BERITAKORUPSI.CO

Kades Diadili Karena Korupsi Pengalihan Hak Atas Tanah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAMi_opYB0EtyJ30CUbt7nKQ089_azz05It5PmywNLqCrtGWVWuWHek_YXC4shSj0tUyOz9sxpquS2wO0fbWN38wcSKly-X-fJ38RTe15DVeBJm-spLW66kSnLgSAId2Em40CcMLjFmUo/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAMi_opYB0EtyJ30CUbt7nKQ089_azz05It5PmywNLqCrtGWVWuWHek_YXC4shSj0tUyOz9sxpquS2wO0fbWN38wcSKly-X-fJ38RTe15DVeBJm-spLW66kSnLgSAId2Em40CcMLjFmUo/s1600/Sumenep.jpg" /></a></div>
 
 Kasus Korupsi Inilah Yang Menyeret Jaksa Kejati Jatim, AF 
 
 
beritakorupsi.co – Benar kata beberapa pengamat, bahwa perbuatan Korupsi itu bukan hanya dilakukan oleh Satu orang saja melainkan lebih dan dengan kesadarannya bukan secara tiba-tiba, ibarat kecelakaan dijalan raya. Seperti yang dilakukan oleh Nurhamin (47 Thn), Warga Desa Kalimo’ok, Rt 01 Rw 01 Kec. Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang menjabat selaku Kepala Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura,Jawa Timur. Kamis, 29 Desember 2016, Nurhamin,  bersama Wahyu Sudjadmiko, selaku Kepala Seksi (Kasi) Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep (perkara terpisah), saat ini Keduanya duduk sebagai pesakitan di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, karena diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endrik dkk, dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) untuk diadili mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Majelis Hakim. Saat ini Keduanya diminta pertanggung jawaban secara hukum, terkait dugaan Korupsi pengalihan Hak Atas Tanah milik PT Garam (BUMN) menjadi sertifikat milik pribadi di BPN Kabupaten Sumenep, pada Tahun 2014 – 2015, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam surat dakwaan, dihadapan Majelis Hakim, JPU memberkan kronologis pengalihan Hak atas tanah yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa Nurhamin selaku Kades, terlebih dahulu menemui Wahyu Sudjadmiko, selaku Kepala Seksi (Kasi) Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep, untuk menanyakkan proses mengajukan sertifikat hak milik terhadap tanah negara yang terletak di Desa Desa Kalimook. Setelah pertemuan tersebut, terdakwa Murhamin, kemudian menghubungi beberapa warga untuk memperoleh foto copy KTP, KK (kartu keluarga) serta tanda tangan/cap jempol di dokumen permohonan hak, surat pernyataan menguasai fisik dan yuridis sebidang tanah negara, dan surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon, dengan mengatakan akan menerima bantuan traktor dari pemerintah kepada Muhammad; Moh. Sadiq; Samman; Abu Hasim; Abdul Kamar; Moh Yasid; Alibudin dan Bukarna. Padahal faktanya, dokumen tersebut digunakan untuk mengurus permohonan hak atas tanah negara. Kemudian, copy KTP, KK (kartu keluarga), tanda tangan/cap jempol pada dokumen permohonan hak, surat pernyataan menguasai fisik dan yuridis sebidang tanah negara serta surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon, diserahkan Murhamin kepada Wahyu Sudjoko sekitar Mei 2014 untuk melakukan pendaftaran tanah negara. Selanjutnya, Wahyu Sudjoko dan terdakwa Murhamin, menyerahkan permohonan tanah hak milik warga negara di Desa Kalimo’ok sebanyak 13 permohonan ke loket pendaftaran BPN yang diterima oleh Sayid Alwi. Dan Wahyu Sudjoko menyerahkan surat kuasa kepada Sayid Alwi, selaku kuasa yang mewakili permohonan hak milik tanah di Desa kalimo’ok. Wahyu Sudjoko kemudian mengeluarkan surat tugas pengukuran atas 13 permohonan bidang tanah kepada petugas ukur, Mustofa, selaku Kasupsi Tematik, untuk melakukan pengukuran dan penggambaran serta pemetaan grafikal. Kemudian dikeluarkanlah peta bidang oleh Mustofa atas gambar ukur (GU) Nomor. 3340-3349 tahun 2014 GU Nomor. 4063 merupakan GU milik sepuluh pemohon dari Desa Kalimo’ok. Sedangkan GU Nomor 4063-4065 tahun 2014 untuk tiga pemohon dari Desa Kalimo’ok, salah satunya terdapat atas nama Djakfar. “Mustofa mengingatkan Wahyu Sudjoko, untuk tidak diterbitkan sertfikat dulu terhadap gambar ukur (GU) nomor 340-3349 tahun 2014 karena mostofa mendapat informasi bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak pakai nomor satu di Desa Kalimo’ok, jalan/persil NIB 12.15.11.05.005 atas nama PT. Garam, sehingga dikawatirkan terjadi tumpang tindih apabila sertifikat hak milik diterbitkan,” kata JPU membacakan dakwaannya. JPU menyebutkan, Wahyu Sudjoko memberikan 13 bidang tanah kepada panitia pemerikasaan tanah “A” yang berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor. SK.06.1.351.78/I/20014 tanggal 1 januari 2014, kepada Nur Aminnullah Hidayat, sebagai Ketua merangkap anggota; Wahyu Sudjoko, Wakil Ketua merangkap anggota; Rachmat Teguh Santoso, selaku sekertaris bukan anggota dan Widianto Puspitowarno serta Murhamin, selaku Kepala Desa Kali Mo’ok masing-masing sebagai anggota, untuk menggadakan penelitian terhadap kelengkapan permohonan pemberian hak milik atas tanah negara, mengadakan penelitian dan peninjauan atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas-batas tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta mengumpulkan data keterangan/penjelasan dari para pemegang atas tanah yang berbatasan. Dari rislah tersebut, Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumenep, mengeluarkan SK tentang penetapan hak kepada pemohon antara lain, Muhammad, Moh. Sadiq, Samman, Abu Hasim, Abdul Kamar, Moh Yasid, Alibudin, dan Bukarna. Ternyata sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN berdasarkan SK Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumeenp adalah milik PT Garam. Sementara warga yang tercantum dalam sertifikat, tidak pernah mengajukan permohonan kep BPN. Murhamin, menawarkan sertifikat hak milik No 570 di Desa Kalimo’ok seluas 14.770 M2 atas nama Muhammad, sertifikat hak milik No. 571 seluas 12.174 M2 atas nama Moh. Sidiq dan sertifikat No. 572 Amman, pada tanggal 9 Januari 2015, kepada Abd. Manaf dengan harga yang disepakati sebesar Rp 50.000 per meter dengan luas 38.110 M2 atau senilai Rp 1.905.500.000. Pembayaran dilakukan Abd. Manaf sebanyak dua kali. Pertama sebagai tanda jadi sebesar Rp 145.000.000 dan Rp 1.760.000.000 sebagai pelunasan pada tanggal 5 Februari 2015. Tanah tersebut dibeli Abd. Manaf bukan atas nama dirinya melainkan atas nama istrinya yakni, Amiratiyah, sesuai yang tercantum dalam kwitansi. Perbuatan terdakwa Murhamin, memperkaya orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.905.500.000. “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU. Tidak hanya itu, terdakwa juga dijerat dalam pasal 3 atau pasal 5 jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Menanggapi dakwaan JPU, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Murhamin, Benni akan menyampaikan keberatan (Eksepsi) pada sidang berikutnya. “Kami akan menyampaikan Eksepsi yang, Mulia,” kata Benni. “Kita akan menyampaikan Eksepsi minggu depan. Akan kita beberkan yang sebenarnya,” kata Benni maupun Sitompul selaku PH terdakwa Wahyu Sudjoko, saat ditemui media ini.  (Redaksi)

Tipikor Kades Diadili Karena Korupsi Pengalihan Hak Atas Tanah

Kasus Korupsi Inilah Yang Menyeret Jaksa Kejati Jatim, AF beritakorupsi.co – Benar kata beberapa pengamat, bahwa perbuatan Korupsi ...

La Nyalla Divonis Bebas

03.43 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic8e_O-HMmC6v1p2fNWcCtRRQnYPouAlyyk6JJrcop9znp4lFKAcrrsJmQUxc9L53pbd-Y6T9gW3XLxlWzbi9F-mTPnbTYSQmCW8SrGvC2W44E0L7ITyk3vHdH0mY3gc0icEwocLxbbZQ/s1600/IMG-20161223-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic8e_O-HMmC6v1p2fNWcCtRRQnYPouAlyyk6JJrcop9znp4lFKAcrrsJmQUxc9L53pbd-Y6T9gW3XLxlWzbi9F-mTPnbTYSQmCW8SrGvC2W44E0L7ITyk3vHdH0mY3gc0icEwocLxbbZQ/s640/IMG-20161223-WA0000.jpg" width="562" /></a></div>
 
 Sidang Korupsi Dana Hibah Kadin Jatim Jilid II 
 
beritakorupsi.co – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembelian saham perdana IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 lalu sebesar Rp 5,3 milliar, atas penggunaan dana hibah di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim jilid II, dengan terdakwa, Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti, berakhir pada, Selasa, 27 Desember 2017. 
 
Berakhirnya Sidang perkara Korupsi pembelian saham perdana IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 lalu sebesar Rp 5,3 milliar, atas penggunaan dana hibah di Kadin Jatim jilid II ini, setelah Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat membacakan surat putsan (Vonis) terhadap terdakwa La Nyalla Mattalitti. 
 
Dalam putusan tersebut, La Nyalla dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan maupun surat tuntutan JPU yang terdiri dari, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Made Suwarnawan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Kepala Seksi Pidana Khusu (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, Roy Rovalino dan beberapa Jaksa lainnya. 
 
“Alhamdulillah, bebas,” kata Amir, salah satu anggota Tim Penasehat Hukum (PH) La Nyalla, saat dihubungi media ini melalui teleponnya, Selasa, 27 Desember 2017. 
 
La Nyalla Mattalitti, terseret dalam kasus dugaan Korupsi dana hibah Kadin khsusnya dalam pembelian saham IPO Bank Jatim pada tahun 2012 lalu sebesar Rp 5,3 milliar dengan kerugian Negara senilai 1,3 milliar rupiah, setelah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dipegang Maruli Hutagalung. Pada hal sebelum Maruli menjabat Kepala Kejati Jatim pada akhir (Desember) 2015, Kejati Jatim telah menyidangkan kasus Korupsi dana Hibah Kadin yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 26 milliar termasuk pembelian saham IPO Bank Jatim dengan terdakwa, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. 
 
Kasus Korupsi Dana Hiba Kadin Jatim, Sudah di Sidangkan Di Penadilan Tipikor Surabaya 
 
Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, sudah menghukum/vonis Diar Kusuma Putra, dengan pidana penjara satu tahun dan dua bulan serta menghukumnya untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 9 M. Sementara untuk terdakwa/terpidana Nelson Sembiring, dihukum pidana penjara 5,8 tahun serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 17 M, pada 18 Desember 2015 dan sudah berkekuatan hokum tetap, sebab JPU maupun terdakwa tidak melakukan upaya hukum banding. 
 
Pada Senin, 5 September 2016, kasus ini pun kembali di dakwakan kepada La Nyalla, selaku Ketua Kadin Jatim yang juga Ketua Umum PSSI, dalam sidang perkara Korupsi dana hibah Kadin Jatim dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU dari Kejati Jatim dan Kejari Surabaya di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. 
 
Kasus ini disidangkan setelah melewati proses yang sangat panjang dan sempat menghebohkan aparat hukum mulai dari Kejagung, Interpol dan Imigrasi, karena mantan Ketua Kadin Jatim itu dikabarkan meninggalkan Indonesia setelah Kejati mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan kemudian di Praperadilkan oleh Diar, La Nyalla dan keluarga La Nyala sendiri. 
 
Hasilnya, tiga kali Sprindik yang dikeluarkan Kejati Jatim, tiga kali pula sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang hasilnya Kejati Jatim kalah. Namun kekalahan Kejati Jatim berubah menjadi kemenangan yang luar biasa, setelah La Nyalla dipulangkan oleh pihak otoritas Negara Singapura karena alasan masa ijin tinggal Ketua PSSI itu telah habis dan kemudian pihak Kejagung RI menangkapnya di Banda Udara Jakarta. 
 
Dalam sidang pembacaan surat dakwaan yang dihadiri 6 dari 10 JPU yakni, Aspidsus Kejati Jatim, Made Suwarnawan, Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Roy Rovalino, Putu, Lilik da Adam. Dalam surat dakwaan JPU, La Nyalla Mattalitti dijerat dengan pasal 2 ayai (1) dan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Artinya, mantan Ketua Kadon Jatim itu dijerat berasama-sama dengan mantan terpidana 1,2 tahun Diar Kusuma dan terpidana 5,8 tahun Nelson Sembiring. Atas surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum (PH) La Nyalla pun langsung membacakan keberatan (Eksepsi)-nya. Namun JPU tak mau kalah. JPU akan menanggapinya dalam siding berikutnya. Hal itu disampaikan oleh Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi kepada media ini. 
 
“Kita akan menanggapinya dalam sidang yang akan datang. JPU nya terdiri dari Aspidsus Kejati Jatim, Made Suwarnawan, saaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Kasi Pidsus Roy Rovalino, Bu Putu, Bu Lilik da Adam,” kata Didik, saat itu. 
 
Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Kadin Jilid II, PN Surabaya Memenangkan Dua Kali Permohonan Praperadilan La Nyalla 
 
Sementara, menurut tim PH terdakwa yang tergabung dalam Tim Advokat Kadin Jatim sebanyak 12 orang juga menyatakan bahwa, dirinya (terdakwa) tidak menanggapi dakwaan yang dibacakan JPU, karena menurutnya, dakwaan tersebut hanya sah untuk orang yang sah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa. 
 
Sedangkan pengadilan melalui putusan praperadilan sudah memutuskan bahwa dirinya tersangka dalam perkara dana hibah Kadin Jatim. “Putusan pengadilan harus dihormati semua warga negara, dan saya harus menghormati putusan yang masih berlaku sampai saat ini,” ujarnya. 
Dakwaan Dianggap Manipulatif 
 
Hal yang sama juga dilontarkan Penasihat Hukum La Nyalla, Fahmi H. Bachmid. Fahmi menyatakan, pihaknya mengajukan keberatan atas dakwaan JPU karena isi dari dakwaan tersebut manipulatif sekaligus pantas untuk dibatalkan demi hukum. 
 
“Setelah kami baca dakwaan yang diajukan JPU, kami menilai dakwaan tersebut manipulatif dan harus batal demi hukum, karena itu kami memutuskan untuk mengajukan eksepsi dalam persidangan ini,” pungkasnya. 
 
Fahmi mengungkapkan, putusan Praperadilan Nomor: 19/Pra-Per/2016/PN.Sby tanggal 12 April 2016, sudah menyatakan bahwa proses dan prosedur Penyidikan dan Penetapan tersangka terhadap Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti disamping tidak sah secara formal, juga secara materiil, karena dalil dan alat bukti yang diajukan kejaksaan merupakan pengulangan fakta-fakta terdahulu yang telah dipertanggungjawabkan oleh dua orang terpidana dalam perkara dana hibah Kadin, yakni wakil ketua umum Kadin Jatim saudara Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. 
 
Sedangkan berdasarkan putusan Praperadilan Nomor: 28/Pra-Per/2016/PN.Sby tanggal 12 April 2016 tertanggal 23 Mei 2016, pengadilan menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2011 s/d 2014; sama sekali tidak terdapat pengkaitan antara perbuatan yang didakwakan kepada Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring tersebut terhadap La Nyalla Mahmud Mattalitti. 
 
“Semua produk hukum berupa putusan pengadilan, baik putusan Tipikor atas terpidana Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, maupun putusan Praperadilan, yang semuanya masih berlaku itu ditabrak dan dimanipulatif dalam dakwaan yang diajukan JPU dalam sidang ini, karena itu sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan, wajib hukumnya bagi kami untuk mengajukan eksepsi,” tukas Fahmi. 
 
Fahmi menambahkan, perkara penggunaan dana hibah Kadin Jatim yang disangkakan kepada La Nyalla Mattalitti adalah perkara yang telah diputus pengadilan pada 18 Desember 2015 dengan dua terpidana dari jajaran pengurus Kadin Jatim, yaitu Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). 
 
Namun, pada 2016, Kejati Jatim menerbitkan serangkaian Sprindik maupun penetapan La Nyalla sebagai tersangka. Sudah ada putusan pengadilan praperadilan yang kesemuanya menyatakan Sprindik Kejati Jatim atas perkara ini tidak sah. PN Surabaya juga menyatakan perkara ini sebenarnya tidak bisa disidik kembali. Namun, Kejati Jatim tidak menaati perintah pengadilan tersebut.   (Redaksi)

Tipikor La Nyalla Divonis Bebas

Sidang Korupsi Dana Hibah Kadin Jatim Jilid II beritakorupsi.co – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembelian saham perdana IPO (I...

PPNS Disnaker Surabaya, “Pertanyakkan” Putusan Hakim PN Surabaya

03.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh-Bsn3-uMgnoVxBb3PDEC9TuLo5kGuSsaIabwxXOZY-rIOD_BNFrXDvCcHN7IYugd0-Dw3-hpdrXbrTV9fngT5IobF04Y1zNE1vhiTtqNO4HQrMniTHLUWU1XXkJ0D1xqPFHk-Kdu1n8/s1600/DSCF9823.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh-Bsn3-uMgnoVxBb3PDEC9TuLo5kGuSsaIabwxXOZY-rIOD_BNFrXDvCcHN7IYugd0-Dw3-hpdrXbrTV9fngT5IobF04Y1zNE1vhiTtqNO4HQrMniTHLUWU1XXkJ0D1xqPFHk-Kdu1n8/s1600/DSCF9823.JPG" /></a></div>
 
 PPNS Belum Memeriksa Tersangka, Hakim Menyebutnya Terdakwa 
 
beritakorupsi.co – Rasa kecewa terlihat di raut wajah Timp Penyidik Pegawai Negeri Spil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya saat ditemui wartawan beritakorupsi.co, di Kantor Disnaker, pada Jumat, 23 Desember 2016. Rasa kecewa Tim PPNS Disnaker tersebut, ternyata terkait putusan sidang Praperadilan yang diajukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Surabaya (selaku Pemohon) kepada Wali Kota c/q Kepala Disnaker Surabaya (selaku Termohon), terkait penetapan tersangka oleh PPNS Disnaker kepada ‘Totok Heliyanto’ selaku Direktur SDM (Sumber Daya Manusia) dan Umum PT Pelindo III atas dugaan tindak pidana ringan, melanaggar pasal 6 ayat (1) jo pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1081 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan. Terkait hal tersebut, PPNS Disnaker Surabaya kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Undang-undang setelah sebelumnya menerima laporan. Yang menurut PPNS, PT Pelindo III Surabaya belum pernah wajib lapor Ketenagakerjaan ke Disnaker Surabaya. “Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, lalu diadakan gelar perkara yang dihadiri oleh Korwas Poda Jatim dan Polrestabes Surabaya serta ahli hulum pidana Ketenagakerjaan. Dari hasil gelar perkara tersebut, disimpulkan untuk ditingkatkan ke Penyidikan dengan calon tsk (tersangka),” ungkap salah satu Tim PPNS, Rizal. Kemudian, lanjut Penyidik PNS Disnaker Surabaya ini, melakukan pemanggilan pertama  terhadap Totok Heliyanto, sebagai saksi dan beberapa saksi lainnya, PPNS melakukan gelar perkara yang ke II juga dihadiri  Korwas Poda Jatim dan Polrestabes Surabaya serta ahli hulum pidana Ketenagakerjaan. “Dari hasil gelar perkara ke II dismpulkan untuk menetukan tersangka dalam tindak pidana ringan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1081 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab adalah Totok Heliyanto, selaku Direktur SDM dan Umum PT Pelindo III Surabaya,” lanjut Rizal. Selanjutnya, PPNS Disnaker Surabaya pun mengirimkan surat panggilan pertama kepada Totok sebagai tersangka, namun yang dipanggil mangkir. “PPNS mengirimkan surat panggilan pertama sebagai tersangka, namun mangkir. Kemudian PPNS mengirimkan surat panggilan ke II juga tidak Hadir. Karena tersangka tidak mengindahkan surat panggilan PPNS, lalu PPNS melakukan pemanggilan upaya paksa dengan melibatkan  Korwas Polda Jatim,” pungkas Rizal. Surat pemanggilan ke III dan sekaligus penjemputan upaya paksa belum diterima tersangka, namun tersangka sudah melakukan upaya hukum Praperadilan ke PN Surabaya. “Surat panggilan ke III belum diterima tersangka dan belum pernah diperiksa, tetapi tersangka sudah mempraperadilkan. Hasilnya, Hakim PN Surabaya mengabulkan,” ujarnya. Disinilah kekecewaan Tim PPNS Disnaker Surabaya. Sebab, dalam putusan Hakim Tunggal Praperadilan PN Surabaya, Maxi Sigarlaki, menyebutkan (halaman 35 alinea 3) Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh termohonternyata berita acara gelar perkara terakhir tanggal 31 November 2016 dan panggilan ke dua tersangka tanggal 25 November 2016, yang seharusnya penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Surabaya bersama dengan laporan ke penuntut umum melalui penyidik Polri tiga hari kemudian, nsmun hingga permohonan Pr[peradilandiperiksa oleh Pengadilan, terdakwa bersama barang bukti, saksi, ahli tidak dihadapkan di sidang pengadilan. “Tidak ada kesimpulan, tidak ditawarkan dan tidak ada kesepakatan atanra pemohon dan termohon tetapi langsung putusan. Lalu hokum acara bagaimana. Dalam putusan, Hakim menyimpulkan kalau penyidikan sudah selesai. Bagaimana Hakim menyebutkan kalau penyidikan sudah selesai. Diperiksa aja belum pernah karena tersangka dipanggil dua kali tidak datang. Lalu ada kata terdakwa dalm putusan Hakim. Apakah memang begitu ?.” Tanya PPNS heran. Yang lebih dipertanyakkan oleh PPNS Disnaker Surabaya terkait putusan Hakim Tunggal dalam perkara Praperadilan yang menyebutkan tidak akan menilai tentang substansi alat bukti. Dalam putusan Hakim PN Surabaya tersebut (halaman 33 alinea kedau) menyatakan bahwa, dari pengertian dua alat bukti dan pemeriksaaan tersangka sebagaimana dimaksud, Pengadilan tidak akan menilai tentang substansi alat bukti tersbut, akan tetapi Pengadilan hanya membatasi diri tentang prosedur memperoleh alat bukti, guna menetapkan pemohon sebagai tersangka. Terkait hal tersebut, Humas PN Surabaya, Efran Basuning, saat ditemui media ini mengatakan, bahwa kesmpulan itu tidak wajib karena sidang Praperadilan itu hanya 7 (Tujuh) hari sejak sidang Pra dimulai. “Tidak ada kewajiban harus ada kesimpulan, karena waktunya hanya Tujuh hari sejak sidang pertma,” kata Hakim Efran. Saat ditanya terkait putusan Hakim Praperadilan yang menyebutkan, seharusnya penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Surabaya bersama dengan laporan ke penuntut umum melalui penyidik Polri tiga hari kemudian, nsmun hingga permohonan Praperadilandiperiksa oleh Pengadilan, terdakwa bersama barang bukti, saksi, ahli tidak dihadapkan di sidang pengadilan. Hakim Efran mengatakan, bahwa PPNS salah karena tidak melaporkan ke pihak Kepolisan hanya melimpah ke Pengadilan. “Harus dilihat dulu putusannya bagaimana,” kata Hakim Efran, yang kemudian media ini menyerahkan copy putusan dimaksud. “Salah karena PPNS tidak melaporkan ke Polisi hanya melimpahkan ke Pengadilan,” jawabnya sambil membaca copy putusan tersebut. Pada hal, yang melimpahkan ke Pengadilan adalah Kepolisian sesuai yang dalam putusan Hakim Praperadilan. PPNS tidak begitu saja menyuruh anggota Kepolisian untuk melimpahkan perkara tersebut ke PN Surabaya. Sebab, sejak awal saat dilakukannya gelar perkara pertama maupun gelar perkara ke Dua, PPNS Disnaker Surabaya sudah melibatkan Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya. “Kasasi aja atau PK,” lanjut Hakim Efran.  (Redaksi)

Perdata PPNS Disnaker Surabaya, “Pertanyakkan” Putusan Hakim PN Surabaya

PPNS Belum Memeriksa Tersangka, Hakim Menyebutnya Terdakwa beritakorupsi.co – Rasa kecewa terlihat di raut wajah Timp Penyidik Pegaw...

Saksi Kunci Jaksa Suap “Sakit Amnesia” Dipengaidalan Tipikor

03.05 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3U_Oqb9jH63Lb4JcANFzhMeBWhiE1RLLnocMGZ4XZabih99vyZxfSShQexpYt-1xoNmBlFeD9JflTSNfTPmTOPYiYF6cfA2Yxdg9HhewzTaQQtYpLY3VJ3c-wuGR7RwQSciYySQy0tXU/s1600/DSCF0072.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3U_Oqb9jH63Lb4JcANFzhMeBWhiE1RLLnocMGZ4XZabih99vyZxfSShQexpYt-1xoNmBlFeD9JflTSNfTPmTOPYiYF6cfA2Yxdg9HhewzTaQQtYpLY3VJ3c-wuGR7RwQSciYySQy0tXU/s1600/DSCF0072.JPG" /></a></div>
Sidang Lanjutan Perkara Koruspi Suap Jaksa Ahmad Fauzi 
 
beritakorupsi.co – “Penayakit” lupa atau “Amnesia” seorang saksi ataupun terdakwa saat diperiksa di persidangan dihadapan Majelis Hakim, sepertinya sudah terbiasa, apakah memang disengaja atau tidak untuk menutupi yang sebenarnya. Seperti yang dialami Makin, salah seorang dari Lima saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan kasus perkara Korupsi (Suap) sebesar Rp1,5 milliar dengan terdakwa, Ahmad Fauzi, seorag Jaksa dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur  dan terdakwa Abdul Manaf, yang di gelar di Pengadilan Tipikor dengan agenda pemeriksaan saksi, pada Selasa, 27 Desember 2017. Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Wiwin Arodawanti, JPU Eriyanto, Erni (Dari Kejagung) dan JPU Wira Sakti Buana dari Kejari Surabaya, menghadirkan Lima orang saksi dan Empat diatanranya adalah Jaksa dari bagian Intel dan Pidsus yang mengamankan terdakwa Jaksa Ahmad Fauzi diantaranya, Ivan Yudo,  Febby, Halimawan dan Iwan Pratama serta Makin. Dihadapan Majelis Hakim, ke Empat saksi dari Kejati Jatim ini menjelaskan, tidak mengetahui awalnya kasus yang dialami terdakwa Ahmad Fauzi. Namun saat mengamankan terdakwa, pihaknya baru mengetahui bahwa uang diamankan, terkait dengan kasus dugaan suap korupsi Tanah Kas Desa di Desa Kalimook Sumenep. “Team ada yang menyisir dan kemudian di kamar kost Ahmad Fauzi, di Rainbow 306, Jalan Ketintang Surabaya berhasil mengamankan  uang sebanyak 1,5 milyar rupiah yang terdiri dari uang pecahan 50 ribu dan 100 ribuan yang terbungkus di dalam kardus. Pada tanggal 23 November 2016, dipanggil oleh Bapak Lukas, selaku koordinator untuk diberi surat perintah terkait pengamanan Jaksa Ahmad Fauzi, terkait dugaan pungli suatu kasus pidana khusus,” kata saksi menjelaskan. Saksi melanjutkan, terdakwa Ahmad Fauzi sendiri berhasil diinterogasi dan diamankan oleh Team Saber Pungli Kejati Jatim, setelah dirinya menyidangkan sidang praperadilan Dahlan Iskan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara pada sidang berikutnya dengan perkara yang sama, menghadirkan saksi Makin, yang boleh dibilang adalah salah satu saksi kunci dalam kasus suap antara terdakwa Ahmad Fauzi selaku penerima uang sebesar Rp 1,5 M dari terdakwa Abdul Manaf, sipemberi uang. Sebab, Makinlah sebagai perantara antara Ahmad Fauzi dengan Abdul Manaf, dengan cara saksi Makin memberikan nomor HP Abdul Manaf kepada Ahmad Fauzi karena diminta terdakwa Ahmad Faiji. Seperti yang dijelaskan saksi Manaf dihadapan Majelis Hakim. “Saya kenal (terdakwa Abdul Manaf) karena sering ketemu, lain Desa jaraknya 3 Km perbatasan Desa,” jawab sakis Makin. Saat anggota Majelis Hakim  menanyakkan kepentingan nomor HP antara diri saksi dengan terdakwa Abdul Manaf, “penyikit Amnesia” Manaf tiba-tiba “kambuh”. Manaf mengatakan lupa bahkan seolah-olah berpikir untuk mencari jawaban yang tepat. Majelis Hakimtak mau teriam begitu saja. Saksi pun kembali ditanya, dan kahirnya mengakui, akalau dirinyalah yang memberikan nomor terdakwa Abdul Manaf kepada terdakwa Ahmad Fauzi. “Yang memberikan saya karena diminta, katanya mau berkonsultasi,” jawab Makin, kemudian. Usai persidangan, Kasi Pidsus Kejari Sumenep menjelaskan kepada media ini, kalau saat itu Kejari Sumenep dan Kejati Jatim sama-sama melakukan pemeriksaan dan pemanggilan saksi terkait adanya dugaan Korupsi pelepasan hak atas tanah di BPN Sumenep, namun masih dalam tahap penyelidikan. “Sama-sama melakukan pemeriksaa. Karena sama-sama melakukan pemanggilan saksi yang sama, akhirnya di Kejati. Ini masih penyelidikan belum ada tersangkanya,” kata Agus. Kaus ini berawal pada saat penyidik Kejati Jatim dan Kejari Sumenep menangani kasus dugaan Korpsi penyelewengan tanah kas desa (TKD) di Desa Kalimook Kabupaten Sumenep dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep.  Dalam kasus ini, Abdul Manaf adalah pembeli TKD yang diduga merugikan keuangan negara. Penyidik Kejati Jatim, menemukan bukti adanya aliran dana sebesar Rp 100 juta dari rekening Abdul manaf, kepihak lain terkait pembelian TKD tersebut. Takut dijadikan tersangka setelah diperiksa Tiga kali, Abdul Manaf, meminta kepada Ahmad Fauzi untuk dibantu. Ahmad Fauzi pun menyanggupinya. Terdakwa Ahmad Fauzi, meminta uang sebesar Rp 2 milliar (informasi terbaru yang diperoleh media ini, permintaan uang semula 6 milliar) agar dapat dibantu. Uang yang semula 2 milliar itu disepakati menjadi 1,5 M. Namun sial bagi Jaksa Ahmad Fauzi. uang yang diterimanya dari Abdul Manaf, belum dinikamati namun sudah “diterkam” Tim Saber Pungli dimana Ahmad Faizi berkantor. Yang menjadi pertanyaan. Apakah permintaan uang sebesar Rp 2 milliar itu oleh terdakwa Ahmad Faizi kepada Abdul Manaf, murni permintaan dan untuk dinikamati sendiri atau, ada pihak lain yang member perintah kepada terdakwa, mengingat jumlah uang yang diminta terdakwa bukan uang recehan yang haanya cukup membeli mobil Avanza melainkan sekelas Jaguar. Apakah terdakwa Ahmad Fauzi, akan berterus terang dipersidangan akan terungkap yang sebeanrnya atau memang tindakan itu inisiatif terdakwa sendiri ? Akankah Majelis Hakim punya trik sendiri untuk membuat terdakwa lebih terbuka, atau………????? (Redaksi)

Tipikor Saksi Kunci Jaksa Suap “Sakit Amnesia” Dipengaidalan Tipikor

Sidang Lanjutan Perkara Koruspi Suap Jaksa Ahmad Fauzi beritakorupsi.co – “Penayakit” lupa atau “Amnesia” seorang saksi ataupun terdakw...

8 LSM Hukum Surati Pengadilan

05.38 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg94rCxHvKkyTMHhfddONc6SQN6TSqzyxtEL2O1KWdHL8tI1v_CQNQO-m9kUDuOPx6hWgaNYEuZ-qnmSkXwBYIXq9DqP58DQAD1drWJqYCcS5XJcPlMHyfrRJ9ZtuCXMiw87AD3c5fSCUQ/s1600/IMG-20161223-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg94rCxHvKkyTMHhfddONc6SQN6TSqzyxtEL2O1KWdHL8tI1v_CQNQO-m9kUDuOPx6hWgaNYEuZ-qnmSkXwBYIXq9DqP58DQAD1drWJqYCcS5XJcPlMHyfrRJ9ZtuCXMiw87AD3c5fSCUQ/s640/IMG-20161223-WA0000.jpg" width="562" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa La NyaLa Nyalla Mattelallte</td></tr>
</tbody></table>
Jakarta,bk - Delapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang hukum yang memantau persidangan perkara dana hibah Kadin Jatim yang didakwakan kepada Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan pendapat p Gabungan LSM hukum yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Indonesia itu terdiri atas Masyarakat Indonesia Pemantau Anti-Kriminalisasi Hukum, Komite Anti-Korupsi Indonesia, Indonesia Development Monitoring, Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, dan Komite Pungli dan Suap Indonesia. Selain itu, ada Jaringan Mahasiswa Hukum untuk Keadian, Masyarakat Peduli Hukum dan Politik Indonesia, Indonesia Prosecutor Watch. AMPUH mengharapkan hakim agar membebaskan La Nyalla dari dakwaan primair maupun subsidair. “Kami mengajukan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan karena ingin mengajukan pendapat terhadap jalannya kasus La Nyalla terkait dana hibah Kadin Jatim. Bagi kami, ini momentum yang pas untuk memberikan pendapat sekaligus memperjelas kepada publik mana kasus hukum yang benar-benar murni hukum dan mana yang bias dengan kepentingan nonhukum. Kami sudah berkirim surat ke PN Jakarta Pusat, Kamis,” ujar Koordinator Ampuh, Budi Prawira di Jakarta, Kamis 23 Desember 2016 Budi memaparkan, penggunaan amicus curiae adalah hal yang biasa dalam peradilan sebagai bentuk partisipasi publik. “Kami sama sekali tidak mengintervensi independensi hakim. Mekanisme ini kami tempuh untuk memberikan pendapat masyarakat. Sehingga kami mengharapkan putusan hakim bisa lebih holistik, karena didasarkan pada pertimbangan yang lebih lengkap, mendalam dan menggunakan pendekatan yang menyeluruh, termasuk menggali nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” ungkap Budi. Ia juga menambahkan, pihaknya bersama delapan NGO bidang hukum yang tergabung dalam AMPUH memang memantau jalannya persidangan perkara La Nyalla. Dan atas amatan tersebut, AMPUH sampai pada kesimpulan adanya praktik non-hukum dalam perkara tersebut. “Sebab, patut diduga telah terjadi praktik penyalagunaan hukum dan kekuasaan dalam perkara yang didakwakan kepada La Nyalla,” ujarnya. Kronologi Kasus Seperti diketahui, perkara La Nyalla sejatinya adalah perkara lawas  yang telah diputus di pengadilan pada Desember 2015. Terpidananya adalah dua wakil ketua umum Kadin Jatim, yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam dakwaan maupun putusan perkara disebutkan, Diar dan Nelson adalah pelaku tindak pidana dan tidak ada pelaku peserta (deelneming) yang lain selain keduanya. Tapi kemudian, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim kembali membuka perkara tersebut, dan menetapkan La Nyalla sebagai tersangka penggunaan dana hibah Kadin Jatim. Kejaksaan mengklaim menemukan bukti baru. Kejati Jatim menerbitkan serangkaian surat perintah penyidikan (Sprindik) dan penetapan tersangka terhadap La Nyalla. Atas penetapan tersangka tersebut, La Nyalla mengajukan permohonan praperadilan, di mana pengadilan kemudian memutuskan bahwa penetapan La Nyalla sebagai tersangka adalah tidak sah dan perkara dana hibah Kadin Jatim sudah tidak dapat dibuka kembali. Sudah ada tiga putusan pengadilan yang menyatakan hal tersebut, yaitu putusan 7 Maret 2016, 12 April 2016, dan 23 Mei 2016. “Kalau kita mengikuti perkembangan kasus ini, terlihat jelas bahwa Kejaksaan tidak menjalankan putusan pengadilan. Kejaksaan menutup mata dengan tujuan hanya untuk membawa La Nyalla ke persidangan. Dari sini, kita bisa tahu ada bias kepentingan non-hukum yang sangat kental mewarnai jalannya kasus ini,” tegas Budi Prawira. Terkait bukti baru yang diklaim penyidik, dalam fakta di persidangan ternyata tidak ada satupun bukti baru yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam mendakwa La Nyalla. “Justru sebaliknya, alat bukti yang dulu digunakan dalam perkara di persidangan dengan terdakwa Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring malah tidak dimasukkan sebagai bukti dalam perkara La Nyalla. Yakni dokumen Nota Kesepahaman atau MoU antara Gubernur Jatim dengan Ketua Umum Kadin Jatim,” jelas Budi. Semua saksi fakta yang dihadirkan JPU pun, sambung Budi, tidak ada satu pun yang menyaksikan dan menyebutkan bahwa La Nyalla melakukan apa yang didalilkan dalam dakwaan jaksa. “Di persidangan terungkap bahwa tidak satu pun saksi menyebutkan La Nyalla terlibat bersama-sama dengan Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring dalam melakukan tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jatim,” tegas Budi. Budi menegaskan, “pemaksaan” kasus inilah yang kemudian membuat publik berspekulasi bahwa perkara ini kental dengan kepentingan non-hukum. Penyidik Kejati Jatim dan JPU hanya bertujuan menghukum La Nyalla dengan kekuasaan yang melekat pada institusi Kejaksaan. “Padahal, semua fakta dan data berkata sebaliknya, yaitu La Nyalla tidak terlibat. Sehingga kami sebagai masyarakat hukum sangat wajar jika mengambil kesimpulan bahwa proses penegakan hukum perkara ini patut diduga telah terjadi tindakan penyalahgunaan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan,” papar Budi. Budi mengingatkan majelis hakim untuk benar-benar bersikap adil. Ada adagium “lebih baik membebaskan seribu penjahat daripada menghukum satu orang tidak bersalah”. ”Kami berharap perkara ini menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik kepada sistem hukum, khususnya dunia peradilan. Jangan sampai orang yang tidak terlibat perkara, orang yang tidak bersalah, dipaksakan bersalah karena adanya kepentingan non-hukum,” tegas Budi. Dengan dasar itulah, Budi bersama sejumlah LSM bidang hukum mengharapkan hakim agar membebaskan La Nyalla dari dakwaan primair maupun subsidair. “Kami berharap hakim membebaskan orang yang tidak bersalah, dalam hal ini La Nyalla,” terang Budi seraya menambahkan bahwa penggunaan amicus curiae semata-mata untuk memperjuangkan penegakan hukum dan perlindungan serta pemenuhan keadilan sekaligus turut berpartisipasi membantu hakim dalam merumuskan putusan yang adil.  (Reradaksi/*) 
ublik kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Pendapat tersebut disampaikan melalui amicus curiae atau sahabat pengadilan.

News Regional 8 LSM Hukum Surati Pengadilan

Terdakwa La NyaLa Nyalla Mattelallte Jakarta,bk - Delapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang hukum yang memantau persidangan perkar...

Suka Duka Seorang Wanita Pengacara Prodeo

05.26 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbVtlTGRhXUx-X4MPMG_keNHcrf31pmqsVjfOJQ3JaMQTXAFMlWiSlOfDAtC_OJVk6L26lFY7NR5ndbEmjRLNBV53QUnddJyJtbihYhNme2EXYzcwi1Ouxi3ok8ArEphEa3-DW5Ro2psk/s1600/Yuliana+Heriyanti+Ningsih.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbVtlTGRhXUx-X4MPMG_keNHcrf31pmqsVjfOJQ3JaMQTXAFMlWiSlOfDAtC_OJVk6L26lFY7NR5ndbEmjRLNBV53QUnddJyJtbihYhNme2EXYzcwi1Ouxi3ok8ArEphEa3-DW5Ro2psk/s1600/Yuliana+Heriyanti+Ningsih.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Jumlah pengacara atau Advokat di tanah air, semakin tahun semakin bertambah, Khususnya di Kota Pahlawan ini. Namun tak banyak yang menjadi pengacara Prodeo, entak karena tidak dibayar atau karena tidak dapat perkara dari Majelis Hakim, tak bisa dipastikan. Seorang pengacara Prodeo, memang yang dibela adalah masyarakat yang terjerat hukum pidana dan sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri, namun tak mampu untuk membayar seorang pengacara. Walau memang pengacara Prodeo itu yang bayar adalah negara, tetapi hanya sekedar pengganti biaya tranportasi. Dan berbeda pula dengan pengacara Pro Bono alias tidak ada yang membayar sama sekali. Nama Yuliana Heriyanti Ningsih, atau yang lebih akrab disapa Yuli, tak asing lagi dikalangan wartawan, terutama institusi penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri Surabaya. Tak hanya dia, tetapi termasuk kedua anak laki-lakinya, Dio dan Fio yang mengikuti jejak sang bundanya menjadi pengacara. Wanita yang lahir di Surabaya, pada 26 Juli 1965 ini, adalah seorang pengacara Prodeo. Itulah sebabnya, nama Yuli dan Kedua anaknya tak asing lagi di telinga masyarakat Surabaya, terutama bila ada kasus pembunuhan yang sedang ditangani oleh Kepolisian, bila pelakunya dari kalangan masyarakat tidak mampu. Wanita lulusan Ubaya (Universitas Surabaya) 1985 ini, sejak menjadi pengacara pada tahun 1999 silam, kasus yang pertama kali ditanganinya adalah kasus Prodeo, yaitu pembunuhan di Pengadilan Negeri Gresik. Hal itu seperti yang dituturkannya ke wartawan media ini saat ditemui di Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 22 Desember 2016. “Sejak jadi pengacara, kasus yang pertama kalinya saya tangani adalah kasus pembunuhan di PN Gresik, itu langsung Prodeo,” ujarnya. Yuliana menceritakan awal perjalanan karirnya menjadi pengacara, yang sudah bercita-cita sejak duduk di bangku SMA. “Saya anak pertama dari Lima bersaudara. Sejak SMA, saya sudah bercita-cita ingin menjadi pengacara. Lalu saya kuliah di Ubaya tahun 1985, saya telat wisuda karena mengurus rumah tangga. Kalau S2 (Strata Dua) di UPB. Pertama saya gabung di kantor Advokat Achmat Arifin, di Jalan Kerta Jaya, Surabaya tahun 1999 sampai 2000. Itu hanya Satu tahun. Setelah itu, saya mulai jalan sendiri sejak tahun 2001,” lanjut Yuliana mengenang . “Dio dan Fio, memang saya arahkan menjadi pengacara tapi tidak saya paksakan. Saya kan sigle paret, harus bisa berjuang dan berdiri sendiri. Jadi sejak kecil, mereka selalu saya ajak kalu ke Pengadilan. Jadi mereka selalu dengar apa yang saya bicarakan dengan keluarga klien saya. Mungkin karena terbiasa sejak kecil, Dio dan Fio pun menurut,” tambah wanita ber cucu dua ini. Tak hanya awal perjalanan dirinya menajdi pengacara, Yuliana pun menceritakan kepada wartawan media ini, suka dukanya sebagai pengacara Prodeo sejak awal. Menurut Yuliana Heriyanti Ningsih, suka dukanya menagani kasus Prodeo, adanya tuduhan miring dari keluarga korban. “Tuduhan miring dari keluarga korban itu kadang ada. Kadang kan menurut mereka (keluarga korban.red), seorang pembunuh itu tidak perlu dibela. Tapi kan si pelaku tidak mengerti hukum. Negara atau Pengadilan wajib menyediakan pengaacara untuk mendampinginya selama dipersidangan,” tegas Yuliana. Namun kepuasannya saat menangani kasus yang Prodeo adalah, saat dirinya bisa membuktikan di persidangan, mengapa kliennya melakukan tindakan kriminal atau pembunuhan. Dan yang lebih memuaskan lagi, saat kliennya divonis bebas. Uwau, menyenangkan. terlebih saat dirinya “dibayar” oleh keluarga kliennya dengan kerupuk, bumbu dapur atau makanan warung. “Sukanya, kalau hukumannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa, rasanya senang. Ada juga yang bebas, karena dalam persidangan bukan si terdakwa palakunya. Pernah dikasih kerupuk, sambal, ada juga makanan karena keluarga terdakwa ada yang usaha warung makanan. Saya senang aja menerimanaya,” kata Yuli sambil senyum. 
 Ternyata, kasus yang ditangani wanita silgle paret ini bukan hanya kasus pemnuhunan saja, tetapi ada juga kasus tindak pidana Korupsi. Disinilah dukanya menjadi seorang pengacara Prodeo karena tak jarang harus pulang malam hari. Karena memang persidangan di Pengadilan Tipikor, terkadang selesainya malam hari tidak seperti di Peradilan umum. Sebeb, Pengadilan Tipikor menyidangkan perkara dari 36 Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ada di Jawa Timur. “Kasus yang saya tangani memang rata-rata pembunuhan, tapi ada juga kasus lainnya. Kalau Korupsi sudah sejak awal pengadilan Tipikor ada. Ada yang Prodeo ada juga yang bukan. Terdakwa Korupsi itu kan ada petani, seperti kasus Korupsi Poktan (Kelompok Tani), Pokmas, PNPM. Kamu tahu sendiri kan,” ungkapnya kepada media ini. Kalau dukanya, lanjut Yuliana, yang sidah menangani perkara Korupsi kurang lebih sebanyak 10 perkara yang semuanya Prodeo. Menurutnya, Dukanya menjadi pengacara Prodeo adalah saat menunggu jadwal sidang. “Kurang lebih sekitar 10 perkara, semunya Prodeo. Dukanya, karena harus pulang tengah malam. Pernah supir saya keluar karena sering pulang malam. Tetapi sekarang saya sudah mulai memetik hasilnya, setelah 23 tahun berjuang. Dulu saya gabung dengan LBH Lacak dan saya juga gabung di kantor Advokat Toni Tangkau di Jalan Tunungan, sampai sekarang” pungkas pendiri LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) ini.  (Redaksi)   Bio Data : Nama Lengkap : Yuliana Heriyanti Ningsih Tempat tanggal lahir : Surabaya, 26 Juli 1965 Anak : Dua (Dio dan Fio) Cucu : Dua Pendidikan : SMAN 5 Surabaya S1 : Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) S2 : Fakultas Hukum Universitas Putra Buana, Surabaya dan mendirikan LBH YLKI Tahun 2015

News Regional Suka Duka Seorang Wanita Pengacara Prodeo

Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH Surabaya, bk – Jumlah pengacara atau Advokat di tanah air, semakin tahun semakin bertambah, Khusus...

Ketua Yayasan Al-Hidayah Susul Kepsek Ke “Hotel Prodeo”

05.19 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWBajcw5pnQNyBmYsBsayMAmlmjKlR-mv6bq9hyphenhyphenrvaVyEQXRLJj-MRxMTBccHugkK9xI90uaw6iFioMvU3ANJS-aH-9GKuA2LOrgQYe55DKQNHYrod2C4EtFpLk25SwuefpHHgtu8Mi90/s1600/DSCF3274.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWBajcw5pnQNyBmYsBsayMAmlmjKlR-mv6bq9hyphenhyphenrvaVyEQXRLJj-MRxMTBccHugkK9xI90uaw6iFioMvU3ANJS-aH-9GKuA2LOrgQYe55DKQNHYrod2C4EtFpLk25SwuefpHHgtu8Mi90/s1600/DSCF3274.JPG" /></a></div>
Surabaya, bk – H. Syamsi,Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, menyusul Masykuri, selaku Kepala Sekolah di Yayasannya ke “Hotel Prodeo” alias Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Masykuri, sudah terlebih dahulu menempati salah satu Blok di Rutan Medaeng, setelah di Vonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) serta bantuan siswa miskin tahun 2014, sebesar Rp 482.829.000. dan saat ini giliran H. Syamsi di Adili di Pengadilan Tipikor. Kamis, 22 Desember 2016, JPU Andhi Ardhani, SH dari Kejaksaan Negeri  (Kejari) Tanjung Perak membacakan dakwaan dan menjerat pria tua itu dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 9 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi  juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam surat dakwaannya, JPU membeberkan perbuatan H. Syamsidan bersama-sama dengan Masykuri, menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) tahun 2014 yang totalnya sebesar Rp 1,5 milliar. Dengan rincian, pada tahun 2013, Yayasan Al – Hidayah menerima dan BOS dan BOPDA sebesar Rp 511 juta dan 2014 Rp 535 juta. Selain BOS dan BOPDA, ada juga bantuan untuk siswa miskin dari Kementerian Agama melalui Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 284 juta Anehnya, dana dari APBN (BOS) dan APBD (BOPDA) yang seharusnya disalurkan utuk pendidikan siswa/I di Yayasan Al-Hidayah, justru dinikamti oleh Kedua terdakwa dengan cara, Ketua Yayasan merangkap menjadi Kepala Keamanan. Selain terdakwa Syamsi, juga pegawai di Yayasan tersebut, ada yang merangkap jabatan agar memperoleh gaji yang dambil dari BOS dan BOPDA serta pembelian sebuah rumah dinas. Hal itu tertuang dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS dan BOPDA, yang dibuat oleh terdakwa Masykuri, selaku Kepala Sekolah, seperti yang di beberkan JPU dihadapan Majleis Hakim .  (Redaksi)

News Tipikor Ketua Yayasan Al-Hidayah Susul Kepsek Ke “Hotel Prodeo”

Surabaya, bk – H. Syamsi,Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, menyusul Masykuri, selaku Kepal a Sekolah di Yayasannya ke “...

BERITAKORUPSI.CO

Kades Diadili Karena Korupsi Pengalihan Hak Atas Tanah

La Nyalla Divonis Bebas

PPNS Disnaker Surabaya, “Pertanyakkan” Putusan Hakim PN Surabaya

Saksi Kunci Jaksa Suap “Sakit Amnesia” Dipengaidalan Tipikor

8 LSM Hukum Surati Pengadilan

Suka Duka Seorang Wanita Pengacara Prodeo

Ketua Yayasan Al-Hidayah Susul Kepsek Ke “Hotel Prodeo”

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI