Kasus OTT Pejabat Pemprov, Gubenur Jatim : Bukan Pengawasan, Ini Bagian Yang Dimasukkan Dalam Hatinya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-jFSsBhLMWJvkwLuscS89vfB7XPhSD7pqch4x-4trT1uT7nESiFmxlLzyIaiLSWzvCBP8y8p0Yh6kuvASXtukyUkCIfKiflUb-X7AN9YZh1D8mVSD26CBNzsiQ34ye_eB7JLLyurHi4I/s1600/IMG-20170623-WA001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-jFSsBhLMWJvkwLuscS89vfB7XPhSD7pqch4x-4trT1uT7nESiFmxlLzyIaiLSWzvCBP8y8p0Yh6kuvASXtukyUkCIfKiflUb-X7AN9YZh1D8mVSD26CBNzsiQ34ye_eB7JLLyurHi4I/s640/IMG-20170623-WA001.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Jumat, 22 Juni 2017, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, membantah terkait tugas pengawasan dan pemantauan anggaran di Dinas Provinsi Jatim yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Ekonomi, dalam kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh KPK terhadapa Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Jatim Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat, Rohayati (Kadis Peternakan Jatim), Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama Dua Staf DPRD yakni, Rahman Agung dan Santoso, pada 5 Juni 2017.<br /><br />Hal itu disampaikan, Gubernu Jatim, Sukarwo kepada media ini, saat ditemui disela-sela acara pemberangkatan mudik gratis melalui angkutan Kereta Api dari Stasiun Kereta Api Gubeng Surabaya.<br /><br />“Bukan pengawasan salah sampean (sampean artinya anda). Sampena salah sampena salah salah. Ta lurusne (saya luruskan) cara berpikir sampean. Integritas itu di dalam. Nggak sampean itu salah. Wartawan harus lebih peka. Ini bagian yang dimasukkan didalam hatinya, agar mereka tidak mau untuk diminta-minta seperti itu. Namanya Intgritas makanya dibuat fakta Integritas,” ujarnya.<br /><br />Namun sisi lain, Sukarwo, mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jadi kita mendukung programnya KPK untuk clean dan governance,” tegasnya.<br />Saat ditanya lebih lanjut, sejauh mana pengawasan yang dilakukannya selaku Gubernur terhadap pejabat dibawahnya, Sukarwo menjelaskan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara (Menpan), agar jagangan ada pungli di masyarakat. <br /><br />“Tolong sampean (anda.red) catat. Semua aturan dari Menpan (Menteri Pemberdayaan Apratur Negara) itu adalah, aturan agar jangan ada pungli kepada masyarakat, itu semua. Jadi jangan ada pungli kepada masyarakat. Ini permasalahannya Skeepnya adalah, DPRD dan (“terdiam sejenak”), itu kemudian dibuatlah Fakta Integritas. Ngukurnya tidak seperti teknik mekanik kepada masyarakat, karena itu integritas,” ucapnya.<br /><br />Anehnya, apa yang dijelaskan Gubernur Jatim ini, bukan kaitannya kasus pungli yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Jatim dengan masyarakat, melainkan antara pejabat dengan pejabat. Lalu, sejauh mana clean dan governance serta Fakta Integritas dilaksanakan ?<br /><br />Sukarwo juga membantah, komentar Penasehat Hukum tersangka Bambang Heryanto terkait pemberian sejumlah uang kepada tersangka Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim, adalah sebagai lanjutan dari Kepala Dinas sebelumnya.<br /><br />“Belum tentu fakta, itu pernyataan. Karena faktanya di KPK, faktanya di KPK,” pungkasnya.  (Redaksi)

News Pemerintahan Regional Tipikor Kasus OTT Pejabat Pemprov, Gubenur Jatim : Bukan Pengawasan, Ini Bagian Yang Dimasukkan Dalam Hatinya

beritakorupsi.co – Jumat, 22 Juni 2017, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, membantah terkait tugas pengawasan dan pemantauan anggaran di Dinas...

»

Sebagai Rasa Terima Kasih, Gubernur Jatim Berangkatkan 210.638 Pemudik Gratis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT5ZpuqjAxQLxwgr_YnwHo53kypJAV0WVGO70QtvhFykO859fUfv3EwVaEnq2trjHd_f0yzwnOatmRlusxO60X9-twImeAU7_YUvLm2CqzepwfulPIEvFHW5zhX3AG_lFHBPhufAQK8MQ/s1600/IMG2017062310110.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT5ZpuqjAxQLxwgr_YnwHo53kypJAV0WVGO70QtvhFykO859fUfv3EwVaEnq2trjHd_f0yzwnOatmRlusxO60X9-twImeAU7_YUvLm2CqzepwfulPIEvFHW5zhX3AG_lFHBPhufAQK8MQ/s1600/IMG2017062310110.jpg" /></a></div> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Q9M7L_kKKQ0QfR9EViie1QodbQFJ4BqRP3FUdl3NsHZhkh6DVE95qKmMMvzwm9LYFySwHgijR5R3gmj2weqNuj2OMDxMTFV3D2As6m_xVmqe1mwkfXA0JvxdGuMMs3BHYCKv1q7DRBM/s1600/IMG2017062310175.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Q9M7L_kKKQ0QfR9EViie1QodbQFJ4BqRP3FUdl3NsHZhkh6DVE95qKmMMvzwm9LYFySwHgijR5R3gmj2weqNuj2OMDxMTFV3D2As6m_xVmqe1mwkfXA0JvxdGuMMs3BHYCKv1q7DRBM/s320/IMG2017062310175.jpg" width="180" /></a><b>beritakorupsi.co –</b> Jumat, 23 Juni 2017, Stasiun Kereta Api Gubeng Daop 8 Surabaya, sedikit berbeda dari beberapa hari sebelumnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H. <br /> <br /> Sebab, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, memberangkat sebanyak 210.638 masyarakat yang mudik gratis di Jawa Timur termasuk diantanya, melalui angkutan Kereta Api dari Stasiun Gubeng Surabaya. <br /> <br /> “Maka kami membantu bersama-sama, 210.638 masyarakat yang pulang mudik dan balik di Jawa Timur” ujarnya<br /> <br /> Pemberangkatan mudik gratis, menurut Sukarwo, adalah untuk yang ke 9 kali dan sebagai bentuk ucapan terima kasih pemerintah Jawa Timur kepada masyarakat.<br /> <br /> “Ini rangkaian pemerintah, BUMN, perusahaan-perusahaan swasta, ini maaf, bukan membantu yang tidak mampu, tapi ini sebetulnya sekali lagi maaf, sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang telah hidup rukun dan prodiktif di Jawa Timur,”pungkasnya.<br /> <br /> Sehari sebelumnya, Gubernur Jatim juga memberangkatkan sebanyak 15 Bus sebagai angkutan mudik gratis masyarakat dari Surabaya dengan berbagai tujuan Kota di Jawa Timur.  (Redaksi)

Pemerintahan Sebagai Rasa Terima Kasih, Gubernur Jatim Berangkatkan 210.638 Pemudik Gratis

beritakorupsi.co – Jumat, 23 Juni 2017, Stasiun Kereta Api Gubeng Daop 8 Surabaya, sedikit berbeda dari beberapa hari sebelumnya, menjel...

»

Nawawi, mantan Kepala DKP Bangkalan Berlebaran Di Penjara

<span style="font-size: large;"><b><i>#Diduga Korupsi Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan Rp 425 Juta, Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangk</i></b></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjICVmsX1uHjiq9JoOYDIi0oXGs7Rt8me4Oir-IB45DUb7jRMKxEwr3bY_8ICPEJ2VTZOzJ9CeO1WyJ42xJYOmvGYcOV6Q3oDqxESCZ2BrCsF0C_qaxQDZRe4bydGw-sxr2X3NuxN_s8n8/s1600/Nawawi%252C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjICVmsX1uHjiq9JoOYDIi0oXGs7Rt8me4Oir-IB45DUb7jRMKxEwr3bY_8ICPEJ2VTZOzJ9CeO1WyJ42xJYOmvGYcOV6Q3oDqxESCZ2BrCsF0C_qaxQDZRe4bydGw-sxr2X3NuxN_s8n8/s1600/Nawawi%252C.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Nawawi (baju batik) usai sidang dakwaan</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><i></i></b></span></div> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Nawawi (52), Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangkalan tahun 2013, tak bisa berkumpul bersama keluarganya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 H tahun ini yang  tinggal beberapa hari lagi, namun Ia harus berlebaran Penjara.<br /> <br /> Berlebaran di Penjara, karena Dia (Nawawi) saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan mesin tempel perahu nelayan tahun 2013 lalu, dengan anggaran sebesar Rp 994.500.000 juta, yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) termasuk dari Dana Aloaksi Umum (DAUM) sebesar Rp 90.000.000, yang merugikan negara senilai Rp 385 juta.<br /> <br /> Pada Kamis, 22 Juni 2017, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, menyeret Nawawi, selaku Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangkalan, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan tahun 2013, ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang di Ketua Hakim Yudi. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Baktiar Pradinata dan Warsono Kusomo.<br /> <br /> Selain terdakwa Nawawi, turut juga diadili terdakwa Suparman Rosidi selaku penyedia barang/jasa Perintah. Sementara tersangka Nurlaila yang menjabat sebagai PPKm yang juga Kabid (Kepala Bidang) Budidaya Kelautan dan Perikanan, masih menunggu giliran sehabis lebaran. <br /> Kasus ini pun sedikit mengundang pertanyaan. Siapa pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran tersebut. Apakah terdakwa selaku PA sekaligus sebagai KPA, atau tanpa KPA ?<br /> <br /> Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa, pengadaan Mesin tempel perahu nelayan di Dinas Kelautan dan Perikana tahun 2013 yang menelan anggaran dari APBD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 995.500.000 juta, tidak sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden) No. 54 tahun 2010 tentang perubahan kedua Perpres No 54 tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /> <br /> Menurut JPU dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Nawawi selaku PA, telah memberikan arahan kepada Bambang Harto Supriyadi, telah menunjuk CV Jasmindo Persada, dimana terdakwa Suparman Rosidi adalah pemiliknya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai anggaran sebesar Rp 824.095.000. Pada hal, peserta lelang terdiri dari 4 CV diantaranya, CV Perdana Indah, CV. Dua Em, CV.Jasmindo Persada dan CV. Putra Bahari.<br /> <br /> Sehingga, pejabat Nurlaila selaku PPKm, saat menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan spesifikasi teknis pengadaan mesin temple, tidak melakukan survey harga pasaran. Hal itu dilakukan atas sepengetahuan terdakwa.<br /> <br /> Dalam kegiatan tersebut, selain PA dan PPKm juga ada panitia lainnya yang terdiri dari; Pejabat Pengelola Keuangan (Siti Nurul/Sekretaris Dinas Kelautan dan Periaknan), PPTK (Herlan Sutriusno/Kabid SK Dinas Kelautan dan Perikanan), Bendahara Pengeluaran, (Suci Lusia Wardani/Staf Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan), PPHP (Edi Siswanto/Kasubag Umum)<br /> <br /> Sementara Panitia ULP (Unit Layanan Pengadaan) terdiri dari; Ciptaning Tekat (Ketua), Hj. Rizkiyah Nuni Wahyuni (Sekreyaris) dan Isnaini Hasan AliWardana, Hadi Avianto serta Norman Satriyana, masing-masing sebagai anggota.<br /> <br /> JPU menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain dalam hal ini adalah terdakwa Suparman Rosidi. Sehingga merugikan negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur sebesar Rp 452.184.614 dikurang Rp 94.159.500 menjadi  Rp 358.025.114.<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU.<br /> <br /> Atas dakwaan JPU, terdakwa melalui PH-nya tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan). Sehingga, Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saski-saksi pada sidang berikutnya.<br /> <br /> Usai persidangan, PH terdakwa mengatakan bahwa kerugian negara sebesar 385 juta karena sudah ada pengembalian. “Coba aja lihat dakwaan, kerugian negara 385 juta dari 452 juta. Ada pengembalian. Terdakwanya ada tiga, yang satunya belum sidang,” kata Baktiar. (Redaksi)

News Tipikor Nawawi, mantan Kepala DKP Bangkalan Berlebaran Di Penjara

#Diduga Korupsi Pengadaan Mesin Tempel Perahu Nelayan Rp 425 Juta, Mantan Kapala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangk Terdakwa Na...

»

PH Terdakwa Bupati Sabu Raijua, NTT : Terdakwa Tidak Berkewajiban Memeriksa Dokumen Forum

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg79fYRRbGdI9SIoyO6APSQSH9gRvr6Yqo9bibF6-8BspbalZesRw74eNSgSIFT3p4zd_ZFvFdWCOTDka4n9WTarRnKo8J2szTFaX9J4u2RhO0Cao80g_eRNGzIGMVBHEg_YQeny8uAxaA/s1600/NTT2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg79fYRRbGdI9SIoyO6APSQSH9gRvr6Yqo9bibF6-8BspbalZesRw74eNSgSIFT3p4zd_ZFvFdWCOTDka4n9WTarRnKo8J2szTFaX9J4u2RhO0Cao80g_eRNGzIGMVBHEg_YQeny8uAxaA/s640/NTT2.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co – </b>Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, yang menelan APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 19 Juni 2017. <br /><br />Sidang yang berlangsung di Ketua Majelis Hakim Tahsin, dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Marthen Luter Dira Tome (52), semasa dirinya menjabat sebagai Kepala Sub Dinas (Kasubdin) PLS Dispendikbud Provinsi NTT, tahun 2007.<br /><br />Sidang yang berlangsung berjalan alot antara JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan terdakwa Marthen Luter Dira Tome, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Yohanes D. Rihi dkk.<br /><br />JPU Yadin menanyakkan terkait kelengkapan dokumen Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) dalam pelaksanann program pendidikan berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden)   Nomor 5 tahun 2006 tentang percepatan dan penuntasan buta aksara di Indonesia. Selain itu, JPU juga mempermasalahkan SK terdakwa selaku Kasubdin, termasuk aliran dana sebesar Rp 405 juta yang dicairkan sebelum kegiatan, berdasarkan bukti transfer yang dimiliki oleh JPU KPK sebagi bukti<br /><br />Terkait hal tersebut, kepada Wartawan Media ini, terdakwa mengatakan bahwa, SK yang dimilikinya sebagai PPKm, sejak terdakwa menjabat Plh (Pelaksan harian) bukan sebagai Pj (pejabat). Sebeb menurut terdakwa, PJ itu adalah untuk seorang PNS yang belummemenuhi syarat forum dari segi golongan.<br /><br />“SK saya sebagai PPKm selisih Satu hari dengan SK Kepala Bidang. Sebelum saya resmi diangkat menjadi Kasubdin, sudah Plh, hanya melanjutkan dari Plh menjadi Kasudin. Jadi disitu, Pj itu dipikir Plh. Pj itu, karena pangkat saya belum memenuhi pangkat maksimal menjadi Kepala Bidang, maka disebut Pj, semua juga begitu,” kata terdakwa. <br /><br />“Plh, pelaksana harian. Kalau Pj itu, pejabat karena pangkatnya belum memenuhi syarat-syarat forum. Jadi waktu itu sudah Plh sekaligus menjadi PPKm. Sehari setelah SK PPKm, resmi menjadi Kasubdin. Kabid (Kepala Bidang.red) itu ya sama dengan Kasubdin untuk sebagahgian daerah, pejabatnya ia sama. Itu pejabat Eslon III. Jadi saat jabatan Plh, saya juga menjadi PPKm. Yang dipermasalahkan JPU tadi itu,” ujar terdakwa<br /><br />Saat ditanya, ada tidaknya kerja sama antara FKTLD dengan Dinas Pendidikan, termasuk surat keputusan (SK) Kemenkum HAM terkait pembentukan FKTLD Provinsi NTT, terdakwa mengatakan ada kerjasama.<br /><br />“Ketika Forum Pusat dibentuk, seketika Forum di Provinsi dan Kabupaten/Kota terbentuk. Ada kerjasama antara Forum dengan Dinas. Dalam AD/ART termasuk Akte pendirian, Forum adalah penyelenggara. Kalau SK Kemenkum HAM nya saya tidak melihat kesitu,” ungkap terdakwa<br /><br />Terdakwa menambahkan, bahwa program yang dilakanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTT dngan anggaran APBD adalah anggaran Blogren atau sama dengan swakelola. Progam ini, lanjut terdakwa, tidak sama dengan pendidikan Formal melainkan Non Formal, yang bertujuan untuk menuntaskan masyarakat buta aksara, berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 5 Tahun 2006 tentang percepatan dan penuntasan buta aksara di Indonesia.<br /><br />“Ini program tidak sama dengaan sekolah formal, ini non formal. Sementara ada modul yang harus disediakan, dan harus beli dari Jawa (Jakarta) karena tidak ada dijual selain di Jawa, karena tidak dijual bebas. Tidak ada penerbit di NTT. Yang penting adalah tujuan dari program ini bisa tercapai dengan baik. Aturannya adalah, Inpres No 5 Tahun 2006 tentang penuntasan wajib belajar 9 tahun dan penuntasan buta aksara. Karena Indonesia ini, negara yang salah Satu pendidikan yang paling rendah. Karena tiga hal yang menentukan masusia itu adalah, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Di NTT ada 350 ribu orang buta hufuf. Nah, dibuatlah Inpres ini untuk percepatan peningkatan pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak,” pungkas terdakwa.<br /><br />Sementara JPU Yadin dari KPK mengatakan bahwa, JPU dapat membuktikan dalam persidangan, bahwa SK yang disampaikan oleh terdakwa adalah Akte Notaris terkait pendirian Forum. Yang menurut JPU Yadin, bahwa Forum belum memiliki legimitit formil. Selain itu, JPU juga membuktikan adanya pencairan dana sebesar Rp 405 juta melalui transfer sebelum kegiatan dilaksanakan.<br /><br />“Mereka berdalih tentang legimitit formil. Legimitik formil itu, kalau mereka mengatakan ini berbadana hukum harus berdasarkan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM. Faktanya yang mereka sampaikan itu setelah kita buktikan dalam persidangan, itu bukan SK Kemenkum HAM melainkan Akte pendirian Notaris, yang berbeda dengan yang kita sampaikan. Jadi ini belum memiliki legimitit formil. Kemudian yang kedua terkait uang, kita tadi bisa membuktikan bahwa penerimaan uang itu bukan 390, tetapi 405 juta dan itu diberikan sebelum adanya kegiatan. Berdasarkan data transfer, 2 Maret 2007, artinya uang itu sudah dinerikan sebelum ada kegiatan,” ungkapnya<br /><br /> Terkait kewenangan terdakwa selaku PPKm dalam pelaksanaan program pendidikan, JPU mengakui bahwa terdakwa memiliki kewenangan berdasarkan surat yang dikeuarkan Menteri. Hanya saja menurut JPU, bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangannya.<br /><br />“Prinsip dalam sebuah kewenagan itu ada tiga, atribusi, karena undang-undang dan delegasi, penyerahan kewenangan dan mandat pelimpahan. Kalau ini sifatnya mandat sebagaimana keterangan ahli sebelumnya, dia harus melaporkan kepada pejabat yang bersangkutan dan meminta persetujuan. Ada penyelahgunaan kewenagan yang menyimpang disitu. Artinya, ketika ini persoalan mandat, tetap harus dia meminta persetujuan dari atas. 2 Januari 2007 belum menjabat jadi Pj. Apapun yang dikatakannya itu, yang penting bukti. Yang jelas, dia belum pernah Plh, yang ada Pj. 3 Pebruari 2007, ada satu bulan masanya itu, dan setelah SK dari Menteri, satu hari kemudian diganti SK itu. Kalau kewenangan, dia ada surat yang diterbitkan oleh Menteri. Cuma, surat yang dibuat ini, menyimpang dari surat Menteri,” tegasnya.<br />Terpisah. Menanggapi pernyataan JPU terkait SK milik Forum Provinsi NTT dan uang sejumlah Rp 405 juta, PH terdakwa, Yohanes D. Rihi mengatakan bahwa, JPU KPK harusnya  professional untuk menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum. Alasannya, JPU harusnya membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa dalam persidangan, bukan menetapkan tersangka, terdakwa lalu mencari bukti. <br /><br />“Berharap bahwa JPU itu professional untuk menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum. Hukumnya ialah, bahwa dalam ruang sidang, JPU punya tugas untuk membuktikan apa yang didakwakan. Karena, hal-hal yang terbukti tetapi tidak didakwakan kepada terdakwa, tidak bisa disalahkan kepada terdakwa. walaupun terbukti tetapi tidak didakwakan, terdakwa tidak bisa dipersalahkan, dia harus dibebaskan, karena itu diluar dakwaan. Dia tidak boleh jadi tersangka, terdakwa baru cari bukti, ini kan baru dia dapatkan sekarang. Fakta itu, yang dia omongin itu tidak ada kaitannya dengan terdakwa. itu kaitannya uang dari Alim dikirim ke Simon lewat John. Silahkan ditanyakkan kepada Alim, Simon dan John bukan kepada terdakwa. Dia (JPU) tidak boleh menyimpulkan bahwa ada aliran dana ke terdakwa. Kurang professional sekali, JPU dari KPK tetapi membuktikan hal-hal yang tidak didakwkan,” kata Yohanes.<br /><br />Terkait kelengkapan dokumen berupa SK Kemenkum HAM milik Forum Provinsi, PH terdakwa mengatakan dengan tegas bahwa hal itu bukan kewenangan terdakwa. Alasannya bahwa, Pembentukan Forum bukan oleh terdakwa melainkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan surat dari Forum pusat (Jakarta).<br /><br />“Forum itu sudah terbentuk, ada aktenya dan ada surat dari pusat untuk membentuk Forum di tingkat Provinsi. Bahwa tidak terdaftar di Kemenkum HAM, itu bukan tugas dari terdakwa, karena pembentukan Forum itu ditingkat pusat, maka itu tugas dari Forum pusat. Karena Forum itu tidak bisa dibentuk dengan Akte tersendiri. Forum itu dibentuk dengan satu Akte Notaris yaitu dipusat dan berlaku untuk semua daerah. Kalau itu tidak didaftarkan, bukan tugas kita. Tidak adanya SK Kemenkum HAM dalam dokumen tersebut, itu bukan tugas PPKm ataupun tugas dari Forum di Provinsi, karena mereka itu mendapat kiriman dari pusat. Dokumen itu kan dikirim dari Forum pusat. Yang bentuk bukan terdakwa tetapi SK Kepala Dinas. Jadi tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk meneliti itu,” katanya dengan tegas. (Redaksi) <b><br /></b>

News Tipikor PH Terdakwa Bupati Sabu Raijua, NTT : Terdakwa Tidak Berkewajiban Memeriksa Dokumen Forum

beritakorupsi.co – Sidang perkara dugaan Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan da...

»

Semester I Tahun 2017, Jumlah Perkara Korupsi Sebanyak 126

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-RAktZu40s6jp_pzwqyRGmkqvKY_RANr5kEXPsElPew3p80gtY7i96Z9trlGwVrr_p6A4e5O7mxOnftC_RsYzhzcUzuYkeh8CJoJtEHGnMJJ6QUq5bbbPUFADz-DRSG6glQW1-Cj2BY8/s1600/IMG2017061916151.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-RAktZu40s6jp_pzwqyRGmkqvKY_RANr5kEXPsElPew3p80gtY7i96Z9trlGwVrr_p6A4e5O7mxOnftC_RsYzhzcUzuYkeh8CJoJtEHGnMJJ6QUq5bbbPUFADz-DRSG6glQW1-Cj2BY8/s1600/IMG2017061916151.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Humas Pengadilan Tipikor, Dr. Lufsiana. SH., MH</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co –</b> Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, sepertinya tak ada habisnya, bahkan semakin tahun semain bertambah, sekalipun Pemerintah berupaya membentuk Undang-Undang dan lembaga seperti Tim Saberpungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) serta berbagai elemen masyarakat getol meneriakkan, tindak tegas para pelaku Koruptor.<br /> <br /> Buktinya, selama semester I (6 bulan) hingga tanggal 19 Juni 2017, kasus Perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Khusus Surabaya sebanyak 126, bila dibandingkan per tanggal 24 Juni 2016 sebanyak 125 perkara.<br /> <br /> Hal itu disampaikan Humas Pengadilan Tipikor Surabaya, Dr. Lufsiana, saat ditemui Wartawan Media ini diruang kerjanya, pada Senin, 19 Juni 2017. <br /> <br /> “Hingga hari ini, jumlah perkara Korupsi yang masuk ke pengadilan Tipikor sebanyak 126 perkara. Boleh dikatakan ada peningkatan bila dibandingkan tahun lalu pada semester yang sama sebanyak 125 perkara,” ujarnya.<br /> <br /> Pria asal Palembang ini mengakui, bahwa Pengadilan Tipikor Suarabaya, Jawa Timur adalah, salah satu pengadilan di Indonesia yang terbanyak menyidangkan perkara Korupsi. Pun demikian, Dia mengatakan bahwa, Hakim Pengadilan Tipikor selalu siap untuk menyidangkan perkara sekalipun hingga malam hari.<br /> <br /> “Ia boleh dibilang kalau Pengadilan Tipikor ini salah satu Pengadilan yang banyak menyidangkan perkara Korupsi. Dan Hakim selalu siap untuk menyidangkannya walau sampai malam hari,” tegasnya.<br /> <br /> Apa yang dikatakan Dr. Lufsiana terkait jumlah perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya ada benarnya. Sebab, beberapa kasus (tersangka) perkara dugaan Korupsi termasuk diantanra kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)  di Jawa Timur diantaranya, kasus OTT DPRD Tk. I Jatim dan dua stafnya serta 2 Kepala Dinas (Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Peternakan) Jatim bersama seorang staf Kadis Pertanian, kasus OTT 3 anggota DPRD Mojokerto dan Pejabat Pemkot Mojokerto, Kasus OTT BPN Surabaya II, kasus Korupsi Pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, kasus Korupsi Pelepasan asset Pemrov Jatim Jilid II, akan dilimpahkan ke Pengailan Tipikor.<br /> <br /> Sementara kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kaitannya dalam perkara Korupsi dana Hibah Kadin Jatim dengan tersangka yang juga terpidana, Dr. Nelson sembiring, akan segera disidangkan, tinggal menunggu jadwal hari dan Majelis Hakim yang akan menyidangkannya.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Semester I Tahun 2017, Jumlah Perkara Korupsi Sebanyak 126

Humas Pengadilan Tipikor, Dr. Lufsiana. SH., MH beritakorupsi.co – Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khususnya di Jawa Tim...

»