BERITAKORUPSI.CO

Tersangka Kasus Korupsi PT PWU Kembalikan Uang Sebesar Rp 500 Juta

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUa8jhLyGn_t4Dxe-qlWUM6y3be6La19Gawpbb6SXXeO4WI2wvTcOwCqhQRL-7xQstdM9GT_-Oe8ySeSl0PaxRauSSDV79k-KP6rTGOyBFg_LPL-8bQQTVUSXAZWJZpep7JYLcfMBGZb4/s1600/IMG-20170607-WA0051.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="774" data-original-width="1032" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUa8jhLyGn_t4Dxe-qlWUM6y3be6La19Gawpbb6SXXeO4WI2wvTcOwCqhQRL-7xQstdM9GT_-Oe8ySeSl0PaxRauSSDV79k-KP6rTGOyBFg_LPL-8bQQTVUSXAZWJZpep7JYLcfMBGZb4/s640/IMG-20170607-WA0051.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka (baju biru) didampingi PH-nya dan penyidik sedang menghitung uang</td></tr>
</tbody></table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVsE_fL1gwQK7_KqnSEcXDT8HVAktuNtIVf2HfI28NvzxcOSgGJYONs6Rb3iGSQ26mkrWErkH1OaVdDo2ppjIeXZZ6zokY_BVtU1BylzmBoVgn5wF47_qkcsn7s6AMvWWYlLDiZOHWvQM/s1600/DSCF0451.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVsE_fL1gwQK7_KqnSEcXDT8HVAktuNtIVf2HfI28NvzxcOSgGJYONs6Rb3iGSQ26mkrWErkH1OaVdDo2ppjIeXZZ6zokY_BVtU1BylzmBoVgn5wF47_qkcsn7s6AMvWWYlLDiZOHWvQM/s320/DSCF0451.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Oepojo Sardjono saat mnjadi saksi untuk terdakwa Dahlan Iskan</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co -  Semula tak mengakui, namun akhirnya menyerah juga ! Ungkapan ini yang barang kali tepat bagi seseorang yang bersedia mengembalikan uang yang “dinikmatinya” yang diduga dari hasil Korupsi setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik. 
 
Seperti yang dilakukan oleh Oepojo Sardjono selaku Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri (Dirut PT SAM), akhirnya bersedia mengembalikan uang yang di duga dari hasil Korupsi, setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Sam Santoso (Direktur PT SAM) dalam kasus Korupsi pada minggu lalu (31 Mei 2017), selaku pembeli asset PT Panca Wira Usaha (PT PWU) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang terletak di Kediri dan Tulungagung. 
 
Pada tahun 2003 lalu, Kedua asset milik Pemrov Jatim Ini, yang kelola oleh PT PWU berdasarkan Perda No. 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda),  dijual tanpa melalui prosedur oleh terdakwa Wishnu Wardana, Ketua Tim Penjualan asset (sudah di Vonis 3 tahun dengan pidana tambahan mengembalikan kerugian negara Rp 1,5 M) dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU (juga sudah di Vonis 2 tahun), dimana Oepojo Sardjono dan Sam Santoso selaku pembeli yang diuntungkan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000. 
 
Pada Rabu, 8 Juni 2017, tersangka Oepojo Sardjono yang didampingi Penasehat Hukumnya, dan melalui keluarganya, mengembalikan uang sebesar Rp 500 juta kepada penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) bersamaan dengan pemeriksaan dirinya untuk yang pertama kalinya sebagai tersangka. Sementara sahabtanya Sam Santoso belum diperiksa sebagai tersangka karena alasan masih sakit. 
 
“Pengembalian uang ini dilakukan tersangka dengan didampingi kuasa hukumnya. Pengembalian uang negara ini, inisiatif tersangka dan keluarganya. Rencananya, pihak keluarga pada senin mendatang, akan melakukan  pengembalian uang kerugian negara yang jumlahnya lebih besar dari hari ini. Mungkin diatas satu miliar", kata Jaksa penyidik, Trimo. 
 
Menurut Trimo, Selain dari tersangka Oepojo Sardjono, penyidik juga akan mengupayakan  pengembalian uang kerugian negara dari tersangka Sam Santoso yang masih sakit. 
 
Dalam kasus ini, Kejati Jatim sudah terlebih dahulu menetapkan Dua tersangka dari PT PWU yakni, Wishnu Wardana, selaku Ketua Tim penjualan asset dan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU. Keduanya pun sudah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi. Wishnu Wardana, di Vonis 3 tahun penjara, sementara Dahlan Iskan, 2 taun. 
 
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim yang terletak di Tulungagug dan Kediri yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana, selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan asset bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU tidak sesuai prosedur. 
 
Pelepasan asset tersebut tidak melibatkan tim penilai harga. Sehingga nilai penjualaan kedua asset tersebut yang dilakukan oleh PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000. 
 
Majelis Hakim juga menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000 namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. 
 
Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam amar putusannya bahwa, penjualan asset sudah dilakukan pembayaran pada Agustus 2003 sementara jadwal pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baru dilakukan pada September 2003. Terdakwa Wishnu Wardana memerintahkan panitia lelang untuk membuat dokumen agar proses pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai dengan prosedur. 
 
Sementara menurut Dr. Sudiman Sidabuke, selaku Penasehat Hukum (PH) Sam Sanotoso, saat dihubungi media ini melaui telepon selulernya mengatakan, terkait penetapan status tersangka kepada Sam Santoso, dirinya belum mengetahui. Namun Sidabuke mengakui, kalau penyidik Kejati Jatim pernah memeriksa Sam Santoso sebagai saksi pada tahun 2016. 
 
“Kapan ditetapkan menjadi tersangka. Saya belum mengetahui, karena saat ini Pak Sam sedang sakit di Rumah Saksit. Kalau penyidik merasa sudah memiliki 2 alat bukti permulaan yang cukup, silahkan saja. Tetapi sampai saat ini, saya belum tahu apakah penyidik memiliki itu. Jadi kita belum bisa menentukan sikap, apakah akan melakukan upaya hokum,” kata Sidabuke 
 
Ditanya lebih lanjut sakit yang dialami tersangka, Sidabuke mengatakan, ada gangguan di otak dan ada memory yang hilang berdasarkan hasil diagnosa dokter, sehingga saat diajak bicara tidak nyambung,” ungkapnya. 
 
Sebelumnya, menurut Sidabuke, secara legal formal sah-sah saja. Karena hanya melihat hukum hitam putih. “Dibalik  norma formal, hukum itu punya jiwa dan sistematisasi, juga menarik untuk dikaji. Pembeli yang mana mau diproses, mengingat informasinya, ada lebih 30 obyek yang dijual atau dibeli orang. Lalau apakah PT PWU akan diadili lagi bersama pembeli ?,” kata Sidabuke beberapa waktu lalu. 
 
PT PWU dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah menjadi Satu, yang dalam pasal 13 dan 14 Perda tersebut dijelaksan, pelepasan asset dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD. 
 
Namun menurut Kejati Jatim, bahwa lepasnya asset daerah yang terletak di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu, tidak sesuai dengan prosedur dengan perturan/perundang-undangan yang berlaku. Penjulan dua asset tersebut tidak diumkannya dalam Media masa Nasional yang berbahasa Indonesia, tanpa proses lelang, tidak melibatkan tim penilai harga maupun lembaga hukum termasuk belum adanya persetujuan dari Gubernur serta persetujuan dari DPRD Jatim. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11 Milliar lebih. 
 
Fakta Persidangan 
 
Dalam BAP Sam Santoso yang dibacakan dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung. 
 
Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari kemudian. 
 
Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, yang menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. 
 
Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka. 
 
Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan JPU, juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit. 
 
Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA yang dibacakan JPU menjelaskan, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. 
 
Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor namun tidak melaksanakan tugasnya ?. (Redaksi)

News Tipikor Tersangka Kasus Korupsi PT PWU Kembalikan Uang Sebesar Rp 500 Juta

Tersangka (baju biru) didampingi PH-nya dan penyidik sedang menghitung uang Oepojo Sardjono saat mnjadi saksi untuk terdakwa Dahlan Is...

Choirul Anam Si Residivis Begal Motor Divomis 9 Tahun Penjara

02.54 beritakorupsi 0

Pidana Choirul Anam Si Residivis Begal Motor Divomis 9 Tahun Penjara

Terdakwa Choirul Anam beritakorupsi.co – Masuk keluar penjara, ibarat bersekolah untuk menimba Ilmu ! Barangkali itu yang dirasakan ole...

Wartawan Hukum Surabaya Bagi-Bagi Sembako Dan Takjil

21.10 beritakorupsi 0

Regional Wartawan Hukum Surabaya Bagi-Bagi Sembako Dan Takjil

Puluhan anggota Wartawan Hukum Surabaya membagi-bagi Sembako kepada masyarakat miskin beritakorupsi.co – Ternyata tak sela...

Sudah Divonis “42” Tahun, Yudi Setiawan Kini Diadili Lagi Tanpa PH

04.04 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5-qEuInXitV0WFQFb2uWQG7e-B9DZaXWaTKruLZiI1urSOnoAZXTOn6bIKprUMFh3tf1XpGAGBFsi2R2aT0ItUrQkpjGnZKyxEj0b6q72qMAKiDj-CDV4vjC5Zh5LVXBySw-Bl5aCJr4/s1600/Yudi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5-qEuInXitV0WFQFb2uWQG7e-B9DZaXWaTKruLZiI1urSOnoAZXTOn6bIKprUMFh3tf1XpGAGBFsi2R2aT0ItUrQkpjGnZKyxEj0b6q72qMAKiDj-CDV4vjC5Zh5LVXBySw-Bl5aCJr4/s640/Yudi.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Saya sudah menyiapkan kuburan untuk saya di Porong. Percuma, jadi saya tidak perduli lagi mau dituntut berapa dan di Vonis berapa. Atau mau dituntut 50 tahun dan di vonis segitu ya nggak apa-apa. Saya sudah divonis 42 tahun, sekarang usia saya 40 tahun. Makaya saya tidak mau didampingi pengacara, ribe Itulah kalimat yang terucap dari bibir Yudi Setiawan (40), saat berbincang-bincang dengan Wartawan Media ini di Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, pada Senin, 6 Juni 2017. Bos PT Cipta Inti Parmindo (PT CIP) ini, sempat menjadi perhatian media lokal maupun nasional sekitar 4 tahun lalu, karena kasus Tindak Pidana Korupsi kredit macet pada tahun 2011 lalu, sebesar Rp 52 M di Bank Jatim cabang HR Muhammat Surabaya, dan Bank Jawa Barat, Banten (BJB) Cabang Surabaya senilai Rp 55 M, yang menyeret puluhan orang termasuk istrinya, Carolina yang di Vonis 6 tahun penjara.  Dalam kasus kredit macet di Bank Jatim cabang HR Muhammat Surabaya, Yudi Setiawan divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya selama 17 tahun dan pidana tambahan 3 tahun, apa bila tidak membayar uang pengganti. Sementara Dalam kasus kredit macet BJB, divonis pidana penjara selama 12 tahun dan pidana tambahan 5 tahun (Kedua kasus ini masih banding di PT dan belum Vonis). Sehingga total pidana penjara yang dijatuhkan kepada dirinya selama 42 tahun termasuk Vonis 5 tahun di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan (sudah inckrah). Saat ini, pria yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) ini, kembali diadili di Pengailan Tipikor Suarabaya, dalam kasus Korupsi pengadaan buku pelajaran untuk SD di Kabupaten Sampang pada tahun 2006 lalu, dengan anggaran senilai Rp 1,5 M. Dalam kasus ini, penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang sudah sejak 4 tahun lalu, saat Bos PT CIP ini menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Sur. Abaya, namun entah kenapa “tenggelam” dan saat ini “timbul” kembali. Pada Senin, 6 Juni 2017, sidang kasus Korupsi pengadaan Buku Pelajaran di Kabupaten Sampang tahun 2006 ini kembali gelar, dengan Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti, dengan agenda mendengarkan keterangan puluhan orang saksi selaku Kepala Sekolah, termasuk mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang sudah di Vonis 1,4 Tahun penjara dalam kasus yang sama, yang dihadirkan JPU Hermawan dkk. Tanpa didampingi Penasehat Hukum, terdakwa Yudi Setiawan, mendengarkan keterangan saksi dan tanpa mengajukan pertanyaan kepada saksi pada saat ditawari Ketua Majelis Hakim. Terdakwa Yudi Setawan mengatakan kepada Media ini, kalau dirinya sudah mengajukan kepada Majelis Hakim, agar sidang hanya dua kali saja dan langsung Vonis. namun permintaan itu tak diakbulkan karena harus melaksanakan proses hokum sesuai berita acara hokum pidana. “Saya sudah minta agar sidang dua kali saja dan langsung Vonis. Tapi malah saya kena marah sama Hakimnya. Katanya ada hukum acara pidana. Kalau tidak dilaksnakan, bisa diperikasa,” ujar Yudi. Yudi melanjutkan, kalau kasus yang menipa dirinya adalah “pesanan” dari Jakarta. Dan Dia juga menyebut nama beberapa pejabat pusat maupun daerah yang “menikmati” uang dari terdakwa termasuk Bupati Mojokerto, yang dalam sidang sebelumnya, Bupati Mojokerto juga sebagai saksi dalam kasus Korupsi kredit macet Bank Jatim. “Ini pesanan. Tapi tunggu saatnya setelah mereka tidak lagi berkuasa. Kalau sekarang, saya tidak punya kekuatan. Uang itu yang mereka-mereka itu yang menikmati. Karena, saya sudah bayar dulu 10% sebelunya agar dapat proyek. Saya masih ada data-data berupa tanda teriam uang dan rekaman, tunggu saatnya. Ini kan belum berakhir, putusan PT (Pengadilan Tinggi) sudah 4 tahun belum turun,” kata Yudi dengan wajah dendam. Saat ditanya mengenai data-data yang dimaksud, Yudi mengatakan, masih ada dan belum pernah diserahkan ke KPK. “:Data-datanya masih ada, dan belum pernah diserahkan ke KPK. Kalau mau, nanti tunggu saatnya,” lanjutnya.  (Redaksi) 
t urusannya. Saya sudah tanda tangan tadi (maksudnya tanda tangan penolakan didampingi Penasehat Hukum.red). Pasrah ajalah, percuma ”.

News Tipikor Sudah Divonis “42” Tahun, Yudi Setiawan Kini Diadili Lagi Tanpa PH

beritakorupsi.co – “Saya sudah menyiapkan kuburan untuk saya di Porong. Percuma, jadi saya tidak perduli lagi mau dituntut berapa dan di ...

Setelah Kasus Korupsi, Kini Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun Dijerat TPPU

23.29 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqEZf7MOfRJs_r3oLrcLBUmIR2ls2tfmD6IxvC625S4xPe6RTpuMrNOxBOXDco66UocztsPlavVaV21oZvhmEUGrLWPAI_MNKlgguUUtK_vB5JXhyphenhyphen0fwgrd_b6kjb74Q6lVT6mmVy8YzU/s1600/Madiun.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="741" data-original-width="1600" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqEZf7MOfRJs_r3oLrcLBUmIR2ls2tfmD6IxvC625S4xPe6RTpuMrNOxBOXDco66UocztsPlavVaV21oZvhmEUGrLWPAI_MNKlgguUUtK_vB5JXhyphenhyphen0fwgrd_b6kjb74Q6lVT6mmVy8YzU/s640/Madiun.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bambang, dua dari kiri paling depan, si "pemilik awal" mobil Hammer seharga Rp 2,6 M</td></tr>
</tbody></table>
Mobil Mewah Seharga Rp 2,6 Milliar Milik Terdakwa Bambang Irianto, Diungkap Dalam Persidangan   
 
 
 beritakorupsi.co – Nama Bambang Irianto, tak asing lagi dimata 
masyarakat Khususnya Kota Madiun sejak 2009 hingga sekang dan juga 
dikalangan Partai Demokrat. Sebab, Dia (Bambang Irianto) adalah 
Wali Kota Madiun periode 2009 – 2014 dan terpilih lagi periode ke 2 
tahun 2014 – 2019. Selain menjabat Wali Kota Madiun, Bambang Irianto 
adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Madiun. 
 
 
 Namun sayang, roda kursi jabatannya roboh ditengah perjalanan sebelum 
mencapai puncak kepemimpinannya tahun 2019 yang akan datang, karena 
“kerakusannya”. Saat ini Bambang Irianto, tak lagi menikmati udara sejuk
 serta cahaya Mata Hari di pagi maupun malam hari, namun sebaliknya, 
merasakan pengapnya udara di balik  jeruji besi Rutan (Rumah Tahanan 
Negara) Medaeng, Sidoarjo, dengan “gelar” barunya yakni sebagai 
tersangka kasus dugaan Korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun yang 
ditetapkan oleh penyidik KPK pada Desember 2016. 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOFqTWVwAP-vIi46t2q5AJNj4kUTr6AB9bt68JCIHhgNhyphenhyphenmYbw1FUG0lSXGFlzTbKxlJ2nBz89D2ZTQ5cpXmqr5f1glgl8dmJUtE1ELyUG51C1XQD8s1QwXkGu0s8ettmqPufHiCzDHx4/s1600/IMG_20170603_190520.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="950" data-original-width="1600" height="189" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOFqTWVwAP-vIi46t2q5AJNj4kUTr6AB9bt68JCIHhgNhyphenhyphenmYbw1FUG0lSXGFlzTbKxlJ2nBz89D2ZTQ5cpXmqr5f1glgl8dmJUtE1ELyUG51C1XQD8s1QwXkGu0s8ettmqPufHiCzDHx4/s320/IMG_20170603_190520.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">"uasi sidang, Anak terdakwa sungkem"</td></tr>
</tbody></table>
 
 Sepertinya Bambang Irianto “memegang prinsip sekali mandi harus basah. Sekali melakukan Korupsi, dimulai sejak awal duduk sebagai Wali Kota”. 
 
Bayangkan saja, baru 6 tahun menjabat Wali Kota sejak 2009 hingga 2016, Bambang Irianto, sudah meraup uang kurang lebih sebesar Rp 57 milliar. Sementara, gaji berikut tunjangan jabatannya selama 6 tahun sebesar Rp 5 miliar lebih. Pada hal, orang Nomor Satu di Kota Madiun ini, adalah salah satu pengusaha besar yang memiliki 10 SPBU yang berlokasi di Madiun, Magetan dan Ponorogo, Distributor LPG di 2 Kota, Distributor Oli Pelumas dan beberapa usaha lainnya. Namun tak membuatnya puas melainkan semakin “buas”. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU dari KPK saat dibacakan di persidangan beberapa waktu lalu. Sumber uang yang menambah pundi-pundinya sejak menjabat Wali Kota Madiun dimulai dari Proyek Pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009 yang bertentangan dengan jabatannya. Setelah dari Pembangunan Pasar Besar, sebanyak 33 SKPD (setingkat Kepala Dinas) menyetorkan dana, yang diistilahkan sebagai dana kebersamaan melalui Sri Wahyuni, yang  jumlanya sebesar Rp 6.52 1.5000.000. Belum lagi meraup uang dari perijinan reklame, Tower dan perumahan, melalui Totok Sugiharto sebesar Rp 6.92 1.997.130 pada tahun 2015 dan tahun 2016 menerima uang juga melalui Totok Sugiharto sebesar Rp 1.390.669.322 serta melalui Gembong Kusdwiarto sebesar Rp 3.753.000.000 dengan perincian, izin Swalayan Alfamar dant Indomaret tahun 2010-2011 sebesar Rp 210 juta, Ijin pendirian Tower tahun 2010 sebesar Rp 270 juta, izin reklame tahun 2010 - 2011 sebesar Rp 90 juta, izin Swalayan tahun 2012-2016 sebesar Rp 600.000.000, jin tower 2012-2016 sebesar Rp 250 juta, perizinan reklame permanen tahun 2012-2016 sebesar Rp 645 juta dan dari ijin Perumahan sebesar Rp 2.258.000.000 Dan unag “panas” tersebut memang tidak dinikmati sendiri, melainkan dibagi-bagi ke pejabat Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) atau Forpinda (Forum Pimpinan Daerah) yang saat ini “aman”. Uang “panas” itu juga mengalir ke anggota Dewan yang terhormat di Kota Madiun termasuk ke Wakil Wali Kota namun sudah dikmbalikan. Selain uang “panas” itu dibagi-bagi, juga dipergunakan untuk menambah hartanya seperti, rumah, tanah, Emas, dan beberapa Mobil mewah yang salah satunya merek Hammer Type H2 dengan Nomor Polisi B 11 RUU seharga Rp 2,6 Milliar. Sebagai “hadiah” bagi Bambang Irianto, KPK menjeratnya dengan pasal 12 huruf i atau pasal 12 huruf  B  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Dan pasal 3 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana Pada Jumat, 2 Juni 2017, Mobil mewah merek Hammer Type H2 dengan Nomor Polisi B 11 RUU milik terdakwa itu pun mulai dungkap dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan 12 orang saksi yang di hadirkan JPU dari KPK. Dari 12 saksi tersebut terdapat anak perempuan terdakwa Bambang Irianto dan si “pemilik” awal mobil mewah merek Hammer, salah satu yang menjerat terdakwa dalam kasus pencucian uang. Sebelum persidangan, wartawan media ini sempat mengajak ngobrol dengan Bambang yang mengaku, dulunya tinggal di Malang, Jawa Timur. Bambang mengatakan, kalau mobil merek Hammer type H2 Nomor Polisi B 11 SAF adalah miliknya sendiri yang dibeli secara kredit di Jakarta atas nama menantunya, dan kemudian dijual ke Wali Kota Madiun, Bambang Irianto yang sudah kenal akrab sebelumnya. “Saya kenal baik. Kalau dia (terdakwa) ke Malang, mampir ke rumah, kalau ke Jakarta juga mampir. Mobil itu saya beli kredit di Jakarta biar agak kren makanya Plat (Nomor Polisi)-nya B. uang muka 900 juta rupah dengan angsuran 80 juta bulan. Karena macet 5 bulan dan dikejar-kejar Leasing, makanya saya jual. Yang beli Wali Kota dengan kontan,” kata Bambang sambil menunjukkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat di penyidik KPK. Apa yang dijelaskannya sama persis dengan isi BAP-nya. Akankah terdakwa Bambang Irianto, menyeret sahabatnya Bambang termasuk anak istrinya dan beberapa orang dainatarnya, anggota DPDR Madiun, salah seorang wanita yang berprofesi sebagai Dosen di Jombang dalam kasus TPPU ?. (Redaksi)

News Tipikor Setelah Kasus Korupsi, Kini Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun Dijerat TPPU

Bambang, dua dari kiri paling depan, si "pemilik awal" mobil Hammer seharga Rp 2,6 M Mobil Mewah Seharga Rp 2,6 Milliar Milik ...

BERITAKORUPSI.CO

Tersangka Kasus Korupsi PT PWU Kembalikan Uang Sebesar Rp 500 Juta

Choirul Anam Si Residivis Begal Motor Divomis 9 Tahun Penjara

Wartawan Hukum Surabaya Bagi-Bagi Sembako Dan Takjil

Sudah Divonis “42” Tahun, Yudi Setiawan Kini Diadili Lagi Tanpa PH

Setelah Kasus Korupsi, Kini Terdakwa Wali Kota (Non Aktif) Madiun Dijerat TPPU

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI