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Jatimur (Pemrov Jatim) yang dikelola oleh PT P...

11 April 2017, Tersangka Wali Kota (Non Aktif) Madiun Duduk Di Kursi “Panas”

01.32 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEcpyQntwZR0iq2H1RirT2VSWSvNeTgOf06ZeGqGTkJAa6RuJ5X7tv70tnpsgKHpxqK905a-15pActK_WWfUChcGPJ8GcZ_0_F_ItBYA3atGyVeqTfjNg1_KmreDWLFbG3YPnuVMb0XBE/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEcpyQntwZR0iq2H1RirT2VSWSvNeTgOf06ZeGqGTkJAa6RuJ5X7tv70tnpsgKHpxqK905a-15pActK_WWfUChcGPJ8GcZ_0_F_ItBYA3atGyVeqTfjNg1_KmreDWLFbG3YPnuVMb0XBE/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Tinggal 5 (Lima) hari lagi yaitu tanggal 11 April 2017, tersangka kasus Korupsi Pembangunan Pasar Besar Madiun yang dikenal dengan PBM yakni, BI (Bambang Irianto), selaku Wali Kota (Non Aktif) Madiun, akan menduduki kursi “panas” di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Khusus Surabaya, di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Orang Nomor Satu di Pemerintahan Kota Madiun ini, akan diadili dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketua Hakim H.R. Unggul Warso Mukti dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sidangnya tanggal 11 nanti (11 April 2017.red). KM-nya (Ketua Majelis) pak Unggul,” kata Panmud Tipikor, M. Nur, Kamis 6 April 2017. Sidang perkara Korupsi yang menyeret orang nomor Satu di Pemkot Madiun ini, akan menarik perhatian masyarakat umum Khususnya Madiun. Paslanya, masyarakat menunggu, apakah JPU KPK, akan menghadirkan beberapa mantan pejabat Formpinda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun menjadi saksi di persidangan seperti mantan Kajari, Kapolres dan yang lainnya ? atau hanya anggota DPRD saja ? Sebab kabarnya, para pejabat di Pemkot Madiun juga “menikmati manisnya lembaran rupiah” dari tersangka. Kasus yang menjerat Bambang Irianto, bermula adanya dugaan gratifikasi terkait pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp Rp76,523 miliar. Kasus ini pun sebelumnya sempat di tangani Kejari Madiun dan kemudian ditarik ke Kejati Jatim, yang akhirnya sempat “tertidur”. Merasa bebas dari jeratan hukum, Bambang Irianto pun melenggang duduk di kursi “panas” memegang tongkat komando pemerintahan sebagai orang nomor Satu di Kota Madiun. Namun tak lama “kursi panas” itu pun “goyang” seiring dengan masuknya penyidik KPK dan mencium adanya dugaan gratifikasi dari pembangunan proyek yang dikenal dengan nama PBM (Pasar Besar Madiun) itu. Dari hasil penyidikan penyidik KPK berkembang menjadi adanya dugaan pencucian uang. Tragisnya, orang nomor Satu di Kota Madiun itu pun “jatuh dari kursi panasnya” seiring ditetapkannya menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Penetapan tersangka terhadap BI oleh penyidik KPK “berbuntut panjang”. Pasalnya, beberapa pejabat Forpinda diantaranya beberapa oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang sempat menjabat sebagai Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun dan sejumlah anggota Dewan yang terhormat di Kota Madiun itu pun, turut di periksa penyidik KPK. Tahun lalu, nama Bambang Irianto selaku Wali Kota, Kajari Madiun Paris Pasaribu, mantan Kajari sebelumnya, mantan Kasi Kasi Pidsus dan anak Wali Kota yang menjabat selaku Sekretaris DPD PD Jatim, disebut-sebut dalam persidangan oleh salah satu terdakwa dalam kasus Korupsi proyek Embung (Waduk) di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 19 milliar. “Sesuai petunjuk Wali Kota, disarankan agar dijadikan satu paket. Sebelumnya, Andik Sulaksono sedang membicarakan mengenai penyelesaian kewajiban Pemkot sebesar kurang lebih 6 milliar rupiah, yang ditindak lanjuti dengan pertemuan untuk membicarakan permasalahan proyek Embung di lantai 20 Hotel JW Maroit Surabaya, yang dihadiri Kajari Madiun (Suluh Dumadi), (Kasi Pidsus); Kasi Intel, Aliq Rahmat Yakin, dilobby bawah dan Andik Sulaksono datang terakhir menyusul kelantai atas bergabung dengan Jaksa Kejati Arief Irsaal, Wali Kota Madiun, Bambang irianto. Inti dari pertemuan tersebut yang disampaikan Andik Sulaksono adalah, menentukan jumlah yang disepakati kurang lebih Rp 1 milliar. Dari jumlah itu, Andik sulaksono menyampaikan bahwa, ada kewajiban untuk menyediakan Rp 400 juta yang sudah diisepakati oleh Kasi Pidsus. Akhirnya, Kejari Madiun (Suluh Dumadi) mengatakan kepada Andik sulaksosno, jangan pernah memberikan sesuatu kepada bawahannya tanpa melalui dirinya (Kejari),” ucap terdakwa dalam persidangan, 7 Maret 2016 Terdakwa mengatakan dalam persidangan, “Pada pertemuan antara terdakwa dengan Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kusuma Jaya Bulo, dirumah Kost Kasi Pidsus. Saat itu Kusuma Jaya Bulo, mengatakan kepada terdakwa tentang kekecewaannya kepada Wali Kota Madiun, Bambang Irianto dan Andik Sulaksono. Kusuma Jaya Bulo juga menyampaikan kepada terdakwa, bahwa dia (Kusuma Jaya Bulo) ada koneksi di KPK dan mengancam akan melaporkan tentang permasalahan di Kota Madiun,” ujar terdakwa dihadapan Majelis Hakim Dalam pembelaannya, terdakwa merinci uang yang diterima Kajari, Kasi Pidsus maupun Wali Kota Madiun dari Andik sulaksono selaku pelaksana proyek melalui Dhata wijaya selaku pemegang peran utama, karena Dhata Wijaya sebagai penandatangan dalam dokumen kontrak. Dhata Wijaya, mengambil alih peran Andik sulaksono, untuk melakukan Koordinasi dengan Kasi Pidsus dengan biaya ditanggung Andik Sulaksono. “Paris Pasaribu, sebesar Rp 500 juta, Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo, Rp 350 juta dan perbaikan rumah dinas Kejaksaan di Jln Abdul Rahman Saleh, Madiun sebesar Rp 150 juta. Keterangan Andik Sulaksono sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada Kejaksaan Madiun untuk biaya operasional sebesar Rp 250 juta. Andik sulaksosno menceritakan kepada terdakwa bahwa, Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, menolak uang kontan sebanyak Rp 1 M yang sudah disiapkan Andik sulaksosno dalam sebuah tas. WaliKota Madiun justru meminta uang sebesar $100.000 kepada Andik. Atas saran dari pihak Bank Sinarmas di jln Sumatra Madiun, agar ditukarkan ke Surabaya. Penukaran uang tersebut pun dilakukan Andik Sulaksono karena sudang ditunggu Wali Kota dan pihak Kejati. Keterangan Andik sulaksono kepada terdakwa Agus, mengatakan, setelah dalam bentuk dollar, kemudian diberikan ke WAli Kota, yang dika (Andik sulaksono) ketahui, menurut Agus, bahwa Suluh dumadi menerima sebesar $20.000,” ungkap terdakwa dihadapan Majelis Hakim, pada, 7 Maret 2016 lalu. Akankah penyidik KPK menelusuri hal ini dengan meminta keterangan dari salah satu terdakwa, yang saat ini menjalani pidana penjara sambil menunggu putusan dari Hakim Agung di Mahkaamah Agung RI ?  (Redaksi)

News Tipikor 11 April 2017, Tersangka Wali Kota (Non Aktif) Madiun Duduk Di Kursi “Panas”

beritakorupsi.co – Tinggal 5 (Lima) hari lagi yaitu tanggal 11 April 2017, tersangka kasus Korupsi Pembangunan Pasar Besar Madiun yang di...

KPK Jangan Hentikan Program Pemberantasan Korupsi Sektor SDM

01.29 beritakorupsi 0

#Pernyataan Pers Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam#   
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5ymEypXXftNUHK_VIGMjPGRXDLcHxTWWARyWxZidK-Y8YJnZKzegKuy-2aQBq9DrcCPl46cdYw4kqhxZd3ERyd5T5gdtk-DNfEnC9wWAoVy2juoisGM8oIlKEsPTS75YeFcPO2qke4lY/s1600/maxresdefault.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5ymEypXXftNUHK_VIGMjPGRXDLcHxTWWARyWxZidK-Y8YJnZKzegKuy-2aQBq9DrcCPl46cdYw4kqhxZd3ERyd5T5gdtk-DNfEnC9wWAoVy2juoisGM8oIlKEsPTS75YeFcPO2qke4lY/s640/maxresdefault.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co, Jakarta - Pada 19 Maret 2015 di Istana Negara, sejumlah Kementrian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah menandatangani Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). GNPSDA merupakan program bersama yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengatasi sejumlah persoalan pada pengelolaan SDA sekaligus meningkatkan penerimaan negara demi kesejahteraan rakyat. pada 19 Maret 2017 lalu, adalah tepat 2 (dua) tahun pelaksanaan program GNPSDA. Dari segi pencapaian menurut catatan Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam, meskipun belum maksimal namun Program GNPSDA dinilai cukup efektif untuk mencegah korupsi, menyelamatkan triliunan keuangan negara dan tentu saja sekaligus menyelamatkan sumber daya alam Indonesia. Program GNPSDA menemukan bahwa, lemahnya pengawasan dalam pengelolaan hutan telah menyebabkan hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Misalnya, akibat pertambangan di dalam kawasan hutan negara kehilangan potensi PNBP sebesar Rp 15,9 triliun per tahun. Hal ini disebabkan oleh 1.052 usaha pertambangan yang beroperasi di kawasan hutan tanpa melalui prosedur pinjam pakai. Belum lagi kerugian negara akibat pembalakan liar yang mencapai Rp 35 triliun. Dari sektor pertambangan, Program GNPSDA setidaknya dapat mengoptimalkan pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) melalui penagihan tunggakan PNBP lebih dari 20 triliunan rupiah, mengingat tunggakan PNBP yang pada tahun 2016 mencapai Rp 26 triliun telah berkurang menjadi Rp 4,9 triliun per 20 Februari 2017. Tak hanya itu, Program GNPSDA juga berhasil menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) melalui pencabutan sekitar 1500 IUP di 31 provinsi. Juga 9 Kontrak Karya dan 22 perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah menandatangani naskah amandemen renegosiasi. Setelah 2 tahun pelaksanaan, Koalisi mendapatkan informasi bahwa Program GNPSDA KPK tidak dilanjutkan. Jika kabar tersebut benar maka hal ini akan menjadi langkah mundur bagi agenda pencegahan korupsi di Indonesia, khususnya pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam. Penghentian GNPSDA tentu saja akan menguntungkan Mafia dan membuat pelaku korupsi sumber daya alam semakin berjaya. Bersama ini kami mendesak KPK 1. Tidak menghentikan program pemberantasan korupsi disektor sumber daya alam. Program GNPSDA harus dilanjutkan ke tahap 2 dengan memfokuskan pada isu pencegahan dan penindakan korupsi disektor sumber daya alam. 2. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pencapaian GNPSDA yang menjadi mandat yang harus dilaksanakan oleh Kementrian dan Lembaga terkait maupun Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi GNPSDA tersebut kemudian perlu dilaporkan kepada Presiden dan sekaligus untuk meminta Presiden menindaklanjuti dengan pemberian reward and punishment. 3. Melakukan komitmen ulang (rekomitmen) dengan pemerintah pusat dan daerah untuk upaya-upaya penyelamatan dan pemberantasan korupsi di sector sumber daya alam. Denpasar, 6 April 2017 Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam (ICW, PWYP, IBC, SAJOGYO INSTITUTE, AURIGA, JIKALAHARI, YBB KALTENG, YCMM, PILNET, FITRA RIAU, WALHI Bengkulu, TuK Indonesia)

Tipikor KPK Jangan Hentikan Program Pemberantasan Korupsi Sektor SDM

#Pernyataan Pers Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam# beritakorupsi.co, Jakarta - Pada 19 Maret 2015 di Istana Negara, sejumlah Kement...

Tiga Terdakwa Korupsi Bawaslu Jatim Jilid III Divonis 1,5 Tahun Penjara

04.36 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0826pHVUmzWbXMNpHHD1G1scDY6m3dazg1sQ-4I4xhLdtr4KSWel6Ib9re_pbulezycYH4RtXf4GkaKowFFQ7UQcnHyXXMuyRZ-yw5ks7KtsNnEuSorUCzkVIK5-QC2adAFIM7p9TEro/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0826pHVUmzWbXMNpHHD1G1scDY6m3dazg1sQ-4I4xhLdtr4KSWel6Ib9re_pbulezycYH4RtXf4GkaKowFFQ7UQcnHyXXMuyRZ-yw5ks7KtsNnEuSorUCzkVIK5-QC2adAFIM7p9TEro/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin adalah terdakwa dalam kasus perkara Korupsi Jilid III, dana Pilgub (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) Jatim tahun 2013 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 142 Millair yang berasal dari NPHD APBD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Jatim, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 5,6 M. Ketiga terdakwa ini adalah sebagi rekanan yang meminjamkan CV-nya kepada Pejabat Pengadaan Bawaslu “HSB” melalui terpidana 2 tahun penajara, Anang Kusaeni untuk mengikuti proyek pengadaan terkait kegiatan Pilgub, namun tidak melaksanakan pekerjaan  tetapi hanya menerima fee (keuntungan) dari hasil meminjamkan serta menandatangani dokumen perusahaannya. Terseretnya ketiga terdakwa, karena proses lelang yang dilakukan oleh pejabat pengadaan Bawaslu dianggap bermasalah oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur sebelum adanya pemeriksaan BPK RI di dua pos anggaran yakni, dana Pilgub 2013 (APBD) dan dana Pilpres 2014 (APBN). Kemudian penyidik Polda Jatim menetapkan 11 tersangka dalam 4 Jilid. Dalam Jilid I dan II sudah di Vonis pada sidang sebelumnya, yakni, Sekretaris, Bendahara Bawaslu dan Ahmad Khusaini serta Indroyono, keduanya rekanan. Keempat terdakwa ini di Vonis bersalah. Sementara tiga terdakwa dalam jilid II di Vonis bebas yakni, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner yakni, Andreas Pardede dan Sri Sugeng. Dan jilid IV yaitu, tersangka HSB dan pejabat PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) masih menunggu “antrian” di Polda Jatim menuju Kejati Jatim. Dan dalam Jilid III ini, Tiga terdakwa (Perakara terpisah) divonis pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Vonis tersebut, setengah tahun lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Surabaya dan Kejati Jatim. Dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. “Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama Satu tahun dan Enam bulan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Atas putusan tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Pieter Talaway dkk maupun JPU dari Kejati masih pikir-pikir. Namun pikir-pikir yang dimaksud, bisa jadi akan menerima, mengingat Vonis tersebut termasuk ringan. “Kata masih pikir-pikir, ini kan tidak ada uang yang dinikmati terdakwa, hanya meminjamkan CV nya. Memang menerima fee,” kata PH terdakwa, usai persidangan Hal senada juga dikatan JPU Endriyanto dari Kejati Jatim. “Kita masih pikir-pikir dulu. Kalau Hendrik (Pejabat Pengadaan) bersama PPHP tinggal pelimpahan,” ujar JPU Endriyanto 
 
 
 
 
<a href="http://www.beritakorupsi.co/2017/03/tiga-terdakwa-korupsi-bawaslu-jatim.html" itemprop="url">Tiga Terdakwa Korupsi Bawaslu Jatim Jilid III Dituntut 3,3 Tahun Penjara</a> 
  Fakta dalam Persidangan Sebelumnya Pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusannya bisa jadi ada benarnya. Sebab, sesuai fakta persidangan dari hasil audit BPKP seperti dalam dakwaan maupun tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa (Dr. Sufyanto, Andreas Pardede dan Sri Sugeng) tidak dapat mempertanggung jawabkan dana perjalan dinas sebesar Rp.127,5 juta yang berasal dari dana hibah NPHD Pilgub Jatim 2013 lau. Pada hal, seluruh biaya perjalanan dinas sudah di SPJ kan, dan telah disita oleh penyidik Polda Jatim. Dalam fakta persidangan, dana perjalanan dinas berubah menjadi uang THR sesuai keterangan para saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim. Anehnya, dokumen SPJ perjalanan dinas yang disita penyidik, tidak pernah ditunjukkan JPU dalam persidangan jilid I maupun jilid II. Yang lebih aneh lagi, bahwa keterangan para saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim yang menyatakan bahwa, yang dibagikan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri 2013 lalu adalah uang THR. Ternyata, keternagan para saksi di BAP pada saat pemeriksaan di penyidik Polda Jatim karena diarahkan oleh penyidik sesuai keterangan saksi di persidangan. Ironisnya, dana perjalanan dinas yang seharusnya adalah milik para saksi karena sudah melakukan tugasnya dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta berjalan dengan sukses, ikut juga disita oleh penyidik saat itu sementara saksi Ahli R. Wahyudi, dari BPKP yang melukan penghitungan atas kerugian negara, setelah menerima data-data dari penyidik Polda Jatim, namun tidak melakukan konfirmasi kepada terdakwa dengan alasan, karena keterbatasan waktu. Namun R. Wahyudi mengakui di persidangan Jilid II ini, dia diminta oleh penyidik Polda untuk memberikan pendapat terkait kwitansi yang disita penyidik. Tidak hanya itu. Ahli dari BPKP perwakilan Jatim ini pun tidak melakukan konfirmasi ke pemberi hibah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jatim. Karena memang belum ada audit yang dilakukan oleh Inpektorat, sebab dana perjalanan dinas yang dipergunakan Bawaslu dalam tahapan pilgub, sudah di SPJ kan. Sementara, ada hasil audit BPKP jauh sebelum ada penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim atas permintaan Amru, selaku Sekretaris Bawaslu kepada BPKP, tanggal 25 Juli 2013. Dan saran yang dianjurkan oleh BPKP sendiri kepada Bawaslu dalam hasil audit tersebut, menyarankan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jatim, agar mengintruksikan kepada Sekretaris Bawaslu untuk ; Melaporkan kembali kepada Gubernur Jatim tahun 2013, sesuai dengan hasil reviu, dan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Namun hal itu dibantah juga oleh R. Wahyudi. Saksi Ahli dari BPKP ini justru merasa yakin dan mengatakan kepada Majelis Hakim saat itu, bahwa hasil audit dan saran BPKP tidak ada. Pada hal, tindakan yang dilakukan oleh Amru, meminta BPKP untuk melakukan audit adalah, untuk mengamankan keuangan Negara. Alasannya, karena bendahara, terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. Namun pada kenyataanya, terdakwa sendiri terjerat oleh kwitansi. Sementara yang diserahkan bendahara ke penyidik Polda jatim adalah kwitansi sementara yang sudah di SPJ dan tidak berlaku lagi. “Kita akan pikirkan lebih dahulu, sehubungan dengan keterangan palsu dipersidangan dan pemalsuan dokumen oleh saksi ahli. Dia (R.Wahyudi dari BPKP Jatim) dalam persidangan menyatakan sudah melakukan klarifikasi, pada hal tidak pernah ada. Tanda tangan para terakwa itu tidak pernah ada ditanda tangani oleh para terdakwa,” ujar Pane, saat itu. Tidak hanya itu, lanjut Pane, harusnya ada tindakan ekseminasi terhdap penyidik dari lembaga diatasnya terkait putusan Majelis Hakim kepada terdakwa hari ini. “Ini putusan sesuai fakta persidangan. Bukti dokumen perjalanan dinas yang disita oleh penyidik tidak pernah ditunjukkan JPU dalam persidangan. Itu dana perjalanan dinas bukan THR,” kata Pane.  (Redaksi)

Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Bawaslu Jatim Jilid III Divonis 1,5 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin adalah terdakwa dalam kasus perkara Korupsi Jilid III, dana Pilgub (Pemili...

Bupati Sabu Raijua Prov. NTT Diadili Di Pengadilan Tipikor Surabaya

02.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgixFrj5KF93O1N4qLy4bAOiauZZbwAALKaC8xwR03IKW_NL97F1hG1TuGO22mh-UBBpGkxF85eVzycYvRq68NJcB4VO0Cve3L8QCt2D72DopNnHF8mZCcQbOjxFUcGvxkvL5JGqFnnHqE/s1600/IMG-20170403-WA00334.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgixFrj5KF93O1N4qLy4bAOiauZZbwAALKaC8xwR03IKW_NL97F1hG1TuGO22mh-UBBpGkxF85eVzycYvRq68NJcB4VO0Cve3L8QCt2D72DopNnHF8mZCcQbOjxFUcGvxkvL5JGqFnnHqE/s640/IMG-20170403-WA00334.jpg" width="640" /></a></div>
Bupati Marthen Luter Dira Tome, Terancam 20 Tahun Penjara beritakorupsi.co – Untuk yang pertama kalinya, Pengailan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Khusus Surabaya, mengadili terdakwa dugaan Korupsi dari luar Pulau, yakni Marthen Luter Dira Tome (52), Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Provinsi Nuasa Tengara Timur (NTT) pada Senin, 3 April 2017. Marthen Luter Dira Tome, pada tahun 2016, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan Korupsi dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS pada tahun 2007, semasa dirinya menjabat sebagai Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, sekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), semenatara Tobias Uly adalah Pj. Kepala Dinas Pendidikan yang menjabat sebagai Kuasa Pengguan Anggran (KPA), John Agustinius Radja Pono, Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) dan Basa Alim Tualeka, selaku Direktur PT Bintang Ilmu dalam kegiatan PLS yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar dan telah merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200. Pada Senin, 3 April 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, yang di Ketuai Hakim Tahsin, menggelar sidang perdana kasus Korupsi dana PLS Dinas Pendidikan Provinsi NTT, dengan terdakwa Marthen Luter Dira Tome, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dihadiri oleh Yohanes D. Rihi dkk selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa yang berkantor di NTT. Dalam surat dakwaan JPU KPK menyatakan bahwa, terdakwa bersama-sama dengan KPA, John Agustinius Radja Pono, Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas dan Direktur PT Bintang Ilmu, telah mengalihkan penyaluran dana kegiatan PLS melalui FKTLD. Melakukan pengeluaran anggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kas Negara dan melaukauan pengadaan barang dan jasa yang bertenatangan dengan pasal 26 ayat (4) UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Kepres 80 tahun 2003 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Tobias Uly, John Agustiunus Radja dan Basa Alim Tualeka telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp 390 juta Basa Alimtualeka, 572.378.200 rupiah dan John Agustiunus Radja sebesar Rp 3.330.000.000. sehingga kerugian negara akibat perbuatan terdakwaa sebesar Rp Rp 4.292.378.200,” ucap JPU KPK. JPU KPK menjerat terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Tak terima dituduh melakukan Korupsi, terdakwa Marthen Luter Dira Tome, langsung membacakan Eksepsi (Keberatan) atas surat dakwaan JPU KPK melalui PH-nya Yohanes D. Rihi. Dan JPU KPK akan menanggapinya dalam sidang berikutnya. Kepada media ini, Yohanes D. Rihi mengatakan seusai persidangan, bahwa Dia yakin kliennya akan bebas. Pengacara asal NTT ini beralasan, bahwa penetapan tersangka pada kliennya tidak cukup bukti. Ia menjelaskan, bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan upaya hukum melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dalam sidang Praperadilan tersebut menurut Yohanes, telah dikabulakan namun KPK belum mengeksekusi putusan Majelis Hakim sudah menetapkan status tersangka. “Anggarannya 77 milliar, dan kerugian negara katanya sebesar 4 milliar lebih. Kalau bejalan sesuai hukum, saya yakin Eksepsi akan diterima. Dikatakan melakukan Korupsi bersama-sama dalam pasal 55, tetapi tersangkanya hanya satu. Penetapan tersangka pada tahun 2015, kita sudah mempraperadilkan. Putusannya dikabulkan. KPK belum mengeksekusi putusan itu, sudah menetapkan tersangka. Penetapan tersangka sebelumnya tidak cukup bukti,” ujar Yohanes. Yohanes menambahkan, sebelum KPK melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam kasus tersebut diatas, Kejati NTT telah mealukan penyelidikan namun tidak ditemukan adanya kerugian negara.  (Redaksi)

News Tipikor Bupati Sabu Raijua Prov. NTT Diadili Di Pengadilan Tipikor Surabaya

Bupati Marthen Luter Dira Tome, Terancam 20 Tahun Penjara beritakorupsi.co – Untuk yang pertama kalinya, Pengailan Tindak Pidana Korupsi (...

Sidang Tersangka Korupsi Wali Kota (Nonaktif) Madiun, Menunggu Jadwal

02.39 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXb4ipDQ42yl4jf8qX02l9vF4tACvOHl8MrfCA4ONSo2x4eprpVJZGu_3StA8aYCkmuXXUOLy1fZ2Oju49pQ71YRFDk1mnewaxOUx8HIkcCFs4SaVTPMevp9KN8XyyNyRiZYaAHq6hRH0/s1600/IMG-20170320-WA00012.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXb4ipDQ42yl4jf8qX02l9vF4tACvOHl8MrfCA4ONSo2x4eprpVJZGu_3StA8aYCkmuXXUOLy1fZ2Oju49pQ71YRFDk1mnewaxOUx8HIkcCFs4SaVTPMevp9KN8XyyNyRiZYaAHq6hRH0/s640/IMG-20170320-WA00012.jpg" width="426" /></a></div>
beritakorupsi.co – Tersangka BI, Wali Kota (Non Aktif) Madiun, tak lama lagi akan diadili di 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadian Negeri (PN) 
Kelas I Khusus Surabaya, setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan 
Tipikor, pada Senin, 3 April 2017 “Pelimpahan berkas perkara Madiun, Wali Kota,” kata petugas KPK saat ditemui media ini di ruang Administrasi lantai II gedung Pengadilan Tipikor. Sidang perkara Korupsi yang menyeret orang nomor Satu di Pemkot Madiun ini akan menarik perhatian masyarakat umum Khususnya Madiun. Paslanya, masyarakat menunggu, apakah JPU KPK akan menghadirkan beberapa mantan pejabat Formpinda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun menjadi saksi di persidangan seperti mantan Kajari, Kapolres dan yang lainnya ? atau hanya anggota DPRD saja ? Sementara menurut Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Indra Priangkasa mengatakan kepada media ini sebelumnya, seharusnya JPU menghadirkan mereka sebagai saksi. 
 Kasus yang menjerat Bambang Irianto, bermula adanya dugaan gratifikasi terkait pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp Rp76,523 miliar. Kasus ini pun sebelumnya sempat di tangani Kejari Madiun dan kemudian ditarik ke Kejati Jatim, yang akhirnya sempat “tertidur”. Merasa bebas dari jeratan hukum, Bambang Irianto pun melenggang duduk di kursi “panas” sebagai orang nomor Satu di Kota Madiun. Namun tak lama “kursi panas” itu pun “goyang” seiring dengan masuknya penyidik KPK dan mencium adanya dugaan gratifikasi dari pembangunan proyek yang dikenal dengan nama PBM (Pasar Besar Madiun). Dari hasil penyidikan penyidik KPK berkembang menjadi adanya dugaan pencucian uang. Tragisnya, orang nomor Satu di Kota Madiun itu pun ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Penetapan tersangka terhadap BI oleh penyidik KPK “berbuntut panjang”. Pasalnya, beberapa pejabat Forpida diantaranya beberapa oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang sempat menjabat sebagai Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun dan sejumlah anggota Dewan yang terhormat di Kota Madiun itu pun turut di periksa penyidik KPK. Yang menjadi pertanyaan masyarakat. Sekiranya yang menagani kasus ini dari pihak Kepolisian atau dari Kejaksaan, apakah akan memeriksa mantan pejabat Forpida seperti mantan Kapolres dan mantan Kajari ? Dan tidak hanya itu memang. Masyarakat juga menunggu, apakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan beberapa mantan pejabat Madiun seperti mantan Kajari sebagai saksi alam dalam persidangan ?   (Redaksi)

News Tipikor Sidang Tersangka Korupsi Wali Kota (Nonaktif) Madiun, Menunggu Jadwal

beritakorupsi.co – Tersangka BI, Wali Kota (Non Aktif) Madiun, tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) p...

Lima Tersangka Kasus OTT Pelindo III Masuk Pidana Umum Bukan Korupsi

23.19 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht-DWg2iVCqR4AiCATS8-aMzBbQlpGKJm5XCuRtx84ClJtcRc07EsDuZzSarwFHAbfU6uP8qPrLo9xxQqVNapcupZ-omfDhdWNcpftwrbkdvkg4DAl6yUos-JLtEBMFizo1PODL1gYppk/s1600/Ilustrasi+Korupsi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht-DWg2iVCqR4AiCATS8-aMzBbQlpGKJm5XCuRtx84ClJtcRc07EsDuZzSarwFHAbfU6uP8qPrLo9xxQqVNapcupZ-omfDhdWNcpftwrbkdvkg4DAl6yUos-JLtEBMFizo1PODL1gYppk/s640/Ilustrasi+Korupsi.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau pasti sejak kapan ada. Yang jelas, Pungli sudah merajalela di negeri ini ibarat “akar ilalang” yang sulit di hilangkan, ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu. Bisa jadi hal ini yang menjadi pertimbangan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, saat mengeluarkan Kepres (Keputusan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Dengan harapan, agar para pelaku dapat dihukum berat agar tidak ada lagi pejabat atau siapapun yang berkaitan dengan adanya biaya tak resmi yang dikenal dengan istilah Pungli saat berurusan dengan instansi pemerintah. Namun sayang, tak semua pelaku atau tersangka yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli masuk kategori Korupsi atau suap (Pidana Khusus) melainkan dianggap sebagai pemerasan (Pidana Umum), sehingga diadili di Pengadilan Umum bukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipokor) Seperti kasus OTT Pelindo III Surabaya pada November 2016 lalu. Dalam kasus ini, Tim Satgas Saber Pungli Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, berhasil menagkap 5 pelaku, dan Dua diantaranya adalah pejabat Pelindo (Pelabuhan Indonesia) III Surabaya dengan barang bukti (BB) uang jutaan rupiah. Kelima tersangka tersebut yaitu,  Djarwo Surjanto (Direktur Utama Pelindo III) Surabaya dan istrinya yaitu Mieke Yolanda, Rahmat Satria (Direktur Operasional PT Pelindo III), Firdiat Firman (Direktur PT Angkara Multi Karya) dan Augusto Hutapea (Direktur PT Akara Multi Jaya). Ke 5 tersangka ini, akan di adili di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Khusus Surabaya, Jalan Raya Arjuna No 16 – 18 Surabaya, setelah berkasnya dilimpah dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan JPU dari Kejaksan Agung (Kejagung) RI. Hal itu seperti yang diampaikan oleh Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Suarabaya, Lingga, yang juga salah satu JPU untuk menyidangkan kasus tersebut kepada media ini, Minggu, 25 Maret 2017. “Ia, JPU nya banyak, ada 6 orang dari Kejari Tanjung Perak dan 3 dari Kejagung. Kasusnya masuk Pidum (Pidana Umum.red),” kata Lingga. Kasus OTT Pelindo III Surabaya, berbeda dengan kasus OTT yang melibatkan salah seorang Jaksa penyidik dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), Ahmat Fauzi (AF) bersama Abdul Manaf (AM). Kedua tersangka ini diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya. Keduanya dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun oleh JPU dari Kejari Surabaya dan Kejagung RI. Namun oleh Majelis Hakim, djatuhi hukuman (Vonis) 4 tahun. Sebab, pasal yang menjerat para pelaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK), hukuman pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun. Sementara dalam pasal pemersan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada hukuman minimal. “Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP Tindak Pidana Pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut: Ayat (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, ayat (2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini”  (Redaksi)

News Pidana Lima Tersangka Kasus OTT Pelindo III Masuk Pidana Umum Bukan Korupsi

beritakorupsi.co – Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau pasti sejak kapan ada. Yang jelas, Pungli sudah merajalela di negeri ini...

BERITAKORUPSI.CO

Besok WW Di Vonis, Dahlan Iskan Menghadapi Tuntutan JPU

11 April 2017, Tersangka Wali Kota (Non Aktif) Madiun Duduk Di Kursi “Panas”

KPK Jangan Hentikan Program Pemberantasan Korupsi Sektor SDM

Tiga Terdakwa Korupsi Bawaslu Jatim Jilid III Divonis 1,5 Tahun Penjara

Bupati Sabu Raijua Prov. NTT Diadili Di Pengadilan Tipikor Surabaya

Sidang Tersangka Korupsi Wali Kota (Nonaktif) Madiun, Menunggu Jadwal

Lima Tersangka Kasus OTT Pelindo III Masuk Pidana Umum Bukan Korupsi

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI