BERITAKORUPSI.CO

Terkait Perizinan, KPK Tangkap Tangan 10 Orang di Bekasi

News Tipikor Terkait Perizinan, KPK Tangkap Tangan 10 Orang di Bekasi

Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan/Foto antaranews.com “Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan : Benar, KPK sejak Minggu dan hingga dini hari, K...

Sidang Suap Komis B DPRD Jatim Jilid II, 2 Terpidana Dihadirkan Sebagai Saksi

11.31 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhovb8IXdO8DTm8TkK21Y7wa1aFZFkuwQidUfEJ5GD-egT8_uwkAU-T2n0zW2V-uvxxZzMPJ6pGy9EiyP3nKDjkWGfbkqyQBPUSP28xV_N-NJiKu5WjKfrzg76DrdruIrDSqTeW0_hsV2k/s1600/IMG20181015111856.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhovb8IXdO8DTm8TkK21Y7wa1aFZFkuwQidUfEJ5GD-egT8_uwkAU-T2n0zW2V-uvxxZzMPJ6pGy9EiyP3nKDjkWGfbkqyQBPUSP28xV_N-NJiKu5WjKfrzg76DrdruIrDSqTeW0_hsV2k/s640/IMG20181015111856.jpg" width="640" /></a></div>
#JPU KPK Wawan : Mereka tetap tidak mengaku, harusnya saksi sebagai anggota Komis B DPRD Jatim belajar dari kasus DPRD Kota Malang yang awalnya tidak mengaku, silahkan tafsirkan sediri.# 
 
beritakorupsi.co - Sejumlah anggota Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 sepertinya akan mengikuti “sepak terjang” 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang termasuk Ketua DPRD periode 2014 - 2019 yang sudah ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa dalam kasus suap. Karena dalam kasus DPRD Kota Malang berawal dari ketidak jujuran para Politikus di Kota Malang yang “bernasib Malang” setelah 41 anggota DPRD bersama Wali Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa. Dan setelah ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa barulah mengakui dan beberapa diantaranya mengembalikan uang “haram” yang diterimanya itu ke KPK. Namun terlambat, karena hal itu tidak lagi melepaskannya dari pejara yang minimal lamanya 4 tahun. Sementara anggota Komisi B DPRD Jatim yang dihadirkan sebagai saksi dalam kasus Korupsi suap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok yang Tertangkap Tangan KPK pada Juni 2017, tak satupun yang mengakui telah menerima uang “suap” dari para Kepala Dinas Provinsi Jatim sebagai mitra Kerjanya melalui Pimpinannya di Komisi B DPRD Jatim, yakni M. Ka’bil Mubarok. Pada hal 5 terpida yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yaitu M. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, Santoso dan R. Rahmat Agung (Keduanya sebagai staf di Komisi B), M. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 dan Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mengatakan ada uang suap yang diistilahkan sebagai komitmen fee antara Kepala Dinas dengan Komis B DPRD Jatim. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLUI4F3BNYwio9ph_79B46p7TNZreRbKNOsJG0iAthxy7bGz5Ypj5XSvWJMqVTgW6orPPdmSKD2wKL_Qgn_3dc7g8urHpAF8X4ZMR6VU6DBIaN3sarLZ61M5FnVEWrjbIqsas8bUftJzw/s1600/IMG20181008104234.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLUI4F3BNYwio9ph_79B46p7TNZreRbKNOsJG0iAthxy7bGz5Ypj5XSvWJMqVTgW6orPPdmSKD2wKL_Qgn_3dc7g8urHpAF8X4ZMR6VU6DBIaN3sarLZ61M5FnVEWrjbIqsas8bUftJzw/s640/IMG20181008104234.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi pada sidang minggu lalu</td></tr>
</tbody></table>
Dan uang suap itu sudah diserahkan oleh semua Kepala Dinas kepada Komisi B pada triwulan pertama Januari - Maret tahun 2017. Uang itu pun sudah dibagikan kesuluruh anggota Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 melalui M. Ka’bil Mubarok ke Rahman agung, dan dari Rahman Agung diserahkan ke anggota Komisi B yang disebut sebagai Sekretaris Komis B yaitu  Atika Banoarah. Namun Atika tak mengakui telah menerima duit “haram” itu dari Rahman agung. Hal itu seperti yang terungkap dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Rochmat dengan dibantu 2 Hakim Anggota (Ad Hock) yaitu M. Mahin dan Samhadi, pada Senin, 15 Oktober 2018. Dalam sidang jili II ini (Senin, 15 Oktober 2018), Tim Tim JPU KPK Trimulyono Hendradi, M. Wiraksanajaya, Luki Dwi Nugroho, Iskandar Marwanto, Arin Karniasih dan Tri Anggro Mukti untuk terdakwa Samsul Arifin bersama Tim JPU KPK  Wawan Yunarwanto, Taufiq Ibnugroho,  Ariawan Agustiartono dan Riniyati Karniasih untuk Moch. Ardi Prasetiayawan kembali menghadirkan 2 terpidana jilid I yaitu M. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 dan Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Pada sedang sebelumnya (Senin, 8 Oktober 2018), Tim JPU KPK juga menghadirkan 3 terpidana dalam jilid I yakni M. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, Santoso dan R. Rahmat Agung (Keduanya sebagai staf di Komisi B) dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Samsul Arifin (mantan Kepala Dinas Perkebunan Jatim) dan Moch. Ardi Prasetiayawan (Kepala Dinas Perindustrian Jatim) jilid II. Selain ke- 2 saksi sekaligus sebagai terpidana, Tim JPU KPK juga menghadirkan 4 saksi lainnya sebagai anggota Komimis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019, diantaranya Atika Banoarah, Anik Muslikah, Yudha Pranaya dan SW. Nugroho Kasus yang menyeret terdakwa Samsul Arifin dan terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan (perkara terpisah), bermula pada Juni 2017 saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, Moch. Ka’bil Mubarok Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya Santoso dan R. Rahmat Agung, karena KPK mengetahui, bahwa kedua Politikus itu menerima uang suap melalui Kedua Stafnya dari Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan dan dari Bambang Hariyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi93sBZCJqBpPm9Ba4rkN0_RjelL_ndTyzwp12pz3p-VSap9FN1UuPHITW2M24p8BxAt-HEAsm0K9fOxqpO5DcztOylW0fo7xugghdn_OWkbHb86U-yaE8CuEXa8GI5N9HDMWvZnRCK40A/s1600/BasukiBasuku%252C+Santoso+adn+Rahman+Agung+saat+sidang+tuntutan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi93sBZCJqBpPm9Ba4rkN0_RjelL_ndTyzwp12pz3p-VSap9FN1UuPHITW2M24p8BxAt-HEAsm0K9fOxqpO5DcztOylW0fo7xugghdn_OWkbHb86U-yaE8CuEXa8GI5N9HDMWvZnRCK40A/s1600/BasukiBasuku%252C+Santoso+adn+Rahman+Agung+saat+sidang+tuntutan.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">M. Basuki, Santoso dan Rahman Agung (ketiganya sudah terpidana)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Dalam Jilid I, ke- 7 terdakwa/terpidana yaitu Moch. Basuki, Moch. Ka’bil
 Mubarok, Santoso dan R. Rahmat Agung divonis bersalah sebagai penerima 
suap, dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana 
Korupsi dengan pidana penjara selama 7 tahun untuk M. Basuki yang juga 
mantan narapidana kasus Korupsi saat menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya 
beberapa tahun lalu. Sedangkan M. Ka’bil Mubarok dihukm penjara selama 6
 tahun dan 6 bulan. Sementara untuk 2 staf Komisi B DPRD Jatim yaitu 
Santoso dan R. Rahmat Agung divonis masing-masing 4 tahun Dan 
untuk terdakwa Rohayati, Bambang Hariyanto dan Anang Basuki Rahmat (saat
 ini sudah terpidana) dinyatakan terbukti bersalah sebagai pemberi suap,
 dan dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana
 Korupsi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun untuk 
terdakwa Rohayati dan Anang Basuki Rahmat. Sedangkan untuk terdakwa 
Bambang Hariyanto di hukum pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. Sementara
 dalam fakta persidangan Jilid I maupun dalam jilid II ini (Senin, 15 
Oktober 2018) kembali terungkap, yang memberikan uang suap dengan 
istilah komitmen fee adalah semua Kepala Dinas sebagai mitra Kerja 
Komisi B B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 dan sudah terlaksana pada 
triwulan I Januari - Maret 2017 melalui M. Ka’bil Mubarok selaku Wakil 
Ketua Komisi B. Sementara triwulan ke- II tahun 2017 belum berlaksana 
keran KPK melakukan Tangkap tangan terhadap M. Basuki dan M. Ka’bil 
Mubarok selaku Ketua dan Wakil Ketua  Komis B DPRD Jatim pada 2017. Harusnya
 anggota Komis B DPRD Jatim ini belajar dari Kasus yang menyeret 41 dari
 45 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus suap APBD Kota Malang TA 2015. 
Karena berawal dari ketidak jujuran pada saat dihadirkan sebagai saksi 
untuk terdakwa Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas PU dan terdakwa 
Moch. Arif Wicaksono Ketua DPRD Kota Malamg. Namun setelah 
menjadi tersangka/terdakwa, barulah para politikus di Kota Malang itu 
mengakui telah menerima uang “haram” dan mulai mengembalikannya ke KPK. 
Mungkin harus seperti itu yang akan menimpa sejumlah anggota Komis B 
DPRD Jatim ini.</div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTvdPyn2YyuAoKwEUVGRr0JBzOnJLcM539cChLoynjMECmBLoh2XYiGU7KFicfjVNMxVs_IEQNzda8za8XkUi-QXKC_7zbl9OX_UugYw-2UxPXtE4n6DhUjQp9konSatmIMk-M7kCqNHg/s1600/M.+Ka%2527bil+Mubarok.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="323" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTvdPyn2YyuAoKwEUVGRr0JBzOnJLcM539cChLoynjMECmBLoh2XYiGU7KFicfjVNMxVs_IEQNzda8za8XkUi-QXKC_7zbl9OX_UugYw-2UxPXtE4n6DhUjQp9konSatmIMk-M7kCqNHg/s400/M.+Ka%2527bil+Mubarok.jpg" width="322" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">M. Ka'bil Mubarok (terpidana)</td></tr>
</tbody></table>
Hal itu seperti disampaikan oleh JPU KPK Wawan kepada wartawan media ini seusai persidangan, namun JPU KPK secara tidak langsung mengatakannya. “Kalau keterangannya Ka’bil dengan Basuki saling berkaitan. Keterangannya Basuki, Ka’bil, Rahman dan Rohayati selalu berkaitan semua, bahwa kontribusi yang istilahnya komitmen fee memang ada dari semua Dinas sebagai mitra Komisi B, dan semua Dinas sudah menyerahkan kontribusi pada triwulan pertama Maret 2017 melalui Ka’bil yang totalnya Rp480 juta. Triwulan pertama ini Januari sampai Maret 2017, ini sudah selesai. Kalau triwulan kedua, karena Ka’bil itu sudah pindah komisi akhirnya yang tanggung jawab kan Basuki, namun belum selesai triwulan kedua karena terjadi tangkap tangan itu,” kata JPU KPK Wawan menjelaskan. “Apakah termasuk dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang saat ini sebagai Sekda 
Pemrov. Jatim ?,” tanya wartawan ini kemudian Menurut JPU KPK Wawan mengatakan, bahwa triwulan pertama semua Dinas kecuali Kepala Biro SDM sudah memberikannya kepada Komis B melalui Ka’bil “Pokoknya kalau triwulan pertama sudah semua menyerahkan kecuali satu, yaitu Kepala Biro SDM, itu tidak memberikan. Jadi, dari 10 Dinas sebagai Mitra komisi B DPRD Jatim, 9 sudah menyetorkan triwulan pertama pada Maret 2017. Kalau triwulan kedua kan belum, karena terjadi langsung tangkap tangan,” terang JPU KPK Wawan. “Lalu bagaimana dengan anggota Komisi B DPRD Jatim yang tidak mengakui, kalau sudah menerima. Apakah akan  seperti anggota DPRD Kota Malang?,” tanya wartan media ini lagi. JPU KPK Wawan menjelaskan, justru tidak ada yang mengaku, malah mereka (anggota Komisi B DPRD Jatim) mengatakan tidak pernah ada kontribusi dari Dinas sebagai mintra komisi B. Harusnya mereka belajar dari kasus anggota DPRD Kota Malang yang semula tidak ada yang mengaku telah menerima uang, dan silahkan tafsrkan sendiri. “Justru mereka tidak mengakui kalau ada kontribusi. Mereka bilang nggak ada, malah mereka mengatakan tidak pernah ada kontribusi itu. Cuma itu kan menjadi janggal karena keterangannya Basuki sebagai Ketua Komisi B mengatakan ada, dan itu sudah ada jauh sebelum Basuki anggota DPRD Jatim tahun 2014. Selain Basuki, Ka’bil dan Rahmat Santoso juga mengatakan ada. Jadi walaupun mereka mengatakan tidak pernah ada kontribusi, tapi menjadi janggal dari keterangan saksi yang lain. Di triwulan pertama ini kan uang melalui Ka’abil sebesar Rp480,” kata JPU KPK Wawan. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPvS0g4-qMe-pFLrpQRMEScgW9Pm4q2dq9wE2bp12UjJcpfWmmM1TlbjtLCO5Eh7nFrPG-eqCCOyS0VpJa2GIIBZVUWIcCidhQNHrTxo3VW4ee7Py-Os0unOchF35lAsbqDvcWHcFsyfQ/s1600/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPvS0g4-qMe-pFLrpQRMEScgW9Pm4q2dq9wE2bp12UjJcpfWmmM1TlbjtLCO5Eh7nFrPG-eqCCOyS0VpJa2GIIBZVUWIcCidhQNHrTxo3VW4ee7Py-Os0unOchF35lAsbqDvcWHcFsyfQ/s1600/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anang Basuki Rahmat dan Bambang Heriyanto (Kanan dan keduanya sudah terpidana)</td></tr>
</tbody></table>
JPU KPK Wawan menjelaskan atas pertanyaan wartawan media ini terkait sejumlah uang yang sudah diterima Ka’bil mengatakan, kalau uang itu sudah dibagikan ke semua anggota Komisi B DPRD Jatim. “Iya, kalau keterangannya Basuki maupun Ka’bil sudah dibagikan. Uang itu dari Ka’bil ke Rahman, lalu Rahman menyerahkan ke Atika. Menurut Ka’bil, Atika ini adalah sekertarisnya Komisi B. Jadi uang itu setelah diterima, dibagi dengan rumusan 24. 19 untuk anggota Komisi, tiga untuk pimpinan, satu untuk sekretariat dan staf, yang satu lagi untuk kas Komis B. Jadi setelah dibagi itu, kemudian sama Ka’bil diserahkan ke Rahman Agung, Rahmat Agung menyerahkan ke Atika. Atika membagikannya ke semua anggota, tapi Atika tidak mengakui itu tadi, padahal keterangannya Rahmat Agung, Ka’bil, Basuki mengatakan ada dan sudah dibagikan, tapi Atika tetap ngotot mengatakan tidak menerima, tidak mengakui. Dari keterangan keterangan saksi sebelumnya uang itu sudah dibagikan ke semua anggota,” ungkap JPU KPK Wawan, “Apakah ada kemungkinan 19 menjadi “tersangka” sama seperti anggota DPRD Kota Malang yang semula tidak mengakui, tapi setelah mereka jadi tersangka/terdakwa lalu mengakui dan juga mengembalikannya ?,” tanya wartawan ini “Saya tidak mau berandai-andai. Artinya, kalau mau belajar dari kasusnya DPRD Kota Malang,  harusnya mereka belajar dari situ, dan jujur. Silakan di artikan sendiri, saya tidak mau berandai-andai,” ujar JPU KPK Wawan. Kasus ini bermula pada pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara Bambang Heriyanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jtim. Setelah selesai acara Hearing, Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim, akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya. Bambang Heriyanto menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, yaitu 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. Pemberian komitmen fee dan triwulan termasuk dari Dinas Peternkana terkait revisi Perda No 3 Thn 2012 tentang ternak sapid an kerbau di Jawa Timur serta dari Dinas-Dinas lainnya yang ada di lingkungan Pemprov Jatim, agar tidak dipersulit oleh Komisi B. Sekitar bulan Maret 2017, Anang Basuki Rahmat selaku ajudan dari Bambang Heriyanto, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar Anang Basuki Rahmat menyampaikan kepada Bambang Heriyanto  untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVSUl77d4b99VbLW-g-_xlVgXvAY8Ko5FRE10OFi3RX8hW8Iga5uexNXvZnr57zD65W3b9MzyCPUDD8kOTHg0ysUQIDh_JZJb7QD4Y5blvMR4PiSKBFs64cWColZCn-_pMwFr4_m-pFVE/s1600/Rohayati.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVSUl77d4b99VbLW-g-_xlVgXvAY8Ko5FRE10OFi3RX8hW8Iga5uexNXvZnr57zD65W3b9MzyCPUDD8kOTHg0ysUQIDh_JZJb7QD4Y5blvMR4PiSKBFs64cWColZCn-_pMwFr4_m-pFVE/s1600/Rohayati.png" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rohayati (terpidana)</td></tr>
</tbody></table>
Setelah pertemuan tersebut, Anang Basuki Rahmat melaporkan Bambang Heriyanto, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, Anang Basuki Rahmat menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada Bambang Heiyanto, dan Bambang Heriyanto pun menyetujuinya. Masih pada bulan yang sama, Anang Basuki Rahmat, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak Anang Basuki Rahmat untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, Anang Basuki Rahmat pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam perjalanan pulang, Anang Basuki Rahmat melaporkan kepada Bambang Heriyanto melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh Bambang Heriyanto “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD. Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Bambnag Heriyanto yang diwakili Ahmad Nurfalaki dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, Bambang Heriyanto dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhinya, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan Bambang Heriyanto menjawab akan mengusahakan secepatnya. Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa atas permintaan Mochammad Basuki, Bambang Heriyanto mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, Bambang Heriyanto menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Bambang Heriyanto menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan Bambang Heriyanto kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim Beberapa hari kemudian, Bambang Heriyanto memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan Bambang Heriyanto. Setelah menerima uang tersebut, Bambang Heriyanto mendatangi Anang Basuki Rahmat di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Basuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B. Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan Anang Basuki Rahmat  menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada Anang Basuki Rahmat melalui pesan pendek (SMS). Anang Basuki Rahmat kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari Bambang Heriyanto, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung. Selanjutnya, Anang Basuki Rahmat menghubungi Rahman Agung melalui telepon, Anang Basuki Rahmat akan berangkat menuju kantor DPRD untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono. Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Anang Basuki Rahmat langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian Anang Basuk Rahmat menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga Anang Basuki Rahmat menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. Setelah itu, Anang Basuki Rahmat memberikan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara Anang Basuki Rahmat dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan Anang Basuki Rahmat kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk diproses hukum. (Redaksi). (Rd1)

News Tipikor Sidang Suap Komis B DPRD Jatim Jilid II, 2 Terpidana Dihadirkan Sebagai Saksi

#JPU KPK Wawan : Mereka tetap tidak mengaku, harusnya saksi sebagai anggota Komis B DPRD Jatim belajar dari kasus DPRD Kota Malang yang aw...

Kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto, Ibarat “Bangkai” Yang Menguap

11.14 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEillJ7onQcbg8CFnxEukmJuistjm3qjivwqIU8NGlcpLKc37wQg8uBZ1uzGZz-5P_2zZDR0iWos70K3t2WcDxEtpD0QYgG0Zb-DN63tdmJHnHjhDwYWInne9bHLnT_CH4cy12j5JdaOyls/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEillJ7onQcbg8CFnxEukmJuistjm3qjivwqIU8NGlcpLKc37wQg8uBZ1uzGZz-5P_2zZDR0iWos70K3t2WcDxEtpD0QYgG0Zb-DN63tdmJHnHjhDwYWInne9bHLnT_CH4cy12j5JdaOyls/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
#Dari keterangan saksi selaku Kepala Dinas Perijinan mengakui, sudah tradisi ada uang “suap” untuk mengurus setiap perizinan# 
beritakorupsi.co - “Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang bau, suatu saat akan tercium”. Peribahasa ini sepertinya tepat bagi kasus perkara Korupsi suap yang menjerat Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, ibarat “bangkai” yang menguap. 
 
Sebab kasus Korupsi yang menjerat terdakwa Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto  sesuai dakwaan JPU KPK adalah, terkait penerimaan uang suap sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terkait pemberian izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah Kabupaten Mojokerto tahun 2015. 
 
Anehnya, yang terungkap dalam persidangan bukan hanya menerima “suap” dari 11 izin (IPPR)  dan IMB terkait berdirinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo), melainkan uang “suap” dari setiap pengurusan izin di Kabupaten Mojokerto yang sudah tradisi turun temurun. 
 
“Ada penerimaan setiap pengurusan izin, dan itu sudah tradisi. Itu bukan uang resmi,” kata Wahono dihadapan Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Djoko Hermawan, Senin, 15 Oktober 2018. 
 
Noerhono selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, dihadirkan JPU KPK sebagai saksi pertamakalinya kepersidangan untuk terdakwa Mustofa kamal Pasha setelah Majelis Hakim menolak Eksepsi atau keberatannya atas surat dakwaan JPU KPK melalui Penasehat Hukumnya Mariam Fatiamh, pada sidang minggu lalu. 
 
“Yang terkumpul dari perizinan perizinan sebesar Rp850 juta, saya serahkan ke Pak Suharsono. Katanya sudah diserahkan ke Bupati,” jawab Nurwono kemudian. 
 
Dari pengakuan Noerhono selaku Kepala Badan Perijinan di Kabupaten Mojkerto ini, bisa juga diperlakukan oleh pejabat lainnya terhadap masyarakat pemohon izin di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia, seperti yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, di mana KPK melakukan kegiatan Tangkap Tangan sejak Minggu, 14 Oktober hingga dini hari (Senin, 15 Oktober), Tim KPK berhasil mengamankan 10 orang, terdiri dari swasta (pemberi) dan ANS (Apratur Negara Spil) selaku penerima, terkait pemberian izin di Kabupaten Bekasi. 
 
Hal itu seperti yang disampaikan Wakil Pimpinan KPK Basria Panjaitan, setelah membaca berita korupsi.co terkait terbitnya Paspor ‘palsu” di Imigrasi Tanjung Perak, Senin, 15 Oktober 2015. 
 
Sementara dalam persidangan kasus perkara Korupsi suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha kali ini, JPU KPK Joko Hermawan dan Ni Nengah Gina Saraswati, selain menghadirkan Noerhono, juga menghadirkan Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Mojokerto, Ahmad Samsul Bahri, Dr. Didik, Dr. Supangkat dan Zaki kehadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hocc) yaitu Dr. Andriano dan John Dista., SH. sementara terdakwa didampingi Penasehat Humumnya, Mariam Fatimah 
 
Dan JPU KPK Djoko Hermawan kepada wartawan media ini menjelaskan, bahwa dakwaan pada paragraf I dan ke- II telah terkait perizinan dan pembongkaran serta biaya perizinan terbukti dari keterangan saksi. 
 
“Kalau itu Pak Nurwono selaku Kepala Badan Perijinan, menyerahkan uang ke Pak Susanto,  Kepala Dinas Pendidikan, di mana uang sebesar Rp850 juta berasal dari perizinan perizinan.  Untuk urusa perizinan yang ditunju ada tiga orang, yaitu Lutfi, Nurwono dan Susanto. Jadi yang 850 juta ini diserahkan ke Pak Santoso, sesuai komunikasi antara Pak Nurwono dan Santoso. Dari keterangannya tadi kan dikatakan, sudah diserahkan langsung ke Bupati, pagi itu. Kemudian uang itu diserahkan ke Bu Marta. Dan uang perizinan Kabupaten Jokoerto ini sudah tradisi-tradisi di Dinas Perijinan,” kata JPU KPK Djoko. 
 
Sedangkan mengenai biaya resmi pengurusan izin IMB antara 5 -7 juta rupiah, dan izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) non retribusi. Tetapi yang diminta terdakwa ini adalah sebesar Rp200 juta untuk 1 izin. 
 
“Kalau biaya resmi pengurusan IMB antara 5 sampai 7 juta, IPPR ini non retribusi atau gratis. Kalau yang 850 juta itu, uang yang terkumpul dari perizinan perizinan lain. Nah, sementara dakwaan kita kan mengenai izin Tower TBG dan Protellndo. Tapi saksi Pak Nurwono mengatakan kalau untuk biaya Tower diminta 200 juta,” ujar JPU KPK Djoko Hermawan. 
 
Saat ditanya lebih lanjut, apakah KPK akan menindaklanjuti keterangan saksi-saksi, di mana para saksi ini terlibat langsung penarikan uang “haram” itu, termasuk Kepala Sat Pol PP selaku aparat penegak hukum pelaksana Perda. JPU KPK Djoko Hermawan menjelaskan, bahwa dirinya adalah sebagai Jaksa Penuntut Umum yang akan membuktikan dakwaannya. Pun demikian, setiap persidangan akan melaporkannya sesuai fakta persidangan. 
 
JPU KPK Djoko Hermawan menambahkan, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada paragraf pertama mengenai izin dan kemudian merobohkan serta paragraf kedua mengenai biaya terbukti dari keterangan saksi. 
 
“Kita sebagai Jaksa Penuntut Umum hanya ingin membuktikan dakwaan kita, terkait uang suap yang diterima oleh terdakwa yang berkaitan dengan perizinan. Dari keterangan saksi, dakwaan kita di paragraf pertama dan kedua terbukti. Semua akan kita laporkan sesuai fakta persidangan,  setiap siang kita kan pasti buat laporan,” ujar JPU KPK Djoko Hermawan. 
 
Terkait sprindik baru dalam kasus yang akan menjerat terdakwa adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYDAW1XUkoWPawsvo5Y_nL7blYYgAnwfY7hFhSwEGudniUAmJiug0VXmhDFfBqTJl2CGweI8xHrPrzacCuTkcegLq6CNrtMBAqZkys3-qmXe4gsDxQ_1k_O1JJoMU8MIp7efuuExV__MA/s1600/IMG_20180923_104012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="528" data-original-width="476" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYDAW1XUkoWPawsvo5Y_nL7blYYgAnwfY7hFhSwEGudniUAmJiug0VXmhDFfBqTJl2CGweI8xHrPrzacCuTkcegLq6CNrtMBAqZkys3-qmXe4gsDxQ_1k_O1JJoMU8MIp7efuuExV__MA/s640/IMG_20180923_104012.jpg" width="576" /></a></div>
 Terpisah. Penasehat Hukum terdakwa Mustofa Kamal Pasha, Mariam Fatima menanggapi pertanyaan wartawan media yang mempertanyakan isi eksepsinya yang mengatakan bahwa terdakwa tidak menerma uang dan JPU KPK tidak dapat menunjukkan bukti rekaman, dengan keterangan saksi yang menjelaskan adanya aliran dana sebesar Rp850 juta ke terdakwa dari perizinan lainnya. 
 
Menggapi hal itu, Mariam Fatimah masih tetap percaya diri kalau kliennya Mustofa Kamal Pasha tidak menerima uang tapi mungkin “rupiah”. 
 
“Silakan aja nanti dibuktikan, Sidang kan masih berlanjut. Masih ada saksi-saksi lainnya yang akan dipanggil, apakah uang itu sampai apa nggak ke terdakwa. Kalau remakan tadi kan orang lain bukan rekaman suara terdakwa sendiri. Ia lihat aja sidang berikutnya,” kata Fatimah dengan percayanya.  
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus yang Korupsi suap yang menejrat orang nomor satu di Kabupaten Mojkerto ini bermuala  pada awal tahun 2015 lalu. 
 
Sebab pada tahun 2015, terdakwa Mustofa Kamal Pasha mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Atas laporan itu, terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. 
 
Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB. 
 
Setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. 
 
untuk kepentingan pemberian rekomendasi IPPR dan IMB, terdakwa menerima fee sebagai berikut.: a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro 
 
Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. 
 
Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. 
 
Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. 
 
Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar. 
 
Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano. 
 
Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. 
 
Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. 
 
Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro. 
 
Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015 
 
Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. 
 
Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015. 
 
b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). 
 
Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya. 
 
Pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : 
 
1. Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi 
 
Sebelum Ahmad Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo. 
 
Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggup 
 
Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. 
 
Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan. 
 
Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. 
 
Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. 
 
Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor Kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto, Ibarat “Bangkai” Yang Menguap

#Dari keterangan saksi selaku Kepala Dinas Perijinan mengakui, sudah tradisi ada uang “suap” untuk mengurus setiap perizinan# berita koru...

Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

22.10 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZlijjwHhRG8Y1JmnDVu0PksPgRLyCngOp_39MmmG3uj2QDb3TxQBWsBdLvXzRZFwp1LqzKnK1Oh8jdQsv3_WUhOTiUrSNQOlSoDIs6wuZItHBZFUEQoSTbKw1AhDuHaf9lNsWz3PWugU/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZlijjwHhRG8Y1JmnDVu0PksPgRLyCngOp_39MmmG3uj2QDb3TxQBWsBdLvXzRZFwp1LqzKnK1Oh8jdQsv3_WUhOTiUrSNQOlSoDIs6wuZItHBZFUEQoSTbKw1AhDuHaf9lNsWz3PWugU/s1600/Paspor.jpg" /></a></div>
“Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Romi Yudianto: Kalau mengenai pemalsuan itu urusan Kepolisian, tapi saya belum atau apakah sudah dilaporkan atau belum”   
 
beritakorupsi.co - “Otak” dibalik pemalsuan data Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN terbit pada Kami, tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM usia di bawah umur” warga Sampang, Jawa Timur yang dikeluarkan Kantor Unit Layanan Paspor Gresik Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan kemudian ditarik oleh pihak Imigrasi Kelas I Tanjung Perak setelah diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut palsu, dan hingga saat ini belum diketahui. 
 
Dalam data Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur, tercantum bahwa  “NYM” lahir di Sampang 15 Mei 2000. 
 
Sementara dalam dokumen Ijazah SD (Sekolah Dasar) Tahun Ajaran 2014/2015 atas nama “NYM” terlahir di Sampang, pada Tanggal 14 Mei 2002. Lulus SDN Ketapang Barat 3 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang pada Tahun 2015 dengan Nomor Ijazah DN-05 Dd 0499711, Nomor Induk Siswa 994 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0027071861, Nomor Peserta Ujian Sekolah 1 - 15 - 05 - 36 - 436 - 010 -7. 
 
Anehnya, Kepala Kantor Imingrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto, justru terkesan melepaskan tanggung jawab dengan mengatakan, bahwa pemalsuan itu adalah urusan Kepolisian, dan belum mengetahui apakah sudah dilaporkan atau belum. 
 
“Saya belum tahu apakah sudah dilaporkan atau belum, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” kata Romi, Senin, tanggal 8 Oktober 2018 
 
Menurut Romi Yudianto selaku Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. 
 
“Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita, terus dilakukan pengguntingan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. 
 
Terkait UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi  Kelas I Tanjung Perak ini, kemudian wartawan media ini kembali menanyakan tentang Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi; Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. 
 
Pada ayat (3) Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan. 
 
Begitu juga tentang sangsi pidana yang diatur dalam pasal 126 dan pasal 126 huruf c  UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
 
Menanggapi hal itu, Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, sudah diatur dalam PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor. 
 
“Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi Yudianto. 
 
Yang lebih anehnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto menjelaskan tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor berdasarkan PP dan Pemenkum HAM Nomor 8 Tahun 2014. Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. 
 
Pada ayat ayat Ayat (2) Pasal 63 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi : Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan. 
 
Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana oleh instansi berwenang sesuai bunyi pasal 63 ayat  (2) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
 
Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi seperti yang sampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perask, adalah karena diketahui, bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu”. 
 
Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data dalam Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang masih di bawah umur. Pada hal proses pengajuan Paspor, melalui beberapa tahapan diantaranya wawancara, sidik jari dan foto sesuai dengan PP PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
 
Pada pasal 62 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, 
 
Pada ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi. 
 
Sementara, proses keluarnya sebuah Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat setelah petugas Imigrasi setempat mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online, seperti yang disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Imgrasi, Jalan Darmo Indah No. 21 Surabaya. 
 
“Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto. 
 
Bila dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan, pengambilan foto, sidik jari, wawancara, verifikasi dan adjudikasi berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, lalau mengapa pihak Imigrasi mengeluarkan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang kemudian ditarik dan digunting karena diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu” ? 
 
Apakah ada kerjasama antara calo yang selama ini diisikan bebas keluar masuk ke Kantor Unit Pelayanan Imigrasi di Geresik dengan orang dalam, Sehingga pihak Imigrasi enggan melaporkannya ke pihak Kepolisian ? 
 
Sementara menurut Kepala Unit Pelayanaan Imigrasi Cabang Gresik, Irmansyah Fatriadi terkait laporan ke Kepolisian mengatakan, bukan kapasitasnya. Menurutnya, kapasitasnya adalah hanya menjelaskan, bahwa Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” sudah dibatalkan seseuia dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 33 dan Permen Nomor 8 tentang Paspor Pasal 30. 
 
“Oh itu klo sudah dibatalkan sesuai dengan UU no 6 tentang keimigrasian psl 33 dan permen 8 ttd paspor psl 30,” ujar Irmansyah Fatriadi, melalui pesan WhastApp 
 
“Oh bkn kapasitas sy buat jawaban, klo sy secara teknis bs yang sy jelaskan td, coba tnya beliau (maksudnya Kepala Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto),” lanjut Irmansyah Fatriadi kemudian. 
 
Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain. 
 
Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; 
 
Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR); 
 
Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR). (Tim beritakorupsi.co)

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

“Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Romi Yudianto: Kalau mengenai pemalsuan itu urusan Kepolisian, tapi saya belum atau apakah sudah dil...

2 Pengusaha Singapur “Masuk DPO Interpol” Karena Kasus Korupsi

17.19 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgradT4nKHn8venipMQX1r7pm4nQC86yUJdAjj2WLMyjDf2CV5ChWLC5q5oy59nmW1KS-OE6TjnmcxuDbyE0FQZqsfMBXhYJyEkyS4XNVR0MpmlAA-co1P0anR12McxyNS0qMegaLJFSOk/s1600/IMG20181012143402.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgradT4nKHn8venipMQX1r7pm4nQC86yUJdAjj2WLMyjDf2CV5ChWLC5q5oy59nmW1KS-OE6TjnmcxuDbyE0FQZqsfMBXhYJyEkyS4XNVR0MpmlAA-co1P0anR12McxyNS0qMegaLJFSOk/s640/IMG20181012143402.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa M. Firmansyah Arifin dan M. Yahya saat berdiskusi dengan PH-nya atas Vonis dari Majelis Hakim</td></tr>
</tbody></table>
#Perusahaan AE Marine Pte Ltd dan Zhang Hong Pte Ltd asal Singapur ini diduga "terseret" kasus Korupsi  sebesar UD$1.963.725 dalam proyek fiktif Tengki Pendam PT DPS (Persero)# 
   
beritakorupsi.co - Ada kabar yang mengejutkan sekaligus menjadi pertanyaan dalam perkembangan proses penegahakan hukum Khususnya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dan ini mungkin untuk yang pertamakalinya sejak UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan maupun Kepolisian RI yang akan memasukkan ke daftar pencaharian orang (DPO) 2 (dua) warga Singapur sebagai pengusaha yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 hingga merugikan keuangan negara Indonesia sejumlah UD$3,963,725 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP RI Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017. Kedua warga Singapur itu adalah Wong Cheng Lim selaku pemilik perusahaan Zhang Hong Pte dan Chia Lee Mee dari perusahaan AE.Marine Pte Ltd, yang hingga saat ini keberadaan keduanya maupun alamat perusahaannya tidak diketahui “rimbanya”. Baca juga : - Mantan Dirut PT DPS (Persero) Divonis  Penjara “7.2” Tahun Dalam Kasus 
                    korupsi UD$3.963.725 Berita yang sama :  - Majelis Hakim Tipikor Perintahkan JPU Melakukan Penuntutan terhadap  
                                2 Perusahaan  Asal Singapur Berita sebelumnya : Sidang Korupsi PT Dok “Ada Udang Dibalik Batu”, Ketua Majeli Hakim 
                              memerintahkan JPU untuk mengembangkan keterangan saksi Frederick Hal ini terungkap dalam persidangan kasus perkara Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 yang merugikan keuangan negara sejumlah UD$3,963,725 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP RI Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017, dengan 2 (dua) terdakwa lainnya yaitu M. Firmansyah Arifin selaku Dirut, dan terdakwa Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jum'at, 12 Oktober 2018. Dalam persidangan yang berlangsung (Jum'at, 12 Oktober 2018), dihadiri oleh Tim JPU dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan tim JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya serta Penasehat Hukum kedua terdakwa. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRLTL4upkHgolH41YAzpvMDTHm1wIQiZHz5hYv9jBJlc7cxCNGsX0mZg8AFbSu_UxlEdMpIOVz99YZI4sXIskx_OVccNQrwAlsamURhZwJk0V5cZRaU6BwaQzeF0aOGcogO_22rXVoVEs/s1600/Frederick.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRLTL4upkHgolH41YAzpvMDTHm1wIQiZHz5hYv9jBJlc7cxCNGsX0mZg8AFbSu_UxlEdMpIOVz99YZI4sXIskx_OVccNQrwAlsamURhZwJk0V5cZRaU6BwaQzeF0aOGcogO_22rXVoVEs/s640/Frederick.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH yang dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hoch) yaitu  Agus Sudarwanto., SH., MH dan Dr. Andriano, dalam perkara Nomor 101/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY atas nama terdakwa M. Firmansyah Arifin, dan perkara Nomor 99/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY dengan terdakwa Muhammad Yahya, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memasukkan nama Wong Cheng Lim dan Lee Mee ke dalam Daftar Pencrian Orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol (International Criminal Police Organization). 
 
Pertimbangan Majelis Hakim untuk memerintahkan agar memasukkan dua nama warga Singapur sebagai pengusaha itu ke daftar DPO Interpol, karena aliran dana sejumlah UD$3,963,725 telah disetorkan melalui 
 
Pertimbangan Majelis Hakim untuk memerintahkan agar memasukkan dua nama warga Singapur sebagai pengusaha itu ke daftar DPO Interpol karena keberadaan kedua pengusaha itu tidak diketahui keberadaannya, sememtara uang sebesar UD$3.963.725 sudah ditransfer oleh PT DPS ke perusahaan Singapur itu melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya ke Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap, sebanyak 4 tahap, yaitu pada tanggal 15 November 2010, tanggal 17 Februari 2011, tanggal 21 Februari 2011 dan pada tanggal 11 April 2011. Dan uang sebesar itulah yang menjadi kerugian negara dan saat ini dibebankan terhadat 4 Direksi PT DPS yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. 
 
“Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memasukkan Wong Cheng Lim dan Lee Mee ke dalam Daftar Pencrian Orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol,” ucap Majelis Hakim saat membacakan surat putusannya. 
 
Namun, apakah itu akan dilaksanakan oleh Kejaksaan selaku Penuntut Umum Negara dan pihak Kepolisian RI sebagai penyidik dalam kasus ini, hanya dua lembaga penegak hukum itu yang mengetahuinya. 
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin beserta Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi, menunjuk dan menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 untuk pekerjaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645. 
 
Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd  melalui Bank Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya ke Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap, sebanyak 4 tahap dengan jumlah seluruhnya sebesar UD$3.963.725 tanpa adanya jaminan atau Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya, diantaramya kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd, melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd.  
 
Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya tanpa Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. Adapun pencairan pembayaran sebanyak 4 kali melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd terjadi sebagai berikut ; 
 
1. Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$ 800.000 ekuivalen Rp 7.148.800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  Nana Suryana dan I Wayan Yoga Djunaedi. 
 
2. Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$ 100.000 ekuivalen Rp 903.818.510, dibayarkan melalui bank BII Jalan Pemuda Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. 
 
3. Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$ 2.563.7215 ekuivalen Rp 22.676.147.625 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. 
 
4. Tahp ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$ 500.000 ekuivalent Rp 4.335.500.000  yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi. 
 
Pembayaran dari PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiosHXkYPort1RYTmPVqDd5LKl4HqvqN5F_LWuH4yeg4tzK6ieKiRIGWOagLFVi1JSpGwiYRNVb4kR7626kgUu-Zgt0yY-tjooUWRjKz7uTfN2SHl9rLr3qqOpUYQ_18ByzR07_HzJYtbs/s1600/Foto+atas+searah+jarum+jam%252C+Penta%252C+Agus+Hadi+Utomo%252C+Elisa%252C+Frederick%252C+Aizal+dan+Haryadi+%2528atas%2529+dan+Frederick+%2528kiri%2529+dan+Firmansyah+Arifin+%2528foto+bawa%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiosHXkYPort1RYTmPVqDd5LKl4HqvqN5F_LWuH4yeg4tzK6ieKiRIGWOagLFVi1JSpGwiYRNVb4kR7626kgUu-Zgt0yY-tjooUWRjKz7uTfN2SHl9rLr3qqOpUYQ_18ByzR07_HzJYtbs/s640/Foto+atas+searah+jarum+jam%252C+Penta%252C+Agus+Hadi+Utomo%252C+Elisa%252C+Frederick%252C+Aizal+dan+Haryadi+%2528atas%2529+dan+Frederick+%2528kiri%2529+dan+Firmansyah+Arifin+%2528foto+bawa%2529.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa pada bulan Desember 2010, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya,  menandatangani progres fisik sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25%, dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp52.247.000.000 yang mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya agar progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi. 
 
“Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri,” ungkap Majelis Hakim dalam amar putusannya. 
 
Majelis Hakim melanjutkan, bahwa penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS, namun oleh karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$ 12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai UD$9,535,418, maka harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar UD$12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. 
 
Dan selisih kekurangan biaya tersebut oleh terdakwa Firmansyah Arifin yang disetujui oleh Direksi lainnya, diambil dari pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi kepada AE Marini Pte Ltd senilai UD$3,963,721 yang beralamat di Singapur dan tidak memiliki perwakilan di Indonesia, yang saat ini tidak diketahui alamatnya. Begitu juga dengan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee tidak diketahui keberadaannya. 
 
Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya, yakni Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar UD$3,963,725 (atau sekitar Rp35.063.047.625)  sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017. 
 
Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk melakukan penuntutan terhadap perusahaan AE Mariane Pte Ltd dan Zhan Hong Pte Ltd serta memasukkan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee ke dalam daftar pencaharian orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol (International Criminal Police Organization) 
 
Terkait pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang mengatakan, bahwa proses persidangan yang dianggap tidak berjalan baik karena JPU tidak menghadiekan Cheng Lim dan Chia Lee Mee dalam persidangan dapat memahaminya. Selain itu, Majelis Hakim juga mengatakan, “Bahwa tidak ditemukannya aliran dana terhadap terdakwa. Namun demikian, Majelis Hakim bersikap bijak untuk membebankan kerugian negara terhadap terdakwa yang ditentukan dalam amar putusan ini,” ucap Majelis Hakim. 
 
“Mengadili ; 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebgaiaman diancam dalam Pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 2. Menghukum terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin  dengan hukuman pidana Penjara selama 4 (emapt) tahun dan 8 (delapan)  bulan, denda sebesar seratu juta rupiah. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 6 bulan ; Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin berupa membayar uang pengganti sebesar 28 persen dari total kerugian negara sejumlah UD$3.963.725 yaitu senilai UD$1.109.843. Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelenag untuk menutupi kerugia negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan. 
 
“Demikian putusan Majelis Hakim terhadap saudara. Jadi saudara punya hak untuk pikir-pikir, menerima atau banding. Hak yang sama juga kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila saudara tidak menentukan sikap dalam waktu 7 (tujuh) hari, berarti saudara dianggap menerima putusan ini,” pungka Ketua Majelis Hakim I Wayan. 
 
Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa setelah berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. 
 
“Pikir-pikirlah dulu, tapi kemungkinan kita akan banding. Terdakwa yang dua (Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi), mereka itu banding,” kata JPU Katrin sesuai persidangan. (Rd1)

News Tipikor 2 Pengusaha Singapur “Masuk DPO Interpol” Karena Kasus Korupsi

Terdakwa M. Firmansyah Arifin dan M. Yahya saat berdiskusi dengan PH-nya atas Vonis dari Majelis Hakim #Perusahaan AE Marine Pte Ltd dan...

Majelis Hakim Tipikor Perintahkan JPU Melakukan Penuntutan Terhadap 2 Perusahaan Asal Singapore

17.04 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh1NB7gVgmK3NIU7k2-gvhSGuOz3jJterT1-QNQLRpHY4LAT3IVAgh8nkBbKIpyeU12xhsK9lyHqE5eOZK7LL0vqZ5M-1_xCSs9z0xArR_tVnbvejC1_Uf619yuecs4e4srnBYpKOy5bE/s1600/IMG20181012132440.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh1NB7gVgmK3NIU7k2-gvhSGuOz3jJterT1-QNQLRpHY4LAT3IVAgh8nkBbKIpyeU12xhsK9lyHqE5eOZK7LL0vqZ5M-1_xCSs9z0xArR_tVnbvejC1_Uf619yuecs4e4srnBYpKOy5bE/s640/IMG20181012132440.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa M. Firmansyah Arifin (kiri) dan terdakwa M. Yahya</td></tr>
</tbody></table>
#Perusahaan AE Marine Pte Ltd dan Zhang Hong Pte Ltd asal Singapur ini diduga "terseret" kasus Korupsi  sebesar UD$1.963.725 dalam proyek fiktif Tengki Pendam PT DPS (Persero)# 
 
beritakorupsi.co - “Teori tidak selalu sama dengan praktek”. Ungkapan ini barangkali tepat  dalam kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 yang merugikan keuangan negara Indonesia sejumlah UD$3,963,725 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP RI Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang melibatkan 2 perusahaan Luar Negeri (LN) asal Singapura, yaitu AE.Marine Pte Ltd dan Zhang Hong Pte Ltd. Sebab dalam beberapa kasus perkara Korupsi di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, yang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya disebutkan, turut bertanggung jawab, namun JPU (Jaksa Penuntut Umum) terlebih penyidik dari Aparat Penegak Hukum Kepolisian maupun Kejaksaan tak juga “melaksanakannya” putusan itu. “Karena mungkin dianggap, bukan Majelis Hakim yang menentukan seseorang menjadi terangka, tetapi berkuasa untuk menjatuhkan hukuman bebas atau pidana penjara”. Diantaranya adalah; 1. Kasus perkara Korupsi pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar tahun 2014,; 2. Kaus perkara Korupsi Pariwisata kota Batu 2015,; 3. Kasus Korupsi Kredit macet Bank Jatim Cabang Jombang yang melibatkan mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang tahun 2010,; 4. Kasus Korupsi proyek Jembatan Kediri 2012. Sekalipun dalam putusan Majelis Hakim disebutkan pihak-pihak yang terlibat, namun hingga hari ini tak juga diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diminta pertanggungjawab hukum atas terjadinya kerugian keuangan negara. Selain itu, masih ada kasus Korupsi P2SEM sebesar Rp277 Milyar pada tahun 2008 yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2005 - 2009 yang hingga hari ini belum satupun ditetapkan menjadi tersangka, dan alm. Fathur Rojid mantan Ketua DPRD belum sempat mendengar hasil laporannya itu ke Kejati Jatim. Begitu juga dengan kasus perkara Korupsi pelepasan lahan untuk pembangunan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, di mana mantan Rektormya sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak 2014, dan Pejabat PPk nya sudah dipenjarakan. Tak kalah menariknya dengan salah satu kasus dugaan Korupsi di Surabaya, di mana Polda Jatim sempat mengirimkan SPDP ke Kejati Jatim hingga sempat menggemparkan jagad raya Indonesia Khususnya Kota Pahlawan menjelang Pilkada beberapa tahun lalu, serta kasus Korupsi JAPUNG (Jasa Pungut), di mana Ketua DPRD Kota Surabaya Musyafak Rouf suda selesai menjalani hukuman pidana penjara, namun hingga hari ini tak “jelas jejaknya”. Pada hal dikatakan, bahwa Korupsi adalah suatu tindak pidana kejahatan yang luar biasa karena merugikan keuangan dan merusak perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat, bukan pribadi melainkan rakyat yang berjumlah hampir 300 juta jiwa, namun pelaku korupsi masih banyak yang tak tersentuh hukum Khususnya yang memiliki “kekauatan”. Berbeda dengan para pengendara yang melintas di jalan raya, di mana petugas dapat mengetahui langsung kalau sipengendara itu tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, tidak menyalakan lampu utama disiang hari, tidak membayar pajak tahunan dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) belum ada pengesahan dari Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) sesuai dengan Perda (Peraturan Daerah) di masing-masing Provinsi takkan bisa lolos dari jeratan hukum (Tilang). Sedangkan perusahaan asing yang terlibat dalam kasus dugaan Korupsi di Indonesia, tidak hanya kali ini saja. Pada tahun 2017, saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Agus Nugroho selaku Direktur Umum PT Persusa Sejati, dan Arif Cahyana selaku General Manager PT PAL, Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi merangkap Direktur Keuangan PT PAL) serta M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL), juga disebutkan dalam dakwaan JPU KPK maupun dalam putusan Majelis Hakim, terkait keterlibatan sebuah perusahaan asing di Filipina yaitu Ashanti Sales Inc yang menjadi agen PT PAL untuk pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Filipina yang memberikan Chas Back sebesar 1.5 persen dari nilai Kontrak 2 kapal perang jenis SSV. Belum lagi pemilik PT Perusa Sejati, warga negara Indonesia yang tinggal dinegeri Paman Sam itu dan sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, namun hingga hari ini tak juga berhasil diseret ke Pengadilan Negeri. Apalagi menghadirkan Liliosa L. Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc sebagai saksi di Pesidangan untuk terdakwa/terpidana 2 Direksi PT PAL. Melihat dari beberapa kasus Korupsi di atas, salah satu diantaranya ditangani lembaga super body yang tidak bisa menghadirkan pengusaha Filipina serta pemilik perusahaan PT Perusa Sejati untuk diadili karena sudah berstatus tersangka, lalu bagaimana dengan kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 yang merugikan keuangan negara Indonesia sejumlah UD$3,963,725 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP RI Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang melibatkan 2 perusahaan Luar Negeri (LN) asal Singapura, yaitu AE.Marine Pte Ltd dan Zhang Hong Pte Ltd. ? Apakah Kejaksaan Indonesia akan berhasil meneyeret pemilik perusahaan Zhang Hong Pte Ltd,  Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee dari perusahaan AE Marine Pte Ltd ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk diadili seperti yang diucapak Majlelisa Hakim dalam putusannya ? atau cukup hanya dalam putusan Majelis Hakim saja ???? Baca juga : - Mantan Dirut PT DPS (Persero) Divonis  Penjara “7.2” Tahun Dalam Kasus  
                    korupsi UD$3.963.725 Berita yang sama :  - 2 Pengusaha Singapur “Masuk DPO  Interpol” Karena Kasus Korupsi Berita sebelumnya : Sidang Korupsi PT Dok “Ada Udang Dibalik Batu”, Ketua Majeli Hakim 
                             memerintahkan JPU untuk mengembangkan keterangan saksi Frederick 
 Sebab dalam persidangan yang berlasungung, Jum'at, 12 Oktober 2018, Majelis Hakim memerintahkan JPU dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan penuntutan serta memasukan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee ke dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol, karena keberadaan kedua pengusaha asal Singapur itu tidak diketahui “jejak kakinya”. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah, karena uang sebesar UD$3.963.725 ditransfer oleh PT DPS ke perusahaan Singapur melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya ke Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap, sebanyak 4 tahap, yaitu pada tanggal 15 November 2010, tanggal 17 Februari 2011, tanggal 21 Februari 2011 dan pada tanggal 11 April 2011. Dan uang sebesar itulah yang menjadi kerugian negara dan saat ini dibebankan terhadat 4 Direksi PT DPS yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. 
 
Sehingga Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk melakukan 
penuntutan terhadap perusahaan AE Mariane Pte Ltd dan Zhan Hong Pte Ltd 
serta memasukkan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee ke dalam daftar 
pencaharian orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol 
(International Criminal Police Organization) Perintah Majelis 
Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH 
dengan dibantu 2 Hakim (Ad Hoch anggota) yaitu  Agus Sudarwanto., SH., 
MH dan Dr. Andrianodi ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya 
dalam agenda pembacaan surat putusan atas nama terdakwa M. Firmansyah 
Arifin selaku Dirut dan Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan
 Usaha di PT Dok Perkapalan Surabaya, dalam perkara kasus Korupsi proyek
 fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 
lalu, senilai UD$20.216.645 yang merugikan keuangan negara Indonesia 
sejumlah UD$3,963,725. Namun demikian, mengingat kasus Korupsi 
proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 
2010 lalu, senilai UD$20.216.645 yang merugikan keuangan negara 
Indonesia sejumlah UD$3,963,725 ini ditangani oleh Kepolisian Republik 
Indonesia, tak sulit untuk menyeret kedua pengusaha Singapur itu untuk 
diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di negara Republik Indonesia
 berdsarakan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti yang diberitakan 
sebelumnya, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin beserta Direksi lainnya,
 yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi, 
menunjuk dan menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 
0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 untuk pekerjaan 
tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai 
UD$20.216.645. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMC6AKjHFBCwnyIpUDqSDEwuv9-ETStvRBKByygM7582fnPy-YpodAbCPwWoNJQhF9_ccKKWxJEK-fKNeodrGx0mZSFgbxDClDIvSMJLvN96bs0GC1EQETcmZKrWa2kJesq-WyTkaqMko/s1600/Frederick.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMC6AKjHFBCwnyIpUDqSDEwuv9-ETStvRBKByygM7582fnPy-YpodAbCPwWoNJQhF9_ccKKWxJEK-fKNeodrGx0mZSFgbxDClDIvSMJLvN96bs0GC1EQETcmZKrWa2kJesq-WyTkaqMko/s640/Frederick.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd di Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap sebanyak 4 tahap dengan jumlah seluruhnya sebesar UD$3,963, UD$75.000 tanpa adanya jaminan atau Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya, diantaramya kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd, melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd.  Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya tanpa Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. Adapun pencairan pembayaran sebanyak 4 kali melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd terjadi sebagai berikut ; 1. Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$ 800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  Nana Suryana dan I Wayan Yoga Djunaedi. 2. Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$100.000 dibayarkan melalui bank BII Jalan Pemuda Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. 3. Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$2.563.7215 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. 4. Tahp ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$ 500.000  yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi. Pembayaran dari PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd. Bahwa pada bulan Desember 2010, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya,  menandatangani progres fisik sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25%, dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp52.247.000.000 yang mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya agar progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi. “Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri,” ungkap Majelis Hakim dalam amar putusannya. Majelis Hakim melanjutkan, bahwa penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS, namun oleh karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$ 12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai UD$9,535,418, maka harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar UD$12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. Dan selisih kekurangan biaya tersebut oleh terdakwa Firmansyah Arifin yang disetujui oleh Direksi lainnya, diambil dari pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi kepada AE Marini Pte Ltd senilai UD$3,963,721 yang beralamat di Singapur dan tidak memiliki perwakilan di Indonesia, yang saat ini tidak diketahui alamatnya. Begitu juga dengan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee tidak diketahui keberadaannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya, yakni Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar UD$3,963,725 (atau sekitar Rp35.063.047.625)  sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk melakukan penuntutan terhadap perusahaan AE Mariane Pte Ltd dan Zhan Hong Pte Ltd serta memasukkan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee ke dalam daftar pencaharian orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol (International Criminal Police Organization) Terkait pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang mengatakan, bahwa proses persidangan yang dianggap tidak berjalan baik karena JPU tidak menghadiekan Cheng Lim dan Chia Lee Mee dalam persidangan dapat memahaminya. Selain itu, Majelis Hakim juga mengatakan, “Bahwa tidak ditemukannya aliran dana terhadap terdakwa. Namun demikian, Majelis Hakim bersikap bijak untuk membebankan kerugian negara terhadap terdakwa yang ditentukan dalam amar putusan ini,” ucap Majelis Hakim. “Mengadili ; 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebgaiaman diancam dalam Pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 2. Menghukum terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin  dengan hukuman pidana Penjara selama 4 (emapt) tahun dan 8 (delapan)  bulan, denda sebesar seratu juta rupiah. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 6 bulan ; Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin berupa membayar uang pengganti sebesar 28 persen dari total kerugian negara sejumlah UD$3.963.725 yaitu senilai UD$1.109.843. Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelenag untuk menutupi kerugia negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan. “Demikian putusan Majelis Hakim terhadap saudara. Jadi saudara punya hak untuk pikir-pikir, menerima atau banding. Hak yang sama juga kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila saudara tidak menentukan sikap dalam waktu 7 (tujuh) hari, berarti saudara dianggap menerima putusan ini,” pungka Ketua Majelis Hakim I Wayan. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa setelah berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. “Pikir-pikirlah dulu, tapi kemungkinan kita akan banding. Terdakwa yang dua (Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi), mereka itu banding,” kata JPU Katrin sesuai persidangan. (Rd1)

News Tipikor Majelis Hakim Tipikor Perintahkan JPU Melakukan Penuntutan Terhadap 2 Perusahaan Asal Singapore

Terdakwa M. Firmansyah Arifin (kiri) dan terdakwa M. Yahya #Perusahaan AE Marine Pte Ltd dan Zhang Hong Pte Ltd asal Singapur ini diduga...

BERITAKORUPSI.CO

Terkait Perizinan, KPK Tangkap Tangan 10 Orang di Bekasi

Sidang Suap Komis B DPRD Jatim Jilid II, 2 Terpidana Dihadirkan Sebagai Saksi

Kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto, Ibarat “Bangkai” Yang Menguap

Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

2 Pengusaha Singapur “Masuk DPO Interpol” Karena Kasus Korupsi

Majelis Hakim Tipikor Perintahkan JPU Melakukan Penuntutan Terhadap 2 Perusahaan Asal Singapore

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI